e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)
PENGARUH PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE DAN KEAHLIAN PROFESIONAL TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karangasem) 1
A.A. Gede Rahadi Aprijana, I Made Pradana Adiputra, 2Nyoman Ari Surya Darmawan
1
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman good governance dan keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini mengambil lokasi di Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang berprofesi sebagai auditor yang bekerja pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Sampel ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 37 yakni pada Inspektorat Kabupaten Buleleng sebanyak 18 kuesioner dan Inspektorat Kabupaten Karangasem sebanyak 19. Semua kuesioner kembali dan dapat dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 19.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) pemahaman good governance berpengaruh positif terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan, (2) keahlian profesional berpengaruh positif terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan, (3) pemahaman good governance dan keahlian profesional secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Kata kunci: pemahaman good governance, Keahlian profesional, pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan Abstract The study was conducted in order to find out the effect of understanding the good governance and professional expertise on the prevention and detection of the deception of financial report presentation. The study took place at the local Government Inspectorate office in Buleleng and Karangasem. The respondents involved were all the auditor staff members working under the local government inspectorate office in Buleleng and Karangasem. The samples were determined based on purposive sampling technique. The primary data were collected by using questionnaire. There were 37 pieces of questionnaires distributed; 18 of them to the Buleleng inspectorate office, and 19 pieces to the Karangasem inspectorate office respectively. All the backed questionnaires were analyzed. The analysis of the data was made by using multiple linear regression supported by SPSS version 19.00.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) The results indicated that (1) the understanding of good governance had a positive effect on the prevention and detection of the deception of financial report presentation (2) professional expertise had a positive effect on the prevention and detection of the deception of financial report presentation, (3) the understanding of good governance and professional expertise simultaneously effected the prevention and detection of the deception of financial report presentation. Key-words: understanding good governance, professional expertise, prevention and detection of the deception of financial report presentation.
PENDAHULUAN Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri (Victor dalam Fabanyo, 2011:15). Dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teoriteori organisasi modern. Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi
manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan (Manullang dalam Fabanyo, 2011:17). Menurut Mardiasmo (2005:189), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Disampaikan oleh Tim Pusdiklat Pengembangan SDM (2011:41) dalam Arianti (2014:2) bahwa, audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah dapat dilakukan oleh pengawas eksternal, dan pengawas internal. Pengawas eksternal terdiri dari pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan masyarakat. Sedangkan pengawas internal terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, dan pengawasan atasan langsung. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah dalam Efendy (2010:5), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005:193). Salah satu mekanisme tata kerja inspektorat khususnya di kabupaten yaitu setiap hasil laporan pemeriksaan serta temuan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah sebagai bahan dan dasar yang selanjutnya apabila hasil pemeriksaan terindiksasi sebuah kasus maka dilakukan pengusutan kasus lebih lanjut yang langsung di ambil alih oleh pimpinan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sejak tanggal 30 April 2010 lalu, maka pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah harus mulai membuka diri terhadap berbagai informasi yang diperlukan masyarakat. Informasi publik ini harus dapat diakses kecuali yang memang berdasarkan undang-undang tidak boleh dipublikasikan. Adanya keterbukaan informasi publik akan menjadi dasar dalam membangun tata pemerintahan yang terbuka dan pada akhirnya akan tercipta tata kepemerintahan yang baik. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan (BPKP dalam Efendy, 2010:9). Menurut Tampubolon dalam Efendy (2010:10) bahwa, keahlian auditor dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit. Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN (2007:24) dikatakan bahwa: “dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggungjawab untuk dapat mempertahankan independensinya, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (mistatement) yang material dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) perusahaan. Salah saji itu terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan (fraud). Fraud diterjemahkan dengan kecurangan sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32 (Koroy, 2008:22). Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai Negara di seluruh dunia. Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia (Transparancy International, 2005). Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggara pemilu, dan DPRD. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Rahmawati dalam Zainal 2013:2). Kasus korupsi yang melibatkan mantan bupati Buleleng Putu Bagiada yang terbukti korupsi upah pungut PBB sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) di Buleleng senilai Rp 1,6 miliar (http://infokorupsi.com diakses tanggal 1 Maret 2013). Seperti dijelaskan sebelumnya, pengawasan dapat dilaksanakan oleh pengawas internal yaitu inspektorat, dengan adanya keberadaan inspektorat diharapkan mampu mencegah suatu penyimpangan (Arianti, 2014:2). Sedangkan kasus yang terjadi pada Kabupaten Karangasem yaitu mengembalikan uang kerugian negara senilai Rp. 129.656.403,00. Selain itu, berdasar pemutakhiran data dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Bali tercatat temuan kasus pengelolaan keuangan oleh Pemkab Karangasem selama periode 2005-2012 serta BPK mengeluarkan rekomendasi 567 item senilai Rp. 10.506.056.323,00. Dari jumlah itu, karangasem telah menuntaskan tindak lanjut temuan audit itu sebanyak 488 item rekomendasi dengan mengembalikan
keuangan Negara senilai Rp 2.997.097.823,00 (http://www.antarabali.com diakses tanggal 8 Maret 2014), sehingga Pemkab Karangasem dalam mengelola keuangan Negara tidak pernah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Jika dibandingkan dalam kasus diatas, Inspektorat Kabupaten Buleleng dan Karangasem dapat dikatakan belum mampu maksimal dalam mencegah terjadinya penyimpangan/kecurangan penyajian laporan keuangan, karena lemahnya pengawasan dalam penyelanggaraan pemerintah daerah setempat, sehingga menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat keuangan. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Matondang (2010) dengan judul “Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi dan Keahlian Profesional terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan pada KAP di DKI Jakarta” membuktikan bahwa pengalaman audit, independensi, dan keahlian profesional berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Taufik & Kemala (2013) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik” membuktikan bahwa pemahaman prinsipprinsip good governance dan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja sektor publik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kinerja sektor publik dapat optimal apabila didukung oleh adanya pemahaman prinsip-prinsip good
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) governance yang baik dan didukung oleh pengendalian intern yang baik. Sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja sektor publik. Hal ini berarti kinerja yang belum optimal tidak disebabkan langsung oleh komitmen organisasi yang rendah. Setyaningrum (2010) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) dan kekeliruan (error) laporan keuangan. Sedangkan kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) dan kekeliruan (error) laporan keuangan. Koroy (2008) juga melakukan penelitian mengenai “Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal” dengan membuktikan bahwa pertama, karakteristik terjadinya kecurangan sehingga menyulitkan proses pendeteksian. Kedua, standar pengauditan belum cukup memadai untuk menunjang pendeteksian yang sepantasnya. Ketiga, lingkungan kerja audit dapat mengurangi kualitas audit dan keempat metode dan prosedur audit yang ada tidak cukup efektif untuk melakukan pendeteksian kecurangan. Dalam Penelitian Trisnaningsih (2007) yang berjudul “Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor” membuktikan bahwa Pemahaman good governance dan budaya organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Sedangkan gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Mengacu pada penelitian Matondang (2010), Taufik & Kemala (2013), Setyaningrum (2010), Koroy (2008), dan Trisnaningsih (2007), penelitian ini akan mengkaji tentang
pengaruh pemahaman good governance dan keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Pemahaman good governance dan keahlian profesional sebagai variabel independen sedangkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan sebagai variabel dependen. Keberhasilan dan kinerja seseorang auditor internal perlu menerapkan pemahaman good governance dan meningkatkan keahlian profesional dalam pendayagunaan aparatur negara dengan pelaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan serta pembangunan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian terjadinya kecurangan penyajian laporan keuangan sehingga terbuka menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemahaman good governance dan keahlian profesional dengan pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh pemahaman good governance terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan, (2) pengaruh keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan, (3) pengaruh secara simultan pemahaman good governance dan keahlian profesional terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. METODE Penelitian yang dilakukan bersifat asosiatif, dimana penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan kausal yaitu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jenis penelitian ini merupakan studi empiris, artinya penelitian yang diadakan untuk mendapatkan bukti atau fakta-fakta secara murni dan sebenarnya tentang gejalagejala atas permasalahan yang timbul (Husein, 2009). Menurut Sugiyono (2008),
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih, dan dalam hal ini hubungan tersebut bersifat kasual dimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu pemahaman good governance dan keahlian profesional yang merupakan variabel bebas. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Dari variabel penelitian tersebut ditentukan indikator, instrumen penelitian dan desain sampel yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karangasem. Alasan dipilihnya lokasi ini karena inspektorat daerah merupakan salah satu unit yang melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah daerah dan bertugas dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, masih lemahnya pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karangasem. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencegahan dan pendeteksian kecurangan laporan keuangan guna meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2008). Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden dari kuesioner yang disebar. Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan yang menjadi subjek penelitian adalah auditor yang masih aktif bekerja di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan seluruh aparat pemerintah yang bekerja pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berjumlah 46
orang dan seluruh pegawai yang bekerja pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karangasem yang berjumlah 35 orang, sehingga total keseluruhan populasi adalah sebanyak 81 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Dalam hal ini penelitian dilakukan pada Inspektur, Sekretaris, Auditor Internal, P2UPD, dan Irban pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah diajukan, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 pegawai yang bekerja pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan 19 pegawai yang bekerja pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karangasem. Sehingga total keseluruhan sampel yang digunakan sebanyak 37 orang responden. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yaitu untuk kuesioner pemahaman good governance diadopsi dari Sri Trisnaningsih (2007), kuesioner keahlian profesional serta kuesioner pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan diadopsi dari penelitian Jordan Matondang (2010) dan Maulia (2011). Variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala likert 5 poin. Kuesioner terdiri dari 4 bagian, bagian pertama merupakan pertanyaan mengenai identitas responden, bagian kedua berisi pernyataan-pernyataan tentang variabel pemahaman good governance yang terdiri dari 10 item pernyataan, bagian ketiga tentang variabel keahlian profesional yang terdiri dari 14 item pernyataan, dan bagian keempat tentang variabel pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 12 item pernyataan. Data yang terkumpul terlebih dahulu diuji kualitas datanya dengan uji validitas dan reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) handal atau tidaknya kuisioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. dan suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2012). Selanjutnya data diuji dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable terikat dengan variable bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal dan model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal, kemudian uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), dan uji bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2012). Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi berganda ini diolah dengan menggunakan program SPSS for windows versi 19. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji t) maupun secara serentak (uji F) serta koefisien determinasi ( R2 ) untuk mengukur mengukur goodness of fit dari persamaan regresi. HASIL DAN PEMBAHASAN Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Karangasem yang telah memenuhi kriteria. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 37 eksemplar yakni 18 kuesioner pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dan 19 Kuesioner pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karangasem dan semua kuesioner yang disebar dapat kembali. Responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari 22 auditor laki-laki dan 15 auditor perempuan. Berdasarkan lamanya bekerja sebagai auditor yaitu 5 orang yang bekerja kurang dari 1 tahun, 7 orang yang bekerja antara 1-5 tahun, dan 25 orang yang bekerja
lebih dari 5 tahun. Berdasarkan banyaknya penugasan audit yaitu 1-3 penugasan sebanyak 5 orang, 3-6 penugasan sebanyak 12 orang, dan lebih dari 6 penugasan sebanyak 20 orang. Berdasarkan uji statistik deskriptif didapatkan hasil yaitu pemahaman good governance memiliki nilai minimum sebesar 38, nilai maksimum 45, nilai ratarata 41,68 dan standar deviasi 2,148. Keahlian profesional memiliki nilai minimum sebesar 52, nilai maksimum 62, nilai rata-rata 55,81 dan standar deviasi 2,904. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 44, nilai maksimum 52, nilai rata-rata 48,46 dan standar deviasi 2,815. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam setiap variabel valid, karena memiliki nilai probabilitas dibawah 0,05. Dari uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian reliable, karena memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70, yakni pemahaman good governance memiliki Cronbach’s Alpha sebesar 0,725, keahlian profesional sebesar 0,703, dan pencegahan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan sebesar 0,704. Hasil pengujian normalitas dari semua variabel dalam penelitian ini menunjukan bahwa semua nilai signifikansi uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, yakni dari hasil pengujian normalitas regresi diperoleh nilai sig. sebesar 0,655. Hal ini berarti semua data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian multikolineritas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk kedua variabel bebas lebih besar dari 0,1 sedangkan VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari 10. Pemahaman good governance (X1) dan keahlian profesional (X2) memiliki nilai tolerance 0,989, serta nilai VIF dari pemahaman good governance (X1) dan keahlian profesional (X2) sebesar 1.011. Hal ini berarti bahwa tidak mengalami gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) Berdasarkan Hasil uji Heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini, karena melalui pengamatan pada grafik scatterplot tidak terdapat pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan layak digunakan.
Pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan baik secara parsial melalui uji t, maupun secara simultan melaui uji F, serta koefisien determinasi R2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t menunjukkan apakah pemahaman good governance dan keahlian profesional berpengaruh secara nyata atau tidak dalam menerangkan variasi pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Sedangkan Uji F menunjukkan apakah pemahaman good governance dan keahlian profesional yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Hasil pengujian secara parsial (uji t), dan pengujian secara simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel 1.1.
Gambar 1. Scatterplot Tabel 1 Hasil Uji Regresi Berganda Pemahaman Good Governance dan Keahlian Profesional terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan Variabel Pemahaman Good Governance (X1) Keahlian Profesional (X2) Konstanta R Square = 0,280 Adjust R Square = 0,238 F hitung = 6,626 Sig F = 0,004 Sumber: data primer diolah, 2014
Koefisien Regresi 0,439 0,365 9,816
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut : Y = 9,816 + 0,439X1 + 0,365X2 + ε Hasil uji koefisien determinasi untuk kedua variabel bebas terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan terlihat bahwa nilai R square sebesar 0,280 yang berarti bahwa pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman good governance dan keahlian professional
t 2,288 2,574
Sig. 0,028 0,015
sebesar 28%. Sedangkan sisanya 72% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Pengaruh Pemahaman Good Governance terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,028 < 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 2,288 dan nilai koefisien arah regresi (1) sebesar 0,439. Karena nilai
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) diterapkan dan ditaati, serta diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi.
koefisien arah regresi (1) yang bernilai positif dan dengan nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima yang menyatakan bahwa pemahaman good governance sebagai acuan dari seorang auditor secara positif dapat mempengaruhi pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Semakin tinggi pemahaman good governance yang diterapkan sesuai dengan aturan kode etik, maka seorang auditor mampu meningkatkan pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan penyajian laporan keuangan melalui pengawasan yang akuntabel dan berkeadilan, sehingga dapat meminimalisasi penyimpanganpenyimpangan yang terjadi dalam institusi. Penerapan good governance dalam suatu daerah berarti membangun kultur, nilai-nilai serta etika yang melandasi pengembangan perilaku profesional. Dimana dalam melaksanakan pemerintahan yang baik ditandai tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Badjuri dan Trihapsari (2004) mengemukakan bahwa, suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa pemahaman good governance yang diterapkan oleh seorang auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan meningkatkan pengawasan dalam pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan penyajian laporan keuangan. Dimana good governance sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mencapai pemerintahan yang baik, seorang auditor dalam institusi pemerintah daerah harus lebih menekankan kepada proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata suatu organisasi dimana aturan yang ada harus
Pengaruh Keahlian Profesional terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,015 < 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 2,574 dan nilai koefisien arah regresi (2) sebesar 0,365. Dari nilai koefisien arah regresi (2) yang bernilai positif dan dengan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima yang membuktikan bahwa keahlian seorang auditor yang profesional memberikan pengaruh positif terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan (Matondang, 2010). Dalam sektor pemerintahan, seorang auditor wajib memiliki keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sehingga mampu melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan. Seorang auditor yang profesional juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik audit. Seorang yang profesional harus yakin terhadap profesi yang dijalankan sehingga mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain dalam menjalankan tugas audit mengenai pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan yang terjadi serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Herawaty dan Susanto (2008), menyatakan bahwa kepercayaan
9
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) masyarakat terhadap kualitas jasa audit profesional meningkat jika profesi menetapkan standar kerja dan perilaku yang dapat mengimplementasikan praktik bisnis yang efektif dan tetap mengupayakan profesionalisme yang tinggi. Begitu pula pada instansi pengawas daerah, seorang auditor internal harus meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit dalam pendayagunaan aparatur negara dengan pelaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan serta pembangunan, sehingga auditor lebih profesional dalam mengambil suatu keputusan yang relevan mengenai pencegahan dan pendeteksian kecurangan dalam mekanisme pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty dan Susanto (2008), dan Matondang (2010).
memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan. Dalam institusi pengawas daerah, good governance dapat tercapai apabila seorang auditor meningkatkan keahliannya dalam pengawasan suatu mekanisme pelaporan keuangan, sehingga auditor dapat mengambil keputusan yang profesional. Auditor yang profesional tidak hanya mengikuti pelatihan teknis sesuai bidangnya namun juga memiliki wawasan yang luas dan berintlektual. Keahlian yang dimiliki auditor internal bukan hanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan bidangnya, tetapi dalam pengawasan juga harus mematuhi etika yang ditetapkan dan menjalankan prinsipprinsip dari good governance, sehingga kecurangan penyajian laporan keuangan dapat dicegah dan terdeteksi dengan baik. Dengan menerapkan good governance dan meningkatkan keahlian yang lebih profesional dalam pengawasan dan pemeriksaan mengenai penyajian laporan keuangan, maka akan mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian suatu kecurangan serta menciptakan keberhasilan tujuan organisasi. Dengan tercapainya tujuan organisasi, maka terbuka menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sehingga akan memberikan dampak positif bagi tujuan kesejahtraan masyarakat.
Pengaruh Pemahaman Good Governance dan Keahlian Profesional terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan hasil uji F pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai F diperoleh sebesar 6,626 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 < 0,05. Dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima , sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman good governance dan keahlian profesional secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip good governance, serta meningkatkan keahlian yang profesional, maka kecurangan atau kesalahan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan dapat terdeteksi secara akurat. Good governance harus didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pelaksanaan kerja yang diharapkan, sehingga pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan lebih intensif. Pengawasan yang efektif akan menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Menurut Manullang dalam Fabanyo (2011:17), mengemukakan bahwa fungsi pengawasan dilakukan dengan
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Pertama, pemahaman good governance berpengaruh positif terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat
10
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) menunjukkan bahwa kecurangan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan dapat dicegah dan terdeteksi apabila seorang auditor memahami serta menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Dengan diterapkannya good governance, maka akan menciptakan kepemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kedua, keahlian profesional berpengaruh positif terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa suatu kecurangan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan dapat dicegah dan terdeteksi apabila seorang auditor meningkatkan dan mengimplementasikan keahliannya, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih efektif serta dapat mengambil keputusan yang profesional. Ketiga, pemahaman good governance dan keahlian profesional secara bersamasama berpengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan penyajian laporan keuangan.
http://bali.antaranews.com/berita/31 232/karangasem-kembalikankerugian-negara (diakses tanggal 8 Maret 2014). Arianti, Pariardi. 2014. “Pengaruh Integritas, Obyektivitas, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Buleleng). Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja. e-Journal S1 Ak, Vol.2, Nomor 1. Efendy, Muh. Taufiq. 2010. “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Gorontalo”. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang. Fabanyo, Suryanti. 2011. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan”. Universitas Hasanuddin. Makassar.
Saran Beberapa saran yang diberikan berhubungan dengan hasil penelitian dan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah : (1) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah populasi dan sampel pada seluruh inspektorat kabupaten di suatu provinsi, (2) Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menambah variabel independen, variabel moderating atau variabel intervening guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen, (3) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melengkapi penelitian dengan wawancara langsung agar dapat dilakukan pengawasan atas jawaban responden dalam menjawab pertanyaan, sehingga dapat mengurangi biasnya jawaban responden.
Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan VI. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Herawaty, Arleen & Susanto, Yulius Kurnia. 2008. “Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik”. The 2nd National Conference UKWMS. Koroy, Tri Ramaraya. 2008. “Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal”. STIE Nasional Banjarmasin, Indonesia. Mardiasmo.2005. ”Akuntansi Sektor Publik” Edisi 2. Penerbit Andi.Yogjakarta.
DAFTAR PUSTAKA Antara Kantor Berita Biro Bali. 2012. ”Karangasem Kembalikan Kerugian Negara”. Tersedia pada
Matondang, Jordan. 2010. “Pengaruh Pengalaman Audit, Independsi, Dan Keahlian Profesional Terhadap
11
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) _______. 2013. “Korupsi, Mantan Bupati Buleleng Dihukum 2 Tahun”. Tersedia pada http://infokorupsi.com/id/korupsi.php. (diakses pada 1 Maret 2013).
Pencegahan Pendeteksian Kecurangan Penyajian Laporan Keuangan”. Univestias Islam Negeri. Jakarta. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008. ”Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah”. Republik Indonesia, Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setyaningrum, Septiana. 2010. “Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dan Kekeliruan Laporan Keuangan”. STIE PERBANAS. Surabaya. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV.Alfabeta. Taufik, Taufeni dan Dian Kemala. 2013. “Pengaruh Pemahaman PrinsipPrinsip Good Governance, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik”. FE Universitas Riau. Pekbis Jurnal, Vol.5, Nomor 1 (hlm. 51-63). Trisnaningsih, Sri, 2007. “Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor”. Simposium Akuntansi Nasional X Makasar 26 – 28 Juli 2007. Zainal, Rizki. 2013. “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)”. Universitas Negeri Padang. Kota Padang.
12
