Dina Ariandari AKT C (14.06.1.0075)
KASUS PT. JAMSOSTEK Di tengah persiapan PT Jamsostek yang akan bertransdivasi menjadi BPJS ketenagakerjaan yang akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian per 1 Januari 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan perusahaan pelat merah tersebut. Berdasarkan audit atas laporan keuangan 2011 PT Jamsostek, ditemukan penyimpangan dengan nilai di atas Rp 7 triliun. Anggota VII BPK RI Bahrullah Akbar dalam makalahnya menjelaskan, ada empat temuan BPK atas laporan keuangan 2011 Jamsostek yang tidak taat aturan. Pelanggaran pertama yang ditemukan adalah Jamsostek membentuk Dana Pengembangan Progran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2004. Kedua, Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan Jamsostek yang hilang mencapai Rp 36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Temuan ketiga, Jamsostek belum menyelesaikan aset eks investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes (MTN). Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah eks jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai Rp 72,25 miliar dan aset
eks jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Terakhir, BPK melihat masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jamsostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Selain
temuan-temuan
tersebut,
BPK
juga
menemukan
sejumlah
ketidakefektifan dalam kinerja Jamsostek. Jamsostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung penyelenggaran program JHT. Jamsostek juga dinilai belum efektif dalam mengelola data peserta JHT. BPK meminta Jamsostek membenahi sistem indivasi dan teknologi indivasi yang mendukung kehandalan data. Jamsostek belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan. BPK juga menilai, Jamsostek tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayarkan JHT kepada 1,02 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo Rp 1,86 triliun.
Analisis : Dari contoh kasus diatas merupakan kasus penyimpangan laoran keuangan tahun 2011 yang tidak efektif dalam proses pengerjaan jamsostek, menurut saya kasus ini haruslah segera diatasi karna memang merugikan masyarakat, kasus ini hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, adapun cara untuk menyelesaikan kasus ini yaitu dengan pembenahannya terlebih dahulu pada tata kelola perusahaannya agar jauh lebih baik karena peristiwa ini menurut saya diakibatkan Karena system Good
Cooprorate Governance-nya yang kurang baik, selain dari pihak perusahaannya seharusnya Bapepam-LK juga harus bertindak supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan juga perusahaan mampu menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate Governance) sehingga akan terciptanya pasar modal yang jujur, transparansi, dan yang paling terpenting yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Prinsip GCG : Tranparancy (Keterbukaan) Secara sederhana bisa dikatakan keterbukaan informasi, perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang akurat, cukup, tepat kepada para stakeholdernya, informasi yang dilaporkan yaitu keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Namun sayangnya PT. Jamsostek tidak menerapkan prinsip ini karena jika dilihat dari kasus diatas maka PT. Jamsostek dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seharusnya PT. Jamsostek ini terbuka dalam hal laporan keuangan agar dapat dengan mudah diawasi dan dievaluasi baik oleh para pemegang saham ataupun oleh perusahaannya itu sendiri.
Accountability (Dapat dipertanggung jawabkan) Akuntabilitas
yaitu
kejelasan
fungsi,
struktur,
system
dan
pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara
efektif maka aka nada kejelasan akan fungsi, hak kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Jika dilihat dari kasus diatas PT. Jamsostek tidak menerapkan prinsip ini karena jika dilihat dari penyimpangan yang dilakukakan oleh PT. Jamsostek akuntan tidak menuliskan laporan keuangan dengan benar sehingga mengakibatkan kehilangan banyak kas yang entah kemana, seharusnya akuntan ini dapat melaporkan dengan benar dan dapat mempertanggung jawabkan
Responsibilty (Pertanggung jawaban) Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. PT. Jamsostek jika dilihat dari penyimpangannya yaitu belum menyelesaikan asset eks investasi bermasalah, yakni jaminan
medium term notes (MTN), Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah eks jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai Rp 72,25 miliar dan aset eks jaminan MTB PT Volgren Indonesia, Seharusnya PT. Jamsostek ini menyelesaikan
persoalan
ini
agar
tidak
berlarut-larut
dan
dapat
mempertanggung jawabkan apa yang menjadi sebab musabab perusahaan.
Indepdency (kemandirian) Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan
kata lain prinsip ini menuntut bertindak mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Terlihat dari penyimpangan yang dilakukan PT.Jamsostek ini terlihat bahwa PT. Jamsostek ini lebih mementingkan keentingan pribadi dan memupuk kekayaan pribadi tanpa memikirkan kepentingan masyarakat.
Fairness(kesetaraan atau kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi factor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jamsostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai.
