Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)

ANALISIS STRATEGI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SERTA EFEKTIVITAS PENERIMAANNYA DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013-2014 1

1

Ida Ayu Metha Apsari Prathiwi, Nyoman Trisna Herawati, 2Ni Luh Gede Erni Sulindawati Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

E-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Denpasar mulai memberlakukan PBB P2 sebagai pajak daerah mulai tanggal 1 Januari 2013. Kota Denpasar merupakan ibukota provinsi yang memiliki potensi pajak yang besar mengingat segala kegiatan perekonomian berada di daerah tersebut. Besarnya tunggakan pajak menjadi tantangan bagi pemerintah kota Denpasar dalam mengoptimalkan penerimaan PBB P2. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kendala yang dialami oleh pemerintah kota Denpasar dalam penerapan PBB P2, menjelaskan mengenai strategi yang digunakan, serta mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 sebagai pajak daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh pemerintah kota Denpasar adalah karena PBB P2 merupakan pajak baru sehingga pemda mengalami kesulitan dalam pengelolaannya, aplikasi SISMIOP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak berjalan dengan baik, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta membutuhkan biaya yang besar, serta sumber daya manusia yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Pemerintah kota Denpasar melakukan tiga tahapan strategi yaitu tahap perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Penerimaan PBB P2 kota Denpasar tergolong sangat efektif dengan presentase di atas seratus persen. Kata Kunci: PBB P2, Pajak Daerah, Strategi, Efektivitas Abstract According to the Constitution No. 28 in 2009 the rural and urban property taxes becomes one of the taxes policy managed by the local government. Denpasar local government had just started to implement this rural and urban property taxes policy since January 2013. Denpasar is the capital city of Bali Province having very high potential of taxe revenue, because every apect of economic activity is found in this area. The amount of tax arrears could become potential challenges for the local government of Denpasar. This study would describe about the constraints encountered by the local government of Denpasar in optimizing the ruraland urban property tax revenue, explaining about the strategies

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) implemented, as well as finding out the level of effectiveness of property tax revenue as the local taxes. It was a descriptive type of study, using interview and documentation record in collecting the data. Purposive technique was used as a basis for selecting the informants, while the data was analyzed by using qualitative and quantitative methods. The results indicated that since the policy of tax revenue was relatively new the problems encountered by the local government of Denpasar was in the management, the application of SISMIOP provided by tax Directorate General “Direktorat Jenderal Pajak” could not be implemented well, restricted number of facilities and infrastructure, and lack of human resources capabilities to provide the services. The local government of Denpasar had conducted three stages of strategies involving stage of planning, implementation, and evaluation strategies. The rural and urban property taxes revenue in Denpasar city was found very effective with more than 100 % revenue. Keywords: rural and urban property taxes revenue, local taxes, strategy, effectiveness

PENDAHULUAN Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi Daerah menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adisasmita (2010) menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan bagi kepala daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Kewenangan yang dimaksud dapat berupa pengelolaan keuangan yang sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah. (Bratakusumah dan Solihin, 2001). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu penerimaan daerah adalah pajak. Secara umum, pajak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekilas pemungutan pajak berdampak mengurangi kekayaan wajib pajak. Namun pajak yang diterima dari masyarakat, digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara guna meningkatkan pembangunan di segala sektor dimana dalam hal ini pajak sebagai fungsi budgetair. Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa fungsi budgetair merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya. Tetapi selain itu pajak juga mempunyai fungsi mengatur (regulered) yang artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam sosial dan ekonomi dalam hal membiayai pengeluaran pemerintah pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta untuk pembayaran bunga hutang negara. Mardiasmo (2011) mengklasifikasikan pajak menurut lembaga pemungutnya membagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Sumber-sumber penerimaan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) (Suprianto: 2011). Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tahapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.07/2010 serta Permendagri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Hartono (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapataan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah berpengaruh postif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi pencapaian penerimaan PBB, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Penelitian lain yang dilakukan

oleh Adelina (2013) mengemukakan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan telah melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gresik. Meskipun dilihat dari hasil kedua penelitian terdahulu menunjukkan pencapaian yang positif terhadap penerimaan PBB, namun tidak mencerminkan bahwa hasil dari penerimaan PBB tersebut sama dengan daerah lain, hal ini dikarenakan potensi dari setiap wilayah berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa PBB berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Pengelolaan yang tepat dapat mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak. Pengelolaan tersebut dapat berupa penggunaan sistem pemungutan pajak yang tepat. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar yang telah menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah. Berdasarkan data yang diperoleh Pemerintah Kota Denpasar dapat digambarkan jumlah wajib pajak yang aktif di Kota Denpasar pada tahun 2012 berjumlah 132.500 wajib pajak, dengan potensi kurang lebih 96 miliar dari 4 kecamatan yang terdiri dari 43 desa atau kelurahan di Kota Denpasar (http://pendapatan.denpasarkota.go.id/index. php/baca-berita/5922/Penyerahan-Database-PBB-P2-Di-Kota-Denpasar (diakses pada tanggal 18 September 2014)). Selain data tersebut, diberikan pula jumlah tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah tunggakan yang dimiliki adalah sebesar Rp. 229.515.959.551 dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2012. Untuk sementara Pemerintah Kota Denpasar menerima tunggakan tersebut untuk diperiksa oleh BPKP untuk mendapatkan arahan yang jelas mana tunggakan yang kadaluarsa mana yang kemungkinan bisa ditagih untuk menghindari agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. (http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?ka

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) ta=tunggakan+pbb+di+denpasar&module diakses pada tanggal 29 September 2014) Besarnya tunggakan yang terjadi tentu akan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Denpasar, mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh pemerintah daerah. Tentunya pemerintah daerah mempunyai strategi tertentu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, terlebih lagi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dari potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Denpasar serta jumlah tunggakan pajak yang cukup besar, diharapkan strategi yang tepat mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari strategi yang diterapkan tersebut, kita juga bisa melihat apakah ada pengaruhnya terhadap efektivitas penerimaan PBB yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: 1) Apa sajakah kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2? 2) Bagaimanakah mekanisme strategi yang dilakukan dalam pemungutan PBB P2? 3) Bagaimanakah efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kota Denpasar setelah ditetapkan sebagai pajak daerah? METODE Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai kendala yang dialami oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam pemungutan PBB P2 serta strategi yang digunakan dalam pemungutan PBB P2. Selain itu penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana efektivitas penerimaan PBB P2 dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan

melalui berbagai teknik tersebut kemudian dianalisis. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive. Pemilihan ini ditunjuk berdasarkan sejauh mana mereka memahami kondisi yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Raco (2010) menyatakan bahwa pemilihan mereka berdasarkan atas kredibilitas dan juga kekayaan informasi yang mereka miliki. Teknik analisis yang dilakukan terdiri dari teknis analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknis analisis data kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang datanya berupa pernyataan yang tidak berupa angka-angka, yang kemudian disusun secara naratif dengan pola atau susunan tertentu. Teknik analisis data ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai kendala serta realisasi strategi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kota Denpasar. Teknis analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setelah ditetapkan sebagai pajak daerah. Analisis tersebut menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah sesuai dengan Keputusan Mendagri.

Berikut di bawah ini disajikan tabel dari Kepmendagri yang dikutip Maryana (2005) dalam Tarigan (2013) untuk mengukur efektifitas keuangan daerah otonom:

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Tabel 1. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah Kemampuan Efektivitas Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif

Rasio >100 90-100 80-90 60-80 <60

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Kinerja Keuangan

PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Denpasar merupakan ibukota Provinsi Bali yang terletak di Bali Selatan. Oleh karena Kota Denpasar merupakan ibukota provinsi, sehingga pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan.di wilayah Bali terletak di kota ini. Oleh karena laju pertumbuhan begitu pesat, salah satunya dikarenakan oleh mutasi penduduk. Kota Denpasar terdiri dari empat kecamatan yaitu kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Utara, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Denpasar merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Kota. Denpasar. Salah satutugas pokok Dispenda Kota Denpasar adalah mengelola pajak-pajak daerah dengan cara-cara tertentu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar yang terletak di Jalan Letda Tantular 12, Renon, Denpasar. Visi Dinas Pendapatan Kota Denpasar adalah Menjadikan KKDS (Kemampuan Keuangan Daerah Sendiri) sebagai sumber pendanaan yang utama dalam menunjang pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya dengan keharmonisan dan keseimbangan secara berkelanjutan. Sedangkan visi dispenda kota Denpasar yaitu: 1) Menjaga hubungan yang positif dengan wajib pajak selaku mitra kerja pemerintah dalam pemungutan pajak. 2) Mewudjudkan penegakan perda serta sanksi hukum yang tegas. 3) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. 4)

Menggali sumber-sumber pendapatan. 5) Mewujudkan sumber daya manusia yang normal. Dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola pajak daerah, terutama PBB P2, dispenda Kota Denpasar memiliki sub bidang yang bertugas menjalankan program pemungutan PBB P2 yaitu sub bidang pendataan dan penilaian, sub bidang penetapan, sub bidang penagihan, serta sub bidang keberatan dan pengurangan. Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) sebagai Pajak Daerah Ada tiga tahapan dalam proses pengalihan PBB sebagai pajak daerah yaitu: 1. Persiapan rancangan Peraturan daerah (Perda PBB), Perwali, dan Tupoksi yang berakaitan dengan PBB 2. Tahap awal Persiapan SDM yaitu dengan mengadakan Kerjasama dengan Pusat Studi Manajemen Ekonomi Publik (MEP) Universitas Gadjah Mada dalam hal Pelatihan Petugas Pemungut PBB dan BPHTB yang dilaksanakan selama 4 bulan pada tahun anggaran 2010. 3. Tahap kedua tahun anggaran 2011 dilanjutkan dengan kerjasama lanjutan yaitu Kerjasama Pendampingan persiapan Pendaerahan PBB dengan Pusat Study dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memantapkan Sistem Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM PBB) penginputan data, pengisian data SPOP dan LSPOP, Program Argis/Pemetaan dan simulasi pencetakan, dengan melatih

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) 10 orang operator yang akan disiapkan untuk mengaskes data dalam system manajemen PBB tersebut. Kerjasama yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Denpasar dengan Pusat Study dan Kebijakan Publik selama kurun waktu 5 tahun terakhir diantaranya: 1. Tahun 2010 kerjasama dalam hal pelatihan petugas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka persiapan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2009 (a) Menyiapkan pegawai yang mempunyai pemahaman tentang PBB dalam kaitannya dengan pembiayaan daerah, (b) Menyiapkan pegawai yang mempunyai kemampuan untuk mengelola PBB dan BPHTB di daerah (c) Menyiapkan pegawai yang mempunyai kemampuan untuk menilai objek pajak, dan (d) Menyiapkan pegawai yang mempunyai kemampuan untuk mengelola basis data PBB 2. Tahun 2011 kerjasama pendampingan persiapan pendaerahan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dalam bentuk (a) Memberikan kajian akademis terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.(b) Perencanaan struktur organisasi dan tata kerja pemungut Pajak Bumi dan Bangunan, (c) Persiapan aparat pemungut Pajak Bumi dan Bangunan, (d) Penyediaan sistem manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SiM-PBB PP), (e) Memfasilitasi transfer basis data Pajak Bumi dan Bangunan, (f) Data entry untuk SiM-PBB, (g) Penyusunan draft Peraturan Walikota tentang NJOP tahun 2013, dan (h) Simulasi Pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). 3. Tahun 2012 kerjasama pendampingan persiapan pendaerahan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan kegiatan sama dengan tahun 2011 4. Tahun 2013 kerjasama pendampingan pemuktahiran data PBB sektor pedesaan dan perkotaan Kota Denpasar meliputi :

a.

Pendampingan dalam melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat. b. Pendampingan Pemutakhiran Data PBB yang meliputi Data Obyek pajak, Data Wajib pajak, Data NJOP, Data Pemetaan serta Data Eksisting Tahun 2014 kerjasama pendampingan pemuktahiran data untuk kepentingan PBB P2 dan BPHTB kota denpasar meliputi: (1) Pendampingan penyusunan Draft NJOP untuk tahun 2015, (2) Pendampingan Pencetakan SPPT Tahun 2015, dan (3) Pendampingan penyusunan Buku Panduan Peta Indikasi Nilai Pasar Tanah untuk kepentingan BPHTB Kota Denpasar yang berlaku sampai dengan Tahun 2016. Proses dijalinnya kerjasama dengan Pihak ketiga, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada yaitu untuk tahap awal dibuatkan MoU sebagai payung hukum antara Pemerintah kota Denpasar dengan Universitas Gadjah Mada, selanjutnya dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Kota Denpasar dengan Program magister PSEKP (Pusat Studi Ekonomi dan Kajian Publik ) Universitas Gadjah Mada, yang kemudian kerjasama ini dibuat setiap tahun dengan poin-poin kerjasama seperti yang dijelaskan sebelumnya.. Tentang sarana dan prasarana yang telah disiapkan pada tahun anggaran 2011 dan 2012 adalah computer server dan kelengkapannya, UPS, dan Hight speed printer (printonik) untuk pencetakan SPPT. Dalam melaksanakan tahapan-tahapan persiapan pengalihan PBB tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sastra Wibawa sebagai berikut: “PBB merupakan pajak baru tentunya mebanyak kendala yang dihadapi, seperti teknis aplikasi yang diserahkan tidak berjalan dengan baik, pengadaan hardware yang membutuhkan anggaran

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) besar, serta sumber daya manusia yang masih membutuhkan bimbingan teknis untuk melaksanakan pelayanan yang optimal.” Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa Dinas Pendapatan Kota Denpasar menemui beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemungutan PBB, yang pertama yaitu karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak baru dimana yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang kemudian pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola sendiri PBB daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat lagi. Yang kedua yaitu bahwa SISMIOP atau aplikasi yang dimanfaatkan dalam pemungutan PBB yang diserahkan oleh KPP Pratama tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena software yang diserahkan kurang lengkap, sehingga Dinas Pendapatan membangun aplikasi baru dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada yang diberi nama SIM PBB. Yang ketiga yaitu pengadaan perangkat yang kurang memadai. Hal ini dikarenakan bahwa untuk melakukan pengadaan hardware, dibutuhkan anggaran biaya yang cukup besar. Kendala terakhir yang dialami yaitu bahwa sumber daya manusia yang dimiliki tidak mampu menguasai teknologi komputer yang ada, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak optimal. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendapatan harus mengadakan bimbingan teknis secara intens agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat mengoptimalkan pelayanannya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Strategi Penerimaan PBB P2 Kota Denpasar Strategi merupakan komitmen terhadap semua kegiatan yang direncanakan maupun yang ada dalam lingkup suatu organisasi saat ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara optimal dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh

organisasi tersebut. Juwono (2011) mengemukakan tiga proses pelaksanaan strategi, yaitu perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi strategi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Dinas Pendapatan Kota Denpasar mengenai proses pelaksanaan strategi penerimaan PBB. Bapak Sastra Wibawa menyatakan bahwa: “Dalam proses pelaksanaan strateginya, tahap awal yang dilakukan tentu merencanakan sistem yang akan digunakan dalam pemungutan PBB, implementasinya tentu saja pelaksanaan teknisnya di lapangan, untuk evaluasi, belum dilakukan suatu evaluasi karena ini golongan pajak baru di pemkot Denpasar” Dari pernyataan yang diperoleh dari proses wawancara tersebut diketahui bahwa dalam proses penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan tiga tahapan proses strategi, yaitu: 1. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi yang dilakukan berupa menentukan sistem pembayaran yang akan digunakan dalam memungut PBB. Pemerintah Kota Denpasar menerapkan sistem official assessment. Pembayarannya melalui bank atau yang disebut dengan Payment Online. Bank yang ditunjuk dalam pemungutan PBB adalah Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD). Alasannya karena Bank BPD merupakan bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk memegang kas daerah pemkot Denpasar. Perencanaan yang kedua yaitu dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memadai yang bisa memanfaatkan teknologi yang digunakan dalam pemungutan PBB sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak yang akan melakukan pembayaran PBB.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) 2.

Pelaksanaan Strategi Dalam pelaksanaan strategi, sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada wajib pajak dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyadarkan wajib pajak mengenai pentingnya mereka dalam berpartisipasi membayar pajak yang menjadi tanggungjawabnya bukan semata-mata iuran yang tanpa imbal jasa, namun merupakan sebuah investasi yang diberikan kepada pemerintah agar dapat menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sastra Wibawa yang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik serta aparat yang ditugaskan untuk terjun langsung untuk memberikan sosialisasi PBB. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan mengingat kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Selanjutnya yaitu pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan. Dalam hal ini wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB kepada Bank Pembangunan Daerah Bali. Prosedurnya yaitu Dalam melakukan pembayaran PBB yang diperlukan adalah adanya Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Surat inilah yang akan mencantumkan seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. Dalam pelaksanaan strategi, Dinas Pendapatan Kota Denpasar telah melakukan pembagian tugas untuk mengoptimalkan kualitas layanan yang diberikan. Menurut Bapak Satria Wibawa, dikatakan bahwa: “Pelayanan optimal dilakukan dengan memberikan pembagian tugas kepada aparat yang berwenang. Pembagian tugas tersebut berupa bidang pendataan dan penilaian, bidang penetapan, bidang penagihan, dan bidang keberatan dan pengurangan.” Dari wawancara yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa tujuan dari

dilakukannya pembagian tugas tersebut adalah untuk mempermudah mencapai tujuan dari organisasi. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memaksimalkan penyerapan pendapatan yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Evaluasi strategi Evaluasi merupakan tahapan terakhir di dalam proses strategi. Menurut Juwono (2011) evaluasi mencakup tiga hal yaitu meninjau faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang berlangsung, mengukur kinerja yang telah dilakukan, dan mengambil berbagai tindakan yang harus dilakukan guna memperbaiki halhal yang dapat menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak maksimal. Dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Denpasar evaluasi telah dilakukan mengingat program pemerintah ini sudah berjalan selama dua tahun. Dari kegiatan evaluasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal yang menjadi penghambat dalam penyerapan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Denpasar salah satunya adalah tidak akuratnya data wajib pajak PBB. Ketidak akuratan ini dikarenakan tidak maksimalnya pendataan yang dilakukan oleh dinas pendapatan dalam mendapatkan data wajib pajak yang sebenarnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sastra Wibawa, dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan setelah diadakannya proses evaluasi yang dilakukan dispenda dalam memaksimalkan penerimaan PBB adalah dengan memutakhirkan data wajib pajak. Pemutakhiran ini dilakukan dengan cara dispenda turun langsung ke lapangan guna memperoleh data secara riil mengenai data wajib pajak PBB yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB kepada wajib pajak. Bentuk tindak lanjut setelah dilaksanakannya proses evaluasi adalah dengan melakukan analisa ketetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi acuan dalam melakukan penetapan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk periode selanjutnya. Analisa ketetapan Nilai Jual Objek Pajak diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2012

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kota Denpasar, dimana pada pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa penetapan besarnya NJOP dilakukan setiap setahun untuk masing-masing wilayah kecamatan di Kota Denpasar yang pendelegasiannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Definisi efektivitas menurut Indra Bastian (2006) adalah: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output,

kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan” Berdasarkan pengertian diatas, output yang dimaksud adalah hasil atau realisasi dari kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini output tersebut merupakan hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut penulis, yang dimaksud efektivitas adalah suatu proses guna mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan PBB Kota Denpasar dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi penerimaan PBB dalam tahun yang sama

Tabel.2. Efektivitas Penerimaan PBB P2 Kota Denpasar tahun 2011-2014 Tahun Anggaran

Target

2011 Rp. 53.624.000.000 2012 Rp. 65.810.000.020 2013 Rp. 83.500.000.000 2014 Rp. 94.500.000.000 Sumber: Data diolah, 2014

Realisasi

Persentase %

Tingkat Efektivitas

Rp. 70.257.144.399 Rp. 73.760.748.997 Rp. 92.884.127.307 Rp. 98.685.571.472

121.02% 112.02% 111.24% 104.43%

Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif

Berdasarkan data di atas, diketahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Denpasar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan tahun 2011 sebesar 131.02% dengan realisasi sebesar Rp. 70.257.144.399 dan targetnya sebesar Rp. 53.624.000.000. Namun pada tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan PBB mengalami penurunan menjadi 112.02 % dengan nilai realisasi sebesar Rp. 73.760.748.997 dan target sebesar Rp. 65.810.000.020. Begitu pula dengan efektivitas tahun 2013 yang mengalami penurunan menjadi 111.24 % dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 92.884.127.307 dan targetnya sebesar Rp. 83.500.000.000. serta

tahun 2014 yang mengalami penurunan efektivitas menjadi 104.43 % dengan targetnya sebesar Rp. 94.500.000.000 dan jumlah realisasinya sebesar Rp. 98.685.571.472 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Denpasar dari tahun 2011 hingga 2014 sangat efektif. Hal ini dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan PBB melebihi 100%. Hal ini berarti bahwa target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah selalu tercapai. Berikut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Pajak Bumi dan Bangunan Bapak Sastra Wibawa:

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) “Tercapainya target penerimaan PBB dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pelayanan PBB yang meningkat, dan pembayaran PBB saat ini dapat dibayar di bank menggunakan sistem online.” Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pendapatan Kota Denpasar, dapat diketahui bahwa faktorfaktor yang berpengaruh terhadap tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 1) Kesadaran Masyarakat Kesadaran masyarakat ini tidak terlepas dari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan. Nadhia (2013) menyatakan bahwa Sosialisasi sangat berguna untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Sosialisasi juga bisa membuat masyarakat sadar akan betapa pentingnya untuk membayar pajak. Sosialisasi bisa dilakukan dengan membuat iklan yang berisikan ajakan. Sosialisasi yang diberikan berupa penjelasan mengenai pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah yang seluruh penerimaannya dikelola oleh daerah. 2) Kualitas Pelayanan Kualitas pelayanan meningkat, karena pelayanan PBB di Kota Denpasar dipusatkan pada satu tempat yaitu pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar, sehingga segala proses pelayanan bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Pembayaran PBB sudah menggunakan sistem online dengan Bank BPD Bali, dan wajib pajak bisa secara langsung bisa melakukan pembayaran diseluruh cabang dan unit unit BPD terdekat, dan petugas tidak lagi melakukan pemungutan melainkan wajib pajak sendiri yang datang ke bank untuk melakukan pembayaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhia (2013) yang menyatakan pelayanan yang terus meningkat akan ikut mempengaruhi penerimaan.

Pelayanan yang buruk akan membuat masyarakat enggan untuk melunasi PBB nya. Terlampauinya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlepas dari berbagai ancaman yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan potensi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Denpasar. Pak Sastra Wibawa menyatakan bahwa: “Memang target sudah tercapai, namun penerimaan pajak tidak bisa dilakukan secara optimal. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak yang seharusnya diterima” Penerimaan pajak yang tidak optimal dikarenakan penyampaian SPPT oleh petugas tidak sampai kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak tahu akan kewajibannya untuk membayar pajak. Dan juga kemungkinan wajib pajaknya berada diluar daerah karena banyak orang luar daerah memilki tanah dan/atau bangunan di Kota Denpasar untuk kepentingan investasi saja sehingga lupa melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang saat ini penerimaannya dikelola oleh pusat. Sebagai pajak daerah yang baru,tentu dalam persiapannya menimbulkan berbagai kendala, diantaranya software yang diberikan oleh Dirjen Pajak yang biasanya digunakan sebagai sistem pemungutan pajak tidak dapat digunkan sehingga Pemkot Denpasar harus menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dalam pembuatan software yang diperlukan dalam penerimaan PBB. Kendala yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan Hardware sebagai sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB membutuhkan anggaran biaya yang sangat mahal, sehingga Pemkot mengalami kesulitan dalam proses pengadaan hardware tersebut.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Terdapat tiga proses dalam pelaksanaan strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kota. Yang pertama yaitu proses perencanaan strategi berupa menentukan sistem pembayaran yang digunakan. Sistem yang digunakan yaitu sistem official payment yang berarti wajib pajak membayar sendiri besarnya pajak yang terutang melalui sistem payment online di Bank BPD selaku pemegang kas daerah Kota Denpasar. Yang kedua yaitu pelaksanaan strategi, dimana pemerintah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya masyarakat membayar pajak adalah sebagai salah satu bentuk investasi kepada pemerintah daerah agar mampu menyediakan fasilitas umum yang memadai nantinya. Yang ketiga yaitu proses evaluasi, dimana pemerintah belum melakukan evaluasi terhadap penanganan pemungutan PBB di daerahnya. Penerimaan PBB P2 Kota Denpasar tergolong sangat efektif. Hal ini dilihat dari rasio yang berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melampaui dari yang telah ditargetkan sebelumnya. Saran Untuk kedepannya penulis berharap bahwa Pemerintah Kota Denpasar harus terus melakukan penyempurnaan terhadap hal-hal yang sebelumnya menjadi kendala dalam pemungutan pajak seperti pemutakhiran software, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta mengupdate data wajib pajak serta jumlah pajak yang dibayarkan secara berkala. Setelah melaksanakan suatu strategi seharusnya dilakukan suatu proses evaluasi mengingat pemungutan PBB sebagai pajak daerah sudah berjalan selama 2 tahun sehingga perlu untuk dilakukan. Suatu evaluasi juga sangat dibutuhkan jika dilihat berdasarkan efektivitas penerimaan PBB dari tahun ke tahun semakin menurun. Dengan evaluasi, dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya efektivitas penerimaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA Adelina, Rima. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatam Daerah di Kabupaten Gresik. Jurnal Akuntansi UNESA. Vol 1, No 2 Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: GRAHA ILMU Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga Hartono, Sonny. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapataan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Skripsi Universitas Sebelas Maret Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI Nadhia, dkk. 2013. Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Jurnal Akuntansi STIE MDP Raco, J. R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karateristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo Suprianto, Edy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: GRAHA ILMU Tarigan, Khusuma W. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Manado. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Juwono, Onny. 2011. Analisis Manajemen Strategik Perusahaan Waralaba (Franchise) Studi Kasus

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) di Restoran Cepat Saji McDonald’s. Jurnal Manajemen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Denpasar http://pendapatan.denpasarkota.go.id/index.p hp/baca-berita/5922/Penyerahan-Database-PBB-P2-Di-Kota-Denpasar (diakses pada tanggal 18 September 2014) http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?kat a=tunggakan+pbb+di+denpasar&modul e (diakses pada tanggal 29 September 2014