Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja) 1

Komang Sri Endrayani, I Made Pradana Adiputra, 2Nyoman Ari Surya Darmawan

1

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang menjadi kriterianya adalah pegawai yang memiliki masa kerja minimal satu tahun, serta yang semua melakukan aktivitas dalam anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 47 buah, dari kuesioner yang disebar 13 kuesioner gugur dan 34 kuesioner dapat diolah. Sebelum menggunakan analisis regresi linier sederhana, terlebih dahulu melakukan uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas) dan uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji heteroskedastisitas) dengan program SPSS 19,0. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kata kunci: akuntabilitas kinerja, anggaran berbasis kinerja, Dinas Kehutanan. Abstract This present study was intended to identify the impact of the implementation of the performance-based budget on the accountability of performance of the government institution at the Department of Forestry, UPT KPH Central Bali. The sample was determined using the purposive sampling technique. The criteria of the sample were that the staff used as the sample had been working for at least one year, all the people who did the estimate of performance-based budget and accountability of performance. The number of questionnaire distributed totaled 47; however, 13 were invalid, meaning that 34 could be processed. Before the simple linear regression analysis was used, the quality of the data was tested using validity test and reliability test. In addition, the classic assumption of the data was also tested using normality test and heteroskedastisity test supported with SPSS 19.0 program. The result of the study showed that the implementation of the performancebased budget positively and significantly contributed to the accountability of performance of the government institution. Keywords: accountability of performance, performance-based budget, Department of Forestry

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) PENDAHULUAN Sekarang ini, dalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas. Terbukti dari paparan informasi yang terdapat pada harian (Bisnis Indonesia, 4 Mei 2006 dalam Bahri, 2012) yang menyatakan kegemaran terhadap para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang mana tentu berdampak pada rendahnya kinerja dari organisasi sektor publik baik pusat atau daerah. Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi akuntabilitas yang mana memperhatikan beberapa hal, yaitu: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi

dan meningkatkan akuntabilitas publik (Bahri, 2012). Anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006: 171). Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, berfungsi pula sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas publik (Bahri, 2012). Sistem penganggaran di lingkup Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah sudah disusun sesuai proses pengganggaran yang berbasis kinerja. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan kondisi jumlah anggaran dan realisasinya menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realiasasi anggaran kegiatan terdapat ketercapaian. Hal ini terlihat dari adanya selisih tahun 2011 antara anggaran dengan realisasi belanja dimana total realisasi lebih rendah Rp 242.307.600,- dari total anggaran Rp 254.218.750,- dan tahun 2012 total realisasi Rp 456.657.083,- dari total anggaran Rp 488.169.000,-. Yang mana dapat dikatakan bahwa anggaran yang ada dan digunakan Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah efisien yang realisasi fisik kegiatannya semua mencapai 100%. Dari penjelasan tersebut, bahwa akuntabilitas yang ada di Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah sudah dapat dipertanggungjawabkan. Terlihat dari bukti laporan kegiatan Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Tahun 2011 dan Tahun 2012. Dimana dana yang dialokasikan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) untuk kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali (APBD I), Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Bahri (2012) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon), hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik yaitu sebesar 64,1 tetapi ada faktor lain yaitu sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya: adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, hilangkan budaya ewuh pakeuwuh yang berpotensi kolusi, asas pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan, penegakkan hukum secara konsisten. Haspiarti (2012) pun meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukan perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Harjanti (2009) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mengingat dipandang cukup pentingnya peran UPT KPH Bali Tengah dengan fungsi hutan seluruh wilayahnya merupakan hutan lindung, dan banyak terjadi kasus seperti perambahan, pencurian hasil hutan, dan penggunaan kawasan untuk kepentingan lain diluar kehutanan, maka Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah dituntut agar lebih profesional dalam menjaga dan

mengawasi hutan tesebut. Selain hal tersebut, dilihat dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan UPT KPH yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan. Maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana diterapkannya anggaran berbasis kinerja oleh Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah pada akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung tersebut. Dari pemaparan tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Menurut Indra Bastian (2006: 164) mengemukakan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Indra Bastian (2006: 171) mengemukakan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja memiliki prinsip yang mana menurut Abdul Halim (2007: 178) prinsipprinsip tersebut antara lain: (1) transparansi dan akuntabilitas anggaran, (2) disiplin anggaran, (3) keadilan anggaran, (4) efisiensi dan efektivitas anggaran, dan (5) disusun dengan pendekatan kinerja. Sedangkan Haspiarti (2012) mengatakan prinsip‐prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi: alokasi anggaran berorientasi pada kinerja, fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, money follow function dan function followed by structure. Setiap melakukan apapun, pasti memiliki tujuan, anggaran pun memiliki

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) tujuan. Tujuan anggaran berbasis kinerja menurut Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Bahri (2012) antara lain: (1) menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai, (2) meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan, (3) meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Karakteristik utama dari anggaran berbasis kinerja menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010: 82) sebagai berikut: (1) mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas, (2) setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan, (3) pada tingkat yang lebih maju, pendekatan ini dicirikan dengan diterapkannya unit costing untuk setiap aktivitas. Dengan demikian total anggaran untuk suatu organisasi adalah jumlah dari perkalian dari biaya standar per unit dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan pada periode mendatang. Elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja yang harus ditetapkan menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008: 10) yaitu visi dan misi yang ingin dicapai, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Unsur-unsur pokok anggaran berbasis kinerja yang harus dipahami menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008: 14) yaitu pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, dan pertanggungjawaban manajemen. Anggaran berbasis kinerja memiliki manfaat bagi pemerintahan, Mardiasmo (2009: 63) mengemukakan manfaat tersebut yaitu: (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of

resources), pilihan (choice), dan trade offs, (3) anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut Deddi Nordiawan (2006: 79) adalah penetapan strategi organisasi, pembuatan tujuan, penetapan aktivitas, evaluasi dan pengambilan keputusan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Bahri (2012) langkah-langkah pokok penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut: penyusunan rencana strategi, sinkronisasi, penyusunan kerangka acuan, perumusan atau penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja ini dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2011: 2) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Bentuk akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009: 21) terdapat dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dimensi akuntabilitas dalam organisasi sektor publik menurut Hopwood dan Ellwood yang dikutip oleh Mahmudi dalam Bahri (2012) yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2011: 21) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi: penetapan perencanaan strategis,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Agar akuntabilitas tersebut dapat diterapkan, harus memiliki prinsip, menurut Mardiasmo (2004: 105) prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu transparasi, akuntabilitas, value for money. Anggaran merupakan salah satu masalah yang sangat penting pada organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penerapan dengan berbasis kinerja dalam kegiatan rencana kinerja instansi pemerintah harus menaati unsur-unsur angaran kinerja agar dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur yang harus dipahami antaran lain: pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen agar terlaksana sesuai tujuan pelaksanaan kinerjanya. Serta dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah sebagai pelaksanan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organsisasi sektor publik harus memenuhi beberapa aspek atau dimensi dalam akuntabilitas kinerja. Aspek atau dimensi akuntabilitas diantaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu anggaran berbasis kinerja. Menurut Sugiyono (2010: 39) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Tanpa anggaran pemerintah tidak mampu mengendalikan pemborosan pengeluaran. Keefisienan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan pelaksanaan fungsi utama anggaran sektor publik salah satunya sebagai alat pengendalian.

Jika suatu organisasi menerapkan anggaran berbasis kinerja yang kurang memadai, maka akan menimbulkan hambatan dan akhirnya informasi akuntansi kualitasnya memburuk yang akan mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan. Dengan kurang memadainya penerapan anggaran berbasis kinerja, hal tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang kurang baik. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syambudi Prasetia Bahri (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) menyatakan bahwa perencanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Berdasarkan telaah teoritis, hasilhasil penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran yang telah disusun, maka digunakan pengujian hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1). Hipotesis yang ditetapkan adalah: H0: Penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. H1: Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. METODE Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah yang berkantor di Kota Singaraja. Rancangan penelitian ini digunakan untuk menganalisis penelitian tentang Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data kuantitatifnya adalah anggaran dan realisasi dari Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah serta hasil kuesioner berupa jawaban responden yang diukur dengan skala likert, yang mana sikap responden dari yang sangat tidak setuju diwakili oleh poin (1) hingga sangat setuju diwakili oleh poin (5). Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang disebar kapada responden atau, yang telah terstruktur bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja, dan data sekunder berbentuk angka di berbagai Laporan Kegiatan Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah dengan melihat anggaran dan realisasinya, serta penjelasan atau gambaran umum organisasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 47 orang. Teknik penentuan sampel atas responden menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini yaitu pegawai yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun di Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah serta yang semua melakukan aktivitas dalam anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja. Jadi sampel yang digunakan berjumlah 47 orang. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier (koefisien 2 determinasi (R ), dan analisis regresi sederhana), dan uji parsial (uji statistik t) untuk pengujian hipotesis. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS 19,0 (Statistical Package for Social Scince).

HASIL DAN PEMBAHASAN Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Tengah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola hutan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2008, tanggal 7 Juli 2008 berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, terutama dalam hal perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan, sehingga diharapkan dapat tercipta pengelolaan hutan secara lestari. Jika ditinjau dari segi pemangkuan kawasan hutannya, di UPT KPH Bali Tengah terdapat 7 Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yang luasnya sangat bervariasi, mulai dari yang terkecil yaitu RPH Petang, RPH Candikuning, RPH Banjar, RPH Sukasada, RPH Pupuan, RPH Penebel, dan RPH Kubutambahan. Di samping adanya 7 RPH tersebut, di KPH Bali Tengah juga terdapat 1 pos Peredaran Hasil Hutan (pos PHH) yang beralokasi di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah memiliki visi dan misi. Visi Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah adalah menjadi pengelola hutan di KPH Bali Tengah secara profesional sehingga mampu menjamin berlangsungnya fungsi-fungsi hutan untuk mendukung kepariwisataan alam, konservasi, budaya dan spiritual secara optimal dan lestari melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sedangkan misinya adalah (1) memantapkan penataan kawasan hutan KPH Bali Tengah menjadi wilayah hutan yang dapat dikelola secara rasional, efektif dan efisien. (2) menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya hutan dengan paradigma kehutanan sosial (social forestry). (3) melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang mencakup pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, dan pengamanan hutan berdasarkan aturan yang berlaku, keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. (4)

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan secara kolaboratif dengan tujuan untuk meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM) masyarakat setempat. Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah pun mempunyai tugas pokok dan fungsi KPH (PP No. 6/2007) yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: (1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) pemanfaatan hutan, (3) penggunaan kawasan hutan, (4) rehabilitasi hutan dan reklamasi, (5) perlindungan hutan dan konservasi alam. Kuesioner desebarkan mulai dari tanggal 10 Pebruari 2014 hingga 3 Maret 2014. Dari keseluruhan kuesioner yang kembali, terdapat beberapa kuesioner yang tidak dapat diolah, karena ada beberapa kuesioner yang beberapa item pernyataan tidak terjawab dan ada beberapa yang sama sekali tidak terjawab oleh responden. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 47 buah, dari kuesioner yang disebar 13 kuesioner gugur dan 34 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil uji validitas variabel X (anggaran berbasis kinerja) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 – 0,018 yang berarti nilai signifikansinya < dari 0,05 dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji validitas variabel Y (akuntabilitas kinerja) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 – 0,028 yang berarti nilai signifikansinya < dari 0,05 dinyatakan valid. Hal ini diartikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner dapat mengungkapkan penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Uji reliabilitas untuk variabel anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja, menunjukkan koefisien Cronbach’s Alpha secara simultan atas 15 dan 19 item. Nilai alpha dibandingkan dengan rtabel, yang dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 34, maka diperoleh nilai rtabel 0,3291. Dapat dilihat bahwa Cronbach’s Alpha anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja > 0,60

yaitu sebesar 0,831 dan 0,863 dan semua nilai alpha lebih besar dari rtabel. Jadi dapat disimpulkan untuk variabel anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja, nilai item secara parsial maupun komposit dinyatakan reliabel.

Gambar 1. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Hasil uji normalitas dengan melihat grafik normal plot pada gambar 1, bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal.

Gambar 2. Scatterplot Berdasarkan gambar 2. diagram scatterplot, data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu, serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, ini membuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Tabel 1. Koefisien Determinasi Model Summaryb Adjusted R Std. Error of Model R R Square Square the Estimate 1 .701a .491 .475 4.218 a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Sumber: data primer diolah (2014) Uji koefisien determinasi nilai R

square yang diperoleh sebesar 0,491 yang berarti bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah

DurbinWatson 1.368

dipengaruhi oleh variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 49,1%. Sedangkan sisanya 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Sederhana Coefficientsa Unstandardized Coefficients B Std. Error 29,184 8,470 ,752 ,135

Model 1 (Constant) Anggaran Berbasis Kinerja a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Sumber: data primer diolah, 2014 Dari tabel 2 menunjukkan bahwa persamaan regresi dari penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Y = 29,184 + 0,752 X. Konstanta sebesar 29,184 menunjukkan tidak ada penerapan anggaran berbasis kinerja, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 29,184. Koefisien regresi sebesar 0,752 menunjukkan meningkatnya penerapan anggaran berbasis kinerja (variabel X), maka akan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (variabel Y). Jadi dapat dsimpulkan tanda + menyatakan arah hubungan yang searah, yang mana kenaikan atau penurunan variabel independen (X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel dependen (Y). Hasil uji t dengan pengujian dua pihak, akan diperoleh hasil thitung kemudian dibandingkan dengan ttabel dengan derajat kebebasan (df) = n-2 dan atau tingkat

Standardized Coefficients Beta ,701

T 3,446 5,558

Sig. ,002 ,000

kepercayaan 95%, karena pengujian dilakukan dengan 2 sisi atau 2 pihak sehingga yang digunakan adalah α/2. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan H1: Anggaran berbasis kinerja mempengaruhi akuntabilitas kinerja Nilai ttabel (32) yang diperoleh adalah sebesar 2,03693, karena nilai t hitung lebih besar dari ttabel (5,558 > 2,03693) maka H0 berada pada daerah penolakan, berarti H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,002 dan 0,000 atau probabilitas jauh dibawah 0,025. Maka H1 diterima atau anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) PEMBAHASAN Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan antara anggaran berbasis kinerja sebagai variabel x terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai variabel Y, hasil uji regresi sederhana menunjukan nilai koefisien sebesar 0,752 yang berarti bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan persamaan regresi linier sederhana Y = 29,184 + 0,752 X. Untuk koefisien determinasinya menunjukkan bahwa nilai R square yang diperoleh sebesar 0,491 yang berarti bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah dipengaruhi oleh variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 49,1%. Sedangkan sisanya 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis nilai thitung lebih besar dari ttabel (5,558 > 2,03693) maka H0 berada pada daerah penolakan, berarti H1 diterima. Dapat juga dilihat dari Sig yang mana probabilitas jauh dibawah 0,025 yaitu sebesar 0,000. Maka H1 diterima atau anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu kegiatan menganggarkan yang dilakukan oleh organisasi yang lebih menekankan pada output. Didalam suatu perencanaan kinerja instansi pemerintah, anggaran berbasis kinerja harus diterapkan dan menaati unsur-unsur yang mendasarinya. Yang mana unsur-unsur anggaran berbasis kinerja wajib dipahami dengan baik dalam pelaksanaannya oleh semua pihak yang terkait. Unsur-unsur pokok tersebut ada lima, antara lain pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, serta pertanggungjawaban manajemen. Tercapainya tujuan anggaran berbasis kinerja, bila prosedur yang menjadi unsur dari anggaran berbasis kinerja benar-benar dilaksanakan.

Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi adalah sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan (output) diminimalkan dengan masukan yang digunakan (input) dimaksimalkan. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif. Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini terletak pada prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah dalam rangka pelaksanan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organsisasi sektor publik harus memenuhi beberapa dimensi dalam akuntabilitas kinerja. Dimensi akuntabilitas diantaranya akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Dimensi-dimensi tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu anggaran berbasis kinerja karena jika dalam melaksanakan berbasis kinerja dengan menaati dimensi akuntabilitas tersebut, instansi pemerintah akan mampu menghasilkan kinerja secara optimal yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun prinsip akuntabilitas pada pemerintahan yang baik dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam Haspiarti (2012), antara lain: pertama, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. Kedua, berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh. Kelima, jujur, obyektif, transparan, dan akurat. Keenam, menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syambudi Prasetia Bahri (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) yang menyatakan bahwa perencanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Serta mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil pengujian, nilai koefisien determinasi atau R square yang diperoleh sebesar 0,491 hal ini menunjukkan bahwa 49,1% akuntabilitas kinerja istansi pemerintah yang ada pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja. Sedangkan sisanya 50,9%

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. (2) Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, menghasilkan persamaan regresi linier sederhana Y = 29,184 + 0,752 X yang mana terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (3) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, yang membandingkan hasil thitung dengan ttabel menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel (5,558 > 2,03693) maka H0 berada pada daerah penolakan, yang berarti H1 diterima. Dapat juga dilihat dari sig yang mana probabilitas jauh dibawah 0,025 yaitu sebesar 0,000 maka H1 diterima atau anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketika penerapan anggaran berbasis kinerja dilakukan semakin baik, maka semakin besar pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sama, sebaiknya meneliti variabel-variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti kepemimpinan, penegakan hukum yang konsisten dan dapat memperluas pengambilan sampel. (2) Sebaiknya Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah membuat rekapitulasi atau laporan tahunannya secara menyeluruh atau dijadikan satu dari semua kegiatan yang dilaporkan, selain membuat laporan tahunan per kegiatan. Hal ini dapat mempermudah para pembaca laporan, ketika laporan di setor ke Dinas Kehutanan Provinsi dan pencari data untuk tugas perkuliahan. DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2008. Pengukuran Kinerja,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014) Suatu Tinjauan pada Pemerintah. Jakarta.

Instansi

Bahri, Syambudi Prasetia. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon). Universitas Pasundan. Bandung. Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kota Parepare). Universitas Hasanudin. Makasar. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI. −−−−−−−. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Keuangan Daerah.

Tahun 2006 Pengelolaan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Edisi Keenam. 2011. tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis, CV. Bandung: Alfabeta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.