Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TERHADAP PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung) 1

Wayan Kusuma Wiraputra , Ni Kadek Sinarwati, 2Nyoman Trisna Herawati

1

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan latar belakang pendidikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. SKPD Kabupaten Klungkung menjadi lokasi penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi dan keuangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Selanjutnya untuk pengujian data dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel independen dengan variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa, (1) pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, (2) latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, (3) pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan latar belakang pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, (4) pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, (5) latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, (6) pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan latar belakang pendidikan secara simultan berpengaruh penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Kata kunci: Latar belakang pendidikan, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan. Abstract This study was aimed at finding out the effect of the understanding about government accounting standard and educational background on the drafting and and presentation of the region’s government financial reports. Klungkung Regency Region Workforce Units were the sites of this study. The sample used in this study consisted of the accounting and financial division workers. The data used was primary data obtained from the respondents through the distribution of questionnaires. Furthermore, to test the data, validity testing, reliability testing and hypothesis testing were carried out. The obtained data was analyzed using multiregression analysis between the independent and the dependent variables both simultaneously and partially. Based on the results it was found that, first, the understanding about the government accounting standard and educational background had partially a positive

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) effect on the drafting and presentation of the region’s government financial reports. Second, the understanding about the government accounting standard and educational background had simultaneously a positive effect on the drafting and presentation of the region’s government financial reports. Third, the understanding about government accounting standard and educational background had partially a positive effect on the presentation of the region’s government financial reports. Fourth, the understanding about the government accounting standard and educational background had simultaneously a positive effect on the presentation of the region’s government financial reports. Keyword: Educational background, understanding about government accounting standard, presentation of financial reports, drafting of financial reports.

PENDAHULUAN Belakangan ini banyak terjadi perubahan yang terjadi pada Negara Indonesia yang bersifat signifikan dan fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah, yaitu dimana sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif. Hal ini tertuang sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemudian implementasi otonomi daerah ini mendapat sambutan dengan adanya pengesahan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah tersebut maka hal ini memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara optimal, tidak lagi berkosentrasi ke pusat. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya UU Otonomi Daerah yang telah direvisi tersebut, maka secara langsung pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun dibalik semua itu, terdapat beberapa kekawatiran atas munculnya ‘desentralisasi masalah’. Yaitu berupa pelimpahan masalah yang belum dapat ditangani oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Hal ini tergambar dalam UU No. 32/2004 (2004:5), “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut UU No. 32/2004 (2004:4), Otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut diatas, maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendirinya. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam pencapaian good governance, seperti yang tertuang dalam penjelasan bahwa Otonomi daerah identik dengan tuntutan akuntanbilitas, good governance, dan sebagainya, maka pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat secara jujur (Enho, 2008:2). Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara baik adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang baik dan benar, yaitu yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan presiden dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan SAP, tanggal 13 Juni 2005.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan PP No. 24 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:2), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Namun Roesyanto (2007:3) menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No. 24 Tahun 2005 yang sekarang sudah berganti menjadi PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Selain pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan terhadap perangkat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendidikan yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan. Dengan memperhatikan pendidikan dari perangkat SKPD, maka berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2006 sampai dengan 2012 Kabupaten Klungkung mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) padahal opini yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Klungkung belum sepenuhnya dapat menerapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Pelaporan Keuangan, karena adanya perubahan metode pencatatan dari single entry menjadi double entry sehingga masingmasing SKPD belum sepenuhnya mampu

menyusun laporan keuangan dalam bentuk realisasi anggaran, neraca, arus kas maupun catatan atas laporan keuangan. Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi diterbitkannya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah adanya temuan bahwa laporan keuangan belum disusun dengan metode akrual basis secara penuh. Menurut PP 71 tahun 2010 SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Adapun fenomena yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang dapat diidentifikasi bahwa penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) belum sepenuhnya memahami dan mengerti untuk melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang pada umumnya tidak memiliki disiplin ilmu dan bukan berasal dari pendidikan akuntansi, sehingga akan menyulitkan PPK-SKPD untuk menyusun laporan keuangan yang bersesuaian dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini berarti peranan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemerintah daerah. Latar belakang pendidikan yang dimiliki di bidang penatausahaan keuangan daerah hendaknya disesuaikan dengan tugas yang dilaksanakan. Dari 12 (dua belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan memiliki latar belakang pendidikan yang memiliki cukup beragam. Latar belakang pendidikan PPKSKPD inilah yang menyebabkan rendahnya kemampuan tiap-tiap SKPD untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga masih rendahnya

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) komitmen untuk memahami dan melaksanakan peraturan yang selalu berubah-ubah yang tidak konsisten antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah di Kabupaten Klungkung dilakukan dengan upaya rekrutmen pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang terutama bidang akuntansi dan melaksanakan pendidikan berkelanjutan, seperti mengikuti pelatihanpelatihan/lokakarya dan seminar sehingga mempunyai kemampuan yang lebih baik di dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (good government). Oleh karena itu, Peraturan, latar belakang pendidikan, perangkat pendukung yang ada mendukung terhadap penciptaan akan kemampuan aparatur terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dalam menyajikan tata kelola keuangan yang baik, maka Pemerintah Daerah harus dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis: (1) pengaruh pemahaman SAP terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, (2) pengaruh latar belakang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, (3) pengaruh secara simultan pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, (4) pengaruh pemahaman SAP terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah, (5) pengaruh latar belakang pendidikan terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah, (6) pengaruh secara simultan pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

METODE Penelitian ini bersifat asosiatif. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu

pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan yang merupakan variabel bebas. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dari variabel penelitian tersebut dapat ditentukan indikator, instrumen penelitian dan desain sampel yang digunakan. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung. Dipilihnya lokasi ini karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2006 sampai dengan 2012 Kabupaten Klungkung mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) padahal opini yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Subjek dari penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bagian akuntansi dan penatausahaan keuangan pada Dinas-Dinas yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung, sedangkan objek penelitian ini adalah pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan yang mempengaruhi penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu: (1) populasi yang berjumlah 1004 orang adalah seluruh pegawai pada dinas-dinas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan (2) sampel yang berjumlah 82 orang adalah bagian akuntansi dan keuangan. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan uji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuisioner dan suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2012). Dan data dilanjutkan dengan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi berganda ini dibantu dengan menggunakan program SPSS for windows versi 19. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji t) maupun secara serentak (uji F) serta koefisien determinasi ( R2 ). HASIL DAN PEMBAHASAN Ditemukan sebanyak 6 kuesioner yang tidak dapat digunakan dari jumlah kuesioner yang kembali, dan dianggap gugur. Dengan demikian, kuesioner yang dapat digunakan adalah sebanyak 82 kuesioner. Dari hasil uji validitas untuk masingmasing item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Semua item pertanyaan dalam kuesioner memiliki rhitung > rtabel (> 0,2172) dan nilai probabilitas < 0,05. Dari hasil uji reliabilitas penelitian ini dinyatakan reliable karena didapatkan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70, yaitu pemahaman SAP sebesar 0,809, latar belakang pendidikan sebesar 0,787, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,708, serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,701, sehingga semua variabel penelitian ini dinyatakan reliabel. Berdasarkan hasil pengujian normalitas dari semua variable dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi karena uji normalitas diperoleh dengan metode Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, yakni dari hasil pengujian normalitas regresi model 1 diperoleh nilai sig. sebesar 0,287, dan pada regresi model 2 diperoleh nilai sig. sebesar 0,225. Hal ini berarti semua data dinyatakan normal. Berdasarkan hasil pengujian multikolineritas menunjukkan bahwa masing-masing model regresi tidak mengalami gejala multikolinieritas. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai VIF untuk model regresi pertama dan model regresi kedua, yakni nilai VIF sebesar 1,172 dan nilai tolerance sebesar 0,853. Dari hasil uji Heteroskedastisitas tidak ditemukan pola tertentu dan titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas,

sehingga model regresi pertama dan kedua tidak mengalami heteroskedastisitas dan layak dipergunakan.

Gambar 1. Scatterplot Model 1

Gambar 2. Scatterplot Model 2 Pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan baik secara parsial melalui uji t, maupun secara simultan melaui uji F, serta koefisien determinasi. Hasil pengujian secara parsial (uji t), dan pengujian secara simultan (uji F) disajikan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

Tabel 1.1 Hasil Uji Regresi Berganda Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Model 1 Konstanta Pemahaman SAP (X1) Latar Belakang Pendidikan (X2) R Square = 0,252 Adjusted R Square = 0,233 F = 13,335 Sig. F = 0,000

Koefisien 5,294 0,171 0,186

t

Sig. t

3,548 2,108

0.001 0.038

Sumber: data diolah Tabel 1.2 Hasil Uji Regresi Berganda Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Model 2 Konstanta Pemahaman SAP (X1) Latar Belakang Pendidikan (X2) R Square = 0,300 Adjusted R Square = 0,283 F = 16,952 Sig. F = 0,000

Koefisien 5,131 0,184 0,344

t

Sig. t

3,200 3,269

0.002 0.002

Sumber: data dioalah Dari tabel 1.1 yang disajikan dapat dilihat bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut : Y = 5,294 + 0,171 X1+ 0,186 X2 + ε Selanjutnya dari tabel 1.2 yang disajikan dapat dilihat bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut : Y = 5,131 + 0,184 X1+ 0,344 X2 + ε Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,233, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 23,3%. Selanjutnya dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,283, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 28,3%.

Pengaruh Pemahaman SAP terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa variabel pemahaman SAP memiliki nilai thitung sebesar 3,548 dan nilai probabilitas sebesar 0,001. Karena thitung lebih besar dari ttabel yakni 1,664 dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, maka hasil penelitian berarti menunjukkan berpengaruh positif signifikan. maka hasil penelitian berarti berpengaruh positif signifikan. Berpengaruh positif disini artinya terjadi pengaruh secara sejalan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman SAP seorang pegawai, maka semakin tinggi tingkat penyusunan laporan keuangan daerah. Jika dianalisis dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden, maka menunjukkan bawah pegawai bagian akuntansi dan keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan pemahaman pegawai tentang SAP yang

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) sudah sebagian besar memahami. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak mengalami masalah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Yohanes Enho (2008) dan Junita Putri Rajana HRP (2009) yang menyimpulkan bahwa pemahaman SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan memiliki nilai t hitung sebesar 2,108 dan nilai probabilitas sebesar 0,038. Karena thitung lebih besar dari ttabel yakni 1,664 dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, maka hasil penelitian berarti berpengaruh positif signifikan. Berpengaruh positif disini artinya terjadi pengaruh secara sejalan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan seorang pegawai, maka semakin tinggi tingkat penyusunan laporan keuangan daerah. Jika dianalisis dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden, maka menunjukkan bahwa pegawai bagian akuntansi dan keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan sebagian besar sudah memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, hal ini juga terlihat dari uraian tugas dan fungsi pada setiap sub bagian sudah jelas. Fungsi dan proses dengan pegawai yang berlatar belakang akuntansi sudah mencukupi, sehingga peraturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah sudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Yohanes Enho (2008) dan Junita Putri Rajana HRP (2009) menyimpulkan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah. Pengaruh Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil uji F pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis H3 melalui Ftest terlihat bahwa Fhitung sebesar 13,335 dan nilai probabilitas 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan secara bersamasama berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Dengan latar belakang pendidikan yang baik ditambah dengan pemahaman terhadap SAP yang memadai dari seorang pegawai bagian akuntansi dan keuangan akan sangat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pegawai bagian akuntansi dan keuangan yang memang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi secara tidak langsung akan paham terhadap SAP sehingga akan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Latar belakang pendidikan yang jelas memang sangat diperlukan agar lebih paham terhadap SAP. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan formal tetapi bisa pada diklat yang diadakan instansi tempat pegawai tersebut bekerja. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yohanes Enho (2008) dan Junita Putri Rajana HRP (2009) menyimpulkan bahwa penyusunan dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah. Pengaruh Pemahaman SAP terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa variabel pemahaman SAP memiliki nilai thitung sebesar 3,200 dan nilai probabilitas sebesar 0,002. Karena thitung lebih besar dari ttabel yakni 1,664 dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, maka hasil penelitian ini berarti berpengaruh positif signifikan. Berpengaruh positif disini artinya terjadi pengaruh secara sejalan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman SAP seorang pegawai, maka semakin tinggi tingkat penyajian laporan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) keuangan daerah. Pengaruh antara pemahaman SAP terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan adanya pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka akan dihasilkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan yang digunakan pegawai bagian akuntansi dan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Zeyn, 2011). Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Sehingga itu agar laporan keuangan yang disajikan berkualitas sangat diperlukan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. maka dengan adanya diterapkannya standar akuntansi pemerintah dalam penyajian laporan keuangan, maka otomatis laporan keuangan yang disajikan juga akan lebih berkualitas (Lasoma,2010). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil uji t pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan memiliki nilai thitung sebesar 3,269 dan nilai probabilitas sebesar 0,002. Karena thitung lebih besar dari ttabel yakni

1,664 dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05, maka hasil penelitian ini berarti berpengaruh positif signifikan. Berpengaruh positif disini artinya terjadi pengaruh secara sejalan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi latar belakang pendidikan seorang pegawai, maka semakin tinggi tingkat penyajian laporan keuangan daerah. Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan (Nazier, 2009). Pengaruh Pemahaman SAP dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil uji F pada tabel 1.2, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis H6 melalui Ftest terlihat bahwa Fhitung sebesar 16,952 dan nilai probabilitas 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan secara bersamasama berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Penyajian laporan keuangan merupakan tahap akhir dari penyusunan laporan keuangan. Latar belakang pendidikan yang dimiliki merupakan bekal utama bagi pegawai bagian keuangan untuk memahami SAP. Semakin paham terhadap SAP maka semakin baik pula pegawai tersebut menyusun laporan keuangan sehingga penyajian yang dilakukan juga sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika penyajian dari laporan keuangan sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dalam SAP, maka laporan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) keuangan tersebut sudah bisa dikatakan berkualitas. Baik buruknya dari laporan keuangan bersumber dari latar belakang pendidikan dan pemahaman SAP dari pegawai bagian akuntansi dan keuangan yang memiliki tugas untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pemahaman SAP (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Kedua, latar belakang pendidikan (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Ketiga, pemahaman SAP (X1) dan latar belakang pendidikan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Keempat, pemahaman SAP (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap penyajiam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Kelima, latar belakang pendidikan (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Keenam, pemahaman SAP (X1) dan latar belakang pendidikan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Untuk pemerintah daerah Kabupaten Klungkung sebaiknya memperhatikan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah karena berdasarkan penelitian ini dinyatakan bahwa pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan dan penyajian

laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel dependen lain yang terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya pelatihan dan system informasi akuntansi, (3) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan metode survey berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik, serta menambah jumlah sampel dan memperluas wilayah penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal. DAFTAR PUSTAKA Aidil, 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi)”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan. Enho,

Yohanes, 2008. “Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan, dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan”, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Halim, Abdul, 2002, Bunga Rampai Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta. Harnanto, 1984. Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta. Lasoma,

Vicky Agustiawan. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Skripsi Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo. Munawir, 2000. Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Nurhayati, Mafizatun. 2011. Modul 12 Metode Penelitian Analisis Data Analisis Regresi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pasaribu, Frans Judika, 2011. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Edisi 21, Penerjemah Aria Farahmita, Amanugrahani, Taufik Hendrawan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Zeyn,

Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. JurnalAkuntansi. Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. _______, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rajana HRP, Junita Putri. 2009. “Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar”,Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

_______, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Roesyanto, Indah A., 2007. “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukungnya Terhadap Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 di Pemerintah Kota Medan”, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

_______, 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sawir, A, 2001, Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV.Alfabeta. Warren, Carl. S, James M. Reeve, Phillip E. Fess, 2005. Pengantar Akuntansi,

_______, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.