Jurnal Saintech Vol No.02-Juni 2016 ISSN No

Jurnal Saintech Vol. 08 - No.02-Juni 2016 ISSN No. 2086-9681

PENTINGNYA PEMBENAHAN DAERAH PEMILIHAN Oleh :

Benyamin Pinem, ST.,MM Ketua KPU Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

Abstract The purpose of this research is to : 1) maximizing the representation candidate with constituent at their constituency 2) test the basis of population to determine the electoral districts, with : a) literature and mass media, b) observing the composition of the election result, c) the effectiveness of the members of DPR/DPRD at their constituency, 3) Basis determination of effective constituency, 4) the privilege to determine the constituency to General Election Commission (KPU) Keywords : maximizing the representation, basis to determining the constituency, determining constituency, privilege to determine the constituency

I. Dapil: Esensi dan Keadaan Dalam sistem pemilihan umum ada empat unsur yang harus ada yaitu: pertama, besaran daerah pemilihan (district magnitude), kedua peserta pemilu, ketiga model penyuaraan dan keempat formula pemilihan dan penetapan calon terpilih. Keempat unsur tersebut saling terkait satu dengan yang lain Berdasarkan urutan bahwa peran daerah pemilihan merupakan unsur yang pertama dibutuhkan dalam sistem pemilu. Hal tersebut dikarenakan dapil tidak hanya menyangkut jumlah kursi yang diperebutkan namun terkait juga dengan lingkup suara pemilih yang akan menentukan partai politik atau calon yang akan mendapatkan kursi. Pembentukan sebuah daerah pemilihan harus didasarkan pada jumlah penduduk atau populasi di wilayah bersangkutan yang akan menjadi satu daerah pemilihan. Secara prinsip pembagian suatu daerah pemilihan harus mempertimbangkan kesetaraan nilai setiap kursi yang diperebutkan dengan perimbangan jumlah penduduk yang wajar. Selain unsur kesetaraan nilai suara yang harus menjadi pertimbangan utama, pembagian daerah pemilihan juga harus memerhatikan faktor

lain, seperti kondisi geografis, sejarah, budaya, bahkan kemudahan akses komunikasi-transportasi. 1 Untuk membentuk daerah pemilihan, pertama-tama harus ditetapkan berapa jumlah kursi perwakilan yang mengisi parlemen. Tidak ada metode pasti untuk menetapkan jumlah kursi parlemen ini. 2 Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa suatu daerah pemilihan adalah batas dari kesatuan wilayah yang ditetapkan dengan aturan tertentu sebagai tempat berlangsungnya suatu pemilihan untuk memilih lembaga perwakilan tertentu dengan jumlah wakil tertentu. Cara menentukan dapil adalah dapat mengikuti wilayah administrasi pemerintahan, dapat juga berdasarkan jumlah penduduk, atau berdasarkan campuran dari keduanya. Contoh dengan penetapan dapil dengan menggunakan wilayah adminstrasi pemerintahan tanpa melihat jumlah penduduknya adalah pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dimana setiap

1

Indra Pahlevi, Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian, Azza Grafika, 2015 2 Khoirunnisa Agustyati, Dkk, Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD, Yayasan Perludem, 2013

69


provinsi ditetapkan menjadi satu dapil dan ditetapkan 4 kursi. Contoh kedua, penerapan dapil dengan hanya menggunakan jumlah penduduk seperti menetapkan 1 Dapil DPR Pusat sebesar 450.000 penduduk. Dengan demikian setiap 450.000 penduduk ditetapkan menjadi 1 dapil untuk DPR Pusat. Dapil ditetapkan murni berdasarkan jumlah penduduk, tanpa memperhatikan batas wilayah administratif. Indonesia belum pernah menggunakan sistem dapil seperti ini. Contoh ketiga perpaduan antara batas wilayah administrasi pemerintahan dengan jumlah penduduk. Sistem pemilu Indonesia menganut sistem pendapilan campuran. Dalam UU No 8/ 2012; telah ditetapkan, Pertama, Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota (Pasal 22). Kedua, Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota (pasal 24). Ketiga, Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan, atau gabungan kecamatan (pasal 27). Jumlah kursi untuk DPR RI ditetapkan 560 Kursi (pasal 21), Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100 kursi berdasarkan jumlah penduduk (pasal 23), dan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50 kursi berdasarkan jumlah penduduk (pasal 26). Mengingat pentingnya peran dapil dalam sistem pemilu, maka pembentukan dan penyusunan dapil sering menjadi “pertanyaan”? Siapakah sesungguhnya yang berwenang menyusun dapil? Apakah KPU atau DPR? Ternyata dalam sistem pemilu di Indonesia penyusunan dapil dilakukan bersama-sama oleh KPU dan DPR. Pada pemilu tahun 2004, penyusunan dapil seluruhnya dilakukan oleh KPU, sedangkan pada pemilu 2009 dan 2014 kewenangan pembentukan dapil untuk pemilihan Anggota DPR diambilalih oleh DPR yang membuat di dalam lampiran UU pemilihan umum. Sedangkan untuk dapil pemilihan Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota diserahkan kepada KPU. Hal ini dirasakan

kurang etis sebab satu pekerjaan sama dilakukan oleh dua lembaga. Seiring dengan jumlah pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, maka pembenahan terhadap dapil harus senantiasa dilakukan. Dapil DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota selalu dilakukan pembenahan. Beberapa dinamika perubahan dapil dari pemilu 2009 ke pemilu 2014 lalu dijelaskan pada alinea berikutnya. Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2013 terdapat tujuh prinsip penataan dan penetapan dapil yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan. 3 KPU telah menetapkan dapil untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan jumlah dapil DPRD Provinsi sebanyak 259 dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2.102 dapil. Ini terjadi penambahan yang signifikan jika dibanding pada pemilu 2009, dengan jumlah dapil untuk DPRD Provinsi sebanyak 217 dapil dan DPRD Kabupaten/kota sebanyak 1.851 dapil. Perubahan ini terjadi seingin dengan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga jumlah kursi di satu dapil melebihi batas maksimal 12 kursi yaitu Tangerang selatan Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan dua provinsi dengan dapil DPRD Provinsi terbanyak di Indonesia yakni 12 dapil dengan jumlah kursi 100. Selain itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur mendapat alokasi kursi 100 dengan jumlah dapil masing-masing 10 dan 11 dapil. Sementara DPRD Provinsi dengan jumlah dapil yang paling sedikit yakni Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat, masing-masing lima dapil dengan 45 kursi. Dalam penetapan dapil baru ini beberapa daerh tampak berubah. Misalnya, Dapil di Provinsi DKI Jakarta, ada sejumlah kotamadya yang harus dibelah dapilnya karena mempertimbangkan populasi penduduk di wilayah tersebut. Daerah Kepulauan Seribu, untuk Pemilu 2014, tidak lagi memiliki dapil karena digabungkan dengan Jakarta Utara, yaitu Dapil DKI 3

70

Pasal 3 PKPU No. 5/2013


Jakarta 2. Selain itu, kotamadya yang harus dibelah ada Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, karena jika tidak dibelah alokasi kursi DPRD melampaui 12 kursi. Secara keseluruhan, total jatah kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 106 kursi, paling banyak dari seluruh propinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga memiliki kasus serupa dengan DKI Jakarta, khususnya di Kabupaten Bantul dan Sleman, dimana dapil di kedua wilayah terseut juga dibelah. Kabupaten Bantul terbagi atas dua dapil, yaitu Dapil DI Yogyakarta 2 (sembilan kecamatan) dan Dapil DI Yogyakarta 3 (delapan kecamatan), sedangkan Kabupaten Sleman terbagi atas Dapil DI Yogyakarta 5 (delapan kecamatan) dan Dapil DI Yogyakarta 6 (sembilan kecamatan). Sesuai Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 yang didasarkan pada DAK2 dari Kemendagri yang diterima KPU pada tanggal 6 Desember 2012 dan dilakukan sinkronisasi, dengan rincian Jumlah kursi untuk semua Dapil DPRD Provinsi sejumlah 2112 kursi (bertambah 129 kursi dibandingkan Pemilu 2009 dan Jumlah kursi untuk semua Dapil DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 16.895. 4 Khusus Dapil pemilihan DPR saat ini tidak banyak mengalamai perubahan, walaupun dari segi jumlah penduduk sudah banyak berubah. Teralokasi 560 kursi DPR kepada provinsi seluruh Indonesia yang dijadikan sebagai Lampiran UU Nomor 8 Tahun 2012. Alokasi kursi ini merupakan „alokasi kursi DPR kepada provinsi pada Pemilu 2004 yang disesuaikan baik karena penambahan 10 kursi DPR maupun karena pembentukan Daerah Otonom Baru. Kursi DPR ini dialokasikan kepada setiap provinsi tanpa kriteria yang jelas. Pada hal alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan antar warga negara (equal representation): satu orang, satu suara, dan nilai setara. Karena alokasi kursi tanpa parameter yang jelas, maka harga (jumlah penduduk) satu kursi DPR yang paling tinggi dan harga kursi paling rendah tidak

terletak di Jawa melainkan di Luar Pulau Jawa (Kep. Riau dan Papua Barat). Bahkan provinsi yang over representation (mendapat kursi terlalu banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya) dan under representation (menerima kursi terlalu sedikit bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya) keduanya terletak di Luar Pulau Jawa. 5 Permasalahan lebih lanjut, apabila dihitung berdasarkan DAK2 Nasional tahun 2012 yang berjumlah 251.857.940 jiwa, dengan alokasi kursi 560, maka didapat BPPd Nasional untuk satu kursi DPR RI adalah 449.746 jiwa. Terdapat beberapa daerah yang sistem perwakilannya tidak berimbang antara lain. a. Sumatera Utara; DAK2 nya adalah 15.227.719 jiwa, maka jika dibagi dengan BPPd Nasional menghasilkan 33,86 = 34 kursi. Jumlah kursi yang ditetapkan 30 kursi (kurang 4 kursi) Tabel Perhitungan dapil pada pemilu 2014 daerah Provinsi Sumatera Utara

5 4

KPU RI, Laporan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi , 2015

Ramlan Surbakti, dalam Kata Pengantar Sistem Pemilihan Indonesia: antara Proporsional dan Mayoritarian, Azza Grafika, 2015

71


b.

c.

72

Riau; DAK 2 nya adalah 6.456322 jiwa, maka jika dibagi dengan BPPd Nasional menghasilkan 14, 35 = 14 kursi. Jumlah kursi yang ditetapkan 11 kursi (kurang 3 kursi) Jawa Barat DAK2 nya 39.910274 jiwa maka jika dibagi dengan BPPd Nasional menghasilkan 88,73 = 89 kursi. Jumlah kursi yang ditetapkan 91 kursi (lebih 3 kursi).

d.

e.

Jawa Timur, DAK 2 nya 37269885 jiwa, maka jika dibagi dengan BPPd Nasional menghasilkan 82, 86 = 83 kursi. Jumlah kursi yang ditetapkan 87 kursi (lebih 4 kursi) Sulawesi Selatan, DAK 2 nya 9368107 jiwa maka jika dibagi dengan BPPd Nasional menghasilkan, 20,83 = 21 kursi. Jumlah kursi yang ditetapkan 24 kursi (lebih 3 kursi), dan masih banyak


lagi provinsi yang mengalami hal yang sama. II. Permasalahan Terdapat beberapa permasalahan dalam proses penyusunan dapil antara lain, pertama disebabkan oleh yakni perbedaan data penduduk yang digunakan oleh KPU dengan data penduduk dari Dinas Dukcapil di beberapa provinsi atau kabupaten/kota. Data yang diberikan ke Kemantrian Dalam negeri berbeda dengan data yang berada pada Dinas Dukcapil setempat. Salah satu contoh nyata dari permasalahan yang muncul akibat perbedaan data penduduk tersebut adalah adanya tuntutan perubahan daerah pemilihan di beberapa daerah seperti Kota Ambon, Kabupaten Nduga, dan lainlain. Kabupaten Nduga, permasalahan tersebut mengakibatkan tidak terlaksananya proses pendaftaram pencalonan pada waktu yang telah ditentukan, dan akhirnya harus mundur beberapa bulan dari jadwal semula 6. Kedua, perbedaan data wilayah khususnya terkait dengan perbatasan serta penetapan wilayah pemekaran. Perbedaan tersebut mengakibatkan terdapat komposisi daerah pemilihan yang telah disusun tidak sesuai dengan data wilayah yang sebenarnya. Ketiga, adanya tuntutan berupa judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait Lampiran UU No 8 Tahun 2012, yakni mengenai daerah pemilihan Anggota DPR. Tuntutan tersebut didasarkan kepada tidak adanya rujukan dan ketentuan yang jelas sebagai dasar penetapan daerah pemilihan Anggota DPR. Sebagaimana diketahui, mekanisme penyusunan daerah pemilihan Anggota DPR tidak diatur dalam Undang-Undang dan hanya ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut. Oleh karenanya, KPU tidak mengatur daerah pemilihan Anggota DPR dalam Peraturan KPU.

III.Solusi Terhadap permasalahan yang muncul di atas, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan, antara lain. 1. KPU kembali menegaskan kepada jajarannya agar menggunakan satu sumber data yaitu DAK 2 yang diterima KPU RI dari kemendagri agar tidak terjadi perbedaan data yang berakibat pada perubahan wilayah dapil dan jumlah kursi. 2. Selalu melakukan pembenahan dapil terhadap beberapa wilayah yang menjadi tanggung jawab KPU yaitu Dapil DPRD Provinsi/ Kabupaten Kota setelah melakukan perhitungan yang cermat dan merujuk pada peraturan perundangan serta prinsip-prinsip penyusunan dapil yang baik. 3. Melakukan terobosan hukum baik melalui revisi UU maupun judical reviuew agar wewenang penyusunan dapil DPR berada di tangan KPU agar lebih objektif. Dapil DPR RI yang selama ini lebih menguntungan anggota DPR yang berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

Daftar Pustaka Indra Pahlevi, Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian, Azza Grafika, 2015 Khoirunnisa Agustyati, Dkk, Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD, Yayasan Perludem, 2013 Pasal 3 PKPU No. 5/2013 KPU RI, Laporan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, 2015 Ramlan Surbakti, dalam Kata Pengantar Sistem Pemilihan Indonesia: antara Proporsional dan Mayoritarian, Azza Grafika, 2015

6

KPU RI, Laporan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi , 2015

73

Jurnal Saintech Vol No.02-Juni 2016 ISSN No

Recommend Documents