INFOBPJS MEDIA EKSTERNAL BPJS KESEHATAN EDISI 38 TAHUN Kesehatan KAPITASI. Berbasis Komitmen Pelayanan. Dorong FKTP. Tingkatkan Mutu Pelayanan

INFOBPJS MEDIA EKSTERNAL BPJS KESEHATAN

EDISI 38 TAHUN 2016

Kesehatan

KAPITASI

Berbasis Komitmen Pelayanan

Dorong FKTP

Tingkatkan Mutu Pelayanan

message CEO CEO MESSAGE

Akibatnya, kebanyakan pemimpin berubah menjadi makhluk perfeksionis yang ingin tampil sempurna dimanapun. Di hadapan kolega, kepada pemangku kepentingan, bawahan dan bahkan di tengah keluarganya. Mereka (pemimpin) tanpa disadari akhirnya memformulasi dirinya sendiri sebagai makhluk yang serba terkontrol baik sikap, penampilan, ucapan maupun perbuatan. Pemimpin mendorong dirinya untuk selalu tampil memukau, bijaksana, tanpa masalah hidup yang berarti dan selalu nampak bahagia. Mereka terperangkap menjadi makhluk anti human being, yaitu makhluk Tuhan yang terkadang ingin berbuat konyol, nyeleneh, ingin bersikap seperti anak-anak, manja, dicekoki pengetahuan oleh orang lain, boleh melakukan apa saja tanpa ada yang memperhatikan, bebas mengungkapkan perasaan dan lain sebagainya.

PEMIMPIN YANG MENDERITA

“

“

HARVARD Business Review pada tahun 2010 merilis tulisan Peter Bregmanyang berjudul Why Leaders Must Feel Pain. Tulisan itu secara sederhana ingin mengungkapkan bagaimana beratnya menjadi seorang pemimpin. Meski semua orang tau bahwa pemimpin itu manusia juga, nyatanya tidak semua orang paham dan mau perduli bahwa sebagai manusia, pemimpin pun memiliki sifat-sifat manusiawi atau human being. Pemimpin kebanyakan justru terkondisikan pada harapan sekitar yang seringkali di luar batas. Pemimpin distigmakan sebagai seseorang yang memahami segala hal, dapat memecahkan semua persoalan, harus mampu membawa kemajuan, perubahan, tahan terhadap tekanan, cacian dan yang terpenting pemimpin harus tahu apa yang dikehendaki orang-orang sekitarnya, meski keinginan itu tidak terucapkan.

Pada kondisi ini, akhirnya dibalik sikapnya yang penuh kebijaksanaan, santun dan sangat terhormat, seringkali pemimpin hadir sebagai pribadi yang sangat emosional. Mereka ingin mengendalikan segala sesuatu sehingga sesuai dengan norma kepantasan seorang pemimpin. Mereka tahu betul apa yang diharapkan orang-orang sekitarnya terhadap dirinya, yaitu harus selalu berhasil. Tidak ada ruang gagal bagi pemimpin, sehingga dampaknya ia pun mengharapkan hal yang sama atau bahkan lebih dan lebih lagi kepada para bawahannya. Mereka menjadi mudah mengkritik dan menyalahkan anak buah karena mengejar persepsi positif dari semua pihak yang terkait dengannya. Dampaknya seringkali pemimpin menjadi momok yang dijauhi bawahan. Ia hanya berkawan dengan sepi, sendiri di puncak kekuasaan, dengan segala keinginan, mimpi dan harapan yang semakin hari semakin tinggi. Siapa yang bahagia dalam kesendirian seperti ini, dengan tekanan terwujudnya mimpi-mimpi besar yang tak mungkin diraih hanya oleh kedua tangannya. Inilah derita pemimpin, ia dihadapkan pada keinginan dan persepsi sekitar yang selalu ingin ia berbeda dan sempurna. Seringkali bahkan pemimpin tidak bisa menjadi dirinya sendiri, ia harus selalu tampil prima dan menjadi role model bagi bawahannya. Inti dari tulisan Bregman di atas adalah meski pemimpin adalah seorang human being, nyatanya pemimpin seringkali (dipaksa) menghindari hal-hal yang secara natural menjadi perilaku manusia. Ini yang menjadi alasan mengapa tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Ketika ia mesti siap menderita karena harus melawan sendiri takdir kemanusiaannya. Dalam bahasa Belanda,“Leiden” berarti memimpin, sedangkan “Lijden” berarti menderita. Kedua kata ini yaitu “Leiden” dan “Lijden” adalah dua kata yang penyebutannya sama, tapi artinya berbeda. Ketika kedua kata ini dipadukan, “Leiden is Lijden” berarti “memimpin adalah menderita”. Ungkapan yang sama disampaikan oleh Kasan Singodimejo kepada H. Agus Salim. Pada hari itu, Kasman, Soeparno dan Mohammad Roem, pelajar Stovia bagian persiapan, bermaksud datang kepada H. Agus Salim. Saat itu, mulai didirikan Jong Islamieten Bond dan Haji Agus Salim menjadi penasehatnya. Kasman dan Soeparno, yang merupakan anggota pengurus cabang Jakarta, ingin tahu kapan H. Agus Salim dapat mulai memberikan kursus agama Islam. Sulitnya perjalanan menuju rumah H. Agus Salim karena melewati jalan tanah dan berlubang-lubang, apalagi dengan menggunakan sepeda, bagaikan naik perahu di atas air yang berombak. Ketika berjumpa, Kasman pun kemudian bicara pada H. Agus Salim dengan santun. "Een leidersweg is een lij-densweg. Leiden is lijden.” Pepatah dalam bahasa Belanda ini kira-kira artinya sama dengan “Jalan pemimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin adalah jalan yang menderita.” Ucapan Kasman ini kemudian menjadi terkenal karena diingat oleh H. Agus Salim dan sebetulnya memang merupakan cerminan kehidupan H. Agus Salim. H. Agus Salim hidup dengan keadaan yang sangat sederhana, penuh kekurangan dan terbatas secara materi. Dengan istri dan tujuh anaknya, Salim hidup dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Salim pernah tinggal di sebuah rumah di kawasan yang kini dikenal sebagai Jatinegara, Jakarta Timur. Keluarganya hanya menempati satu ruangan. Koper bertumpuk-tumpuk di pinggir dan beberapa kasur digulung. Padahal dimasa itu, H. Agus Salim adalah tokoh dan pimpinan perjuangan kala itu yang juga memimpin Syarekat Islam yang sangat berpengaruh dalam pergerakan bangsa. Tauladan yang sama juga dapat dipetik dari kehidupan Bung Hatta. Bung Hatta pernah mengalami kesulitan untuk membayar tagihan listrik, telpon dan air karena gaji pensiunnya tak cukup untuk membayar semua tagihan itu, sehingga Ibu Rahmi Hatta harus mengirim surat pada Bung Karno yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan, hingga ajal menjemput, Bung Hatta tidak kesampaian memiliki sepatu merk Bally yang begitu diidam-idamkannya. Maju ke tahun 70-an, kita juga mengenal pemimpin legendaris yang sangat sederhana, Hoegeng Iman Santoso. Hoegeng menjabat Kapolri tahun 1968 hingga 1971. Selain itu ia pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, menjadi Menteri Iuran Negara tahun 1965 dan Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Hoegeng yang dinobatkan sebagai The Man of the Year pada 1970 pensiun tanpa memiliki rumah, kendaraan, maupun barang mewah. Bahkan pernah suatu waktu Hoegeng tidak tahu apa yg masih dapat dimakan oleh keluarga karena di rumah sudah kehabisan beras. Tapi hingga kini siapa yang tidak memuja Hoegeng sebagai polisi paling jujur. Bahkan saking jujurnya, Gus Dur pernah guyon dengan mengatakan Hoegeng adalah polisi yang paling jujur, selain patung polisi dan polisi tidur. Ketiga tokoh di atas adalah contoh bahwa benar bagaimana pemimpin yang berhasil dan melegenda itu adalah pemimpin yang menderita. Namun sesungguhnya kata-kata pemimpin menderita itu hanyalah filosofi. Bahwa ketika menjadi pemimpin yang “Leiden is Lijden”, pemimpin itu harus siap menderita. Menjadi pemimpin itu harus ikhlas menjadikan kepemimpinannya sebagai pilihan jalan pengabdian. Pengabdian yang penuh kesadaran bahwa kebahagiaan rakyat yang dipimpinnya jauh lebih utama dibanding kebanggaanya sebagai pimpinan. “Leiden is Lijden” juga merupakan kesadaran bahwa pemimpin harus siap berjuang melepaskan kodrat manusiawinya, dengan segala konsekuensi harapan yang ia emban. Itu lah mengapa kepala itu hanya satu, tetapi di kepala juga otak diletakan. Karena dengan kepala yang berpikir kita bisa menggerakan tubuh sesuai tujuan ke arah hidup mulia, demi satu cita....menderita untuk pengabdian. Direktur Utama Fachmi Idris

SALAM REDAKSI Penguatan Fungsi FKTP melalui KBK Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Pemerintah dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus melakuan berbagai upaya, salah satunya dengan menerapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK). Hal tersebut juga merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penerapan pembayaran KBK ini sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada FKTP. Saat ini 34 Provinsi telah bersepakat untuk menerapkan KBK di Puskesmas Provinsi. Bagaimana implementasi KBK di FKTP tersebut, akan lengkap dibahas dalam rubrik FOKUS. Dalam implementasi KBK di FKTP, Kementerian Kesehatan juga memiliki andil besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan di FKTP. Lalu, seperti apa mekanisme dan kesiapan Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan KBK tersebut? Dalam rubrik BINCANG, Info BPJS Kesehatan akan menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Untung Suseno. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Kami pun terus berupaya dalam memberikan informasi yang baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas.

INFOBPJS Kesehatan

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN : Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Bayu Wahyudi PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPINAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rahmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Diah Ismawardani DISTRIBUSI & PERCETAKAN Fauzirman Anton Tri Wibowo Akhmad Tasyrifan Arsyad Ranggi Larrisa

DAFTAR ISI 7

TESTIMONI “Program JKN-KIS Memberi Harapan Kesembuhan”

Setiap tahunnya, diperkirakan ada 4.100 kasus baru kanker anak di Indonesia. Faiz Muhammad Aufa (9 tahun) asal Pontianak merupakan satu dari sekian banyak anak Indonesia yang tengah mengalaminya.

Fokus - Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Dorong FKTP Tingkatkan Mutu Pelayanan

3

Bincang - Kemenkes Siap Dukung Pelaksanaan KBK

5

Manfaat - Penegakan 155 Diagnosis Tidak Berjalan Kaku

6

Persepsi - Benarkah Mekanisme Rujukan JKN-KIS Rumit?

8

Inspirasi - Keluarga Rahmadi Bantu Iuran JKN-KIS untuk Pegawainya

9 10

Sehat & Gaya Hidup - Asi, Eksklusif "Bekal" Hidup Si Buah Hati Kilas & Peristiwa - Cegah Tindak Pidana Korupsi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Teken MoU Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

11

3

FOKUS

Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Dorong FKTP Tingkatkan Mutu Pelayanan

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, saat ini mulai diterapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK). Tujuan dari penerapan KBK ini adalah meningkatkan performa FKTP, diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian indikator tersebut mendapatkan konsekuensi berupa pengurangan nilai kapitasi dan pemberian reward. Apabila kinerja optimal, maka tarif kapitasi dapat dicapai maksimal.

Foto Jurnalistik No.33

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Posyandu Lansia, serta tempat kontak lainnya yang disepakati.

“Pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan ini merupakan metode pembayaran yang sudah diterapkan di banyak negara yang menggunakan social health insurance. Sistem pembayaran ini terbukti dapat meningkatkan performa dari FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta program,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.

“Semakin hari, jumlah peserta JKN-KIS kian bertambah. Faskes primer sebagai lini pertama pelayanan kesehatan harus diperkuat, agar dapat terus memberikan pelayanan yang optimal. KBK ini sudah mulai diterapkan sejak setahun lalu melalui uji coba secara bertahap. Ini juga merupakan upaya kendali mutu kendali biaya di fasilitas kesehatan, sekaligus sebagai komitmen nyata dari pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu,” tutur Fachmi Idris. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Untung Suseno Sutarjo menambahkan, adanya perubahan ini juga diharapkan dapat semakin memperbaiki pencapaian program JKN-KIS. “Saya rasa apa yang telah disepakati ini (pembayaran KBK) akan memberikan manfaat yang besar, karena biasanya insentif yang berkaitan dengan kinerja akan lebih mendorong orang untuk semangat bekerja,” ujar Untung. Bila pelayanan kesehatan di faskes primer tidak berfungsi sebagai mana mestinya, lanjut Untung, maka biaya kesehatan akan meningkat karena banyak pasien yang dirujuk. “Faskes primer harus menjalankan fungsi gate keeper-nya dengan baik, jangan sampai semua pasien dirujuk tanpa alasan yang jelas. Saat ini kami juga sedang mengembangkan Dokter Layanan Primer (DLP) sebagai perluasan dari pelayanan primer. Kita harapkan nantinya

DLP dapat berfungsi lebih baik, karena kemampuannya dalam memberikan pelayanan di tingkat primer akan lebih luas lagi,” imbuhnya.

Indikator Penilaian KBK Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady menyampaikan, dalam pelaksanaan pembayaran KBK, penilaian terhadap FKTP dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi beberapa aspek. Pertama adalah Angka Kontak yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh peserta berdasarkan jumlah peserta JKN-KIS (per nomor identitas peserta) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP per bulan, baik di dalam gedung maupun di luar gedung tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam satu bulan.

Indikator kedua adalah Rasio Rujukan Rawat Jalan NonSpesialistik untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP, sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensi FKTP. Jumlah rujukan rawat jalan kasus nonspesialistik adalah jumlah Peserta yang dirujuk dengan diagnosa yang termasuk dalam jenis penyakit yang menjadi kompetensi dokter di FKTP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, atau berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan, FKTP, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi dengan memperhatikan kemampuan pelayanan FKTP, serta progresifitas penyakit yang merupakan keadaan khusus pasien dan/atau kedaruratan medis. Hal tersebut juga dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kerjasama.

“Faskes primer minimal harus pernah ketemu dengan peserta JKN-KIS yang terdaftar di tempat mereka, baik itu pada saat mereka sakit maupun saat kunjungan ke rumah ketika sehat. Kontak komunikasinya minimal 150 per mil, artinya 150 peserta dari 1.000 peserta yang terdaftar,” jelas Maya.

INFO BPJS KESEHATAN

Di era JKN-KIS, lanjut Fachmi, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh faskes kesehatan tingkat pertama (FKTP) sangatlah penting, mengingat faskes primer merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai gatekeeper. Bila kualitas faskes primer tidak ditingkatkan, angka rujukan akan terus meningkat, sehingga bisa terjadi penumpukan pasien di rumah sakit.

Ada pun jenis pelayanan yang diberikan oleh FKTP bisa dalam bentuk kunjungan sakit maupun kunjungan sehat seperti pelayanan imunisasi, penyuluhan kesehatan perorangan atau kelompok, home visit, pemeriksaan kesehatan Ibu dan anak serta Keluarga Berencana (KB), atau senam sehat. Maya menambahkan, sumber data yang digunakan dalam indikator ini adalah hasil pencatatan kontak FKTP dengan kondisi di tempat dan jenis pelayanan yang dicatatkan pada aplikasi P-Care. Pada saat dilakukan penilaian, tim penilai nantinya akan melakukan uji sampling terhadap kontak yang dilaporkan oleh FKTP.

Bentuk Kontak yang menjadi catatan penilaian antara lain tempat kontak yang berlangsung di FKTP, jaringan pelayanan Puskesmas, jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),

Edisi 38 2016

4

FOKUS

kapitasi yang dibayarkan adalah sebesar tarif kapitasi minimal. Sementara apabila besaran tarif kapitasi lebih tinggi dari standar tarif kapitasi maksimal, maka besaran kapitasi yang dibayarkan adalah sebesar tarif kapitasi maksimal.

“Dalam pelaksanannya, kami juga akan memberikan kompensasi kepada FKTP dalam bentuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop atau seminar untuk meningkatkan kompetensi dan performa FKTP,” jelas Fachmi.

Formulasi perhitungannya adalah perbandingan jumlah Peserta yang dirujuk dengan kasus non-spesialistik dengan jumlah seluruh Peserta yang dirujuk oleh FKTP dikali 100 (seratus). “Melalui penerapan KBK ini, kita harapkan 144 diagnosa bisa ditangani secara tuntas di FKTP, sehingga tidak perlu merujuk lagi ke rumah sakit untuk kasus-kasus yang seharusnya menjadi kewenangan FKTP,” ujar Maya. Selanjutnya yang menjadi indikator ketiga adalah Rasio Peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) Rutin Berkunjung ke FKTP, yang merupakan indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap peserta Prolanis. Adapun formulasi perhitungannya adalah perbandingan jumlah Peserta Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP dengan jumlah Peserta Prolanis terdaftar di FKTP dikali 100 (seratus). Jenis-jenis penyakit kronis yang termasuk dalam Prolanis yang dihitung dalam indikator adalah penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi, atau diagnosa lain dalam Program Rujuk Balik (Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), epilepsi, stroke, schizophrenia, dan Systemic Lupus Erythematosus (SLE)) yang kemudian dinyatakan termasuk dalam Prolanis. Adapun aktifitas Prolanis yang termasuk dalam perhitungan seperti edukasi klub, pemantauan Kesehatan melalui pemeriksaan penunjang, senam Prolanis, home visit, serta pelayanan obat secara rutin (obat PRB). Apabila peserta Prolanis dirujuk ke FKRTL dengan alasan kontrol ulang rutin, kondisi pasien tidak stabil atau kekosongan obat PRB, maka pasien tersebut tetap dinyatakan sebagai pasien Prolanis dan tetap masuk dalam perhitungan.

Dalam pembayaran KBK, dilakukan pula upaya monitoring evaluasi. Tim Monitoring dan Evaluasi beranggotakan stakeholder terkait dalam pelaksanaan Pelayanan Primer di Era JKN-KIS, yang terbagi menjadi Tim Monitoring Evaluasi Pusat dan Tim Monitoring Evaluasi Daerah. “Peserta yang sudah terdaftar dalam program Pronalis kita harapkan dapat dijaga dengan baik oleh faskes primer. Kalau sering-sering dikembalikan ke rumah sakit, berarti pengelolaannya tidak berjalan dengan baik dan harus diperbaiki,” tuturnya. Khusus bagi Puskesmas, terdapat indikator tambahan berupa Rasio Kunjungan rumah untuk mengetahui penyelenggaraan kegiatan promotif preventif di Puskesmas. Terhadap pencapaian indikator tambahan tersebut, Puskesmas akan memperoleh kompensasi dalam bentuk pelatihan/workshop/seminar untuk meningkatkan kompetensi dan/atau performa Puskesmas.

Target Pemenuhan Komitmen Pelayanan Dalam pelaksanaan KBK, indikator komitmen pelayanan terbagi menjadi dua. Pertama adalah Zona Aman, yaitu batasan optimal target indikator komitmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh FKTP agar mendapatkan besaran kapitasi sesuai hasil penetapan besaran kapitasi berdasarkan norma kapitasi. Kedua Zona Prestasi, yaitu batasan maksimal target indikator komitmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh FKTP, sehingga FKTP bisa mendapatkan pembayaran kapitasi melebihi kapitasi yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan.

Termotivasi Untuk Lebih Baik Penerapan pembayaran KBK ini sudah mulai dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/ IV/053/2016 dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada FKTP. Saat ini 34 Provinsi telah bersepakat untuk menerapkan KBK di Puskesmas Provinsi. Salah satu FKTP yang sudah menerapkan KBK adalah Puskesmas Siko di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kepala Puskesmas Siko, Alwia Assagaf mengatakan, aturan mengenai pembayaran KBK ini pada awalnya memang dinilai memberatkan, apalagi jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Siko yang merupakan puskesmas perawatan terbatas.

Fachmi Idris menjelaskan, apabila dalam pemenuhan target indikator komitmen pelayanan menyebabkan besaran tarif kapitasi lebih rendah dari standar tarif kapitasi minimal yang telah ditetapkan oleh Menteri, maka besaran

Kepala Puskesmas Siko Maluku Utara Alwia Assagaf

Namun dalam perjalanannya, Alwia justru melihat aturan ini sebagai hal yang positif. Dengan sistem pembayaran kapitasi terbaru ini, seluruh tenaga kesehatan di puskesmas jadi makin termotivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Karena bila tak maksimal, konsekuensinya jumlah kapitasi akan berkurang. Sementara bilang mencapai zone prestasi, kapitasi yang didapatkan bisa melebihi norma kapitasi yang ditetapkan. “Dalam indikator penilaian KBK, pencapaian Puskesmas Siko sebetulnya sudah cukup bagus, ada di zona aman. Tentunya kami harus terus meningkatkannya lagi untuk bisa sampai ke zona prestasi. Data-data yang dimasukkan ke aplikasi P-care juga harus terus kami perbaiki, dan ini tentunya butuh kerjasama tim yang solid,” ujar Alwia. INFO BPJS KESEHATAN

Dengan pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan, harapan terbesarnya tentu saja adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer bagi peserta JKN-KIS, sehingga cita-cita untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dapat terwujud.

Edisi 38 2016

5

BINCANG

KEMENTERIAN KESEHATAN Siap Dukung Pelaksanaan KBK

Apabila kinerja optimal, tarif kapitasi dicapai maksimal. Dana kapitasi akan digunakan secara efektif termasuk untuk pelayanan di luar gedung untuk upaya promotif dan preventif.

Namun, hingga saat ini belum ada pengukuran terhadap efektifitas penggunaan kapitasi ini. Karena itu, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepakat untuk menerapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK). Tujuannya, mengoptimalkan performa pelayanan di FKTP berdasarkan berbagai indikator.

Sebenarnya KBK sudah dipakai hampir seluruh negara, dan itu sangat efektif mendorong performa FKTP. Implementasi KBK hampir sama dengan pay for performance, yang telah dilaksanakan di beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat, Estonia, Perancis, Jerman, Selandia Baru, dan Turki. Mekanisme di negara-negara tersebut dilaksanakan dengan memberikan insentif finansial bila dokter atau faskes menerapkan standar prosedur berbasis bukti mencapai outcome klinis tertentu. Ada yang melaksanakan KBK dengan memotong 10% dana kapitasi dari FKTP yang tidak mencapai indikator, lalu memberikan insentif ke FKTP yang mencapai performa bagus.

Untuk itu, BPJS Kesehatan dan Kemenkes telah menetapkan Peraturan Bersama tentang Petunjuk Teknis KBK. Penandatanganan peraturan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo di Jakarta, 21 Juni 2016. Lalu, seperti apa mekanisme dan kesiapan Kemenkes untuk melaksanakan KBK tersebut? Berikut kutipan hasil wawancara Reporter Media Info BPJS Kesehatan dengan Sekjen Kemenkes di ruang kerjanya, baru-baru ini. Mengapa harus KBK dan apa manfaatnya bagi FKTP sendiri ?

Bagaimana implementasi KBK di negara lain?

Sekertaris Jendral Kementrian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo

Dengan studi kasus yang dilaksanakan OECD pada 2014 di negara-negara di Eropa yang telah melaksanakan P4P didapatkan hasil bahwa P4P pada layanan primer terbukti berhasil meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. P4P dapat memperbaiki kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap faskes. Juga peningkatan cakupan pelayanan promotif dan preventif serta cakupan prolanis.

Pelaksanaan KBK ini adalah salah satu upaya kita untuk membangun pelayanan bermutu bagi peserta JKN dengan mengintegrasikan sistem pembiayaan dan penilaian kinerja FKTP. Penilaian kinerja atas indikator tertentu akan menimbulkan konsekuensi, bila kinerja baik di FKTP mendapat reward. Sebaliknya jika kinerja buruk, maka ada pengurangan besaran kapitasi. Manfaatnya adanya pengakuan dengan mendapatkan reward, otomatis dapat kepercayaan dari masyarakat.

Kemenkes sendiri sejauh mana kesiapannya untuk melaksanakan KBK ?

Apakah penerapan KBK bisa meningkatkan kinerja FKTP, dan mendorong efektivitas penggunaan dana kapitasi ?

Dalam implementasinya KBK diharapkan Pemerintah Pusat dan daerah dapat bersaing dalam membantu mempersiapkan puskesmas untuk melakanakan KBK meliputi aspek sarana dan prasarana, SDM kesehatan dan sistem informasi teknologi. Saat ini, sosialisasi juga terus dilaksanakan baik oleh Kemenkes dan Dinkes. Kami juga persiapkan penilaian indikator UKM dengan pendekatan keluarga sehat di mana kegiatan ini untuk menguatkan upaya promotif dan preventif, demi menjaga keberlanjutan JKN.

Metode pembayaran KBK ini tentunya dapat meningkatkan kinerja puskesmas, karena dalam penerapannya, puskesmas didorong untuk memenuhi empat indikator penilaian, yaitu angka kontak, rasio rujukan rawat jalan non spesialistik, rasio peserta prolanis rutin berkunjung ke FKTP, dan indikator tambahan berupa rasio kunjungan rumah. Kami masukan rasio kunjungan rumah, yaitu berapa peserta yang didatangi oleh tenaga kesehatan. Ini dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dengan penerapan KBK di puskesmas dan ke depannya pada seluruh FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengoptimalkan peran FKTP sebagai gate keeper dalam implementasi JKN. Fungsi JKN diharapkan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Untuk BPJS Kesehatan penilaian terhadap indikator KBK ini diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Indikator KBK ini kalau bisa juga lebih diperluas lagi sesuai keadaan di daerah. Diharapkan ada feedback dan evaluasi dari penilaian KBK baik dari BPJS Kesehatan dan dinas kesehatan terhadap puskesmas untuk penguatan serta peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP.

Kemenkes intinya siap mendukung penerapan KBK. Pelaksanaan KBK akan dimulai dari puskesmas di ibukota provinsi di tahun 2016 ini, dan pada 2017 nanti dilanjutkan ke FKTP lainnya. Kami sudah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dengan mengajak Komisi IX DPR. Sejauh ini tidak ada keluhan puskesmas soal penerapan KBK.

INFO BPJS KESEHATAN

T

iap bulan BPJS Kesehatan membayarkan kapitasi kepada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan besaran yang berbeda. Di 2016 saja, BPJS Kesehatan telah membayar kapitasi sebesar Rp4,8 triliun atau rata-rata Rp960 miliar per bulan untuk tiap puskesmas.

Apa harapan pak Sekjen terhadap FKTP maupun BPJS Kesehatan dengan sistem KBK?

Edisi 38 2016

6

MANFAAT

Penegakan 155 Diagnosis

TIDAK BERJALAN KAKU

S

eorang dokter puskesmas mengeluhkan pemberitaan terkait rujukan di program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKNKIS). Dalam tulisan, media massa mengkritisi tingginya tingkat rujukan dari fasilitas primer (puskesmas, klinik pratama, dokter praktik pribadi) ke layanan kesehatan sekunder (rumah sakit-RS). Dalam pemberitaan, pembuat kebijakan mengkritisi terlalu mudahnya para dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Menurut seorang pejabat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), FKTP seperti puskesmas harusnya bisa menegakan 155 diagnosis. Artinya, sekitar 80% penyakit seharusnya sudah tuntas diselesaikan di layanan primer/ FKTP. Kalau rujukan tinggi, sambung pejabat itu, artinya puskesmas gagal melaksanakan fungsinya sebagai gate keeper atau penapis pasien berobat ke RS. Bila dokter dibiarkan seenaknya merujuk, tambah dia, kantong JKN bisa jebol. Pasalnya, biaya pengobatan di RS berlipat-lipat lebih mahal dibandingkan di FKTP. Dari pernyataan itu, kata dokter itu, seolah-olah para dokter lah yang menyebabkan biaya JKN-KIS membengkak. “Kalau merujuk pasien ke RS, para dokter di FKTP seolah-olah diragukan kompetensinya,” keluh dokter yang bertugas di salah satu puskesmas di Jakarta Timur itu. Kendati program JKN-KIS sudah berjalan dua tahun lebih, mekanisme sistem rujukan memang masih menjadi isu yang hangat.

Selain rujukan dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, faktor medis juga menjadi salah satu faktor. Dokter akan merujuk pasien apabila memenuhi salah satu dari kriteria “TACC” (Time-Age-Complication-Comorbidity).

Dalam Panduan tersebut terdapat 155 jenis penyakit pada panduan praktik klinik ini yang terdiri dari 144 jenis penyakit yang termasuk dalam tingkat kemampuan 4A dan sisanya termasuk dalam tingkat kemampuan 3A dan 3B terpilih.

Time digolongkan pada perjalanan penyakit yang sudah kronis atau melewati golden time standard. Age, jika usia pasien masuk dalam katagori yang mengkhawatirkan terjadi komplikasi. Complicatin jika pasien mengalami komplikasi dan Comorbidity bila ada keluhan yang memperberat kondisi pasien.

Dari peraturan ini, terlihat bahwa penegakan 155 diagnosa tidak perlu dilakukan secara kaku. Pasalnya, sejumlah kondisi, seperti TACC, keterbatasan sarana dan prasarana dari FKTP, menjadi faktor pertimbangan bagi dokter untuk merujuk pasien ke RS.

Panduan

Direktur Pelayanan Maya Amirny Rusady

Dihubungi terpisah, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusadi mengamini pendapat Prasetyo. Menurutnya, konsep penegakan 155 diagnosis di FKTP tidak diterapkan secara kaku sehingga mengamputasi kewenangan dokter memberikan pelayanan yang prima dan menghalangi pasien mendapatkan pengobatan yang adikuat.

Apa yang dikemukakan oleh PB IDI di atas, lanjut Maya, sejatinya sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP. Foto Jurnalistik No.30

Data Kemenkes mencatat, lebih dari 70% masyarakat masih berobat di FKRTL. Padahal usai ditelaah, sebagian besar kasus yang diobati di FKRTL merupakan kasus nonspesialistik. Artinya, pengobatan bisa dituntaskan di FKTP saja. Dari paparan Kemenkes, memang tergambar tingginya kasus rujukan yang tidak perlu. Namun, menuding dokter FKTP terlalu mudah merujuk juga tidak 100% tepat.

INFO BPJS KESEHATAN

Ketua Bidang Advokasi dan Monev Terapan JKN untuk Masyarakat dan Kesejahteraan Dokter Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prasetyo Widhi Buwono mengakui memang ada kasus rujukan yang tidak sesuai. Namun, dia menegaskan, penyebab tingginya rujukan juga tidak semata-mata melulu terkait dengan kompetensi dokter. Menurut dia, tingginya tingkat rujukan juga disebabkan sejumlah faktor lain, seperti tidak tersedianya obat dan alat kesehatan yang memadai di FKTP, kurangnya jumlah dokter, kurangnya jumlah FKTP dan sebagainya. “Jadi rujukan juga terkait dengan ketersediaan sarana prasarana maupun kondisi setempat,” tambah Prasetyo.

Edisi 38 2016

Foto Melpa Jesica Sitanggang

“Ini perlu diluruskan. Walau penyakit pasien masuk dalam 155 diagnosa, pasien tetap bisa dirujuk jika kondisinya memenuhi kriteria yang saya sebut di atas,” tambah Maya. Bahkan pada Pasal 29 ayat 4 dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan, dalam keadaan tertentu, pasien tidak perlu melewati fase pengobatan berjenjang. Kondisi tertentu yang dimaksud Perpres, kata Maya adalah, bila yang bersangkutan berada dalam keadaan kegawatdaruratan medis atau posisinya berada jauh di luar FKTP tempat peserta terdaftar. Maya berharap agar semua pihak memahami benar soal panduan praktik klinis di FKTP yang telah dibuat pemerintah. Hal ini untuk menghindarkan salah kaprah dalam penerapan rujukan. Namun, tentu saja, tambah dia, kasus rujukan yang tidak perlu juga perlu diperbaiki. Karena idealnya memang hanya 10% kasus penyakit yang memang harus ditangani di RS.

7

TESTIMONI

Yenni Liana, Orang Tua Pasien Leukemia “Program JKN-KIS Memberi Harapan Kesembuhan” Setiap tahunnya, diperkirakan ada 4.100 kasus baru kanker anak di Indonesia. Faiz Muhammad Aufa (9 tahun) asal Pontianak merupakan satu dari sekian banyak anak Indonesia yang tengah mengalaminya. Sudah hampir lima tahun putra pasangan Agus Auriandi dan Yenni Liana ini hidup bersama sel-sel kanker. Tidak sampai di situ, penderitaannya pun semakin bertambah karena adanya penumpukan cairan di dalam otak. Lahirnya program JKN-KIS memberi harapan baru bagi Faiz, juga ribuan anak-anak penderita kanker lainnya. Dengan adanya kepastian jaminan pelayanan kesehatan, Faiz bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik untuk kesembuhannya di Rumah Sakit Kanker Dharmais.

Karena tak menaruh curiga apapun, Yenni santai saja mendengar keluhan anaknya itu. Pikirnya, nanti juga sakitnya akan hilang setelah beristirahat. Tapi nyatanya kondisi Faiz yang ketika itu masih berumur 4 tahun 9 bulan semakin memburuk. Untuk ke kamar mandi saja, Faiz tak lagi sanggup berjalan. Yenni pun akhirnya membawa Faiz ke klinik dekat rumahnya di Pontianak. Dari pemeriksaan awal, dokter menduga Faiz terkena virus di kaki. Jadi hanya diberi beberapa obat saja untuk membunuh virus tersebut. Namun dari hari ke hari, rasa nyeri di kaki Faiz tak kunjung membaik. Wajahnya pucat, bahkan perutnya juga mulai membucit dan mengeras. Lantaran kondisinya terus memburuk, dua minggu setelahnya rasa nyeri pertama itu muncul, Faiz kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit di Pontianak. Melihat gejala yang dialami Faiz, dokter di rumah sakit menaruh curiga kalau Faiz sudah terkena Leukemia, salah satu jenis kanker yang paling sering menyerang anak-anak. Mendengar hal tersebut, Yenni awalnya bingung. Penyakit itu terdengar begitu asing di telinganya. Namun saat tahu kalau Leukemia bisa mengancam nyawa anaknya, air mata Yanni langsung tumpah. Sedih, takut, semua perasaan campur aduk. Seolah-olah dunia akan runtuh. Padahal ketika itu, kondisi Yenni belum begitu pulih pasca melahirkan anak kedua. "Leukemia tidak pernah ada dalam bayangan saya sebelumnya. Begitu dokter memberi tahu penyakit ini, saya dan suami langsung mencari tahu di internet. Setelah tahu, saya nangis semalaman membayangkan masa depan Faiz," cerita Yenni.

Berobat Ke Jakarta Untuk menegakkan diagnosa penyakitnya itu, Faiz kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta untuk menjalani proses BMP (Bone Marrow Puncture). Kondisinya saat itu sudah sangat drop. Wajahnya pucat, perutnya makin terlihat membesar. Trombositnya bahkan sudah menyentuh angka 2000. Dari hasil pemeriksaan BMT tersebut, diketahui bahwa memang sudah ada sel-sel kanker di tubuh Faiz. Yenni nyaris putus asa, membayangkan hari-hari berat yang bakal dilalui anaknya. "Hari-hari pertama di Jakarta memang sangat berat. Kami harus tinggal di kontrakan kecil dekat rumah sakit sebagai tempat tinggal sementara. Harta benda kami sebagian juga harus dijual untuk biaya berobat ke Jakarta,” curhat Yenni. Lebih dari satu bulan Faiz dirawat di rumah sakit. Untuk membunuh sel-sel kanker di tubuhnya, Faiz harus menjalani proses kemoterapi yang terkadang semakin menambah penderitaannya. Mual dan muntah, kelelahan, sampai rambut rontok harus dihadapi Faiz tiap kali menjalani proses kemoterapi. Yenni harus pandai-padai membujuk anaknya itu agar mau dikemo. Andaikan saja rasa sakit itu bisa ditanggung, Yenni ingin sekali menanggungnya, supaya putra kesayangannya itu tidak lagi merasakan sakit.

dijalani dengan rawat jalan. "Untuk kemo, Faiz harus bolakbalik Pontianak - Jakarta. Anak kedua saya sampai tidak mengenali saya karena sering ditinggal ke Jakarta. Kalau jadwalnya kemo, kadang dititip di rumah neneknya atau saudara. Sedih juga harus sering ninggalin dia,” curhatnya. Dari seorang teman yang kebetulan anaknya juga sedang dirawat di RS Kanker Dharmais, Yenni kemudian berkenalan dengan Pinta Manullang-Panggabean, Ketua Yayasan Anyo Indonesia. Yayasan ini memiliki rumah sementara untuk anak-anak dengan kanker yang berasal dari berbagai daerah yang datang ke Jakarta untuk berobat. Saat mulai menjalani rawat jalan, beban finansial Yenni sedikit berkurang karena bisa tinggal sementara di rumah Anyo yang kebetulan dekat dengan RS Kanker Dharmais. Di tempat ini pula Yenni mendapatkan kekuatan tambahan karena bertemu dengan orang tua lain yang anaknya juga terkena kanker. "Melalui sharing dengan para orangtua penderita kanker, saya jadi merasa tidak sendiri lagi. Ini membuat saya semakin kuat menemani Faiz menjalani pengobatan. Faiz juga senang, di Rumah Anyo banyak teman-teman yang senasib dengan dia," ujar Yenni.

Ujian Kedua Dua tahun menjalani kemoterapi, kondisi Faiz memang masih naik-turun. Kesabaran Yenni bahkan harus kembali diuji ketika Faiz mengalami masalah di otaknya. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, rupaya ada cairan yang menyumbat otaknya. Ini membuat penglihatan Faiz jadi kabur karena masalah tersebut ikut menyebabkan gangguan di syaraf mata. Dari hasil BMP ulang, status kankernya bahkan sudah meningkat dari standar menjadi high risk. Seperti ketika pertama kali didiagnosa menderita Leukemia, kondisi Faiz kembali drop, bahkan lebih parah. Sempat terlintas di pikiran Yenni, mungkinkan ini akhir dari perjuangannya bersama Faiz. Namun ia tak mau menyerah begitu saja. Segala pengobatan akan diupayakan untuk kesembuhan anaknya itu. "Saya ingin melihat Faiz sembuh dan jadi dokter seperti citacita dia," ujarnya lirih.

Bersyukur Ada Program JKN-KIS Kanker, termasuk juga Leukemia merupakan penyakit yang membutuhkan pengobatan dalam jangka panjang. Tidak hanya lama, biaya pengobatannya pun tergolong mahal. Yenni bersyukur sekali karena ada program Jamkesmas dan JKN-KIS yang telah meng-cover seluruh biaya pengobatan anaknya. “Karena proses pengobatan Leukemia itu panjang dan mahal, sejak awal dokter di rumah sakit sudah mengingatkan untuk pakai Jamkesmas. Ketika program JKN dimulai, saya juga langsung memanfaatkan kartu kepesertaannya untuk mengobati Faiz,” ujar Yenni. Dengan adanya kepastian jaminan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan, Yenni bisa lebih fokus dalam merawat anaknya, tidak lagi dipusingkan dengan biaya pengobatan. Program JKN-KIS telah memberinya harapan, suatu hari nanti Faiz pasti akan sembuh dan kembali ceria layaknya anak seusianya.

"Ketika Faiz harus dioperasi untuk menghilangkan cairan di otaknya, saat itu kebetulan program JKN baru dimulai. Biaya operasinya sampai lebih dari Rp25 juta, alhamdulillah ditanggung semua oleh BPJS Kesehatan,” tuturnya. Dari berbagai ujian hidup yang dilewatinya, Yenni kini menjadi sosok yang kuat. Leukemia yang dulunya ia kira pasti berujung dengan kematian, ternyata bisa sembuhkan apabila disiplin melakukan pengobatan. "Dulu itu saya orangnya cengeng, sedikit-sedikit nangis. Tapi pengalaman bersama Faiz melawan kanker selama hampir lima tahun membuat saya jadi kuat. Tuhan baik sekali pada kami, Dia sudah membawa Faiz pada titik ini. Banyak hal positif yang saya dapatkan. Dan makin ke sini, saya merasa hidup kami makin indah," tutupnya.

Kini, sudah lebih dari empat tahun Faiz menyandang status sebagai pasien Leukemia. Kondisinya sudah jauh lebih baik dibandingkan harihari sebelumnya. Namun sampai saat ini, Faiz masih harus menjalani kemoterapi setiap lima minggu sekali. Tapi sekarang prosesnya menjadi lebih mudah karena Faiz makin menyadari pentingnya kemoterapi untuk kesembuhannya. "Sekarang dia sudah tidak takut lagi, malah kadang suka ngingetin kalau sudah dekat waktunya dikemo," ujarnya. INFO BPJS KESEHATAN

S

eperti jenis kanker lainnya, kanker darah atau Leukemia yang menyerang Faiz awalnya tidak menimbulkan gejala apapun. Penyakit ini baru diketahui ketika Faiz mulai mengeluh sakit di bagian kaki sepulang sekkolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ada sedikit lebam di kakinya, yang dikira Yenni akibat terjatuh saat bermain.

Buah dari kedisiplinan menjalani pengobatan, kondisi Faiz berangsur membaik. Setelah 40 hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit, pengobatan selanjutnya cukup

Edisi 38 2016

8

PERSEPSI

Foto Andreas Damar Kristianto KC Mojokerto

Benarkah Mekanisme Rujukan JKN-KIS Rumit? Sebagian orang menilai program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) rumit karena peserta harus mengikuti mekanisme rujukan berjenjang untuk mendapat pelayanan kesehatan. Rujukan itu dinilai ‘menghambat’ peserta untuk mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKRTL) seperti RS.

Bisa jadi pandangan itu benar, karena selama ini sebagian besar masyarakat Indonesia terbiasa mendapat pelayanan kesehatan langsung ke RS. Dengan begitu mereka merasa mendapat pelayanan kesehatan yang memuaskan.

INFO BPJS KESEHATAN

Tapi bisa jadi pendapat itu salah karena tidak semua diagnosa penyakit harus ditangani RS. Sebab, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas, klinik, dan dokter praktik perorangan idealnya bisa menangani ratusan penyakit, mencapai 144 diagnosis. Sistem asuransi sosial yang digunakan dalam JKNKIS menggunakan managed care yaitu kombinasi antara pembiayaan dengan mutu pelayanan. Sistem itu mengoptimalkan setiap jenjang pelayanan kesehatan lewat mekanisme rujukan.

Edisi 38 2016

Lewat mekanisme rujukan berjenjang, diharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta sesuai dengan kompetensi tenaga kesehatan, kapasitas ataupun kemampuan fasilitas kesehatan. Rujukan berjenjang itu menguntungkan peserta, selain fasilitas dan tenaga kesehatan bisa menjalankan tugasnya secara optimal, peserta tidak perlu mengantri terlalu lama untuk mendapat pelayanan kesehatan di FKRTL. Rujukan berjenjang diyakini mampu memangkas antrian peserta di RS karena FKTP jadi garda terdepan pelayanan. Peserta yang dirujuk ke FKRTL yaitu mereka yang membutuhkan penanganan lebih lanjut atau di luar kompetensi FKTP. Peserta yang dirujuk oleh FKTP ke FKRTL itu harus berjenjang, mulai dari RS tipe D atau C kemudian tipe B atau A. Sistem rujukan berjenjang itu menguntungkan peserta, sebab peserta yang membutuhkan penanganan dokter spesialis atau sub spesialis di FKRTL bisa segera dilayani karena tidak perlu mengantri panjang.

Misalnya, ada 100 peserta JKN-KIS yang mengantri di RS tipe A. Dari jumlah itu antrian nomor 1 sampai 95 sebenarnya bisa ditangani di FKTP. Sedangkan, nomor antrian 96 sampai 100 diagnosa penyakitnya tidak dapat diatasi FKTP sehingga butuh penanganan FKRTL. Dengan rujukan berjenjang, peserta antrian nomor 1-95 itu mestinya bisa dilayani di FKTP. Jika itu bisa dilakukan maka peserta dengan antrian nomor 96-100 bisa mendapat penanganan segera karena tidak perlu mengantri terlalu lama. Penting untuk diingat, rujukan berjenjang itu tidak diterapkan secara kaku, mengacu peraturan perundangundangan peserta yang mengalami gawat darurat bisa menyambangi FKRTL terdekat.

Rujuk Balik Dalam program JKN-KIS, ada skema pelayanan yang dikenal dengan istilah rujuk balik. Itu ditujukan bagi peserta yang mengalami diagnosa penyakit kronis seperti diabetes melitus dan hipertensi. Mekanisme pelayanannya, peserta yang mendapat diagnosa penyakit kronis itu dirujuk FKTP ke FKRTL untuk mendapat tindakan medis lanjutan. Selesai mendapat pelayanan, FKRTL merujuk balik peserta itu ke FKTP tempat peserta terdaftar. Selama tiga bulan kemudian, peserta hanya perlu mengambil obat-obatan yang diperlukan ke FKTP yang bersangkutan, dengan begitu peserta tidak perlu mengantri lagi di FKRTL. Usai menjalani program rujuk balik selama 3 bulan, peserta bisa melakukan kontrol ulang ke FKRTL sebelumnya.

9

INSPIRASI

KELUARGA RAHMADI

Bantu Iuran JKN-KIS untuk Pegawainya Sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi beroperasi yaitu 1 Januari 2014, sejak itu pula pasangan suami istri Rahmadi Widodo dan Tjatur Wahjuningsih mendaftarkan dirinya dan ketiga anaknya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau kini dikenal juga sebagai JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang dikelola BPJS Kesehatan.

R

ahmadi Widodo yang akrab disapa Wiwid ini menilai iuran premi JKN-KIS sangat terjangkau, saat itu kelas 1 hanya Rp59.500, kelas 2 Rp42.500 dan kelas 3 Rp25.500. Dia memilih kelas 1. “Sekarang kelas 1, naiknya banyak ya , jadi Rp80.000. Tapi ya tidak apaapa, karena manfaatnya jauh lebih besar,” kata Wiwid didampingi istrinya Tjatur. Wiwid juga langsung mendaftarkan tiga pegawainya yaitu Sadan, Hajir, dan Rusmin. Masing-masing di kelas 3. “Pak Rusmin sudah almarhum tetapi sebelum meninggal sempat memanfaatkan jaminan kesehatan BPJS (JKNKIS—red). Pasti sangat membantu,” ujar Wiwid saat ditemui di rumahnya di Desa Podoluhur RT 02 RW 03, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kini, setiap bulan Wiwid mengeluarkan dana khusus Rp100.000 untuk dua orang peserta BPJS Kesehatan. Masing-masing pegawai diberi tambahan Rp50.000 untuk membayar iuran JKN-KIS dua pegawainya.

setia, suami saya sudah bisa sehat, meskipun belum pulih seperti dulu. Produk susu juga lancar, sekarang banyak yang mengambil di rumah, jadi tidak perlu mengantar lagi,” kata Ning. Berkali-kali Ning mengucapkan rasa syukurnya karena suami tercintanya tertolong saat mendapat serangan stroke. Dan, bersyukur juga karena telah menjadi peserta JKN-KIS kelas 1. Sehingga seluruh biaya pengobatan yang menghabiskan puluhan juta rupiah semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Namun, Sadan dan Hajir memilih kelas 3. Sadan memilih kelas 3 karena sisa uangnya untuk membayar iuran JKNKIS istrinya. Sehingga setiap bulan Sadan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp51.000. Hajir juga memilih kelas 3, sisa uangnya untuk membayar iuran JKN-KIS istrinya. Sedangkan dua anaknya dibayar dengan uangnya sendiri. Menurut Wiwid, program JKN-KIS sangat membantu masyarakat. Bagi yang tidak mampu, akan menjadi tenang ketika dilanda sakit. “Misalnya pegawai saya sakit, saya kan tidak tidak bisa diam saja. Pasti ikut membantu apabila membutuhkan dana. Dia sendiri pasti repot memikirkan biaya pengobatan,” katanya. Dengan menjadi peserta JKN-KIS, ternyata menambah semangat bekerja. dan Sebelum sakit menjadi parah, kini Sadan, Hajir, dan keluarganya tidak ragu pergi ke dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang dipilihnya. Selain itu, kata Wiwid, dengan membayari iuran JKN-KIS semacam ada pengikat silaturahmi kekeluargaan yang semakin baik.

Oleh karena itu, dia sering mengingatkan warga yang belum menjadi peserta JKN-KIS agar segera mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan. Ning pun menyarankan agar mendaftar ketika masih sehat dan jangan menunggu sakit. Karena menjadi peserta JKN-KIS tidak seperti dulu sehari bisa jadi dan langsung bisa dimanfaatkan. Kini, calon peserta harus menunggu 14 hari untuk verifikasi data, kemudian setelah 14 hari baru bisa membayar iuran pertama ke bank.

Hingga kini, Wiwid masih menjalani pengobatan rawat jalan, termasuk fisioterapi. Tangan kanannya belum bisa digerakkan secara sempurna, sedangkan kaki sudah bisa berjalan tetapi belum kuat untuk waktu yang lama. Semua itu, disyukurinya. “Tidak ada yang mau sakit kan?, tapi kalau tiba-tiba datang tak terduga, kita tidak bisa menolaknya. Alhamdulillah ada BPJS Kesehatan, beban menjadi ringan,” ucap Ning lirih.

“Kalau sudah sakit dan harus mendapat perawatan intensif tapi belum jadi peserta JKN bagaimana? Bingung kan? Misalnya harus dirawat, berarti selama 14 hari atau lebih biayanya harus ditanggung sendiri. Kalau punya biaya

tidak masalah, tapi kalau tidak punya, keluarga pasti bingung. Makanya daftar segera, jangan sampai menyesal kemudian,” imbaunya. Sebagian masyarakat di desa, masih berat iuran untuk kelas 1 atau 2 karena iura kelas 1 kini menjadi Rp80.000 dan iuran kelas 2 sebesar Rp51.000. Jadi sebagian memilih kelas 3 yang iuranya masih tetap Rp25.500. Jika jumlah anggota keluarganya lima terdiri ayah ibu dan tiga anak, maka iurannya menjadi Rp25.500 kali 5 orang yaitu Rp127.500 sebulan untuk sekeluarga. Berarti, setiap hari keluarga ini harus menyisihkan uang Rp4.250. “Jika dipikirpikir, kalau menghemat Rp5.000 atau menabung setiap hari Rp5.000 bisa untuk jaga-jaga suatu saat anggota keluarga ada yang sakit. Tentu, kita berdoa ingin sehat terus,” ungkapnya. Ning menceritakan saat suaminya dirawat di RSUD Dr Soedirman di Kebumen, banyak peserta BPJS Kesehatan yang sudah memanfaatkannya. Ternyata, program JKNKIS sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan, melalui obrolan, sebagian besar mengakui bahwa jaminan kesehatan sangat penting dimiliki setiap orang. Bagi orang mampu mungkin bisa membeli premi asuransi kesehatan swasta, tetapi berbeda dengan rakyat biasa. Dengan hadirnya JKN-KIS dengan iuran premi yang terjangkau seluruh rakyat seharusnya bisa memiliki JKNKIS. “Kalau yang tidak mampu memang iurannya dibayar oleh pemerintah, tetapi masih banyak orang tidak mampu yang belum masuk dalam PBI (penerima bantuan iuran). Nah mungkin, bisa juga ya, orang yang ingin membayar infaq atau sodaqoh dengan cara membayari iuran JKN orang yang tidak mampu?” kata Ning.

Yang jelas, kata Tjatur menambahkan, program JKN-KIS benar-benar luar biasa. Dengan sistem gotong royong, seluruh rakyat menjadi peserta dan bayar iuran, maka iuran pun jadi tidak mahal dan manfaatnya jauh lebih besar daripada besar iurannya. “Semua biaya sakit apa saja dibayari, peserta tidak mbayar sama sekali. Nah, kalau yang jadi peserta sakit semua jadi repot juga ya. Saya pikir benar juga, yang sehat juga harus jadi peserta biar BPJS Kesehatan terus bisa membayar JKN,” kata Ning, sapaan akrab Tjatur.

INFO BPJS KESEHATAN

Wiwid dan Ning sama-sama lulusan fakultas peternakan tetapi beda perguruan tinggi. Wiwid lulusan Univeristas Soedirman Purwokerto sedangkan Ning lulusan Universitas Tidar Magelang. Sejak pertama menikah hingga kini masih menekuni beternak sapi perah. Meskipun masuk dalam UKM, namun produk susunya sudah rutin memasok sejumlah gerai kuliner di Kebumen. Namun, kesehatan Wiwid terganggu sejak mendapat serangan stroke sekitar bulan Mei 2016. Sehingga hampir seluruh urusan ditangani oleh istrinya dan dua pegawai yang setia, Sadan dan Hajir. “Alhamdulillah pegawai saya

Edisi 38 2016

SEHAT & GAYA HIDUP

10

ASI S

Sebagian besar masyarakat khususnya para ibu sudah mengetahui bahwa air susu ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi. Namun, masih banyak yang belum percaya atau tidak percaya diri untuk memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama akan menjadi bekal selama kehidupan buah hatinya. Setelah enam bulan, pemberian ASI terus berlanjut didampingi makanan lainnya atau makanan pendamping ASI sesuai perkembangan usia.

Eksklusif "Bekal" Hidup Si Buah Hati

ecara alamiah sesuai kodratnya, semua ibu dapat menyusui. Namun, ada sebagian kecil ibu yang benar-benar tidak bisa menyusui. Jika ibu mampu menyusui mengapa harus ragu memberikan ASI-nya. Sangat dianjurkan ibu memberikan ASI eksklusif selama enam bulan. Artinya selama enam bulan pertama kelahiran, bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau pun makanan lainnya. Memang sering terjadi, ketika bayi menangis, ibu mengira bayi masih lapar dan berpikir ASI saja tidak cukup lalu diputuskan memberi tambahan susu formula, bahkan ada yang memberikan pisang terlalu dini. Sistem pencernaan bayi dipaksa untuk bekerja keras, akhirnya di kemudian hari anak mengalami gangguan pencernaan. Ibu bisa belajar dari kader Posyandu, bidan, atau dokter bagaimana cara menyusui yang benar agar lebih percaya diri dan terampil. Para selebritis pun sudah banyak yang memberikan ASI-nya. Zaskia Adya Mecca, misalnya. Artis film istri Bramantyo ini tidak malu-malu memberikan ASI kepada buah hatinya saat berada di pesawat terbang.

INFO BPJS KESEHATAN

Banyak sekali manfaat ASI. Selain menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, ASI juga memberikan antibodi terhadap penyakit. Dan sudah terbukti bahwa ASI adalah yang makanan terbaik bahkan tidak ada susu formula yang dapat menandinginya. Oleh karena itu, tak perlu bimbang dan ragu lagi untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak. Begitu pentingnya ASI untuk pemenuhan gizi anak, pemerintah pun mempunyai peraturan kesehatan yang melarang promosi pengganti ASI di fasilitas kesehatan dan hak perempuan untuk menyusui yang telah di dukung oleh peraturan pemerintah. Hukum ini akan memungkinkan negara ini menciptakan lingkungan yang memberdayakan perempuan untuk menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama dan terus menyusui selama dua tahun. ASI diproduksi secara alami oleh tubuh ini memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang bayi seperti vitamin, protein, dan lemak. Bentuknya pun lebih mudah dicerna dibandingkan dngan susu formula. Memberikan ASI eksklusif berdampak positif bagi ibu dan banyinya. Dengan memberikan ASI eksklusif, sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat. Sebab, air susu ibu mengandung zat antibodi yang bisa membantunya melawan segala bakteri dan virus. Jadi, risiko terserang penyakit seperti diare, infeksi telinga, infeksi saluran pernapasan, konstipasi atau sembelit (susah buang air besar), berkembang menjadi pengidap diabetes tipe 2, dan meningitis lebih rendah daripada bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Antibodi dari ibu juga melindungi bayi dari serangan asma, alergi, dan eksim.

Edisi 38 2016

Menurut para ahli, asam lemak yang terdapat pada air susu ibu memiliki peranan penting bagi kecerdasan otak bayi. Karena ASI kaya akan asam lemak omega-3 dan omega-6 yang sangat penting untuk mendukung kecerdasan seorang anak. Bayi kurang ASI juga rentan untuk menderita infeksi, dan umumnya kurang Hubungan emosional antara ibu dan anak yang terjadi selama proses menyusui mungkin turut memberi kontribusi kecerdasan anak. Bayi akan tumbuh dengan bobot tubuh normal jika diberi ASI eksklusif. Menurut para ahli ASI mengandung lebih sedikit insulin daripada susu formula, sedangkan insulin dapat memicu pembentukan lemak. Maka ASI tidak banyak memicu pembentukan lemak pada bayi. Selain itu, bayi juga akan memiliki leptin (hormon yang memiliki peranan penting dalam mengatur nafsu makan dan metabolisme lemak) lebih banyak.

Tak perlu takut payudara jadi tak indah gara-gara memberikan ASI. Justeru memberi ASI kepada bayinya dapat mempercepat tubunya menjadi langsing kembali pascamelahirkan. Karena menyusui dapat membakar kalori. Kalori yang terpakai saat menyusui bisa mencapai 500 kalori per harinya. Memberikan ASI eksklusif (benar-benar tanpa tambahan apa pun) dapat sebagai KB alami karena bisa menghambat ovulasi. Disarankan memberikan ASI kapan pun bayi membutuhkan. Menyusui bisa merangsang produksi hormon oksitoksin yang bisa memuat ibu terasa rileks. Hormon oksitoksin yang keluar saat menyusui juga dapat membantu rahim berkontraksi. Hal ini mungkin bisa mengurangi perdarahan rahim usai persalinan, sekaligus kembali ke bentuk rahim sebelum hamil. Risiko terkena kanker menurun. Sebenarnya belum diketahui dengan pasti mengapa menyusui bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara dan ovarium. Namun menurut sejumlah penelitian, semakin lama ibu menyusui, semakin terlindungi dari penyakit ini. Hal ini kemungkinan terjadi karena menyusui bisa menekan produksi hormon estrogen. Ibu yang memberikan ASI eksklusif tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli susu formula. Hal ini bisa menghemat pengeluaran bulanan. Dari segi ekonomi menyusui dengan ASI paling ekonomis karena sumber daya ASI adalah karunia Tuhan yang tidak perlu dibeli. ASI adalah amanah yang harus disampaikan kepada yang berhak yaitu anak-anak kita. Selain itu suhu ASI selalu sesuai dengan suhu tubuh sehingga tidak terlalu panas dan dingin. Penyiapan ASI tentu tidak serumit penyiapan susu botol. Aspek higienitas ASI lebih terjamin daripada susu botol .

Bayi yang diberi susu selama tiga bulan atau lebih memiliki tulang leher dan tulang belakang lebih kuat dibanding yang diberikan ASI kurang dari tiga bulan atau tidak sama sekali. Bayi juga mendapat limpahan kolesterol. Pada orang dewasa, kolesterol merupakan asupan yang tidak baik. Namun itu tidak berlaku pada bayi. Kolesterol sangat dibutuhkan bayi guna menunjang tumbuh kembangnya dan zat ini banyak ditemukan pada ASI. Dengan memberikan ASI, dapat mengurangi risiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak saat dia tidur. Selain itu, hubungan ibu dan anak lebih kuat. Saat menyusui, ibu akan bersentuhan dengan kulit bayinya dan saling bertatap-tatapan. Hal ini bisa memperkuat hubungan ibu dengan anaknya.

Selama menyusui, ibu disarankan untuk menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh. Ditakutkan asupan tersebut bisa memengaruhi ASI dan berefek tidak baik pada bayi Anda. Menerapkan pola makan sehat sangat dianjurkan ketika Anda sedang menyusui seperti mengonsumsi sayuran, buah, daging tanpa lemak, makanan berserat, susu dan banyak minum air. Program ASI eksklusif sayangnya tidak bisa dijalankan pada perempuan yang sedang menjalani kemoterapi untuk kanker, mengidap tuberkulosis, pengguna narkoba, pengonsumsi obat-obatan tertentu, atau penderita HIV. Pesan kesehatan: Ibu yang bekerja masih tetap bisa memberikan ASI nya dengan cara memerahnya saat di tempat kerja lalu menyimpan di dalam lemari pendingin atau termos ASI. Sebaiknya konsultasikan dengan dutaduta ASI, bidan, dokter.

11

KILAS & PERISTIWA Cegah Tindak Pidana Korupsi Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Teken MoU Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi JAKARTA 25 Juni 2016 Sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah undangundang terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Melalui sinergi ini, KPK diharapkan dapat mendukung BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. KPK merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan BPJS Kesehatan adalah merupakan Badan Hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memiliki tugas melaksanakan program Jaminan Sosial bidang kesehatan. “Adapun nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu diharapkan melalui MoU ini akan ditemukan formula atau sistem pencegahan korupsi dalam upaya pencegahan kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kerja Sama Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan di Jakarta, (15/06).

Terdapat beberapa ruang lingkup cakupan Nota Kesepahaman tersebut diantaranya (1) Data dan/atau Informasi (2) Sistem Pencegahan Korupsi, serta kerjasama lainnya yang disepakati kedua belah pihak. Untuk Kerja sama dalam penerapan Sistem Pencegahan Korupsi, rencananya akan dilakukan: a. Peningkatan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); b. Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi; c. Penerapan Whistle Blower System; d. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan; e. Penelitian dan pengembangan; f. Pencegahan kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial nasional.

“BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS senantiasa berupaya menjalin kerjasama dan memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait sehingga implementasi program JKN-KIS di lapangan dapat berjalan lancar.” kata Fachmi. Ia juga berharap, nota kesepahaman tersebut juga dapat menjadi awal kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan KPK untuk bersinergi dan semakin mengoptimalkan implementasi program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan. Ketua KPK Agus Rahardjo juga hadir untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman.

BPJS Kesehatan Dorong Pemda Selesaikan Piutang Iuran Jaminan Kesehatan PAPUA BARAT 28 Juli 2016

Ada beberapa fokus bidang yang menjadi perhatian KPK untuk segera dibenahi. Ini merupakan hasil dari pengamatan sebelumnya atas sejumlah persoalan yang masih melanda. Di antaranya masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan aset daerah; kurang memadainya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan tunggakan berupa aset kontijensi (piutang era Askes); belum optimalnya tata kelola di bidang minerba, kehutanan dan perkebunan; serta persoalan infrastruktur dan transportasi akibat kondisi geografis yang ekstrem. Untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut, tentu saja KPK melibatkan pemangku kepentingan lain, yaitu DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta LKPP termasuk BPJS Kesehatan. Usai kegiatan, para pemangku kepentingan melakukan

Penandatanganan Komitmen Bersama untuk bersamasama menjalankan rekomendasi perbaikan. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang menghadir kegiatan tersebut, sinergi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pembangunan di Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus. Sehingga dengan dana yang besar seharusnya dapat berdampak bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengungkapkan dukungannya terhadap Papua Barat dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan tunggakan berupa aset kontijensi (piutang era Askes). Menurut Bayu, iuran tersebut adalah hak bagi Pegawai Negeri Sipil, agar terus memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. “Jangan sampai PNS Papua Barat pada saat berobat terkendala tidak dapat di jamin oleh BPJS Kesehatan,”tegas Bayu. INFO BPJS KESEHATAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama BPJS Kesehatan melakukan upaya pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua Barat. Tujuannya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Karena itu, KPK menggelar Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Kamis (28/7) di Kantor Gubernur Papua Barat.

Selain di Papua Barat, kegiatan ini juga dilaksanakan di lima provinsi lainnya, yaitu Banten, Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan Papua.

Edisi 38 2016

CARA MEMERIKSA Keaslian Kartu BPJS Kesehatan

Lakukan Pengecekan dengan Login Ke dalam aplikasi, Masukan Nomor Kartu BPJS Kesehatan yang anda miliki

Jika Kartu anda asli maka akan muncul data kepesertaan dari master file BPJS Kesehatan.

Kantor Pusat : Jl. Letjend. Suprapto Kav. 20 No.14 Cempaka PutihJakarta Pusat 10510 Telp : (021) 4212938 , Fax : (021) 4212940

www.bpjs-kesehatan.go.id

0001426644887