Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH AKUNTABILITAS, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng) 1

Desak Putu Intan Permata Sari, 1Ni Kadek Sinarwati, 2 Edy Sujana Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected],[email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Populasi penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Buleleng. Teknik pengambilan sampel yakni teknik purposive sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 56 kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 19.00 Hasil dari penelitian menunjukan bahwa (1) Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (2) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (3) Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (4) Akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kata kunci : Akuntabilitas, Kejelasan sasaran anggaran, Kinerja manajerial, Partisipasi Anggaran, Abstract The study aimed to investigate the effect of accountability, budgetary target clarity, and participation in budgeting on the managerial performances units of local devices. It was a quantitative study utilizing a primary data which were obtained from questionnaires. The population of this study were all the units of local devices (SKPD) in Buleleng regency. There were about 84 of questionnaires selected as the samples, which were determined based on purposive sampling technique. The data were analyzed by using a multiple regression supported by SPSS version 19.00 for windows. The results of the study indicated that (1) accountability had a positive and significant effect on the managerial performances of the units of local devices (SKPD), (2) budgetary target clarity had a positive and significant effect on the managerial performances of the units of local devices (SKPD),and (3) participation in budgeting had a positive and significant effect on the managerial performances of the units of local devices (SKPD), (4) accountability, budgetary target clarity, and participation in budgeting

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) had simultaneous significant effect on the managerial performances units of local devices (SKPD). Key-words: Accountability, Budgetary Target Clarity, and Participation in Budgeting on the Managerial Performances.

PENDAHULUAN Pada dewasa ini di sektor publik khususnya mengalami perkembangan pemerintahan yang cukup pesat dimana telah adanya desentralisasi yang menuntut setiap daerah mampu mengelola daerahnya sendiri begitu pula dalam penyusunan anggaran. Terdapat perbedaan anggaran dengan sektor swasta yakni anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Dana organisasi yang diperoleh oleh sektor publik berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sebagai organisasi sektor publik yang masih harus belajar untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tentunya peranan manajer menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan adanya partisipasi secara luas pada proses organisasional, dimana para anggota organisasi yang dalam hal ini adalah para manajer ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam suatu pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan mereka. Dalam suatu SKPD yang dikatakan manajer disini yaitu beberapa kepala bagian yang mambidangi satu bidang tertentu. Kinerja dari kepala bagian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukannya. Ketidakefektifan penggunaan anggaran, inefesiensi dan private inurement (penggunaan dana untuk kepentingan pribadi) merupakan tiga permasalahan dalam penyusunan anggaran yang dapat dikatakan serius, karena mempengaruhi

dalam hal pengambilan keputusan. Minimnya kebijakan yang mendukung tepatnya sasaran anggaran dan tidak terdapat daya saing seperti di sektor privat yang mampu meningkatkan efisiensi anggaran pada sektor publik merupakan akar masalah yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Selain itu tidak adanya tolak ukur yang menjadi titik keberhasilan pemerintah daerah dalam mengemban tugasnya, maka dengan begitu, sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah (Otda) atau era desentralisasi di Indonesia, mulai diterapkan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Hal tersebut mampu melahirkan cara pandang baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaran pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris (Mardiasmo, 2006). Tetapi terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaan atau implementasi UU Nomor 22 tahun 1999 belum dapat berjalan secara optimal, salah satunya adalah belum optimalnya dalam hal perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah Dengan adanya akuntabilitas di sektor publik diharapkan mampu menjawab kekhawatiran para stakeholder dan pengguna informasi lainnya. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparasi

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari stakeholder pemerintahan daerah, dimana good governance disini merupakan tujuan utama dari sektor publik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi/lembaga dalam mewujudkan kepemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik. Sebagai organisasi sektor publik yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah dituntut agar senantiasa memiliki kinerja yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Kumorotomo (2005:103), mengungkapkan kinerja organisasi publik adalah hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kinerja juga merupakan salah satu kunci keberhasilan SKPD dalam menjalankan tugasnya di pemerintah daerah, karena dengan kinerja yang baik pencapaian good governance akan senantiasa terbuka lebar. Selain peningkatan kinerja perencanaan anggaran dan kejelasan anggaran juga dianggap akan mempempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam perencanaan keuangannya. Anggaran merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Dalam meningkatkan kinerja, kepala bagian atau pejabat struktural di sutu SKPD juga dituntut untuk bisa menerapkan keadilan prosedural sesuai dengan

semestinya. Keadilan prosedural berhubungan dengan keadilan yang digunakan untuk menentukan hasil-hasil yang terdistribusi seperti beban kerja, penghasilan dan lainnya Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK atau formulir S). RASK ini menggambarkan kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran (arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD) dengan operasional anggaran (program dan kegiatan anggaran) di setiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. RASK memuat juga standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. RASK merupakan dokumen pengganti dokumen daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek yang selama ini digunakan dalam penyusunan rancangan APBD dengan sistem lama. Jadi, pembaruan sistem keuangan daerah yang dimana diawali dengan anggaran merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Pada kenyataannya di dalam penyusunan anggaran masih banyak anggaran yang belum jelas sasarannya dan minimnya partisipasi yang dilakukan oleh manajer tingkat bawah mengakibatkan hal tersebut terjadi Banyak pula terdapat penggunaan keuangan untuk kepentingan pribadi yang membuat para stakeholder khawatir jadi sangatlah penting pertangguangjawaban dan transparasi kinerja manajerial sektor publik itu sendiri. Terdapat dugaan korupsi dan rencana pembangunan yang tidak kunjung selesai, yaitu pembangunan eks pelabuhan buleleng yang rencananya akan dijadikan daya tarik wisata oleh Kabupaten Buleleng. tetapi sangat disayangkan rencana tersebut hanya menjadi sebuah wacana pemerintah yang realisasinya belum dapat terlihat sampai saat ini, bahkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan pada akhirnya digunakan untuk hal pribadi. Dalam kasus tersebut dapat kiranya menjadi suatu

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) masalah dimana kinerja aparat pemerintah daerah khususnya Kabupaten buleleng dipertanyakan.(www.balipost.com). Terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh kinerja manajerial yaitu dilakukan oleh Samuel (2008) yang membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial dengan motivasi sebagai variabel intervening. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran semakin baik maka akan menyebabkan semakin baik pula kinerja manajerial di suatu pemerintahan daerah. Syafrial (2009) menemukan bahwa ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Selain itu Citra (2010) dan Deki Putra (2013) juga melakukan suatu penelitian yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel bebas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samuel (2008) dan Citra (2010). Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samuel (2008) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial”. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada adanya penambahan variabel akuntabilitas. Penelitian ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Citra (2010). dengan judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang”. Dalam penelitian ini menambahan variabel partisipasi Judul dari penelitian ini sangat penting dikaji dan ditalaah lebih lanjut oleh SKPD Kabupaten Buleleng. Hal trsebut karena kinerja manajerial pemerintah daerah perlu ditingkatkan dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi anggaran. Selain

itu belum adanya peneliti yang meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Buleleng. Dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dimana kinerja yang baik akan mampu memberikan kualitas yang baik pula terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan good governance. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) ” Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD?" H1 akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. 2) “Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD?” H2 kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. 3) “Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD?” H3 partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. 4) “Apakah akuntabilitas kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD?” H4 akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas terhadap kinerja manajerial, pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial, pengaruh variabel partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, dan pengaruh variabel akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian dapat dilihat dari manfaatnya yaitu sangat bermanfaat. Pertama, manfaat teoritis adalah dengan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) adanya penelitian ini, mahasiswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah yaitu diantaranya meliputi akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Kedua, manfaat praktis Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan saran-saran serta dapat digunakan pula sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kinerja manajerial pemerintah daerah kedepannya.

METODE Penelitian ini dilakukan pada 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena disebabkan data yang digunakan berbentuk angka. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dariSatuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Data tersebut berupa data primer. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner ke masingmasing SKPD Kabupaten Buleleng. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural yaitu kepala bagian keuangan, sekretaris dan lain-lain SKPD yang meliputi dinas, badan, dan kantor di Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Jumlah pegawai pejabat struktural yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 84 orang dari 28 SKPD yang tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng. Metode penentuan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling. Kriteria penentuan pejabat struktural yang menjabat minimal satu tahun dan memiliki latar belakang pendidikan minimal S1. Dalam penentuan jumlah sampel, peniliti menggunakan seluruh jumlah populasi dimana sebanyak 84 pejabat struktural di 28 SKPD Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang

karakteristik populasi yang diteliti (Supranto, 2000). Kuisioner dalam penelitian ini mengacu pada kuisioner dalam penelitian yang dilakukan oleh Samuel (2008) dan Citra (2010). Kuesioner dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk skala likert. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban yang memiliki skor 1-5, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Penelitian ini menggunakan variabel bebas yakni akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran. Sedangkan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial SKPD. Teknik analisis data meggunakan aplikasi SPSS versi 19.00 Dimana yang digunakanakan adalah uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan uji asumsi klasik yaitu hasil perhitungan yang dapat diinterpretasikan dengan akurat terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mencari pengaruh Akuntabilitas (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), dan Partisipasi Anggaran(X3) terhadap Kinerja Manajerial (Y). (Wirawan, 2002: 292) Terdapat model regresi linear berganda yang digunakan menggunakan rumus berikut ini: Y= µ +β0 +β1X1 + β2X2 + β3X3 … Notasi: Y =Kinerja Manajerial β0 = Nilai intersep konstan β1–β3 = Koefisien regresi dari X1, X2, X3 X1 = Akuntabilitas X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran X3 = Partisipasi anggaran µ = Variabel pengganggu dan melakukan uji koefesien determinasi (R2), uji F, uji t. HASIL DAN PEMBAHASAN Variabel kinerja manajerial memiliki pearson correlation dari 0,795-0,894 (>0,30), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid. Variabel akuntabilitas memiliki pearson correlation dari 0,5400,895 (>0,30), hal ini berarti bahwa pernyataan dalam kuesioner adalah valid.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki pearson correlation dari 0,7910,861 (>0,30), hal ini berarti bahwa pernyataan dalam kuesioner adalah valid. Variabel partisipasi anggaran memiliki pearson correlation dari 0,828-0,829 (>0,30), hal ini berarti bahwa pernyataan dalam kuesioner adalah valid. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1. Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas) Dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar ketiga variabel karena nilai VIF kurang dari 10 dan lebih besar dari 0,10. Uji heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan uji Glejser. Diketahui bahwa jika nilai sig dari setiap variabel diatas lebih besar dari taraf (0,05) maka ini berarti bahwa varians dari residual homogen atau dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan dalam penelitian ini nilai sig lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut. Ŷ = -1,235 + 0,305 X1 + 0,417 X2 + 0,784 X3 Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,604 atau 60,4% kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh variasi akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh

variasi lain di luar model. Nilai konstanta sebesar -1,235 menyatakan bahwa apabila variabel akuntabilitas (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), dan partisipasi anggaran (X3) sama dengan nol, maka kinerja manajerial menurun sebesar 1,235 satuan. Nilai koefisien β1 = 0,305 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel akuntabilitas (X1) terhadap variabel kinerja manajerial (Y) sebesar 0,305. Hal ini berarti apabila variabel akuntabilitas (X1) naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel kinerja manajerial (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,305 satuan. Nilai koefisien β2= 0,417 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) terhadap variabel kinerja manajerial (Y) sebesar 0,417. Hal ini berarti apabila variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel variabel kinerja manajerial (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,417 satuan. Nilai koefisien β3 = 0,784 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel partisipasi anggaran (X3) terhadap kinerja manajerial (Y) sebesar 0,784. Hal ini berarti apabila variabel partisipasi anggaran (X3) naik sebesar 1 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan, maka variabel kinerja manajerial (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,784 satuan.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel (Constant) Akuntabilitas (X1) Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) Partisipasi Anggaran (X3)

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B -1,235 0,305

Std. Error 4,830 0,119

0,417

0,264

T -0,256 2,558

Sig. 0,799 0,013

0,193

0,243

2,164

0,035

0,784

0,212

0,429

3,761

0,000

2

Adjusted R F Hitung Sig. F

Beta

0,604 28,986 0,000

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Deki Putra (2013) yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Selain itu Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Citra (2010) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kota Semarang. Kumorotomo (2005:103), mengungkapkan kinerja organisasi publik adalah hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kinerja merupakan hal penting yang dapat diukur oleh pemerintah daerah dengan adanya kinerja yang baik maka diharapkan tujuan-tujuan atau visi dan misi pemerintahan daerah mampu tercapai dengan maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan

pada semua satun kerja yang ada. Namun demikian, dengan pengukuran kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifiksian visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program, anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, sehingga didalam pemerintahan akuntabilitas hendaklah diterapkan dengan baik agar terwujudnya pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, manajer membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik (Deddi, 2010). Jadi dengan demikian kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Diterapkan akuntabilitas yang transparan di pemerintah daerah membuat masyarakat lebih mampu menilai kinerja pemerintah. Akuntabilitas yang transparan disini diharapkan mampu memberikan feedback dari masyarakat dan juga mampu menjawab kinerja pemerintah daerah yang diharapkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Menurut Deddi (2010), pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas

publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat berdasarkan uji SPSS terlihat bahwa nilai signifikansi t sebesar 0,035 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada taraf nyata dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dapat diterima yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Deki Putra (2013) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. Selain itu sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarias (2009) yang menyatakan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Pada penelitian ini menggunakan variabel permoderasi yaitu pengawasan internal, dimana variabel independen yang digunakan adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi. Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan (2006:48) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahunnya disusun secara jelas dan spesifik dan merupakan desain teknis pelaksanaan, strategi untuk mencapai tujuan daerah.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Dalam proses penyusunan serta penggunaannya, anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi antar bagian yang mendorong adanya komunikasi dan kesatuan tindakan. Anggaran juga didefenisikan sebagai suatu rencana tindakan (plan of action) yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa mendatang dalam hubungannya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan dan rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-hal tersebut. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih dari itu anggaran harus memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsifungsi pemerintah daerah. Dimana dalam hal ini, kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapakan. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan angggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Kenis (1849) dalam Syafrial (2009) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja

anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Dengan demikian karakteristik sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai kebijakan umum APBD yang akan dicapai oleh pemerintah daerah, sebaliknya apabila tidak adanya kejelasan sasaran anggaran aparat akan memiliki sedikit informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan target-target telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing SKPD mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, kejelasan sasaran anggaran yang jelas dapat mempengaruhi pemerintah mengambil sikap dalam hal ini melakukan pengawasan dan pengendalian yang jelas pula sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh SKPD itu sendiri. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran. Maka jika hal tersebut telah dilakukan kinerja pemerintah dianggap sudah baik dan mampu ditingkatkan. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Samuel (2008) yang menemukan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial dengan motivasi sebagai variabel intervening, dimana varibel independen yang dimaksud adalah partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran dan terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Syafrial (2009) yang menemukan bahwa secara simultan ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kabupaten Sorolangun.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Definisi partisipasi anggaran menurut Brownell dalam Sumarno (2005), adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran sementara Chong (2002) menyatakan sebagai proses bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Menurut Siegel et al. (1989) manfaat partisipasi dalam proses penyusunan anggaran adalah: (1) seseorang yang terlibat dalam proses prnyusunan anggaran tidak saja task involid melainkan juga ego involved dalam kerjasama; (2) keterlibatan seseorang akan meningkatkan rasa kebersamaan dalam kelompok, karena dapat meningkatkan kerjasama antara anggota kelompok di dalam penetapan sasaran, serta dapat mengurangi rasa tertekan; dan (3) keterlibatan seseorang akan mengurangi rasa perbedaan di dalam mengalokasikan sumber daya di antara unit-unit yang ada dalam organisasi. Adanya partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini sangat penting karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Jadi, dengan bawahan ikut serta dalam proses penyusunan anggaran atau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, para bawahan tersebut akan merasa dihargai oleh suatu organisasi, dengan begitu partisipasi anggaran mampu membentuk sikap, perilaku karyawan dan dapat memunculkan rasa memiliki terhadap organisasi serta menumbuhkan pengaruh motivasional terhadap tujuan anggaran. Pada dasarnya partisipasi adalah sebuah proses yang wajar dalam suatu organisasi, dimana individu terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan yang akan berpengaruh terhadap dirinya.

Beberapa studi menujukkan bahwa partisipasi anggaran lebih banyak membawa manfaat pada organisasi. Partisipasi anggaran terjadi karena adanya komitmen organisasi dari para karyawan dan rasa memiliki organisasi tersebut, maka para manajer tingkat bawah berkewajiban berpartisipasi dalam penyusunan anggaran SKPD. Namun demikian dalam partisipasi penyusunan anggaran terdapat keterbatasan, proses partisipasi dapat memberikan kekuatan, jika mendapat dukungan dari pemimpin bawah untuk diberikan kesempatan dalam menetukan atau menetapkan isi anggaran mereka, sebaliknya akan menjadi lemah ketika mereka tidak diberikan kesempatan untuk menetukan dan menetapkan isi anggaran. Pengaruh Secara Simultan Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Hipotesis keempat menyatakan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,000 atau 0,000 < 0,05. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai f hitung 28,986 > f tabel 3,17. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Anggaran pemerintah atau APBD yang pertanggungjawabannya sangat penting bagi masyarakat dengan adanya akuntabilitas dan kejelasan sasaran anggaran disini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran stakeholder. Kejelasan sasaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dan keberhasilan visi dan misi dapat tercapai.. Dari hasil analisis secara bersamasama diketahui bahwa jika akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran ditingkatkan, maka

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) kinerja manajerial di suatu SKPD akan semakin meningkat. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD. Kedua kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD. Ketiga, partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Keempat, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas adapaun saran yang dapat diberikan yaitu, peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah jumlah sampel dengan cara memperluas wilayah penelitan hingga keluar daerah, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Dan pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Misalnya: komitmen organisasi, ketepatan skedul anggaran, ketidakpastian tugas, dan senjangan anggaran (budgetary slack).

DAFTAR PUSTAKA Andarias . 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD, Skripsi. Citra. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kota Semarang, Skripsi. Cong, Vincent K. & Kar Ming Chong, 2002. Budget Goal Commitment and

Informational Effects of Budget Participation on Performance, A Structural Equation Modeling Approach. Journal of Accounting Research. pp. 65-68. Deddi Nordiawan (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Deki Putra. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang, Skripsi. Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar. Mardiasmo 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. -------2006, Perpajakan, Andi, Yogyakarta. Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. -------Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Samuel. 2008. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial, Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Sumatera. Sumarno, J. 2005. “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. Simposium Nasional akuntansi VIII. Supranto, J. (2000). Statistik Teori dan Aplikasi. Jilid 1 Edisi 6. Erlanggga : Jakarta.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

Syafrial. 2009. Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Pe-nyusunan Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Sorolangun, Skripsi. Wirawan, Nata. 2002. Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensia) Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi ke-2. Denpasar: Keraras Emas. http//www.balipost.com. Diakses 14 Maret 2014.