INOVASI DAN NILAI TAMBAH DALAM PRAKTEK KEINSINYURAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

INOVASI DAN NILAI TAMBAH DALAM PRAKTEK KEINSINYURAN

Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya

Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) PII Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Hotel Royal Kuningan Jakarta, 10 Oktober 2016 13/10/2016

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 1

1

Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang

Pembangunan

Penciptaan nilai tambah berbasis keunggulan kompetitif (SDA + SDM + IPTEK)

2025

RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2010-2014 RPJMN Tahun 2005-2009

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yg aman dan damai, yg adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik 13/10/2016

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian

VISI

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif


2

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MENUJU KEUNGGULAN KOMPETITIF

13/10/2016


3

9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa;

9.

Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

13/10/2016


4

POTENSI SUMBERDAYA PEMBANGUNAN A. Potensi Sumberdaya Alam • • • • • •

13/10/2016

Cengkeh (produsen terbesar dunia) Kelapa Sawit (produsen dan eksportir terbesar dunia) Karet Alam (produsen terbesar kedua dunia) Kakao (produsen terbesar kedua dunia Indonesia satu dari 17 negara yang termasuk “mega diversity” Sumberdaya Bahan Galian/mineral (gas alam, batubara, panas bumi, timah, nikel, bauksit dll)


5

B. Potensi Wilayah, Demografi & Budaya

   

Penduduk 254,9 Juta Jumlah pulau 17.508 Garis Pantai : 54.716 km Luas Wilayah : 1.904.569 km2

 300 kelompok etnik  1.340 suku bangsa  742 bahasa.

13/10/2016


6

INOVASI DAN DAYA SAING

INOVASI adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan yang menghasilkan kebaruan dan perubahan yang diterapkan dan bermanfaat secara ekonomi dan atau sosial budaya (Draft Revisi RUU Sinas P3 Iptek)

DAYA SAING adalah kesatuan/keterpaduan antar lembaga, kebijakan, dan faktor–faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Tingkat produktivitas adalah tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai dalam ekonomi dan merupakan penggerak utama tingkat pertumbuhan.

13/10/2016


7

KARAKTERISTIK INOVASI

13/10/2016


8

GLOBAL COMPETITIVE INDEX – INDONESIA 2016

RANKING DAYA SAING  Rank 39/140 tahun 2015  Rank 41/138 tahun 2016 (turun 2 point)

Pilar Rank:  Innovation: 31/138  Higher Educ & Training: 63/138  Technical Readiness Level: 91/138  Business Sophistication: 39/138

13/10/2016


9

KERANGKA SISTEM INOVASI NASIONAL PENGIKAT (Kebijakan Nasional)

Potensi Nasional

Inovasi

(Litbang, SDA, SDM dll)

Industri

KESAMAAN LANGKAH (INSENTIF)

academia

•PT •LPNK •Lemlit

13/10/2016

Mendorong Kekuatan

Ekonomi Nasional.

•Masyarakat •BUMD/BUMN •Investor

TRIGGER (INSENTIF)

•KEUANGAN, BAPENAS •SEKTOR •RISTEKDIKTI •Perindustrian dll

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI10

10

KESENJANGAN INDUSTRI, PEMERINTAH, AKADEMISI (ABG)

o o

o o o

PEMERINTAH o Rendahnya koherensi kebijakan antarsektor INDUSTRI o Political Wiil - rendahnya pemihakan pemerintah terhadap o Didominasi oleh pendayagunaan hasil litbang perusahaan-perusahaan o Kebijakan lembaga & peraturan dengan permintaan atau anggaran pemerintah tidak daya serap inovasi rendah menunjang o Mahalnya sarana litbang o Sedikitnya insentif o Keterbatasan SDM litbang pemerintah LITBANG PEMERINTAH & o Lemahnya Saluran PERGURUAN TINGGI transaksi dan partnership Misi dan kultur lembaga litbang o Perbedaan kepentingan Profesionalisme o Hambatan komunikasi pelayanan jasa teknologi dan fasilitasi (sistem Penelitian tidak sesuai kebutuhan informasi hasil-litbang industri. dan information clearing Ketidak jelasan kebijakan pemilikan house) HKI/lisensi Rendahnya Anggaran Litbang

13/10/2016


11

KERANGKA LOGIS RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGi

1. 2. 3. 4.

LEMBAGA YANG BERKUALITAS Pengembangan Kelembagaan PT Pembinaan Kelembagaan PT Penguatan & Pengembangan Lemlit Pengembangan Sains & Teknologi

1. 2. 3. 4.

INOVASI

Pengembangan Sistem Inovasi (Sinas/SIDa) Pengembangan & Pengelolaan PP Iptek Pengembangan PPBT (PT dan dunia usaha) Penguatan Inovasi Industri & Inovasi PT di Industri

PENELITIAN DAN PENEMBANGAN 1. Kualitas Riset di PT 2. Peningkatan HKI 3. Riset di Industri 4. Kebijakan Risbang

SUMBERDAYA BERKUALITAS

1. Pengembangan SDM PT (S2 & S3) 2. Pengembangan Sarpras PT & Iptek 3. Peningkatatan Kualifikasi SDM PT & SDM Litbang

13/10/2016

 Produktivitas  Nilai Tambah  Ekonomi/ Sosial/Budaya

DAYA SAING

TENAGA KERJA TERAMPIL

1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran 2. Layanan Kemahasiswaan & Karier 3. Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI12 12

12

Struktur Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 1. Bidang Akademik; 2. Bidang Infrastruktur 3. Bidang Relevansi dan Produktivitas

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

STAF AHLI

Referensi : Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 15/2015

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal

Inspektorat I

Inspektorat II

Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Biro Perencanaan

Inspektorat III

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Biro Hukum dan Organisasi

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi

Sekretariat Direktorat Jenderal





Direktorat Pembelajaran

Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Karier dan Kompetensi SDM

Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan

Direktorat Sistem Inovasi

Direktorat Kemahasiswaan

Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya

Direktorat

Direktorat Kualifikasi SDM

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat

Direktorat Inovasi Industri

Direktorat Penjaminan Mutu

Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Direktorat Sarana dan Prasarana

Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

Direktorat

Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kelompok Jabatan Fungsional

13/10/2016

Biro Keuangan dan Umum

Biro SDM

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti

Pusat Penelitian Iptek

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

LLPT/ LBM PT PP Iptek DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI Kopertis EIJKMAN 13

13

13

STRATEGI INOVASI:

Balanced Demand Driven dan Supply Push

Demand Driven Take to market

Market identified

Take to market

Market to be identified

Supply Push Basic Research

Tecnology

Research grants

Technology grants

ENGINEERING SUPPORTING

13/10/2016

Product Development

Innovation Support: sertifikasi, uji, standarisasi, pilot scale, trial production, insentif, regulasi

INNOVATION SUPPORTING

MARKET IDENTIFIED


14

AGENDA POKOK PENGUATAN SISTEM INOVASI A. Kerangka Kebijakan Inovasi 1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. 2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. 3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. 4. Mendorong budaya inovasi. 5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. 6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

13/10/2016


15

Implementasi Kebijakan Regulating

Empowering

Executing

Double Tax Deduction

Pengembangan Technology Transfer Office – TTO

Roadmap Prioritas Produk Inovasi

Audit Technology

Pengembangan Help Desk untuk konsultasi inovasi bagi IKM

Fasilitasi Pendanaan Inovasi

Pre-commercial Government Procurement

Pengembangan Pusat – Pusat Pelatihan

Pengembangan Teaching Industri

Revisi UU I8/2002

Penguatan Standarisasi berbasis hasil R&D Nasional

Pengembangan Konsorsium Inovasi

Mobility

Penguatan Lembaga Uji dan Sertifikasi

Pengembangan Wahana Interaksi Lembaga Litbang, Peguruan Tinggi dan Industri

Flexibility Pendanaan Riset

Memperkuat kolaborasi dengan BUMN dan Industri sebagai penggerak inovasi

Kewajiban PTN untuk menghasilkan Inovasi

Regionalisasi Inovasi PT

Harmonisasi Kebijakan Sektoral

Pengembangan database dan sistem informasi inovasi

Penjaminan Resiko

Penguatan difusi dan diseminasi Penguatan Neraca Inovasi dan Daya Saing Penguatan Kerjasama Internasional

13/10/2016


16

B. Kerangka Program Inovasi Merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (common platform) para pihak bagi pengembangan sinergitas dan koherensi kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya; a. Diarahkan untuk memperkuat kolaborasi sinergis dan meningkatkan koherensi; b. Prakarsa/model : sebagai “titik masuk”, miniatur, ditempatkan dalam kerangka bersistem (tidak parsial);

c. Para pihak dituntut semakin mampu memperbaiki, menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk berkontribusi dan berprestasi dalam penguatan sistem inovasi nasional, maupun pada tataran daerah dan d. Mengembangkan Flag Ship Program Inovasi 13/10/2016


17

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN INOVASI 1. Pengembangan Roadmap Produk Inovasi: Pada 7 Bidang Fokus, dengan memperkuat: (Mata rantai, Industri Inti, Substitusi Impor dan Enabler Technology (ICT, Bioteknologi, Nanoteknologi, Material Maju) 2. Penguatan Inovasi: (Pengembangan SDM Profesional, Penguatan Risbang Iptek, Penerapan Teknologi di Industri, Inovasi PT di Industri , PPBT dan Inovasi PPBT di PT)

3. Pengembangan Teaching Industri 4. Pengembangan Konsorsium Inovasi 5.

13/10/2016

Pengembangan Wahana Interaksi Lemlit, PT dan Industri (STP, Klaster Inovasi, Pusat Inovasi PT, Lemlit dll)


18

PERAN KEINSINYURAN DALAM INOVASI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PERAN INSINYUR (Pasal 25 huruf h)

MENGUPAYAKAN INOVASI DAN NILAI TAMBAH

Intermediator • • • • • •

13/10/2016

Alih Teknologi Start Up Pilot Plan Teaching Industry HKI Wahana Inovasi

UU 11/2014 KEINSINYURAN (Pasal 1 ayat (1)) Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Proses Hilirisasi • Sertifikasi • Uji Produk • Standarisasi • Pilot scale • Trial production • Insentif • Regulasi

PRODUK INOVASI YANG BERDAYA SAING


19

PERAN INSINYUR DALAM PROSES HILIRISASI 



Alih teknologi menjadi jembatan bagi proses invensi ke inovasi. Proses invensi ke inovasi secara prosedural melibatkan beberapa institusi seperti : 

Ditjen HKI untuk perlindungan HKI,



Kemenristekdikti yang membina alih teknologi,



Ditjen Dirjen HKI/ HKI/ Dir. Paten Dir Paten

LEMBAGA - Perguruan Tinggi - Lembaga Litbang

Perguruan Tinggi/lembaga Litbang sebagai inventor,





PROSES INVENSI KE INOVASI

Kemenkeu sebagai pengelolaan finansial,

Tidak Komersial

Terdaftar

INVENTOR

Uji Kelayakan Invensi

Inkubasi Star Up Pilot plan

HKI

INOVASI

Komersial

q Baru q Bermanfaat q Dapat diaplikasikan ke industri q Unik, stabil, seragam

q q q q

Peran Insinyur

Public Domain/ Kerjasama

ALIH TEKNOLOGI

Sertifikat

industri sebagai pengguna.

13/10/2016

Manfaat sosial dan kesejahteraan

Kemenristek & Dikti

Lisensi Kerjasama Pelayanan jasa iptek publikasi

Industri / Lisensi Manfaat finansial (royalti)

q q q q

Sumber pendanaan litbang Insentif peneliti Penguatan sarana dan SDM Pemeliharaan HKI


20

Meningkatkan interaksi dengan industri, perusahaan teknologi, Sehingga tercipta usaha hilirisashi hasil litbang UNIVERSITAS/ LEMBAGA LITBANG INTERMEDIASI

INDUSTRI

PENELITI

13/10/2016


21

13/10/2016


22

INOVASI DAN NILAI TAMBAH DALAM PRAKTEK KEINSINYURAN

Recommend Documents