e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014)
PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng) 1
Kadek Hengki Primayana, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2Nyoman Ari Surya Darmawan
1
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Indonesia
E-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan haruslah bersifat andal agar dapat dipercaya oleh penggunanya. Pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng menjadi menarik untuk dikaji karena selama tahun 2007-2011, LKPD Kabupaten Buleleng tidak pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, 2) pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, 3) pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, 4) pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, dan 5) pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang lokasi penelitiannya dilakukan di masing-masing SKPD Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikirim dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap responden yang berjumlah 183 orang yang tersebar di subbagian keuangan pada SKPD Kabupaten Buleleng. Untuk analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil dari penelitian ini adalah 1) memadainya kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 2) pengendalian intern akuntansi yang baik berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 3) tingginya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan 4) pengawasan keuangan daerah yang baik berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kata kunci: Sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, teknologi informasi, pengawasan, keterandalan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) Abstract Accountability could be realized through local government financial reports. Financial reporting should be reliable in order to be trusted by its users. The financial report of the local government of Buleleng Regency became interesting to study because during the years 2007-2011, financial report of the local government of Buleleng regency never got unqualified opinion.The purpose of this study was to determine: 1) The effect of human resource capacity to the reliability of financial report of Buleleng regency, 2) The effect of internal accounting controls to the reliability of financial reporting of Buleleng Regency Government, 3) The effect of the use of information technology to the reliability of financial reporting Buleleng Regency Government, 4) The effect of regional financial oversight to the reliability of financial reporting Buleleng Regency Government, and 5) The effect of human resource capacity, internal accounting controls, the use of information technology, and regional financial oversight to the reliability of financial reporting Buleleng Regency Government. This research was a quantitative research study conducted at the location of each SKPD Buleleng. The data was collected by using a questionnaire that was sent and taken by the researcher to the respondents, amounting to 183 people, spread across financial subsections on SKPD Buleleng. The data analysis was done with a multiple linear regression analysis with SPSS. The results of this study were 1) adequate human resource capacity increasing effect on the reliability of the local government financial reporting, 2) good internal accounting control effect on increasing the reliability of the local government financial reporting, 3) high utilization of information technology affect the reliability of the local government financial reporting, and 4) a good financial supervision influential in raising the reliability of the local government financial reporting. Keywords: human resources, internal accounting control, information technology, control, reliability
PENDAHULUAN Diberlakukannya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. UndangUndang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertangggungjawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah daerah bisa saja dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan juga pemerintah. Dengan ini berarti, laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak dirancang untuk hanya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Walaupun demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dalam perannya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, maka komponen laporan yang diinformasikan paling tidak mencakup jenis laporan atau elemen informasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Terdapat karakteristik laporan keuangan yang merupakan syarat yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan ditentukan (PP No 71 Tahun 2010) yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan dalam hal ini diaudit oleh BPK. Laporan keuangan diaudit untuk memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, juga apakah laporan keuangan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-undangan yakni, laporan
keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, selama tahun 2007 sampai tahun 2011, LKPD Kabupaten Buleleng tidak pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion. Bahkan di tahun 2010, BPK pernah memberikan opini TMP atau disclaimer terhadap LKPD Kabupaten Buleleng (Badan Pemeriksa Keuangan, 2013). Dari semua hal-hal tersebut membuat menarik untuk mengkaji tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah diataranya yang pertama apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Kapasitas sumber daya manusia ialah kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dari manusia untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia dapat terlihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggungjawab tersebut diuraikan didalam job description. Dengan job description yang jelas akan dapat membantu seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik. Didalam menjalankan fungsi akuntansi diperlukan kemampuan tidak hanya mencatat transaksi dan membuat laporan keuanganya saja, tetapi juga diperlukan kemampuan dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, merancang, serta menganalisa sistem akuntansi yang ada. Pada Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006) dalam Indriasari dan Nahartyo (2008),
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut harus dilakukan oleh sesorang yang tentu memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan: H1 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Rumusan masalah yang kedua yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kebupaten Buleleng. Menurut Mulyadi (2010) pengendalian intern akuntansi dirancang dari dua tujuan sistem yaitu menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian serta keterandalan informasi akuntansi. Pengendalian intern akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang bertujuan untuk mengamankan aktiva dan juga agar dapat dipercayainya catatan keuangan (Hartadi, 1999). Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk memberikan keyakinan akan transaksi-transaksi apakah dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Mencatat transaksi dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria yang ditentukan yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan: H2 : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Rumusan masalah yang ketiga yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainya yang sejenis secara optimal (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti, 2011). Dalam hal ini komputer merupakan bagian terpenting dari teknologi informasi akan sangat membantu peningkatan kualitas dari informasi (Husein, 2003). Teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam perhitungan daripada menggunakan sistem manual. Berdasarkan uraian tersebut maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan: H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Rumusan masalah yang keempat yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Menurut Yosa (2010), pengawasan merupakan usaha yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan, untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, dan untuk memperbaiki serta menjamin sumber daya pemerintahan digunakan secara efektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Pengawasan keuangan yang dilakukan juga diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keterandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Berdasarkan uraian tersebut maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan: H4 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Rumusan masalah yang kelima yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah apakah kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diduga terdapat hubungan yang dapat dihipotesiskan dengan: H5 : Kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan permasalahan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, 2) Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, 3) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, 4) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, dan 5) Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. METODE Penelitian ini dilakukan di masingmasing Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikirim dan diambil sendiri oleh
peneliti terhadap responden di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari subbagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian atau subbagian keuangan pada masing-masing SKPD di Kabupaten Buleleng yang diketahui berjumlah 338 orang. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive atau dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Kriteria responden adalah para pegawai yang melakukan fungsi keuangan atau akuntansi pada masing-masing SKPD. Dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5% maka didapatkan besarnya jumlah sampel yang dapat diambil adalah sebanyak 183 orang. Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Dan membandingkan rhitung dengan rtabel, akan dikatakan valid jika rhitung > rtabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach alpa dari masing-masing instrumen dalam variabel. Nilai cut off untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai cronbach alpa > 0,60 Uji normalitas dilakukan dengan metode kolmogorov smirnov, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) 𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4…….(1) Keterangan: Y=Keterandalan, α=Konstanta, β=Koefisien regresi, X1=Kapasitas sumber daya manusia, X2=Pengendalian intern akuntansi, X3=Pemanfaatan teknologi informasi, dan X4=Pengawasan keuangan daerah. Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila hasil dari nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh masingmasing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dengan pengujian Probabilitas < taraf signifikan 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. HASIL DAN PEMBAHASAN Dari 183 kuesioner yang didapatkan bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin pria lebih banyak daripada responden yang berjenis kelamin wanita. Dimana responden berjenis kelamin pria sebanyak 50.82% sedangkan responden jenis kelamin wanita sebanyak 49.18%. Didapatkan juga bahwa jumlah responden terbanyak adalah yang berumur 41-50 tahun yakni sebesar 32.79%, dengan kebanyakan responden memiliki masa kerja diatas 10 tahun yakni sebesar 63.94%. Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar dari responden berpendidikan SMA dengan persentase sebesar 53.01%, lalu diikuti dengan yang berpendidikan S1 dengan persentase 33.33%, selanjutnya responden berpendidikan D3 dengan persentase 11.47%, dan yang paling sedikit adalah responden yang berpendidikan S2 yakni dengan persentase 2.19%. Hasil analisis deskriptif variabel diketahui untuk variabel kapasitas sumber daya manusia memiliki nilai rata-rata sebesar 28,74 dengan standar deviasi sebesar 2,863. Variabel kapasitas sumber daya manusia juga memiliki nilai minimum sebesar 22 dan nilai maksimumnya sebesar 35. Untuk variabel pengendalian intern akuntansi diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 38,45 dengan standar deviasi sebesar 3,019. Variabel pengendalian intern akuntansi juga diketahui memiliki nilai
minimum sebesar 31 dan nilai maksimumnya sebesar 45. Selanjutnya untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 28,42 dengan standar deviasi sebesar 3,199. Variabel pemanfaatan teknologi informasi juga diketahui memiliki nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimumnya sebesar 35. Untuk variabel pengawasan keuangan daerah diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 28,51 dengan standar deviasi sebesar 3,222. Variabel pengawasan keuangan daerah juga diketahui memiliki nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimumnya sebesar 35. Dan yang terakhir untuk variabel keterandalan pelaporan keuangan diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 33,20 dengan standar deviasi sebesar 2,957. Variabel pemanfaatan teknologi informasi juga diketahui memiliki nilai minimum sebesar 27 dan nilai maksimumnya sebesar 40. Uji validitas terhadap masing-masing pertanyaan pada variabel kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa masing-masing pertanyaan pada semua variabel memiliki rhitung yang lebih besar dari rtabel yakni rhitung > 0,145 sehingga dapat diartikan masingmasing pertanyaan dari variabel kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah valid. Uji reliabilitas yang dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach’s alpa dari masing-masing instrumen dalam variabel kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa untuk kuesioner variabel X1 yakni kapasitas sumber daya manusia memiliki nilai cronbach’s alpa sebesar 0,750 > 0,60 sehingga dapat
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) dikatakan reliabel. Untuk kuesioner variabel X2 yakni pengendalian intern akuntansi memiliki nilai cronbach’s alpa sebesar 0,768 > 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel. Untuk kuesioner variabel X3 yakni pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai cronbach’s alpa sebesar 0,780 > 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel. Selanjutnya untuk kuesioner variabel X4 yakni pengawasan keuangan daerah memiliki nilai cronbach’s alpa sebesar 0,781 > 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel. Dan untuk kuesioner variabel Y yakni keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai cronbach’s alpa sebesar 0,776 > 0,60 sehingga dapat dikatakan reliabel. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka data berdistribusi normal. Untuk uji normalitas yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa untuk X1 nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,256 sehingga Asymp Sig (2tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Selanjutnya untuk X2 nilai Asymp Sig (2tailed) sebesar 0,155 sehingga Asymp Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan juga data berdistribusi normal. Untuk X3 nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,227 sehingga Asymp Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan juga data berdistribusi normal. Dan untuk X4 nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,101 sehingga Asymp Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan juga data berdistribusi normal. Dan terakhir untuk Y nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,074 sehingga Asymp Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat juga dikatakan data berdistribusi normal. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas. Uji multikolineritas yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa semua variabel bebas, yakni X1, X2, X3, dan X4 memiliki nilai VIF < 10. Hasil
pengujian juga menunjukkan semua variabel bebas, yakni X1, X2, X3, dan X4 memiliki nilai tolerance > 0,1. Sehingga dapat ditarik simpulan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Setelah dianalisis diperoleh grafik berikut ini.
Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas Analisa yang dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada gambar 1 Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membuat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit) maka telah terjadi varian yang berbeda. Tetapi jika tidak ada pola tertentu yang teratur maka akan terjadi varian yang konstan. Pada gambar 1 terlihat bahwa titiktitik tidak membentuk pola tertentu dan lebih terlihat titik-titik tersebut menyebar secara acak. Ini menggambarkan bahwa tidak terjadi perbedaan varian atau dengan kata lain telah terjadi varian yang konstan, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan analisis regresi linier berganda. Semua pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan program SPSS dengan taraf signifikansi 0,05. Dari pengujian dengan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil sebagai berikut:
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) Tabel 1.1 Hasil Analisis Korelasi Model Summary Model R R Square Adjusted R Square a 1 .993 .986 .985 a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 Berdasarkan tabel 1.1 diketahui nilai R adalah 0,993. Ini dapat menunjukkan bahwa hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang kuat.
Std. Error of the Estimate .334
Untuk nilai dari R2 adalah 0,985. Ini menunjukkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah mampu dijelaskan oleh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah sebesar 98,5% dan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.
Tabel 1.2 Hasil Analisis Regresi Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B Std. Error 1 (Constant) 5.347 .343 X1 .626 .096 X2 .008 .016 X3 .007 .021 X4 .348 .096 a. Dependent Variable: Y Dari tabel 1.2 didapatkan persamaan regresi yang dapat dituliskan adalah Y = 5,347 + 0,626 X1 + 0,008 X2 + 0,007 X3 + 0,348 X4 dimana Y adalah keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, X1 adalah kapasitas sumber daya manusia, X2 adalah pengendalian intern akuntansi, X3 adalah pemanfaatan teknologi informasi, dan X4 adalah pengawasan keuangan daerah. Dari tabel 1.2 juga didapatkan nilai koefisien regresi X1 atau dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia sebesar 0,626 adalah positif. Ini berarti kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai signifikansi X1 adalah 0,000 < 0,05
Standardized Coefficients Beta .643 .009 .008 .350
t Sig. 15.605 .000 6.559 .000 2.494 .025 2.356 .033 3.612 .000
yang ini berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Juga dilihat dari nilai thitung > ttabel yaitu 6,559 > 1,973 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima dimana kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari tabel 1.2 juga didapatkan nilai koefisien regresi X2 atau dalam penelitian ini adalah pengendalian intern akuntansi sebesar 0,008 adalah positif. Ini berarti pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai signifikansi X2 adalah 0,025 < 0,05 yang ini berarti bahwa pengendalian intern
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Juga dilihat dari nilai thitung > ttabel yaitu 2,494 > 1,973 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima dimana pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari tabel 1.2 juga didapatkan nilai koefisien regresi X3 atau dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,007 adalah positif. Ini berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai signifikansi X3 adalah 0,033 < 0,05 yang ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Juga dilihat dari nilai thitung > ttabel yaitu 2,356 > 1,973 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima dimana
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari tabel 1.2 juga didapatkan nilai koefisien regresi X4 atau dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,348 adalah positif. Ini berarti pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai signifikansi X4 adalah 0,000 < 0,05 yang ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Juga dilihat dari nilai thitung > ttabel yaitu 3,612 > 1,973 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima dimana pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Tabel 1.3 Hasil Uji Anova ANOVAb Sum of Model Squares Df Mean Square F 1 Regression 1348.721 4 337.180 3.026E3 Residual 19.836 178 .111 Total 1368.557 182 a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1 b. Dependent Variable: Y Dari tabel 1.3 didapatkan bahwa nilai dari signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan juga nilai dari Fhitung > Ftabel yaitu sebesar 3026 > 2,422 sehingga berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah darah. Kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Berdasarkan semua sebelumnya diatas maka hasil pengujian hipotesis H1
Sig. .000a
menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin memadai kapasitas sumber daya manusia maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Hasil ini tentu mendukung teori-teori dari literaturliteratur yang telah dipaparkan sebelumnya yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil dari penelitian Darwanis dan Mahyani (2009). Dengan kapasitas sumber daya manusia yang dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia tersebut untuk melaksanakan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) tugas dan tanggungjawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai akan membantu menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dimana semua hal tersebut akan mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Berdasarkan semua sebelumnya diatas maka hasil pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengendalian intern akuntansi yang ada maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Hasil ini tentu mendukung teori-teori dari literaturliteratur yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Darwanis dan Mahyani (2009), penelitian Arfianti (2010), dan penelitian dari Zuliarti (2012). Pengendalian intern akuntansi yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diataranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan pada pemerintah daerah dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Berdasarkan semua uraian sebelumnya maka hasil pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal. Hasil ini tentu mendukung teori-teori dari literatur-literatur
yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Darwanis dan Mahyani (2009), dan penelitian Zuliarti (2012). Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasiaan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material. Pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Berdasarkan semua uraian sebelumnya maka hasil pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengawasan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal. Hasil ini tentu mendukung teori-teori dari literaturliteratur yang telah dipaparkan sebelumnya. Pengawasan keuangan daerah yang baik akan berguna untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, juga untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pada pemerintah daerah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik dalam hal ini tercermin dalam pelaporan keuangan yang andal. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan dari penelitian ini adalah diantaranya pertama kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin memadai kapasitas sumber daya manusia maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Dengan kapasitas sumber daya manusia yang
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) dalam hal ini kemampuan sumber daya manusia tersebut untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai akan membantu menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dimana semua hal tersebut akan mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Kedua pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengendalian intern akuntansi yang ada maka pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan tercermin dalam beberapa hal diataranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan pada pemerintah daerah dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal. Ketiga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakurasiaan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material Keempat pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap keterndalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengawasan keuangan daerah maka akan meningkatkan kualitas
informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi lebih andal. Pengawasan keuangan daerah yang baik akan berguna untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, juga untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pada pemerintah daerah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik dalam hal ini tercermin dalam pelaporan keuangan yang andal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Kepada pihak terkait dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal, disarankan untuk melakukan peningkatan dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang baik, pengendalian intern akuntansi yang lebih memadai, pemanfaatan teknologi informasi lebih optimal lagi, dan pengawasan terhadap keuangan daerah lebih intensif lagi. Disarankan juga kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk mengembangkan lagi penelitian seperti ini yang tentunya lebih komprehensif dengan menambahkan variabel lainnya, misalnya menambahkan variabel lainnya terkait kualitas nilai informasi pelaporan keuangan lainnya seperti relevan, dapat dibandingkan, dan juga dapat dipahami.
DAFTAR PUSTAKA Arfianti, Dita. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012. Jakarta: BPK RI
Darwanis, dan Desi D. Mahayani. 2009. Pengaruh kapasitas sumber daya
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:2 No:1 Tahun 2014) manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol 2 No 2, Hal 133-151 Hartadi, Bambang. 1999. Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen dan Audit. Yogyakarta: BPFEYogyakarta Husein, Fakhri. 2003. Sistem Informasi Akuntansi. Jogjakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN Indriasari, Desi, dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi, XI, Pontianak 23-25 Juli 2008 Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Yosa.
2010. Pengertian Pengawasan, (www.itjen-depdagri.go.id, Diakses pada tanggal 24 September 2013)
Zuliarti. 2012. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah: Studi pada pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus
