Jl. Kayoon No. 2Q J Surabaya P F

.Jl.Dorowati MAOE SUDARMA, THOMAS. REGIS

TE RE N

o.

D.PUBLIC AC

KE

P-tt

3

glX*,

C O

5/2

O0

" 6EwI

UNTAITI TS

No

Malang P 0341 326 g1 3

F 0341 321 929

.Jl.

Kayoon No. 2Q J Surabaya P 031 532 5753 F 031 547 4285

o

Rsko Goldcn Boulevard U/ilo.9 BSD, Serpong, Tangerang P 021 5316 0705 F 02'l 5316 0704

s

No.: AU-l 19/MTD/ML6N(Z}I4 TAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPA(ATI Ketua, KOMISI PEMILIHAII UMUM PUSAT Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari diterapkan atar Laporan Penerimaan dan- eengeGrin'b"n, Kampanye ini,.yang ("LPPDK") dari BURHAIUUDDIil, sH., Jt[H., termasuk buku pe-*bantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Prosedur-prosedur tersebut telah disdpakati olehkomisi pemilihan tlmum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam'memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oteh Calon engloii opD sehubungan

lfgll

dengan audit dana kampanye.seperti yang diryaratkan oleh perundanlrun6";gan, ketentf,an hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana yang menyajikan informasi mengenai saldo .k3mp_anye awal. penerlma.a.n, pengeluaran, dan saldo akhii dina-kampinye. l-ingkup perikatjn prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dantpengeluar6n fr"Ii U*p";y;t;g tercatat dalam LPPD( dan tidak mencakup saldo awal dan saldo a[rrir tppor.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang. -d.isepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. kecukupan Oari proiedriyrng Ois6piiaii tersebut merupakan. tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, t
Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan penOa{at atai kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal itas petaporan'LppDi oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya fami cjiminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hat-h"al lain yang iapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimakudkan untuk digunakan oleh KpU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

Adi Dqrmapan Ervanto, CpA

No6or.Registr-asi Akuntan publik

-

Ap.03gg

Nomor lzin Kantor AkuntanPublik - KEp-435/KM.5/2005 Nomor Rekomendasi - O876Rek-pilkada/tAptA/l/201 2

Malang,2l Mei2014

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Burhanuddin, SH., MH.

No 1 A. 1.

2.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN

2

5

UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Kami telah melakukan serah terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD, serta kami telah mendokumentasikannya dalam bentuk Surat Tanda Terima Laporan dan Dokumen tersebut.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara :

Berdasarkan Data yang kami terima, kami memperiksa aktivitas pengeluaran dana kampanye. Dimana Daftar yang kami terima ini berdasarkan pada DSPDK dan DAPDK, dikarenakan jumlah transaksi kurang dari 30 transaksi maka kami memperiksa seluruh transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

dan

1) memilih 25% dari jumlah item transaksi, minimum 30 (tigapuluh) transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi.

Tanggal

Keterangan

05/03/2014 Sumbangan

Pengeluaran Kartu Nama 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. - A4 - 1 -

Pengeluaran Banner Pengeluaran Baliho 2x2

Jumlah (Rp)

Penelusuran 1.400.000 Tercatat dalam LPPDK, tetapi tidak tercatat pada RKDK. 1.400.000 Tercatat dalam LPPDK, tetapi tidak tercatat pada RKDK. 1.215.000 Tercatat dalam LPPDK, tetapi tidak tercatat pada RKDK. 60.000 Tercatat dalam LPPDK, tetapi tidak tercatat pada RKDK.

apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tercantum dalam LADK & PROSEDUR YANGyang DISEPAKATI RKDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut 2 tersebut. dilakukan untuk seluruh transaksi

No 1

TEMUAN Pengeluaran Baliho 2x2 Pengeluaran Spanduk

b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.

Pengeluaran Baliho 4x6

c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

Pengeluaran Baliho 2,5x4m

5

Tercatat dalam LPPDK, tetapi tidak tercatat pada RKDK. 300.000 Tercatat dalam LPPDK, tetapi tidak tercatat pada RKDK. 720.000 Tercatat dalam LPPDK, tetapi tidak tercatat pada RKDK. 150.000 Tercatat dalam LPPDK, tetapi tidak tercatat pada RKDK.

Catatan: -

Untuk Calon Anggota DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.

B.

REKENING DANA KAMPANYE

3.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

Kami tidak menerima Fotocopy RKDK, akan tetapi berdasarkan informasi yang tersedia pada Laporan Model DK 8, dapat diketahui bahwa Calon DPD telah membuka RKDK pada Bank BRI pada tanggal 3 Maret 2014 atas nama calon anggota DPD.

4.

a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

Kami telah memperiksa kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama calon anggota DPD, dimana dalam RKDK tersebut terdapat nama pemilik RKDK yang bernama Burhanuddin, SH., MH, yang mana nama ini sesuai dengan nama calon anggota DPD.

- A4 - 2 -

No 1

Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat PROSEDUR pernyataan YANG yang menerangkan DISEPAKATI rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.2

C.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

5.

a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut :

TEMUAN 5

Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan Sumbangan Dana Kampanye calon anggota DPD, dimana terdpat sumbangan dari calon anggota DPD dan Sumbangan perseorang, kami juga telah memperiksa Surat pernyataan penyumbang perseorangan dana kampanye, dimana diketahui bahwa besar sumbangan dan nama penyumbang tersebut sesuai.

1) Calon Anggota DPD 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 3) Sumbangan Pihak Lain a) Perseorangan b) Kelompok c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk utang dan diskon)

- A4 - 3 -

No


TEMUAN

1

2 d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

5

6.

a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Kami telah melaksanakan perhitungan kembali berkaitan dengan keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP, dimana perhitungan matematis kami sesuai dengan jumlah yang telah dilaporakan didalam Laporan DSPDKP.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

7.

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Perbandingan Nilai yang ada pada DSPDKP dengan LPPDK adalah sebagai berikut: Keterangan Penyumbang Perorangan

b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. Penyumbang Kelompok

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Penyumbang Badan Usaha

Jumlah 1.400.000 (DSPDKP) 1.400.000 (LPPDK) NIHIL (DSPDKP) NIHIL (LPPDK) NIHIL (DSPDKP) NIHIL (LPPDK)

Hasil Cocok/Sesuai Cocok/Sesuai Cocok/Sesuai

d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut peserta pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

8.

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

Kami telah melakukan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif, dimana tidak terdapat perhitungan yang tidak akurat, atau perhitungan yang ada telah sesuai.

b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan. - A4 - 4 -

No 1

9.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 sumbangan kumulatif untuk tiap Jika terdapat perhitungan jumlah penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang a) Tentukan diperolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy identitas penyumbang.

Kami telah melakukan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif, TEMUAN dimana tidak terdapat perhitungan yang tidak akurat, atau perhitungan yang ada telah sesuai. 5

Kami tidak dapat menentukan ketepatan nama sumber penyumbang, dikarenakan didalam laporan, kami tidak menerima copy Identitas Penyumbang.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

10.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK).

2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

Kami memilih seluruh transaksi penerimaan yang ada pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: Keterangan

Sumbangan Calon Sumbangan Perorangan

Jumlah (Rp)

Jenis

2.445.000 Banner dan Baliho 1.400.000 Kartu Nama

Berkaitan dengan penyumbang perorangan kami telah memperiksa kesesuaian antara data yang ada pada DSPDK dengan Surat Pernyataan penyumbang, dimana diketahui bahwa hal ini telah sesuai, akan tetapi kami tidak dapat menelusuri lebih lanjut ke Fotocpoy Identitas penumbang dikarenakan kami tidak menerima Fotocopy Identitas penyumbang tersebut.

Kami tidak dapat menelusuri sumbangan tersebut kedalam RKDK dikarenakan didalam RKDK yang kami terima hanya berisi informasi berupa Saldo Awal Pembukaan rekening saja. - A4 - 5 -

No


1

2

TEMUAN Kami tidak dapat menelusuri sumbangan tersebut kedalam RKDK 5 terima hanya berisi informasi berupa dikarenakan didalam RKDK yang kami Saldo Awal Pembukaan rekening saja.

b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung berupa foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan foto copy NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy NPWP kekompok (apabila ada). c) identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan buktibukti pendukung foto copy akta pendirian dan foto copy NPWP. d) Jika terdapat perbedaan laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.

Kami telah mengirimkan konfirmasi berkaitan dengan para penyumbang, akan tetapi kami tidak mendapatkan jawaban dari konfirmasi penyumbang calon anggota DPD tersebut.

Calon anggota DPD menerima sumbangan berupa barang dan jasa yaitu berupa kartu nama dimana total sumbangan tersebut sebesar 1.440.000, Kami telah meminta representasi dari calon anggota DPD mengenai penggunaan harga wajar untuk menilai penggunaan non kas tersebut. Mengenai keterangan calon anggota DPD, nilai yang dicantumkan dalam LPPDK untuk penggunaan non tunai telah sesuai dengan harga wajar yang berlaku di wilayah tersebut.

c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi - A4 - 6 -

No 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 2) nilai transaksi 3) nama, alamat dan identitas (fotoccopy KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan. - A4 - 7 -

TEMUAN 5

No 1

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan PROSEDUR YANG DISEPAKATI kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar 2 wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan.

TEMUAN 5

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE

11.

a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lainlain) menurut ketentuan.

Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dana kampanye (DAPDK) Calon Anggota DPD, dimana Daftar tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pengklasifikasian pengeluaran dana Kampanye.

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD laporkan dalam temuan.

12.

a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (DAPDK), dimana hasilnya yaitu sesuai dengan perhitungan yang dilaporkan pada LPPDK.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

13.

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.

Jumlah pengeluaran yang ada pada LPPDK dan DAPDK tidak sama dimana didalam DAPDK menyebutkan bahwa pengeluaran dana kampanye dilaporkan Nihil, akan tetapi didalam LPPDK terdapat pengeluaran dana kampanye sebesar Rp3.845.000,-. Pengeluaran ini dikarenakan belum tercatat - A4 - 8didalam DAPDK akan tetapi setelah kami telusuri kepada Bukti pendukung, keseluruhan pengeluaran tersebut telah memiliki bukti pendukungnya masing-masing.

No


1

2 b) Laporkan pembandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

14.

Tentukan keberadaan dan keakurasaian pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara :

pencatatatn

transaksi

a) memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK.

b) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi

c) apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan.

Jumlah pengeluaran yang ada pada LPPDK dan DAPDK tidak sama dimana TEMUAN didalam DAPDK menyebutkan bahwa pengeluaran dana kampanye 5 LPPDK terdapat pengeluaran dana dilaporkan Nihil, akan tetapi didalam kampanye sebesar Rp3.845.000,-. Pengeluaran ini dikarenakan belum tercatat didalam DAPDK akan tetapi setelah kami telusuri kepada Bukti pendukung, keseluruhan pengeluaran tersebut telah memiliki bukti pendukungnya masing-masing.

Kami memilih seluruh transaksi Pengeluaran yang ada pada Laporan Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah pengeluaran tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: Tanggal

Keterangan

Jumlah (Rp)

05/03/2014 Pengeluaran Kartu Nama

Bukti 1.400.000 ADA dan sesuai dengan harga pasar

10/03/2014 Pengeluaran Banner

1.215.000 ADA dan sesuai dengan harga pasar

15/03/2014 Pengeluaran Baliho 2x2

60.000 ADA dan sesuai dengan harga pasar

15/03/2014 Pengeluaran Spanduk


15/03/2014 Pengeluaran Baliho 4x6


15/03/2014 Pengeluaran Baliho 2,5x4m


3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup - A4 - 9 pada:

No 1

E. 15.


TEMUAN

Berdasarkan bukti pendukung 2 yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: a) tanggal transaksi b) nilai transaksi c) pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta d) sifat dan deskripsi dari transaksi 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP Dapatkan surat representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.

5 Kami telah menjalankan prosedur tersebut dengan memeriksa daftar penggunaan dalam bentuk bukan kas. Dalam LPPDK tercantum penggunaan non kas sebanyak Rp.3.845.000,- berupa Banner dan baliho. Kami telah meminta representasi dari calon anggota DPD mengenai penggunaan harga wajar untuk menilai penggunaan non kas tersebut. Mengenai keterangan calon anggota DPD, nilai yang dicantumkan dalam LPPDK untuk penggunaan non tunai telah sesuai dengan harga wajar yang berlaku di wilayah tersebut. Berkaitan dengan kesesuaian penggolongan pengeluaran disini kami tidak dapat melakukannya, hal ini dikarenakan didalam laporan DAPDK pengeluaran tersebut tidak digolongkan kedalam salah satu jenis apakah operasi, modal, akan tetapi jika dilihat dari laporan LPPDK, pengeluaran tersebut seluruhnya masuk kedalam Pengeluaran Operasi.

Kami telah mengirim surat representasi kepada calon anggota DPD, akan tetapi sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 kami tidak mendapat balasan, selain itu sebatas pada data yang kami terima kami tidak mendapatkan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi guna menindaklanjuti surat representasi calon anggota DPD tersebut.

- A4 - 10 -

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Burhanuddin, SH., MH. NO.

HAL

1 A.

2

1.

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

3

4

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait .

1) Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1-DPD 2) Model DK-2-DPD 3) Model DK-3-DPD 4) Model DK-4-DPD 5) Model DK-5-DPD 6) Model DK-6-DPD 7) Model DK-7-DPD 8) Model DK-8-DPD 9) Model DK-9-DPD 10) Model DK-10-DPD 11) Model DK-11-DPD 12) Model DK-12-DPD 13) Copy bukti tagihan/utang 14) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 15) Pembukuan dana kampanye pihak lain

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

B.

3.

PATUH/ TIDAK PATUH 5

Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Peneriamaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP.

PENERIMAAN PENGELUARAN KAMPANYE PEMILU RKDKP

3) Model DK-10 DPD

PATUH, dimana Calon anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana laporan tersebut diserahkan kepada KPU Pusat pada pada tanggal 26 April 2014, dimana tanggal tersebut tidak melampaui batas akhir yag telah ditentukan oleh KPU berkaitan dengan pengumpulan Laporan Calon DPD. Walaupun begitu terdapat beberapa Model DK yang tidak dikumpulkan oleh Calon DPD, antara lain DK4, DK6, dan Copy bukti tagihan/utang.

1) Pasal 132 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (2), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

PATUH, dimana Calon DPD telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan.

a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana

DAN DANA

Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada - A2 - 1 Bank.

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Burhanuddin, SH., MH. NO.

HAL

1

2

4.

5.

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)

Calon Anggota DPD wajib melakukan UNSUR KEPATUHAN pencatatan Dana Kampanye berupa 3 uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.

Pasal 132 ayat (3) PERATURAN TERKAIT dan ayat (4) 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

PATUH/ TIDAK PATUH, dimana calon anggotaPATUH DPD telah melakukan5 pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.

Calon Anggota DPD wajib menaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 250.000.000 untuk penyumbang perorangan b. Rp 500.000.000 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non

1) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) undangundang nomor 8 tahun 2012.

PATUH, Calon anggota DPD dalam menerima sumbangan dari pihak perorangan maupun kelompok tidak melebihi dari jumlah maksimum yang telah ditentukan.

Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :

a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

a) b) c)

Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye

dilengkapi dengan : -

berkas tanda terima dari KPU daftar penerima sumbangan dana kampanye periode I dan periode II Model DK-8-DPD (lihat A-1) Model DK-9-DPD (lihat A-1)

- A2 - 2 -

2) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

c) Surat KPU No. 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013

PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU.

kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU. AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Burhanuddin, SH., MH. NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

1

2

3

6.

PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL

PATUH/ TIDAK PATUH 5

a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 13 ayat (2), a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut dan ayat (3) b) Menyetorkan sumbangan yang Peraturan KPU No. dilarang ke kas Negara *) dan 17 Tahun 2013 c) Melaporan sumbangan yang sebagaimana dilarang diubah dengan *) Dilengkapi bukti lapor kepada KPU Peraturan KPU No. dan surat setoran penentuan 1 Tahun 2014 penerimaan negara bukan pajak (SSPNBP) LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU

PATUH, dimana Calon Anggota DPD tidak menerima sumbangan yang dilarang oleh ketentuan.

a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (5), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

C.

7.

PERATURAN TERKAIT Surat KPU No. 4 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014

Calon Anggota DPD wajib lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu meliputi : a)

Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye.

b)

Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan paling - A2 - 3 lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk

c) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014

telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

NO.

HAL

1

2

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Burhanuddin, SH., MH. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran PATUH/ TIDAK Surat KPU No. laporan awalKEPATUHAN dana kampanye yang PERATURAN UNSUR TERKAIT PATUH 69/KPU/II/2014 dilaporkan terhitung dari sejak 3 5 tanggal4 7 Februari pembukaan rekening khusus dana 2014 kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.

8.

Calon Anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

a)

Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

NAMA BANK

b)

Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

NAMA PEMILIK RKDKP

c)

Atas nama Calon Anggota DPD.

a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6), dan pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

b) Pasal 14 ayat (1), dan ayat (3) dan pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

Jika berkaitan dengan waktu pembukaan rekening RKDKP maka dikatakan TIDAK PATUH, dimana tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu dibuka pada tanggal 3 Maret 2014, akan tetapi jika berkaitan dengan RKDKP dan atas nama calon anggota DPD maka dikatakan PATUH dimana RKDKP dibuka pada Bank Pemerintah yaitu Simpeda atas nama Calon Anggota DPD tersebut.

Catatan: 1) Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.

9.

CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:

a) b)

sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang - A2 - 4 diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye .

a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014

PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu dalam laporannya juga telah dilengkapi model DK 8 DPD yang telah diserahkan kepada KPU.

NO.

HAL

1

2

10. CAKUPAN LAPORAN AWAL

anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua AUDIT KEPATUHAN Pasal 16 ayat (1) persyaratan yang ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANAKPU KAMPANYE Peraturan No. telah ditetapkan, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 17 DAERAH Tahun 2013 selain itu dalam SELATAN - Burhanuddin, SH., MH. rincianSULAWESI perhitungan penerimaan sebagaimana laporannya juga telah dan pengeluaran yang sudah diubah dengan dilengkapi model DK PATUH/ TIDAK dilakukan sebelumnya apabila saldo Peraturan KPU No. 8 DPD yang telah UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH awal merupakan sisa dari 1 Tahun 2014 diserahkan kepada 3 dana 4 5 penerimaan dengan KPU. peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode c) Model DK-8- DPD pembukaan rekening khusus dana kampanye . Dilengkapi : 1) DK-8-DPD yang diserahkan kepada KPU. Calon Anggota DPD wajib membuat laporan awal dana kampanye yang dilaporkan mencakup :

a)

Informasi daftar penyumbang

b.

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

c)

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Dilengkapi : 1) DK-9-DPD yang diserahkan kepada KPU

- A2 - 5 -

a) Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 c) Model DK-9-DPD

PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, selain itu juga telah sesuai dengan DK 9 DPD.

ElALOtr ANGGOTA

I'PD

;sI'LIEEI SS.AXTII r"rRoRAIr PEI{rERItraAIr rran PEreE[,utRrr DAxa

raxpAslt

*ETr'?D*' sffi.,

tt

Jl. Kayoon No. 2Q J Surabaya P F

Recommend Documents