truil)
I*ADE SUDARIA NE
r IHOIAS .
r Jl. Dorowati No. lrlalang DEWI
P 0341 328 913
GISTtTI"D?U}LIG TCCO UNTANTS ta. i.EPllAtl.atlrO0t
F 0341 32r 929
l
I
e Jl. Kayoon No. 20 J
e Ruko Golden
Boulevard U/No.9
Surabeye
BSD, Serpong, Tangerang
P 031 532 5753 F 031 547 4285
P
02'
5316 0705
F 021 5316 0704
AItsT(XTMID/MLGNNA14
LAPORAN AKUNTAN INDEPTNDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANC DISEPAKATI Ketua,
x(m$ PCttlmAil ULtuu PUSAT Kami telah rnelaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari Laporan- Penerimaan o.n" n"nj"ir"r"n'i.na Kampanye .9tt"try!:fl_atai -inl-yang ('LPPDK") dari TGH. ilIUHARRAR lyinHFUZ. termasuk buku pe-mbantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Prosedur-prosedur tersebut telah dise'pakati oi"f, korniui pemilihan ('KPU'). yang bertujuan untuk membantu KPU dalam'memahami Oan memantau JJmum ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Calon e"dg"i, orn sehubungan
Bfgg
dengan audit dana kampanye.seperti y-ang'disTaratkan oleh perunUanfi-lnOangan, ketentlin hukum, dan peraturan yang tierlaku.
LPPDK merupakan suatu laporan dana .$mp.anye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhii dina-kampinye. Lingkup perikata-n pro*Ori yang disepakati hanya mencakup transaki penerimaan dan'pengetuarin iiaii ta*pany;r;I tercatat dalam LPPDK dan tidak mencakup saldo awal dan saldo a[trir t_ppor.
Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. kecukupan Oari froieOuiyrng Oislpitafi tersebut merupakan. tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, tami iioat< membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang-diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.Hasil penerapa.n prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.
Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan. Publik dengan tuiuan untuk menyatakan penOap"at atai ker,v.ajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pdngendalian internal jt r pelrporan'LppDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya fami Oiminta untuk melakanakan prosedur-tambahan, mungkin terdipat hal-hil lain yang iapai kami ketahui dan kami laporkan kepada KpU.
Laporan ini hanya dimakudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak- menyepakati prosedur tersebjt dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tuluan mereka. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.
Adi Darmawan Elvanto. CpA Nomor Registrasi Akuntan Publik - AP.0388 Nomor lzin Kantor.Akuntan publik - KEP-435/KM.5/2005 Nomor Rekomendasi - 0876Rek-Pilkada/tAptA/Ip01 2
Malang,2l Mei 2014
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Drs. Tgh. Muharrar Mahfuz No 1 A. 1.
2.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
5
UMUM Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit terhadap laporan dan dokumen penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon DPD, kami menemukan ketidaklengkapan cakupan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon DPD yaitu tidak tedapat model DK 2, DK 4, DK 6, copy tagihan utang dan pembukuan dari pihak lain.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan pengeluaran dana kampanye Pemilu dengan cara :
Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati terhadap pencatatan transaksi dan pengeluaran dana kampanye calon DPD. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami memperoleh fotocopy rekening koran RKDK terhitung mulai 26 September 2013 sampai 7 April 2014, yang menunjukkan saldo pembukaan rekening tertanggal 26 September 2013 sebesar Rp 500.000, dan penerimaan berasal dari calon tertanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp 30.000.000. Penerimaan tersebut tercatat dalam LPPDK, dan total penerimaan yang dilaporkan dalam LPPDK sebesar Rp 94.000.000.
dan
1) memilih 25% dari jumlah item transaksi, minimum 30 (tigapuluh) transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).
2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi.
Total pengeluaran (mutasi debet) yang tercatat dalam RKDK sebesar Rp 29.500.000, yakni penarikan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp 25.000.000 dan 7 April 2014 sebesar Rp 4.500.000. Total pengeluaran yang dilaporkan dalam LPPDK sebesar Rp 93.000.000..
keseluruhan transaksi penerimaan dan Hasil penelusuran kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana 3) apabila jumlah pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kampanye sebagai berikut: kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan - A4 - 1 untuk seluruh transaksi tersebut.
apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Catatan: Untuk Calon Anggota DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.
Hasil penelusuran kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye sebagai berikut: Keterangan Pembukaan rekening Sumbangan calon
Penelusuran 500.000 ada di RKDK, tercatat di LPPDK 30.000.000 ada di RKDK, tercatat di LPPDK
Jumlah
Untuk pencatatan transaksi pengeluaran dana kampanye berikut ini terdapat dalam LPPDK tetapi tidak tercatat dalam RKDK. Keterangan Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
Jumlah 39.680.000 1.000.000 20.000.000 5.000.000 8.640.000 17.080.000 1.600.000
Penelusuran sesuai bukti sesuai bukti sesuai bukti sesuai bukti sesuai bukti sesuai bukti sesuai bukti
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan kesesuaian status bank. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, pembukaan RKDK oleh calon anggota DPD pada bank umum yakni pada PT. Bank Mandiri,Tbk
4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati terhadap kesesuaian nama pemilik RKDK. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan bahwa nama pemilik RKDP sesuai dengan nama calon anggota DPD yakni Tgh. Muharrar Mahfuz.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk kesesuaian penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana klasifikasi sumber penerimaan dana kampanye, dan keberadaan surat - A4 - 2pernyataan Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon pemberi sumbangan. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan tersebut, klasifikasi sumber penerimaan dana kampanye calon anggota klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup DPD sudah sesuai dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan baik penerimaan dari pihak-pihak berikut : di DSPDK maupun LPPDK. Sumber penerimaan dana kampanye berasal dari calon anggota DPD sehingga prosedur audit atas keberadaan surat
Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut : 1) Calon Anggota DPD 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 3) Sumbangan Pihak Lain a) Perseorangan b) Kelompok c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dana kampanye, dan keberadaan surat pernyataan pemberi sumbangan. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, klasifikasi sumber penerimaan dana kampanye calon anggota DPD sudah sesuai dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan baik di DSPDK maupun LPPDK. Sumber penerimaan dana kampanye berasal dari calon anggota DPD sehingga prosedur audit atas keberadaan surat pernyataan pemberi sumbangan tidak dapat kami lakukan. Keterangan Calon DPD Sumbangan: Perseorangan Kelompok Badan Usaha
Jumlah 94.000.000 -
Penelusuran
-
b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk utang dan diskon) d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
6.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati atas keakurasian sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar matematis DSPDK calon anggota DPD. Sehubungan pelaksanaan prosedur Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan audit tersebut, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya untuk seluruh cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis yang tercantum dalam DSPDKP secara matematis sudah benar - A4 - 3transaksi tersebut. keakurasiannya.
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati atas keakurasian matematis DSPDK calon anggota DPD. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya untuk seluruh transaksi yang tercantum dalam DSPDKP secara matematis sudah benar keakurasiannya.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
7.
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
Kami telah melakukan prosedur audit yang disepakati atas pembandingan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan sumber penerimaan hanya berasal dari calon anggota DPD dan tidak terdapat sumber penerimaan yang berasal dari perseorangan, kelompok, dan badan usaha. Jumlah penerimaan dana kampanye dari anggota calon DPD yang tercantum dalam DSPDKP dan LPPDK sebesar Rp 94.000.000 Keterangan Calon DPD
Jumlah 94.000.000 (DSPDK) 94.000.000 (LPPDK)
Hasil Sesuai
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut peserta pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan sumber penerimaan dana hanya berasal dari calon anggota,dimana perhitungan secara matematis sudah akurat.
- A4 - 4 -
9.
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy identitas penyumbang.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan kepatuhan sumber sumbangan. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan sumber penerimaan dana hanya berasal dari calon anggota,sehingga kami tidak dapat melaksanakan prosedur audit untuk menelusuri seluruh transaksi penerimaan dalam DSPDK ke fotocopy identitas penyumbang.
b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam DSPDK. Sehubungan pelaksanaan prosedur tersebut, kami menemukan sumber penerimaan dana kampanye hanya berasal dari calon anggota DPD.
Keterangan Calon DPD Perseorangan Kelompok Badan Usaha
Jumlah 94.000.000 -
Kami tidak dapat menelusuri ke identitas penyumbang dan tidak melakukan konfirmasi positif dikarenakan sumber penerimaan dana kampanya hanya berasal dari calon anggota DPD
b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. - A4 - 5 -
Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung berupa foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan foto copy NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy NPWP kekompok (apabila ada). c) identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung foto copy akta pendirian dan foto copy NPWP. d) Jika terdapat perbedaan laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) nama, alamat dan identitas (fotoccopy KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan - A4 - 6 bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP.
Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk memeriksa Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam DAPDK calon Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk anggota DPD. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, DAPDK pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD dan LPPDK memperlihatkan klasifikasi pengeluaran sesuai dengan memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan ketentuan. klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) - A4 - 7 menurut ketentuan.
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) menurut ketentuan.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk memeriksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam DAPDK calon anggota DPD. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, DAPDK dan LPPDK memperlihatkan klasifikasi pengeluaran sesuai dengan ketentuan.
b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD laporkan dalam temuan.
12.
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk menentukan keakurasian matematis dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami telah melakukan perhitungan kembali terhadap seluruh transaksi dalam DAPDK yang menunjukkan bahwa perhitungan matematis telah dilakukan secara benar dan akurat.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
13.
a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. b) Laporkan pembandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
14.
Tentukan keberadaan dan keakurasian pengeluaran dalam DAPDKP dengan cara :
pencatatatn
transaksi
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati untuk membandingkan klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDKP dan LPPDKP. Sehubungan dengan pelaksanaan prosedur audit tersebut, total pengeluaran yang dilaporkan dalam DAPDK dan LPPDK sebesar Rp 93.000.000. Pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai pengeluaran operasi dalam DAPDK dan LPPDK.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati atas keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan bahwa transaksi pengeluaran dalam DAPDK merupakan akumulasi pengeluaran pada RKDK.
a) memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, - A4 - 8 modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK.
memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK.
b) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi
c) apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan.
Kami telah melaksanakan prosedur audit yang disepakati atas keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDKP. Sehubungan pelaksanaan prosedur audit tersebut, kami menemukan bahwa transaksi pengeluaran dalam DAPDK merupakan akumulasi pengeluaran pada RKDK. Keterangan Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
Jumlah 39.680.000 1.000.000 20.000.000 5.000.000 8.640.000 17.080.000 1.600.000
Bukti Transaksi ada (uang muka) ada (uang muka) ada ada ada ada (uang muka) ada
Untuk pengeluaran tetsebut di atas, kami menemukan transaksi pengeluaran dalam DAPDK yang masih berupa pembayaran uang muka dari aktivitas pengeluaran yang dilakukan oleh calon anggota dewan, dan belum dilengkapi bukti pelusanan untuk sisa/tagihan dari aktivitas pengeluaran tersebut . Tanggal Transaksi 3 Oktober 2013 25 oktober 2013 17 Maret 2014
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: a) tanggal transaksi b) nilai transaksi c) pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta d) sifat dan deskripsi dari transaksi 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana - A4 - 9 Kampanye (DSPDK).
Uang Muka 39.680.000 1.000.000 17.080.000
Nilai Transaksi 40.000.000 4.320.000 27.080.000
E. 15.
Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP Dapatkan surat representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.
Kami telah mengirimkan surat permintaan atas surat representasi calon anggota DPD, dan kam belum menerima surat representasi tersebut.
- A4 - 10 -
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Tgh. Muharrar Mahfuz NO. 1 A. 1.
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3
4
UMUM CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait . Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1-DPD 2) Model DK-2-DPD 3) Model DK-3-DPD 4) Model DK-4-DPD 5) Model DK-5-DPD 6) Model DK-6-DPD 7) Model DK-7-DPD 8) Model DK-8-DPD 9) Model DK-9-DPD 10) Model DK-10-DPD 11) Model DK-11-DPD 12) Model DK-12-DPD
1) Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 3) Model DK-10 DPD
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana laporan tersebut diserahkan kepada KPU Pusat pada pada tanggal 27 April 2014, dimana tanggal tersebut tidak melampaui batas akhir yag telah ditentukan oleh KPU berkaitan dengan pengumpulan Laporan Calon DPD. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak dilengkapi model DK2, DK-4, DK-6, copy tagihan dan pembukuan dari pihak lain
1) Pasal 132 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (2), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon DPD telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan.
13) Copy bukti tagihan/utang 14) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 15) Pembukuan dana kampanye pihak lain
2.
B.
PATUH/ TIDAK PATUH 5
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Peneriamaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP.
PENERIMAAN PENGELUARAN KAMPANYE PEMILU
DAN DANA - A2 - 1 -
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Tgh. Muharrar Mahfuz NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
1
2
3
4
PATUH/ TIDAK PATUH 5
3.
RKDKP
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
4.
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Calon Anggota DPD wajib menaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 250.000.000 untuk penyumbang perorangan b. Rp 500.000.000 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non
1) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) undangundang nomor 8 tahun 2012.
PATUH, Calon anggota DPD dalam menerima sumbangan dari pihak perorangan maupun kelompok tidak melebihi dari jumlah maksimum yang telah ditentukan.
5.
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan : a) b) c)
Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye
dilengkapi dengan : -
berkas tanda terima dari KPU daftar penerima sumbangan dana kampanye periode I dan periode II - A2 - 2 -
2) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 c) Surat KPU No. 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013
PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
NO.
HAL
1
2
menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan AUDIT KEPATUHAN rekening khusus ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE dana kampanye, CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARATserta laporan awal Tgh. Muharrar Mahfuz dana kampanye kepada KPU sesuai PATUH/ TIDAK UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT dengan waktu yang PATUH telah ditetapkan. 3 sumbangan dana 5 daftar penerima Surat 4KPU No. kampanye periode I dan periode II 658/KPU/IX/2013 Model DK-8-DPD (lihat A-1) tanggal 27 Model DK-9-DPD (lihat A-1) September 2013 d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
6.
Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a) b) c) *)
C.
7.
Dilarang menggunakan sumbangan tersebut Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara *) dan Melaporan sumbangan yang dilarang Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan surat setoran penentuan penerimaan negara bukan pajak (SSPNBP)
a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 13 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon Anggota DPD tidak menerima sumbangan yang dilarang oleh ketentuan.
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (5), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu meliputi : a)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana - A2 - 3 kampanye.
NO.
HAL
1
2
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan AUDIT KEPATUHAN Pasal 17 ayat (5), awal dana kampanye ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Lingkup waktu pencatatan Peraturan KPU dan rekening khusus CALONpenerimaan DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARATtelah sesuai dengan dan pengeluaran No. 17 Tahun Tgh. Muharrar Mahfuz 2013 Laporan rekening khusus dana waktu yang kampanye yang dilaporkan sebagaimana ditetapkan. PATUH/ TIDAK terhitung sejak 3 (tiga) hari diubah dengan UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH ditetapkan sebagai Calon Peraturan KPU 3 4 5 Anggota DPD sampai dengan No. 1 Tahun 2014 pembukaan rekening khusus dana kampanye. b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye c) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 yang dilaporkan terhitung dari tanggal 7 sejak pembukaan rekening khusus Februari 2014 dana kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.
8.
Calon Anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
a)
Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
NAMA BANK
b)
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
NAMA PEMILIK RKDKP
c)
Atas nama Calon Anggota DPD.
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6), dan pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
b) Pasal 14 ayat (1), dan ayat (3) dan pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, dimana RKDKP dibuka pada tanggal 26 September 2013, selain itu RKDKP dibuka pada Bank MandiriI atas nama Calon Anggota DPD tersebut.
Catatan: 1) Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.
9.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
a) b)
sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila - A2 - 4 saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu dalam laporannya juga telah dilengkapi model DK 8 DPD yang telah diserahkan kepada
NO.
HAL
1
2
10.
CAKUPAN LAPORAN AWAL
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat AUDIT KEPATUHAN Laporan Rekening ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Khusus Dana CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARATKampanye, Tgh. Muharrar Mahfuz Pasal 16 ayat (1) mencakup semua Peraturan KPU persyaratan yang PATUH/ditetapkan, TIDAK No. 17 Tahun telah UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT rincian perhitungan penerimaan 2013 selain PATUH itu dalam 3 4 dan pengeluaran yang sudah sebagaimana laporannya5 juga dilakukan sebelumnya apabila diubah dengan telah dilengkapi saldo awal merupakan sisa dari Peraturan KPU model DK 8 DPD penerimaan dana dengan No. 1 Tahun 2014 yang telah peruntukan kampanye yang diserahkan kepada diperoleh sebelum periode c) Model DK-8- DPD KPU. pembukaan rekening khusus dana kampanye . Dilengkapi : 1) DK-8-DPD yang diserahkan kepada KPU. Calon Anggota DPD wajib membuat laporan awal dana kampanye yang dilaporkan mencakup :
a)
Informasi daftar penyumbang
b.
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
c)
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat
Dilengkapi : 1) DK-9-DPD kepada KPU
yang
diserahkan
- A2 - 5 -
a) Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014 c) Model DK-9-DPD
PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, selain itu juga telah sesuai dengan DK 9 DPD.
L
f
E t-
tr l--I L Err
r
Nama Calon Anggota DPI)
: TGE. MT,EARRAR MAHTUZ
Provinsi
: IYUSA TENGGARA BARAT
.
--:-:-
I-APORAN PEI\TERIMAA}I DAN PENGELUARAN DAIYA KAMPAI\TYE SALDO PER 30 Azustus 2013
b lE
Penerimaan 30109/ 13 sl d
fi /A4/2OA
h
H
H
c. Media massa cetak danmedia massa
h H ta H
g.
Kegiatan tain yangtidak melanggar kampanye dan perafuran perunriang-
I
H H H l-
rr rr rr
TGH. MUHARRAR MAffi'UZ
