Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Bali Tahun 2011-2015 1

Shanti Widianing Santosa, 1Gede Adi Yuniarta, 2Made Arie Wahyuni Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia email: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Bali. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, sampel dalam penelitian ini adalah 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali.Penelitian ini menggunakan penelitian populasi, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan data pengamatan yaitu dari tahun 2011-2015.Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Bali Tahun 2011-2015. Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Belanja Modal

Abstract This study aims at determining the effect of economic growth, regional own revenue (PAD), general allocation fund (DAU), and special allocation fund (DAK) toward the allocation of capital expenditure budget in Bali Province. This research is a quantitative research using secondary data, in which the sample in this research is 9 regencies / towns in Bali Province. This study uses population research, in which all the population in this study is used as observation data from 2011-2015. Technique of data analysis used is multiple linear regression analysis. The result of the research shows that partially regional own revenue has a significant effect toward the allocation of capital expenditure budget, while economic growth, general allocation fund, and special allocation fund do not have any effect toward the allocation of capital expenditure in Bali Province in 20112015. Keywords: Economic Growth, PAD, DAU, DAK, Capital Expenditure

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) PENDAHULUAN Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004.Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif.Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006).Secara implisit, peraturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarakan dalam APBD (Kawedar dkk,2008). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif berperan

sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik.Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah.Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi.Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007). Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Wong, 2004 dalam Adi, 2006). Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006).Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.Darwanto dan

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan.Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik.Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah

(PAD).Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008).Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menngunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.Pemerintah Pusat memberi pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007). Variabel-variabel yang digunakan diantaranya pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu peneliti juga menambahkan

variabel independen lain dalam penelitiannya, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena pada peneitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Peneliti menggunakan periode penelitian 2011-2015, karena dengan menggunakan data lima tahun terakhir dari penyusunan penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) dan mengetahui apakah variabel Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. METODE Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif.Data kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya dengan menggunakan statistik (SPSS). Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id.Dari laporan realisasi APBD tahun 2011-2015 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) Penelitian ini menggunakan penelitian populasi, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan data pengamatan yaitu dari tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan, yaitu Uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.Uji statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila signifikan hitung > 0,05 maka data berdistribusi normal demikian sebaliknya bila signifikan hitung < 0,05 data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Uji Multikolinearitas dapat diketahui dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance> 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10, maka dapat dikatakan model regresi telah bebas dari masalah multikolinearitas (Ghozali, 2011:106). Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari tabel glejser. Uji hipotesis terdapat uji regresi berganda, uji regresi parsial (t), uji regresi simultan khusus memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 22410000,15 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 88557150000,00. Sementara standar deviasi (standart deviation) sebesar 23768863830,00000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) yaitu sebesar 36875001040,0000. Sedangkan belanja modal, menunjukkan bahwa nilai terendah (minimum) sebesar 750000000,00 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar

(F), serta koefisien determinasi adjusted R Square, yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 5,43 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 7,64. Sementara standar deviasi (standart deviation) sebesar 0,50994 lebih kecil dibandingkan dengan nilai ratarata (mean) yaitu sebesar 6,4213. variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 22961237480,00 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 3001464263000,00. Sementara standar deviasi (standart deviation) sebesar 700154477400,00000 lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) yaitu sebesar 442231702800,0000. dana alokasi umum memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 84753582450,00 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 868511959000,00. Sementara standar deviasi (standart deviation) sebesar 165256168800,00000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) yaitu sebesar 505126864800,0000. dana alokasi 949069337200,00. Sementara standar deviasi (standart deviation) sebesar 232662193700,00000 lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) yaitu sebesar 207783839700,0000. Uji normalitas sebaran data yang dilakukan pada data pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mendapatkan hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa angka-angka signifikansi lebih besar dari 0,05

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) yang dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Uji multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) untuk masingmasing variabel bebas.Berdasarkan hasil uji multikolinieritas nilai VIF dari masing-masing variabel bebas berjumlah kurang dari 10.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tidak mempunyai gejala multikolinearitas atau tidak ada hubungan antar variabel independen.Nilai DW sebesar 2,130 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 45 (n) dan jumlah sampel independen 4(k=4). Oleh karena nilai DW 2,130 lebih besar dari batas 1720 dan kurang dari 4-1.720 (4-du),

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.Untuk menguji heteroskedastisitas dapat digunakan uji Glejser. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai signifikansi antar variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. Setelah data yang diuji memenuhi persyaratan untuk uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yakni dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda.

Tabel 1 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficientsa

Model 1 (Constant)

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 299351,233 842280,281

Pertumbuhan Ekonomi 120292,970 Pendapatan Asli Daerah -9,58E+15 Dana alokasi Umum 9,939E-8 Dana Alokasi Khusus -0,938 a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai konstanta (@) sebesar 299351,233 persamaan koefisien β1 = 120292,970: β2 = (9582716536000000,000): β3 =9,939E-8: β4 =(-0,938). Nilai konstanta dan nilai koefisien regresi

322965,561 3.7031E+15 0,000 0,470

t

Sig.

0,355

0,724

0,057 0,372 -0,413 -2,588 0,078 0,428 -0,363 -1,995

0,712 0,013 0,671 0,053

(α, β1, β2, β3, β4 ) ini dapat dibuat suatu persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:Y =299351,233+120292,970X1 9582716536000000,000X2 + 9,939E-8X3 –0,938X4 + e

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) Tabel 2 Hasil Uji t Coefficientsa Standardize Unstandardized d Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 299351,233 842280,281

Model 1 (Constant)

t

Sig.

0,355 0,724

Pertumbuhan Ekonomi 120292,970 322965,561 0,057 0,372 0,712 Pendapatan Asli -9,58E+15 3,703E+15 -0,413 -2,588 0,013 Daerah Dana alokasi Umum 9,939E-8 0,000 0,078 0,428 0,671 Dana Alokasi Khusus -0,938 0,470 -0,363 -1,995 0,053 Sumber: Output SPSS 24.0, 2017 berpengaruh signifikan adalah Pengaruh dari masing-masing variabel pendapatan asli daerah variabel independen terhadap karena nilai sig nya < 0,05 variabel dependen dapat dilihat dari sedangkan variabel yang lain tidak tingkat signifikansi. Variabel yang berpengaruh signifikan. Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Summaryb Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate a 1 0,629 0,395 0,335 171233,91470 a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus b. Dependent Variable: Belanja Modal Sumber: Output SPSS 24.0, 2017 Berdasarkan hasil output SPSS tampak bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,335. Hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variasi belanja modal yang bisa dijelaskan

oleh variasi dari keempat variabel bebas sebesar 33,5% sedangkan sisanya 66,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

sehingga pada variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Bali Tahun 2011-2015 . Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak

Pengaruh Pertumbuhan EkonomiTerhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil dari uji t menyatakan bahwa nilai sig. thitung variabel pertumbuhan ekonomiadalah 0,712 > α = 0,05,

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) berpengaruh sinifikan Belanja Modal.

terhadap

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Hasil pengujian kedua diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil dari uji t menyatakan bahwa nilai sig. thitung variabel pendapatan asli daerah adalah 0,013 < α = 0,05, sehingga pada variabel pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Bali tahun 2011-2015. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa dana alokasi umumtidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil dari uji t menyatakan bahwa nilai sig. thitung variabel dana alokasi umum adalah 0,671 > α = 0,05, sehingga pada dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Bali tahun 2011-2015. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Hasil pengujian diperoleh bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil dari uji t menyatakan bahwa nilai sig. thitung variabel dana alokasi khusus adalah 0,053 > α =

0,05, sehingga pada variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Bali tahun 20112015. Kesimpulan dan Saran Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan tingkat dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran Provinsi Bali Tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Provinsi Bali Tahun 2011-2015. (2) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Provinsi Bali Tahun 2011-2015. (3) Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Provinsi Bali Tahun 2011-2015. (4) Dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Provinsi Bali Tahun 2011-2015. pengalokasian anggaran Provinsi Bali Tahun 2011-2015. Saran Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas area penelitian. Yaitu bisa menggunakan provinsi yang memiliki kabupaten/kota yang lebih banyak. (2) Sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan data dengan periode yang lebih panjang dan lebih sesuai dengan pada tahun saat ini, sehingga

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017) data yang aktual.

digunakan

lebih

per Kapita. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. Makasar No. 15. 26-27 Juli: 1-26.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah,Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 2, Hal:17-32. Anggiat,Situngkir. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemka/Pemkab Sumatera Utara.Tesis.Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:Erlangga. Darwanto dan Yustikasari, Yulia.2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007-2009. Fokus EkonomiVol.7 No. 2, Hal: 1 – 15. Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Harianto dan Adi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan

Kawedar, Warsito, Abdul Rohmandan dan Sri Handayani. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Semarang :Undip. Kuncoro Mudrajad. 2004. Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Republik Indonesia. 1999. UndangUndang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. -------.

2004. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahDaerah.

-------.

2004. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004.tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah

-------. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

e-JournalS1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017)