Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam tugas pokoknya sebagai Pembantu Kepala Daerah telah melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2008, Satuan Polisi Pamong Praja, dimana nomenklatur sebelumnya adalah ”Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat”, secara umum telah cukup berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan masing-masing sasaran tersebut. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja semata, tetapi juga dipengaruhi oleh keberhasilan kinerja instansi yang terkait dengan permasalahan ketentraman dan ketertiban. Walaupun secara optimal belum terwujud mekanisme koordinasi yang mantap dan efektif diantara instansi fungsional terkait, namun penertiban terhadap seluruh gangguan-gangguan serendah mungkin telah dapat ditekan. Adapun pencapaian target/sasaran yang menggambarkan keberhasilan dimaksud antara lain adalah : a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta b. Beroperasinya Crisis Center PBP Provinsi DKI Jakarta c. Pelaksanaan pengamanan/antisipasi situasi dan pengamanan pada hari-hari besar Nasional dan keagamaan serta terhadap tamu-tamu negara dan Gubernur d. Pengamanan dan penertiban terhadap lokasi pembangunan jalur busway koridor 8, 9 dan 10 e. Penertiban terhadap sengketa tanah dan bangunan serta penyelesaiannya f. Pemusnahan 36.369 botol minuman keras hasil operasi penertiban g. Peningkatan penerimaan retribusi dari pengurusan Ijin UUG yang didukung dengan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tempat-tempat usaha h. Peningkatan, Pembinaan dan Pelatihan MFD secara rutin dan berkelanjutan terhadap para Anggota Pol PP serta Anggota Banpol PP dan Linmas i. Peningkatan kemampuan dan kemahiran menyelam Anggota Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta melalui Diklat Selam Tingkat Lanjutan j. Pembinaan/bimbingan teknis yang berkesinambungan terhadap pengelolaan kearsipan dinamis dan imbas Satminkal Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi ke Satminkal Sudin Tramtib dan Linmas Kota Administrasi k. Pembinaan/bimbingan teknis yang berkesinambungan terhadap para pengelola administrasi keuangan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta l. Pembinaan Anggota Linmas dalam rangka antisipasi dan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta m. Keterlibatan peranserta masyarakat dalam antisipasi dan penanganan bencana melalui pelaksanaan Geladi Posko dan Geladi Lapang serta Pekan Sadar Bencana n. Tersedianya data lokasi rawan pelanggaran Perda o. Tersedianya data-data lokasi rawan bencana dan tinggi muka air p. Koordinasi antara Anggota Satkorlak PBP Provinsi DKI Jakarta q. Penyaluran bantuan ke lokasi pengungsian
Adapun target yang belum terpenuhi dalam Program Kerja Tahun 2008 adalah penyempurnaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2013 serta penyusunan Juklak Umum tentang Perda Tibum, dimana keduanya masih dalam proses. Untuk Tahun Anggaran 2009, secara garis besar, jenis-jenis kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta hampir sama dengan kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2008. Adapun beberapa perubahan yang terjadi adalah pada pelaksana kegiatannya terkait dengan re-strukturisasi organisasi. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dapat mempertahankan eksistensinya sebagai perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara dan melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan Gubernur, sekaligus dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam rangka mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Jakarta yang tenteram, tertib, aman dan nyaman. Jakarta, 24 Juni 2009 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA
H. HARIANTO BADJOERI, S.E. NIP 470035747
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu struktur organisasi baru di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur sebelumnya adalah ”Dinas Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Dinas Tramtib dan Linmas)”. Sebagai organisasi yang berada di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas pokok memelihara dan melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan Gubernur, Sat Pol PP dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks terkait dengan stabilitas kondisi ketenteraman dan ketertiban di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pada saat yang sama, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta harus mampu menghadapi berbagai fenomena khas yang terjadi pada Jakarta selaku Ibukota Negara dan juga sebagai Kota Metropolitan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka setiap gerak langkah organisasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta haruslah terencana dan memiliki acuan yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, sekaligus mampu mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program yang telah dicanangkannya. Secara tidak langsung, perubahan struktur organisasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mempengaruhi kinerja Sat Pol PP. Adanya perampingan struktur organisasi menuntut peningkatan efektivitas dalam pembagian tugas pokok dan fungsi intern Sat Pol PP serta penetapan program-program kegiatannya. Dalam hal ini, selain terdapat 1 (satu) bidang kerja yang dahulu melekat pada Dinas Tramtib dan Linmas (Penanggulangan Bencana) dan kini dialihkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, jumlah bagian dan bidang mengalami penyusutan dari 7 (tujuh) menjadi 6 (enam). Untuk Kelompok Jabatan Fungsional menjadi ditiadakan, dan UPT Ketertiban Umum dan UPT Kelinmasan masih dalam proses pengesahan. Secara rinci, struktur organisasi Sat Pol PP Provinsi DKI Jakarta terdiri dari : 1. Kepala Sat Pol PP 2. Bagian Tata Usaha 3. Bidang Operasi dan Penegakkan Hukum 4. Bidang Ketertiban Masyarakat dan Sarana Kota 5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tempat Usaha 6. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi 7. Bidang Perlindungan Masyarakat 8. Sat Pol PP Kota dan Kabupaten Administrasi 9. Satgas Pol PP Kecamatan 10. Satgas Kelurahan 11. UPT Ketertiban Umum Dalam proses pengesahan 12. UPT Kelinmasan Namun demikian, kondisi tersebut di atas tidak menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP Provinsi DKI Jakarta. Sat Pol PP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadi aparat terdepan dalam mengatasi segala permasalahan yang menyangkut gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, keberhasilan Sat Pol PP ini ditentukan pula oleh keterlibatan instansi terkait serta peran aktif masyarakat. Apabila hubungan antara pihak-pihak tersebut dapat bersinergi dengan baik, maka Kota Jakarta yang tenteram, tertib, aman dan nyaman akan dapat terwujud.
Ruang lingkup program pelaksanaan/pembinaan ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah DKI Jakarta tahun anggaran 2008 meliputi : 1. Bagian Tata Usaha Æ Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan pelaporan. 2. Sub Dinas Ketertiban Masyarakat Æ Penyelenggaraan pengendalian operasional, penertiban dan pengamanan acara protokoler dan obyek vital, menangani pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa serta kerjasama antar aparat ketertiban dan instansi terkait lainnya. 3. Sub Dinas Pembinaan dan Pelatihan Æ Penyelenggaraan perencanaan, menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan pelatihan Sat. Pol. PP dan Sat Linmas serta melakukan evaluasi seluruh rangkaian pembinaan dan pelatihan. 4. Sub Dinas Ketertiban Sarana dan Prasarana Perkotaan Æ Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan penertiban fasilitas sosial, sarana umum, dan sarana/Prasarana pemukiman serta lepas pantai. 5. Sub Dinas Perizinan dan Pengawasan Tempat Usaha Æ Pelaksanakan pelayanan administrasi perizinan tempat usaha, inventarisasi, dokumentasi, evaluasi tempat izin usaha, pengawasan tempat usaha, hiburan dan rekreasi dan melakukan penenteraman penertiban tempat usaha termasuk penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi. 6. Sub Dinas Kesiagaan Æ Pelaksanaan perumusan kebijakan, dan fasilitas pelaksanaan kegiatan kesiagaan menghadapi gangguan ancaman, bahaya serta bencana dalam rangka perlindungan masyarakat. 7. Sub Dinas Penanggulangan Æ Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pengerahan potensi masyarakat, penyelamatan, rehabilitasi, pengendalian bantuan dan koordinasi, relokasi serta rekonstruksi penanggulangan bencana. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Æ Penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tramtib dan Linmas. 9. UPT Sat Pol PP Æ pelaksana teknis dan Operasional Dinas Tramtib dan Linmas dalam menyelenggarakan Ketenteraman Ketertiban penegakan Peraturan Daerah secara prefentif. 10. UPT Sat Linmas Æ pelaksana teknis dan operasional dalam melakukan kegiatan perlindungan masyarakat. 11. Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Æ penyelenggaraan pembinaan, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat di wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2008 mencakup 168 kegiatan yang terbagi dalam 9 (sembilan) garis besar program. dengan rincian plafond dan penyerapannya sebagai berikut : Plafond anggaran tahun 2008
a. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung
Rp. 258.417.710.984 : Rp. 222.913.206.023,- (86,26 %) : Rp. 35.504.504.961,- (13,74 %)
Penyerapan anggaran tahun 2008
a. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung
Rp. 215.775.249.751 : Rp. 183.534.263.700,- (85,06%) : Rp. 32.240.986.051,- (14,94%)
Adapun data penerimaan dan bantuan bencana pada tahun 2008 berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Jenis Bantuan Beras Mie instant Susu bayi Sambal Tikar Selimut Pakaian layak pakai Matras Tenda Pleton Nasi instanst Nasi box Tenda regu Air mineral Biskuit Uang tunai Minyak sayur Kecap Sarden Telor Air bersih Piring Gelas Pakaian sekolah Terpal Susu Sarung
Jumlah 6.760 kg 875 dus 830 dus 105 botol 50 helai 383 helai 14 karung 40 lembar 2 set 5.774 bungkus 21.330 box 1 set 227 dus 452 paket Rp 3.300.000,17 kg 37 dus 46 dus 4 peti 3.110 liter 40 buah 40 buah 730 stel 1 lembar (100 m2) 200 dus 20 lembar
Program dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2008 (Kegiatan yang terkait langsung dengan Operasional Sat Pol PP Provinsi DKI Jakarta) Program
Indikator Kinerja
1. Tersedianya sarana dan Peningkatan prasarana kantor SKPD sarana dan ketenteraman dan prasarana aparatur ketertiban tingkat Provinsi.
Kegiatan Kerumahtanggaan di Lingkungan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta
Capaian Kinerja Terdata, tersedia serta terdistribusinya sarana pendukung kegiatan operasional dinas beserta perlengkapannya.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor SKPD ketenteraman dan ketertiban tingkat wilayah. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1. Terlaksananya penegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada bantaran kali, jalur hijau dan kawasan prioritas lainnya. 2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang gangguan ketenteraman dan ketertiban di daerah bantaran kali, jalur hijau, dan kawasan prioritas lainnya.
Penanggulangan bencana
1. Tertanggulangginya kejadian bencana di wilayah Provinsi DKI
1. Dialog tramtib bagi RT/RW di 30 Kecamatan
2. 3. 4. 5.
Gerakan tertib sejak dini Pembinaan pengembangan ketertiban pelajar Pembinaan ketenteraman ketertiban sejak dini Peningkatan pemahaman masyakarat terhadap Perda 8 Tahun 2007 6. Pendidikan tertib lingkungan masyarakat
1. Sosialisasi diberikan kepada para pengurus RT/RW setiap Kelurahan (100 warga) di 30 Kecamatan serta dialog interaktif antara unsur Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta, pakar hukum (dari unsur LSM) dan warga masyarakat tersebut. 2. Sosialisasi diberikan kepada 3.750 pelajar. 3. Sosialisasi diberikan kepada 3.750 pelajar. 4. Sosialisasi diberikan kepada 3.750 pelajar. 5. Sosialisasi diberikan kepada masyarakat umum dari berbagai kalangan 6. Sosialisasi diberikan kepada para pedagang pasar tradisional di wil. Prov. DKI Jakarta Kegiatan-kegiatan di atas merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang disertai dengan kegiatan dialog interaktif mengenai Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
1. Pendidikan tertib lingkungan masyarakat Pengerahan Anggota Linmas untuk antisipasi bencana di Provinsi DKI Jakarta
1. Pengerahan Anggota Linmas setiap bulan untuk kegiatan antisipasi dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Program
Indikator Kinerja Jakarta.
Kegiatan 2. Pekan Sadar Bencana
2.
3. Operasional Crisis Center
3.
1. Rakor Satkorlak PBP antisipasi banjir dan kemarau
1. Rakor dihadiri oleh para anggota Satkorlak PBP DKI Jakarta beserta instansi terkait dalam rangka meminimalisir dampak negatif bencana banjir dan kemarau. 2. Tersusun 1 (satu) paket buku Renops Penanggulangan Banjir 3. Tersusunnya Modul dan Silabus Diklat Pol PP Tingkat Lanjutan 4. Tersusunnya Modul dan Silabus Diklat Suskalak Linmas 5. Pelaksanaan piket setiap hari 1 x 24 jam 6. Penyempurnaan Renstra masih dalam proses
2. Beroperasinya crisis center dan penanggulangan bencana. 3. Meningkatnya kewaspadaan aparat dan masyarakat terhadap kejadian bencana. 4. Tersedianya data/informasi bencana dan kerugian materiil maupun non materiiil akibat bencana.
Penetapan kerangka pembiayaan, kelembagaan dan regulasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat
1. Tersusunnya kerangka pelimpahan kewenangan antara peran regulator dan operator dalam penyelenggaraan ketenteraman ketertiban masyarakat. 2. Ditetapkannya produk hukum tramtibmas. 3. Tersusunnya kerangka pembiayaan penyelenggaraan tramtibmas
2. Penyusunan buku Renops Penanggulangan Banjir 3. Modul dan Silabus Diklat Pol PP Tingkat Lanjutan 4. Modul dan Silabus Diklat Suskalak Linmas 5. Piket monitoring antisipasi gangguan tramtibum 6. Penyempurnaan Renstra
Capaian Kinerja Pekan Sadar Bencana Tahun 2008 dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 31 Oktober 2008 bertempat di Silang Monas Selatan dengan rangkaian kegiatan : kegiatan Gladi Posko dan Gladi Lapang dengan melibatkan berbagai unsur/elemen, baik masyarakat maupun instansi terkait ; sosialisasi mengenai antisipasi dan penanggulangan bencana bagi aparat dan masyarakat . Hasil dari kegiatan Operasional Crisis Center meliputi : a. Terlaksananya Operasionalisasi Cirisis Center dan penunjang Informasi Banjir (SMS, Call Center dan Acces Point Camera (CCTV) sebanyak 160 titik). b. Pengembangan fitur layanan Call Center. c. Tersedianya ruangan, sarana dan bahan data base crisis center Satkorlak PBP. d. Tersedianya entry dan up-date Data di Jaringan Internet Crisis Center.
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Indikator Kinerja 1. Meningkatnya kopentensi SDM SKPD ketenteraman dan ketertiban dalam melaksanakan tupoksi. 2. Meningkatnya kemampuan aparat dalam penanganan gangguan tramtibmas.
Peningkatan keamanan dan perlindungan masyarakat serta kenyamanan lingkungan
1. Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman ketertiban dan keamanan lingkungan. 2. Terjalinnya komunikasi/koordinasi masyarakat dengan
Kegiatan 1. Diklat Suskalak Linmas (Kursus Kader Pelaksana Perlindungan Masyarakat)
Capaian Kinerja 1. Diklat Suskalak pelaksanaan terbagi menjadi 2 (dua) tahap dengan peserta yang sama 100 orang anggota Linmas. Tahap pertama tanggal 11 s.d 14 Nopember 2008 bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur. Tahap selanjutnya selama 30 hari dari tanggal 19 Oktober s.d 17 Nopember 2008 bertempat di Rindam Jaya
2. Diklat Dasar Resimen Mahasiswa
2. Diklat pembinaan Menwa dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 17 Nopember 2008 dengan peserta sebanyak 60 orang di Dodik Bela Negara Rindam
3. Diklat Pembentukan Polisi Pamong Praja Tingkat Dasar
3. Diklat Pol PP Tk. Dasar diselenggarakan tanggal 16 Oktober s.d 15 Nopember 2008 bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Semplak Bogor dengan peserta 100 orang.
4. Apel Komandan Satuan/Pembinaan Satuan (Binsat)
4. Diklat Pembinaan Satuan (Binsat) bagi para pejabat jajaran Dinas Tramtib dan Linmas yang dilaksanakan tanggal 25 s.d 29 Nopember 2008 bertempat di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole Bandung.
5. Diklat Selam Lanjutan
5. Pendidikan dan latihan selam dilaksanakan pada bulan Nopember tahun 2008 yang dilaksanakan selama 10 hari.
1. Pembinaan Anggota Linmas dan pemberian bantuan perlengkapan bagi Anggota Linmas RT/RW dan Sat. Linmas Obyek Vital
2. 3. 4. 5.
Wastib pedagang kaki lima (PKL) Wastib media informasi dan promosi Wastib rumah kost Wastib terminal bayangan
1. Pembinaan anggota Linmas tingkat RT/RW dan Satlinmas Obyek Vital dilaksanakan di Lapangan Silang Monas Barat – Jakarta Pusat dan Taman Angsa Taman Impian Jaya Ancol - Jakarta Utara. Hasil penertiban : Pedagang Kaki Lima Gerobak PK – 5 Gubuk Liar Rumah Kost
1.611 733 1.860 151
Orang Orang Orang Lokasi
Program
Indikator Kinerja aparat keamanan dalam menjaga ketenteraman ketertiban lingkungan.
Kegiatan Reklame Spanduk
1. Terdeteksinya secara dini potensi tawuran, demo dan gangguan tramtibmas lainnya. 2. Terselenggaranya ketenteraman ketertiban gangguan masyarakat 3. Terselenggaranya pemberian ijin, pengawasan dan penertiban tempat usaha.
27.548 Lembar 22.219 Lembar
Baliho
617 Lembar 13.743 Lembar 9 Lembar 129 Lembar
Bendera
33.534 Lembar
Umbul-umbul Keping Banner
3. Tersedianya data rawan bencana, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Capaian Kinerja
6. Wastib bengkel liar
6. Wastib terhadap bengkel liar dan terminal bayangan Æ Frekuensi kegiatan 4 x per bulan
7. Operasional Satkorlak PBP
7. wujud konkrit dari kegiatan penanggulangan bencana oleh Satorlak PBP ini antara lain adalah sebagai berikut : - Penyediaan personil, yang terdiri dari unsur Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta, unit kerja (Pemda) terkait, TNI, Polri, PMI dan SAR. - Penyediaan lokasi pengungsi di setiap lokasi terjadinya bencana.
1. Pelaksanaan koordinasi pengamanan dan antisipasi situasi kamtibmas pada peringatan hari besar keagamaan dan hari besar lainnya
1. Pengamanan situasi kamtibmas pada peringatan hari besar keagamaan dan hari besar sepanjang tahun 2008.
2. Pengamanan, pengawalan dan penertiban acara protokoler
2. Pengamanan, pengawalan dan penertiban 96 acara protokoler serta kedatangan 3 tamu Negara dan Gubernur.
3. Penyelesaian dan penertiban sengketa tanah dan bangunan dan wilayah Provinsi DKI Jakarta
3. Penyelesaian dan penertiban 68 kasus sengketa tanah dan bangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Terlampir).
4. Pemusnahan barang-barang hasil operasi penertiban, antara lain miras, VCD dll
4. Pemusnahan 36.369 botol minuman keras hasil operasi penertiban.
Program
Indikator Kinerja
Kegiatan 5. Penertiban VCD atan bacaan porno
Capaian Kinerja 5. Frekuensi penertiban sebanyak 96 kali ( 8 x / bulan ) sepanjang tahun 2008
6. Penertiban kegiatan dan penjualan minuman keras
6. Frekuensi kegiatan sebanyak 120 keg/tahun dengan hasil penertiban selama tahun 2008 sebanyak 40.401 botol.
7. Pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap judi atau undian liar di masyarakat 8. Wastib PMKS dan sejenisnya 9. Wastib WTS, waria dan sejenisnya
7. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 96 kegiatan/tahun selama tahun 2008. Hasil penertiban : Gelandangan 793 Orang Pengemis 834 Orang WTS/Waria 469 Orang Pedagang Asongan 593 Orang Psykotik 208 Orang Joki 1.515 Orang Pak Ogah 91 Orang Pengamen 474 Orang Tk Lap Mobil 5 Orang Anak Jalanan 8 Orang Kusta 5 Orang PMKS Lain (calo SIM, 5 Orang warga tanpa identitas KTP dll)
10. Wasriktib kegiatan tempat usaha hiburan pada hari besar keagamaan dan menjelang tahun baru 11. Wasriktib terhadap penyelenggaraan kegiatan pertunjukan temporer 12. Wasriktib Perda Nomor 10 Tahun 2004 HOSTBLD Nomor 226 Tahun 1926 13. Penertiban/segel tempat usaha dan tempat usaha hiburan yang melanggar ketentuan bersama instansi terkait 14. Pemeriksaan peninjauan ke lokasi tempat usaha yang mengajukan permohonan ijin baru dan perluasan tempat usaha
-
Pelaksanaan 4 x penyuluhan perijinan tempat usaha berdasarkan UUG. Penerbitan 1.873 Ijin UUG, perpanjangan 1.93 Ijin UUG dan 200 balik nama. Adapun target PAD yang ditetapkan pada tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp 4.050.000.000,- dengan Realisasinya sebesar Rp 4.667.474.375,- atau 101 % dari target yang ditetapkan.
Program
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Kinerja
1. Tersusunnya laporan keuangan dan laporan kinerja yang akuntable tingkat wilayah. 2. Penyusunan perencanaan kegiatan tahunan Tingkat Wilayah.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor SKPD ketenteraman dan ketertiban tingkat Provinsi.
Kegiatan 15. Pemeriksaan peninjauan ke lokasi tempat usaha yang mengajukan daftar ulang, balik nama dan ganti merk 16. Tim pertimbangan Ijin UUG 17. Tim Wastib penampungan penyalur tenaga kerja dan pramuwisma 18. Inventarisasi dan perawatan data atau berkas Ijin UUG (fumigasi) 19. Penyuluhan perijinan tempat usaha berdasarkan UUG 20. Pendataan perijinan terhadap tempat-tempat usaha 21. PAM Pemilu Dinas Tramtib dan Linmas 22. PAM Pemilu Sudin Tramtib dan Linmas 23. PAM Pemilu Tramtib dan Linmas Kepulauan Seribu
Capaian Kinerja
- PAM Pemilu (terhadap atribut peserta Pemilu 2009) dari bulan Agustus s.d Desember 2008 di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
1. Penyusunan laporan secara berkala dan LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta
1. Tersusunnya Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan LAKIP Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008.
2. Evaluasi Administrasi keuangan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 3. Penataan arsip keuangan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta 4. Penyusunan laporan keuangan Dinas Tramtib dan Linmas 5. Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2009 Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta
2. Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Tramtib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta secara periodik.
Pengadaan : 1. perlengkapan komputer 2. perahu karet 3. motor tempel 4. accu mobil kendaraan Dinas operasional 5. Pengadaan pakaian Dinas kerja dan
1. Terdata, tersedia serta terdistribusinya sarana pendukung kegiatan operasional dinas beserta perlengkapannya.
Program
Indikator Kinerja 2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor SKPD ketenteraman dan ketertiban tingkat wilayah.
Kegiatan perlengkapan Satpol PP 6. pakaian Dinas kerja dan perlengkapan Satlinmas 7. pakaian Dinas kerja dan perlengkapan Banpol PP 8. perlengkapan Pemilu 2009
Capaian Kinerja Rincian pengadaan kebutuhan barang : 1. Perlengkapan Komputer Æ 1 paket (flashdisk, CD-RW, tinta printer) 2. Perahu karet Æ 60 unit 3. Motor tempel Æ 60 unit 4. Accu mobil kendaraan dinas Æ 357 buah 5. Pakaian dinas Satpol PP Æ 1.952 stel 6. Pakaian dinas Linmas Æ 5.327 stel 7. Pakaian dinas Banpol PP Æ 6.922 stel 8. Perlengkapan Pemilu Æ 36.500 stel
