Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 (STUDY KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SINGARAJA) 1Putu

Ade Setiawan, 1Ni Kadek Sinarwati, 2Gede Adi Yuniarta Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan kebijakan baru dibidang perpajakan yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yang dilakukan dengan tujuan untuk: 1) mengetahui Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan 2) Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari Pegawai Pajak ditentukan dengan teknik purposive sampling, sedangkan informan dari Wajib Pajak ditentukan dengan teknik snowball sampling. Hasil Penelitian ini menujukan bahwa: 1) Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja yang telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebanyak 126 Wajib Pajak Badan dan 1.164 Wajib Pajak Orang Pribadi terhitung hingga periode II pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). 2) Pelaksanaan dari Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat diketahui pelaksanaanya dari 3 aspek berikut ini: a) Persiapan sebelum kebijakan ini resmi dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, b) Pelaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) memiliki petunjuk teknis yang tidaklah susah dan tidaklah rumit bagi Wajib Pajak yang melaksanakannya, c) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) mengalami beberapa kendala, seperti: sistem jaringan mengalami koneksi lambat.

Kata kunci: Pajak, Tax Amnesty, dan Pelaksanaan

Abstract The Constitution No.11 in 2016 about taxt amnesty is a new government policy in the taxation sector established for the purpose of increasing the country’s revenue originated from taxes. The study utilized a qualitative design conduced for the purposes of finding out 1) the total number of tax payers listed in Singaraja tax

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) branch office and had completed the policy of taxt amnesty and 2) the implementation of the policy of taxt amnesty at the tax branch office Singaraja. The data of the study obtained by using interview, observation, and documentation. The study involved the informants from the tax office staff members which were selected based on purposive sampling, while the informant of the tax payers were determined based on snowballing sampling technique. The results of the study indicated that: 1) the total number of the tax payers listed who had completed the policy of tax amnesty at the tax branch office Singaraja was about 126 corporate taxpayers and 1.164 individual taxpayers up to the second period of tax amnesty implementation. 2) The implementation of the policy of tax amnesty could be seen or discovered in three different aspects such as a) preparation before the legal implementation of the policy of tax amnesty simultaneously throughout Indonesia, b) the implementation of the policy had technical instructions that the taxpayers were expected to have no problem in their implementation., c) the tax branch office in Singaraja encountered lots of problems such as very slow connection of network system.

Key words: tax, Tax Amnesty, and implementation

PENDAHULUAN Pembangunan nasional pada suatu Negara harus gencar dilaksanakan melihat keadaan perkembangan jaman dan pertumbuhan ekonomi yang melaju sangat pesat. Pembangunan nasional suatu Negara dapat terlaksana apabila memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Cara yang tepat untuk dapat memperoleh sumber pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang dimiliki oleh Negara tersebut. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumberdaya yang dimiliki suatu negara baik berupa hasil kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai pemerintah, denda-denda atau warisan yang di berikan kepada negara, hibah, wasiat dan iuran masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi). Dana yang diperoleh dari sumber penerimaan Negara ini nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dimanfaat dalam proses pembangunan Negara pada berbagai sektor, seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri, sektor kesehatan dan pendidikan. Selain itu pembangunan bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahtraan masyarakat.

Pendapatan Negara Indonesia bersumber dari berbagai sektor. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 ayat (3) tentang keuangan Negara, menyatakan bahwa pendapatan Negara adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah. Menurut Waluyo (2013: 3) menyatakan bahwa pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak yang mengalir dari masyarakat pada akhirnya akan kembali lagi untuk masyarakat melalui peran pemerintah. Penerimaa pajak memiliki proporsi paling tinggi dari tahun ke tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir dibandingkan dengan sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Besarnya penerimaan Negara dari pajak bukan berarti penerimaan pajak ini bisa dikatakan dapat mencukupi untuk pengeluaran Negara dalam Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (APBN). Melihat begitu besarnya peranan pajak dalam pembangunan sudah sepatutnya bahwa penerimaan pajak harus dikelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah pendapatan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) nasional dari pajak diperlukan langkah khusus atau terobosan kebijakan agar penerimaan pajak ditahun-tahun berikut semakin meningkat dan mencapai target penerimaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pemerintah bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) menjelaskan bawa pengertian pengampunan pajak adalah Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dikeluarkan dengan harapkan kebijakan ini sebagai langkah khusus dan terobosan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Selain itu, Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) memberikan manfaat yang baik bagi penerimaan Negara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengisyaratkan semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang tersebar diseluruh Indonesia untuk mempersiapkan segala hal terkait dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). KPP Pratama Singaraja dibawah Direktorat Jendral Pajak mengemban tugas untuk mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Beberapa upaya yang dilakukan ialah melakukan

sosialisasi, penyebaran famplet, pemasangan Banner, dan juga pemasangan baliho di beberapa tempat. Hal ini dilakukan dengan harapan wajib pajak dapat memanfaatkan kebijakan ini sehingga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Namun, keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat tergantung kembali pada kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak (Yuliantini, 2016). Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini , antara lain: 1) Apakah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016?, 2) Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja? Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak kembali mengeluarkan Kebijakan Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Upaya ini dilakukan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi Negara yang lebih baik, dengan diharapkannya partisipasi masyarakat dan Negara wajib melaksanakan tugas konstitusinya melindungi, menciptakan kesejahtraan dan keadilan bagi masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara penghapusan atas pajakpajak yang seharusnya terutang dan semua sanksi-sanksinya dengan mengungkapkan harta yang ada didalam

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) negeri maupun luar negeri dan membayar uang tebusan. Adanya kebijakan ini diharapkan menambah kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak sehingga pemorelah pajak semakin meningkat dan dapat mempercepat proses pembangunan nasional. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika ototitas yang dimulai penyelidikan pajak-pajak masa lalu. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Wajib Pajak yang ikut serta dalam Amnesti Pajak dapat membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restruturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain dapat berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komperehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (www.pajak.go.id/amnestipajak, 2016).

Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pemerintah dalam berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut: 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: 1) Pengaturan mengenai subjek dan objek pengampunan pajak, 2) Pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung uang tebusan, 3) Pengaturan mengenai tata cara penyampaian Surat Pernyataan, Peneribitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan, 4) Pengaturan mengenai kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan pelaporan, 5) Pengaturan mengenai perlakuan perpajakan, 6) Pengaturan mengenai pelakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap, 7) Pengaturan mengenai upaya hukum, 8) Pengaturan mengenai manajemen data dan informasi, dan 9) Pengaturan mengenai ketentuan pidana. METODE Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss (2007: 4) penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, dan lain-lain secara holistik daam bentuk

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) deskripsi kata kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja yang beralamat di Jalan Udayana No. 10 GKN II, Singaraja dengan nomor telp: (0362) 21188, Fax: 0362-22241. Lokasi ini dipilih karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan ketersediaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja untuk dimintai informasi terkait penelitian ini. Jenis data sebagai pendukung dan penunjang dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 1) Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka, dan 2) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: 1) Data primer yaitu data yang diperloleh langsung dari sumber aslinya, dengan cara wawancara (interview), dan 2) Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang artinya individu dalam populasi dipilih didasarkan pada tujuan untuk dijadikan sample. Informan dalam penelitian ini ditentukan sejumlah 5 informan dari petugas pajak yang terdiri atas Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, 2 orang bagian Account Representative di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I , dan sedangkan untuk jumlah informan dari Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah memanfaatkan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ditentukan dengan teknik snowball sampling yang artinya teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibaratkan bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar (Yuliantini, 2016). Penentuan jumlah informan dari Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang

telah memanfaatkan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat berubah dan bertambah tergantung pada tingkat kejenuhan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara ditunjukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, perasaan, dan persepsi dari seorang pelaku sebagai responden. Observasi dilakukan peneliti dengan melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, hubungan, tindakan, dan kejadian. dokumen dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan verifikasi maupun pembanding untuk data-data lainnya yang telah diperoleh melalui interview dan observasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut: 1) pemilahan, pemusatan, perhatian, pada penyederhanaan data dari semua data yang sudah didapat, 2) pengorganisasian untuk memudahkan data dianalisis dan disimpulkan, dan 3) Penarikan kesimpulan dalam proses ini membuat pernyataan atau kesimpulan secara bulat tentang suatu permasalahan yang diteliti dalam bahasa yang deskriptif dan bersifat interpretatif. HASIL PENELITIAN Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berlangsung selama tiga periode triwulan yang di mulai pada tanggal 01 Juli 2016. Informasi mengenai di keluarkannya Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah di sosialisasikan jauh sebelum Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di mulai. Hasil dari sosialisasi tersebut yaitu masyarakat umum khusus Wajib Pajak

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) mengetahui dan beberapa telah melaksanakan Kebijakan tersebut. Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja beberapa telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada periode pertama sejumlah 398 Wajib Pajak, sedangkan pada periode kedua jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sejumlah 766 Wajib Pajak, dengan demikian jumlah total jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah sejumlah 1.164 Wajib Pajak. Sementara, jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada periode pertama sejumlah 52 Wajib Pajak, sedangkan pada periode kedua jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sejumlah 74 Wajib Pajak, dengan demikian jumlah total jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah sejumlah 126 Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dengan hasil yang menunjukan bahwa masih sedikit Wajib Pajak yang melaksanakan Kebijakan Pengampunan (Tax Amnesty). Meskipun dengan jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan Kebijakan Pengampunan (Tax Amnesty)

masih sedikit, namun memberikan kontribusi penerimaan pajak bagi Negara. Hasil ini juga yang akan menjadi tolak ukur dan evaluasi bagi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja untuk dapat lebih menggiatkan kinerja dan kemampuannya demi memaksimalkan penerimaan pajak. Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah sesuai dengan yang di dasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-30/PJ/2016. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 berisikan petunjuk teknis yang menjadi panduan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di dasarkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah sesuai dengan yang di dasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, dapat diketahui pelaksanaannya dari 3 aspek berikut ini: 1) Persiapan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, sebagai tempat pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dalam pelaksanaan kebijakan ini telah melakukan berbagai kegiatan atau persiapan sebelum kebijakan ini resmi dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. 2) Petunjuk dan Teknis, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam menyimak langsung mengenai petunjuk teknis bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan Kebijakan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidaklah susah, sebab Wajib Pajak hanya perlu menyiapkan persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan selebihnya Pegawai Pajak akan membantu menjelaskan dan mengarahkan hal-hal yang belum dipahami oleh Wajib Pajak. 3) Kendala, beberapa kendala yang dialami dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, yaitu: a) Jaringan atau Sistem Informasi yang digunakan dalam menginput, merekam, ataupun mengunggah data terkait Pengampunan Pajak terkadang mengalami permasalahan, seperti koneksi lambat, sistem error, banyaknya jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), sedangkan jumlah Pegawai Pajak yang bertugas di Tim Pengampunan Pajak pada satu hari tersebut, masih ada ketidakjujuran Wajib Pajak dalam mengungkapkan nilai wajar hartanya. PEMBAHASAN Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), telah dilaksanakan dari tanggal 01 Juli 2016. Kebijakan ini dapat dimanfaat oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP), Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), dan Wajib Pajak Pribadi yang belum menjadi Wajib Pajak. Manfaat positif dari kebijakan ini dapat di diketahui dari terjadinya peningkatan pada jumlah Wajib Pajak yang telah mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dari awal dimulainya kebijakan ini hingga berakhirnya periode kedua Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) per tanggal 31 Desember 2016. Jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja baik Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) maupun Wajib Pajak Badan, mengalami peningkatan jumlah yang terhitung sejak 01 Juli 2016

hingga 31 Desember 2016. Pada Periode Pertama jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja sebanyak 398 Wajib Pajak dan meningkat menjadi 766 Wajib Pajak pada periode kedua. Sedangkan, untuk Wajib Pajak Badan yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja pada periode pertama sebanyak 52 Wajib Pajak mengalami peningkatan menjadi 72 Wajib Pajak pada periode kedua. Terhitung jumlah total Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja pada periode pertama dan kedua sebanyak 1.164 Wajib Pajak. Sedangkan, jumlah total Wajib Pajak Orang Badan yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja pada periode pertama dan kedua sebanyak 126 Wajib Pajak. Berdasarkan data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dapat diperhitungkan persentase Wajib Pajak yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja hanya 1,64% saja yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Sedangkan, dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja hanya 4,65% saja yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Hasil ini terhitung dari awal dikeluarkannya kebijakan ini, hingga berakhirnya periode kedua pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Singaraja Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan perpajakan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di tahun 2016. Kebijakan tersebut di latarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu: 1) Kebutuhan dana Negara untuk pembangunan sangat besar, sementara harta Warga Negara Indonesia (WNI) banyak parkir di luar negeri, 2) Indonesia segera memasuki era keterbukaan informasi, termasuk automatic exchange of information sehingga tidak mungkin lagi menghindar dari kewajiban pajak, dan 3) Kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal. Tujuan dari dikeluarkan kebijakan ini adalah 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi harta, 2) Reformasi pajak yang berkelanjutan, 3) Peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan panjang. Terlaksanaannya kebijakan ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat sebagai berikut 1) Peningkatan tax ratio melalui pencapaian target penerimaan pajak, 2) perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komperehensif dan terintegrasi, dan 3) Peningkatan investasi dan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, dan penurunan suku bunga (Pajak.go.id/amnesti-pajak, 2016). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnetsy) merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang perpajakan yang tujuannya dapat menambah jumlah penerimaan Negara dalam hal pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja sebagai tempat berlangsungnya pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah berjalan sesuai dengan yang di dasarkan pada Undangundang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Pelaksanaan dari Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang telah berlangsung sejak tertanggal 01 Juli 2016, dapat diketahui pelaksanaannya dari 3 aspek berikut ini: 1) Persiapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, sebagai tempat pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dalam pelaksanaan kebijakan ini telah melakukan berbagai kegiatan atau persiapan sebelum kebijakan ini resmi dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja yaitu: a) Pembentukan tim Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Pembentukkan tim ini dibentuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja yang dapat melibatkan seluruh pegawainya, dan jumlahnya disesuaikan sesuai dengan kondisi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dan pembentukan tim ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktur Jendral Pajak (DJP), b) Pemberian training kepada semua pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, Training yang diberikan kepada semua pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terlibat dalam Tim Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang berkaitan dengan pemberian materi mengenai Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Tujuan diberikannya training ini kepada semua Pegawai Pajak yang terlibat dalam Tim Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah agar pegawai pajak yang terlibat dalam Tim Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) mengerti dan memahami mengenai Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagai kebijakan yang baru di bidang perpajakan dan nantinya pegawai pajak tersebut dapat memberikan pelayanan dan informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat umum khususnya Wajib Pajak sehingga kebijakan ini terlaksana dengan baik., dan c) Sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kepada masyarakat umum,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) adapun beberapa sosialisasi yang dilakukan, yaitu: membuka kelas pajak, sosialisasi di Kabupaten, sosialisasi disetiap Kecamatan, kampanye simpatik, door to door, dan media-media. 2) Petunjuk dan Teknis Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam menyimak langsung mengenai petunjuk teknis bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidaklah susah, sebab Wajib Pajak hanya perlu menyiapkan persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan selebihnya Pegawai Pajak akan membantu menjelaskan dan mengarahkan hal-hal yang belum dipahami oleh Wajib Pajak. Adapun petunjuk teknis bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), yaitu: dimulai dari Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan memasuki ruang khusus yang telah dipersiapkan untuk Pelaksanaa Kebijakan Pengampunan Pajak. Pihak yang pertama ditemui adalah Pengarah Layanan (Usher), kemudian Wajib Pajak melakukan pendaftaran terlebih dahulu di Pengarah Layanan (Usher). Selanjutnya, Wajib Pajak akan menemui Petugas Helpdesk untuk menerima informasi lebih detail mengenai persyaratan beserta kelengkapan berkas Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Wajib Pajak datang kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada hari berikutnya, setelah ia menerima informasi untuk mempersiapkan persyaratan serta kelengkapan berkas Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Dihari berikutnya, Wajib Pajak langsung diarahkan untuk bertemu dengan Subtim Peneliti untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran dan kesesuian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) beserta lampirannya, setelah dirasa Surat Pernyataan sudah benar dan sesuai, Subtim Peneliti akan melakukan perhitungan terhadap harta yang dilaporkan untuk dilakukannya pembayaran uang tebusan. Setelah terhitung jumlah uang tebusan, Wajib Pajak melakukan pembayaran di Bank

yang telah ditentukan dengan membawa Surat Setoran Pajak. kemudian, Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran beserta semua persyaratan dan kelengkapan yang telah di periksa oleh Subtim Peneliti. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak melalui Pengarah Layanan. Setelah diterimanya surat tersebut, makanya Wajib Pajak telah mengikuti Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). 3) Kendala Beberapa kendala yang dialami dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, yaitu: a) Jaringan atau Sistem Informasi yang digunakan dalam menginput, merekam, ataupun mengunggah data terkait Pengampunan Pajak terkadang mengalami permasalahan, seperti koneksi lambat, sistem error, dan kendala sistem lainnya. Dalam menangani kendala tersebut, hanya menggantungkan pada pihak Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP) dikarenakan sistem ini digunakan oleh banyak pengguna di tak hanyak terkait Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) melainkan juga kegiatan perpajakan lainnya sehingga butuh kesabaran dalam menunggu jaringan atau sistem kembali berjalan normal, b) Banyaknya jumlah Wajib Pajak yang Melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), dan sedikitnya jumlah Pegawai Pajak yang bertugas di Tim Pengampunan Pajak pada satu hari tersebut, sehingga mengharuskan Wajib Pajak untuk lebih sabar menunggu gilirannya, c) Masih ada ketidakjujuran Wajib Pajak dalam mengungkapkan nilai wajar hartanya, yang sangat disayangkan oleh Pegawai Pajak karena Wajib Pajak telah diberikan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) namun masih melakukan kesalahan, sehingga dalam menangani masalah tersebut Pegawai Pajak lebih

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) menekankan tentang resiko yang akan diterima apabila Wajib Pajak masih melakukan kesalahan. SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan analisis data penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja yang telah melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebanyak 126 Wajib Pajak Badan dan 1.164 Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan jumlah presentase sebesar 4,65% bagi Wajib Pajak Badan, dan 1,64% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) terhitung hingga periode II pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), 2) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja telah mempersiapkan beberapa hal sebelum dimulai berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), seperti: Pembentukan tim Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pemberian training kepada semua pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, dan sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kepada masyarakat umum, dan persiapan di tempat pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), 3) Pelaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) memiliki petunjuk teknis yang tidaklah susah dan tidaklah rumit bagi Wajib Pajak yang melaksanakannya, sebab Wajib Pajak hanya perlu menyiapkan persyaratan dan kelengkapan berkas yang diperlukan selebihnya Pegawai Pajak akan membantu menjelaskan dan mengarahkan hal-hal yang belum dipahami oleh Wajib Pajak, 4) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Singaraja dalam pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak mengalami beberapa kendala, seperti Jaringan atau sistem mengalami koneksi lambat, dan error, perbandingan yang cukup jauh antara jumlah Wajib Pajak dengan Pegawai Pajak membuat Wajib Pajak lebih sabar menunggu giliran, dan masih adanya ketidakjujuran dari Wajib Pajak yang mengikuti Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam mengungkapkan hartanya. Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang disampaikan oleh peneliti kepada beberapa pihak adalah sebagai berikut: 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, dapat melakukan sosialisasi lebih giat lagi dikarenakan masih banyaknya Jumlah Wajib Pajak yang belum melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak dan perlu ditambahnya jumlah Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, agar Wajib Pajak tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan giliran, 2) Wajib Pajak diharapkan untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam taat membayar Pajak, agar semua keperluan pembiayaan pembangunan Negara dapat terlaksana dengan baik, dan 3) Peneliti Selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian pada lokasi penelitian lainnya atau pada skala lokasi penelitian yang lebih besar sehingga dapat menjadi bahan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran sebagai Wajib Pajak. _____________2016. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE30/PJ/2016.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) __________2016. www.pajak.go.id/ amnesti pajak, yang diakses pada tanggal 10 September 2016. Efferin, Sujoko dkk. 2012. Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Erly, Suandi. 2013. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Haerani, Rina. 2008. Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Badan Terhadap Sunset Policy (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama). Skripsi (tidak diterbitkan) Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. James, A. Hall, 2007. Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketiga Terjemahan Amir Abadi Yusuf. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2013. Perpajakan (Edisi Revisi 2011). Jakarta: Penerbit Andi. Menteri Keuangan. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instalasi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. __________2016. www.kemenkeu.go.id/ laporankeuanganpemerintahpusat, yang diakses pada tanggal 20 oktober 2016. Moleong, Lexy. J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ngadiman dan Daniel Huslin. 2013 Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi Volume 19, No. 02, Hal. 05. Rahman, Abdul. 2010. Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa.

Rahmawati, Nurlathifah. 2009. Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Dengan Adanya Sunset Policy Serta Kontribusinya Dalam Perpajakan Di KPP Pratama Karanganyar. Tugas Akhir (tidak diterbitkan) Jurusan DIII Akuntansi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Ragimun. 2014. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal. Resmi, Siti. 2014. Teori dan Kasus (Edisi 8). Jakarta: Salemba Empat. Republik Indonesia. 2003. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 Tentang Keuangan Negara. ____________2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. ____________2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2007. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sumardiyanti, Valentina Sri dan Aji Suryo. (2006). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Suprianto, Edy. 2011. Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2012. Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Widyaningsih, Aristanti. 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map. Bandung: Alfabeta. Yuliantini, Kadek. 2016. Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Dengan Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 (Studi Emperis Di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja). Skripsi (diterbitkan) Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Pendidikan Ganesha. Zein,

Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.