Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 8 No: 2 Tahun 2017)

PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KEWAJIBAN PENGGUNAAN E-FILING (Studi Kasus pada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja) 1Theresa 1Made

Arie Wahyuni,

2I

Zerlina Gusti Ayu Purnamawati

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap kewajiban penggunaan e-filing. Subjek penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Rektorat serta Fakultas Ekonomi UNDIKSHA Singaraja karena menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data akan dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Persepsi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil digali melalui wawancara mendalam. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya persepsi positif, baik dari Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap kewajiban penggunaan e-filing. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil merasakan manfaat dari penggunaan e-filing dan menilai bahwa aplikasi e-filing mudah untuk digunakan karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Kata Kunci: kewajiban penggunaan e-filing, persepsi Pegawai Negeri Sipil, persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil Abstract The study aimed at finding out the perception of Civil Servants and Candidates for Civil Servants of the obligation to use the e-filing. These research subjects are Civil Servants and Candidates for Civil Servants in the Rector and the Faculty of Economics UNDIKSHA Singaraja for using purposive sampling method. The research was conducted at the University of Education Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja. This study used qualitative research methods. In this study, the data will be collected from primary and secondary sources. Perception of Civil Servants and Candidates for Civil Servants explored through in-depth interviews. The results of this study indicate a positive perception, both Civil Servants and Candidates for Civil Servants of the obligation to use the e-filing. Civil Servants and Candidates for Civil Servants benefit from the use of e-filing and consider the application of e-filing is easy to use because it can be done anywhere and anytime. Key words: the obligation to use the e-filing, perception of Civil Servants, perception Candidates for Civil Servants

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 8 No: 2 Tahun 2017) PENDAHULUAN Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang masih giat melakukan pembangunan, baik pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Pembangunan yang merata dalam segala bidang kehidupan masyarakat merupakan cita-cita dan harapan bangsa ini agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya negara Indonesia memerlukan dana atau penerimaan yang cukup besar bagi kas negara. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pajak memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengatur dan mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut agar selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat setiap tahunnya. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, sehingga sangat dibutuhkan peran aktif serta partisipasi positif Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang, serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak terdaftar. Namun seringkali masalah yang selalu dihadapi Wajib Pajak dalam proses penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah bentuk formulir yang kerap kali berubah dan karena panjangnya antrian pada saat melaporkan SPT di Kantor

Pelayanan Pajak, sehingga Wajib Pajak enggan untuk menyusun dan melaporkan SPT tersebut. Birokrasi yang cukup rumit pada saat Wajib Pajak ingin melakukan perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT juga kerap memicu Wajib Pajak mengeluh terhadap sistem perpanjangan jangka waktu pelaporan sebelumnya, yakni sistem secara manual yang mengharuskan Wajib Pajak bertemu dengan Account Representative untuk mengkonsultasikan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT. Disamping itu, di negara Indonesia ini telah tertanam budaya ‘mepet’, salah satu contohnya adalah dalam melakukan berbagai macam pembayaran biasanya baru dilakukan pada saat akhir jatuh tempo, seperti ketika membayar rekening listrik, rekening telepon, tagihan kartu kredit dan sebagainya. Demikian juga terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan (www.bppk.depkeu.go.id). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, pemerintah dalam hal ini DJP menyikapinya dengan melakukan modernisasi perpajakan, salah satunya adalah penyampaian SPT kini tidak lagi hanya secara manual, tetapi dapat disampaikan secara elektronik yang dikenal dengan istillah e-filing. Aplikasi ini memungkinan cara penyampaian SPT dan penyampaian permohonan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Application Service Provider (ASP) ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. ASP adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP untuk menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke DJP. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 8 No: 2 Tahun 2017) (2013:41), terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan sistem pelaporan pajak manual ke sistem e-filing, yaitu: (1) Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP, khususnya data lampiran SPT; (2) Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan Wajib Pajak dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak; (3) Perekaman data SPT membutuhkan sumber daya manusia yang banyak; (4) Sering terjadi kesalahan dalam pengisian SPT dan perhitungan Pajak terutang; (5) Pemborosan kertas dan pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT; (6) Bila terjadi kehilangan data misalnya kebakaran, tidak ada backup data; (7) Jarak dan waktu yang dapat memperlambat pelayanan lainnya. Pada www.pajak.go.id disebutkan bahwa fasilitas e-filing merupakan cara yang paling mudah dan nyaman dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT serta mengajukan permohonan perpanjangan SPT Tahunan ke KPP karena dapat dikirimkan kapan saja termasuk hari libur dan Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP secara langsung, dan konfirmasi yang diperolehnya pun real time. Pengoperasian fasilitas e-filing menggunakan sistem online melalui internet, sehingga hal yang mungkin terjadi adalah kurang mampunya Wajib Pajak dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang diinginkan oleh sistem perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak serta akses koneksi internet di Indonesia yang belum optimal sehingga dapat mengganggu proses penyampaian SPT. Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti

mengenai bagaimana cara penggunaan sistem e-filing tersebut. Maka, dengan adanya fasilitas efiling diharapkan dapat menyelesaikan masalah pada sektor administrasi perpajakan di Indonesia, serta menjadi jalan keluar yang dapat membantu memangkas biaya, sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke KPP secara benar dan tepat waktu yang kemudian mendukung KPP dalam melakukan percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataaan, akurasi data, distribusi dan persiapan pelaporan SPT serta menunjukkan bahwa DJP selalu berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan Wajib Pajak. Penggunaan fasillitas e-filing yang akan diteliti difokuskan pada Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja. UNDIKSHA merupakan salah satu Universitas Negeri yang memiliki tenaga kerja yang cukup banyak baik Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil. Tenaga kerja tersebut merupakan Wajib Pajak Pribadi yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan yang diharuskan menggunakan fasilitas e-filing. Akan tetapi, pemahaman Wajib Pajak khususnya tenaga kerja di UNDIKSHA masih minim akan informasi tentang e-filing. Sehingga, penggunaan e-filing di UNDIKSHA belum terealisasikan secara maksimal. Oleh sebab itu, diharapkan pihak UNDIKSHA dapat bekerjasama dengan pihak KPP Singaraja untuk memperkenalkan fasilitas e-filing guna mewujudkan modernisasi serta kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan yang telah dicanangkan oleh DJP. Menurut PP Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 14, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 8 No: 2 Tahun 2017) percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, setelah memenuhi persyaratan: (1) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik; (2) Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; (3) Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan. Sedangkan menurut pasal 16 UU Nomor 43 Tahun 1974, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil. Gaji Pokok seorang CPNS menurut PP Nomor 7 Tahun 1977 pasal 5 ayat 1 adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu. Sedangkan, Gaji Pokok untuk PNS diatur sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2015 berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat. Sehingga, PNS dan CPNS dapat menyampaikan SPT dengan menggunakan aplikasi e-filing. Berdasarkan data Kepegawaian di UNDIKSHA bahwa jumlah PNS dan CPNS adalah 1.010 orang. Namun, pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah PNS dan CPNS di Rektorat serta Fakultas Ekonomi UNDIKSHA Singaraja karena menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PNS dan CPNS telah terdaftar sebagai WP di KPP Singaraja dan WP yang telah menggunakan layanan aplikasi efiling di UNDIKSHA Singaraja. Sesuai dengan PP Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 14, maka setiap CPNS akan menjadi PNS atau ASN yang diwajibkan memiliki NPWP dan menggunakan e-filing sebagai sarana untuk melaporkan SPT tahunannya sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga,

PNS dan CPNS di Rektorat dapat digunakan sebagai informan utama serta di Fakultas Ekonomi merupakan informan pendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Pendidikan Ganesha terhadap kewajiban penggunaan e-filing. Manfaat penelitian secara teoritis adalah penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terutama mengenai masalah penggunaan e-filing di Universitas Pendidikan Ganesha. Sedangkan, manfaat praktis bagi Universitas Pendidikan Ganesha adalah memberikan referensi bagi Undiksha terkait penggunaan e-filing sehingga dapat menggunakan fasilitas elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Pajak Penghasilan. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 8 No: 2 Tahun 2017) Pengertian Wajib Pajak Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Abdul Rahman (2010:32), “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.” Jenis-jenis Wajib Pajak Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu: a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam situs www.wikipedia.org disebutkan bahwa yang dimaksud Orang Pribadi dalam UndangUndang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut: Wajib Pajak Orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undangundang. b. Wajib Pajak Badan Menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud Badan adalah sebagai berikut: Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poltik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada Undang-Undang KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP) Menurut Mardiasmo (2011:37), “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.” Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Sesuai dengan Prinsip self assessment system yang di anut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian SPT merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam satu masa pajak atau tahun pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 28 tahun 2007

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 8 No: 2 Tahun 2017) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa: Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian e-filing Secara etimologi e-filing terdiri dari dua kata, yaitu e untuk electronic dan filing. Electronic berarti penggunaan sistem komputerisasi, sedangkan filing berarti pengisian formulir. Jadi efiling merupakan sistem terkomputerisasi yang membantu pengisian atau penyampaian SPT tahunan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak, PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. METODE Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat dalam Padmani,

2015). Penelitian ini mendeskripsikan tentang Persepsi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap kewajiban penggunaan e-filing dalam pelaporan Pajak Penghasilan di Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja, hal ini dikarenakan Undiksha Singaraja salah satu Universitas Negeri yang memiliki tenaga kerja yang cukup banyak baik Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja. Sedangkan, yang menjadi objek penelitian yaitu penggunaan efiling di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data akan dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari informan di lapangan, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan atau artikel, laporan hasil penelitian, dan buku-buku literatur dari sumber yang berkompeten, terkait erat dengan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai penggunaan e-filing bagi Wajib Pajak dalam pelaporan Pajak Penghasilan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan pencarian data, peneliti akan terjun langsung ke lapangan dengan waktu tertentu. Informan dalam penelitian ini, penulis tentukan dengan metode purposive sampling. Adapun kriteria informan yang digunakan dalam

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 8 No: 2 Tahun 2017) penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Singaraja dan WP yang telah menggunakan layanan aplikasi efiling di Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja. Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah PNS dan CPNS Bagian Keuangan di Rektorat serta PNS dan CPNS Bagian Keuangan dan dosen yang ada di masing-masing jurusan Fakultas Ekonomi UNDIKSHA Singaraja. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Adapun empat kriteria yang digunakan untuk mengukur keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. HASIL DAN PEMBAHASAN Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kewajiban Penggunaan E-filing Penyampaian SPT secara online dengan menggunakan e-filing Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melakukan pelaporan. Hal ini dikarenakan e-filing merupakan sarana pelaporan SPT secara online yang realtime, sehingga Wajib Pajak yang menggunakan e-filing dapat melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja. Sistem e-filing juga dapat mengurangi pemakaian kertas karena semua data Wajib Pajak yang melaporkan SPT secara online sudah tercatat secara otomatis pada server DJP. Selain itu, e-filing dapat menghemat waktu karena Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di KPP untuk melaporkan SPT.

Manfaat yang didapat dengan menggunakan e-filing, penyampaian SPT dapat dilakukan secara mudah, cepat, kapan saja dan dimana saja selama terhubung dengan koneksi internet. Dengan menggunakan efiling, Wajib Pajak mendapat kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir isian secara online. Proses e-filing juga singkat, hanya melalui tiga tahapan saja yang pertama yaitu mengajukan permohonan e-FIN, kemudian setelah mengajukan permohonan e-FIN Wajib Pajak harus mendaftarkan diri sebagai WP e-filing dan yang terakhir Wajib Pajak dapat melakukan penyampaian SPT secara e-filing dimana saja dan kapan saja. Di samping manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak dalam penggunaan e-filing, terdapat beberapa kelemahan yang masih harus ditangani dan dievaluasi oleh pihak DJP terkait dengan pelayanan terhadap layanan e-filing untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Adapun kelemahan yang terdapat pada e-filing yang dirasakan Wajib Pajak adalah layanan internet yang kurang maksimal karena koneksi yang kurang stabil, sehingga menghambat Wajib Pajak melaporkan SPT. Kemudian server yang masih sering overload karena banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT menggunakan efiling. Di samping itu, kendala yang dirasakan oleh Wajib Pajak ketika Wajib Pajak mengakses e-FIN yang terkadang dirasakan cukup lama. Pihak KPP Singaraja tetap memantau pelaksanaan e-filing agar tidak terus-menerus terjadi kesalahan akibat kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam menggunakan fasilitas e-filing. Oleh karena itu, pihak KPP Singaraja perlu mengadakan sosialisasi agar informasi mengenai e-filing lebih optimal. Di samping itu, menurut

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 8 No: 2 Tahun 2017) pendapat Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi pihak KPP diharapkan meningkatkan pelayanan perpajakan terkait e-filing dengan dibuatkan pelayanan Pajak Keliling agar memudahkan para Wajib Pajak baru untuk mendaftar e-filing. Hal tersebut diharapkan juga dapat mengatasi penumpukan berkas permohonan efiling di KPP Singaraja. Persepsi Calon Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kewajiban Penggunaan E-filing Penyampaian SPT dengan menggunakan e-filing sangat membantu dan memudahkan Wajib Pajak terutama CPNS Universitas Pendidikan Ganesha dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dimana dalam penggunaan e-filing, Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melaporkan SPTnya. Dalam penggunaannya e-filing cukup mudah untuk digunakan dan dapat dipahami Wajib Pajak sehingga dapat menyampaikan SPT Tahunannya dengan cepat. Namun, beberapa Wajib Pajak masih merasa kesulitan saat pertama kali menggunakan e-filing karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh Wajib Pajak dan terdapat kata yang ambigu dalam panduan penggunaan e-filing sehingga Wajib Pajak kesulitan dalam menggunakan e-filing saat pertama kali. Selain dari berbagai keuntungan dan kemudahan yang didapat saat melaporkan SPT menggunakan e-filing terdapat kendala yang memang harus diperhatikan pihak KPP untuk lebih mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Adapun kendala yang dirasakan CPNS UNDIKSHA dalam melaporkan SPT menggunakan e-filing, yaitu server yang dirasa kurang maksimal dalam menangani banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT menggunakan e-filing sehingga

Wajib Pajak merasa terganggu dalam melaporkan SPTnya. Di samping itu, pihak KPP juga harus lebih memperhatikan kesalahan yang kemungkinan dapat terjadi ketika Wajib Pajak melaporkan SPT menggunakan e-filing. Untuk menangani hal tersebut memaksimalkan sosialisasi sangat penting dilakukan untuk memperkecil atau mengurangi kesalahan yang terjadi. Masih terdapat berbagai masalah pada aplikasi e-filing. Sehingga, banyak Wajib Pajak yang mengharapkan berbagai perbaikan dari aplikasi e-filing ini. Dalam hal ini Wajib Pajak khususnya CPNS UNDIKSHA mengharapkan pihak KPP harus memantau pelaksanaan e-filing ini secara rutin untuk mengatasi setiap kendala yang dirasakan oleh Wajib Pajak seperti kendala pada server, pemahaman dalam penggunaan aplikasi e-filing, hingga kendala pada Wajib Pajak yang sudah berumur dan Wajib Pajak yang belum terbiasa menggunakan teknologi saat ini. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Universitas Pendidikan Ganesha meliputi Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan Fakultas Ekonomi, serta seluruh Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi mengenai kewajiban penggunaan e-filing memberikan kesan positif terhadap sistem e-filing yang saat ini diwajibkan dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Jika dilihat dari perbedaan antara sistem e-filing dengan sistem manual, e-filing memiliki keunggulan seperti dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga Wajib


2.

Pajak tidak perlu datang langsung ke Kantor Pajak untuk melaporkan SPT. Selain itu, efiling juga lebih cepat dalam melakukan pelaporan SPT dan paperless karena dalam pelaksanaannya formulir pelaporan SPT bukan lagi dalam bentuk hardcopy melainkan sudah berupa formulir elektronik yang sudah ada pada aplikasi e-filing dan data yang di input oleh Wajib Pajak akan tersimpan secara otomatis pada aplikasi e-filing. Sedangkan, jika dilihat dari penggunaannya e-filing mudah digunakan, aplikatif, dan friendly user sehingga Wajib Pajak mudah mempelajari dan beradaptasi dengan aplikasi efiling tersebut. Dalam penggunaannya, e-filing memiliki kendala pada server ketika banyak Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT. Sehingga, server menjadi sibuk dan pelaporan SPT menjadi lebih lama. Di samping itu, pihak KPP Singaraja juga harus memperhatikan para Wajib Pajak yang sudah berumur dan yang belum sepenuhnya mengerti dengan teknologi saat ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbanyak sosialisasi e-filing yang terfokus pada tata cara penggunaan aplikasi e-filing agar tidak ada kesalahan yang dilakukanWajib Pajak saat menggunakan efiling. Persepsi CPNS Universitas Pendidikan Ganesha meliputi seluruh dosen yang berstatus CPNS di Fakultas Ekonomi mengenai kewajiban penggunaan e-filing memberikan kesan positif terhadap sistem e-filing yang saat ini diwajibkan dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Pribadi dan Wajib

Pajak Badan. CPNS UNDIKSHA menilai bahwa dengan menggunakan e-filing, melaporkan SPT menjadi lebih mudah dan lebih cepat karena bisa melaporkan dimana saja dan kapan saja sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Pajak untuk melaporkan SPT. Aplikasi e-filing cukup mudah digunakan karena semua informasi mengenai pengisian efiling sudah ada di dalam aplikasi. Selain itu, tutorial pengisiannya juga sudah tersedia di dalam aplikasi e-filing sehingga dalam pemakaiannya cukup mudah. Namun, saat pertama kali memakai e-filing Wajib Pajak harus lebih cermat dalam mempelajari aplikasi efiling tersebut karena di dalam panduan masih ada kata-kata yang sulit dimengerti. Kendala yang dirasakan oleh CPNS UNDIKSHA adalah server yang terkadang masih sering bermasalah terutama ketika banyak Wajib Pajak yang melaporkan e-filing sehingga Wajib Pajak merasa kesulitan dalam melaporkannya. Di samping itu juga terdapat istilahistilah yang kurang detail untuk jenis-jenis pendapatan yang dilaporkan sehingga perlu ada penjelasan lebih rinci lagi. Saran 1. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk KPP Pratama Singaraja agar lebih memperhatikan Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak terutama Wajib Pajak yang menggunakan e-filing karena masih terdapat kendalakendala yang dirasakan oleh Wajib Pajak, seperti kendala pada server yang tidak mampu mengatasi banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT


2.

menggunakan e-filing, kurangnya pemahaman dari Wajib Pajak terhadap aplikasi efiling, dan diharapkan pihak KPP Pratama Singaraja melakukan sosialisasi secara rutin terutama untuk Wajib Pajak yang sudah lanjut usia dan Wajib Pajak yang kurang memahami teknologi saat ini. Di samping itu juga perluasan dalam pelayanan pajak terutama dalam pelayanan e-filing diperlukan untuk mejangkau Wajib Pajak yang tidak memiliki fasilitas seperti komputer dan jaringan internet. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait Persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan e-filing. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan melakukan penelitian pada Wajib Pajak Badan yang ada di Singaraja terkait dengan persepsi penggunaan e-filing dalam melaporkan SPT.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa. Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Penyampaian Surat Pemberitahuan Online (eFiling). Diakses dari http://www.pajak.go.id/content/ penyampaian-suratpemberitahuan-online-efiling, tanggal 23 Februari 2016. _______________________. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara efiling Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak. Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI. Padmani, Ni Kadek Tera. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana pada Desa Adat dan Desa Dinas (Studi pada desa Adat dan Desa Dinas Pedawa)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi Program S1, Univesitas Pendidikan Ganesha. Republik Indonesia. 1977. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. _______________. 1999. UndangUndang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. _______________. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Pasal 14 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. _______________. 2007. UndangUndang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. _______________. 2009. UndangUndang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 8 No: 2 Tahun 2017) _______________. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Rinaningsih. 2013. e-filing, menyampaikan SPT Kapan Saja dan Dimana Saja. Diakses dari http://www.bppk.depkeu.go.id/ webpajak/index.php/artikel/opi ni-kita-kup/1307-e-filingmenyampaikan-spt-kapansaja-dan-dimana-saja, tanggal 28 Februari 2016. Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2004. Asas dan Dasar Perpajakan 1, Edisi Revisi. Bandung : PT Refika Aditama.

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Recommend Documents