Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
LAPORAN KEUANGAN DISASTER RISK MANAGEMENT PROGRAM FOR THE THIRD NA TIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN URBAN AREAS (GRANT TF 098817-|D) PADA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
NOMOR TANGGAL
: LAI-23/D104/1/2016 :..10JUNI2016
RAKYAT
DAFTAR ISI Halaman
A. Laporan Auditor Independen B. Laporan Keuangan
1 3
1. Project Sources and Uses of Fund per Category Fiscal Year January 1, 2015 up to December 31, 2015
4
2. Catatan atas Laporan Keuangan a. Gambaran Umum Proyek
5 5
b. Kebijakan Akuntansi
9
c. Penjelasan atas Cumulative Project Uses of Fund by Category
10
3. Special Account Activity Statement C. Dasar Audit
D. Tujuan dan Lingkup Audit
12 13
13
E. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern F. Penilaian Ketaatan pada Ketentuan Grant Agreement
14
G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya H. ikhtisar Kondisi Temuan yang Berpengaruh pada Kewajaran Penyajian
16
Laporan Keuangan
16 16
1. Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan
16
J. Tindak Lanjut Atas Temuan Audit Tahun Sebelumnya
16
LAMPIRAN: 1. Consolidated Project Uses of Funds By Category (IFR-2)
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI JL Pramuka No. 33 Lantai 5,Jakarta Timur 13120 Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax, (021) 85903713
Number: LAI-23/D104/01/2016
June 10, 2016
A. Independent Auditor's Report
7-
To: 1. Director General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing as Executing Agency of Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) 2. Director
General of Budget Financing Management, Ministry of Finance
and
Risk
J a ka rta
We have audited the accompanying Financial Statements of the Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) as of December 31, 2015 and for the year then ended. These Financial Statements are the responsibility of Directorate General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted audit in accordance with the auditing standards prescribed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants that referred to international auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. As described in note B.2.b, these financial statements were prepared on the basis of cash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting other than generally accepted accounting principles in Indonesia.
1
In our opinion, (a) the Financial Statements referred to above, and the appended notes, that were also the subject of the audit, present fairly in all material respects, the financial position of the Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) as of December 31, 2015 and for the year then ended in conformity with accounting basis described in note B.2.b; (b) the Executing Agency has utilized all proceeds of the grant withdrawn from the World Bank only for the purpose of the project in accordance with the grant agreement; and no proceeds of the grant has been utilized for other purposes; and (c) the Executing Agency was in compliance, as of the end of the fiscal year, with all financial covenants of the grant agreement. In addition: a. With respect to Statement of Expenditures, adequate supporting documentation has been maintained to support claims to the IBRD (the World Bank) for replenishment of the special account statement of expenditures incurred, and all expenditures incurred are eligible for financing under Grant Agreement TF 098817-D. b. The Special Account Activity Statement gave a fair view of the receipts collected and payments made during the year ending December 31, 2015 and these receipts and payments support special account replenishments during the year.
Directorate of Audit of Foreign Loans and Grants Director,
Salamat Simanullang Accountant, State Register No. RNA-9326
2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI JI. Pramuka No. 33 Lantai 5,Jakarta Timur 13120 Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713
Nomor: LAI-23/D104/01/2016
10 Juni 2016
A. Laporan Auditor Independen Yth.
1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Executing Agency Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF-098817-
ID) 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI diJakarta
Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Direkturat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia yang telah mengacu kepada standar auditing internasional. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi perneriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana dijelaskan dalam catatan butir B.2.b., laporan keuangan disusun atas dasar penerimaan dan pengeluaran kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
-
1
Menurut pendapat kami, (a) Laporan Keuangan yang kami sebut di atas termasuk pengungkapannya telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) sampai dengan 31 Desember 2015 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam butir B.2.b; (b) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Executing Agency telah menggunakan hibah (Grant TF 098817-ID) sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah dan tidak ada penggunaan hibah untuk tujuan lain; dan (c) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mematuhi persyaratan keuangan sampai akhir tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Hibah. Selain itu: a. Dalam kaitannya dengan Statement of Expenditures, pengajuan klain kepada World Bank untuk pengisian kembali dana di rekening khusus berdasarkan pengeluaran yang dilaporkan telah didukung dengan dokumen yang memadai; dan semua pengeluaran yang terjadi adalah sah sesuai ketentuan Grant TF 098817-ID. b. Special Account Activity Statement Grant TF 098817-ID telah memberikan gambaran yang wajar penerimaan dan pembayaran yang terjadi selama tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2015; penerimaan dan pembayaran tersebut telah mendukung penggantian dana (replenishments) selama tahun yang bersangkutan.
Direktorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Direktur,
Salamat:Simanullang Akuntan, Register Negara No. RNA-9326
2
B. LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) berupa Financial Monitoring Report untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2015 terdiri atas: 1. Project Sources and Uses of Fund per Category, Fiscal Year Jan 1, 2015 up to December 31, 2015 2. Catatan atas Laporan Keuangan a. Gambaran Umum Proyek b. Kebijakan Akuntansi c. Penjelasan atas Cumulative Project Uses of Fund by Category 3. Special Account Activity Statement Laporan keuangan Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) yang disebutkan di atas disajikan pada halaman berikut:
3
1. Project Sources and Uses of Fund Per Category Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) Project Sources And Uses Of Fund Per Category Fiscal Year January 1, 2015 up to December 31, 2015 Actual Des.ription
Cumulative up to Last Year
,Ear to Date
Planned Cumulaibye up to Date
2 Sourcesof Funds GOI (Counterpart:Rp Murni) The Word Bank: Grant TF 098817-ID Total Sources of Fund Uses Of Funds (by Category) 1Kelurahan Grant 2 Consultant Services Total Uses of Fund
7,700,000,000 7,700,000,000 7,700,000,000 7,700,000,000
15,689,377,975 15,689,377,975 2,300,000,000 13,389,377,975 15,689,377,975
Cumulative up to Last Year 4
eto Date
. Cumulaive up to Date
.
Varilance %
CtumWave up toLast ear YI 7=114 8=215
Cumulatve up Date 9=3/8
23,389,377,975
8,000,000,000
20,500,000,000
28,500,000,000
96.25%
76.53%
82.07%
23,389,377,975
8,000,000,000
20,500,000,000
28,500,000,000
9625%
76.53%
82.07%
10,000,000,000 13,389,377,975 23,389,377,975
8,000,000,000
2,000,000,000 18,500,000,000 20,500,000,000
10,000,000,000 18,500,000,000 28,500,000,000
96.25%
115.00% 72.38% 76.53%
100.00% 72.38% 82.07%
-
8,000,000,000
96.25%
Catatan:
* Untuk kategori 1 Kelurahan Grant realisasi Actual di RKBI lebih besar dari Planned dalam DIPA, hal ini disebabkan karena terdapat transaksi atas SP2D backlog yang terjadi pada tahun sebelumnya dan baru dipertanggungjawabkan di tahun 2015.
4
2. Catatan atas Laporan Keuangan a. Gambaran Umum Proyek Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawan terhadap bencana, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Bencana telah menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Dana yang digunakan untuk tanggap darurat dan pasca bencana juga telah mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk
pembangunan nasional dan program-program pemberantasan kemiskinan. Jika
terjadi bencana, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana akan menjadi korban terbesar dan pemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besar akan menimpa mereka. Mengingat korban terbesar dari bencana adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat sendiri, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi kemungkinan bencana yang terjadi di wilayahnya, sehingga risiko bencana dapat dikurangi, dicegah atau bahkan dihilangkan. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui PNPM Mandiri Perkotaan melaksanakan kegiatan yang dinamakan "Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas" atau disingkat PRB-BK, yang menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama kegiatan. PNPM Mandiri Perkotaan dalam pelaksanaannya tahap pertama berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan PRB-BK merupakan salah satu intervensi menuju masyarakat madani, sebagaimana tertuang dalam skema PNPM Mandiri Perkotaan. Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB-BK) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui penyadaran, peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dan atau penerapan upaya fisik dan non fisik yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara aktif, partisipatif dan terorganisir. Khusus untuk TA. 2015 telah dilakukan kegiatan pilot proyek PRPBK Kebakara.n di Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan
kesiapan masyarakat dalam pengurangan permukiman berbasis komunitas.
risiko
bencana
kebakaran
1) Tujuan Proyek Secara umum, tujuan pelaksanaan kegiatan PRB-BK adalah meningkatnya kesiapan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana alam berbasis komunitas. Sedangkan tujuan secara khusus untuk kegiatan PRPBK Kebakaran adalah: a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana. b. Menyusun rencana pembangunan masyarakat berbasis pengurangan risiko bencana secara partisipatif. c. Melaksanakan model pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana. Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan PRB-BK Kebakaran ini adalah sebagai berikut: a. Masyarakat rentan, miskin dan perempuan berpartisipasi di dalam pertemuan-pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan. b. Dokumen rencana tindak pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (RTPRB- Kebakaran). c. Pembangunan
prasarana
dan
sarana
pengurangan risiko bencana kebakaran 2) Lokasi Proyek
yang
mendukung
upaya
Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat ini adalah lokasi-lokasi PNPM Mandiri Perkotaan yang terkena dampak pasca bencana yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi kegiatan PRB-BK Kebakaran dilakukan di Provinsi Jawa Timur. 3) Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Kegiatan Pelaksanakan kegiatan PRB-BK pada dasarnya berada di lokasi kegiatan PRP BK reguler yang ada di 4 Provinsi yaitu, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jawa Timur. Lingkup kegiatan PRB-BK termasuk PRB-BK Kebakaran terdiri dari beberapa komponen kegiatan yaitu: 1 Komponen Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan lainnya. Komponen ini mencakup pelatihan, sosialisasi berkesinambungan, lokakarya bagi pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan kelompok peduli/pemangku kepentingan
6
yang dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 2. Komponen Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Untuk lokasi percontohan disediakan BLM sebesar Rp 500 juta tiap kelurahan yang digunakan untuk peningkatan kapasitas, pendampingan dan pembangunan prasarana prioritas dari rencana pengurangan risiko bencana, yang pelaksanaannya diatur dalam petunjuk teknis. 3. Komponen Bantuan Teknis, yaitu pendarnpingan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, lokakarya dan pelatihan penguatan perangkat pemerintah kota/kabupaten
sampai dengan lurah/kades dan kelompok peduli serta bantuan teknis
untuk memperkuat mereka dalam melaksanakan kegiatan PRB-BK. Berdasarkan grant agreement, masa berlaku kegiatan hibah berakhir 31 Desember 2015. 4) Pembiayaan Pernbiayaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat bersumber dari Grant TF-98817 sebesar US$ 2.380.000,00 untuk membiayai Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Kelurahan Grants under Par 2 of The Project) dan Bantuan Teknis (Goods, Consultants' Services, Non Consultants'
Services, Training and Workshops, and Incremental Operating Costs under
Part I and 3 of the Project). Rincian Sumber Dana dan Kategori Pendanaan adalah sebagai berikut:
No
Categories
Amount of the Loan Allocated (Expressed in
% of Expenditures to be Financed
USD)
1)
Kelurahan Grants
2)
Goods, Consultants' Services, Training and Workshops, and incremental Operating Costs TOTAL
900.000,00
1.480.000,00
100 % of Kelurahan Grant amount disbursed 100%
2.380.000,00
Adapun spesifikasi dana Grant/Hibah GFDRR Nomor TF 98817 adalah sebagai berikut:
7
Uralan Hibah
Grant IBRD
a. Nomor Perjanjian Hibah b. Tanggal Penandatanganan c. Nomor Register d. Jumlah Hibah e. Closing Date f. Extension date
TF-098817 :
15 April 2013 73648801
:USD 2.380.000 31 Desember 2014 31 Desember 2015
g. Jumlah InitialDeposit
Rencana Kebutuhan 6 Bulan, pencairan pertama pada Bulan Desember 2013
h. Nomor Rekening Khusus i. Executing Agency
602.171411980 pada Bank Indonesia Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan pembiayaan kegiatan didasarkan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor: PER-18/PB/2013 tertanggal 05 Mei 2013, tentang Petunjuk Pencairan Dana Grant TF-98817 Disaster Risk Management Program for The Third National Program for Community Empowerment in Urban Areas Project dan Surat Direktur Pengeloiaan Kas Negara tanggal 7 Januari 2015 tentang Perpanjangan Masa Berlaku (closing date) Grant TF 98817-ID sampai dengan 31 Desember 2014. Terjadi perpanjangan masa berlaku (closing date) Grant TF 98817-ID sampai dengan 31 Desember 2015 sesual Surat Bank Dunia Nomor CD/309/WB/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014. 5) Struktur Organisasi Untuk melaksanakan kegiatan proyek tahun anggaran 2015, ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja sesua Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 137/KPTS/M/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, dengan susunan organisasi sebagai berikut: *
Atasan Kepaia Satuan Kerja
*
Atasan Kerja
Langsung Kepala Satuan
: Direktur Jenderal Cipta Karya : Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Berbasis Masyarakat
8
*
Kepala Satuan K3rja
Judi Indradjaja, S.ST. MT
•
Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Pejabat yang Melakukan Pengujian
Mita Dwi Aprini, S.Sos. M.Si
•
Kusnadi, S.Sos
dan Perintah Pembayaran -
Bendahara Pengeluaran
Sri Rahayu
Untuk pelaksanaan substansi Program, termasuk sebagian tanggung jawab
kualitas
pelaksanaan
P2KP/PNPM,
Kepala
SNVT
- Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan menugasi NMC (National Management Consultant) dan OSP (Oversight Service Provider) yang bertindak untuk atas nama Satuan
Kerja Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di lapangan sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan dan bertanggungjawab langsung ke
Satker Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan b. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi proyek berpedoman pada Standar Akuntansi Indonesia serta prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku khusus pada proyek, yaitu sebagai berikut: 1) Untuk tahun anggaran 2015 pencantuman anggaran untuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) menggunakan DIPA Provirisi Jawa Timur dan Jasa Konsultan menggunakan DIPA Pusat. 2) Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran yang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia. 3) Perlakuan akuntansi terhadap transaksi dilakukan atas dasar kas (cash basis) pada saat kejadiannya. 4) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan valuta asing yang diekuivalenkan ke dalam rupiah sesuai dengan kurs saat transaksi penarikan dana. 5) Laporan Keuangan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Proyek atas dana yang dikelola baik yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri maupun dari APBN sebagai dana pendampingnya. 6) Penerimaan pembiayaan dari Pemerintah RI/APBN dicatat berdasarkan SP2D LS dan GU yang dicairkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan buktibukti pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya. 7) Hibah Luar Negeri (Grant TF 098817) direalisasikan melalui prosedur pembiayaan Rekening. Khusus dan dibukukan dengan cara penerimaan pembiayaan dari rekening khusus dicatat sesuai SP2D yang mendebet
Rekening Khusus pada Bank Indonesia, sedangkan pengeluarannya dicatat
9
pembayaran
sesuai dengan bukti-bukti kategori/komponennya.
yang dikelompokkan
menurut
c. Penjelasan atas Cumulative Project Uses of Fund by Category Rp 10.000.000.000,00 1) Kelurahan Grants Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran proyek untuk kategori 1
(Kelurahan Grants) yang telah membebani rekening khusus pada Bank Indonesia sampai dengan 31 Desember 2015 dan seluruh pendanaannya berasal dari hibah luar negeri, dengan rincian sebagai berikut : 631.399,50 Ekv. Rp 7.700.000.000,00 * Saldo Awal 01-01-2015 USD Mutasi TA 2015 - Rekening Khusus - Rekening BUN - Pembiayaan Retroactive*) Jumlah Mutasi
*
USD USD USD
164.648,54 Ekv. Rp 0,00 Ekv. Rp 0100 Ekv. Rp
2.300.000.000,00 0,00 0,00
USD
164.648,54 Ekv. Rp 796.048,04 Ekv. Rp
2.300.000.000,00
Saldo Akhir 31-12-2015 USD
*
10.000.000.000,00
Realisasi kegiatan PRB BK yang dibiayai melalui dana Grant TF-098817 pada TA. 2015 sebesar pengeluaran berdasarkan daftar SP2D yang eligible, dengan rincian sebagai berikut: Provinsi
KabupatenlKota
300.000.000
Sulawesi Utara
Kota Manado
Jawa Timur
Kota Suraba a
______________
Juilahi
Jumlah (Rp)
2.000.000.000 2.30.000.00
Rp 13.389.377.975,00 2) Goods and Consultant Services Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran proyek untuk kategori 2 (Goods and Consultant Services) yang telah membebani rekening khusus pada Bank Indonesia sampai dengan 31 Desember 2015 yang seluruh pendanaannya berasal dari hibah luar negeri, dengan rincian sebagai berikut : 0,00 0,00 Ekv. Rp Saldo Awal 01-01-2015 USD .0 *
*
Mutasi TA 2015 - Rekening Khusus - Rekening BUN - Pembiayaan Retroactive*) Jumlah Mutasi Saido Akhir 31-12-2015
USD USD USD
958.586,84 Ekv. Rp 0,00 Ekv. Rp 0,00 Ekv. Rp
13.389.377.975,00 0,00 0,00
USD USD
958.586,84 Ekv. Rp 958.586,84 Ekv. Rp
13.389.377.975,00 13.389.377975,00 10
Pengeluaran pada tahun 2015 untuk pembiayaan jasa konsultan kategori Goods and Consultant Sevices adalah pembayaran kegiatan Capacity Building yang pelaksanaan dilakukan oleh PT. Royalindo Exposduta sebesar Rp.13.389.377.975,00.
11
3. Special AccountActivityStatement For Year Ending Loan I Grant No. Account No. Currency
: January 1, 2015 up to December 31, 2015 : TF 098817 : 602.171411980 at Bank Indonesia, Jakarta : United States Dollar (USD)
Account Activity 1, Beginning balance January 1, 2015
USD
668.600,50
USD
890.000,00
3. Total amount refunded to Special Account
*USD USD
0,00 890.000,00
4.
USD
1.558.600,50
USD
435.365,12
USD
1.123.235,38
7. Total advance accounted for (5 + 6)
USD
1.558.600,50
8. Difference between line 4 and line 7
USD
0,00
Plus:
2.
Total amount paid by World Bank during Fiscal Year 2015
Present outstanding amount advance to Special Account (1+2+3)
Less : 5. Ending balance at year end December 31, 2015 6.
Amount eligible expenditures paid during the year 1) 2) 3) 4)
During During During During
quarter I quarter II quarter Ill quarter IV
USD USD USD USD
23.584,91 328.722,78 770.927,69
12
C. DASAR AUDIT 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.
3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. 4. Grant Agreement TF Number 098817-1D. 5. Surat permintaan audit Bank Dunia tentang 'Audit Reports Required for Fiscal Year2015'.
6. Surat Penugasan Audit Nomor: S-315/D1/04/2016 tanggal 20 April 2016. D. TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT Tujuan audit adalah: 1. Memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran penyajian laporan keuangan berbasis IFR; 2. Memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan prosedur-prosedur keuangan, termasuk pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan meyakini bahwa seluruh dana hibah yang telah dicairkan telah dimanfaatkan untuk pos-pos pengeluaran sesual Grant Agreement, serta telah dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan; 3. Melakukan penilaian atas keandalan informasi manajemen keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Interm Triwulan (quarterly IFR/Interim Financial Reports); 4. Melakukan penilaian atas pencapalan tujuan proyek berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan; 5. Melakukan penilaian atas ketaatan proyek terhadap berbagai ketentuan keuangan (financial covenants) yang telah disepakati dalam Grant Agreement. Lingkup audit mencakup pengujian terhadap kewajaran penyajian Japoran keuangan, penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek, serta ketaatan terhadap ketentuan pada peraturan yang berlaku dalarn pelaksanaan proyek untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penilaian kewajaran laporan keuangan mencakup pengujian keakuratan penyajian jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, penilaian kecukupan sistem . pencatatan/pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti pendukung pengeluaran proyek pada Project Management Unit ( PMU) dan Project Implementation Unit (P/U). 13
Ponilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek mencakup penilaian terhadap kecukupan rancangan (desain) sistem pengendalian intern proyek serta efektivitas implementasinya di lapangan. Penilaian ketaatan (compliance) pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan
proyek mencakup penilaian terhadap ketaatan program yang mencakup:
1. Ketaatan pada ketentuan tertentu dalam Grant Agreement untuk aspek: porsi pembiayaan dan penyediaan dana pendamping (jika ada), prosedur pengadaan, dan peruntukan penggunaan dana grant; 2. Ketaatan terhadap mekanisme dan ketentuan internal yang ditetapkan proyek. Audit lapangan berakhir pada tanggal 23 Mei 2016. E. PENILAIAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Menurut penilaian kami, sistem pengendalian intern atas kegiatan Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) telah dirancang dan diterapkan dengan cukup memadai. Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen pengendalian adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan Pengendalian Menurut hasil penilaian kami terhadap lingkungan pengendalian dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian program telah cukup memadai dilaksanakan. Hal ini terlihat dari : a. Telah dilakukan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur. b. Para pelaku program telah menghindari adanya konflik kepentingan yang potensial (seperti menjadi rekanan atau perantara dari periasok dan mempekerjakan sanak keluarga, intervensi aparat, suami istri dalam satu lokasi). c. Satker, KMW dan Korkot telah menempatkan personil sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. d. Satker dan KMW telah menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pelaku mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. e. Struktur organisasi di tiap level/lokasi sesuai dengan struktur organisasi pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan. f. Masing-masing pelaku program dalam struktur organisasi mengetahui tugas pokok dan fungsinya.
g. Komposisi konsultan pendamping di setiap leve[ yang ditetapkan di dalam TOR/Kontrak telah dilaksanakan
14
2. Penilaian Risiko Menurut penilaian kami, walaupun belum dilakukan penilajan risiko yang terstruktur, formal dan terintegrasi, pelaku Disaster Risk Management Program For The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap risiko (kemungkinan penyimpangan) sesuai batas kewenangannya, namun telah mempertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
risiko dalam mengidentifikasi risiko pada saat rapat/rembuk desa dan KMW dan faskel telah sepenuhnya menentukan sejumlah risiko tertinggi yang harus dikendalikan. 3. Aktivitas Pengendalian Menurut hasil penilaian kami, aktivitas pengendalian telah cukup memadai dilaksanakan. Hal ini terlihat dar telah dilakukan pengukuran kinerja atas setiap kegiatan; pembinaan SDM telah dilakukan secara berjenjang; terdapat pemisahan fungsi yang terkait dengan otorisasi, dengan pemrosesan, pencatatan, pembayaran, serta fungsi-fungsi pengamanan (custody); transaksi keuangan telah diklasifikasikan, diverifikasi dan dicatat secara akurat; penanggung jawab kegiatan telah menyusun, menginformasikan dan mengkornunikasikan pertanggungjawabannya; serta tersedia dokumentasi atas kebijakan dan prosedur serta transaksi. 4. Informasi dan Komunikasi Menurut hasil penilaian kami, dapat disimpulkan bahwa pengendalian informasi dan komunikasi telah cukup efektif dilaksanakan. Hal ini terlihat dari: a. Laporan berjenjang baik jalur struktural maupun jalur fungsional telah disusun dan informasi dikomunikasikan melalui rapat dan forum sosialisasi. b. Saluran komunikasi telah dibangun dengan terbuka dan efektif kepada masyarakat, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah, antar pelaku program (konsultan, tim koordinasi) c. Adanya penanganan pengaduan dan masalah. 5. Pemantauan/Monitoring Menurut
hasil penilaian kami, dapat disimpulkan bahwa monitoring pengendalian program telah cukup efektif dilaksanakan. Hal ini terlihat dari: a. Proyek telah mempunyai RKTL dan laporan progres kegiatan lapangan bulanan (provinsi, kabupaten/kota, kelurahan/desa). b. Faskel membuat laporan hasil pemeriksaan (supervisi) rutin;
15
c. Konsultan melakukan pemeriksaan insidentil; peninjauan sejawat oleh Faskel dan pelaksanaan audit internal. d. Pelaksanaan monitoring secara menyeluruh atas kegiatan program telah dilakukan. F. PENILAIAN KEPATUHAN PADA KETENTUAN GRANT AGREEMENT Hasil penilaian kami terhadap kepatuhan (compliance) dalam pelaksanaan proyek adalah sebagai berikut: 1. Secara umum Project Implementation Unit (P/U) telah mematuhi ketentuan dalam Grant Agreement khususnya untuk aspek: prosedur pengadaan dan peruntukan penggunaan dana grant. 2. Secara umum, mekanisme dan prosedur kegiatan proyek telah mengikuti ketentuan internal yang ditetapkan proyek: G. PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN DAN HAMBATANNYA Realisasi keuangan tahun anggaran 2015 sebesar Rpl5.689.377.975,00 atau sebesar 76,53% dari total anggaran sebesar Rp20.500.000.000,00. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pencapaian target keuangan, sedangkan tidak tercapainya target keuangan sebesar 23,47% terjadi pada Kategori 2 Jasa Konsultan yang disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan whorksop dan pelatihan konsultan pendamping. H. IKHTISAR KONDISI TEMUAN AUDIT YANG BERPENGARUH PADA KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Dar hasil pemeriksaan, tidak dijumpai temuan audit yang signifikan yang berpengaruh pada kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya, pendapat kami terhadap penyajian laporan keuangan adaiah "Wajar Tanpa Pengecualian (VWTP)'. .
KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan kegiatan Disaster Risk Management Program for The Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas (Grant TF 098817-ID).
J. TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT TAHUN SEBELUMNYA Tidak terdapat temuan audit pada tahun sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti.
16
Disaster Risk Management Program For The Third National Program For Community Empowerment In Urban Areas Grant TF 098817-D Project Sources & Uses of Funds for the quarter ending December 31, 2015
*
TOTAL
GOj Counlerp r
]DR Uses of Funds 1 Kelurahan Grants 2 Goods, Consultant Services, Training and Workshop and Incremental Operating Cost
1
R
1
Omnr
Donor
Xu
IOR 3
2
-
Ourannd4nqRetroacive IDR 5
-
13,389,377,975
Expenditure*sin YeirtsDate...
5 lo 4
2,300,000,000 -
Lam.pimn
IDR 6
1
IDR-
USD 8
7
-
-
-
2,300,000,000
164,648.54
-
13,389,377,975
958,586.84
1,689.377,975
1.123,235.38 13,968
Non Bank Financed (Rupiah Murni) Total Uses of Fund
15,689,377,975
-
-
*
Average Exchange Rate
TOTAL
]Gl Counrerparr
I_________________
Uses oflFunds 1 Kelurahan Grants 2 Goods , Consultant Services, TrainIng and Workshop and Incremental Operating Cost
OR 1
Erpenditures in Cumulabve to Date Oners Dcrn,.r
IDP
IrR_
2_
3
KuN. SBUP
j~~
_DF
4
10,000,000,000
-
13,389,377,975
B
-
IDR
.
2
IL il
Outst.inding Retroact5v
Retroactme IDR
.
-lis
'
id
j__________ IDR
5
7
iUSDP-8
-
-
10,000,000,000
796,048.04
-
-
13.389,377.975
958,586.84
23,389,377,975 Average Exchange Rate
1,754,834.88 13,330
Non Bank Financed (Rupiah Mumi) Total Uses of Fund
23,389,377,975
-
-
*
