Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -)

ANALISIS KREDIT MACET DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (STUDI KASUS PADA LPD DESA PAKRAMAN BATUAJI, KECAMATAN KERAMBITAN, KABUPATEN TABANAN, PROPINSI BALI) 1

Ni Gusti Ayu Putu Sischa Monika Sari, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2Ni Luh Gede Erni Sulindawati

1

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Kredit merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh penyedia dana yang didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak penyedia dana dengan pihak peminjam dana. Kondisi ini terjadi di LPD Desa Pakraman Batuaji, yang aktivitas operasionalnya berupa penyaluran dana dan menghimpun dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penyebab terjadinya kredit macet pada LPD, 2) cara LPD dalam mengatasi masalah kredit macet, dan 3) implikasi kredit macet terhadap kinerja operasional LPD. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara yang menitikberatkan pada deskripsi serta interpretasi perilaku manusia. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan3) menarik kesimpulan berdasarkan teori yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal LPD. Dalam penyelesaiannya,pihak LPD melakukan pendekatan-pendekatan kepada debiturnya. Kredit macet berpengaruh sangat besar dalam kinerja operasional. LPD mengalami permasalahan-permasalahan seperti LPD mengalami kerugian, nasabah menjadi berkurang, dan pendapatan LPD menurun. Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Struktur Pengendalian Internal, Kinerja Operasional. Abstract Creditis the distribution of funds by fund providers based on a loan agreement and an agreement between the providers of funds to the borrower of funds. This condition occurs in LPD Desa Pakraman Batuaji, which is the operational activity in the form of the distribution of funds and raised funds. This study aims to determine: 1) the causes of bad credit on the LPD, 2) how LPD over coming bad credit’s problem, and 3) the implications of bad credit in operating performance LPD. This research was conducted by using a qualitative approach. Data were collected by interview that focuses on the description and interpretation of human behavior. This research was done in three stages: 1) data reduction, 2) presentation of data, and 3) draw conclusions based on the theory that has been determined. The result of this study shows that bad credit caused by internal and external LPD parties. In the completion, the LPD parties make approaches to the debtors. Bad

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) credit have a very large influence in operational performance. LPD experiencing problems such as LPD losses, the customeris reduced, and LPD revenue decreased. Keywords: Lembaga Perkreditan Desa (village bank), Bad Credit, Internal Control Structure, Operational Performance.

PENDAHULUAN Bali sudah terkenal dengan kebudayaannya, salah satu keunikan di Bali adalah eksistensi dari desa pakraman. Lingkup desa pakraman tidak terbatas pada peran-peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga ekonomi dan pelayanan umum. Karena itu desa pakraman dituntut untuk memiliki tata kelola perekonomian mandiri. Prof. Nurjaya menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak hanya bernuansa sosial ekonomi tetapi juga bercorak kulturalreligius. LPD merupakan lembaga ekonomi desa pakraman yang dibentuk dari krama untuk kepentingan krama. Pertumbuhan kredit yang diberikan merupakan salah satu komponen aktiva produktif. Pertumbuhan kredit yang diberikan mencerminkan seberapa besar LPD menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat. LPD telah mengemban fungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan yang terarah, serta penyaluran modal yang efektif. Modal LPD bisa berasal dari swadaya masyarakat sendiri atau urunan krama desa, bantuan pemerintah dan dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman. Semakin tinggi pertumbuhan kredit yang diberikan, maka semakin besar kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Pertumbuhan kredit yang tinggi dapat menyebabkan pendapatan operasional LPD meningkat sehingga kinerja operasional pun juga akan semakin baik. Dana yang disimpan di BPD yang umumnya disebut uang beku (idle money) terus meningkat setiap tahunnya. Pengembangan ekonomi rakyat dapat dilakukan apabila adaya sinerji antara LPD dengan masyarakat desa pakraman dalam hal ini krama, masyarakat membangun atau mengembangkan kegiatan usahanya, LPD menyediakan modal. Adanya kerjasama

yang baik antara masyarakat akan dapat meningkatkan kinerja LPD yang sekaligus juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat, keberadaan LPD yang sehat, akan sangat membantu, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomis, masyarakat memiliki alternatif untuk menyimpan dananya secara produktif dengan memperoleh pendapatan bunga yang bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan dana, LPD biasanya merupakan pilihan utama, karena mereka dapat meminjam dana dengan prosedur yang tidak berbelit-belit. Hal ini menyebabkan adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan kemudahan yang di berikan oleh LPD tersebut. LPD Desa Pakraman Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan merupakan LPD yang dipilih sebagai obyek penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada jumlah kredit yang disalurkan cukup besar lebih dari 1 milyar dan jumlah kredit macet mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya serta tingginya persentase kredit macet melebihi 10% pada tahun terakhir. Jumlah pinjaman yang disalurkan kepada pihak ketiga cukup besar begitupun peminjamnya yang terdiri dari banyak orang. Pada tahun 2010 jumlah kredit macet yang ada di LPD Desa Pakraman Batuaji berjumlah Rp. 9.150.000 mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2011 yaitu dengan jumlah kredit macet sebesar 139.258.000. Pada tahun 2012 jumlah kredit macet sebesar 188.613.000 dan mengalami peningkatan kembali dengan jumlah kredit macet pada tahun 2013 sebesar 567.885.000. Kredit macet terjadi sebesar 18,6% dan dapat ditetapkan dalam status pengawasan intensif karena secara neto telah melebihi 5% dari total kredit. Data ini tercatat pada laporan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) tahunan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Tabanan. Tingginya persentase kredit macet pada LPD Desa Pakraman Batuaji yang mencapai angka 18.6% menunjukkan bahwa struktur pengendalian yang dimiliki LPD Desa Pakraman Batuaji kurang bekerja dengan baik. Kondisi ini menjadi menarik untuk diamati agar pemahaman yang di peroleh menjadi semakin jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, antara lain: 1) penyebab terjadinya kredit macet, 2) cara mengatasi masalah kredit macet, dan 3) implikasi kredit macet terhadap kinerja operasional. METODE Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dalam bentuk studi kasus, yaitu penelitian yang rinci tentang suatu objek tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif disebut interpretative inquiry karena banyak melibatkan faktor subjektif, baik dari informan, subjek penelitian maupun peneliti itu sendiri (Irawan, 2006). Dengan adanya berbagai sebutan ini maka tidak mudah memberikan definisi tentang penelitian kualitatif, karena dia tidak terbatas hanya pada masalah data, tetapi menyangkut pula objek kajian, atau bahkan prosedur penelitian. Walaupun sulit mendefinisikannya, namun penelitian kualitatif bisa dikenali, bahkan bisa dibedakan daripada penelitian kuantitatif dengan melihat ciri-cirinya. Namun, ciri-ciri penelitian kualitatif banyak, sehingga pendefinisianya pun bisa beragam. Untuk itu, bisa dikutif gagasan Strauss dan Corbin (2003) yang menyatakan, bahwa istilah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dia bisa saja menggunakan data yang dapat dihitung,

misalnya data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. HASIL DAN PEMBAHASAN LPD Desa Pakraman Batuaji LPD Desa Pakraman Batuaji merupakan lembaga penyediaan jasa keuangan yang berdiri sejak 2 Desember 1992 yang berlokasi di Desa Batuaji, Kabupaten Tabanan tepatnya sebelah utara dari Pura Puseh (Pura Desa) Desa Pakraman Batuaji. LPD ini dibentuk sebagai unit dari desa adat untuk menyimpan dana krama desa dan disalurkan kembali kepada krama desa yang membutuhkan kredit. Dalam pendirian LPD diberikan modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- dari pemerintah. Di sisi lain LPD di dirikan bertujuan untuk membangun, memperkokoh perekonomian masyarakat desa adat. Selain itu juga untuk memperkuat dan menjaga adat dan kebudayaan masyarakat Bali yang berlandaskan ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua LPD Desa Pakraman Batuaji, I Gusti Ketut Sarjana sebagai berikut: “Kalau ngomong masalah sejarah tidak ada yang tertulis. Yang bisa saya informasikan tentang LPD disini bahwa LPD sangat dibutuhkan untuk penyimpanan dana yang dimiliki desa adat. Dulu diberikan modal awal sebesar Rp. 5.000.000,dari Gubernur. Disisi lain LPD didirikan bertujuan untuk membangun, memperkokoh perekonomian masyarakat desa adat. Dan juga memperkuat dan menjaga adat dan kebudayaan masyarakat Bali yang berlandaskan ajaran agama. Kurang lebih seperti itu.” Dalam kondisi seperti ini keberadaan LPD diharapkan mampu meningkatkan perekonomian krama desa dan untuk mengatasi kesulitan keuangan serta sebagai penjaga kebudayaan Bali. LPD dapat dirasakan oleh krama desa sebagai lembaga keuangan yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kemampuan LPD menyalurkan kredit kepada usaha produktif akan mampu menyerap tenaga kerja dan kesempatan berusaha bagi krama desa yang berminat di

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) bidang wirausaha. Disinilah LPD memiliki peranan penting bagi masyarakat desa adatnya, karena menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan dan penerimaan masyarakat dengan kemudahan persyaratan, cepat dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Banyak keuntungan yang didapatkan oleh krama desa jika bisa menjaga dan ikut serta membangun LPD. Masyarakat Desa Pakraman Batuaji memberikan dukungan untuk meningkatkan kelancaran kegiatan operasional LPD. Salah satu alasan pendirian LPD adalah untuk memberikan kemudahan krama desa dalam menyimpan dan membutuhkan dana. Semakin lancar perputaran uang maka akan semakin berhasil sebuah lembaga. Pendapatan laba yang diperoleh dari aktivitas operasional akan di berikan sebesar 20% untuk dana pembangunan di desa adat. Seperti yang tampak pada hasil wawancara dengan Ketua LPD berikut ini. “Masyarakat disini sangat mendukung, LPD berdiri kan untuk mereka, karena setiap tahun untuk dana pembangunan dapat 20% sehingga semua masyarakat dapat menikmati…., Yang saya ketahui masyarakat disini sebagian besar memiliki karakter kepedulian akan desanya sangat tinggi. Ya bila dikaitkan dengan keberadaan LPD, masyarakat disini tentu sudah tahu bahwa dari laba yang di peroleh LPD setiap tahunnya akan kembali ke desa adat 20% untuk dana pembangunan.” Dengan adanya LPD, masyarakat tentu merasakan keuntungan yang tidak secara langsung dirasakan oleh setiap orang jika dilihat dari segi kepentingan umum. Dapat dilihat dari pembangunan pura, renovasi pura dan pembangunan lainnya yang berhubungan dengan desa adat. Masyarakat dituntut untuk ikut menjaga dan berpartisipasi dalam mengembangkan LPD itu sendiri demi kepentingan bersama. Struktur organisasi sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tanggung jawab, wewenang maupun tugas dapat dilihat dari struktur organisasinya.

Akan lebih mudah jika setiap karyawan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya. Uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat di jelaskan sebagai berikut: 1. Bendesa Adat: Mengetahui secara utuh operasional LPD. Mengetahui tentang tingkat kemajuan yang telah dicapai LPD. Membuat Awig-awig dan disahkan oleh krama desa. Melaksanakan pengawasan atas kegiatan LPD. Bendesa Adat bertanggung jawab langsung kepada seluruh krama desa. 2. Badan Pengawas: Melaksanakan pengawasan atas kegiatan LPD. Memberikan saran, pertimbangan dan ikut menyelesaikan permasalahan yang ada. Memberikan petunjuk kepada pengurus LPD. Mensosialisasikan keberadaan LPD. Mengevaluasi kinerja pengurus secara berkala. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada paruman desa. Badan pengawas bertanggung jawab langsung kepada Bendesa Adat. 3. Kepala LPD: Mengkoordinir pengelolaan LPD. Mengawasi dan menyetujui semua kegiatan yang terjadi di LPD. Mengadakan perjanjianperjanjian kepada nasabah/pihak ketiga. Membantu pengurus dalam mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan perkreditan. Menyusun rancangan kerja (RK) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). Bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan mewakili LPD dalam kegiatan yang berhubungan dengan LPD. 4. Kasir (Bendahara): Melaksanakan transaksi keuangan. Membuat/membukukan setiap transaksi tabungan. Membuat berita acara uang kas. Menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT BPD Bali. Tanggung jawab dari Kepala Bagian Bendahara (kasir) adalah bertanggung jawab langsung kepada kepala LPD atas tugas yang diberikan. 5. Sekretaris (Bagian Pembukuan): Membuat daftar realisasi kredit dengan persetujuan kepala LPD. Membuat daftar potongan kredit, melaksanakan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) tugas tagihan kredit. Menerima permohonan kredit, membuat analisa kredit. Penyusunan rencana kebutuhan kredit, penggunaan, dan pengawasan kredit. Melaksanakan pelayanan administrasi yang berhubungan dengan pengajuan kredit yang akan diminta dan kredit yang akan diberikan. Mengkoordinir tagihan produk piutang LPD kepada krama desa. Menyusun laporan keuangan. Tanggung jawab dari sekretaris adalah bertanggung jawab langsung kepada kepala LPD atas tugas yang diberikan. 6. Petugas Lapangan Bagian Tabungan: Berkeliling kerumah nasabah yang ingin menabung. Menulis sejumlah uang yang ditabungkan di buku tabungan. Memeriksa jumlah uang yang ditabung di dalam buku tabungan dan membuat paraf serta cap pada tabungan. Mengirim bukti-bukti transaksi simpanan kepada bagian pembukuan. Mencatat sejumlah uang yang ditabungkan ke dalam buku penerimaan dan rekapitulasi tabungan. Mensosialisasikan produk LPD kepada karma desa. Bagian tabungan bertanggung jawab langsung atas semua tugas-tugas kepada kepala bagian kasir. Aktivitas operasional pada LPD Desa Pakraman Batuaji melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau krama desa. Kegiatan menghimpun dana di tawarkan produk tabungan oleh LPD Pakraman Batuaji dengan bunga tabungan sebesar 0,5%. Sedangkan untuk kegiatan menyalurkan dana di tawarkan produk kredit bulanan yang bunga kreditnya sebesar 2,5%. Jasa-jasa tersebut contohnya tabungan dapat dilakukan langsung dirumah nasabah atau bisa datang langsung ke LPD itu sendiri. Jasa kredit Untuk kredit satu juta rupiah ke atas menggunakan jaminan seperti BPKB, sertifikat, maupun tabungan. Kredit di bawah satu juta rupiah tidak mengunakan jaminan apapun hanya dengan melengkapi formulir yang telah disediakan. Ini diungkapkan dalam kutipan wawancara dengan Bapak I Gusti Ketut Sarjana selaku Ketua LPD Desa Pakraman Batuaji.

“…..jasa-jasa yang kami tawarkan disini tabungan dan kredit saja……, kalau tabungan, nasabah bisa langsung datang ke kantor atau pengurus bagian tugas lapangan bisa mencari ke rumah-rumah nasabah atau ada juga di warung-warung….., untuk mencari kredit, nasabah datang langsung ke kantor untuk melengkapi formulir permohonan kredit yang telah di sediakan….., bunga tabungan 0,5% dan kredit 2,5%. Kredit di bawah satu juta tidak menggunakan jaminan, kalau diatas itu baru isi jaminan…..., BPKB, sertifikat, tabungan itu biasanya jaminan kredit” Kredit menjadi sangat bermanfaat jika masyarakat membutuhkan dana untuk keperluan mendesak. Terlebih lagi LPD menyediakan kredit tersebut dengan syarat yang mudah dan tidak berbelit-belit. Disini terlihat bahwa eksistensi LPD itu sendiri menjadi hal yang sangat berguna bagi masyarakat (krama desa) di lingkungan Desa Pakraman Batuaji. Jika sudah memenuhi kriteria-kriteria perkreditan dan syarat-syarat permohonan kredit sudah dilengkapi dengan benar dan di setujui oleh Ketua LPD maka debitur sudah memperoleh ijin serta permohonan kreditnya akan di tanda tangani oleh Ketua LPD, Kelian Adat dan Bendesa Adat. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet pada LPD Desa Pakraman Batuaji Dalam Atmadja (2011) Struktur Pengendalian Intern (SPI) merupakan salah satu perangkat yang diperlukan untuk menjamin tujuan LPD berkenaan dengan keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian aktivitas dengan peraturan perundangan yang mengatur serta efektivitas dan efesiensi operasi. Dari temuan kancah, diantara kelima unsur pengendalian intern, pengaplikasian aktivitas pengendalian, yakni pemisahan tugas secara layak, tidak dilaksanakan secara berdisiplin. LPD akan merasa yakin bahwa nasabahnya dapat mengembalikan kredit apabila telah lebih selektif dalam memberikan penilaian terhadap nasabah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) atau pihak ketiga yang mengajukan kredit. Masalah keamanan dalam pemberian kredit merupakan masalah utama bagi LPD mengingat bunga kredit merupakan sumber utama pendapatan LPD. Penerapan komponen pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit dapat membuat kualitas sistem pemberian kredit meningkat. Proses dari penyaluran dana kepada masyarakat krama desa berupa kredit di LPD Desa Pakraman Batuaji dilakukan dengan mengikuti prosedur bahwa debitur datang ke kantor LPD untuk melengkapi formulir permohonan kredit yang telah disediakan di kantor LPD. Calon debitur di wajibkan untuk mengisi identitas diri dengan lengkap dan membawa KTP serta jaminan untuk memenuhi syarat kelayakan dalam mendapatkan kredit. Jaminan kredit dapat berupa BPKB, sertifikat tanah, rumah, dan lain sebagainya. Untuk calon debitur yang memiliki tabungan di LPD juga dapat mencari kredit dan tabungan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan. Selain itu calon debitur juga harus memberikan alasan yang sesungguhnya dalam mencari kredit. Di dalam formulir tersebut akan terlihat berapa nominal yang diajukan apakah cocok dengan alasan yang diberikan oleh calon debitur tersebut. Seperti yang tampak pada hasil wawancara dengan Ketua LPD berikut ini. “…..untuk mencari kredit, nasabah datang langsung ke kantor untuk melengkapi formulir permohonan kredit….., identitas diri debitur ya KTP dan jaminannya. Ngisi alasannya juga untuk apa.…., BPKB, sertifikat, tabungan itu biasanya jaminan kredit.” Terlepas dari LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat yang berarti milik seluruh krama desa adat, masyarakat tidak bisa seenaknya melanggar prosedur perkreditan. Penyaluran dana berupa kredit bertujuan untuk memberikan bantuan permodalan dan membantu masyarakat dalam memperkokoh perekonomian masyarakat desa adat dan tentu LPD memperoleh penghasilan atau pendapatan dari bunga-bunga perkreditan. Syaratsyarat yang diberikan dalam permohonan kredit sangat mudah dan tidak berbelit-belit.

Selain pengalaman kerja yang dimiliki seseorang, pendidikan saat ini merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Sebagian besar pendidikan akan menentukan di bagian mana yang cocok sesuai keahliannya. Akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan jika jabatannya dan keterampilan dalam mengerjakan tugas sehari-hari sesuai dengan pendidikannya. Pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Berbicara tentang pendidikan, dari segi pendidikan kualitas karyawan yang ada di LPD Desa Pakraman Batuaji memiliki jenjang pendidikan yang cocok untuk kegiatan keuangan. Di bagian pembukuan yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan memiliki pengalaman belajar tentang perbankan. Pentingnya pengetahuan tentang keuangan menjadi hal yang diharuskan dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional LPD. Di setiap bagian dibutuhkan pengetahuan yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah di tetapkan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan pada kutipan wawancara berikut ini. “Kalau mbok tut dulu IPS gek polih (dapat) juga akuntansi, mbok witya baru pemasaran di SMEA…, Bli kadek di bagian pembukuan dulu SMEA juga jurusan perbankan, bu desak juga SMEA yang di bagian kasir. Pak Gusti D1 Perbankan di UNTAB.” Selain pendidikan, pengalaman dan pelatihan kerja juga berperan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan operasional LPD. Berbagai kegiatan telah dilakukan Pembina untuk memberikan pengetahuan tambahan dalam mengembangkan kemampuannya dalam bekerja. Pekerjaan yang secara rutin dilakukan setiap hari, akan membuat orang belajar untuk mengenal permasalahan dan memecahkan masalah. Dengan ini pengurus akan menjadikan setiap masalah sebagai pengalaman untuk lebih baik lagi dalam bekerja untuk menghindari permasalahan tersebut. Kredit macet pada LPD Desa Pakraman Batuaji disebabkan oleh keadaan ekonomi debitur yang mengalami penurunan. Ketidakmampuan debitur dalam

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) membayar tunggakan disebabkan oleh debitur memiliki riwayat kehidupan ekonomi kurang dan debitur tidak memiliki pekerjaan tetap. Saat ditanya alasan mengapa tidak bisa menbayar, pihak debitur memberikan alasan karena keperluan rumah tangga yang semakin banyak dan memiliki tanggungan sekolah. Beda halnya dengan usaha pemborong dan kontraktor yang kredit macetnya disebabkan oleh proyek yang dijalankan mengalami kerugian. Hal ini diungkapkan oleh Ketua LPD pada kutipan wawancara berikut. “Kalau kredit macet, ya tergantung sama pribadi orang sama keadaan ekonomi mereka. Biasanya dari masyarakat kurang mampu, ada juga masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap. Kalau di karenakan oleh apa biasanya kebanyakan alasannya karena keperluan rumah tangga dan punya tanggungan sekolah. Di formulir mengajukan kredit kan sudah ada alasannya, disana kebanyakan untuk biaya pendidikan, untuk pembangunan, untuk upacara adat dan ada juga untuk usaha…., usaha yang kreditnya banyak ya pemborong, kontraktor. Nah disana kalau proyeknya mengalami kerugian, tentu kreditnya akan bermasalah.” Pernyataan diatas menunjukan bahwa debitur berperan penting dalam kelancaran perkreditan. Selain kepribadian calon debitur, keadaan ekonomi menjadi penentu kelancaran perkreditan. Karakter masingmasing debitur berbeda-beda, debitur yang paham dan mengerti akan bertanggung jawab atas kewajibannya. Riwayat kredit yang baik akan dipercaya dan akan dimudahkan dalam pencarian kredit selanjutnya oleh pihak LPD. Mengingat bunga pinjaman di LPD Desa Pakraman Batuaji memiliki sistem bunga menurun, alternatif yang dipilih debitur dengan mempercepat pembayaran pokok pinjaman agar bunga yang dibayarkan juga lebih rendah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Budiani sebagai salah satu debitur yang sampai saat ini masih lancar dalam pembayaran angsuran

kredit, ini dapat dilihat wawancara berikut.

pada

kutipan

“Nggih.. kalau medue jinah lebih, tiang lebih bayar pokoknya. Biar cepet lunas. Bunganya niki kan menurun. Tiang dibantu bayar sareng suami.” Sebagai seorang debitur, kepercayaan menjadi hal yang paling utama yang dibutuhkan dari krediturnya. Jika kreditur sudah percaya dan debitur tidak mengecewakan, maka akan tumbuh hubungan yang baik antara kreditur dengan debitur. Dua pihak ini saling membutuhkan, tetapi jika salah satu tidak tanggap dengan kewajiban maka akan timbul permasalahan. Jika kemauan untuk membayar sudah ada, tetapi kemampuan dan keadaan ekonomi tidak mendukung maka sudah tentu timbul permasalahan. Faktor keluarga juga sangat mempengaruhi. Terlebih lagi seorang debitur menjadi tulang punggung keluarga. Seperti yang tampak pada hasil wawancara dengan Bapak Widnyana sebagai debitur. “Waktu niki tiang mayah bunga kemanten, kejokan jinah tiang anggen mayah pokok. Niki tiang dados tulang punggung keluarga, cucu tiang ten medue ibuk. Tiang dadosne ngurus. Istri tiang ten megae. Keperluan rumah tangga tiang sampun mekejang…, Tiang tukang…, masih, bapaknya niki kan diem dirumah. Anak tiang yang masih muda laki-laki wenten juga satu…, untuk sendiri ten cukup, malah minta lagi.” Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa debitur tersebut memiliki tanggungan istri, anak dan cucu. Untuk keperluan rumah tangga ditanggung oleh debitur tersebut. Dari sisi lain, pekerjaan debitur juga tidak tetap. Profesi buruh bangunan tidak selalu lancar jika sudah menyelesaikan pekerjaan, belum tentu langsung mendapat borongan selanjutnya. Adapun faktor lain yang menyebabkan debitur seperti itu yakni anak yang sudah bekerja yang seharusnya bisa meringankan beban orang tua, malah menambah beban orang tua. Hal seperti ini dapat digolongkan sebagai permasalahan keluarga. Disini terlihat bahwa kreditur kurang tanggap dalam menganalisa calon

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) debiturnya. Kreditur harus menyeleksi calon debitur dan penilaian kredit yang akan diberikan dengan menggunakan prinsip perkreditan 5C. Kreditur yang kurang teliti menganalisis calon debiturnya, resiko kredit bermasalah akan sangat tinggi. Begitupula sebaliknya, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya tentu pihak LPD akan mengambil tindakan dan sudah pasti kepercayaan yang sudah diberikan berkurang. Tetapi tidak dipungkiri bahwa LPD adalah milik bersama. Sebagai makhluk sosial, setiap orang harus saling membantu dan selalu di butuhkan kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam Aryawan (2006) Awig-awig Desa Adat adalah merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaanya. Awig-awig berasal dari kata wig yang artinya rusak sedangkan awig artinya tidak rusak atau baik. Awigawig artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan kedalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa Awig-awig adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. Awig-awig itu memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan Lembaga Adat, menyatakan: “Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan Dharma Agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing.” Mengingat pentingnya peraturan agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan maka peraturan dibuat untuk dipatuhi. Sama halnya dengan Awig-awig yang dibuat untuk krama desa adat untuk tujuan bersama. Di dalam Awig-awig tercantum

tentang tata tertib dan sanksi-sanksi untuk seluruh krama desa adat. Awig-awig berfungsi untuk mengatur dan melindungi krama desa dalam melaksanakan kegiatan di desa adatnya. Awig-awig yang khusus mengatur tentang LPD di Desa Pakraman Batuaji tidak mencantumkan sanksi-sanksi untuk nasabah yang nakal atau yang tidak mentaati prosedur perkreditan di LPD. Awig-awig yang sudah berjalan dari awal pendirian LPD sampai dengan awal tahun 2013 telah diberhentikan karena pihak Pembina LPLPD Propinsi Bali menyarankan untuk membuat Awig-awig baru sesuai dengan point-point yang telah di berikan sebelumnya oleh LPLPD. Kemudian dicocokkan kembali sesuai dengan persetujuan bersama di desa adat. Ini diungkapkan dalam kutipan wawancara Ketua LPD berikut ini. “Sebenernya ada, dulu LPD disini sudah punya Awig-awig tapi Awigawig itu sudah diberhentikan sejak awal tahun 2013. Untuk Awig-awig yang lama tidak ada sanksi untuk nasabah. Dan awal tahun 2013 pembina LPLPD propinsi bali menyarankan untuk membuat Awigawig baru.” Awig-awig yang menjadi sistem pengendalian untuk menjaga kelangsungan LPD, sampai saat ini masih dalam proses pembuatan. Mengingat Awig-awig ini adalah untuk kepentingan bersama, kepengurusan yang baru masih mebutuhkan campur tangan dari Bendesa Adat yang dulu pernah menjabat. Dalam paruman desa adat, akan ada masukan dan saran-saran dari krama. Ini diungkapkan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Darma Wijaya selaku Bendesa Adat sebagai berikut. “…untuk Awig-awig, masih dalam proses. Ini kan nanti ada pembicaraan lagi dengan bendesa adat yang lama. Kami diskusikan sama-sama. Bagaimana baiknya, kita diskusikan terlebih dahulu sebelum dibahas di paruman adat.” Dalam kenyataannya Awig-awig sangat membantu dalam mentertibkan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) krama desa yang tidak mentaati prosedur perkreditan. Pembuatan Awig-awig baru masih belum terealisasikan sampai saat ini. Keterlambatan ini menyebabkan semakin parahnya keadaan kredit macet yang terjadi di LPD Desa Pakraman Batuaji. Bendesa Adat yang sekarang sedang menjabat dan yang sudah selesai menjabat seharusnya dengan cepat menyelesaikan Awig-awig tersebut. Awig-awig yang telah dibuat akan dirapatkan di paruman desa dan disetujui oleh seluruh krama desa adat. Ini diungkapkan dalam kutipan wawancara oleh Ketua LPD berikut ini. “Awig-awig yang baru masih belum di rapatkan bersama krama disini. Yang membuat Awig-awig kan bendesa adat, nanti kalau sudah selesai baru di rapatkan bersama-sama.” Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pihak pengawas utama yaitu Bendesa Adat kurang tanggap dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengawas utama. Selain itu waktu yang sudah terbuang banyak, kurang lebih 2 tahun ini masih belum ada Awig-awig baru untuk LPD Desa Pakraman Batuaji. Awigawig merupakan hal penting dalam menjaga kelangsungan hidup LPD, maka dari itu peraturan yang ada di desa adat tersebut harus direalisasikan secepatnya. LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat, dalam kegiatan operasionalnya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan teknis, pengembangan kelembagaan serta pelatihan bagi LPD, adalah PT BPD Bali, LPLPD dan Dinas Koperasi. LPD akan selalu di bina agar tetap dalam keadaan sehat demi kelancaran dan kelangsungan hidup LPD. Pengawasan Pemerintah ini dilaksanakan dalam kegiatan seminar dan pelatihan serta pertemuan-pertemuan setiap tahunnya. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun itu dapat berlangsung dengan bersamaan dari masing-masing pengawas. Dalam kegiatan masing-masing pengawas akan diberikan waktu untuk memberi pengarahan sesuai topik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Seperti yang tampak dalam hasil wawancara dengan Ketua LPD berikut ini.

“Dari BPD, LPLPD dan Dinas Koperasi…., iya paling ada seminar, dulu pernah pelatihan juga. Setiap tahun pasti ada. Ada juga Pembina yang datang langsung ke kantor…., Ndak, biasanya acaranya di gabung jadi satu. Kan nanti pembicaranya dari masing-masing pengawas.” Badan pengawas dari pemerintah ini bertugas untuk memberikan pengawasan dan pembinaan untuk menjaga LPD. Jasa untuk pembinaan ini diberikan 5% dari total laba yang diperoleh. Pembinaan ini sangat penting dilakukan mengingat kualitas dan kuantitas dari pengurus LPD dan pihakpihak yang terlibat harus selalu ditingkatkan. Cara LPD Desa Pakraman Batuaji dalam Mengatasi Permasalahan Kredit Macet Dalam menyelesaikan masalah kredit macet, pihak LPD melakukan pendekatanpendekatan kepada debitur tersebut. Pertama kali pihak LPD memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk segera membayar tunggakan yang sudah jatuh tempo dan menuntaskan pinjaman tersebut. Pendekatan ini dilakukan oleh pihak LPD Desa Pakraman Batuaji kepada debiturnya, dan dengan menganalisis hal tersebut pihak LPD Desa Pakraman Batuaji dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya dan membantu debiturnya tersebut seperti memperpanjang waktu pelunasan atau dengan cara memberikan sanksi berupa denda. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua LPD dalam kutipan wawancara berikut ini. “…Selalu mengadakan pendekatan, memberikan surat peringatan untuk segera menuntaskan tunggakan pinjaman itu sendiri. paling banyak 3 surat…., kalau disini masih secara administrasi, misalnya di kenakan denda atau pinjaman itu di perpanjang lagi.” Berdasarkan atas kutipan wawancara tersebut mencerminkan bahwa pihak LPD melakukan pendekatan terhadap peminjam kredit kemudian melakukan teguran oleh ketua LPD, jika teguran itu diberikan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) sebanyak tiga kali berturut-turut selama tiga bulan dan peminjam kredit tidak menghiraukan maka Lembaga Perkreditan Desa melimpahkannya kepada desa. Dan jika tidak dihiraukan maka Desa Adat membahasnya dalam paruman desa, dalam paruman Desa itu diputuskan sanksi yang diberikan kepada pengambil kredit tersebut yang berupa sanksi denda. Implikasi Kredit Macet Terhadap Kinerja Operasional LPD Desa Pakraman Batuaji Kredit macet biasanya menjadi hal yang paling di hindari oleh penyedia jasa keuangan. Kredit macet memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kinerja operasional. Selain memberikan dampak kepada internal lembaga, kredit macet juga mempengaruhi eksternal lembaga. Jika LPD sudah mengalami kredit macet maka peredaran uang menjadi terhambat. Masyarakat yang membutuhkan dana tidak dapat memperoleh kredit. Semua LPD sudah di atur oleh Peraturan Daerah untuk kinerja operasionalnya. Ini diungkapkan dalam kutipan wawancara dengan Bapak I Gusti Ketut Sarjana selaku Ketua LPD Desa Pakraman Batuaji. “Iya seperti yang sudah saya bilang, peredaran uang jadi lambat beredar, yang harusnya peredaran uang cukup banyak, gara-gara kredit macet otomatis uang kas tidak ada untuk di salurkan ke masyarakat. Untuk kinerja operasional sudah diatur oleh Perda, karena perda yang menjadi dasar operasional LPD.” Dampak dari kredit macet selain mengalami kerugian adalah nasabah LPD menjadi berkurang. Sebagai nasabah tentu punya perasaan takut jika uang yang disimpan tidak bisa kembali. Dampak terburuk dari kredit macet adalah LPD tidak bisa lagi melayani nasabah yang ingin mengambil uangnya di LPD, dengan kata lain LPD mengalami kebangkrutan. Selain itu untuk calon debitur yang mempunyai niat yang kurang baik, mungkin akan memanfaatkan keadaan seperti itu. Disinilah peran awig-awag yang dirasa sangat penting adanya bagi pihak LPD. Disamping itu Ketua LPD tetap membina nasabah maupun debiturnya. Seperti yang

diungkapkan oleh Ketua LPD dalam kutipan wawancara berikut ini. “Tentu sangat berpengaruh, apalagi mereka tahu bahwa yang bermasalah dalam kredit macet tidak terlalu diberikan semacam sanksi yang berat, itu kan karena belum ada Awig-awig yang mengatur untuk itu. Mungkin ada beberapa nasabah yang berfikir “ah mereka yang kreditnya macet aja tidak ada sanksi yang berat, kalau saya gitu pasti sama aja”. Tapi saya selalu membina agar tidak seperti itu.” Akibat dari terjadinya kredit macet adalah penghasilan bulanan LPD rendah. Ini disebabkan oleh pokok dan bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya tidak dilaksanakan oleh debitur. Jika tidak ada pembayaran bulanan, maka pihak LPD tidak dapat melakukan peredaran uang kepada krama desa yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPD Desa Pakraman Batuaji yang diungkapkan sebagai berikut. “….Penghasilan setiap bulan menjadi rendah, kan pendapatan jadi berkurang. Disamping itu peredaran uang juga jadi terlambat beredar.” Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kredit macet memberi pengaruh yang sangat besar bagi aktivitas operasional LPD. Jika LPD sudah mengalami kredit macet maka sudah tentu LPD tersebut mengalami permasalahanpermasalahan seperti LPD mengalami kerugian, nasabah menjadi berkurang, pendapatan LPD menurun. Apabila kredit macet melebihi batas normal maka LPD dapat diklasifikasikan menjadi kurang sehat. Tentu LPD sangat menghindari hal tersebut, dampaknya adalah LPD dapat ditetapkan dalam status pengawasan intensif jika secara neto kredit macet telah melebihi 5% dari total kredit. SIMPULAN DAN SARAN Penelitian kualitatif ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada LPD dan cara LPD dalam mengatasi kredit macet serta implikasi kredit macet terhadap kinerja operasional LPD. Temuan yang

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) didiskusikan bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam proses memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memahi permasalahan penelitian dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan yang dapat dikembangkan terkait dengan permasalahan penelitian. Observasi yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di sebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal LPD, yang meliputi: 1) Faktor internal LPD Keteledoran pihak LPD dalam menggunakan prinsip perkreditan 5C. Pihak LPD terlalu mudah dalam memberikan kredit. Pihak-pihak yang bersangkutan kurang maksimal dalam menyetujui perkreditan. Lemahnya pengawasan kepada debiturnya. Jumlah pemberian kredit tidak sesuai dengan kemampuan debitur dalam pembayaran angsurannya. Lemahnya LPD dalam mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah. 2) Faktor eksternal LPD Debitur mengalami kerugian atas usahanya. Debitur tidak memiliki pekerjaan tetap. Badan pengawas internal lalai terhadap tugas-tugasnya. LPD belum mempunyai Awig-awig yang mengatur tentang aktivitas LPD. Dalam menyelesaikan masalah kredit macet, pihak LPD melakukan pendekatanpendekatan kepada debitur tersebut. Pertama kali pihak LPD memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk segera membayar tunggakan yang sudah jatuh tempo dan menuntaskan pinjaman tersebut. Pendekatan ini dilakukan oleh pihak LPD Desa Pakraman Batuaji kepada debiturnya, dan dengan menganalisis hal tersebut pihak LPD Desa Pakraman Batuaji dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya dan

membantu debiturnya tersebut seperti memperpanjang waktu pelunasan atau dengan cara memberikan sanksi berupa denda. Kredit macet memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kinerja operasional. Selain memberikan dampak kepada internal lembaga, kredit macet juga mempengaruhi eksternal lembaga. Jika LPD sudah mengalami kredit macet maka peredaran uang menjadi terhambat. Masyarakat yang membutuhkan dana tidak dapat memperoleh kredit. Jika LPD sudah mengalami kredit macet maka sudah tentu LPD tersebut mengalami permasalahanpermasalahan seperti LPD mengalami kerugian, nasabah menjadi berkurang, pendapatan LPD menurun. Apabila kredit macet melebihi batas normal maka LPD dapat diklasifikasikan menjadi kurang sehat. Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan analisis kredit macet antara lain: 1. Mengingat pentingnya manfaat yang diperoleh dari Awig-awig untuk kelangsungan hidup dan kelancaran aktivitas operasional LPD, maka disarankan agar Awig-awig cepat direalisasikan demi tercapainya keberhasilan LPD. 2. Dalam proses pemberian kredit harus memenuhi prinsip dan prosedur pemberian kredit, prioritas pemberian kredit yang diberikan harus tepat sasaran. Kredit diberikan sejumlah yang sesuai kemampuan debitur dan kredit yang diberikan mampu kembali tepat waktu. 3. LPD seharusnya lebih mengoptimalkan kinerja pengawas internal dari desa adat yaitu Bendesa adat dan badan pengawas dibawahnya dalam kegiatan operasional LPD, terutama mengawasi pengelolaan LPD. Pengawas internal sebaiknya memberikan petunjuk kepada pengurus LPD, memberikan saran, pertimbangan dan ikut menyelesaikan permasalah yang dialami LPD.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume - Tahun -) DAFTAR PUSTAKA Aryawan, Budi Kresna. 2006. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-awig Desa Adat Oleh Krama Desa Di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali. Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Atmadja, Anantawikrama T. 2011. “Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern LPD”. Ejournal undiksha Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika. Volume 1, Nomor 1 (hlm. 1-17) Irawan, P. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Departemen Ilmu Adaministrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UI. Nurjaya, I Nyoman dkk. 2011. Landasan Teoritik Pengaturan LPD. Udayana University Press, Denpasar. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Strauss, Anselm dan Corbin, Juliet. 2003. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.