M T.D
MADE SUDARMA RE
.
r..ll.Dorowati No.8
THOMAS'. DEVIfl
GISTER,ED.PUBLIC I.CCOUNTANTS No.
KEP-13i/Kn-S/2005
o
Malang
Jl. Kayoon No.20 Surabaya P 031 532 5753 F 031 547 42E5
P 0341 326 91 3
F 0341 321 925
J
oRuko Golden Boulevard U/No.9 BSD, Serpong, Tangerang P 021 5315 0705 F 021 5316 0704
No.: AU-I 2ZtiIrTDtMLGNtZOt4 LAPORAN AKUNTAN INDEPTNDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANC DISEPAKATI Ketua, I(OIIIISI PEMILIHAIT UMUITI PusAT Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan datam Lampiran laporan ini, yang diterapkan aiaJiaporan penerimaan dari dal ifiJr;; Dana Kampanye ("LPPDK") dari Drc' H' Muhammad Aimin,llll.Pd., teimiryl buku pembantu penerimaan pengeluaran dana kampanye, Prosedur-prosedu, dan t*rl-uui Ll"r, uir"pakati oleh Komisi pemilihan umum ("KPU"), yang bertujuan untuk .n"*ni"l, -rpu '*"rnir,i*i o.r.* orn memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan petaporan ippor-or"t c"r., e"idiJ DpD sehubungan dengan audit dana rampilye tqi".ti yang'disyaratkan-oreh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang 6erta[u. LPPDK merupakan suatu
laporan dana .$*p.lnv*.yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan satoo i*rii d;;;"k;panye._Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaki penerimaii oin. g"iig"lua6n i"ii t"*panye yang tercatat dalam LppDrq dan tidak mencakup sardo awar dan sardo akhir LppDKKami melaksanakan perikatan prosedu.r yang. -disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asoiiasi Profe$ nfuntari priutit. keir[rpan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan. tanggung jawab KPU. sebagai-konrelruensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan piosedur yang disepiiati ieperti yang diuriitin datam Lampiran dari laporan ini, baif untuk t'ujuai-p"i"porrn maupun tujuan rainnya. Hasil penerapan proseduf yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam
Lampiran dari laporan ini.
Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik oengan iujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penvajian maupun i;;=il;il;iian internar atas peraporan LppDK. oleh karena itu, kamifPt?[ "t"Ltirit tidak menyatakan pendapat -atasnya. seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, *ungtiii"*JJriirJiiiir rain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KpU.
Laporan ini hanya dimaksudkan untuk.digunakan oleh Kpu dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak-ilil;p;k ti'irosedur t"o"ufi-oin yang tidak berta nggung jawa b atas kecuku'pan"prosedrr
rnt,lI irj
r"n,I"r"tr.
Kamitidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.
.. Adi
Malang,2l Mei20t4
Parmarrar En anto, Cp/t
Nomor Registrasi Akuntan pubtiklepO:aa Nomor lzin Kantor Akuntan publik _ KEP_4351KM.5/2005 Nomor Rekomendasi - 0g76Rek_pilkadaflAplit/lf01 2
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Drs. H. Muhammad Asmin, M.Pd.
No 1 A. 1.
2.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
5
UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Kami telah melakukan serah terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD, serta kami telah mendokumentasikannya dalam bentuk Surat Tanda Terima Laporan dan Dokumen tersebut.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara :
Berdasarkan Data yang kami terima, kami memperiksa aktivitas pengeluaran dana kampanye. Dimana Daftar yang kami terima ini berdasarkan pada LADK dan RkDK, dikarenakan jumlah transaksi kurang dari 30 transaksi maka kami memperiksa seluruh transaksi tersebut adalah sebagai berikut:
dan
1) memilih 25% dari jumlah item transaksi, minimum 30 (tigapuluh) transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.
- A4 - 1 -
Keterangan
Penerimaan Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
Jumlah (Rp)
15.500.000 1.100.000 32.500.000 6.275.000 45.000 1.200.000 120.000 400.000 800.000
Penelusuran Tercatat dalam LPPDK Tercatat dalam LPPDK Tercatat dalam LPPDK Tercatat dalam LPPDK Tercatat dalam LPPDK Tercatat dalam LPPDK Tercatat dalam LPPDK Tercatat dalam LPPDK Tercatat dalam LPPDK
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2
5 Sebatas pada data yang kami terima transaksi tersebut diatas tidak tercatat didalam RKDK akan tetapi tercatat didala LADK dan LPPDK calon anggota DPD.
c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: -
Untuk Calon Anggota DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Kami menerima RKDK calon anggota DPD dimana berdasarkan data yang kami terima RKDK tersebut telah mencantumkan status bank yaitu Bank Mandiri.
4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
Kami telah memperiksa kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama calon anggota DPD, dimana dalam Laporan Pembukaan Rekening Khusus tersebut terdapat nama pemilik RKDK yang bernama Drs. H. Muhammad Asmin, M.Pd., yang mana nama ini sesuai dengan nama calon anggota DPD.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk Dalam laporan LPPDK pada bagian penerimaan hanya terdapat informasi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana mengenai besaran uang yang terdapat pada RKDK dan uang yang berasal Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon dari Calon Anggota DPD itu sendiri, dimana dalam laporan LPPDK bagian Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan penerimaan ini Calon DPD tidak menerima penerimaan berupa sumbangan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup baik dari perorangan, badan usaha maupun kelompok. Sehingga kami tidak penerimaan dari pihak-pihak berikut : melakukan prosedur penelusuran sumbangan yang berasal dari perorangan, - A4 - 2kelompok maupun badan usaha.
No 1
Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon PROSEDUR Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon YANG DISEPAKATI Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan 2 klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut :
Dalam laporan LPPDK pada bagian penerimaan hanya terdapat informasi mengenai besaran uang yang terdapat pada RKDK dan uang yang berasal dari Calon Anggota DPD itu sendiri, dimana dalam laporan LPPDK bagian TEMUAN penerimaan ini Calon DPD tidak menerima penerimaan berupa sumbangan 5 baik dari perorangan, badan usaha maupun kelompok. Sehingga kami tidak melakukan prosedur penelusuran sumbangan yang berasal dari perorangan, kelompok maupun badan usaha.
1) Calon Anggota DPD 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 3) Sumbangan Pihak Lain a) Perseorangan b) Kelompok c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk utang dan diskon) d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
6.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan Sebatas pada data yang kami terima, kami tidak menerima copy Laporan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar DSPDKP calon anggota DPD sehingga kami tidak dapat menentukan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan keakurasian secara matematis atas penerimaan dana kampanye, akan tetapi cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis berdasarkan LADK dan LPPDk calon anggota DPD tidak menerima tersebut. sumbangan baik dari perorangan, kelompok maupun badan usaha. - A4 - 3 -
No 1
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari PROSEDUR seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar YANG DISEPAKATI Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan 2 cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Sebatas pada data yang kami terima, kami tidak menerima copy Laporan DSPDKP calon anggota DPD sehingga TEMUAN kami tidak dapat menentukan keakurasian secara matematis atas penerimaan dana kampanye, akan tetapi 5 berdasarkan LADK dan LPPDk calon anggota DPD tidak menerima sumbangan baik dari perorangan, kelompok maupun badan usaha.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
7.
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
Sebatas pada data yang kami terima, kami tidak menerima copy Laporan DSPDKP calon anggota DPD sehingga kami tidak dapat menentukan keakurasian secara matematis atas penerimaan dana kampanye, akan tetapi berdasarkan LADK dan LPPDk calon anggota DPD tidak menerima sumbangan baik dari perorangan, kelompok maupun badan usaha.
b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut peserta pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
9.
kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang a) Tentukan diperolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy identitas penyumbang.
Kami telah melakukan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif, dimana tidak terdapat perhitungan yang tidak akurat, atau perhitungan yang ada telah sesuai. Calon anggota DPD tidak menerima sumbangan apapun sehingga nilai dari penjumlahan tersebut adalah nihil.
Kami tidak melakukan penelusuran terhadap sumber sumbangan, hal ini dikarenakan dalam laporan LPPDK dan Daftar Penerimaan sumbangan tidak terdapat transaksi penerimaan berupa sumbangan yang berasal dari perorangan, kelompok maupun badan usaha.
- A4 - 4 -
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2
5
b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK).
Kami memilih seluruh transaksi penerimaan yang ada pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain:
Keterangan
Sumbangan Calon 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
Jumlah (Rp)
15.500.000
Sebatas pada data yang kami terima, Penerimaan yang ada pada LPPDK hanya berisi sumbangan yang berasal dari Calon anggota DPD saja, sedangkan calon anggota DPD tidak menerima sumbangan baik dari perorangan, kelompok maupun badan usaha, dengan kata lain sumbangan yang tidak berasal dari calon anggota adalah Nihil.
b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. - A4 - 5 -
No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung berupa foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan foto copy NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy NPWP kekompok (apabila ada). c) identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan buktibukti pendukung foto copy akta pendirian dan foto copy NPWP. d) Jika terdapat perbedaan laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) nama, alamat dan identitas (fotoccopy KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan - A4 - 6 -
5
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2
5
f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE - A4 - 7 -
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2
5
11.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lainlain) menurut ketentuan.
Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dana kampanye (DAPDK) Calon Anggota DPD, dimana dalam daftar tersebut calon anggota tidak mengklasifikasikan bentuk pengeluarannya tergolong kedalam pengeluaran apa, akan tetapi jika dilihat berkaitan dengan jumlah pengeluaran yang ada pada DAPDK dengan LPPDK telah sesuai.
b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD laporkan dalam temuan.
12.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (DAPDK), dimana hasilnya yaitu sesuai dengan perhitungan yang dilaporkan pada LPPDK.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
13.
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.
Keterangan
Pengeluaran Pengeluaran
Jumlah (Rp)
Penelusuran
42.440.000 DAPDKP 42.440.000 LPPDKP
b) Laporkan pembandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan Tidak terdapat selisih pengeluaran diantara DAPDK dengan LPPDK. melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon - A4 - 8 Anggota DPD.
No 1
14.
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan PROSEDUR YANG DISEPAKATI melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota 2DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Tentukan keberadaan dan keakurasaian pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara :
pencatatatn
transaksi
a) memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK.
b) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi
c) apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan.
TEMUAN 5
Kami memilih seluruh transaksi Pengeluaran yang ada pada Laporan Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah pengeluaran tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut antara lain: Tanggal
08/03/2014 12/03/2014 25/03/2014 01/04/2014 01/04/2014 03/04/2014 04/04/2014 04/04/2014
Keterangan
Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas) Uang Tunai (Kas)
Jumlah (Rp)
1.100.000 32.500.000 6.275.000 45.000 1.200.000 120.000 400.000 800.000
Bukti Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai Ada dan sesuai
Sebatas pada data yang kami terima tidak terdapat pengeluaran yang digolongkan kedalam pengeluaran Non Kas pada laporan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPD ini.
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: a) tanggal transaksi b) nilai transaksi c) pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta d) sifat dan deskripsi dari transaksi - A4 - 9 -
No 1
E. 15.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP
5
Dapatkan surat representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.
Kami telah mengirim surat representasi kepada calon anggota DPD, akan tetapi sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 kami tidak mendapatkan balasan dari calon anggota DPD, selain itu sebatas pada data yang kami terima, kami tidak mendapat informasi mengenai Nomor telepon aktif guna menindaklanjuti surat representasi calon anggota DPD tersebut.
- A4 - 10 -
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Drs. H. Muhammad Asmin, M.Pd. NO. 1 A. 1.
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3
4
UMUM CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait . Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1-DPD 2) Model DK-2-DPD 3) Model DK-3-DPD 4) Model DK-4-DPD 5) Model DK-5-DPD 6) Model DK-6-DPD 7) Model DK-7-DPD 8) Model DK-8-DPD 9) Model DK-9-DPD 10) Model DK-10-DPD 11) Model DK-11-DPD 12) Model DK-12-DPD 13) Copy bukti tagihan/utang 14) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 15) Pembukuan dana kampanye pihak lain
2.
B.
PATUH/ TIDAK PATUH 5
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Peneriamaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP.
PENERIMAAN PENGELUARAN KAMPANYE PEMILU
DAN DANA - A2 - 1 -
1) Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 3) Model DK-10 DPD
1) Pasal 132 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (2), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana laporan tersebut diserahkan kepada KPU Pusat pada pada tanggal 26 April 2014, dimana tanggal tersebut tidak melampaui batas akhir yag telah ditentukan oleh KPU berkaitan dengan pengumpulan Laporan Calon DPD. Walaupun begitu terdapat beberapa Model DK yang tidak dikumpulkan oleh Calon DPD, antara lain DK2, DK4, DK6, pembukuan dana kampanye pihak lain dan Copy bukti tagihan/utang.
PATUH, dimana Calon DPD telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Drs. H. Muhammad Asmin, M.Pd. NO. 1 3.
4.
5.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
2
3 Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
4 a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
Calon Anggota DPD wajib menaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 250.000.000 untuk penyumbang perorangan b. Rp 500.000.000 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non
1) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) undangundang nomor 8 tahun 2012.
Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
RKDKP
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)
a) b) c)
Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye
dilengkapi dengan : -
berkas tanda terima dari KPU daftar penerima sumbangan dana kampanye periode I dan periode II - A2 - 2 -
PERATURAN TERKAIT
2) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
c) Surat KPU No. 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013
PATUH/ TIDAK PATUH 5 PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
PATUH, Calon anggota DPD dalam menerima sumbangan dari pihak perorangan maupun kelompok tidak melebihi dari jumlah maksimum yang telah ditentukan. Selain itu jika dilihat dari laporan model DK1 diketahui bahwa calon anggota DPD tidak menerima sumbangan baik dari perorangan maupun dari kolompok dan badan usaha. PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU.
laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus AUDIT KEPATUHAN dana kampanye, ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE serta laporan awal CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH dana kampanye SULAWESI SELATAN - Drs. H. Muhammad Asmin, M.Pd. kepada KPU. NO.
HAL
1
2
UNSUR KEPATUHAN -
6.
Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
a) b) c) *)
C.
7.
3 Model DK-8-DPD (lihat A-1) Model DK-9-DPD (lihat A-1)
PERATURAN TERKAIT Surat KPU No. 4 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
b) Pasal 13 ayat (2), Dilarang menggunakan sumbangan tersebut dan ayat (3) Menyetorkan sumbangan yang Peraturan KPU No. dilarang ke kas Negara *) dan 17 Tahun 2013 Melaporan sumbangan yang sebagaimana dilarang diubah dengan Dilengkapi bukti lapor kepada KPU Peraturan KPU No. dan surat setoran penentuan 1 Tahun 2014 penerimaan negara bukan pajak (SSPNBP)
PATUH/ TIDAK PATUH 5
PATUH, dimana Calon Anggota DPD tidak menerima sumbangan yang dilarang oleh ketentuan. Selain itu jika dilihat pada laporan model DK1 diketahui bahwa calon anggota DPD tidak menerima sumbangan baik dari perorangan maupun dari kelompok dan badan usaha.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu meliputi : a)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota - A2 - 3 DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye.
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (5), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
NO.
HAL
1
2
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan AUDIT KEPATUHAN penerimaan dan ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE pengeluaran CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN PasalDAERAH 17 ayat (5), laporan awal dana SULAWESI SELATAN H. Muhammad Asmin, M.Pd. Lingkup waktu - Drs. pencatatan Peraturan KPU No. kampanye dan penerimaan dan pengeluaran 17 Tahun 2013 rekening khusus PATUH/ TIDAK Laporan rekening khusus dana sebagaimana UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT telah sesuai dengan kampanye yang dilaporkan diubah dengan waktu PATUH yang 3 4 KPU No. ditetapkan. 5 terhitung sejak 3 (tiga) hari Peraturan ditetapkan sebagai Calon Anggota 1 Tahun 2014 DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye. b)
8.
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.
Calon Anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
NAMA BANK
a)
b)
NAMA PEMILIK c) RKDKP
Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
c) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6), dan pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
b) Pasal 14 ayat (1), dan ayat (3) dan pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
Atas nama Calon Anggota DPD.
PATUH, dimana tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, dimana RKDKP dibuka pada tanggal 24 Desember 2013, selain itu RKDKP dibuka pada Bank Pemerintah yaitu Bank Mandiri atas nama Calon Anggota DPD tersebut.
Catatan: 1) Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.
9.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
- A2 - 4 -
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 2012
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua persyaratan yang telah ditetapkan,
NO.
HAL
1
2
10.
CAKUPAN LAPORAN AWAL
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN - Drs. H. Muhammad Asmin, M.Pd. PATUH, dimana Calon anggota DPD PATUH/ TIDAK membuat UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT telah PATUH Laporan Rekening 3 4 Khusus 5 Dana Kampanye, b) Pasal 16 ayat (1) mencakup semua a) sumber perolehan saldo awal atau Peraturan KPU No. persyaratan yang saldo pembukaan. 17 Tahun 2013 telah ditetapkan, b) rincian perhitungan penerimaan sebagaimana selain itu dalam dan pengeluaran yang sudah diubah dengan laporannya juga dilakukan sebelumnya apabila saldo Peraturan KPU No. telah dilengkapi awal merupakan sisa dari 1 Tahun 2014 model DK 8 DPD penerimaan dana dengan yang telah peruntukan kampanye yang diserahkan kepada diperoleh sebelum periode c) Model DK-8- DPD KPU. pembukaan rekening khusus dana kampanye . Dilengkapi : 1) DK-8-DPD yang diserahkan kepada KPU. Calon Anggota DPD wajib membuat laporan awal dana kampanye yang dilaporkan mencakup :
a)
Informasi daftar penyumbang
b.
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
c)
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Dilengkapi : 1) DK-9-DPD yang diserahkan kepada KPU
- A2 - 5 -
a) Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 c) Model DK-9-DPD
PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, selain itu juga telah sesuai dengan DK 9 DPD.
LLI
L g L
r g LP)
F
:
CATOI{ ANG@rAT}PO
: :
Ihs.}t MUHAMMADASIfi|{, Mpd pROVU$S|SUIAWES|SE|ATA[{
T.APORAT{ PEilIIRNNAAIT DAT'I PENGEI.UARAH DATIA XAMPATUYE
SALDO PER 28 FEERIJARI2O'4
L-i
E L-
Dr REXENTNG NO,152-0S134143$5
F.DI
b b b t-b b b b b Lb b b L L: b L-
JUMLAH TOTALA+ 8.....
-)
KARTUNAMA, CONTOH KERTAS
SI'AM,
L-f] i-
L-_ L.Dl i-
Dl REKENING NOMOR : 152{0-134149}s
L-,i
PJ L-_ !.D.'
b L-
rI L.D.
L: L';
L t-r, i-
I
,i,,,,:,.:,,,,..,,..,,.,.
:,ii l
:i.t'il.lilt+
