.Jl.Dorowati Malang
AOE SUDARMA . THOMAS'" tlEWl E C I S TERE}'PUBLIC AC CO UH|T.AN TS No XEP-43S|KM.5l20As
No.: AU-O79/MTDIMLGN
No
P 03,11 326 913 F 0341 321 92S
.Jl. Kayoon No. 20 J Surabaya P 031 532 s7s3 F 031 547 4285
rRuko Golden Boulevard U/No.9 BSD, Serpong, Tangerang F 021 5316 0705 F 021 5316 0704
1201 4
TAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSIDUR YANC DISEPAKATI Ketua,
KOi,IISI PEMILIHAiI UMUM PUSAT Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ('LPPDK") dari DJAIDUN HASAN, SE. MM., termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan
Umum (-KPU'), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh calon Anggota DPD sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.
Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya' Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam
Larnpiran dari laporan ini.
Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itir,-kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.
Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.
Adi Datrnawan Elvarto, CPA
Nomor Registra3i Akuntan Publik- AP-0388 Nomor lzin Kantor Akuntan Publik- KEP{35jXM-5r20O5 Nomor Rekomendasi - 0876Rek-Pilkada/lAPWtIl0l 2
Malang,21 Mei 2014
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT - Djaidun Hasan, SE,. MM No 1 A.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2
5
UMUM
1. Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang Kami telah membuat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan diterima dari Calon Anggota DPD. dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD, berdasarkan hasil serah terima data tersebut, kami tidak menerima copy bukti tagihan/utang dan Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain, hal ini dikarenakan Calon Anggota DPD tidak memiliki transaksi berupa tagihan/utang.
2. a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Didalam Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu milik Calon Anggota DPD, dana kampanye Pemilu dengan cara : hanya terdapat informasi mengenai Saldo Pembukaan Dana Kampanye, oleh karena itu kami hanya memilih transaksi tersebut guna ditelusuri kepada 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi, minimum 30 (tigapuluh) pencatatan di LPPDK. transaksi yang tercantum dalam rekening koran Rekening Khusus Dana Keterangan Jumlah Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana Penelusuran kampanye). Pembukaan RKDKP Rp13.079.891,Telah Tercatat pada LPPDK 2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi. Didalam LPPDK terdapat transaksi baik penerimaan dan pengeluaran yang 3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran tidak tercatat pada RKDKP, transaksi tersebut antara lain: dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 Penelusuran Keterangan Jumlah (Rp) maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh Sumbangan Calon 25.000.000 transaksi tersebut. Pengeluaran 7.500.000 Sesuai dengan Bukti Pengeluaran 4.500.000 Sesuai dengan Bukti b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat Pengeluaran 2.300.000 Tidak ada Bukti tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. Pengeluaran 2.500.000 Sesuai dengan Bukti - A4 - 1 -
Pengeluaran c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat Pengeluaran dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. Pengeluaran Pengeluaran Catatan: Pengeluaran Pengeluaran - Untuk Calon Anggota DPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan Pengeluaran transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi. Pengeluaran
2.264.597 300.000 200.000 2.400.000 500.000 48.655 2.400.000 67.325
Sesuai dengan Bukti Sesuai dengan Bukti Sesuai dengan Bukti Sesuai dengan Bukti Sesuai dengan Bukti Sesuai dengan Bukti Sesuai dengan Bukti Sesuai dengan Bukti
B.
REKENING DANA KAMPANYE
3.
Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka RKDK telah dibuka pada Bank Umum yaitu Bank BNI. oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.
4.
a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Nama yang terdapat pada RKDK tersebut merupakan nama Calon Anggota Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon DPD yaitu Djainudin Hasan Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD bukan atas nama Calon Anggota DPD bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut :
Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD, dimana Daftar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengklasifikasian penerimaan dana Kampanye.
- A4 - 2 -
1) Calon Anggota DPD 2) Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 3) Sumbangan Pihak Lain a) Perseorangan b) Kelompok c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan 2) Kelompok 3) Perusahaan/badan usaha 4) Lainnya (termasuk utang dan diskon) d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
6. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP) dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDKP), dimana hasilnya yaitu sesuai dengan perhitungan yang dilaporkan pada LPPDK.
b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
- A4 - 3 -
7. a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara Perbandingan Nilai yang ada pada DSPDKP dengan LPPDK adalah sebagai nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana berikut: Kampanye (DSPDKP) dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Keterangan Jumlah Hasil Calon Anggota DPD
b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
Rp. 25.000.000,- (DSPDKP) Rp.25.000.000 (LPPDK)
Cocok/Sesuai
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut peserta pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.
8.
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap Kami telah melakukan perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. penyumbang secara akumulatif, dimana tidak terdapat perhitungan yang tidak akurat, atau perhitungan yang ada telah sesuai. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
9.
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotocopy identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10. a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Kami memilih seluruh transaksi penerimaan yang ada pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : penerimaan tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut - A4 - 4 -antara lain:
Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Kami memilih seluruh transaksi penerimaan yang ada pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan cara : penerimaan tersebut kurang dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut 1) memilih 25% dari jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang antara lain: mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan dan periode yang tercakup dalam Daftar Keterangan Jumlah (Rp) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). Sumbangan Calon 25.000.000
2) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi.
3) apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk Penerimaan sumbangan tersebut tercatat dalam RKDK Calon Anggota DPD. seluruh transaksi tersebut. Dimana dalam RKDK memuat Saldo pemasukkan rekening khusus dana kampanye tersebut. b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK) dengan surat pernyataan penyumbang tsb. a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung berupa foto copy KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan foto copy NPWP (apabila ada). b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung foto copy NPWP kekompok (apabila ada). c) identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dan bukti-bukti pendukung foto copy akta pendirian dan foto copy NPWP.
- A4 - 5 -
d) Jika terdapat perbedaan laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RDKP untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.
d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada: 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi 3) nama, alamat dan identitas (fotoccopy KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan. 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas) 5) klasifikasi penerimaan f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirim langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang - A4 - 6 diterima dari Calon Anggota DPD.
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokkan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D.
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
11. a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye (DAPDK) Peserta Pemilu. Catatan : sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal dan lain-lain) menurut ketentuan.
Kami telah memperiksa kesesuaian klasifikasi bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan pengeluaran dana kampanye (DAPDK) Calon Anggota DPD, dimana Daftar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengklasifikasian pengeluaran dana Kampanye.
b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan atau klasifikasi dalam DAPDK Calon Anggota DPD berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD laporkan dalam temuan.
12. a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (DAPDK), dimana hasilnya yaitu sesuai dengan perhitungan yang - A4 - 7 -dilaporkan pada LPPDK, namun dalam penggolongan pengeluaran antara DAPDK dengan LPPDK tidak sesuai.
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
Kami telah melakukan perhitungan kembali berkaitan dengan Matematis (penjumlahan, pengurangan dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang ada/tercantum pada Daftar Laporan Pengeluaran Sumbangan Dana Kampanye (DAPDK), dimana hasilnya yaitu sesuai dengan perhitungan yang dilaporkan pada LPPDK, namun dalam penggolongan pengeluaran antara DAPDK dengan LPPDK tidak sesuai.
13. a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara DAPDK nilai yang tercantum dalam DAPDKP dengan nilai yang tercantum dalam Pengeluaran Operasional Pengeluaran Modal LPPDKP. Pengeluaran Lain-lain
: Rp24.980.577 : Rp 0,: Rp 0,-
LPPDK Pengeluaran Operasional Pengeluaran Modal Pengeluaran Lain-lain
: Rp 24.913.252 : Rp 67.325 : Rp 0,-
b) Laporkan pembandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
14. Tentukan keberadaan dan keakurasaian pencatatatn transaksi pengeluaran Kami memilih 25% transaksi Pengeluaran yang ada pada Laporan Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye, hal ini dikarenakan jumlah dalam DAPDKP dengan cara : pengeluaran tersebut Lebih dari 30 transaksi, transaksi - transaksi tersebut a) memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak antara lain: tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluraan (pengeluaran operasi, modal dan lainlain) dan periode yang tercakup dalam DAPDK. Keterangan Jumlah (RP) Bukti Pengeluaran (DAPDKP) 7.500.000 Ada b) apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari Pengeluaran (DAPDKP) 4.500.000 Ada 30 transaksi maka yang diaudit adalah sebanyak 30 transaksi Pengeluaran (DAPDKP) 2.300.000 Tidak Ada Pengeluaran (DAPDKP) 2.500.000 Ada Pengeluaran (DAPDKP) 2.264.597 Ada c) apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang Pengeluaran (DAPDKP) 300.000 Ada tercantum dalam DAPDK kurang dari 30, maka pengujian kelengkapan Pengeluaran (DAPDKP) 200.000 Ada Pengeluaran (DAPDKP) 2.400.000 Ada tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Pengeluaran (DAPDKP) 500.000 Ada Pengeluaran (DAPDKP) 48.655 Ada - A4 - 8 -
d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut Pengeluaran (DAPDKP) 1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK. Pengeluaran (DAPDKP) 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau LPPDKP tidak memiliki bukti pendukung laporkan dalam temuan.
2.400.000 Ada 67.325 Ada 24.980.577
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup pada: a) tanggal transaksi b) nilai transaksi c) pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta d) sifat dan deskripsi dari transaksi 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (DSPDK). 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E. SURAT REPRESENTASI DARI PESERTA PEMILU KEPADA KAP
Kami telah menelusuri ke bukti pendukungya, diketahui bahwa terdapat 1 transaksi pengeluaran yang tidak terdapat bukti dukungnya yaitu pengeluaran sebesar Rp2.300.000 untuk penyebaran bahan kampanye.
Pencatatan atas sumbangan tersebut telah dicatat sesuai dengan kriteria batasan nilai yang ada.
15. Dapatkan surat representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang Kami telah meminta representasi melalui surat. telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 pukul 18.00 WIB, kami belum menerima representasi tersebut dari calon anggota DPD. KAP.
- A4 - 9 -
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT - Djaidun Hasan, SE,. MM NO.
HAL
1 A.
2
1. CAKUPAN LAPORAN
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
3
4
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait .
1) Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
UMUM
Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye: 1) Model DK-1-DPD 2) Model DK-2-DPD 3) Model DK-3-DPD 4) Model DK-4-DPD 5) Model DK-5-DPD 6) Model DK-6-DPD 7) Model DK-7-DPD 8) Model DK-8-DPD 9) Model DK-9-DPD 10) Model DK-10-DPD 11) Model DK-11-DPD 12) Model DK-12-DPD 13) Copy bukti tagihan/utang 14) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran 15) Pembukuan dana kampanye pihak lain
2. PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
B.
3. RKDKP
PATUH/ TIDAK PATUH 5
Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Peneriamaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu kepada KAP.
3) Model DK-10 DPD
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dimana laporan tersebut diserahkan kepada KPU Pusat pada pada tanggal 2 Maret 2014, dimana tanggal tersebut tidak melampaui batas akhir yag telah ditentukan oleh KPU berkaitan dengan pengumpulan Laporan Calon DPD. Walaupun begitu terdapat beberapa Model DK yang tidak dikumpulkan oleh Calon DPD.
1) Pasal 132 ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 2) Pasal 17 ayat (2), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Calon DPD telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan.
a) Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU Calon Anggota DPD wajib melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus - A2 - 1Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT - Djaidun Hasan, SE,. MM NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
1
2
3 wajib melakukan Calon Anggota DPD pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
4 ayat (3) Pasal 132 dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 9, Pasal 10 dan pasal 14 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014.
Calon Anggota DPD wajib menaati jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp 250.000.000 untuk penyumbang perorangan b. Rp 500.000.000 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
1) Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) undangundang nomor 8 tahun 2012.
Calon Anggota DPD wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
a) Pasal 134 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
4. BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
5. KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2 setor ke kas negara, lapor ke KPU)
a) b) c)
Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II Pembukaan rekening khusus dana kampanye Laporan awal dana kampanye
dilengkapi dengan : -
berkas tanda terima dari KPU daftar penerima sumbangan dana kampanye periode I dan periode II Model DK-8-DPD (lihat A-1) - A2 - 2 -
2) Pasal 12, Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
c)
Surat KPU No. 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013
PATUH/ TIDAK PATUH 5 PATUH, dimana calon anggota DPD telah melakukan pencatatan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Bank.
PATUH, Calon anggota DPD dalam menerima sumbangan dari pihak perorangan maupun kelompok tidak melebihi dari jumlah maksimum yang telah ditentukan.
PATUH, dimana calon anggota DPD telah menyerahkan laporan berupa Penerimaan sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana kampanye kepada KPU sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
sumbangan Periode I dan II, Pembukaan rekening khusus dana kampanye, serta laporan awal dana AUDIT KEPATUHAN kampanye kepada ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE KPU sesuai dengan CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH waktu yang telah NUSA TENGGARA BARAT - Djaidun Hasan, SE,. MM ditetapkan. NO.
HAL
1
2
UNSUR KEPATUHAN -
6.
3 Model DK-9-DPD (lihat A-1)
Apabila terdapat Calon Anggota DPD menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut : a) b) c) *)
Dilarang menggunakan sumbangan tersebut Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara *) dan Melaporan sumbangan yang dilarang Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan surat setoran penentuan penerimaan negara bukan pajak (SSPNBP)
C.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU
7. PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu meliputi : a)
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan rekening khusus dana kampanye. - A2 - 3 -
Surat KPU No. PERATURAN TERKAIT 658/KPU/IX/2013 tanggal4 27 September 2013 d) Surat KPU No. 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU No. 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013 f) Surat KPU No. 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
PATUH/ TIDAK PATUH 5
a) Pasal 131 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 13 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana Anggota DPD menerima sumbangan dilarang ketentuan.
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 17 ayat (5), Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye dan rekening khusus telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Calon tidak yang oleh
NO.
HAL
1
2
lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan Pasal 17 ayat (5), awal dana kampanye KEPATUHAN Peraturan KPU No. dan rekening khusus Lingkup waktuAUDITpencatatan ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN penerimaan dan pengeluaran 17 DANA TahunKAMPANYE 2013 telah sesuai dengan CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Laporan rekening khusus dana sebagaimana waktu yang NUSA TENGGARA - Djaidun Hasan, SE,. MM kampanye yang BARAT dilaporkan diubah dengan ditetapkan. terhitung sejak 3 (tiga) hari Peraturan KPU No. PATUH/ TIDAK ditetapkan sebagai Calon Anggota 1 Tahun 2014 UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH DPD sampai dengan pembukaan 4 5 rekening khusus3dana kampanye. b)
8.
Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.
Calon Anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye : TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
a)
Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
NAMA BANK
b)
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
NAMA PEMILIK RKDKP
c)
Atas nama Calon Anggota DPD.
c)
Surat KPU No. 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6), dan pasal 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012
b) Pasal 14 ayat (1), dan ayat (3) dan pasal 15 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
PATUH, dimana tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, dimana RKDKP dibuka pada tanggal 2 Desember 2013, selain itu RKDKP dibuka pada Bank Pemerintah yaitu Bank BNI atas nama Calon Anggota DPD tersebut.
Catatan: 1) Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi calon anggota DPD.
9. CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:
- A2 - 4 -
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan
PATUH, dimana Calon anggota DPD telah membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, mencakup semua persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu dalam laporannya juga telah dilengkapi model DK
NO.
HAL
1
2
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PATUH, dimana Calon CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH anggota DPD telah NUSA TENGGARA BARAT - Djaidun Hasan, SE,. MM membuat Laporan Rekening Khusus PATUH/Kampanye, TIDAK Dana UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT PATUH semua mencakup 3 4 ayat (1) persyaratan 5 Pasal 16 yang a) sumber perolehan saldo awal atau Peraturan KPU No. telah ditetapkan, saldo pembukaan. 17 Tahun 2013 selain itu dalam b) rincian perhitungan penerimaan dan sebagaimana laporannya juga telah pengeluaran yang sudah dilakukan diubah dengan dilengkapi model DK sebelumnya apabila saldo awal Peraturan KPU No. 8 DPD yang telah merupakan sisa dari penerimaan 1 Tahun 2014 diserahkan kepada dana dengan peruntukan kampanye KPU. yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana c) Model DK-8- DPD kampanye . Dilengkapi : 1) DK-8-DPD yang diserahkan kepada KPU.
10. CAKUPAN LAPORAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib membuat laporan awal dana kampanye yang dilaporkan mencakup :
a)
Informasi daftar penyumbang
b.
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
c)
Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
Dilengkapi : 1) DK-9-DPD yang diserahkan kepada KPU
- A2 - 5 -
a) Pasal 133 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2014
c)
Model DK-9-DPD
PATUH, dimana cakupan laporan awal berkaitan dengan informasi daftar penyumbang, jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan jangka waktu yang ada, selain itu juga telah sesuai dengan DK 9 DPD.
MODELDKIO.DPD
Ne.-a Cs,loa Anggota DpD Naaa provlan I
:
r,APoRAlr PENERTTTAAN DAN PEt{cELuARAt{ Nomor C!
Uralau
.
'7
Baranel f'apihen lrmarfa
'
Keterangen
Penerimaan 2 Desember 2013 q/d 17 April 2014 Calon Anssota T)Pnru
2-
S,r-h"t rai
3.
Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non pemerintatr, kelompok sosial, kelompok keagamaan dll)12 Sumhangan Radan Usaharg Lain-Lain Komitmen 4. Pencairan Utansra b. Penerimaan Piutansl5
c.
o o o o o
7
Utand
5.
EAnafr
udt
Rp
Kas di
4.
#*ffi*
SALDO PER 31 Agustus 2013 Kas di Rekening Nnr?ror
B.
"k"
D.rAIDt It IIASAII, SE .UU.
25.048.655 0 o o o 0
0
Bungabank
48.655
Penseluaran 2 Desember 2O13 Pengeluaran Ooerasi
s/d L7 Aeril2OL4
24.98A-s77
a- Jertemuan terhatasl?
b. :.
Merlia massa cetak dan media massa elet:tronikle
l.
Penyebaran batran ka.mpanye kepada umum2o
7,500,000
l.
Pemasangan alat peraga di tempat umum2l
4,5OO,O0O
Pertemuqn tatap mukal8
Rapat Umum22
C.
Kegiatan lain yang tidak tuelanggar larangan Kampanye dan peraturan pcrundang uodangarr23 2.
Peageluaran Mod.al2a
a. b. i. 3.
a-
D. 1.
0
PembelianKendaraan5
o
Pembelian Peralatan (Komputer,Inventaris)26
0
L€in-lain'7 Biaya admiaistrasi ba4k
0
67.325
Pengeluaraa Lain-Laih26
b.
12,9L3,252
0 0 0
Pemherian Piutai,le Pembayaran lJtangs
SALDO PER 17 Aprit 2O14 Kas di Rekeuiag Nomor: 0320058718
di
2. 3.
Kas
4.
Iacihan
5.
Lltanf
33
0
Baran#
keoada
68,078
35
0 0 0
Mataram, 17 April 2014 CAI,ON AI{GGOTADPD
DJAIDI'N HASAI{,SE,.MM.
