STUDI PENENTUAN BATAS MARITIM INDONESIA-MALAYSIA DI LAUT SULAWESI BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982) (Studi Kasus Ambalat di Laut Sulawesi)
Oleh : FLORENCE ELFRIEDE SINTHAULI SILALAHI 3508100004
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA Sidang Ujian Tugas Akhir. 2012
LATAR BELAKANG
Laut Sulawesi merupakan bagian wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia. Indonesia memiliki batas daratan dengan Malaysia di Pulau Sebatik Konsepsi UNCLOS mengenai negara pantai dan negara kepulauan
Indonesia menandatangani UNCLOS pada tahun 1985 melalui UndangUndang No. 17/1985, sedangkan Malaysia meratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996
Perlunya studi penentuan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi.
2
PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana menentukan batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di laut Sulawesi yang sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut (UNCLOS 1982)? 2.
3
Bagaimana analisa terhadap zona maritim pada kawasan Ambalat di Laut Sulawesi yang dapat dilakukan antara kedua negara tersebut?
BATASAN MASALAH Adapun batasan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Penggambaran wilayah maritim pada peta laut dan peta lingkungan laut nasional mengenai batas antara Indonesia yang mengacu pada PP No.37/2008 dari Pemerintah Republik Indonesia, dengan Malaysia yang disesuaikan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) pasal 3, 5, 33, 47 dan 57, serta Technical Aspects on the Law of the Sea (TALOS) di Laut Sulawesi. 2. Analisa batas wilayah maritim Indonesia-Malaysia pada kawasan Ambalat di Laut Sulawesi yang sesuai United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 pasal 3, 5, 33, 47 dan 57, serta Technical Aspects on the Law of the Sea (TALOS).
4
TUJUAN DAN MANFAAT Tujuan 1. Menghasilkan peta batas wilayah maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Laut Sulawesi berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 pasal 3, 5, 33, 47 dan 57, serta Technical Aspects on the Law of the Sea (TALOS). 2. Mendeskripsikan kawasan Ambalat dari analisa zona maritim antar kedua negara di Laut Sulawesi berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 pasal 3, 5, 33, 47 dan 57, serta Technical Aspects on the Law of the Sea (TALOS).
Manfaat 1. Memberi informasi mengenai batas wilayah maritim antara Indonesia dengan Malaysia yang telah sesuai dengan PP No.37/2008, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 pasal 3, 5, 33, 47 dan 57, serta Technical Aspects on the Law of the Sea (TALOS). 2. Memberikan informasi dalam bentuk peta dan analisa deskriptif tentang lokasi Ambalat pada wilayah maritim antara Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi.
5
TINJAUAN PUSTAKA
Gambar 1 Pembagian Zona Maritim (Sumber : http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/6%20pdf.pdf)
6
TINJAUAN PUSTAKA Titik Pangkal dan Garis Pangkal
Gambar 2 Contoh-Contoh Garis Pangkal (Sumber : Arsana. 2007)
7
TINJAUAN PUSTAKA Metode Delimitasi Batas Maritim
Gambar 3 Metode Sama Jarak Berhadapan
Gambar 4 Metode Sama Jarak Bersebelahan (Sumber : Arsana. 2007)
8
TINJAUAN PUSTAKA Peta Laut (Nautical Chart) Proyeksi Peta
9
TINJAUAN PUSTAKA Datum Geodetik
Datum Vertikal Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) sebagai Dasar Penentuan Batas Maritim Negara Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi Pasal 3, 5, 33, 47, dan 57 TALOS (Technical Aspects of the Law of the Sea)
10
PENELITIAN TERDAHULU Opsi garis yang dibicarakan dalam seksi ini adalah garis batas maritim untuk dasar laut. Pertama, menetapkan garis batas tunggal maka satu garis akan membagi dasar laut sekaligus airnya. Secara praktis, garis semacam ini akan menentukan batas kewenangan untuk eksploitasi minyak/ gas di dasar laut sekaligus ikan di perairannya. Kedua, jika delimitasi untuk masing-masing rejim dilakukan secara terpisah maka ada kemungkinan akan dihasilkan garis yang berbeda untuk dasar laut (landas kontinen) dan tubuh airnya (ZEE). (Arsana. 2009)
Gambar 5. Lokasi Ilustratif Ambalat
11
METODOLOGI PENELITIAN Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini mengambil wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi, yaitu 01° 46' 53" LU- 04° 10' 10" LU dan 117° 54’ 29” BT- 119° 02' 26" BT, dimulai dari P. Sebatik (TD.036) hingga P. Sambit (TD.040).
b
a
c d
Gambar 6. a) Peta NKRI b) Peta Malaysia 1979; c) Peta Laut Indonesia No.132; d) Peta British Admiralty Charts 1994 (Sumber : Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal)
12
PERALATAN DAN BAHAN Peralatan Hardware 1. Notebook Compaq Presario CQ40 AMD Turion X2, memori 1 GB, harddisk 320 GB 2. hp designjet scanner 4200 3. Printer dalam pencetakan laporan tugas akhir. Software 1. AutoDesk Map 2004 2. TransforSoft 1998 3. ArcView GIS 3.3
13
Bahan 1. Peta Laut daerah penelitian yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL (Dishidros), meliputi Peta Laut Kalimantan-Pantai Timur Sungai Berau hingga perbatasan Indonesia Malaysia keluaran keenam Juni 2011, nomor peta 132 dengan skala 1 : 500.000, datum WGS 1984 dan Proyeksi Mercator. 2. British Admiralty Charts (BAC) Tahun 1994 nomor peta 1852 dengan skala 1 : 300.000, datum WGS 1984 dan Proyeksi Mercator sebagai peta tinjauan. 3. Peta Malaysia 1979 cetakan 1-PPNM rampaian 97 Skala 1 : 1.500.000, datum Timbalai 1948 dan Koordinat Geografis. 4. Peta No.1 Dishidros TNI AL edisi Agustus 2010 tentang Simbol dan Singkatan Peta laut. 5. Koordinat geografis konsesi Blok Ambalat 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan Perubahannya. 7. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 pasal 3, 5, 7, 33 dan 47 8. Technical Aspects on The Law of the Sea 2006 (TALOS).
DIAGRAM ALIR PENGOLAHAN DATA
Gambar 7. Diagram Alir Tahap Pengolahan Data
14
HASIL DAN PEMBAHASAN Menyamakan Proyeksi dan Datum Peta Laut Indonesia Proyeksi
Mercator
British Admiralty Charts (BAC) Mercator
Ellipsoida
WGS 1984 WGS 1984
Skala
1 : 500.000 1 : 300.000
Edisi (Tahun Pembuatan)
2011
1994
Peta Malaysia
Nama Datum
Geografis
Timbalai 1948 WGS 1984
Timbalai 1948 1: 1.500.000 1979
Tabel 1. Spesifikasi Peta-Peta yang Digunakan
15
a (Sumbu Panjang Ellipsoid) 6377298.556
1/f (penggepen gan) 1/300.8017
6378137
1/298.2572
Tabel 2. Spesifikasi Datum yang Digunakan Dari data dan peta-peta tersebut dilakukan proses transformasi agar sistem proyeksi dan elipsoida menghasilkan koordinat dengan proyeksi Merkator dalam satuan meter (X,Y) dan elipsoida WGS 1984.
HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Rubber sheet dan Digitasi Peta Proses Rubber Sheet memerlukan empat titik kontrol pada peta, yaitu a berada pada pojok kiri atas, b pojok kanan atas, c adalah pojok kanan bawah, d adalah pojok kiri bawah. Peta yang telah di-rubber sheet selanjutnya di-digitasi. Daerah didigitasi dengan layer warna tertentu, yaitu indeks degradasi warna pada AutoCad (layer color index) meliputi Kalimantan yaitu Pantai Timur Sungai Berau hingga perbatasan IndonesiaMalaysia, Pulau Omadal, Bumbum, dan Simpoma Malaysia.
Gambar 8. Hasil Digitasi Basemap
16
HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Plotting Koordinat Titik Dasar Data koordinat titik-titik dasar (basepoints) yang digunakan untuk Indonesia mulai TD.036-TD.037 dengan nomor urut daftar koordinat 17-20 berdasarkan PP No. 37/2008, dan TD.039-TD.040 dengan nomor urut 21-22 berdasarkan PP No. 38/2002. Basepoints ini ditransformasikan sebelum di-plotting pada basemap dengan TransforSoft 1998.
Gambar 9. Hasil Plotting PP No.37/2008 dan PP No. 38/2002 (layer color index 242)
17
HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Plotting Koordinat Titik Dasar Indonesia Dari hasil plotting koordinat titik-titik dasar tersebut, terdapat perbedaan antara titik yang tergambar pada peta laut dengan hasil transformasi dari PP No.37/2008 dan PP No.38/2002 yang berupa kesalahan radial, yaitu makin ke pojok-pojok peta makin tidak presisi. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal seperti kemampuan perangkat lunak yang digunakan yaitu Autodesk Map 2004 dan program transformasi Transforsoft 1998, ketidakakuratan saat proses rubber sheet, maupun dari kesalahan basemap sendiri seperti kualitas gambar dan warna dari hardcopy peta laut dan proses scan peta menjadi softcopy . Tabel 3 Besar Pergeseran Hasil Plotting Titik Dasar
18
No. Titik Dasar
Jarak (meter)
Δx (meter)
Δy (meter)
036 036A 036B 037 039 040
187.5122 163.4594 224.7327 190.3372 148.9989 1152.0406
187.4746 161.2941 224.5259 171.4553 136.3876 634.9136
3.7547 -26.5174 9.6399 -82.6517 59.9926 961.2929
HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Plotting Koordinat Titik Dasar Tabel 4. Hasil Transformasi Plotting PP No.37/2008 dan PP No. 38/2002 No Urut
0
Lintang ‘ “ 10 10
Geodetik
Proyeksi Mercator X (meter) Y (meter)
ket
117
Bujur ‘ 54
“ 29
1235683.764
461446.207
TD.036
0
17
4
18
4
9
58
117
55
44
1238002.920
461076.638
TD.036A
19
4
9
34
117
56
27
1239332.569
460337.499
TD.036B
20
4
0
38
118
4
58
1255133.752
443831.758
TD.037
21
2
15
12
118
38
41
1317689.122
249225.835
TD.039
22
1
46
53
119
2
26
1361753.087
197007.970
TD.040
Data koordinat titik-titik dasar (basepoints) yang digunakan untuk Malaysia dipertimbangkan dari garis pantai berdasarkan peta laut dikarenakan Malaysia tidak mempublikasikan ataupun mendepositkan salinan setiap peta atau daftar klaim koordinatnya pada sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
19
HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Plotting Koordinat Titik Dasar
Tabel 5. Hasil Proyeksi Mercator dari Klaim Malaysia No. Urut 78 79 80 81 82 83 84
Lintang 3° 01' 5" 3° 06' 0" 3° 08' 67" 3° 39' 0" 4° 03' 65" 4° 08' 0" 4° 10' 0"
Bujur 119° 53' 0" 118° 57' 5" 118° 46' 17" 118° 22' 0" 118° 01' 1" 117° 56' 95" 117° 53' 97"
X (meter) 1455379.337 1351649.393 1331614.519 1286566.970 1247641.188 1241272.077 1235768.670
Y (meter) 333850.911 342924.271 348676.243 403842.876 450172.155 457408.435 461103.786
Kawasan klaim Malaysia didapatkan dari Peta 1979 dari mulai nomor titik 78-84 yang masih perlu ditransformasikan karena perbedaan proyeksi dan datum, sehingga hasilnya seperti Gambar 6 berikut :
20
HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Plotting Koordinat Titik Dasar
Gambar 10. Hasil Digitasi wilayah Malaysia dengan batas klaimnya (layer color index 126)
21
PENARIKAN BATAS MARITIM Metode Sama Jarak Sama Jarak Modifikasi 1. Penentuan batas maritim laut teritorial diatur pada Pasal 15 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa dua negara yang saling berhadapan atau berdampingan tidak diperkenankan mengklaim laut teritorial yang melebihi garis tengah (median line) antara kedua negara tersebut 2. Namun hampir semua garis pantai bersifat tidak teratur (irregular) maka sebuah garis lurus tidak akan memenuhi syarat ekuidistan pada jarak yang panjang. Untuk itu diperlukan mengubah arah di titik-titik tertentu, yang disebut titik belok untuk menyesuaikan keadaan pantai dari negara (daerah) yang terlibat. 3. Garis batas maritim final bisa dicapai dengan memberikan bobot tertentu (nol, setengah, penuh) kepada pulau-pulau kecil di sekitar Sabah, Malaysia sehingga garis final yang dihasilkan bukan lagi garis tengah murni, melainkan hasil modifikasi 22
PENARIKAN BATAS MARITIM Metode Sama Jarak Sama Jarak Modifikasi Penarikan batas maritim penelitian ini menggunakan metode sama jarak modifikasi yang diperlukan untuk penentuan batas maritim antara Indonesia – Malaysia yang kurang dari 24 mil, selain itu bahwa telah diterima secara umum bahwasanya hukum internasional modern tidak memungkinkan pulau kecil untuk memberikan efek yang tidak proporsional pada batas maritim (Lowe, dkk dalam Arsana, 2007)
Gambar 11. Penarikan Metode Sama Jarak dengan Circle Three Points System
23
PENARIKAN BATAS MARITIM Metode Sama Jarak Sama Jarak Modifikasi
Gambar 12. Keseluruhan Hasil Penarikan Metode Sama Jarak dengan Circle Three Points System 24
PENARIKAN BATAS MARITIM Pembuatan Topology dan Buffering Laut Teritorial Untuk wilayah perairan antara Indonesia-Malaysia yang luasnya lebih dari 24 mil laut, dibuat topology untuk pembuatan buffering. Diawali pembuatan topologi yaitu berhubungan dengan interkoneksi dan batas features peta, kemudian membuat buffer garis (polyline)
Gambar 13. Penentuan Batas Laut Teritorial dengan Pembuatan Topology dan Buffering
25
PENARIKAN BATAS MARITIM Penentuan Zona Tambahan
1. UNCLOS 1982 mendefinisikan pulau sebagai wilayah tanah (area of land) yang terbentuk secara alami (natural formed), dikelilingi air (surrounded by water) dan harus berada di atas permukaan air saat pasut tinggi (above water at high tide). Sementara itu karang (rocks) hanya bisa mengklaim laut teritorial dan zona tambahan dan tidak bisa mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonominya secara mandiri. (Arsana, 2007) 2. Penarikan batas maritim penelitian ini menggunakan metode sama jarak modifikasi dengan memberikan bobot setengah untuk garis batas antara Indonesia-Malaysia, sehingga zona tambahan hanya ditentukan untuk Indonesia. Hasil dari buffering Laut Teritorial dan Zona tambahan ini dihubungkan dengan garis hasil metode sama jarak dengan circle three point system. 26
PENARIKAN BATAS MARITIM Penentuan Zona Tambahan
Gambar 14. Penentuan Batas Zona Tambahan Indonesia dengan Topology dan Buffering 27
PENARIKAN BATAS MARITIM Penggambaran Konsesi Blok Ambalat Analisa selanjutnya plotting koordinat Blok Konsesi Ambalat yang telah ditransformasikan menjadi koordinat mercator. Ada tiga konsesi yang didapatkan yaitu Blok Bukat (layer color index 33), Blok Ambalat (index layer color 224) dan Blok East-Ambalat (layer color index 14).
Gambar 15. Penggambaran Blok Ambalat pada Klaim Kedua Negara 28
PENARIKAN BATAS MARITIM Analisa Penggambaran Konsesi Blok Ambalat 1. Dari penggambaran diketahui, Blok Bukat masuk ke wilayah laut teritorial Indonesia sehingga berlaku hak kedaulatan (sovereignty), untuk Blok Ambalat masuk pada Zona Tambahan dan Blok East-Ambalat termasuk pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga berlaku hak berdaulat (sovereign rights). Penarikan ZEE dan landas kontinen tidak dilakukan pada penelitian ini dikarenakan jarak 200 mil laut melebihi basemap penelitian, namun dari penggambaran terlihat bahwa Blok Ambalat masuk dalam hak kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. 2. Kedaulatan (Sovereignty) merupakan suatu wewenang tertinggi yang dapat dilakukan suatu negara untuk melaksanakan kekuasaanya terhadap suatu wilayah dan/atau masyarakatnya. Sedangkan Hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu dimana pelaksanaannya haruslah tunduk pada aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. 29
PENARIKAN BATAS MARITIM
Gambar 16. Peta Batas Maritim Indonesia-Malaysia dan Lokasi Ambalat di Laut Sulawesi
30
KESIMPULAN 1. a. Penentuan batas maritim antara Indonesia-Malaysia di laut Sulawesi berdasarkan UNCLOS 1982 dilakukan dengan menarik garis batas maritim Indonesia-Malaysia dengan dua cara, yaitu membuat topology dan buffering dengan Autodesk Map 2004, dan metode sama jarak modifikasi. Penarikan laut teritorial Indonesia sebesar 12 mil dari garis pangkal kepulauan, sedangkan Malaysia dari garis pangkal normal yaitu sepanjang pulau dan karangnya. b. Penarikan batas sama jarak modifikasi antara kedua negara dengan prinsip circle three points system yang penarikan lingkarannya tidak melebihi daratan malaysia dan garis pangkal kepulauan Indonesia. c. Pemberian bobot setengah (half effect) untuk pulau kecil dan karang milik Malaysia ketika menentukan garis batas antara Indonesia-Malaysia sesuai pasal 121 UNCLOS 1982, sehingga zona tambahan hanya ditentukan untuk Indonesia.
31
KESIMPULAN 1. d. Terjadi pergeseran titik dasar hasil transformasi koordinat dari PP No.37/2008 dan PP No.38/2002 dengan titik dasar yang telah tergambar pada peta laut Indonesia yaitu TD.036=187.5122 meter, TD.036A=163.4594 meter, TD.036B=224.7327 meter, TD.037=190.3372 meter, TD.039=148.9989 meter, TD 0.40=1152.0406 meter. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal seperti kemampuan perangkat lunak yang digunakan, yaitu Autodesk Map 2004 dan program transformasi Transforsoft 1998, ketidakakuratan saat proses rubber sheet, maupun dari kesalahan basemap sendiri seperti kualitas gambar dan warna dari hardcopy peta laut yang digunakan dan proses scan peta agar menjadi softcopy . 2. Dari penggambaran diketahui lokasi konsesi yang ada di Laut Sulawesi, yaitu Blok Bukat masuk ke wilayah laut teritorial Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 pasal 3 tentang Lebar Laut Teritorial, sehingga berlaku hak kedaulatan (sovereignty), untuk Blok Ambalat masuk pada Zona Tambahan Indonesia, dan Blok East-Ambalat termasuk pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga berlaku hak berdaulat (sovereign rights).
32
SARAN 1.
2.
3. 4.
Penulis mengajukan saran kepada Negara Malaysia agar pembuatan peta Malaysia beserta garis klaim maritimnya harus berdasarkan UNCLOS 1982 yang dihasilkan pada peta laut dengan tahun pembuatan setelah 1996 dan perlu dilakukan pembaharuan peta secara periodik. keperluan negosiasi antara kedua negara, sebaiknya memperhatikan keseragaman antara proyeksi dan elipsoida dalam membuat peta yang mengacu pada standart internasional Special Publication IHO atau SPI-51 tentang A Manual on Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea, Part II mengenai peta laut. Untuk keperluan penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan software CARIS LOTSTM yang dirancang untuk keperluan pembuatan peta laut. Diperlukan pembelajaran mengenai penarikan batas wilayah laut dikarenakan banyaknya metode yang dapat digunakan, selain itu perlu pengetahuan untuk pertimbangkan kesesuaiannya dengan wilayah penelitian, dan kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
33
PENUTUP Rekomendasi Penelitian ini hanya merupakan studi akademis sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut, seperti penentuan daerah survei dan lokasi titik dasar bereferensi pada posisi titik-titik dari garis pangkal perairan Indonesia dengan metode, spesifikasi, dan standar ketelitian survei yang mengacu pada ketetapan IHO dalam SP-44 yaitu Pembuatan Pilar Titik Referensi, Pengukuran Geodetik, Survei Batimetrik, Pemeruman, Penentuan Garis Pantai, Pengamatan Pasang Surut, Sarana Bantu Navigasi, Pengamatan Meteorologi, Pengumpulan Data Geografi Maritim dan Penggambaran Lembar Lukis Teliti (penggambaran hasil pengukuran geodetik dan pemeruman pada lembar lukis teliti skala 1 : 5.000 dan kedalamannya dinyatakan dalam meter dan desimeter). (Djunarsjah, 2004)
34
DAFTAR PUSTAKA Anonim. Glossary Geodesi.
Diakses pada tanggal 21 Mei 2012 pukul 11.12 WIB Anonim. Map Projection. Diakses pada tanggal 21 Mei 2012 pukul 11.17 WIB Anonim. Reference Ellipsoid. Diakses tanggal 21 Mei 2012 pukul 11.18 WIB Anonim. Timbalai 1948. Diakses pada tanggal 21 Mei 2012 pukul 11.15 WIB Arsana, I.M. 2007. Batas Maritim Antar Negara. Jogjakarta. UGM Press. Arsana, I.M. 2009. Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Delimitasi Maritim : Kajian Geospasial dan Yuridis. Diakses pada tanggal 20 Februari 2012 pukul 13.16 WIB Arsana, I.M. Indonesia’s National and Regional Boundaries Under Law No.32/ 2004. Slide Principles of International Maritime Boundaries and the Case of Indonesia. University of Wollongong.
35
DAFTAR PUSTAKA Bakosurtanal. 2010. Batas Maritim Indonesia. Slide presentasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah. Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL. 2010. Peta No.1 : Simbol dan Singkatan Peta laut. Jakarta Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2010. Penetapan Batas Maritim dengan Malaysia sudah Dilakukan Sejak Tahun 1969. Tabloid Diplomasi No.35 Tahun III 15 September-14 Oktober 2010 ISBN 1978-9173 Djunarsjah, E. 2004. Hukum Laut. Bandung. ITB International Hydrographic Bureau. 2006. A Manual on Technical Aspects of the United Convention on the Law of the Sea. Special Publication No.51, 4th edition. Monaco. Mugnier, CJ. 2009. Grids and Datums Malaysia. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing April 2009. Diakses pada tanggal 21 Mei 2012 pukul 11.08 WIB Mutiara, Ira. 2004. Materi : Bab IV. Proyeksi Peta : Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Teknis Pengukuran dan Pemetaan Kota. Surabaya. Program Studi Teknik Geomatika ITS Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Jakarta
36
DAFTAR PUSTAKA
Negara Kesatuan Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang republik Indonesia No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pujiastuti, Fusy. 2009. Aspek Geodetik Dalam Penarikan Batas Wilayah Laut Daerah (Studi Kasus : Perairan Selat Madura). Laporan Tugas Akhir. Surabaya. Program Studi Geomatika ITS. Purworahardjo, Umaryono. 2000. Hitung dan Proyeksi Geodesi. Bandung. Jurusan Teknik Geodesi ITB. Safitri, D. 2011. Studi Penentuan Batas Maritim Antara Dua Negara Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Dua Negara yang Bersangkutan (Studi Kasus : NKRI dan RDTL). Laporan Tugas Akhir. Surabaya. Program Studi Geomatika ITS United Nations. 1982. United Nations Convention on the Law of the Sea. Diakses pada tanggal 20 Februari 2012 pukul 13.55 WIB Wulandari, B. T. 2005. Sengketa Wilayah Perbatasan Perairan Ambalat-Karang Unarang Pasca Kasus Sipadan dan Ligitan (tinjauan Hukum Laut Internasional). Artikel Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses pada tanggal 20 Februari 2012 pukul 13.45
37
Sekian… Terima Kasih
