e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN BELANJA PEMELIHARAAN TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI BALI PERIODE 2009-2013 1
I Made Dwi Septiadi Suhendra, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2I Made Pradana Adiputra
1
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja pemeliharaan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang mengambil tempat di Kabupaten/Kota di Bali pada periode 2009-2013. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal yang menjelaskan pengaruh variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja pemeliharaan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui bagian keuangan Kantor Gubernur Provinsi Bali dan dari situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dan belanja pemeliharaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013 Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal Abstract The study aimed at finding out the effect of general allocation fun, specific allocation fund, and maintenance expenditure on the allocation of capital expenditure budgeting. It was a replication study conducted at all regional/ cities areas in Bali during the period of 2009-2013. In addition, this study also utilized a causal research design describing about the effect of general allocation fund, specific allocation fund, and maintenance expenditure on the allocation of the capital expenditure budgeting. The data was obtained from a secondary sources recorded from the financial section of the Governor’s office in the province of Bali, as well as from the formal sites of Financial Department of Republic of Indonesia, Directorate General of financial balance. The results of hypothesis testing indicated that partially the general allocation fund had a significant effect on the capital expenditure budgeting, specific allocation fund had no significant effect partially on the capital expenditure budgeting and the maintenance expenditure had a significant effect partially on the capital expenditure budgeting.around all regional and cities areas in Bali during 2009-2013. Key-words: general allocation fund, specific allocation fund, maintenance expenditure, capital expenditure.
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) PENDAHULUAN Sejak Indonesia melaksanakan otonomi daerah yaitu pada tanggal 1 Januari 2001 yang mana pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri mensyaratkan adanya suatu perimbangan daerah. Otonomi daerah ini merupakan sebuah sistem pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah didalam wilayah NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia). Otonomi daerah ini mencakup pendistribusian keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah itu sendiri. Tujuan dari dilaksanakanya otonomi daerah yaitu agar Pemerintah Daerah mampu untuk mengatur keuangan daerah dengan tetap berpegangan pada prosedur dan aturan yang berlaku.Dengan dilaksanakanya otonomi daerah juga Pemerintah Daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan Pemerintah Daerah mampu untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya, dengan mengenali potensi-potensi dari daerahnya maka Pemerintah daerah akan mampu untuk melakukan identifikasi mengenai sumbersumber pendapatan dan mampu untuk merealisasikannya secara efektif dan efisien. Pada pelaksanaan otonomi daerah, peran daripada Pemerintah sangat penting dalam pengaturan perekonomian yang modern.Dalam hal ini pemerintah memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perkenomian dan melaksanakan kegiatan perekonomian yang tidak bisa dilakukan oleh unit ekonomi lainya.Di Indonesia yang mana masih termasuk dalam kategori Negara berkembang, campur tangan pemerintah didalam perekonomian di Indonesia cukupbesar.Oleh karena itu peranan Pemerintah dalam perekonomian juga relative besar. Pada era otonomi daerah, termasuk didalamya desentralisasi fiskal diharapkan untuk terjadinya peningkatan pada sektor publik. Dengan terjadinya peningkatan pada pelayanan publik ini, yang mana
akanmenarik perhatian daripada para nvestor untuk membuka usaha di daerah. Peningkatan pada pelayanan publik ini tidak lepas dari pengalokasian dari rancangan APBD daerah itu sendiri, yang mana dalam hal ini termasuk pada pengalokasian anggaran belanja modal. Pengalokasian anggaran belanja modal ini termasuk pengalokasian yang paling kecil dibandingkan pengalokasian untuk belanja yang lain. Penglokasian anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang termasuk untuk kelancaran pelaksanaan dari tugas pemerintah maupun untuk kepentingan dari fasilitas publik. Anggaran belanja modal juga dipengaruhi oleh jumlah dari pendapatan daerah.Apabila pendapatan daerah tidak mencukupi maka pengalokasian dari pendapatan daerah lebih diprioritaskan untuk belanja daerah yang dianggap lebih penting. Untuk mengatasi masalah ketimpangan pendanaan daerah, maka Pemerintah Pusat melakukan transfer dana perimbangan yang salah satunya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini merupakan sumber dana yang utama pada praktiknya yang mana ini digunakan untuk melakukan pembiayaan atas aktivitas operasi dan belanja yang lain yang termasuk didalamnya belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dalam APBD. Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan dari Pemerintah pusat yang menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (Fiscal Gap). Dengan kata lain, tujuan penting alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemerintah Daerah di Indonesia. Dana Alokasi Umum dalam hal ini digunakan salah satunya untuk malakukan belanja modal.Menurut Kuncoro (2004) Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus Kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus yang mana kebutuhan khusus itu meliputi (1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain, (2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigran, (3) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai, (4) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan. Salah satu pembiayaan daerah dalam APBD yaitu belanja daerah yang mana menurut Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.02 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemeritah. Menurut Halim, (2004) belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Untuk melakukan panambahan pada aset tetap.Peneliti sebelumnya yang pernah melakukan yaitu Putro (2011) dan Situngkir (2009) yang melakukan penelitian untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal baik secara parsial maupun secara simultan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.Secara parsial hanya variabel DAU yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. penelitian lain yang serupa adalah yang serupa adalah Syafitri(2009)yang melakukan penelitian tentang Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara, hasil penelitiannya menunjukan bahwa Secara simultan PDRB, PAD dan DAU mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan secara parsial hanya PAD yang memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan PDRB dan DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Romario R.F (2012) juga melakukan penelitian yang serupa yaitu tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Terkait dengan penelitian sebelumnya bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang besar terhadap belanja modal.Tujuan penting alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemerintah Daerah di Indonesia.Hal ini terkait karena Dana Alokasi Umum yang mana DAU ini merupakan dana perimbangan yang paling besar yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Seperti halnya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 menggariskan bahwa Pemerintah Pusat berkewajiban untuk menyalurkan paling sedikit dua puluh enam persen (26%) dari Penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan salah satu penggunaan dari Dana Alokasi Umum bagi pemerintah daerah adalah untuk output Belanja Modal. Terkait dengan hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian replikasi dengan menggunakan variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Pemeliharaan dan menggunakan variabel dependen yaitu pengalokasian anggaran
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) belanja modal. Alasan dipilihnya Dana Alokasi Khusus (DAK) karena Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu dari dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu juga Dana Alokasi Khusus menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Dengan kata lain Dana Alokasi Khusus ini juga digunakan untuk Belanja Modal seperti misalnya untuk pembangunan sarana dan prasana daerah. Alasan menggunakan variabel independen Belanja Pemeliharaan karena Belanja Pemeliharaan ini merupakan salah satu bagian dari Belanja Daerah yang mana dipergunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan kegiatan operasional. Menurut Halim, (2004 : 72), Belanja operasi dan pemeliharaan merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja Pemeliharaan juga digunakan untuk pemeliharaan aset yang mana aset ini diperoleh dari belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Halim, (2004 : 73) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Pemerolehan asset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya.Selain itu juga belanja modal itu termasuk belanja aset dan pemerolehan asset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yangmengambil sampel di Kabupaten/Kota di Bali. Alasan menggunakan
Kabupaten/Kota di Bali karena Bali memiliki letak geografis yang strategis dalam hal pariwisata dan Bali termasuk daerah yang menggunakan belanja modal yang cukup banyak selain itu juga jumlah dana perimbangan yang diberikan di Bali cukup besar mengingat Bali merupakan kawasan tempat tujuan bagi para wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Dari pemaparan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: (1) apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Bali periode 20092013, (2) apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Bali periode 2009-2013, (3) apakah Belanja Pemeliharaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013. Dengan uraian rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh daripada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Pemeliharaan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Bali periode 2009-2013. Hipotesis dari penelitian replikasi ini dipaparkan sebagai berikut. H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013 Tujuan DAU adalah untuk horizontal equity dan sufficiency.Tujuan horizontal equity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah.Sementara itu yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (sufficiency), terutama adalah untuk menutup fiscal gap.”Fiscal gap terjadi karena karakteristik daerah di Indonesia sangat beraneka ragam. Menurut Halim, (2004 : 73), belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat dari belanja modal yang dilakukan Pemerintah daerah tersebut merupakan hasil dari alokasi dana untuk anggaran belanja modal yang terdapat di laporan APBD yang mana dalam hal ini besarnya jumlah pengalokasiannya itu didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun sebagai fasilitas publik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggit Situngkir (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signfikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Berdsarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama ( H1) yaitu ada pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap PengalokasianAnggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013. H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu, dalam hal ini tujuan dari dana alokasi khusus itu sendiri untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urutan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBNMenurut Halim, (2004 : 73), belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja
administrasi umum. Pada penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua (H2) yaitu ada pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja modal pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013. H3: Belanja Pemeliharaan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013. Menurut Halim, (2004, 71), Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.Contoh daripada belanja pemeliharaan yaitu biaya pemeliharaan bangunan gedung, biaya pemeliharaan alat-alat angkutan, biaya pemeliharaan jalan dan jembatan, dan lain-lain. Menurut Halim, (2004 : 73), belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga ( H3 ) yaitu ada pengaruh yang signifikan Belanja Pemeliharaan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten di Bali periode 2009-2013 METODE Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka-angka.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal, yang mana dalam hal ini penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebabakibat.Populasi pada penelitian ini adalah
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) laporan Realisasi APBD dari 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya yang ada di Bali tahun 2009-2013, sehingga jumlahnya (9 dikali 5 tahun = 45).Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Dalam penelitian ini 9 sampel yang memenuhi kriteria tersebut yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya di Bali, sehingga jumlahnya (9 dikali 5 tahun = 45 sampel).Data pada penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui bagian keuangan Kantor Gubernur Provinsi Bali dan sumber data lainya dari media perantara internet yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal PerimbanganKeuangan(www.djpk.menkeu. go.id). Teknik pengujian analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang mana uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.Untuk pengujian hipotesis digunakan uji regresi linear berganda, uji koefisien determinan, uji parsial (uji t). HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan dari hasil dari pengujian statistik deskriptif yang dilakukan maka diperoleh data Variabel belanja modal dengan jumlah data 45 memiliki nilai minimum 42555.1, nilai maksimum 766712.19, rata-rata 144653.6608, dan standar devisiasi 140152.7287, Variabel dana alokasi umum dengan jumlah data 45 memiliki nilai minimum 131919.57, nilai maksimum 796419.22, rata-rata 419571.54066, dan standar devisiasi 132748.8086, Variabel dana alokasi khusus dengan jumlah data 45 memiliki nilai minimum 218.18, nilai maksimum 67312.02, rata-rata 37518.2875, dan standar devisiasi 18395.5857,Variabel belanja pemeliharaan dengan jumlah data 45 memiliki nilai minimum 38317.65, nilai maksimum 1765666.18, rata-rata 614291.288, dan standar devisiasi 292569.0999. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Hasil dari pengujian
Kolmogorov-Smirnov, menunjukan bahwa secara keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian normalitas yang menunjukkan bahwa nilai dari KolmogorovSmirnov Z 0.611 yang mana ini berarti lebih besar dari 0.005 dan nilai Asymp. Sig. (2tailed) yaitu 0.850 lebih besar dari 0.05. Hal ini juga didukung dengan gambar Q-Q Plot Hasil uji normalitas memperlihatkan bahwa pada grafik histogram pada gambar 1 distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang mana kurva ini tidak menunjukkan menceng kiri maupun menceng kanan atau dapatdisimpulkan bahwa data tersebut normal
Gambar 1. Normal Q-Q Plot Sumber : Data diolah 2015 Hasil dari uji multikoliniearitas, nilai Variance Inflaction Factor (VIF) pada variabel Dana alokasi Umum sebesar 1.844, Dana Alokasi Khusus sebesar 1.893, Belanja Pemeliharaan sebesar 1.628. Nilai Variance Inflactor Factor (VIF) dari masingmasing variabel tidak diatas 10, Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan nilai tolerance dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0.542, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0.528, dan Belanja Pemeliharaan sebesar 0.614. Nilai tolerance dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10.Ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian.Maka dapat dinyatakan bahwa model regresi linier berganda terbebas dariMultikoliniearitas dan dapat digunakan
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) dalam penelitian.Berdasarkan Hasil dari pengujian Heteroskedastisitas ini dapat dilihat dengan grafik scatterplot.Berdasarkan grafik scatterplot, dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas pada model regresi. Hasil uji autokorelasi.Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin Watson (DW) sebesar 1.626.Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi karena masih dalam kisaran nilai -2 dan 2.
variabel belanja modal yang diperoleh dari pengujian statistik deskriptif yaitu sebesar 140152.72877, maka model layak digunakan. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan regrisi maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut: Y = 14756.550 -0.308 X1 + 0.058 X2 + 0.418 X3 dimana, Y = Total Belanja Modal , X1 = Dana Alokasi Umum (DAU), X2 = Dana Alokasi Khusus (DAK), X3 = Belanja Pemeliharaan. Hasil dari pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan Pada tabel 1 dapat kita lihat nilai koefisien regresi sebesar 0,308 dalam hal ini dinyatakan bahwa apabila terjadi penurunan Dana Alokasi
Tabel 1. Koefisien regresi
Unstandardized Coefficients B Std. Error
Model 1
14756.550
47470.900
DAU
-.308
.125
DAK
.058
B.Pemeliharaan
.418
(Constant)
Standardized Coefficients Beta
T
Sig. .311
.757
-.291
-2.453
.019
.917
.008
.063
.950
.053
.873
7.817
.000
a. Dependent Variable: B.modal
Sumber : Data diolah 2015 Pengujian hipotesis pada penelitian ini mengunakan analisis regresi berganda. Hipotesis yang diuji adalah pengaruh dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana belanja pemeliharaan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan dari pengolahan data mengunakan program statistik, diperoleh hasil nilai dari koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R square sebesar 0,686 yang mana hal ini berarti 68,6% variasi pengalokasian belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan. Sedangkan sisanya (100%-68,6%) 31,4 % dijelaskan karena yang lain diluar model. nilai dari Standard Error of the Estimate (SEE) diperoleh sebesar 81326.35798 yang mana nilai ini lebih kecil dari standar deviasiasi
Umum sebesar Rp.1 tidak terjadi penurunan pada belanja modal, dengan kata lain Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang tidak searah dengan belanja modal. Probabilitas signifikan untuk Dana Alokasi Umum adalah 0,019. Nilai ini dibawah nilai dari probabilitas α = 5%, maka dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemenrintah Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013.Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 2 yang mana menunjukan nilai koefisien regresi sebesar 0,058 dalam hal ini dinyatakan bahwa setiap terjadi penambahan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1 maka Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,058. Probabilitas signifikan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah 0,950. Nilai
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) ini jauh diatas nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemenrintah Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013. Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel 2 nilai koefisien regresi sebesar 0,418 dalam hal ini dinyatakan bahwa setiap terjadi penambahan belanja pemeliharaan sebesar Rp.1 maka belanja pemeliharaan akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,418. Probabilitas signifikan untuk Belanja Pemeliharaan adalah 0,000. Nilai ini dapat dikatakan jauh dibawah nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa Belanja Pemeliharaan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemenrintah Kabupaten/Kota di Bali periode 2009-2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada pengujian yang telah dilakukan mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,019.Ini memiliki arti Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.Yang mana hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009)pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara,Putro (2011) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, Romario (2012) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatra Utara yang mana keseluruhandari hasil penelitian menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruhterhadap pengalokasian belanja modal. Akan tetapi hasil pengujian tidak sejalan dengan penelitian Syafitri (2009) yang menyatakan secara parsial Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Besarnya pengaruh DAU terhadap belanja modal dapat dilihat pada nilai regresi sebesar 0,308 yang mana ini berarti apabila terjadi kenaikan pada DAU maka akan menurunkan belanja modal. Pada tabel Dana Alokasi Umum di Kabupaten Buleleng pada tahun 2009 sebesar 506.292,80 (dalam jutaan rupiah) terjadi peningkatan pada tahun 2010 sebesar 512.748,21 (dalam jutaan rupiah).
Hal ini berbanding terbalik pada anggaran belanja modal.Anggaran Belanja modal di Kabupaten Buleleng pada tahun 2009 sebesar 102.442,04 (dalam jutaan rupiah) dan pada tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 47.207,57 (dalam jutaan rupiah). Dengan terjadinya kenaikan tiap tahunya DanaAlokasi Umumyang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak sepenuhnya digunakan untuk melakukan pembiayaan belanja modal misalnya pembelian aset seperti tanah dan gedung guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dana alokasi umum juga digunakan untuk kepentingan yang lain misalnya untuk pendanaan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dana alokasi umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistibusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemerintah Daerah di Indonesia. Dilihat dari nilai signifikansi pada tabel 4.6 yang mana nilai signifikansi dari dana alokasi umum adalah 0,019 yang berada dibawah tingkat kepercayaan 5% yang memiliki arti dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasiHalim, (2004 : 141). Jadi Dengan demikian besar/kecilnya Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan mempengaruhi pengalokasian belanja modal dari daerah itu sendiri.Bedasarkan
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) data tersebut maka hal ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Bali periode 2009-2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Besarnya pengaruh Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Y) dapat dilihat pada tabel 2 koefisien regresi, yaitu 0,058 dan dana alokasi khusus memiliki nilai signifikansi 0,950. Nilai signifikansi dana alokasi khusus 0,950 menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Yang mana ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan pada dana alokasi khusus tidak turut menaikan pengalokasian belanja modal. Menurut Kuncoro (2004), Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus yang mana dalam hal ini bidang– bidang yang dibiayai dari DAK terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastuktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana dan kehutanan. Penerimaan Dana Alokasi Khusus pada setiap kabupaten/kota di Bali dari tahun 2009 sampai dengan 2013 terjadi kenaikan maupun penurunan. Misalnya pada Kota Denpasar pada tahun 2010 sebesar Rp 14.435,60 (dalam jutaan), di tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi Rp 3.556,90 (dalam jutaan) sedangkan di tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp 8.489,35 (dalam jutaan). Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Kuncoro diatas yang mana Dana Alokasi Khusus tersebut hanya membiayai pada bidang kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, dan yang lainya yang mana ini tidak memerlukan dana yang cukup besar,
berbeda dengan belanja modal yang memerlukan dana yang cukup besar. Jadi Dana Alokasi Khusus tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal karena Dana Alokasi Khusus ini merupakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemrintah daerah untuk membiayai atau unuk pembiayaan dari pengeluaranpengeluaran daerah yang bersifat mengkhusus seperti pembiayaan sarana dan prasarana fisik daerah. Bedasarkan data tersebut maka hal ini menolak hipotesis penelitian yang menyatakan, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Bali periode 20092013. Pengaruh Belanja Pemeliharaan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Besarnya pengaruh belanja pemeliharaan (X3) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dapat dilihat pada tabel 2 koefisien regresi, yaitu 0,418 dan belanja pemeliharaan memiliki nilai signifikansi 0,000 yang mana nilai signifikansi ini dibawah tingkat kepercayaan 5%. Nilai signifikansi dari belanja pemeliharaan sebesar 0,000 menjelaskan bahwa belanja pemeliharaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap,seperti halnya penghitungan depresiasi asset tetap. Artinya jika suatu asset tetap diperoleh pada awal tahun maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun, pun jika asset itu diperoleh pada pertengahan tahun,maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester. Dengan kata lain belanja modal itu termasuk belanja aset dan pemerolehan asset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) datang.Menurut Halim, (2004) belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik, yang mana belanja pemeliharaan ini terdiri atas belanja pemeliharaan jembatan, bangunan, gedung, alat-alat angkutan, dan lain-lain. Dengan total realisasi belanja pemeliharaan di tiap kabupaten/kota di Bali yang setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini berarti bahwa pembelanjaan pemeliharaan telah direalisasikan misalnya perbaikan jalan, belanja modal gedung untuk menambah aset. Secara teoritis apabila suatu organisasi melakukan suatu kebijakan dalam hal ini untuk membelanjakan dana dari anggaran yang sudah ditetapkan untuk belanja modal, maka hal tersebut menyebabkan akan terjadinya pengaruh terhadap anggaran operasional dan pemeliharaan pada organisasi tersebut.Jadi dalam hal ini belanja pemeliharaan mengalokasikan anggaran untuk belanja modal yang mana ini digunakan untuk biaya pemeliharaan dari aset daerah. Bedasarkan data tersebut maka hal ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan variabel Belanja Pemeliharaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Bali periode 2009-2013 SIMPULAN DAN SARAN Berdasaran hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :(1) Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh tidak searah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini dapat Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.308 dan dari nilai probabilitas yaitu 0.019 < 5% hal ini berarti Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. (2) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Besarnya pengaruh Dana alokasi khusus terhadap pengalokaian anggaran belanja modal
dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0.058 dan nilai probabilitas variabel DAK yaitu 0.950 > 5% ini berarti pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal tidak signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal tetapi pengaruh Dana Alokasi Khusus tersebut tidak signifikan. (3) secara parsial berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Besarnya pengaruh Belanja Pemeliharaan dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0.418 dan nilai probabilitas variabel belanja pemeliharaan yaitu 0.000 < 5%. Nilai probabilitas 0.000 dapat diartikan belanja pemeliharaan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. (4) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Pemeliharaan secara simultan berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas variasi variabel yaitu, 0.000 < 5%. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran – saran yang diberikan adalah sebagai berikut: (1) Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan belanja modal sebaiknya pemerintah daerah lebih mengoptimalkan penganggaran belanja modal agar dapat terealisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan, (2) Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian replikasi, maka penelitian ini masih dimungkinkan untuk dilakukan dengan penelitian lanjutan dengan menambah sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dan lokasi dari penelitian yang lebih banyak sehingga hasil dari penelitian akan lebih representatif.
DAFTAR PUSTAKA Halim, Abdul 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga
e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)
Putro. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTengah.SkripsiUniversitasDipon egoro.Semarang Republik Indonesia.2005. Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ---------, 2004.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. ---------,2005. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Romario. 2012.Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal kabupaten/kota di sumatera utara.Skripsi. UniversitasSumatra Utara.Medan Situngkir. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan. Syafitri.2009.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatra Utara.Skripsi.Universitas Sumatra Utara. Medan.
