Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan Tema Perbendaharaan Fungsi
I
II
Sistem pencairan dan peneri-maan yang efisien, akurat dan berbiaya renda
Penge-lolaan likuiditas yang terinte-grasi
Inisiatif
Tujuan
1
Sistem pembayaran, pengumpulan yang terpusat, dan verisifikasi yang bersifat elektronik serta dengan saluran pembayaran yang modern
▪
Untuk mencairkan anggaran secara efisien dan akurat melalui saluran pembayaran yang modern
2
Basis data penerimaan yang terintegrasi dengan saluran pengumpulan modern
▪
Mengumpulkan penerimaan pemerintah secara efisien dan akurat
3
Fungsi back office “Shared service” untuk seluruh K/L, dipusatkan di Kemenkeu
▪
Memberikan fungsi back office kepada satker dan K/L, khususnya dalam sentralisasi komitmen, penagihan dan and pelaporan
4
Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas yang bersifat end-to-end
▪
Memfasilitasi koordinasi antara seluruh stakeholder terkait guna mencapai pengelolaan kas negara yang optimal
5
Meninjau kapabilitas TDR dan memastikan prudensi dalam operasional TDR
▪
Membangun kapabilitas untuk investasi kelebihan saldo kas terkait perencanaan kas dan utang secara keseluruhan, melalui single face ke pasar
6
Panduan perencanaan kas dengan target saldo cadangan terdefinisi
▪
7
Memperbaiki prakiraan belanja dari para satker
▪
Untuk menetapkan saldo cadangan kas baru yang mencakup target saldo kas total sebagai panduan perencanaan kas/utang Untuk memperbaiki prakiraan belanja dari satker
8
Pererat koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Indonesia
▪
Untuk mempererat koordinasi antara fungsi pengelolaan kas dan Bank Indonesia
Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan Tema Perbendaharaan Fungsi
II
III
Pengelolaan likuiditas yang terintegrasi
Pasar obligasi domestik yang likuid dan dalam
Tujuan
Inisiatif
9
Memperluas jangkauan TSA
▪
Memperluas jangkauan TSA untuk mencakup rekening tidak likuid / kurang likuid saat ini
10
Menetapkan strategi dan pedoman pengelolaan valuta asing jangka pendek untuk pengelolaan likuiditas
▪
Agar perdagangan valas memiliki pedoman strategi dan kebijakan serta koordinasi yang jelas dengan Bank Indonesia
11
Pengenalan platform perdagangan elektronik
▪
Mengembangkan dan meluncurkan sebuah ETP sebagai pelengkap perdagangan OTC untuk meningkatkan transparansi harga dan meningkatkan likuiditas
12
Meluncurkan sistem baru primary dealer
▪
Mengembangkan dan meresmikan sistim primary dealer yang disempurnakan yang di benchmark dengan standar global dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal
Meningkatkan kerangka kerja stabilisasi obligasi secara berkelanjutan
▪
Membangun kepercayaan diri bahwa pasar domestik dapat bertahan terhadap guncangan pasar; Menciptakan mekanisme untuk mendukung pasar ketika terjadi guncangan
13
▪ 14
Pengelolaan utang: Konsolidasi benchmark surat berharga negara domestik
▪
Meningkatkan likuiditas surat berharga negara dengan mengkonsolidasi utang dalam beberapa seri on-therun
15
Memperkuat Hubungan Investor (IR)
▪
Melaksanakan strategi IR yang ditargetkan untuk mendiversifikasi basis investor dan untuk berfokus pada investor-investor yang memiliki ketertarikan yang sesuai dengan situasi finansial Indonesia
Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan Tema Perbendaharaan Fungsi
III
Inisiatif
Tujuan
16 Mendukung OJK dalam mengembangkan
▪
Mengembangkan pasar repo yang likuid dan dalam yang mendukung likuiditas yang lebih tinggi di pasar obligasi
▪
Memperoleh dukungan berupa kebijakan untuk meningkatkan partisipasi investor-investor utama di pasar obligasi domestik baik dari publik dan swasta
▪
Memiliki sebuah badan yang mengaggregasi view yang komprehensif terkait risko, dan sebuah saluran untuk mendiskusikan permasalahan terkait pengelolaan risiko
▪
Mengembangkan sebuah kerangka kerja risiko yang holistik dengan pendekatan neraca (balance sheet approach) untuk mengagregasi data risiko individual
▪
Untuk mengembangkan kerangka kerja yang holistik melalyui pendekatan neraca untuk agregasi data siriko individual
Pasar obligasi domestik yang likuid dan 17 dalam
pasar repo yang likuid dan dalam Meningkatkan partisipasi domestik dari investor-investor utama
18 Tata kelola risiko untuk keseluruhan
sovereign risk
IV
Pengelola an sovereign 19 risk yang aktif dan transpara n
Kerangka kerja risiko yang bersifat holistik
20 Mengaktifkan pengelolaan risiko pada area-
area risiko utama
Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan Tema Perbendaharaan Fungsi
V
Mengoptimalisasi aset
Merasionalisasi fungsi “Special Mission” VI
Inisiatif
Tujuan
21 Membuat kebijakan terkait inventarisasi dan penilaian
▪
Memperbaiki kebijakan inventarisasi dan penilaian untuk meningkatkan akurasi pencatatan aset
22 Membuat pengelolaan aset dan pengelolaan portofolio dalam bentuk digital
▪
Membuat pengelolaan aset dan portofolio dalam bentuk digital
23 Menegakkan regulasi, panduan dan proses untuk memastikan aset teroptimalkan secara penuh oleh K/L
▪
Menegakkan regulasi, panduan dan proses untuk mengelola aset melalui K/L
24 Mengoptimalkan jenis aset tertentu yang berada di bawah tanggung jawab Kemenkeu langsung
▪
Mengoptimalkan jenis aset tertentu yang berada di bawah tanggung jawab Kemenkeu langsung
25
Memaksimalkan pemanfaatan aset dan return on asset
▪
Melaksanakan kajian portofolio aset tahunan untuk memastikan portofolio aset teroptimalkan
26
Melaksanakan kajian portofolio aset setiap tahun
▪
Melaksanakan kajian portofolio aset setiap tahun untuk memastikan bahwa portofolio aset teroptimalkan
27
Memperjelas mandat dan strategi dari setiap unit special missions dan meningkatkan kinerja mereka
▪
Memperjelas strategi dan meningkatkan kinerja perangkat special mission
28
Menerapkan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum yang jelas
▪
Menerapkan peningkatan tata kelola, pelaporan dan struktur hukum bagi perangkat special mission
Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan Tema Perbendaharaan Fungsi
VI
Inisiatif
Tujuan
29 Menempatkan proses-proses yang tepat
▪
Menempatkan proses-proses dengan tepat untuk mengelola perangkat special mission
30 Pengimplementasian road map strategi akuntansi akrual
▪
Pengimplementasian road map strategi akuntansi akrual
31 Pengintegrasian sistem akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah
▪ Sistem akuntansi yang terintegrasi antara
32 Meningkatkan pengelolaan keuangan K/L dan BUN
▪ Meningkatkan pengelolaan keuangan K/L dan
33 Meningkatkan sistem pengendalian internal
▪
Merasionalisasi fungsi “Special Mission”
pemerintah pusat dan daerah
Akuntabilitas dan
VII transparansi
BUN
Meningkatkan sistem pengendalian internal
