INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2011 Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami dapat menyelesaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada pasal 27 ayat (1) telah diatur bahwa setiap Kepala Daerah wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik. Adanya ketentuan mengenai Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini pada hakekatnya diharapkan terjadi mekanisme checks and balances secara sehat dan obyektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Berikut adalah capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Tahun 2011. A. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta). Secara astronomis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21” – 7025” Lintang Selatan dan 106042” - 107025” Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu :
Sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta,
Sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Sukabumi
Sebelah selatan dengan Samudra Indonesia
Sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut
Luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah 350.148 ha terdiri dari 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa serta 2.746 Rukun Warga (RW) dan 10.384 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah rumah di Kabupaten Cianjur sebanyak 533.010 rumah atau 1 rumah untuk 5,1 orang. Luas kawasan kumuh mencapai 0.05% dari luas Kabupaten Cianjur.
1
Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Cianjur Bagian Utara merupakan dataran tinggi terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian sekitar 2.962 m di atas permukaan laut. Wilayahnya meliputi daerah Puncak dengan ketinggian sekitar 1.450 m, Kota Cipanas (Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet dengan ketinggian sekitar 1.110 m, serta Kota Cianjur dengan ketinggian sekitar 450 m diatas permukaan laut. Sebagian wilayah ini merupakan dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi perkebunan dan persawahan. Dibagian barat dekat zona Bogor terdapat Gunung Salak dengan ketinggian 2.210 m yang merupakan Gunung Api termuda yang sebagian besar permukaannya ditutupi bahan vulkanik. Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah perbukitan, tetapi juga terdapat dataran rendah persawahan, perkebunan yang dikelilingi oleh oleh bukit-bukit kecil yang tersebar dengan keadaan struktur tanahnya yang labil. Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari bukit-bukit kecil dan diselingi oleh pegunungan-pegunungan yang melebar ke Samudra Indonesia, diantara bukit-bukit dan pegunungan tersebut terdapat pula pesawahan dan ladang huma. Dataran terendah di selatan Cianjur mempunyai ketinggian sekitar 7 m diatas permukaan laut. 2. Gambaran Umum Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2011 adalah 2,740,779 jiwa terdiri dari 1,412,454 laki-laki dan 1,328,325 perempuan. Berikut adalah gambaran struktur penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan Struktur Usia. Tabel 1 Struktur Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 20111 Struktur Usia
Laki-laki
>75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10_14 5_9 0-4 Total
19,517 17,795 24,795 39,173 52,878 73,583 84,128 104,756 120,477 135,265 138,553 136,328 138,581 142,600 112,113 71,912 1,412,454
Perempuan 22,121 19,501 21,876 34,562 46,656 70,348 82,164 101,152 103,288 117,454 120,272 131,477 135,222 141,512 109,869 70,851 1,328,325
Jumlah 41,638 37,296 46,671 73,735 99,534 143,931 166,292 205,908 223,765 252,719 258,825 267,805 273,803 284,112 221,982 142,763 2,740,779
Berdasarkan table yang tersaji diatas, terdapat usia prasekolah dan usia sekolah antara usia 5-19 tahun sebanyak 779, 897 jiwa atau sebanyak 28,46 % dari penduduk Cianjur.
1
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2
Adapun sebaran penduduk masyarakat Kabupaten Cianjur tahun 2011 dapat dilihat dalam table dibawah. Tabel 2 Jumlah Penduduk Perkecamatan Tahun 20112 KECAMATAN Agrabinta Bojongpicung Cianjur Cibeber Cilaku Ciranjang Cugenang Cikalongkulon Campaka Cibinong Cidaun Campakamulya Cikadu Cijati Cipanas Gekbrong Haurwangi Karangtengah Kadupandak Leles Mande Naringgul Pacet Pagelaran Pasirkuda Sukaluyu Sukaresmi Sukanagara Sindangbarang Takokak Tanggeung Warungkondang
LAKI-LAKI
JUMLAH
PEREMPUAN
JUMLAH
23,067 46,255 105,091 79,908 66,331 48,008 66,037 60,978 36,775 36,150 43,089 14,410 24,508 19,350 74,816 32,326 37,473 81,732 28,838 17,035 44,800 26,155 66,157 41,294 19,752 45,516 57,657 27,969 33,848 27,655 25,318 54,156
21,601 43,947 100,323 76,407 62,603 45,177 61,780 56,558 34,418 34,417 41,428 13,491 23,006 18,336 67,919 30,415 34,782 76,718 27,374 16,293 42,519 24,325 60,828 38,939 18,709 42,354 52,929 26,910 32,329 26,445 23,976 51,069
44,668 90,202 205,414 156,315 128,934 93,185 127,817 117,536 71,193 70,567 84,517 27,901 47,514 37,686 142,735 62,741 72,255 158,450 56,212 33,328 87,319 50,480 126,985 80,233 38,461 87,870 110,586 54,879 66,177 54,100 49,294 105,225
1,412,454
1,328,325
2,740,779
Table 3 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Kabupaten Cianjur Tahun 20113 KECAMATAN
2 3
JUMLAH KEPALA KELUARGA
Agrabinta
15,230
Bojongpicung
26,172
Cianjur
55,494
Cibeber
44,259
Cilaku
35,066
Ciranjang
25,231
KETERANGAN
Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3
Cugenang
34,224
Cikalongkulon
32,153
Campaka
20,516
Cibinong
21,012
Cidaun
25,236
Campakamulya
8,751
Cikadu
13,656
Cijati
11,815
Cipanas
39,629
Gekbrong
17,303
Haurwangi
20,671
Karangtengah
42,132
Kadupandak
16,016
Leles
11,080
Mande
24,203
Naringgul
13,972
Pacet
35,036
Pagelaran
24,398
Pasirkuda
11,297
Sukaluyu
24,104
Sukaresmi
29,780
Sukanagara
15,137
Sindangbarang
20,721
Takokak
16,236
Tanggeung
14,367
Warungkondang
30,114
JUMLAH
775,011
3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor usaha terhadap PDRB Kabupaten Cianjur. Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang dominan terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur. Sekalipun pada perkembangannya terdapat fluktuatif produksi pertanian yang disebabkan karena pola tanam yang dilakukan, sehingga produksi pertanian masih tergantung pada kondisi alam dan cuaca. Untuk produksi pertanian tahun 2011, dapat dalam table dibawah.
4
Tabel 4 Luas Tanam,Panen Dan Jumlah Produksi Padi Palawija Di Kabupaten Cianjur Tahun 2010 - 20114 NO
KOMODITI
I 1
PADI Padi Sawah Padi Ladang Jumlah PALAWIJA Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedele Kacang Hijau Jumlah
2
II 1 2 3 4 5 6
LUAS TANAMAN (ha) 2010 2011
LUAS PANEN (ha) 2010 2011
PRODUKTI VITAS (ku/ha) 2010 2011
JUMLAH PRODUKSI (Ton) 2010 2011
134.217
137.037
141.577
130.081
59,97
60,55
849.092
787.244
15.657
19.708
23.070
14832
28,68
35,42
66.174
52.531
149.874
156.745
164.647
144.913
55,59
57,95
915.266
839.776
9.848 7.537 1.656 12.098
10.089 6.584 1.430 11.735
11.672 8.024 1.619 15.117
7.744 7.592 1.594 9.448
47,32 173,27 114,14 12,97
51,67 184,50 113,55 12,19
55.238 139.029 18.479 19.603
40.012 140.074 18.100 11.515
7.109 502
9.121 518
7.983 631
8.514 385
14,13 10,04
14,89 10
11.280 634
12.678 385
38.750
39.477
45.046
35.277
244.263
222.764
Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah 350.148 Ha. Duapuluh persen dari luas tersebut adalah kawasan Hutan yang terdiri dari kawasan hutan perhutani, dan hutan konservasi. Berdasarkan pembagian kawasan hutan di Kabupaten Cianjur, dibagi menjadi dua wilayah yaitu Cianjur bagian utara dan Cianjur bagian selatan. Perbandingannya Cianjur bagian utara seluas 25 persen dan bagian selatan seluas 75 persen. Untuk produksi hasil hutan kayu secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 34, 7 %, jika dibandingkan dengan produksi hasil hutan kayu tahun 2010. Untuk rincian produksi hasil hutan kayu dan produksi perkebunan dapat dilihat dalam tabel dibawah. Tabel 5 Produksi Hasil Perkebunan Tahun 20115 No
Produksi (ton)
Komoditas PR
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Karet The Kelapa Kelapa Hibrida Cengkeh Kopi Robusta
788.30 6,303.96 4,043.96 546.33 510.10 150.03
4
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
5
Sumber Dinas Perhubungan dan Perkebunan
PBS 668.51 9,064.82 15.98
PTP 701.06 4620.40 533.04
52.01 0.77
Total 2,157.88 19,989.17 4,059.93 1,079.37 562.11 150.80
5
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Kopi Arabika Aren Pala Kapok Kakao Panili Tembakau Kayumanis Kina Lada Jambu Mete Kemiri Nilam Jumlah
26.86 4,672.78 45.40 45.48 37.08 11.17 22.58 0.36 1.00 11.84 0.00 2.14 2.25 17,221.61
26.86 4,672.78 45.40 45.48 538.46 11.17 22.58 0.36 258.88 11.84 0.00 2.14 2.25 33,637.46
501.38
257.88
10,561.35
5,854.50
Tabel 6 Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2010-20116 No.
Jenis
1
2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Jati Mahoni Albizia Karet Kelapa Maesopsis Bayur Rasamala Gmelina Suren Buah2an Pinus Rimba Campur Jumlah
Produksi Kayu Bulat (m3) Tahun 2010 6
13,607.172 5,769.233 60,764.408 2,467.496 1,124.110 3,725.050 1,643.956 375.091 0.579 1.440 717.010 744.136 18,840.404 109,780.085
Tahun 2011 7
19,297.686 11,488.823 81,066.610 616.597 871.415 3,860.878 5,041.071 271.644 77.870 89.889 520.857 517.432 24,144.398 147,865.170
Sektor lain yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur adalah dari sektor perdagangan, hotel dan pariwisata. Menurut data hasil analisis, bahwa sector ini memberikan kontribusi sebesar 27,36 % atas dasar harga berlaku. Sarana dan prasarana perdagangan merupakan faktor penunjang dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, dapat dilihat dalam tabel dibawah.
6
Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan
6
Tabel 7 Data sarana prasarana perdagangan tahun 20117 No. 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Sarana Perdagangan Pasar tradisional Los Kios Toko Ruko Jumlah Pedagang pelataran pasar Jumlah Pedagang Pasar Minimarket Supermarket Hypermarket
13 3232 6418 35 55 1635 7792 54 7 1
Jumlah buah buah buah buah buah orang orang buah buah buah
Dari sektor pariwisata dan jasa perhotelan juga mempunyai kontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata terhadap obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Obyek wisata yang banyak dikunjungi merupakan objek wisata yang didukung oleh sarana dan prasarana wisata yang memadai. Berikut adalah jumlah kunjungan wisata yang datang ke Kabupaten Cianjur, berdasarkan data yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011, dapat dilihat dalam table 8. Tabel 8 Jumlah Kunjungan Wisata tahun 20118 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Kawasan Cibodas Jangari/Calincing (Cirata) Jayanti Cikundul Situs Gunung Padang Taman Bungan Nusantara JUMLAH
Jumlah pengunjung (orang) 338,688 16,885 16,718 42,602 3,445 398,896 817,234
Sektor pariwisata mempunyai peranan yang kuat dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Cianjur, kawasan wisata dapat dibagi kedalam 3 (tiga) Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) yaitu SKPP I Cianjur Utara, SKPP II Cianjur tengah dan SKPP III Cianjur Selatan. Adapun sumberdaya pariwisata dari sisi ketersediaan produk wisata khususnya daya tarik wisata di Kabupaten Cianjur, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah .
7 8
Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7
Tabel 9 Obyek Daya Tarik Wisata Kabupaten Cianjur Berdasarkan Sumber Daya Alam9 NO
Daya Tarik Wisata
1
Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP)
2
Bumi Perkemahan Mandalawangi
3
Bumi Perkemahan Mandala Kitri Kebun Raya Cibodas
5
Perkebunan Teh Gede (PTPN VIII)
6
Perkebunan Teh Maleber Pekebunan Teh Panyairan (PTPN VIII)
4
9
ODTW Alam
Puncak Gunung Gede Puncak Gunung Pangrango Kawah Ratu Kawah Wadon Kawah Lanang Bunga Edelweis Air Terjun Cibeureum Puncang Gunung Mandala Wangi Puncak Gunung Sukaratu Puncak Gunung Gumuruh Cagar Alam Gunung Gede AlunAlun Suryakancana Areal Perkemahan Pemandangan Alam Pegunungan dan Hutan Areal Perkemahan Pemandangan Alam Pegunungan Koleksi Vetasi (berbagai Jenis) Rumah Kaca Air Terjun Cibodas Lansekap Kebun dengan Kolam Air Mancur Perkebunan Teh Pemandangan Alam Iklim Sejuk Perkebunan Teh Pemandangan Alam Iklim Sejuk Perkebunan Teh Pemandangan Alam Iklim Sejuk Perkebunan Teh Pemandangan Alam Iklim Sejuk Danau/Waduk Pemandangan Alam Perikanan Danau/Waduk Pemandangan Alam Perikanan Rawa Air Terjun Rawa Pemandangan Alam Rawa Pemandangan Alam Perkebunan Tanaman Pangan Pemandangan Alam Pegunungan Air Terjun
Lokasi Kecamatan Cipanas
Kecamatan Cipanas
Kecamatan Cipanas Kecamatan Cipanas
Kecamatan Cugenang Kecamatan Pacet Kecamatan Campaka
8
Perkebunan Teh Nusamba (PTPN VIII)
Kecamatan Sukanagara
9
Danau Waduk Cirata Calingcing
10
Danau Waduk Cirata Jangari
11 12
Curug Citambur dan Rawa Leuwi Soro Rawa Beber
13
Rawa Gede
14
Kawasan Wisata Agro Politan
15
Pantai Batu Kukumbung
Pantai
Kecamatan Cidaun
16
Pantai Batu Ciwidig
Pantai
Kecamatan Cidaun
Kecamatan Ciranjang Kecamatan Mande
Kecamatan Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kecamatan Pegelaran Kecamatan Pacet
Sumber RIPDA Kab Cianjur
8
17
Pantai Batu Jayanti
Pantai
Kecamatan Cidaun
18
Pantai Batu Sereg
Pantai
Kecamatan Sindangbarang
19
Pantai Batu Apra
Pantai
Kecamatan Sindangbarang
20
Pantai Batu Karangpotong
Pantai
Kecamatan Sindangbarang
21
Pantai Batu Sinar Laut
Pantai
Kecamatan Agrabinta
22
Sumber Air Panas Sukasirna
Sumber Air panas
Kecamatan Agrabinta
23
Goa Cimenga
Goa
Kecamatan Sindangbarang
24
Hutan Cagar Alam Jayanti-Bojonglarang Perkebunan Teh Saronggo Perkebunan Teh Ciseureuh Perkebunan Teh PT. Linggasari Ciharum dan Pasir Nangka TWA Jembar Kegiatan Wisata Pajajaran, Kegiatan Wisata Ngala Himpun setiap Tanggal 25 Julhijah
Hutan Cagar Alam
Kecamatan Cidaun
Perkebunan teh
Kecamatan Pacet
Perkebunan Teh
Kecamatan Pacet
Perkebunan Teh
Kecamatan Sukanagara
Taman Wisata Alam Setiap tanggal 25 Jul Hijah terdapat kegiatan menangkap Ikan Impun
Kecamatan Cipanas Pantai Selatan Cianjur
25 26 27
28 29
Tabel 10 Obyek Daya Tarik Wisata Berdasarkan Sumberdaya Buatan10 NO
ODTW Alam
1
Taman Bunga Nusantara
2
Kota Bunga
Daya Tarik Wisata Variasi Jenis Tanaman dengan BungaBunga Yang Berasal dari Manca Negara Alam Imajinasi Lokasi Piknik Mini Teater Taman Bermain Fantasi Taman Rekreasi Venezia Kolam Renang dan Sport Contre Lingkungan Perumahan Villa dengan tema nama negara
Lokasi Kecamatan Sukaresmi
Kecamatan Pacet
Tabel 11 Obyek Daya Tarik Wisata Berdasarkan Sumber Daya Budaya11 NO
10 11
ODTW Alam
Daya Tarik Wisata
1
Makam Daleum Cikundul
Makam Bersejarah
2
Situs Gunung Padang
Situs Megalitik Punden Berundak
Lokasi Kecamatan Cikalongkulon Kecamatan Campaka
Sumber RIPDA Kab Cianjur Sumber RIPDA Kab Cianjur
9
3 4
Sejarah Situs Bangunan Bersejarah Berupa Istana Cipanas Istana Kesenian Mamaos Tembang Seni Menyanyi dengan Alat Suling dan Kecapi Cianjuran
5 6
Kesenian Helaran Kesenian Pencak Silat
7
Kerajinan Sangkar Burung
8
Kerajinan Bambu
9
Kerajinan Lampu Gentur
10
Kecamatan Cipanas Kecamatan Cianjur
Upacara Adat Perayaan Seni Bela Diri Proses Pembuatan Sangkar Burung Proses Pembuatan Cindera Mata, Peralatan, Perkakas, Furniture Bambu Proses pembuatan lampu gentur
Kecamatan Cianjur Kecamatan Cianjur Kecamatan Cianjur
Makanan Tauco Cianjur
Proses pembuatan tauco
Kecamatan Cianjur
11
Makanan Manisan Cianjur
Variasi jenis manisan Proses Pembuatan Manisan
Kecamatan Cianjur
12
Pepes Ikan Mas
Proses pembuatan pepes
Kecamatan Cianjur
13
Ayam Pelung
Postur Ayam Bertubuh Tinggi Suara Kokok Ayam Pelung
Kecamatan Warungkondang
Kecamatan Cianjur
Kecamatan Warungkondang
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur tahun 2011, pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh faktor musiman. Dalam hal ini sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertanian 36.45 %. Sedang sektor kedua terbesar yang menyumbang terhadap PDRB adalah dari sektor perdagangan,hotel dan restoran. Kontribusi dari sektor ini sebesar 28.75 %. Kedua sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB tersebut masih dipengaruhi oleh faktor keadaan yang bersifat musiman atau kondisional. Untuk sektor pertanian, produksi hasil pertanian masih tergantung terhadap pola tanam dan keadaan iklim. Sehingga produksi pada saat setiap panen hasilnya cenderung masih fluktuatif. Untuk sektor perdagangan, hotel dan jasa restoran juga bersifat musiman. Sektor ini dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB masih dipengaruhi oleh kondisi situasional. Untuk perdagangan dimana kebutuhan masyarakat akan barang meningkat, masih terkait dengan perayaan hari besar keagamaan. Kebutuhan akan konsumsi barang meningkat, misalnya pada saat Idul Fitri, Natal. Begitupula untuk hotel dan restoran, masih dipengaruhi oleh keadaan situasional seperti pada saat hari libur panjang anak sekolah maupun cuti bersama saat perayaan hari besar keagamaan. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel 12, yang merupakan data hasil analisis.
10
Tabel 12 PDRB Kabupaten Cianjur Per Sektor Tahun 201112 (dalam juta rupiah) No
Sektor
1.
Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan
2.
Pertambangan dan penggalian
3.
Harga Berlaku
Harga Konstan
7,572,667.50
3,765,262.87
25,569.00
10,462.88
Industri pengolahan
801,963.58
244,534.28
4.
Listrik, gas dan air bersih
223,345.64
73,568.53
5.
Konstruksi
724,961.33
291,521.86
6.
Perdagangan, hotel dan restoran
5,973,628.07
2,379,132.82
7.
Pengangkutan dan komunikasi
1,991,106.46
652,446.20
8.
Keuangan, real estate dan jasa perusahaan
781,649.38
427,485.31
9.
Jasa-jasa
2,679,861.34
850,293.37
20,774,752.27
8,694,709.13
PDRB
Keterangan
B. VISI DAN MISI KABUPATEN CIANJUR Sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2006-2011, visi Kabupaten Cianjur adalah : “CIANJUR LEBIH CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) misi sebagai rangkaian tindakan yang akan dilakukan, yaitu : 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal. 4. Meningkatkan pembinaan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2006-2011 adalah sebagai berikut : Strategi : 1. Memelihara hasil-hasil pembangunan selama periode tahun 2001-2005. 12
Sumber: Bappeda 2011
11
2. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah. 3. Mewujudkan keberpihakan pembangunan bagi penduduk miskin. 4. Meningkatkan kualitas layanan publik. 5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam 6. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Arah Kebijakan Daerah 1. Arah dan Kebijakan Daerah Tahun 2006-2011 Sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kabupaten Cianjur Tahun 2006 sampai dengan 2011, arah dan kebijakan Kabupaten Cianjur tidak bisa lepas dari visi dan misi Kabupaten Cianjur. 2. Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2006-2011 Dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam periode pembangunan jangka menengah, maka perlu dirumuskan arah kebijakan umum yang merupakan rangkaian pilihan penyelesaian masalah yang saling berhubungan yang dibuat yang diformulasikan di dalam bidang-bidang atau isu-isu tertentu. Berikut adalah uraian kebijakan yang dikaitkan dengan misi, agenda serta strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur : Kebijakan yang dirumuskan dalam upaya pemecahan masalah yang terkait dalam penyelenggaraan misi 1 : “ meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu” Dan berkaitan dengan agenda pembangunan : “ peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dengan dukungan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, mutu pendidikan yang berorientasi akhlaqul karimah” Serta dipertajam melalui strategi : “mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah dalam bidang pendidikan” Adalah : “peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, metoda dan mutu dalam pelayanan pendidikan” Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Akses dan mutu pendidikan yang baik dan setara di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur akan menciptakan adanya dukungan sumber daya manusia yang cerdas yang memiliki kapabilitas memadai dalam membangun wilayahnya. Kebijakan yang dirumuskan dalam upaya pemecahan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan misi 2 : “ meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” Dan berkaitan dengan agenda pembangunan : “peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan masyarakat”
12
Serta dipertajam melalui strategi : “mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah dalam bidang kesehatan” Adalah : “peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, melalui peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan dan penyehatan lingkungan permukiman” Tujuan kebijakan ini adalah memperluas kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak bagi semua pihak di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur sehingga menumbuhkan masyarakat Kabupaten Cianjur sehat dan mampu berkarya secara optimal serta menciptakan lingkungan permukiman yang memadai untuk masyarakat melakukan aktivitasnya. Kebijakan yang dirumuskan dalam upaya pemecahan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan misi 3 : “ meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal” Dan berkaitan dengan : agenda pembangunan : “akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dengan dukungan pembangunan infrastruktur, kepariwisataan, agribisnis, koperasi, usaha kecil menengah dan lembaga keuangan, serta pemberdayaan pelaku ekonomi dan investasi” Yang dipertajam melalui strategi : “mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah dalam bidang ekonomi” Adalah : “penguatan sistem ketahanan pangan, agribisnis dan pariwisata dengan dukungan dan pemanfaatan teknologi tepat guna” Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Cianjur yang ditunjukkan dengan kondisi ketahanan pangan yang optimal disertai sistem agribisnis yang handal dan sektor pariwisata yang berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur wilayah yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka penyelenggaraan proses pembangunan yang efisien dan efektif. agenda pembangunan : “optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan rencana tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan” Yang dipertajam melalui strategi : “optimalisasi pemanfaatan sumber daya” Adalah : “peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan” Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Cianjur generasi masa kini dengan memanfaatkan potensi
13
sumber daya alam secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Cianjur generasi mendatang. agenda pembangunan : “pengentasan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan” Yang dipertajam melalui strategi : “mewujudkan keberpihakan pembangunan bagi penduduk miskin” Adalah : “peningkatan kesejahteraan sosial yang berorientasi penanggulangan kemiskinan perluasan yang berorientasi penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan perbaikan sistem ketenagakerjaan” Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Cianjur yang termarginalkan melalui upaya penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan perbaikan sistem ketenagakerjaan. Kebijakan yang dirumuskan dalam upaya perumusan pemecahan masalah yang terkait dengan penyelenggaraan misi 4 : “meningkatkan pembinaan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” Dan berkaitan dengan : agenda pembangunan : “revitalisasi proses otonomi daerah, reformasi birokrasi, penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi” yang dipertajam melalui strategi : “ meningkatkan kualitas layanan publik” Adalah : “penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, melalui penataan kelembagaan” Tujuan kebijakan ini adalah mewujudkan pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. yang dipertajam melalui strategi : “memantapkan pelaksanaan otonomi daerah” Adalah : a.
“penyelenggaraan otonomi pemerintahan yang dilandasi good governance, melalui reformasi birokrasi” Tujuan kebijakan ini adalah mewujudkan otonomi daerah yang bertanggung jawab dalam tatanan konsep good governance melalui berbagai upaya reformasi birokrasi.
b.
“penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman yang dilandasi upaya penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)’ Tujuan kebijakan ini adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Cianjur dan pelaku-pelaku
14
pembangunan lainnya yang berusaha di Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan perlakuan yang adil berlandaskan hak azasi manusia. agenda pembangunan : “peningkatan kualitas kehidupan beragama” Yang dipertajam melalui strategi : “meningkatkan kemampuan mentalitas masyarakat dalam menyikapi hasil pembangunan” Adalah : “Perhatian terhadap lembaga keagamaan penguatan pembinaan akhlaqul karimah”
dengan
orientasi
Tujuan kebijakan ini adalah mewujudkan nilai-nilai hidup yang dipegang teguh masyarakat Kabupaten Cianjuur yang diwarnai akhlak yang mulia (akhlaqul karimah) dalam menyikapi perubahan yang mungkin terjadi sebagai dampak pembangunan yang diselenggarakan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur menetapkan prioritas pembangunan dalam kurun waktu lima tahun (2006-2011) sebagai berikut : 1. Meningkatkan sumber daya insani melalui pendidikan dan kesehatan. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur di bidang ekonomi seperti jalan, air bersih dan prasarana ekonomi lainnya. 3. Mengembangkan agrobisnis dan kepariwisataan yang didukung oleh sektor-sektor pembangunan lainnya dan peran serta masyarakat. 4. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, khususnya bagi pemeluk agama Islam dalam rangka membangun akhlaqul karimah dalam mewujudkan gerbang marhamah. 5. Meningkatkan manajemen, kinerja, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. 6. Meningkatkan pendapatan daerah dan investasi. 7. Meningkatkan hubungan kerjasama pembangunan dengan pemerintah pusat, provinsi serta kerjasama antar daerah dengan kab/kota yang berbatasan dalam rangka sinergitas kebijakan dan keselarasan program. Adapun tema pembangunan tahun 2011 adalah “memantapkan pelaksanaan otonomi daerah” dengan fokus pada : 1. Optimalisasi kebijakan di bidang pendidikan. 2. Peningkatan pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan. 3. Pemeliharaan infrastruktur wilayah dan perdesaan. 4. Penciptaan iklim demokratisasi. Hubungan pemerintahan otonom dengan demokrasi adalah secara umum satuan pemerintahan otonom akan lebih mencerminkan cita demokrasi desentralisasi daripada sentralisasi. Sehingga dengan demikian akan lebih memberikan arah untuk memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat dalam mewujudkan
15
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. daerah diarahkan untuk :
Oleh karena itu pengembangan otonomi
a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan menajemen aparatur pemerinth daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih. b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi, dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah. c. Penataan pengelolaan keuangan daerah, yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara professional, efisien, transparan dan bertanggungjawab. d. Penguatan lembaga non pemerintah, yang mana dalam memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, peranan lembaga-lembaga non pemerintah perlu ditingkatksn kemampuannnya. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan lembagalembaga non pemerintah, baik formal maupun nonformal dalam proses pengambilan kebijakan. Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2011, isu dan prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2011, sesuai dengan matrik sebagai berikut: Tabel 13 Isu Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Tahun 201113 No. 1.
Isu Prioritas Daerah Peningkatan Mutu Pendidikan yang mampu menjawab tantangan Global
Prioritas Pembangunan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
dan
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan dan kependidikan Peningkatan pendidikan/edukasi
kualitas
Peningkatan Mutu kelembagaan Pendidikan
Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun
13
Sasaran Pembangunan Meningkatnya daya tamping dan fasilitas proses pembelajaran Meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan Peningkatan kualitas mutu lulusan pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan Berkembangnya budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Meningkatnya akhlakul karimah dikalangan peserta didik dan pendidik. Meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan pendidikan pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan Meningkatnya layanan pendidikan terhadap masyarakat usia sekolah setara SLTP pada semua jalur dan jenjang pendidikan
Sumber : RKPD Kab Cianjur tahun 2011
16
Pemerataan Pendidikan Peningkatan pendidikan
Layanan
daya
saing
Rintisan Wajar 12 Tahun
Peningkatan Pendidikan Pengembangan Tinggi
2.
Efektifitas manajemen pembangunan yang berorientasi kesehatan
Peningkatan Kesehatan
Relevansi
Pendidikan
Promosi
Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar
3.
Revitalisasi daerah
infrastruktur
Percepatan infrastruktur perdesaan
revitalisasi wilayah dan
4.
Optimalisasi daya dukung lingkungan hidup
Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai daya dukung lingkungan
5.
Penguatan infrastruktur sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi local
Pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Meningkatnya kompetensi lulusan pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan. Meningkatnya layanan pendidikan terhadap masyarakat usia sekolah SLTA Meningkatnya kesesuaian lulusan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Terwujudnya Lembaga Pendidikan Tinggi yang berorientasi pemanfaatan sumber daya daerah Terselenggaranya upaya promosi, preventif dan kuratif kesehatan masyarakat. Menguatnya lembaga layanan kesehatan masyarakat (Posyandu, jaminan Pelayanan Kesehatan, Pusat Layanan Kesehatan Swasta) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Rumah Sakit. Terwujudya kemantapan infrastruktur wilayah dan perdesaan (meliputi transportasi, sumber daya air dan irigasi, energy, telekomunikasi, pengolahan sampah dan limbah, serta permukiman) dalam mendukung ekonomi daerah Terciptanya kesesuaian pemanfaatan ruang (kawasan lindung dan budaya) Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan SDA Terwujudnya perlindungan dan peningkatan kesehatan lingkungan Terpenuhinya integrasi lingkungan kedalam pengambilan keputusan pembangunan Menguatnya lembaga pelayanan penyuluhan serta peningkatan pendidian dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat.
17
6.
Kapasitas pemerintah melaksanakan Daerah
7.
Penyehatan iklim investasi melalui revitalisasi regulasi
Mencanangkan “Revitalisasi regulasi” penyehatan iklim usaha di Kabupaten Cianjur
8.
Peningkatan berdemokrasi
kualitas
Penciptaan iklim demokrasi yang sehat
9.
Peningkatan pemahaman keagamaan sebagai bingkai aktifitas bagi aparat dan masyarakat
Peningkatan motivasi untuk menunaian kewajiban ritual beragama
10.
aparatur dalam Otonomi
Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas untuk memperkuat produk unggulan daerah Mengembangkan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Otonomi Daerah
Ketahanan Pangan
Peningkatan motivasi untuk peningkatan pemahaman agama Peningkatan kesadaran aparat & masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya secara optimal Peningkatan manajemen stok pangan daerah
Penyelenggaran penyediaan cadangan makanan pokok
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
11.
Mitigasi Bencana Alam
Penyediaan Pangan non beras Perumusan operasional penanganan pencegahan dini,
Terfasilitasinya penguatan lembaga ekonomi berbasis kerakyatan Menguatnya kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perekonomian perdesaan Terselenggaranya koordinasi pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan. Meningkatnya produksi produktivitas dan pemasaran produk unggulan daerah Meningkatnya Sumber Daya aparatur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis pada peningkatan pelayanan public Tersedianya kerangka regulasi atau peraturan perundangundangan berkaitan dengan investasi yang mampu mewujudkan usaha yang sehat Terselenggaranya Pemilukada yang demokratis bersih dan bebas money politik Pengadaan dan perbaikan sarana peribadatan di lingkungan kerja dan masyarakat Penyediaan referensi dan sumber-sumber informasi keagamaan. Aktifitas kegiatan keagamaan secara periodik dan kontinu di lingkungan kerja dan masyarakat Peningkatan kapasitas aparat dan pemerintah daerah dalam manajemen stok pangan daerah Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan cadangan makanan pokok Pengembangan manajemen lumbung pangan berorientasi usaha ekonomi. Peningkatan system peringatan dini dalam mengantisipasi bahaya rawan pangan Diversifikasi pangan Terselenggaranya kontingensi
18
tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
12.
Pengembangan budaya daerah dan menggali potensi wisata
13.
Penguatan peran kelembagaan KUMKM
14.
Penyusunan RPJMD20112016
Terselenggaranya Penanganan tanggap darurat
Terehabilitasinya sarana dan prasarana yang rusak terkena dampak bencana Normalisasi Kehidupan Pasca Bencana Mewujudkan Pelestarian Pemasaran dan Budaya dan Potensi Wisata Pengembangan pariwisata Promosi dan Kerjasama Investasi Pelestarian dan pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan nilai budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan SDM Peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mendukung peran KUMKM Fasilitasi KUMKM Mewujudkan rencana Terwujudnya Dokumen pembangunan daerah jangka RPJMD 2011-2016 menengah sebagai acuan Terwujudnya Perda tentang penyelenggaraan RPJMD kabupaten Cianjur pembangunan Kabupaten tahun 2011-2016 yang Cianjur dari tahun 2011-2016 dilegislasi
C. KEUANGAN DAERAH 1. Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2011 setelah perubahan mencapai Rp. 1.771.273.333.446,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.768.396.178.758,95 dengan capaian 100,16%, yang bersumber dari : a.
Pendapatan Asli Daerah Realisasi PAD Tahun 2011 mencapai Rp. 147.346.021.050,00 atau 106,57% dari anggaran sebesar Rp. 138.263.490.232,17 dengan rincian :
b.
-
Pajak Daerah Rp. 46.067.864.574,00 dari target Rp 39.315.408.560,00 atau dengan capaian 117,18 %.
-
Retribusi Daerah Rp. 18.634.410.128,00 dari target Rp 17.906.116.108,70 atau dengan capaian 104,07%.
-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 6.863.644.197,00 dari target Rp. 6.870.384.675,00 atau dengan capaian 99,90%.
-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 75.780.101.971,00 dari target Rp. 74.171.530.880,47 atau dengan capaian 102,17%.
Dana Perimbangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2011 mencapai Rp. 1.171.748.477.370,00 atau 99,61% dari target anggaran sebesar Rp. 1.176.293.286.258,77, dengan rincian :
19
c.
o
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 106.190.018.370,00 dari target anggaran sebesar Rp. 110.734.823.258,77 atau dengan capaian 95,90%.
o
Dana alokasi umum Rp. 965.472.959.000,00 dari target anggaran Rp 965.472.963.000,00 atau dengan capaian 100%.
o
Dana alokasi khusus Rp. 100.085.500.000,00 atau 100% dari target Rp. 100.085.500.000,00.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2011 mencapai Rp. 452.178.835.026,00 atau 99,63% dari anggaran sebesar Rp. 453.839.402.268,01 dengan rincian : -
Hibah Rp. 6.499.965.000,00 dari target anggaran Rp 6.500.000.000,00 atau dengan capaian 100%.
-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 52.635.528.456,00 52.717.975.728,01 atau dengan capaian 99,84%.
-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 316.907.351.540,00 dari target anggaran Rp 315.901.729.040,00 atau dengan capaian 100,32%.
-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. 76.135.990.030,00 dari target anggaran Rp. 78.719.697.500,00 atau dengan capaian 96,72%.
dari Rp.
1. Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah tahun 2011 mencapai Rp. 1.771.273.333.446,00 atau 94,75% dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.768.141.888.549,25 dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 1.119.351.067.626,00 dari target anggaran belanja sebesar Rp. 1.138.141.387.152,24 atau dengan capaian 98,35% dengan rincian : -
Belanja Pegawai Rp. 930.093.349.831,00 dari target anggaran belanja sebesar Rp. 938.018.447.252,51 atau dengan capaian 99,16 %.
-
Belanja Subsidi Rp. 4.286.033.600,00 dari target anggaran belanja sebesar Rp. 4.301.588.100,00 atau dengan capaian 99,64 %.
-
Belanja Hibah Rp. 57.696.435.395,00 dari target anggaran belanja sebesar Rp. 60.572.955.268,00 atau dengan capaian 92,25 %.
-
Belanja Bansos Rp. 42.163.687.314,00 dari target anggaran belanja sebesar Rp. 47.518.856.212,00 atau dengan capaian 88,73 %.
-
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 697.189.426,00 dari besar anggaran belanja Rp. 1.240.000.00,00 atau 56,22%.
-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 78.546.520.000,00 dari anggaran belanja Rp. 79.645.050.000,00 atau dengan capaian 98,62%.
-
Belanja Tidak Terduga Rp. 5.867.852.050,00 dari anggaran belanja Rp. 6. 844.490.319,73 atau dengan capaian 85,73%
20
b. Belanja Langsung Realisasi Belanja Langsung mencapai Rp. 658.257.469.875,05 dari anggaran belanja Rp 738.000.501.397,00 atau mencapai 89,19%, dengan rincian : -
Belanja Pegawai Rp. 64.216.951.515,00 dari anggaran belanja Rp. 68.485.394.200,00 atau 93,77% .
-
Belanja Barang dan Jasa Rp. 371.530.765.020,05 dari anggaran belanja sebesar Rp. 389.084.964.787,00 atau dengan capaian 95,49% .
-
Belanja Modal Rp. 222.509.753.340,00 dari Rp. 280.430.142.410,00 atau dengan capaian 79,35%.
anggaran
belanja
D. URUSAN DESENTRALISASI Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan kasyarakatnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan mengurus dalam bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Urusan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. 1. Urusan Wajib Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan wajib tahun 2011 yang mendapat alokasi anggaran APBD sebanyak 24 urusan. Adapun urusan wajib yang mendapat alokasi anggaran tahun 2011 adalah sebagai berikut : a. Urusan Pendidikan Alokasi anggaran untuk urusan pendidikan pada tahun 2011 adalah Rp. 335.782.038.276,00 dengan realisasi Rp. 283.900.528.205,00 atau 84,55%. Adapun program yang dilaksanakan dalam terdiri dari tujuh program. Program yang dilaksanakan tersebut adalah : Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Kependidikan dan Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur. Dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 70 kegiatan, dengan OPD pelaksana adalah Dinas Pendidikan. Adapun capaian kinerja untuk urusan pendidikan, ditentukan oleh beberapa indicator pendidikan. Capaian Indikator-indikator urusan pendidikan adalah sebagai berikut :
Pendidikan usia dini mencapai 16,97 % Angka partisipasi Murni SD/MI/Paket A mencapai 95,91% Angka partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B mencapai 85,60% Angka partisipasi Murni SMA/K/MA/Paket C mencapai 39,00% Penduduk yang berusia diatas 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) mencapai 89 %. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI mencapai 0,04 %
21
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts mencapai 0,34% Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA mencapai 0,99% Angka Kelulusan (AL) SD/MI mencapai 100 % Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100 % Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 100% Angka yang melanjutkan dari SD/MI ke SMP/Mts mencapai 53,56% Angka Melanjutkan dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA mencapai 40,43 % Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV mencapai 74,72%
b. Urusan Kesehatan Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan pada Tahun 2011 adalah Rp 173.923.491.385,29 dengan realisasi Rp. 164.217.348.754,00 atau 94,42%. Program yang dilaksanakan sebanyak 15 program dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 58 kegiatan. OPD yang melaksanakan adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Kelas B dan Rumah Sakit Umum Kelas D Cimacan. Program yang dilaksanakan adalah :program obat dan perbekalan kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, program pengawasan obat dan makanan, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program pencegahan dan penanggulangan penyakt menular, program standarisasi pelayanan kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makan, Program Peningkatan Manajemen Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Sumber Daya Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Perorangan, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat, ProgramPemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata. Adapun capaian kinerja untuk urusan kesehatan, sesuai dengan indicator kesehatan adalah sebagai berikut :
Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani mencapai 80,69 % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan mencapai 82,18 % Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 85,83 % Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 70,74 % Cakupan penemuan dan dan penanganan Penyakit TBC /BTA mencapai 82,87 % Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit BDB mencapai 100% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 79,19% Cakupan Kunjungan Bayi mencapai 92,44 %
c. Urusan Lingkungan Hidup Alokasi anggaran untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2011 sebesar Rp 15.424.512.120,00 dan realisasinya Rp 15.056.723.024,00 atau
22
97,62%. Program yang dilaksanakan sebanyak lima program dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 19 kegiatan. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Bapeda. Program yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program peningkatan pengendalian polusi, Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Capaian kinerja urusan lingkungan hidup, untuk penanganan sampah mencapai 69,07%, cakupan pengawasan terhadap AMDAL 100%, tempat pembuangan sampah akhir persatuan penduduk mencapai 1,58 meter kubik setiap 1000 penduduk, sedangkan penengakan hokum lingkungan mencapai 88%. d. Urusan Pekerjaan Umum Alokasi anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum tahun 2011 sebesar Rp. 90.674.474.080,00 dengan realisasi anggaran Rp. 81.916.781.951,00 atau sekitar 90,34%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air dan Pertambangan, serta Dinas tata Ruang dan Pemukiman. Program yang dilaksanakan diantaranya adalah : program pembangunan jalan dan jembatan, rogram rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, program inspeksi kondisi jalan dan jembatan, program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, Program Pengembangan Infrastruktur perdesaan, Program Pembangunan Trotoar, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong, Program Perencanaan Umum Jaringan Jalan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dari Sumber Daya Air Lainnya, Program Pengembangan Data dan Informasi Sumber Daya Air, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah, Program Pembangunan sistem Informasi /Data base jalan dan jembatan, dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 62 kegiatan. Capaian kinerja untuk urusan pekerjaan umum adalah, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 42,42 %, luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 75,60%, rumah tangga bersanitasi mencapai 9,11%, dan kawasan kumuh mencapai 0,05%. e. Urusan Tata Ruang Alokasi anggaran untuk urusan tata ruang pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 9.683.429.300,00 dengan realisasi anggaran Rp 8.781.255.043,00 atau sekitar 90,68%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Bappeda dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Adapaun program yang dilaksanakan adalah : Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan. Capaian kinerja untuk urusan tata ruang adalah Ruang Terbuka Hijau perluas wilayah kabupaten Cianjur yaitu mencapai 0,90 %.
23
f. Urusan Perencanaan Pembangunan Alokasi anggaran untuk urusan perencanaan pembangunan tahun 2011 sebesar Rp. Rp. 9.573.291.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.446.438.196,00 atau sebesar 98,67%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, Program perencanaan pembangunan daerah, Program perencanaan pembangunan ekonomi, Program perencanaan sosial dan budaya, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 31 kegiatan. Capaian indicator kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah, indikatornya adalah tersediannya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2011 telah tersusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur. RPJPD 20052005 merupakan dokumen perencanaan daerah jangka panjang untuk Kabupaten Cianjur. RPJPD 2005-2025 harus dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD yang bersifat jangka menengah oleh kepala daerah terpilih. Tahun 2011 merupakan tonggak tahun penyusunan RPJMD kedua dari RPJPD2005-2025. Telah tersusun RPJMD 2011-2016 yang merupakan gambaran Visi dan Misi yang akan dicapai oleh kepala daerah terpilih untuk lima tahun kedepan. Telah tersusun juga perencanaan yang bersifat tahunan bagi pemerintahn daerah, yaitu RKPD tahun 2012. g. Urusan Perumahan Alokasi anggaran urusan perumahan tahun 2011 sebesar Rp. 2.793.393.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 2.715.714.200,00 atau sekitar 97,22%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas tata Ruang dan Pemukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program yang dilaksanakan untuk menunjang urusan ini diataranya adalah : Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengembangan Sistem Data Base Sanitasi Lingkungan, Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan. Capaian kinerja urusan perumahan dapat diukur dengan beberapa indicator. Diantaranya adalah banyaknya rumah tangga yang menggunakan air bersih mencapai 34,20 %, lingkungan permukiman kumuh mencapai 0,05 %, rumah layak huni mencapai 70,28 %. h. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Alokasi anggaran untuk urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebesar Rp. 810.610.000,00 dengan realisasi Rp. 810.610.000,00 atau 100%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas pendidikan. Adapun program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga, dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan. i. Urusan Penanaman Modal Alokasi anggaran untuk urusan penanaman modal sebesar Rp. 2.639.555.530,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.574.540.541,00 atau
24
95,74%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan. Capaian kinerja untuk urusan ini adalah dapat diukur dengan peningkatan jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai 251 % dibandingkan dengan tahun 2010. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2011 adalah mencapai Rp. 756,5 Milyar. j. Urusan Koperasi dan UKM Alokasi anggaran untuk urusan koperasi dan UKM adalah Rp. 3.865.885.200,00 dengan realisasi mencapai Rp. 3.674.490.899,00 atau 95.05%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Program yang dilaksanakan adalah program penciptaan Iklim usaha Kecil menengah yang kondusif, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan kelembagaan KUKM. Dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan. Capaian kinerja untuk urusan Koperasi dan UKM dapat diukur dengan indicator capaian koperasi aktif sebanyak 26,37 %, dan capaian usaha Kecil dan Menengah mencapai 99,85%. k. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Alokasi anggaran untuk urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebesar Rp. 6.275.902,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.030.51.722,00 atau 96,09 %. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Program yang dilaksanakan adalah program penataan aministrasi kependudukan. Capaian kinerja untuk urusan ini dapat diukur dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mencapai 88%. Kepemilihan Akta Kelahiran mencapai 37 %. Untuk penyelenggaraan e-KTP belum dilaksanakan. l. Urusan Ketenagakerjaan Alokasi anggaran untuk urusan ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 635.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 632.728.570,00 atau sekitar 99,64%. OPD yang melaksanakan adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun program yang dilaksanakan adalah : Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, rogram Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan program tersebut adalah sebanyak 9 kegiatan. Capaian kinerja untuk urusan ketenagakerjaan sesuai dengan indicator tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 25%, dan pencari kerja yang ditempatkan mencapai 3,3 %.
25
m. Urusan Ketahanan Pangan Alokasi anggaran untuk urusan ketahanan pangan adalah Rp. 992.700.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 987.285.700,00 atau 99,45%. OPD yang melaksanakan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah. Program yang dilaksanakan adalah program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan. Capaian indicator untuk urusan ketahanan pangan adalah rata-rata ketersediaan pangan utama pertahun yang mencapai 11.373,4 kg. n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Alokasi anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebesar Rp. 226.073.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 202.150.000,00 atau sekitar 89,42 %. OPD yang melaksanakan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Program yang dilaksanakan adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutmaan Gender dan Anak, Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan. Capaian indicator kinerja untuk urusan ini adalah partisifasi perempuan di Lembaga pemerintahan mencapai 29%, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas mencapai 98,66%, partisifasi angkatan kerja perempuan mencapai 41,86%. o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Alokasi anggaran untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Rp. Rp. 11.938.535.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.731.540.120,00 atau 98,27%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Program yang dilaksanakan adalah program Keluarga Berencana, Program Kesehatan Reroduksi Remaja, Program pembinaan peran seta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Program pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan, dan pembinaan tumbuh kembang anak, Program Peningkatan Daya jangkau dan kualitas lapangan tenaga Lini Lapangan. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan. Capaian indicator untuk urusan ini adalah prevalensi peserta KB aktif mencapai 68,63%, dan capaian keluarga prasejahtera dan sejahtera I adalah 36,83%. p. Urusan Perhubungan Alokasi anggaran untuk urusan perhubungan adalah Rp. 10.079.270.090,00 dengan realisasi Rp. 9.525.896.979,00 atau 94,51 %. OPD yang melaksanakan Dinas Perhubungan Komunikas dan Informatika. Program yang dilaksnakan adalah program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, program peningkatan pelayanan angkutan, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan , program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, program pengembangan data dan Informasi lalu lintas, dengan kegiatan yang
26
dilaksanakan sebanyak 32 kegaiatan. Indikator capaian kinerja urusan ini adalah prosentase jumlah angkutan darat mencapai 62,80 %. q. Urusan Komunikasi dan Informatika Alokasi anggaran untuk urusan komunikasi dan informatika adalah Rp. 860.130.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 841.300.403,00 atau 97,81%. OPD yang melaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Program yang dilaksanakan adalah program pengembangan komunikasi , informasi dan media massa, program kerjasama informasi dengan mas media, program pengendalian jasa usaha pos dan telekomunikasi. Dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan. Indikator yang dicapai untuk urusan ini adalah kepemilikan web site Kabupaten Cianjur dengan web site: www.cianjurkab.go.id. r. Urusan Pertanahan Urusan pertanahan tahun 2011, tidak secara jelas dianggarakan dalam APBD tahun 2011, dengan menggunakan kode rekening untuk urusan pertanahan. Untuk kegiatan riil urusan pertanahan dimasukan kedalam anggaran urusan otonomi daerah dengan program peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan bentuk kegiatannya adalah beberapa kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Cianjur. Untuk capaian indicator urusan pertanahan adalah luas lahan yang dikuasai oeh pemerintah daerah yang bersertifikat adalah mencapai 45,53 %, penyelesaian kasus tanah Negara capaiannya 100%, dan penyelesaian ijin lokasi capaiannya 100%. s. Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp 17.905.568.850,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.627.393.310,00 atau 70,52%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulanggan Bencana Daerah (BPBD). Program yang dilaksanakan adalah program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal, program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), program pendidikan politik masyarakat, Program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 30 kegiatan. t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 179.957.629.138,00 dengan realisasi anggaran Rp. 165.728.961.241,00 atau 92,09%. OPD yang melaksanakan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Perpajakan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dan Bappeda. Program yang dilaksanakan sebanyak 32 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 217 kegiatan.
27
Program yang dilaksanakan tersebut adalah: program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah, program peningkatan dan pegembangan pengelolaan keuangan daerah, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, program Penataan Peraturan Perundang-undangan, program pengembangan pelayanan bantuan hukum dan sosialisasi produk hukum, program penataan daerah otonomi baru, program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program pengembangan SIMPEG, program peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, program pengendalian capaian kinerja keuangan daerah, program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan,kelurahan/desa, program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, program penerapan keperintahan yang baik, program kebijakan analisis formasi aparatur, program pengembangan komunikasi informasi dan media masa, program kerjasan informasi dengan mass media, program penunjang kegiatan keagamaan, program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, program penunjang kegiatan diniyah, program peningkatan kualitas pelayanan bidang sosial kesehatan ketenagakerjaan dan transmigrasi, program pembinaan pemuda dan olah raga, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, program pengembangan agribisnis, program pengembangan pertanian, program pengembangan kehutanan, program pengembangan industri kecil dan menengah. u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Rp. 3.185.570.100,00 dan realisasina adalah Rp. 3.136.751.739,00 atau 98,47%. OPD yang melaksanakan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan. Program yang dilaksanakan adalah program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan. Capaian indicator urusan Pemberdayaan masyarakat adalah untuk PKK aktif mencapai 100% dan Posyandu 100%. v. Urusan Sosial Alokasi anggaran untuk urusan social tahun 2011 adalah Rp. 4. 986.315.400,00 dengan realisasi Rp. 4.932.446.091,00 atau 98,92 %. OPD yang melaksanakan adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi. Program yang dilaksanakan adalah Program Pembedayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahtraan Sosial (PMKS), Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial, Program pembinaan panti asuahan / panti jompo, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial, Program Keluarga Harapan. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan adalah 5 kegiatan. Indikator penyelengaraan pemerintahan daerah untuk urusan ini adalah sarana panti asuhan, panti social dan panti jompo yang ada sebanyak 26 buah,
28
penanganan penyandang masalah kesejahteraan social mencapai 38,46%, dan PMKS yang mendapat bantuan social mencapai 38,46%. w. Urusan Budaya Alokasi anggaran tahun 2011 untuk urusan budaya adalah Rp. 1.268.975.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.262.255.000,00 atau mencapai 99,50%. OPD yang melaksanakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Program yang dilaksanakan adalah program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya, program Pengelolaan keragaman budaya. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan. Capaian indicator kinerja untuk tahun 2011 urusan budaya adalah, penyelenggaran festival dan seni budaya ada sebanak sepuluh kali, sarana penyelenggaraan seni budaya terdapat satu buah. Jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 40%. x. Urusan Statistik Alokasi anggaran yang secara spesifik untuk melaksanakan urusan statistic tahun 2011 tidak ada. Akan tetapi capaian kinerja untuk indicator urusan ini yaitu dokumen Cianjur dalam Angka Tahun 2011 dan dokumen PDRB 2011 tersedia. y. Urussan Kearsipan Alokasi anggaran untuk urusan kearsipan tahun 2011 sebesar Rp. 1.427.522.500,00. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.412.586.621,00 atau mencapai 98,95%. OPD yang melaksanakan Kantor Arsip dan Perpustakaan. Program yang dilaksanakan untuk urusan ini adalah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Capaian kinerja untuk urusan kearsipan yaitu indicator penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 87,80%, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 28 kali. z. Urusan Perpustakaan Alokasi anggaran untuk urusan perpustakaan tahun 2011 sebesar Rp. 330.547.500,00 dengan realisasi Rp. 323.180.060,00 atau mencapai 89,52%. OPD yang melaksanakan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan. Program yang dilaksanakan adalah program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 5. 2. Urusan Pilihan a. Kelautan dan Perikanan Alokasi anggaran untuk urusan kelautan dan perikanan adalah Rp 9.097.491.950,00 dengan realisasi Rp. 8.899.677.490,00 atau mencapai 97,83%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan. Program yang dilaksanakan diantaranya program pengembangan perikanan dan Kelautan, program pengembangan sistem penyuluhan perikanan. Dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 kegaiatan. Indikator untuk urusan kelautan dan perikanan adalah produksi perikanan mencapai 118,24 %, dan konsumsi ikan mencapai 92,34%.
29
b. Pertanian Alokasi anggaran untuk urusan pertanian tahun 2011 adalah Rp. 32.082.915.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 31.426.505.389.00 atau mencapai 97,95%. OPD yang melaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun program yang dilaksanakan adalah : program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan), program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan, program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan, program pengembangan pAgribisnis, program pengembangan usaha perkebunan besar, program pengembangan usaha perkebunan rakyat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi hasil peternakan. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 33 kegiatan. Indikator keberhasilan urusan pertanian diantaranya adalah produktivitas pertanian dan bahan pangan lainnya mencapai 5,36 Ton per Ha. Dan kontribusi pendapatan terhadap PDRB tahun 2011 mencapai 36,45 %. c. Kehutanan Alokasi anggaran untuk urusan kehutanan tahun 2011 mencapai Rp 12.212.132.000 dengan realisasi mencapai Rp. 11.989.016.076,00 atau 98,17%. OPD yang melaksanakan urusan ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Program yang dilaksanakan diantaranya adalah program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, program perencanaan dan prekembangan hutan, program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan, program pembinaan dan peningkatan sumber saya penyuluh kehutanan. Dengan jumlah kegiatan 18 kegiatan. Indiator capaian knerja untuk urusan kehutanan adalah rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai 14,45%, kerusakan kawasan hutan mencapai 1, 54%. d. Energi dan SDM Alokasi anggaran untuk urusan energy dan SDM tahun 2011 mencapai Rp. 207.500.000,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 200.468.000,00 atau 96,61%. OPD yang melaksanakan adalah Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air dan Pertambangan. Program yang dilaksanakan diantaranya program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, pengembangan data dan informasi pertambangan dan energy. Indikator kinerja untuk urusan ini adalah pertambangan tanpa ijin mencapai 100 %. Dan kontribusi produksi dari sector petambangan terhadap PBDR mencapai 0,12%. e. Pariwisata Alokasi anggaran untuk urusan pariwisata tahun 2011 Rp. 6.705.823.300,00 dengan realisasi anggaran Rp. 6.580.622.356,00 atau mencapai 98,13%. OPD yang melaksanakan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
30
Program yang dilaksanakan diantaranya program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan kemitraan. Dengan jnlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan. Indikator keberhasilan urusan ini adalah dengan adanya jumlah kunjungan wisata pada tahun 2011 mencapai 414. 893 orang. Dan kontribusi produksi terhadap PDRB dari sector pariwisata mencapai 4,33 %. f. Industri Alokasi anggaran untuk urusan industri tahun 2011 Rp. 1.100.00.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 1.033.110.250,00 atau mencapai 93,92%. OPD yang melaksanakan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Program yang dilaksanakan diantaranya program pengembangan industri kecil dan menengah dengan adanya jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan. Indikator untuk kinerja urusan ini adalah pertumbuhan industry mencapai 0,10 %, dan besarnya kontribusi produksi terhadap PDRB dari sector ini mencapai 3,86 %. g. Perdagangan Alokasi anggaran untuk urusan industri tahun 2011 Rp. 6.062.222.250,00 dengan realisasi anggaran Rp. 5.814.377.169,00 atau mencapai 95,91%. OPD yang melaksanakan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Program yang dilaksanakan diantaranya program program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Indikator untuk kinerja urusan ini adalah besarnya kontribusi produksi terhadap PDRB dari sector ini mencapai 22 %. Dan ekspor bersih perdagangan mencapai 8.050.276 US$. h. Transmigrasi Alokasi anggaran untuk urusan transmigrasi tahun 2011 mencapai Rp 541.000.000,00 dengan reallisasi anggaran mencapai Rp. 536.823.600,00 atau 99,23 %. OPD yang melaksanakan adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program yang dilaksanakan diantaranya adalah program pengembangan wilayah transmigrasi dengan jumlah kegaiatan yang dilaksanakan adalah 3 kegiatan. Prestasi Kabupaten Cianjur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2011 telah menerima beberapa penghargaan sebagai bentuk prestasi yang telah diraih. Penghargaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :
Juara harapan III (Peringkat 6) dalam pelaksanaan OBIT (One Billion Indonesian Trees) se Jawa Barat Penghargaan Presiden RI untuk keberhasilan meningkatkan produksi beras di atas 5 persen Plakat Wahana Tata Nugraha Penghargaan Presiden RI Kepada Sdr. Santoso sebagai Petani teladan Tingkat Nasional Juara I Tingkat Nasional kelompok tani pengembang agens hayati berprestasi an. Kelompok Tani Bakti Mandiri Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah
31
Penghargaan Mentri Pertanian RI sebagai juara II lomba situs web antar SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2011 Penghargaan Kementrian Keuangan RI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai peringkat ke-5 Penyampaian Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Tingkat UAPPA-W dalam rangka penyusunan LKPP semester I Tahun 2011 Penghargaan Gubernur Jawa Barat kepada kelompok wanita tani (KWT) Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Pada Kegiatan P2WKSS Penghargaan PT. Hero Group Tbk. Kepada Sdr. Ujang Majudin (STA Cigombong) sebagai "Supplier The Best of The Best The Local Fresh Farmer of The Year 2011" Terbaik III Tingkat Provinsi Jawa Barat Th. 2011 Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Kubus Kitri An. Sutrisno Kec. Cugenang Terbaik III Tk. Prov Jabar Th. 2011 Kelompok PIK Remaja Tunas Mahasiswa an. Andriani Terbaik Harapan II Tk. Prov. Jabar Kader BKB Terbaik 1 Tk. Prov. Jabar Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Terbaik I Tk. Prov. Jabar LCC Program KB Terbaik III Tk. Prov. Jabar Th. 2011 Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB Kemas) Terbaik II Desa P2WKSS Tk. Prov. Jabar Ds. Kertajaya Kec. Ciranjang Kategore Peran Lembaga Desa/Kelurahan. Heleran Seni Budaya Tk. Prop Jabar (Harapan I) Kirab Seni Budaya Tk. Prop. Zone Jabar 2 (Harapan 2) Pasanggiri Ibing Pencak Silat Rampak Dewasa Putri (Juara 2) Pasanggiri Ibing Pencak Silat Rampak Remaja Putri (Juara 3) Pasanggiri Ibing Pencak Silat Tunggal Remaja Putri (Juara 3) Pasanggiri Ibing Pencak Silat Ijen Remaja Putri (Juara 3) Pasanggiri Ibing Pencak Silat Tunggal Anak Putra (Harapan 1) Pasanggiri Ibing Pencak Silat ijen Remaja Putra (Harapan 1) Pasanggiri Ibing Pencak Silat Rampak Remaja Putra (Harap. 1) Pasanggiri Ibing Pencak Silat Tunggal Anak Putri (Harap. 2) Pasanggiri Ibing Pencak Silat Rampak Dewasa Putri (Harap. 3) Lomba Kawih TK. Nasional Remaja Putra (harapan 1) Kemilau Nusantara TK. Nasional (Juara 3) Alimpaido/Festival Kaulinan Urang Lembur TK.Jabar (Juara 2) Pasanggiri Moka TK. Jabar Putri (Harapan 2) Penghargaan Pengumpulan Pajak Bumi & Bangunan
E. TUGAS PEMBANTUAN Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang diserahkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Tahun 2011 pemerintah daerah Kabupaten Cianjur menerima tugas pembantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ditjen PSP, Ditjen Peternakan dan Keswan,Ditjen P2HP kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen PUM dan Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri,Ditjen PMD Kemendagri, dengan anggaran keseluruhan berjumlah Rp. 55.522.151.589.250,00. OPD yang melaksanakan Poisi Pamong Praja, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perpajakan
32
Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan. F. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melaksanakan kerjasama antar daerah dengan Prov Jabar, DKI Jakarta, Banten, Kab Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab Tangerang, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kab Bekasi dalam forum Kerjasama Pembangunan Prov Jabar, DKI Jakarta, Banten, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, bidang yang dikerjasamakannya antara lain Penataan ruang, pemukiman sarana dan prasarana, sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi perhubungan dan pariwisata, agribisnis koperasi dan UKM, industri, industri, perdagangan, pertambangandan investasi, kependudukan, ketentraman dan ketertiban, kesehatan dan pendidikan serta tenaga kerja, administrasi dan catatan sipil. Khusus dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Bupati Cianjur telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Bupati Bogor mengenai Kerjasama antar Daerah dalam pelayanan publik, bidang yang dikerjasamakannya antara lain : Penataan Ruang, pengendalian lingkungan hidup, pariwisata, perhubungan, pekerjaan umum, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, pertanian dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakan dan menandatangani Mou dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dengan dasar hukum nomor 475.1/15/PJ/2011 tanggal 22 Agustus 2011. BIdang yang dikerjasamakan meliputi kerjasama antar wialayah, antar pelaku, dan antar sector dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Juga pemerintah Kabupaten Cianjur membuat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan nomor Perjanjian Kerjasama No: No. 551.21/489A/KD. Angk 2011 Kab. Bandung No. 521.21/386/KD. Angk 2011 Kab. Cianjur. Bidang yang dikerjasamakan adalah angkutan darat. OPD yang melaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. 2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Pemerintah Kabupaten Cianjur juga melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah antara lain Kementrian Agama, TNI ,POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Bina Marga, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial. 3. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum Dalam mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Cianjur seperti unjuk rasa, pelacuran, pelanggaran pedagang kaki lima, penambangan liar, penanganannya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja antara lain pendekatan secara persuasive terhadap pengunjuk rasa, penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelanggar perda.
33
Demikianlah informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011, kami menyadari bahwa dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011 selain ada yang berhasil dilaksanakan secara optimal tetapi masih ada pula yang belum memenuhi keseluruhan harapan segenap warga Kabupaten Cianjur. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Insya Allah semua itu akan kita selesaikan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten Cianjur. semua.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita
Billahittaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb. Cianjur,
Maret 2012
WAKIL BUPATI CIANJUR,
dr. H. SURANTO, MM
34
