Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN HIBAH PILKADA DAN LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2015 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli) 1I

Gede Aristana Diputra, Adi Yuniarta, 2Edy Sujana

1Gede

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Demokrasi berkredibilitas tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik maupun kegiatan pemilihan umum. PKPU No 8 Tahun 2015 dibuat untuk menciptakan kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah KPU Kabupaten Bangli telah melaporkan pengelolaan anggaran hibah dalam pelaksanaan Pilkada Bangli Tahun 2015 secara transparan dan akuntabel dan untuk mengetahui apakah pelaporan dana kampanye oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2015 sudah dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku. Analisis data dilakukan melalui 3 tahapan, antara lain: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) KPU Kabupaten Bangli telah melaporkan pengelolaan anggaran hibah dalam pelaksanaan Pilkada Bangli Tahun 2015 secara transparan dan akuntabel, 2) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2015 sudah melaporkan dana kampanye secara transparan dan akuntabel sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan pemberian opini patuh dari KAP, 3) Kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban dari KPU adalah adanya transisi regulasi serta kurangnya pemahaman Paslon dalam membuat laporan dana kampanye. Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Anggaran Hibah Pilkada, Laporan Dana Kampanye Abstract A credible democracy is impossible without transparency and a clear mechanism of accountability for political financing activities and general election activities. PKPU No. 8 of year 2015 is created to ensure a clean campaign and free of money politics. The purpose of this study was to find out whether the Bangli District KPU had reported the management of the grant budget for the implementation of Bangli Election in year 2015 in a

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) transparent and accountable manner and to find out whether the reports of campaign funds by the candidate pairs of Bangli’s regent and vice regent of year 2015 had been conducted transparently and accountable in accordance with PKPU No. 8 of 2015. This research was conducted through a descriptive research method with qualitative approach. This method was used because this research was expected to produce an in-depth description of speech, writing, and behavior. The data analysis were conducted through 3 stages, such as, 1) Data Reduction, 2) Data Presentation, and 3) Conclusion Drawings. The results of this study indicated that: 1) The Bangli regency KPU had reported the management for the grant budget of the implementation of Bangli Election 2015 in a transparent and accountable manner, 2) The candidates for Bangli’s regent and vice regent of year 2015 had reported their campaign budgets in a transparent and accountable manner according to PKPU No. 8 of 2015 as shown by the submission of obedient opinion by the KAP, 3) The obstacles faced in the KPU's budget accountability process were the existence of regulatory transition and the candidates’ lack of understanding in making campaign budget reports. Keywords: Transparency, Accountability, Election Grants Budgets, Campaign Budget Report

PENDAHULUAN Indonesia telah lama mengadopsi nilai-nilai demokrasi, sehingga demokrasi ini telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat sebagai sistem pemerintahan masyarakat. Salah satu implementasi sistem demokrasi pada sistem pemerintahan daerah adalah pemilihan kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) langsung dipilih oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) dengan calon pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Modal dasar untuk menciptakan pemerintahan yang solid dan berwibawa dengan pengawasan efektif dari lembaga legislatif adalah dengan mewujudkan demokrasi yang berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas dibangun dengan menciptakan partai politik yang sehat dan kredibel serta proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil. Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme

pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan pemilihan umum. Pertanggungjawaban keuangan organisasi partai politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Transparansi pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit bagi partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan pemilihan umum bagi partai politik (Hafild, 2008). KPU adalah organisasi pemerintahan yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum. Sebagai pelaksana, KPU dalam kaitan penyelenggaraan pemilu dibiayai dari APBN dan atau APBD yang biasanya dicairkan dalam bentuk hibah, sehingga transparansi dan akuntabilitas KPU dalam menggunakan dana hibah harus terpenuhi. KPU di masing-masing kabupaten/kota di Bali telah melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara resmi dan serentak pada tanggal 09 Desember 2015. Pilkada serentak tersebut

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) dilaksanakan di 6 kabupaten/kota di Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem. Dalam pelaksanaan Pilkada secara serentak tentunya diawali dengan berbagai persiapan. Kabupaten Bangli adalah sebuah kabupaten yang ada di wilayah Bali tengah. Kabupaten Bangli khususnya KPU Bangli adalah penyelenggara pilkada. Dalam penyelenggaraan pilkada tersebut tentunya diawali dengan tahapan demi tahapan sehingga tersusun dan terjadwal dengan baik bagaimana penyelenggaraan pilkada tersebut. Persiapan diawali dengan disusunnya sebuah anggaran dan proposal dana hibah pilkada. Anggaran yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus disosialisasikan dan dirasionalisasi sehingga terciptanya anggaran yang transparan dan tepat. Berdasarkan berita dari Harian Kompas, ada tiga daerah yang memangkas alokasi anggaran untuk pilkada serentak tahun 2015. Tiga daerah tersebut adalah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Muratara di Sumatera Selatan, dan Kabupaten Bangli di Bali (Kompas.com, 2015). KPU Kabupaten Bangli harus mengalami pemangkasan karena ada beberapa pos anggaran yang perlu disesuaikan kembali. Pemangkasan anggaran pemilihan kepala daerah seperti yang terjadi di tiga daerah bisa menghambat pelaksanaan pilkada. Bahkan, pelaksanaan pilkada bisa batal jika pemerintah daerah mengubah alokasi anggaran pilkada yang sebelumnya telah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sehingga dana yang telah dianggarkan sebelumnya sebesar Rp 11,5 Miliar dalam NPHD berubah dan dana hibah yang diterima menjadi sebesar Rp 10.9 Miliar. Sesuai laporan pertanggungjawaban yang telah diterima, disampaikan untuk KPU Bangli dari dana hibah sebesar Rp 10.955.644.100, anggaran yang digunakan sebesar Rp 7.577.749.357 dan sisa

anggaran yang diserahkan ke kas daerah sebesar Rp 3.377.914.743 tanggal 17 Februari 2016. Polres Bangli masih menyisakan anggaran Rp 64.514.150 dari dana hibah yang diberikan sebesar Rp 2,2 miliar. Sementara Kodim 1626 Bangli, dari anggaran yang diberikan sebesar Rp 300 juta, tidak ada sisa anggaran (Pos Bali, 2016). Berdasarkan hasil penelusuran melalui website KPU Bangli dan PPID belum ditemukan adanya publikasi mengenai laporan pertanggungjawabaan penggunaan hibah pilkada secara detail yang bisa diakses oleh masyarakat. Melalui wawancara awal pada tanggal 17 November 2016 dengan Sekretaris KPU Kabupaten Bangli, I Made Oka Purnama, AP., M.M., belum dipublikasikannya laporan pertanggungjawaban secara terinci dikarenakan laporan yang diserahkan kepada daerah sampai saat ini belum di audit oleh BPK. Sehingga KPU Kabupaten Bangli belum berani untuk memublikasikan LPJnya. Selain pihak KPU yang dituntut harus transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pilkada Bangli tahun 2015, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2015 juga perlu dituntut transparansi dan akuntabilitasnya dalam penggunaan Dana Kampanye. Sesuai dengan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2015, Pasal 15 ayat (2) yang menjadi penanggung jawab dalam Laporan Dana Kampanye adalah Pasangan Calon. Hal ini dilakukan dan diatur dalam PKPU No 8 Tahun 2015 untuk menciptakan kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang. Jika dilihat dari LADK dana yang tercantum tidak menjadi masalah karena merupakan laporan awal yang menyatakan sumber dan jumlah dana setelah pembukaan rekening khusus dana kampanye, tetapi dalam LPSDK yang disampaikan oleh pasangan calon terlihat dana yang tercantum dalam laporan atau sumber sumbangan sangat sedikit dan tidak sebanding dengan kegiatan kampanye yang

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) telah berlangsung dan dilaksanakan di

lapangan. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 1. Laporan Awal dan Penerimaan Sumbangan Pasangan Calon No.

Nama Pasangan Calon

LADK

I Made Gianyar, SH., M.Hum – Sang Nyoman Rp 1.000.143,84 Sedana Arta, SE 2. Drs. Ida Bagus Made Brahmaputra, S.Sos., Rp 950.658,00 MM. – I Ketut Ridet Sumber: KPU Kabupaten Bangli 1.

Dari latar belakang tersebut sangat perlu dilakukan sebuah penelitian deskriptif yang mampu menguraikan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas baik dari penerimaan dan penggunaan anggaran hibah atau dana kegiatan pilkada oleh lembaga penyelenggara pemilu atau KPU maupun dana kampanye oleh peserta pemilu atau partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah KPU Kabupaten Bangli telah melaporkan pengelolaan anggaran hibah dalam pelaksanaan Pilkada Bangli Tahun 2015 secara transparan dan akuntabel dan untuk mengetahui apakah pelaporan dana kampanye oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2015 sudah dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2015. METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik. Data dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang didapatkan langsung dari informan melalui wawancara mendalam, serta sumber sekunder yaitu

LPSDK Rp 40.000.000,00 Rp 5.000.000,00

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen maupun dari kajian pustaka. Informan ditentukaan dengan metode purposive sampling dengan tujuan mendapatkan informasi secara mendalam mengenai masalah yang diteliti. Penentuan informan ditunjuk kepada mereka memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pengumpulan data (data collection), 2) Reduksi data (data reduction), 3) Penyajian Data (data display), dan 4) Menarik Kesimpulan (verification). HASIL DAN PEMBAHASAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN HIBAH PILKADA BANGLI TAHUN 2015 Transparansi atau keterbukaan tidak akan terwujud jika dalam pelaksanaannya belum adanya kerangka hukum yang jelas (rule of law). Dalam penyusunan anggaran Pilkada, KPU Kabupaten Bangli menggunakan Permendagri 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.. Pernyataan di atas didukung berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua KPU Kabupaten Bangli, Pak Lidartawan mengenai aturan yang digunakan dalam penyusunan anggaran yang mengatakan,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) “Kalau pedoman dalam penyusunan anggaran itu, kita yang menyusun berdasarkan Permendagri yang terakhir, pada saat proposal maju kita masih 44 tahun 2015 perubahan 57 tahun 2009 karena pada saat itu ada transisi regulasi”. Pernyataan di atas juga didukung dan disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bangli, Pak Oka Purnama yaitu, “Aturan yang kami gunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri pada saat kita menyusun anggaran itu pada tahun 2014 dan awal 2015. Jadi, kami masih menggunakan peraturan Permendagri 44 tahun 2015 karena belum ada aturan tentang penyusunan anggaran terbaru tentang pilkada 2015. Seluruh anggaran kita sesuaikan dengan permendagri itu, dan selanjutnya proposal kita ajukan kepada pemerintah daerah”. Dari hasil wawancara diatas mensyaratkan adanya kerangka hukum yang jelas dan dilaksanakan atau digunakan dalam penyusunan anggarannya. Sehingga kerangka hukum yang jelas (rule of law) merupakan modal awal transparannya suatu anggaran. Penyusunan anggaran pilkada disusun melalui dua tahap. Tahap pertama disusun dan dirapatkan bersama internal KPU Kabupaten Bangli yaitu antara Komisioner dan Kesekretariatan. Dalam penyusunannya keterlibatan antara Ketua KPU, Sekretaris KPU, Komisioner, dan Ka. Subbag sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah anggaran yang benar-benar efektif dan efisien serta sesuai dengan aturan yang ada. Setelah anggaran disusun oleh internal KPU, maka anggaran tersebut akan diserahkan atau diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangli dalam bentuk proposal. Pada tahap kedua, anggaran yang telah disusun oleh KPU akan dibahas

bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Bagian Anggaran (Banggar) DPRD. Pada tahap kedualah anggaran tersebut akan dibahas kembali, jika anggaran telah dianggap sesuai maka anggaran tersebut akan disetujui dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) begitu juga sebaliknya. Pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua KPU, Pak Lidartawan mengenai sumber dana dan alur penyusunan anggaran hibah pilkada yaitu, “Kalau pilkada itu jelas satu sumbernya itu dari APBD, diusulkan oleh KPU, dibahas di TAPD ya, setelah itu dibuatkan NPHD namanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah itu baru dikirim ke KPU lewat pusat. TAPD daerah yang menentukan, ada Bappeda, ada Sekda dan Bagian Keuangan, ada dengan DPR juga, Banggar DPRD.” Pernyataan di atas juga didukung dan disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bangli, yaitu, “Untuk alur penyusunan anggaran hibah, diawali dengan rapat dan penyusunan anggaran secara intern di KPU sendiri dimana kita bahas antara Komisioner dan Kesekretariatan saja, karena memang tugas kami untuk menyusunnya. Setelah anggaran berada di pemerintah daerah, kita diajak untuk membahas anggaran bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dibahas juga

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) bersama dengan Bagian Anggaran (Banggar) DPRD. Setelah itu ditetapkan menjadi anggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015. Anggaran ini disetujui dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)”. Berdasarkan teori yang ada transparansi dapat diukur dari adanya suatu tingkat partisipasi (participation). Participation dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dari teori dan hasil wawancara pada pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015, KPU Kabupaten Bangli sudah menerapkan konsep good governace yaitu, partisipasi (participation) sebagai salah satu wujud dari transparansi. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dua tahap penyusunan dalam menyusun anggaran dan keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Bagian Anggaran (Banggar) DPRD sebagai wujud keterlibatan masyarakat secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Transparansi juga dapat diukur dari sejauh mana keterbukaan data diakses oleh publik. KPU Kabupaten Bangli memublikasikan segala dokumen dan informasinya melalui website KPU Kabupaten Bangli yaitu dapat diakses pada laman http://kpu-bangli.kab.go.id maupun website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yaitu dapat diakses pada laman http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=5106 serta melalui penempelan langsung pada papan pengumumannya. KPU Kabupaten Bangli sudah menerapkan keterbukaan atau transparansi

yang dapat dilihat dari adanya publikasi data khususnya publikasi sumber dana hibah, Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015. Hanya saja dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran masih dalam cakupan jumlah secara umum saja dan belum secara terperinci yang dikarenakan laporannya belum bisa dipublikasikan karena belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN HIBAH PILKADA BANGLI TAHUN 2015 KPU Kabupaten Bangli mengeluarkan tiga SK untuk membentuk pejabat kelengkapannya yaitu. a. SK Nomor 18/Kpts/KPUKab.016.433770/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), dan Bendahara. b. SK Nomor 19/Kpts/KPUKab.016.433770/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015. c. SK Nomor 20/Kpts/KPUKab.016.433770/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015. Sesuai dengan Surat Keputusan di atas komposisi pejabat pengelola keuangan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 yaitu, Sekretaris KPU Kabupaten Bangli sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu I Made

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) Oka Purnama, AP., M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Aan Rimawanto, S.E., Pejabat Penandatangan SPM yaitu Pande Gede Wistama, S.H., Bendahara Pengeluaran yaitu Ni Made Arini, S.H. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Wawan Susilo Budiarto, A.Md., Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu I Gusti Ayu Ardani,S.Kom. Pernyataan di atas didukung berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris KPU, Pak Oka Purnama yang menyatakan penunjukkan pejabat/panitia pengadaan yaitu, “Proses penunjukan itu merupakan kewenangan dari Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kalau di KPU Sekretaris selaku KPA yang ditunjuk oleh Sekjen KPU Pusat. Saya yang memiliki kuasa dalam penggunaan anggaran di KPU Bangli. Saya memiliki kewenangan untuk menunjuk: (a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (b) Bendahara Pengeluaran, (c) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, (d) Pejabat Penerima Hasil /Pemeriksa Barang”. Pernyataan di atas juga didukung berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Made Arini selaku bendahara pengeluaran pilkada 2015 yaitu, “Sesuai dengan ini, ya kalau pejabat pengadaan barang dan jasa ya harus punya sertifikat pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedurnya. Langsung sih bapak sekretaris yang menunjuk sesuai dengan bidangnya sesuai dengan keahliannya. Dia harus sudah punya sertifikat dan lulus diklat pengadaan barang dan jasa”. Berdasarkan teori yang ada akuntabilitas prosedural adalah akuntabilitas mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk

mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. Dari hasil wawancara dan pembahasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa KPU Kabupaten Bangli sudah menerapkan akuntabilitas prosedural. Hal ini dapat dilihat dari prosedur yang digunakan dalam penunjukan pejabat/panitia pengelolaan keuangan dana hibah yang ditunjuk berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Selain itu, mereka juga harus memiliki sertifikat yang sesuai dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Adapun alur penggunaan dana hibah untuk pengadaan barang dan jasa dimana dana sudah ada di rekening KPU yaitu. a. Komisioner melakukan koordinasi dengan Kesekretariatan KPU yaitu Sekretaris KPU untuk diintruksikan dalam hal pengadaan, baik itu barang maupun jasa. b. Sekretaris KPU yang sekaligus sebagai KPA menugaskan PPK untuk segera melakukan pengadaan barang dan jasa. c. PPK mengintruksikan pengadaan barang dan jasa kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam pengadaan ini PPK memberikan rincian permintaan yang memuat cakupan seperti nama barang, berat ataupun jenis barang, spesifikasi dan harga. d. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melakukan survei dengan tetap berpedoman pada standar biaya yang ada. Setelah itu disusun langkahlangkah pengadaan yang sesui dengan spesifikasi yang diintruksikan oleh PPK. Jika nilai pengadaan 50 juta s.d. 200 juta dilakukan pengadaan langsung dan jika nilai pengadaannya lebih dari 200 juta dilakukan pelelangan. Setelah dilakukan komunikasi dengan rekanan, maka pengadaan dilakukan. Kemudian jika pengadaan jasa dibawah 50 juta dikerjakan oleh

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) Pejabat Pengadaan dan diatas 50 juta oleh Panitia Pengadaan. e. Setelah barang atau jasa selesai diproses oleh rekanan, maka setiap output yang dihasilkan oleh rekanan akan diperiksa kembali oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pejabat Penerima Hasil akan memeriksa apakah output sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta atau sebaliknya. Jika spesifikasi sesuai maka output diterima dan dilakukan pembayaran dan jika tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang atau output akan dikembalikan kepada rekanan. Jika barang diterima makan akan dilakukan pembayaran melalui bendahara. f. Bendahara akan melakukan pengeluaran jika sudah melalui rangkaian proses di atas. Berdasarkan teori yang ada akuntabilitas proses dikaitkan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dari hasil wawancara dan pembahasan di atas KPU Kabupaten Bangli sudah menerapkan akuntabilitas proses. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana alur dan pembagian tugas dari masing-masing pejabat pengelola berdasarkan standar yang ada. Dari alur tersebut akan terwujud suatu sistem informasi yang baik dan juga administrasi yang memadai. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/2015 disebutkan bahwa proses akuntansi dana hibah menggambarkan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi terkait hibah, sampai dengan menyajikan dalam laporan keuangan. Seluruh transaksi keuangan hibah harus disajikan dalam laporan-laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan. KPU Kabupaten Bangli sebagai

penerima manfaat atas hibah serta pelaksana belanja dan beban yang sumber dananya berasal dari hibah, wajib melaporkan belanja tersebut dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pasal 14 ayat (3) menyebutkan laporan tersebut harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan. Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU, Pak Lidartawan mengenai realisasi anggaran yaitu, “Tiga bulan setelah tahapan berakhir wajib kita melaporkan, kita tahapan terakhir selesai pada bulan februari. Kita tidak perlu mengambil banyak waktu untuk realisasi itu, kita tidak ada masalah dan disiplin di administrasi. Tidak selang waktu lama sudah selesai kita selesaikan untuk realisasi. Artinya dana-dana yang tidak terpakai kita kembalikan ke daerah. Setelah itu laporan kita susun dan kita sampaikan sesuai dengan mekanisme yang ada”. KPU Kabupaten Bangli telah menyampaikan penggunaan dana hibah dalam Pilkada serentak 09 Desember 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Februari 2016. Penyampaian penggunaan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan di atas. Dari dana hibah sebesar Rp 10.955.664.100,anggaran yang digunakan sebesar Rp 7.577.749.357,- dan sisa anggaran yang diserahkan sebesar Rp 3.377.914.743,-. Selain kepada pemerintah, KPU Kabupaten Bangli juga menyampaikan penggunaan dananya secara umum melalui website dan kepada media massa cetak yaitu Pos Bali. Dari hasil pembahasan dan wawancara mengenai laporan penggunaan dana hibah yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bangli di atas, maka KPU Kabupaten Bangli telah memenuhi akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dimana pertanggungjawaban vertikal adalah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Dengan pengelolaan yang sudah disampaikan kepada Bupati dan juga telah diumumkan dalam websitenya maka KPU Kabupaten Bangli juga telah memenuhi akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) dimana pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. KPU Kabupaten Bangli telah memenuhi akuntabilitas finansial atau akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Bangli dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya yaitu, adanya transisi regulasi dalam penyusunan baik dari tahap anggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Sehingga mengakibatkan harus adanya revisi anggaran dan penyesuaian dengan regulasi terbaru. Kendala belum bisa terpublikasinya laporan secara rinci yang dikarenakan laporan pertanggungjawaban yang dibuat belum diaudit oleh BPK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2015 Selain berkampanye, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli juga harus melaporkan sumber dana dan penggunaan dana kampanye untuk dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU. Transparansi dan akuntanbilitas memang tidak dapat dipisahkan. Transparansi penggunaan dana kampanye dapat dilihat dari patuhnya pasangan calon menyampaikan laporannya berdasarkan PKPU No. 8 Tahun 2015 dan bebasnya masyarakat mengakses laporan penggunaan tersebut.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap LADK pada audit LPPDK telah ditemukan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Gianyar-Sedana Arta) mendapat opini PATUH dan LADK Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Brahmaputra-Ridet) mendapatkan opini TIDAK PATUH. Dimana sesuai dengan SK No. 17/Kpts/KPUKAb.016.433770/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015, masa kampanye dimulai pada tanggal 27 Agustus 2015 s.d. 05 Desember 2015. Dimana pasangan calon harus telah menyampaikan LADKnya sehari sebelum masa kampanye. Pasangan calon 1 telah menyampaikan LADK tepat pada tanggal 26 Agustus 2015. Tetapi untuk pasangan calon 2 menyampaikan LADK pada tanggal 27 Agustus 2015 pada pukul 15.20 WITA. LPSDK masing-masing pasangan calon keduanya mendapat opini PATUH. Dimana sesuai jadwal penyampaian LPSDK ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2015. LPPDK mendapatkan opini PATUH. Penyerahan LPPDK masing-masing pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 06 Desember 2015. Dari hasil studi dokumentasi terhadap LADK, LPSDK, dan LPPDK pasangan calon, transparansi terhadap laporan dana kampanye juga didukung dari hasil wawancara dengan Komisioner yang bertugas langsung menangani dana kampanye yaitu Bapak Ariana yang menyampaikan, “Untuk LADK dan LPSDK sudah kami publikasikan di PPID dan untuk LPPDK sudah kami publikasikan dan tempel di papan pengumuman KPU dan jika sudah 14 hari tidak ada masalah itu sudah bisa kami cabut kembali. Yang mendapatkan laporan itu KPU hanya satu laporan dari audit”. Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan calon telah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) menyampaikan laporan dana kampanye secara transparan. Laporan Dana Kampanye pasangan calon seperti LADK, LPSDK, dan LPPDK juga bisa diakses oleh masyarakat di website KPU pelaksana pilkada serentak tahun 2015 KAP “K. Gunarsa” melakukan audit terhadap LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 Nomor Urut 1 yaitu I Made Gianyar, S.H., M.Hum. berpasangan dengan Sang Nyoman Sedana Arta, S.E.. Dari laporan audit tersebut diberikan opini Patuh. Rincian penggunaannya yaitu, Saldo Awal sebesar Rp 997.624,40, Penerimaan sebesar Rp 40.133.375,00, Pengeluaran sebesar Rp 41.000.000,00, Pengeluaran Modal sebesar Rp 0,00, dan Saldo Akhir sebesar Rp 88.705,36 KAP “I Wayan Ramantha” melakukan audit terhadap LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 Nomor Urut 2 yaitu Drs. Ida Bagus Made Brahmaputra, S.Sos., M.M. berpasangan dengan I Ketut Ridet. Dari laporan audit tersebut diberikan opini Patuh. Rincian penggunaannya yaitu, Saldo Awal sebesar Rp 102.930,00, Penerimaan sebesar Rp 31.000.000,00, Pengeluaran sebesar Rp 31.700.000,00, Pengeluaran Modal sebesar Rp 31.700.000,00, dan Saldo Akhir sebesar Rp 102.930,00 SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diambil simpulan yaitu. 1) KPU Kabupaten Bangli telah melaporkan pengelolaan anggaran hibah dalam pelaksanaan Pilkada Bangli Tahun 2015 secara transparan dan akuntabel, 2) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2015 sudah melaporkan dana kampanye secara transparan dan akuntabel sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 yang dibuktikan dengan pemberian opini patuh dari KAP, 3) Kendala yang dihadapi dalam proses pertanggungjawaban dari KPU adalah adanya transisi regulasi serta

kurangnya pemahaman Paslon membuat laporan dana kampanye.

dalam

SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu, pada setiap penyusunannya baik anggaran maupun laporan realisasi agar tetap disesuaikan dengan aturan terbaru, sehingga akan memperkecil adanya revisi terhadap anggaran yang ada. Hal ini akan berpengaruh terhadap opini audit yang akan diterima oleh KPU Kabupaten Bangli. Sebagai lembaga yang terus mengedepankan kualitas laporan, sudah sepatutnya kualitas sumber daya manusia juga harus seimbang. Oleh karena itu, pemberian pembinaan dan diklat yang tepat harus lebih dioptimalkan lagi. Sehingga mereka yang bertugas sebagai pejabat pengelola sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya. Dalam hal transparansi, KPU Kabupaten Bangli sudah memiliki website dan juga dibantu oleh PPID, sebaiknya kedepan bank data yang disajikan dalam website lebih dioptimalkan lagi. Tidak hanya data dalam kategori kualitatif tetapi juga data kuantitatif yang berhubungan dengan penggunaan dana publik Pemilu baik Pilpres, Pilleg, maupun Pilkada Gubernur dan Bupati. Kendala yang dihadapi oleh Parpol, KPU, dan KAP dapat di kurangi dalam pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye, peserta pemilu wajib membantu auditor dari KAP yang ditunjuk dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta memberikan keterangan yang diperlukan tepat waktu. Pengurus partai politik peserta pemilu wajib menjamin bagi auditor dari KAP yang ditunjuk KPU untuk: 1) mengakses penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye, rekening khusus dana kampanye, serta dana awal kampanye; 2) memperoleh informasi dan penjelasan yang dianggap perlu bagi pelaksana audit; 3) melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) penyumbang; dan 4) meminta konfirmasi dari pihak ketiga bila dianggap perlu. Pemberian pembinaan terhadap regulasiregulasi dana kampanye sangat diperlukan demi peningkatan kualitas Laporan Dana Kampanye masing-masing calon. DAFTAR PUSTAKA Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga Hafild, Emmy. 2008. Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia Harian Kompas. 2015. Komisioner KPU: Pemangkasan Anggaran di Tiga Daerah Bisa Hambat Pelaksanaan Pilkada. [Online] Tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2015 /09/25/15280851/Komisioner.KPU.Pe mangkasan.Anggaran.di.Tiga.Daerah. Bisa.Hambat.Pelaksanaan.Pilkada [Diakses pada 19 Oktober 2016] Komisi Pemilihan Umum. 2015. Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota -------. 2015. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2015 tetang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI

-------. 2009. Akuntansi Yogyakarta: ANDI

Sektor

Publik.

Menteri Dalam Negeri. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Menteri Keuangan. 2014. Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening milik KL/Satker Moleong, Lexy.J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Pos Bali. 2016. Panwaslu Bangli Belum Setor SPJ Penggunaan Dana Pilkada. [Online] Tersedia di https://www.posbali.id/panwaslubangli-belum-setor-spj-penggunaandana-pilkada/. [Diakses pada 19 Oktober 2016] Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta -------. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta Supriyanto, Didik & Lia Wulandari. 2013. Basa-basi Dana Kampanye Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu. Jakarta: Yayasan Perludem