ADE SUDARMA R EG
-f)
r THOilA$.
rJl.Dorowati No.8
DEWI
TSTERED.PUBLTC ACCOU!$TANTS N
o.
t<E P -1
3s/Kt.
Malang P 8341 3?6 91 3 F 0341 321 S?S
5l2OA 5
oJl. Kayoon No. 20
J
rRuko Golden tsoulevard Uilrlo.g
$urabaya
BSD. Serpong, Tangerang
P 031 532 5?53 F 031 547 4285
P 021 53't6 0705 F 021 5316 0704
No.: AU{!}11I|TD/MLG //2014 LAPORAN AKUNTAN INDEPENDTN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANC DISEPAKATI Ketua, KOMISI PETILIHAT UilIUii PUSAT Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari yang diterapkan atai Laporan Penerima"n oa,i nenteruaran'b.n, Kampanye -tni,. ("LPPDK")
l.llgg
dari THAMRIil UARDJUJ{, termasuk buku pembantu peierimain d.n p"ng"luaran Prosedur-prosedur tersebut telah disepikati oleh Komisi pemilihan f.il1 -[.*panye, ("KPu"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau umum ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Calon Anggota DpD sehubungan ;*g-;; audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundan!1uld.ngin,-i"t"ntuan hukum, dan peraturan yang berlaku. LPPDK merupakan suatu laporan dana .$mp.1nye.yang menyajikan informasi mengenai satdo awal, penerimaan, pengeluaran, dan salOo imii dina-kampanye. Lingkup perikata-n proi"Ori yang disepakati hanya.mencakup transaksi penerimaan dan-pengeluarin iiaii t.rnp"ny;r;rg tercatat dalam LppDK dan tidak mencakup saldo awal dan saldo a[ni, r-ppor. -
Kami melaksanakan perikatan prosedur yang. f.isepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntari.yrigti5. kecr[upan dari prosedriy"ng disepakati tersebut merupakan. tanggung jpwab KPU. Sebagai konsekuensinfi,--[rri tidak membuat representasi tentang kecukupan piosedur yang diseplkati seperti yang'diuraikan dalam rampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya." Hasil penerapa.n prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.
E tar tq ti.t I
l>-.
I,,1
Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan. putirtit dengan tujuan untuk *eny"t"iin pendapat atas penyajian LPPDK rnaupun efektivitas pingendatian internai it", p"lrporan'r-Fpor. !-eryajaran *atasnya. oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hahlal rain yang iipii'[i*i ketahui dan kami laporkan kepada KpU.
Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oteh Kpu dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak- menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tu;uan mereka. Kamitidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.
l-I lrt)
!a
Adi Darmauuan Ervanto, CpA
Nomor Registrasi Akuntan publik - Ap.03gg Nomor lzin Kantor Akuntan publik - KEP-435/KM.5/2005 Nomor Rekomendasi - 0876Rek-pilkadaflAptA/tp01 2
l-rlt
i-r-
b I
Malang,2l Mei 2014
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Thamrin Mardjun No 1 A. 1.
2.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
5
UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit terhadap laporan dan dokumen penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon DPD, kami menemukan ketidaklengkapan cakupan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon DPD yaitu tidak tedapat copy tagihan utang dan pembukuan dari pihak lain.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara :
Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati terhadap pencatatan transaksi dan pengeluaran dana kampanye calon DPD. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan tidak terdapatnya fotocopy rekening koran RKDK sehingga kami tidak dapat melakukan pemilihan terhadap item transaksi dalam rekening koran RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam LPPDK. Dalam laporan pembukaan rekening khusus menunjukkan pembukaan rekening tanggal 23 Desember 2013.
dan
1) memilih 25% dari jumlah item transaksi, minimum 30 (tigapuluh) transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi.
Transaksi - transaksi penerimaan dana kampanye yang tercatat di LPPDK tetapi tidak dapat ditelusuri ke rekening koran RKDK, yakni: Keterangan Sumbangan calon
Penelusuran Jumlah 71.000.000 tercatat di LPPDK
keseluruhan transaksi penerimaan dan 3) apabila jumlah pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK Transaksi - transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercatat di LPPDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan tetapi tidak dapat ditelusuri ke rekening koran RKDK, yakni: untuk seluruh transaksi tersebut. - A4 - 1
apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.
Transaksi - transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercatat di LPPDK tetapi tidak dapat ditelusuri ke rekening koran RKDK, yakni: Keterangan Pengeluaran Pengeluaran
Jumlah 34.000.000 380.000.000
Penelusuran ada bukti tidak ada bukti
c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Calon Anggota DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi. B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan kesesuaian status bank. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami tidak memperoleh fotocopy rekening koran RKDK, tetapi dalam laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye (model DK 8) dinyatakan bahwa pembukaan RKDK oleh calon anggota DPD pada bank umum yakni pada PT. Bank Mandiri Cabang Ampenan
4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati terhadap kesesuaian nama pemilik RKDK. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami tidak dapat menentukan kesesuaian nama pemilik RKDP dengan nama calon anggota DPD atas nama Thamrin Mardjun dikarenakan tidak adanya fotocopy rekening koran RKDK (buku tabungan) sebagai dasar pelaksanaan prosedur audit.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk kesesuaian penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana klasifikasi sumber penerimaan dana kampanye, dan keberadaan surat Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon - A4 - 2pernyataan pemberi sumbangan. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan tersebut, klasifikasi sumber penerimaan dana kampanye calon anggota klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup DPD sudah sesuai dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan baik penerimaan dari pihak-pihak berikut : di DSPDK maupun LPPDK. Sumber penerimaan dana kampanye berasal dari calon anggota DPD sehingga prosedur audit atas keberadaan surat
Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut : 1) Calon Anggota DPD 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 3) Sumbangan Pihak Lain a) Perseorangan b) Kelompok c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dana kampanye, dan keberadaan surat pernyataan pemberi sumbangan. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, klasifikasi sumber penerimaan dana kampanye calon anggota DPD sudah sesuai dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan baik di DSPDK maupun LPPDK. Sumber penerimaan dana kampanye berasal dari calon anggota DPD sehingga prosedur audit atas keberadaan surat pernyataan pemberi sumbangan tidak dapat kami lakukan. Keterangan Calon DPD Sumbangan: Perseorangan Kelompok Badan Usaha
Jumlah 71.000.000 -
Penelusuran
-
b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk utang dan diskon) d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
6.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati atas keakurasian sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar matematis DSPDK calon anggota DPD. Sehubungan pelaksanaan prosedur Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan audit tersebut, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya untuk seluruh cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis - A4 - 3transaksi yang tercantum dalam DSPDKP secara matematis sudah benar tersebut. keakurasiannya.
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati atas keakurasian matematis DSPDK calon anggota DPD. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya untuk seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP secara matematis sudah benar keakurasiannya.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
7.
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati atas pembandingan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan sumber penerimaan hanya berasal dari calon anggota DPD dan tidak terdapat sumber penerimaan yang berasal dari perseorangan, kelompok, dan badan usaha. Jumlah penerimaan dana kampanye dari anggota calon DPD yang tercantum dalam DSPDKP dan LPPDK sebesar Rp 71.000.000 Keterangan Calon DPD
Jumlah 71.000.000 (DSPDK) 71.000.000 (LPPDK)
Hasil Sesuai
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut peserta pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan sumber penerimaan dana hanya berasal dari calon anggota,dimana perhitungan secara matematis sudah akurat.
- A4 - 4
9.
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy identitas penyumbang.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan kepatuhan sumber sumbangan. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan sumber penerimaan dana hanya berasal dari calon anggota,sehingga kami tidak dapat melaksanakan prosedur audit untuk menelusuri seluruh transaksi penerimaan dalam DSPDK ke fotocopy identitas penyumbang.
b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDK. Sehubungan pelaksanaan prosedur tersebut, kami menemukan sumber penerimaan dana kampanye hanya berasal dari calon anggota DPD.
Keterangan Calon DPD Perseorangan Kelompok Badan Usaha
Jumlah 71.000.000 -
Kami tidak dapat menelusuri ke identitas penyumbang dan tidak melakukan konfirmasi positif dikarenakan sumber penerimaan dana kampanya hanya berasal dari calon anggota DPD
b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. - A4 - 5
Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung berupa foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan foto copy NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy NPWP kekompok (apabila ada). c) identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung foto copy akta pendirian dan foto copy NPWP. d) Jika terdapat perbedaan laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) nama, alamat dan identitas (fotoccopy KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan - A4 - 6 bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP.
Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk memeriksa Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam DAPDK calon Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk anggota DPD. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, DAPDK pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD dan LPPDK memperlihatkan klasifikasi pengeluaran sesuai dengan memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan ketentuan. klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) - A4 - 7 menurut ketentuan.
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) menurut ketentuan.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk memeriksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam DAPDK calon anggota DPD. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, DAPDK dan LPPDK memperlihatkan klasifikasi pengeluaran sesuai dengan ketentuan.
b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD laporkan dalam temuan.
12.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami telah melakukan perhitungan kembali terhadap seluruh transaksi dalam DAPDK yang menunjukkan bahwa perhitungan matematis telah dilakukan secara benar dan akurat.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
13.
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. b) Laporkan pembandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk membandingkan klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dan LPPDKP. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, total pengeluaran yang dilaporkan dalam DAPDK Rp 72.000.000, sedangkan total pengeluaran dalam LPPDK Rp 76.670.150. Pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai pengeluaran operasi dalam DAPDK dan LPPDK. Terdapat pengeluaran untuk kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan Rp 4.670.150 yang tidak tercatat dalam DAPDK tetapi dilaporkan dalam LPPDK. Keterangan Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
- A4 - 8
Jumlah 34.000.000 38.000.000 4.670.150
Penelusuran tercatat di DAPDK & LPPDK tercatat di DAPDK & LPPDK tercatat di LPPDK
14.
Tentukan keberadaan dan keakurasian pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara :
pencatatatn
transaksi
a) memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK.
b) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati atas keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan terdapat transaksi pengeluaran dalam DAPDK yang tidak didukung oleh bukti transaksi. Keterangan Pengeluaran Pengeluaran
Jumlah 34.000.000 38.000.000
Bukti Transaksi ada tidak ada
Transaksi pengeluaran tersebut di atas tidak dapat ditelusuri rekening koran RKDP karena kami tidak menerima fotocopy rekening koran RKDP
c) apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: a) tanggal transaksi b) nilai transaksi c) pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta d) sifat dan deskripsi dari transaksi 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. - A4 - 9
E. 15.
Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP Dapatkan surat representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.
Kami telah mengirimkan surat permintaan untuk surat representasi calon anggota DPD, dan kami belum menerima surat representasi tersebut.
- A4 - 10
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Thamrin Mardjun NO. 1 A. 1.
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3
4
UMUM CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait . Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1-DPD 2) Model DK-2-DPD 3) Model DK-3-DPD 4) Model DK-4-DPD 5) Model DK-5-DPD 6) Model DK-6-DPD 7) Model DK-7-DPD 8) Model DK-8-DPD 9) Model DK-9-DPD 10) Model DK-10-DPD 11) Model DK-11-DPD 12) Model DK-12-DPD
1) Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 3) Model DK-10 DPD
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana laporan tersebut diserahkan kepada KPU Pusat pada pada tanggal 27 April 2014, dimana tanggal tersebut tidak melampaui batas akhir yag telah ditentukan oleh KPU berkaitan dengan pengumpulan Laporan Calon DPD. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak dilengkapi dengan copy tagihan dan pembukuan dari pihak lain
1) Pasal 132 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (2), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon DPD telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan.
13) Copy bukti tagihan/utang 14) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 15) Pembukuan dana kampanye pihak lain
2.
B.
PATUH/ TIDAK PATUH 5
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Peneriamaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP.
PENERIMAAN PENGELUARAN KAMPANYE PEMILU
DAN DANA - A2 - 1 -
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Thamrin Mardjun NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
1
2
3
4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
3.
RKDKP
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
4.
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Calon Anggota DPD wajib menaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 250.000.000 untuk penyumbang perorangan b. Rp 500.000.000 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non
1) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) undangundang nomor 8 tahun 2012.
PATUH, Calon anggota DPD dalam menerima sumbangan dari pihak perorangan maupun kelompok tidak melebihi dari jumlah maksimum yang telah ditentukan.
Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
5.
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)
a) b) c)
Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye
dilengkapi dengan : - A2 - 2 -
2) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
NO.
HAL
1
2
PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa AUDIT KEPATUHAN Pasal 15 ayat (2), Penerimaan ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAMPANYE PasalDANA 20 ayat (5) sumbangan Periode I CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSAdan TENGGARA BARATdan II, Pembukaan Pasal 22 ayat Thamrin Mardjun (4) Peraturan rekening khusus KPU No. 17 dana kampanye, PATUH/ TIDAK Tahun 2013 serta laporan awal UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH sebagaimana dana kampanye 3 5 diubah 4 dengan kepada KPU sesuai Peraturan KPU dengan waktu yang berkas tanda terima dari KPU No. 1 Tahun 2014 telah ditetapkan. daftar penerima sumbangan dana c) Surat KPU No. kampanye periode I dan periode II 658/KPU/IX/2013 Model DK-8-DPD (lihat A-1) tanggal 27 Model DK-9-DPD (lihat A-1) September 2013 d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
6.
a) b) c) *)
C.
7.
a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 13 ayat (2), Dilarang menggunakan sumbangan tersebut dan ayat (3) Menyetorkan sumbangan yang Peraturan KPU dilarang ke kas Negara *) dan No. 17 Tahun Melaporan sumbangan yang 2013 dilarang sebagaimana Dilengkapi bukti lapor kepada diubah dengan KPU dan surat setoran penentuan Peraturan KPU penerimaan negara bukan pajak No. 1 Tahun 2014 (SSPNBP)
Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
PATUH, dimana Calon Anggota DPD tidak menerima sumbangan yang dilarang oleh ketentuan.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu meliputi : a)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota - A2 - 3 DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye.
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (5), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
NO.
HAL
1
2
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan AUDIT KEPATUHAN penerimaan dan ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE pengeluaran laporan CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSAPasal TENGGARA 17 ayatBARAT (5), awal dana kampanye Mardjun Lingkup waktuThamrin pencatatan Peraturan KPU dan rekening khusus penerimaan dan pengeluaran No. 17 Tahun telah sesuai dengan PATUH/ TIDAK Laporan rekening khusus dana 2013 yang UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT waktu PATUH kampanye yang dilaporkan sebagaimana ditetapkan. 3 5 terhitung sejak 3 (tiga) hari diubah 4 dengan ditetapkan sebagai Calon Anggota Peraturan KPU DPD sampai dengan pembukaan No. 1 Tahun 2014 rekening khusus dana kampanye. b)
8.
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.
Calon Anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
a)
Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
NAMA BANK
b)
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
NAMA PEMILIK RKDKP
c)
Atas nama Calon Anggota DPD.
c) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6), dan pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
b) Pasal 14 ayat (1), dan ayat (3) dan pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, dimana RKDKP dibuka pada tanggal 23 Desember 2013, selain itu RKDKP dibuka pada Bank Mandiri atas nama Calon Anggota DPD tersebut.
Catatan: 1) Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.
9.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
a)
sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan. - A2 - 4 -
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu dalam laporannya juga telah dilengkapi
NO.
HAL
1
2
10.
CAKUPAN LAPORAN AWAL
AUDIT KEPATUHAN PATUH, dimana ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Calon anggota DPD CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARATtelah membuat Thamrin Mardjun Laporan Rekening Khusus Dana PATUH/ TIDAK Kampanye, UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH semua Pasal 16 ayat (1) mencakup 3 4 5 sumber perolehan saldo awal atau Peraturan KPU persyaratan yang saldo pembukaan. No. 17 Tahun telah ditetapkan, b) rincian perhitungan penerimaan 2013 selain itu dalam dan pengeluaran yang sudah sebagaimana laporannya juga dilakukan sebelumnya apabila diubah dengan telah dilengkapi saldo awal merupakan sisa dari Peraturan KPU model DK 8 DPD penerimaan dana dengan No. 1 Tahun 2014 yang telah peruntukan kampanye yang diserahkan kepada diperoleh sebelum periode c) Model DK-8- DPD KPU. pembukaan rekening khusus dana kampanye . Dilengkapi : 1) DK-8-DPD yang diserahkan kepada KPU. Calon Anggota DPD wajib membuat laporan awal dana kampanye yang dilaporkan mencakup :
a)
Informasi daftar penyumbang
b.
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
c)
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Dilengkapi : 1) DK-9-DPD yang diserahkan kepada KPU
- A2 - 5 -
a) Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 c) Model DK-9-DPD
PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, selain itu juga telah sesuai dengan DK 9 DPD.
L F!'
r tF!' t-
MODEE'DKIO.DPD
l--)
L: Ft) t--
THAIfrRTN MARDJUN PROVTilSI NUSA TE]IIGGARA BARAT
t-,
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUAMN DANA KAMPANYE
I
l'-. L-l
L: tat Li.!P
I{o. A.
t-.. F2
t-^
14,
L !!l) tL-) t: !a)
tp
t-.. frDl
t-. !-t L-..
B.
1. 3.
rJ
tr!, t: !{tl
I-^
2
t-.. 2
4. 5. 6
L tr2) t-" 2
trt) !-. r2
t-^ r!)
t.-. ra, t-r!)
t4)
t-. Et I
SALDO PER (tanggal saat Dana Kampanye dilaoorkan) Kas di Rekening Khusus No.1610O01547848 an PAN NTB Kas di masing - inasing Caleq Barang (per saat Dana Kampanye dilaoorkan) Tagihan kepada pihak lain
(piutanq) Utang (per saat Dana Kampanye dilaporkan)
L!!,
I!{r)
Uraiao
c. 1.
Penerimaan (per tanggal Rekening Khusus dibuka s.d 17 April 2AL4) Nama calon DPD Sumbangan PerseorangaR (termasuk yang dilaksanakan oleh perseorangan) Sumbangan Kelompok (non pemerintah) Sumbangan Badan Usaha (non oemerintah) Lain-lain komitmen a. Pencairan Utang b. Penerimaan Piutano Pengeluaran (per tanggal Rekening Khusus dibuka s.d 17 ADril2014) Pengeluaran Operasi a. Peftemuan Terbatas b. Pertemuan Tatap Muka c. Media massa cetak dan media massa elektronik
(Rp)
Unit
71,OOO.O{rO
60,054,79 0 0 0 0
0
71.000.000 0
0
o o
69.OOO.OOO
34.000.000
(--
Keterangan
