Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN KAS, IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) (Studi Empiris pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur) 1Gede

Krisna Saputra, 1Nyoman Ari Surya Dharmawan, 2I Gusti Ayu Purnamawati Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern kas, implementasi good governance dan moralitas individu terhadap fraud. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pada LPD Kabupaten Buleleng Bagian Timur dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan kuisioner yang terdiri dari 4 instrumen dengan menggunakan skala linkert. Uji kualitas data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda. Data dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi 19. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud . (2) implementasi good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. (3) moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. Kata Kunci:

pengendalian intern kas, good governance, moralitas individu, fraud dan LPD. Abstract

The aim of this study was to find out the effect of cash internal control, implementation of good governance, and individual morality on fraud. The sampling technique used was purposive sampling. The sample used was finance section employees in LPDs in Eastern Part of Buleleng regency with a sample of 40 respondents The data source was primary data source. This study was a quantitative research. The data collection method was questionnaire consisting of 4 instruments using Likert’s scale. The testing of data quality was through validity testing and reliability testing. The classic assumption testing consisted of multicolinearity testing and heteroscedasticity testing and normality testing. The data analysis method used as multiple regression analysis. The data were analyzed using SPSS version 19 program software. The results showed that (1) cash internal control has a significant and negative effect on fraud. (2) the implementation of good governance has a significant and negative effect on fraud, and (3) individual morality has a significant and negative effect on fraud.

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) Keywords: cash internal control, good governance, individual morality, fraud and LPD

PENDAHULUAN Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. . Good governance disini diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Tap. MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas financial (keuangan) dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar, Mahmudi (2005:10). Akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan pengertian good governance jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan adalah suatu suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri. Dimana didalamnya terdapat prinsip-prinsip yaitu Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategis dan Saling Keterkaitan. Namun tindakan

penyimpangan pada laporan keuangan pada kenyataannya masih saja terjadi pada suatu perusahaan, sehingga informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan. Tindakan yang dilakukan dapat berupa penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Tindakan penyimpangan dalam laporan keuangan ini merupakan salah satu tindakan kecurangan akuntansi. Hal yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan kecurangan akuntansi yaitu perlu dirancang suatu sistem pengendalian internal atau control intern yang efektif. Menurut Abbot et al seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006:5) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika suatu sistem pengendalian internal lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan tidak efektifnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan. Sehingga pihak manajemen perlu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang baik dalam meminimalisir kecenderungan terjadinya kecurangan. Pengendalian atas kas merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena kas merupakan harta perusahaan yang sangat likuid dan jumlahnya relatif besar, maka sangatlah penting untuk diamankan. Pengendalian intern pada penelitian ini difokuskan pada kas karena kas digunakan dalam hampir semua transaksi keuangan dan sifat kas itu sendiri mudah dipindah tangankan dan diselewengkan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001: 319) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi, yang dijalankan oleh orang, bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya. Dimana pengendalian intern ini diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen maupun dewan komisaris. Menurut Mulyadi (2002:183) dalam bukunya Auditing , menyebutkan bahwa ada lima unsur pokok pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penetapan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan. Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan aktivitas perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien. Untuk melancarkan kegiatan operasional instansi, maka asset kas milik instansi perlu diamankan dari segala kemungkinan yang akan merugikan instansi yaitu berupa pencurian, penyelewengan, kecurangan dan lain-lain. Tindakan penyelewengan maupun kecurangan-kecurangan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan etika. Penelitian dari Hernandez dan Groot (2007) dalam Puspasari (2012) menemukan bahwa etika dan lingkungan pengendalian akuntansi merupakan dua hal yang sangat penting terkait kecenderungan seseorang dalam melakukan kecurangan akuntansi. Albrecht (2004) menyatakan bahwa faktor integritas personal dalam fraud scale mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki oleh tiap individu. Liyanarachchi (2009), menunjukkan bahwa level penalaran moral individu mereka akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level

penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Wilopo (2006) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan akuntansi. Definisi fraud menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Kurmiawati (2012) adalah perbuatanperbuatan yang melawan hokum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan memanipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain yang dilakukan oleh orang dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi hingga kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Dengan demikian fraud dapat diartikan sebagai kecurangan atas penyajian pernyataan yang salah berupa fakta yang material dan tidak dapat dipercaya kebenarannya sehingga mempengaruhi atau menyebabkan orang lain berbuat atau bertindak merugikan. Tindakan kecurangan (fraud) juga terjadi di Kabupaten Buleleng. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh 10 pemimpin desa yang sebagian besar mengidentifikasikan penyimpangan dana bantuan social yang diambil dari APBD Pemkab Buleleng anggaran 2008-2009. Beberapa kepala desa ada yang terkait dengan bantuan social dan hibah tahun 2010, baik dari APBD maupun bantuan swasta yang diselewengkan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan pribadi. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Juli 2010. Kasus mantan Bupati Buleleng yang divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hukum karena terbukti terlibat korupsi upah pungut Pajak Bumi Bangunan Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan (PBB-KPP) senilai Rp 1,6 miliar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada tanggal 5 Maret 2013. Kasus Korupsi jembatan Lebong, Desa Lemukih pada tanggal 12 Mei 2015. Kasus dengan tersangka, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU), I Made Suitra ini merugikan Negara sebesar Rp 699 juta, (http://infokorupsi.com/id/korupsi.php). Dari kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa kasus fraud dapat

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) dikatakan sering terjadi di Kabupaten Buleleng salah satunya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Sehingga permasalahan yang dapat diteliti dari paparan diatas yaitu apakah terdapat pengaruh pengendalian intern kas terhadap kecurangan (fraud) pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur, apakah terdapat pengaruh implementasi good governance terhadap kecurangan (fraud) pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur, apakah terdapat pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan (fraud) pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern kas terhadap kecurangan (fraud) pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur, untuk mengetahui pengaruh implementasi good governance terhadap kecurangan (fraud) pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur, untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan (fraud) pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur. Menurut teori Tunggal (2010:231) yang menyatakan bahwa perusahaanperusahaan yang melaksanakan pengendalian intern dalam perusahaan tentu akan membantu mereka dengan mudah mengecek kecurangan yang terjadi, dan pada akhirnya akan mudah mendeteksi kecurangan secara dini. Apabila suatu instansi memiliki pengendalian intern kas yang kurang memadai maka akan menimbulkan hambatan dari adanya keslahan maupun kecurangan dlam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari system akuntansi, kualitasnya menjadi buruk dan pada akhirnya mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengendalian yang cukup dan efektif dapat memperkecil celah bagi para pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan menguntungkan mereka sendiri. Semakin efektif pengendalian intern maka semakin dapat dicegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan. Hal ini senada dengan penelitian Fitriatil Husna (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian intern atas kas mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan negatif antara pengendalian intern kas terhadap kecurangan (fraud). Sehingga hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut : H1: Pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (Fraud). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 dirumuskan pengertian Good Governance yaitu kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hokum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sesuai dengan penelitian Fitriatil Husna (2013) dan Ayu Ratnayani (2014) yang menyebutkan bahwa penerapan Good Governance juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya berdasarkan prinsip-prinsipnya. Menurut Unuted Nation Development Program (UNDP) karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Goog Governance) adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berkeadilan, daya tanggap, berorientasi konsesus, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan saling keterkitan. Prinsip-prinsip tersebut penting karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Penerapan good governance yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan negatif antara implementasi Good Governance terhadap kecurangan (fraud). Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : H2: Good Governance berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (Fraud). Menurut Liyanarachchi (2009) dalam Puspasari (2012) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan dipengaruhi prilaku etis mereka. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Manusia yang tidak memiliki moral maka dapat dikatakan ia tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya sehingga akan memungkinkan untuk terjadinya kecurangan. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : H3: Moralitas Individu berpengaruh signifikan negatif terhadap Kecurangan (Fraud). METODE Penelitian ini dilakukan pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur. Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Variabel penelitian ini yaitu pengendalian intern kas, implementasi good governance, dan moralitas individu yang merupakan variabel bebas. Sedangkan, variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kecurangan (fraud). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur, di mana jumlah responden sebanyak 40 orang. Data didapat dari hasil pengisian kuisioner yang dianalisis secara statistik. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah skala likert. Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono dalam Nurlan, 2011).. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Uji kualitas data meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Responden dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pada LPD di Kabupaten Bagian Timur. Jumlah

kuisioner yang disebar sebanyak 45 buah dan yang kembali sebanyak 40 buah. Kuesioner pengendalian intern kas terdiri dari 17 butir dengan indeks validitas butir bergerak dari 0,410 s.d 0,736 dan indeks reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,737. Kuesioner implementasi good governance terdiri dari 15 butir dengan indeks validitas butir bergerak dari 0,350 s.d 0,713 dan indeks reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,747. Kuesioner moralitas individu terdiri dari 6 butir dengan indeks validitas butir bergerak dari 0,538 s.d 0,731 dan indeks reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,763. Kuesioner kecurangan (fraud) terdiri dari 10 butir dengan indeks validitas butir bergerak dari 0,487 s.d 0,897 dan indeks reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,776. Hasil uji normalitas data menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov pada tabel 1, menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,727. Dimana Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tersebut lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Dari tabel 2 dapat diketahui hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance untuk variabel pengendalian intern kas sebesar 0,364, implementasi good governance sebesar 0,341, dan moralitas individu sebesar 0,897, lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dari ketiga variabel independen kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang serius pada model regresi penelitian ini. Dari tabel 3 dapat diketahui hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Dimana dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual lebih besar dari 0,05, dimana untuk pengendalian intern kas sebesar 0,222, implementasi good governance sebesar 0,320, moralitas individu sebesar 0,114. Sehingga dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas atau dapat disebut homoskesdatisitas.

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolgomorov-Smirnov Test N Normal Parametersa,b

Unstandardized Residual 40 0,0000000 1,69269445 0,109 0,076 -0,109 0,691 0,727

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) (Sumber: data di olah 2015) . Tabel 2. Hasil Uji Multikolineritas Model (Constant) Pengendalian Intern Kas Implementasi Good Governance Moralitas Individu (Sumber: data di olah 2015)

Collinearity Statistics Tolerance VIF 0,364 0,341 0,897

2,749 2,936 1,114

Tabel 3. Hasil Pengujian Heterokedastisitas Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 26,767 13,915 PIK (X1) -0,205 0,165 IGG (X2) -0,203 0,201 MI (X3) 0,607 0,375 (Sumber: data di olah 2015) Model

Standardized Coefficients Beta -0,197 -0,281 0,452

t

Sig.

1,924 -1,243 -1,009 1,621

0,062 0,222 0,320 0,114

t

Sig.

6,548 -2,524 -2,081 -2,629

0,000 0,016 0,045 0,013

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Ganda Unstandardized Coefficients B Std. Error (Constant) 76,280 11,649 PIK (X1) -0,525 0,208 IGG (X2) -0,199 0,095 MI (X3) -0,309 0,118 (Sumber: data di olah 2015)

Model 1

Dari tabel 4 dapat diketahui persamaan hasil regresi linier berganda untuk variabel pengendalian intern kas, implementasi good governance dan moralitas individu yang diperoleh yaitu Y  76,280  0,525 X1 - 0,199 X2  0,309 X3 . Dari persamaan tersebut menunjukkan ketiga variabel independen yaitu

Standardized Coefficients Beta -0,404 -0,345 -0,268

pengendalian intern kas, implementasi good governance dan moralitas individu memiliki nilai negatif yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang negatif terhadap variabel dependen atau kecurangan (fraud). Nilai konstanta sebesar 76,280 yang berarti bahwa variabel independen yaitu pengendalian intern kas, implementasi

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) good governance dan moralitas individu adalah nol, maka nilai kecurangan atau variabel dependennya adalah sebesar konstanta 76,280. Koefisien variabel pengendalian intern kas sebesar 0,525, yang berarti bahwa setiap peningkatan variabel pengendalian intern kas satu satuan akan mengakibatkan penurunan pada kecurangan (fraud) sebesar 0,525 satuan. Koefisien variabel implementasi good governance sebesar 0,199, yang

berarti bahwa setiap peningkatan variabel implementasi good governance satu satuan akan mengakibatkan penurunan pada kecurangan (fraud) sebesar 0,199 satuan. Koefisien variabel moralitas individu sebesar 0,309, yang berarti menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel moralitas individu satu satuan akan mengakibatkan penurunan pada kecurangan (fraud) sebesar 0,309 satuan.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square 1 0,815 0,664 0,636 (Sumber: data di olah 2015) Dari table 5 dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi, nilai R square menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel pengendalian intern kas, implementasi good governance dan moralitas individu terhadap kecurangan adalah sebesar 66,4% sedangkan sisanya 33,6% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian hipotesis pertama (H1) diperoleh variabel pengendalian intern kas (X1) memiliki nilai thitung sebesar -2,524 > nilai ttabel sebesar 1,6871 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel pengendalian intern kas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecurangan (fraud). Pengujian hipotesis kedua (H2) diperoleh bahwa variabel implementasi good governance (X2) memiliki nilai thitung sebesar -2,081 > nilai ttabel sebesar 1,6871 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel implementasi good governance berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecurangan (fraud). pengujian hipotesis ketiga (H3) diperoleh bahwa variabel moralitas individu (X3) memiliki nilai thitung sebesar -2,629 > nilai ttabel sebesar 1,6871 dengan nilai

Std, Error of the Estimate 1,762

Durbin Watson 2,255

signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis kedua (H3) diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel moralitas individu berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecurangan (fraud). PEMBAHASAN Pengaruh Pengendalian Intern Kas terhadap Kecurangan (Fraud) Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern kas (X1) memiliki nilai thitung sebesar -2,524 > nilai ttabel sebesar 1,6871 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (fraud). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriatil Husna (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN di Kota Padang. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayu Ratnayani (2014) yang menunjukkan bahwa pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Menurut teori Tunggal (2010:231) yang menyatakan bahwa perusahaanperusahaan yang melaksanakan pengendalian intern dalam perusahaan tentu akan membantu mereka dengan

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) mudah mengecek kecurangan yang terjadi, dan pada akhirnya akan mudah mendeteksi kecurangan secara dini. Apabila suatu instansi memiliki pengendalian intern kas yang kurang memadai maka akan menimbulkan hambatan dari adanya keslahan maupun kecurangan dlam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari system akuntansi, kualitasnya menjadi buruk dan pada akhirnya mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengendalian yang cukup dan efektif dapat memperkecil celah bagi para pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan menguntungkan mereka sendiri. Semakin efektif pengendalian intern maka semakin dapat dicegah terjadinya kecurangan dalam suatu perusahaan. Pengaruh Implementasi Good Governance terhadap Kecurangan (Fraud) Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel implementasi good governance (X2) memiliki nilai thitung sebesar -2,081 > nilai ttabel sebesar 1,6871 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (fraud) dan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa implementasi good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (fraud) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriatil Husna (2013) yang menyatakan bahwa implementasi good governance berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecurangan pada perusahaan BUMN di Kota Padang. Selain itu penelitia ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ratnayani (2014) yang menyatakan bahwa implementasi good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (fraud) pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 dirumuskan pengertian Good Governance yaitu kepemerintahan

yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sesuai dengan penelitian Fitriatil Husna (2013) dan Ayu Ratnayani (2014) yang menyebutkan bahwa penerapan Good Governance juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya berdasarkan prinsip-prinsipnya. Menurut Unuted Nation Development Program (UNDP) karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Goog Governance) adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berkeadilan, daya tanggap, berorientasi konsesus, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan saling keterkitan. Prinsip-prinsip tersebut penting karena dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan. Penerapan good governance yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan. Pengaruh Moralitas Individu terhadap Kecurangan (Fraud) Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel moralitas individu (X3) memiliki nilai thitung sebesar -2,629 > nilai ttabel sebesar 1,6871 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (fraud). Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darma Prawira (2014) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng. Menurut Liyanarachchi (2009) dalam Puspasari (2012) menunjukkan bahwa level penalaran moral individu akan dipengaruhi prilaku etis mereka. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Manusia yang tidak memiliki moral di dalam dirinya maka dapat dikatakan ia tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya sehingga akan memungkinkan untuk terjadinya kecurangan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa jika pengendalian intern kas telah diterapkan dengan baik maka akan meminimalisasi terjadinya kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur. (2) implementasi good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa jika implementasi good governance sudah dijalankan dengan tepat, maka kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur akan menurun. (3) moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa jika moralitas individu tinggi, maka kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur akan menurun. Saran Maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Mengingat pentingnya pengendalian intern kas, implementasi good governance dan moralitas individu yang pada akhirnya akan berimplikasi pada ketercapaian visi dan misi dari LPD tersebut, maka pihak LPD Kabupaten Buleleng Bagian Timur hendaknya lebih memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pengendalian intern khususnya kas, pengimplementasian good governance dan moral dari pegawai maupun kepala LPD agar dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan maupun penyelewengan-penyelewengan yang tidak diinginkan. (2) Untuk peneliti

selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih luas dan tidak hanya pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur melainkan pada seluruh LPD di Kabupaten Buleleng. Selain itu peneliti juga dapat menambahkan variabel atau mengganti salah satu variabel dengan variabel lain yang juga dapat mempengaruhi kecurangan. DAFTAR PUSTAKA Albrecht, W. S., and C. O. Albrecht. 2004. Fraud Examination. Thomson, South-Western.Akuntansi (SNA) 9.Padang, 23 – 26 Agustus 2006. Anonim. 2013. Korupsi, Mantan Bupati Buleleng Dihukum 2 Tahun, tersedia di:http://infokorupsi.com/id/korupsi.p hp?ac=10517&l=korupsi-mantanbupati-buleleng-dihukum-2-tahun, [diakses tanggal 7 November 2014]. FCGI. 2006. Definition of Good Corporate Governance, tersedia di: http://www.fcgi.or.id, [diakses pada tanggal 8 November 2014]. Ghozali, Imam. 2008. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Herman, Lisa Amelia. 2008. Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Utama Bank Pemerintah di Kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang. Husna, Fitriatil. 2008. Pengaruh Penerapan Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang, Padang.

e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015) Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Kohlberg, Lawrance. 1995. Tahapantahapan Perkembangan Moral. Yogyakarta: Kanisius. Kurniawati, Endang. 2012. Analisis Experiential Marketing terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan (Studi pada BBC Gazebo Café Jember). Skripsi. Universitas Jember, Jember. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga. Yogyakarta: YKPN. Pristiyanti, Ika Ruly. 2012. Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, Semarang. Republik Indonesia. 1998. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. ______. 1999. Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999, LN No.75 Tahun 1999.

Tunggal. Amin Wijaya. 2010. Dasar-dasar Audit Intern Pedoman untuk Auditor baru. Jakarta: Harvarindo. UNDP. 2008. Human Development Indices: A Statistical Update 2008, tersedia di: http://hdr.undp.org, [diakses pada 23 Desember 2014]. Wilopo 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara

di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.