INFOBPJS MEDIA EKSTERNAL BPJS KESEHATAN
EDISI 36 TAHUN 2016
YUK,
Kesehatan
PAHAMI ATURAN DENDA TERBARU JKN-KIS
message CEO CEO MESSAGE Di salah satu laman dunia maya, terdapat satu kisah yang menarik untuk disimak maknanya. Tersebutlah seorang pesulap yang sedang beraksi menyeberangi jurang tinggi dengan seutas tali. Semua orang berdecak kagum dan bertepuk tangan riuh kepadanya. Tak sampai di situ, si pesulap kemudian meningkatkan tingkat kesulitan aksinya. Dengan membawa gerobak, ia menyeberangi jurang melalui tali yang terbentang. Lagi-lagi ia berhasil memukau dan mendapatkan sambutan meriah penonton. Hingga kemudian, pesulap ini menawarkan kepada semua orang yang hadir siapa yang berani naik kedalam gerobaknya untuk ia tarik melewati tali di atas jurang. Tak satu pun dari penontonnya yang menunjuk tangan.
TRUST
“
“
Sekali lagi ia tawarkan, semua masih terdiam. Hingga kali ketiga, masih tidak ada seorang pun yang bersedia kecuali seorang anak kecil yang dengan sukarela maju menjadi volunteer. Sang pesulap pun kemudian bicara, “Apakah kalian percaya aku bisa menyeberangi jurang ini?” Semua serentak menjawab, “ Percayaaaaaa…”. "Apa kalian percaya bahwa aku mampu membawa kalian untuk bisa menyeberangi jurang dengan gerobak?" Kali ini tak seorang pun yang berani menjawab. Semua orang mulai meragukan keselamatan dirinya jika menjadi volunteer. Anehnya, anak kecil tadi tetap maju tanpa gentar. Orang-orang pun mulai bertanya, “Anak siapakah dia, kenapa orang tuanya begitu tega?” Sang pesulap pun kemudian mengangkat anak kecil tadi masuk kedalam gerobaknya. Secara perlahan ia kemudian berjalan di atas tali sambil menarik gerobak berisisi anak kecil tadi. Detik demi detik begitu mencekam, semua orang sangat kuatir dengan nasib si anak. Akankah berhasil? Dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian, akhirnya pesulap tadi berhasil menyeberangi jurang bersama seorang anak kecil di dalam gerobaknya. Semua orang pun berseru bahagia. Orang-orang pun berkerumun ketika si anak dipapah keluar dari gerobak, seraya bertanya betapa beraninya ia. Dengan lantang si anak pun menjawab, “Saya percaya pada pesulap itu karena dia adalah Ayah saya. Dan tak mungkin ayah saya akan mencelakai saya." Seru anak kecil itu. Sedikit banyak cerita di atas mengajarkan kita tentang definisi kata “percaya”. Bahwa percaya itu bukan hanya sekedar ucapan tetapi lebih dari itu juga dibuktikan dengan tindakan, meskipun tindakan itu mengandung risiko dan bahaya. Ketika kepercayaan sudah tertanam di dada, keyakinan untuk berhasil jauh lebih besar dari pada sekedar keraguan akan timbulnya kegagalan. Bahkan pada teori yang lebih modern, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Stephen M.R. Covey pada buku The Speed of Trust, kepercayaan diartikan bukan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak melainkan dapat diukur dan dikuantifikasi. Dampak dari menanamkan kepercayaan dalam lingkungan kerja juga dapat mengeluarkan hasilnya dalam bentuk kenaikan profit, meningkatnya efektivitas kerja, menjaga kesetiaan pelanggan, dan lain sebagainya. Ketika kepercayaan menurun, kecepatan berkurang dan biaya akan naik. Mengapa demikian? Karena ketika pimpinan tidak mempercayai bawahannya, ia akan mengecek ulang pekerjaan, ia akan mendelegasikan orang kedua untuk pekerjaan yang sama, atau yang terburuk si pimpinan akan terlibat langsung berlama-lama dalam pekerjaan sangat teknis yang seharusnya selesai di level bawah. Akibatnya secara langsung biaya menjadi naik karena menambah tenaga baru dan waktu proses pekerjaan yang lebih lama. Bayangkan dampak lainnya seperti peningkatan cost sumber daya listrik, air dan lain-lain akibat ketidakpercayaan tadi. Hal ini belum termasuk berhentinya proses transfer knowledge dan terhambatnya peningkatan kompetensi bawahan karena tidak ada proses belajar dari kesalahan. Hal lain yang juga mengancam akibat ketidakpercayaan adalah hilangnya kesempatan bersaing ketika organisasi dalam sebuah kompetisi bisnis. Masih menurut Covey, justru hal yang sebaliknya terjadi jika kepercayaan naik. Saat kepercayaan meningkat, kecepatan juga akan naik dan biaya turun. Kesalahan yang dilakukan orang terpercaya, bukan dianggap sebagai kerugian, melainkan pelajaran baru yang tidak dapat terbeli dari pendidikan atau pun pelatihan manapun. Pernyataan ini diperkuat oleh fakta ketika belum lama ini Google merilis hasil penelitiannya selama dua tahun terakhir mengenai faktorfaktor apa saja yang bisa membuat Google sukses menjadi perusahaan raksasa dunia. Salah satu dan hal terpenting dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa Google ternyata memberikan jaminan Psychological Safety bagi seluruh pegawainya. Pegawai Google diberikan kepercayaan yang amat besar dalam pengelolaan bisnis. Mereka diberikan lingkungan kerja yang membuat mereka merasa nyaman dan aman dalam mengambil risiko. Kesalahan bukan merupakan dosa di Google. Ketika mereka salah atau gagal, mereka akan diberi masukan di depan anggota tim yang lain. Melalui cara ini, Google mengkondisikan pegawai untuk tidak akan merasa terintimidasi atau merasa disalahkan atas kesalahan atau kegagalan yang terjadi. Dengan lingkungan kerja yang mature ini, Google mendorong pegawai berani mengambil tindakan antisipatif dan yang bersifat problem soving tanpa takut dengan dampak risiko yang akan terjadi dalam pekerjaannya. Inilah pengaruh iklim kepercayaan yang diciptakan dan dianut pimpinan Google bagi seluruh pegawainya. Dengan pendekatan ini, Google tidak hanya selalu dinobatkan sebagai mesin pencari nomor -1 dunia, namun juga masuk dalam jajaran perusahaan paling nyaman di dunia. Demikian kuat arti dan dampak kepercayaan (trust) dalam organisasi. Ketika kita tidak percaya pada seseorang, maka kebaikan apa pun yang dilakukan tetap mengundang keraguan dan kecurigaan. Sebaliknya, ketika kepercayaan sudah ada di dalam dada, semua kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang kita percaya nyatanya justru menjadi titik tolak untuk melakukan perbaikan. Yang jadi masalah adalah membangun kepercayaan kepada orang lain, khususnya kepada anggota team, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu dipelajari, dibiasakan dan dibudayakan antar para pihak dalam team itu sendiri. Kepercayaan itu ditumbuhkan hingga menjadi milik pemberi mandat dan penerima, bukan otonomi seseorang atau hanya dimainkan oleh segelintir single player. Dalam hal ini, pemimpinlah yang biasanya harus menginisiasi dan menjadi inspirator tumbuh dan berkembangnya budaya trust dalam organisasi. Dengan role modelling yang baik, trust bukan hanya sekedar slogan melainkan habit yang mengikat kebersamaan anggota organisasi satu dengan yang lain. Yang perlu digarasi bawahi adalah bahwa kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tetapi melalui sebuah proses. Proses membangun kepercayaan tersebut harus dimulai dari dalam diri sendiri, seperti yang dikatakan oleh Covey bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi orang lain. Utamanya menginspirasi untuk percaya bahwa team itu bukan kumpulan orang, melainkan kumpulan kepercayaan yang menyatu dalam satu pandangan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan yang Simon Sinek katakan, “A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who TRUST each other.” Dengan perkataan ini, sesungguhnya Simon ingin menegaskan bahwa tim itu bukan hanya terdiri dari orangorang yang bekerja bersama-sama, tetapi lebih dari itu tim itu punya makna lebih yaitu sekumpulan orang yang saling percaya untuk bekerjasama mencapai keberhasilannya. Dan, trust itu akan semakin kuat manakala dari komponen utamanya, yaitu competence dan character dapat selalu diwujudkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Direktur Utama Fachmi Idris
SALAM REDAKSI Iuran Anda Membantu Sesama Pembaca Setia Media Info BPJS Kesehatan, Pada awal Maret 2016 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan-perubahan penting yang patut diketahui oleh masyarakat khususnya terkait dengan penyesuaian jumlah iuran dan yang penting dipahami adalah penerapan Denda Pelayanan. Khusus dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Denda Pelayanan akan lebih jauh diulas dalam pada rubrik FOKUS. Bagaimana simulasi, aturan main, dan makna sesungguhnya mengapa dalam Perpres tersebut ditetapkan Denda Pelayanan. Di rubrik BINCANG kami akan menghadirkan wawancara dengan Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, yang akan mengulas tentang beredarnya kartu palsu BPJS Kesehatan di sejumlah daerah menimbulkan keresahan masyarakat karena khawatir kartu yang dimilikinya juga palsu. Karena secara fisik hampir sama antara kartu yang asli dan palsu. Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Kami pun terus berupaya dalam memberikan informasi yang baik, akurat dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat beraktivitas.
INFOBPJS Kesehatan
BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN : Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940 PENGARAH Fachmi Idris PENANGGUNG JAWAB Bayu Wahyudi PIMPINAN UMUM Ikhsan PIMPINAN REDAKSI Irfan Humaidi SEKRETARIS Rini Rahmitasari SEKRETARIAT Ni Kadek M.Devi Eko Yulianto Paramita Suciani REDAKTUR Elsa Novelia Ari Dwi Aryani Asyraf Mursalina Budi Setiawan Dwi Surini Tati Haryati Denawati Angga Firdauzie Juliana Ramdhani Diah Ismawardani DISTRIBUSI & PERCETAKAN Fauzirman Anton Tri Wibowo Akhmad Tasyrifan Arsyad Ranggi Larrisa
DAFTAR ISI TESTIMONI
PERKASA GROUP, MAKASSAR Ikut Program JKN-KIS, Pengeluaran Perusahaan Jadi Lebih Jelas
7
Dalam memenuhi kewajibannya memberikan jaminan kesehatan kepada para karyawan,
Fokus - Yuk, Pahami Aturan Denda Terbaru JKN-KIS
3
Bincang - Jangan Daftar Lewat Pintu Belakang
5
Manfaat - Kamar Rawat Inap Penuh, Peserta JKN-KIS Tetap Dapat Haknya
6
Persepsi - Benarkah Pegawai BPJS Kesehatan jadi Oknum Pembuat Kartu Palsu?
8
Inspirasi - RS Stella Maris, Makassar Transparan Soal Ketersediaan Tempat Tidur Rawat Inap Sehat & Gaya Hidup - Cegah Serangan Jantung Mulai dengan Gaya Hidup Sehat
9
Kilas & Peristiwa - BPJS Kesehatan Raih Penghargaan di Indonesia Insurance Award-V
10 11
3
FOKUS
Yuk,Pahami Aturan DENDA TERBARU JKN-KIS
Tapi ketentuan itu diubah sejak terbitnya Perpres Nomor19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan itu telah diperbarui lewat Perpres Nomor 28 Tahun 2016. Menindaklanjuti amanat regulasi tersebut BPJS Kesehatan telah menerbitkan beberapa peraturan teknis diantaranya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016. Mengacu peraturan itu batas toleransi pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan untuk peserta yang telat bayar iuran dipangkas jadi 1 bulan. Oleh karenanya bagi peserta yang menunggak iuran lebih dari 1 bulan, penjaminan yang diberikan BPJS Kesehatan dihentikan sementara. Penjaminan akan aktif kembali setelah peserta melunasi semua tunggakan dan membayar iuran pada bulan berjalan. Ketika status kepesertaan kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) dan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Namun, dalam rentang waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif dan peserta membutuhkan pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS Kesehatan, dikenakan denda 2,5 persen dari total diagnosis akhir dikali jumlah bulan tertunggak. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menilai aturan denda terbaru itu sangat menguntungkan masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS yang telat bayar
DIREKTUR HUKUM, KOMUNIKASI DAN HAL BPJS KESEHATAN, Bayu Wahyudi
Direktur Komunikasi, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, menambahkan jumlah bulan tertunggak yang digunakan sebagai acuan denda maksimal 12 bulan. Sekalipun peserta menunggak iuran 24 bulan, yang digunakan sebagai acuan pembayaran denda hanya 12 bulan. Selain itu besaran denda paling tinggi hanya Rp30 juta.
Bayu menjelaskan aturan ini ditujukan untuk mendorong peserta agar rutin membayar iuran. Kabar baiknya, aturan denda ini tidak berlaku untuk peserta yang masuk kategori tidak mampu. Tapi peserta itu harus memenuhi syarat diantaranya mendapat surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait. “Peserta yang tidak mampu tidak dikenakan denda, mereka akan mendapat pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Namun, jika diagnosanya tidak berbeda, masih terkait dengan penyakit sebelumnya, dan peserta butuh rawat inap lagi, maka peserta tidak perlu membayar denda untuk pelayanan rawat inap yang kedua. Sebab peserta sudah membayar denda pada diagnosa pertama. Perlu diingat, dalam menghitung denda itu bisa jadi besaran denda yang dibayar peserta kurang atau lebih karena yang menjadi acuan yaitu diagnosa sementara. Kelebihan atau kekurangan biaya yang ditanggung peserta itu akan dihitung pada tahap akhir pelayanan dan mengacu diagnosa terakhir. Misalnya, mengacu diagnosa sementara, peserta harus membayar denda Rp10 juta. Setelah dibayar peserta mendapat pelayanan rawat inap. Namun, mengacu diagnosa akhir denda yang jadi tanggungan peserta hanya Rp3 juta, selisih pembayaran itu akan dikembalikan kepada peserta. Begitu pula sebaliknya jika diagnosa sementara biayanya lebih kecil daripada diagnosa akhir, maka peserta harus membayar kekurangannya.
Denda rawat inap yang dikenakan itu dihitung untuk setiap diagnosa. Jika dalam jangka waktu 45 hari itu peserta dirawat inap lebih dari sekali dengan diagnosa yang berbedabeda, denda dikenakan untuk setiap diagnosa. Misalnya, dalam rentang waktu 45 hari peserta didiagnosa usus buntu dan dirawat inap. Setelah dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah, beberapa hari kemudian peserta didiagnosa penyakit lain dan dirawat inap. Mengacu hal tersebut maka peserta yang bersangkutan harus membayar denda untuk masingmasing diagnosa.
INFO BPJS KESEHATAN
S
elama ini peserta JKN-KIS yang telat bayar iuran dikenakan denda 2 persen dari total iuran tertunggak. Selain itu batas toleransi yang diberikan kepada peserta yang menunggak iuran selama 3 bulan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dan 6 bulan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri.
iuran. Pasalnya, saat ini peserta tidak dikenakan denda untuk setiap keterlambatan membayar iuran. “Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 itu amanat Perpres Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan dan jelas menguntungkan masyarakat,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.
Edisi 36 2016
4
FOKUS
Tidak seperti peraturan sebelumnya, peserta yang ingin melunasi tunggakannya kini tidak perlu bayar denda keterlambatan. Namun, jika dalam waktu 45 hari sejak kepesertaan kembali aktif dan peserta perlu rawat inap yang ditanggung BPJS Kesehatan maka dikenakan denda. Kemudian, adanya rentang waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali ditujukan untuk mendorong peserta agar rutin bayar iuran. Ronald melihat ada peserta JKN-KIS yang hanya menunaikan kewajiban bayar iuran ketika butuh pelayanan kesehatan. Setelah mendapat pelayanan kesehatan dan sembuh, peserta yang bersangkutan biasanya tidak melanjutkan bayar iuran.
Kepala Sub Bidang Pemantauan Lembaga Keuangan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ronald Yusuf
Kepala Sub Bidang Pemantauan Lembaga Keuangan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Ronald Yusuf, mengatakan aturan denda sebagaimana amanat Perpres Nomor 19 Tahun 2016 itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya rutin membayar iuran. Dalam perjalanan program JKN-KIS selama ini ada peserta yang sudah menggunakan manfaat tapi tidak mau menanggung beban iuran. Ujungnya, iuran tidak dibayar tepat waktu.
INFO BPJS KESEHATAN
Kondisi itu merugikan peserta yang rutin bayar iuran karena dia harus menanggung biaya peserta lain yang tidak tertib membayar iuran tapi menggunakan manfaat JKN-KIS. Padahal, prinsip JKN-KIS itu gotong royong, tapi ada peserta yang mengabaikan itu, tidak rutin bayar iuran. Dalam rangka memberi penyadaran kepada peserta, lewat Perpres Nomor 19 Tahun 2016 peserta yang telat bayar iuran lebih dari 1 bulan penjaminannya dihentikan sementara. Selama iuran tertunggak belum dilunasi peserta itu harus menanggung biaya pelayanan kesehatannya sendiri.
Edisi 36 2016
Untuk denda rawat inap sebesar 2,5 persen dari biaya pelayanan sebagaimana diagnosa dikali jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan atau Rp30 juta, Ronald menjelaskan ketentuan itu ditujukan agar denda dikenakan tidak memberatkan peserta. Pasalnya, ada diagnosa penyakit yang biayanya sangat mahal jika dikali jumlah bulan tertunggak 12 bulan, bisa jadi denda yang ditanggung peserta jumlahnya besar sehingga memberatkan peserta. Oleh karenanya, ketentuan itu memberi opsi lain yakni denda dibatasi maksimal hanya Rp30 juta. Kenapa denda dikenakan hanya untuk pelayanan rawat inap? Mengacu data BPJS Kesehatan, Ronald mengatakan manfaat yang dibayar untuk kasus rawat jalan tidak terlalu besar. Sebaliknya, manfaat yang dibayar BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang untuk rawat inap jumlahnya lebih besar daripada rawat jalan. Adanya perilaku sebagian peserta yang tidak rutin membayar iuran itu menurut Ronald jadi salah satu pemicu munculnya ketentuan tentang denda sebagaimana termaktub dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016. Jika hal itu tidak segera diatasi, akan berdampak buruk terhadap ketahanan finansial BPJS Kesehatan. “Perilaku peserta yang tidak tertib membayar iuran itu jadi salah satu persoalan yang bisa membuat BPJS Kesehatan defisit,” paparnya.
Namun, ketentuan tentang denda itu dikecualikan bagi peserta yang menunggak iuran karena tidak mampu. Misalnya, peserta yang bersangkutan tadinya sanggup membayar iuran secara rutin kemudian jatuh miskin dan belum terdata sehingga tidak masuk PBI. Peserta itu wajib mengantongi surat dari instansi terkait yang menyatakan kondisinya secara ekonomi dalam keadaan tidak mampu. Dengan aturan denda yang baru itu Ronald mengatakan pemangku kepentingan berupaya mencari bentuk yang cocok agar program JKN-KIS berjalan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Negara lain yang menerapkan program serupa JKN-KIS membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mendapatkan desain yang cocok untuk negara tersebut. Oleh karenanya aturan tentang denda dibuat seperti itu karena Indonesia masih dalam tahap belajar menjalankan program jaminan kesehatan. Ketentuan denda sebagaimana diatur Perpres Nomor 19 Tahun 2016 itu menurut Ronald murni ditujukan untuk mendorong kepatuhan peserta bayar iuran. Regulasi itu tidak ditujukan untuk mengejar pemasukan finansial BPJS Kesehatan. Jika yang disasar motifnya finansial, maka denda tidak dibatasi hanya 12 bulan tertunggak atau Rp 30 Juta tapi sebesar-besarnya. “Perpres itu disusun dengan melewati diskusi dan masukan berbagai pihak,” pungkasnya.
5
BINCANG
JANGAN DAFTAR
Lewat Pintu Belakang Foto KC Luwuk
Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari
U
sai kasus peredaran vaksin palsu, negeri ini kembali digemparkan dengan kasus kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu. Kartu jaminan kesehatan bodong ini terungkap setelah seorang warga Desa Arjasari, Kabupaten Bandung ditolak berobat di rumah sakit (RS). Alasannya kartu BPJS Kesehatan yang bersangkutan tidak terdaftar di pusat data BPJS Kesehatan saat petugas RS melakukan pengecekan. Usut punya usut, sang calon pasien itu membuat kartu secara kolektif dengan warga lainya ke aparat desa. Dari kejadian itulah mulai terbongkar praktik sindikat pembuatan kartu abal-abal tersebut. Aparat desa sendiri menolak disalahkan. Mereka juga mengaku sebagai korban.
Guna membedah lebih jauh persoalan kartu kesehatan bodong tersebut, majalah dwi mingguan ini mewawancarai Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Berikut petikan wawancaranya. Mengapa kartu palsu bisa terjadi di sejumlah daerah? Perlu digarisbawahi, kasus kartu palsu ini murni perbuatan kriminal. Bukan maksud kami untuk lepas tangan. Tapi analoginya seperti kasus peredaran uang palsu. Kan bukan notabene Bank Indonesia (BI) yang bertanggung jawab secara langsung. Begitu pula dengan kasus pemalsuan kartu kredit dan sebagainya. Kartu palsu ini adalah murni kasus penipuan. Para pelaku tega memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat desa untuk mendapatkan kartu lewat prosedur yang benar. Apakah sosialisasi yang lemah jadi salah satu faktor penyebab?
Menurut aparat, mereka didatangi oleh seorang wanita yang menawarkan bantuan pembuatan kartu BPJS Kesehatan bagi warga dengan mengatasnamakan bantuan dari Dompet Dhuafa.
Sebelum soal sosialisasi, saya tegaskan dulu satu hal ke masyarakat. Bahwa jangan sekali-sekali mengurus kepesertaan lewat pintu belakang, seperti melewati perantara calo, iming-iming orang dan sebagainya.
Tawaran yang diberikan memang mengiurkan. Berbeda dengan mekanisme kartu BPJS Kesehatan standar, lewat program ini peserta cukup membayar ongkos pembuatan kartu sebesar Rp170 ribu dengan iming-iming bebas membayar iur premi bulanan seumur hidup.
Karena saya jamin kartu tersebut tidak bakal bisa dipakai walau bentuk kartunya sama persis dengan yang asli. Pasalnya, data yang ada di kartu bodong 100% tidak terdaftat di master file data BPJS Kesehatan.
Praktik serupa rupannya tidak terjadi di Desa Arjasari saja. Satu persatu praktik busuk tersebut juga ditenggarai dilakukan di tempat-tempat lainnya.
Kalau sudah terdaftar secara resmi, sejatinya cukup menunjukan KTP saja, data sudah terbaca. Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah terdapat di kartu tersebut.
Dari kejadian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa seluruh masyarakat menyambut antusias program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Mereka mulai sadar biaya kesehatan itu cukup mahal, dan berbondong-bondong mendaftar menjadi peserta JKN-KIS. Sayangnya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut tidak diimbangi oleh pengetahuan rakyat yang
Dan ingat, proses verifikasi kartu kita berjalan secara real time. Saat dicek tidak ada di master file, pemegang kartu bodong otomatis akan ditolak untuk berobat. Perihal anggapan kurangnya sosialisasi, itu menjadi masukan bagi kami. Sejatinya kita sudah habis-habisan melakukan sosialisasi. Prosedur pendaftaran sudah disampaikan lewat iklan di media massa baik cetak dan
elektronik. Kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan rutin menggelar sosialisasi. Kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga dan stakeholder terkait agar aparat di daerah mendukung program ini. Karena program JKN-KIS adalah salah satu program prioritas pemerintah. Perihal susahnya akses mendaftar, terutama di pedesaan? Memang betul, tidak mungkin kantor cabang sampai berada di desa-desa. Kalau ingin mendaftar ke cabang, warga terpaksa berangkat ke kota. Tapi kita sudah telah bekerja sama dengan BRI misalnya. Mereka kan ada dimana-mana. Untuk proses pembayaran kita juga telah bekerja sama dengan jaringan mini market dan agen. Pendaftaran juga bisa dilakukan secara online. Kenapa proses pendaftaran tidak sehari jadi? Begini, masyarakat harus dididik untuk mengurus pendaftaran di kantor resmi. Jangan malas mengantre. Antre sedikit lebih baik daripada lewat calo. Agar tidak lama menunggu, kita juga telah menyediakan sistem dropbox. Artinya ketika berkas pendaftaran sudah diserahkan, calon peserta bisa pulang. Yang bersangkutan nanti akan dihubungi bila kartu sudah selesai dan tinggal membayar. Belum adanya sistem one day service karena memang ada masa aktivasi 14 hari. Kita ingin masyarakat mendaftar di kala sehat. Karena sistem dalam program JKN-KIS adalah gotong royong. Yang sehat membayari yang sakit. Bagaimana membedakan kartu asli dengan yang palsu? Secara umum kartu asli memiliki sejumlah tanda. Seperti gambar pulau-pulau Indonesia. Sedangkan yang palsu tidak. Hasil print kartu JKN-KIS asli juga jelas. Sedangkan yang palsu terlihat samar. Kode barcode kartu palsu juga terlihat tidak beraturan atau berantakan. Yang jelas, daftarlah di tempat yang resmi. Kalau kurang paham, tanyalah pada petugas resmi atau kontak ke nomor hotline kami.
Edisi 36 2016
INFO BPJS KESEHATAN
mumpuni tentang JKN-KIS. Sejumlah pihak menilai sosialiasi JKN-KIS termasuk soal tata cara pendaftaran menjadi peserta tidak terhantarkan dengan baik.
6
MANFAAT
Kamar Rawat Inap Penuh, Peserta JKN-KIS Tetap Dapat Haknya
INFO BPJS KESEHATAN
P
eserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sering mengeluh tidak mendapatkan kamar rawat inap saat membutuhkannya. Rumah sakit juga sering dituding tidak transparan dalam hal ketersediaan kamar rawat inap. Sehingga menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan peserta yang ingin segera mendapat penanganan medis. Manfaat JKN-KIS semakin dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak pula peserta yang menggunakan untuk berobat, sehingga tidak bisa dipungkiri, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) dipenuhi pasien. Sementara, rumah sakit swasta belum semuanya bergabung dalam program JKN-KIS. Namun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki solusi agar peserta JKN-KIS tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai dengan haknya. Beberapa peserta JKN-KIS telah menyampaikan keluhannya melalui media termasuk melalui portal LAPOR!. Ada yang tidak terima alasan rumah sakit yang menyatakan bahwa semua kamar penuh, padahal kenyataannya masih ada ruangan kosong. Mungkin perlu informasi yang jelas dan transparan dari pihak rumah sakit. Sebagai informasi, kamar rumah sakit dibagi menjadi dua menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Masingmasing kamar sesuai jenis kelamin dibagi menjadi dua bagian lagi, satu bagian digunakan untuk pasien dengan penyakit infeksi/menular dan satu bagian lagi untuk yang non infeksi. Bisa saja terjadi, terdapat satu tempat tidur kosong di kamar yang berisi empat tempat tidur. Tetapi satu tempat tidur yang kosong itu tidak sesuai untuk penyakit yang diderita karena tempat tidur itu untuk laki-laki berpenyakit menular. Disinilah, seharusnya ada komunikasi dan informasi yang jelas kepada peserta JKN-KIS. Soal ketersediaan kamar di rumah sakit swasta bisa saja ada kuota kamar untuk pasien peserta JKN-KIS dan pasien umum sesuai dengan perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Jadi mungkin saja terjadi kuota untuk peserta BPJS Kesehatan sudah habis dan jika masuk dengan peserta umum langsung mendapat kamar karena memang kuotanya pasien umum masih ada. Namun, kebijakan itu sudah berubah sejak terbit Permenkes nomor 28 tahun 2014 yang menerangkan bahwa rumah sakit tidak boleh membatasi jumlah tempat tidur yang tersedia untuk peserta JKN-KIS. Namun, perlu diketahui bahwa peserta JKN-KIS baru mencapai separuh penduduk Indonesia. Yang separuh lagi penduduk Indonesia belum menjadi peserta JKN-KIS yang juga memerlukan kamar rawat inap. Jika peserta JKN-KIS membutuhkan rawat inap, tetapi di rumah sakit rujukannya penuh, maka peserta dapat dirawat
Edisi 36 2016
di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari kelas rawat inap yang menjadi haknya. Dengan batasan waktu maksimal selama tiga hari kemudian dikembalikan lagi ke kamar rawat inap yang menjadi haknya. Jika sudah tiga hari masih belum ada tempat tidur yang kosong sesuai haknya, maka pihak rumah sakit akan menawarkan kepada peserta untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang setara atau jika tidak, maka selisih biaya tarif kelas tersebut menjadi tanggungjawab fasilitas kesehatan (faskes) yang bersangkutan. Kemungkinan lain bisa terjadi adalah kamar yang sesuai kelas hak peserta penuh dan kelas satu tingkat di atasnya juga penuh, maka peserta dapat dirawat di kelas satu tingkat lebih rendah, paling lama tiga hari. Kemudian dikembalikan lagi ke kelas sesuai haknya jika sudah ada tempat tidur yang kosong sesuai kelas haknya. Namun, apabila kamar perawatan kelas hak peserta tetap penuh, dan peserta tetap dirawat di kelas yang lebih rendah kelasnya itu, maka BPJS Kesehatan akan membayar ke FKRTL sesuai dengan kelas di mana pasien dirawat. Jika semua kelas perawatan penuh di RS tersebut penuh, maka pihak RS dapat menawarakan pasien untuk dirujuk ke faskes yang setara dengan difasilitasi oleh FKRTL untuk merujuknya, selain itu pihak FKRTL juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Dalam Permenkes 28 tahun 2014 juga mengatur jika peserta JKN-KIS ingin pindah kelas perawatan. Bagi peserta JKN-KIS (kecuali peserta PBI/penerima bantuan iuran) bisa pindah ke kelas satu tingkat di atas kelas haknya pada rumah sakit atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peningkatan kelas rawat inap ini dibatasi sampai dengan kelas 1 saja. Peserta yang melakukan pindah kelas atas permintaan sendiri dalam satu periode perawatan hanya diperbolehkan untuk satu kali pindah kelas perawatan. Konsekuensinya, pasien peserta JKN-KIS yang naik kelas perawatan atas permintaan sendiri akan menanggung urun biaya selisih tarif INA-CBGs kelas perawatan yang dipilih dengan tarif INA-CBGs kelas perawatan yang menjadi haknya. Jika peserta ingin naik ke kelas perawatan VIP, maka diberlakukan urun biaya sebesar selisih tarif VIP lokal dengan tarif INA-CBGs kelas perawatan yang menjadi haknya. Selisihnya bisa banyak dan terkesan mahal. Karena, BPJS Kesehatan hanya menanggung pesertanya sampai kelas 1 saja. Maka disaranakan agar peserta naik sampai kelas 1 saja agar kelebihan biaya hanya pada tarif kelas perawatan saja. Sesuai peraturan, jika pasien peserta JKN-KIS naik kelas ke kelas VIP, maka seluruh jasa medis ikut naik, dan boleh dibebankan ke pasien. Obat-obatan selama perawatan tidak ada bedanya baik di kelas 1, 2, 3, atau VIP. Tetapi di
VIP boleh menggunakan obat di luar formularium nasional (fornas), maka biaya bisa menjadi mahal sekali. Agar pelayanan terhadap pasien khususnya peserta JKNKIS, sebaiknya pihak rumah sakit memberikan informasi yang jelas soal ketersediaan kamar rawat inap dan risiko yang harus ditanggung oleh peserta jika harus naik ke kelas yang lebih tinggi dari kelas rawat inap yang menjadi haknya. Sehingga, peserta pun bisa memahami dan tak ada lagi kesan “gigit jari” karena tidak mendapatkan haknya. Salah satu provider BPJS Kesehatan yaitu RSUD Koja, Jakarta Utara, bisa menjadi contoh dalam hal transparansi ketersediaan kamar rawat inap. Rumah sakit bertipe B (non pendidikan) ini memiliki 904 tempat tidur. Saat ini tercatat 96 persen pasiennya adalah peserta JKN-KIS. Melalui sistem informasi yang dibangun, pasien bisa mengetahui berapa lama lagi menunggu antrean untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di poliklinik dan informasi tentang ketersediaan kamar rawat inap pun bisa dilihat melalui dashboard yang dipasang di ruang tunggu pasien. Sistem informasi yang digunakan RSUD Koja sudah terkoneksi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Informasi ketersediaan kamar perawatan disajikan secara real time. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris telah melihat langsung sistem informasi yang digunakan di RS Koja. Teknologi informasi di RS Koja bisa memangkas antrian dan memaparkan informasi tentang ketersediaan kamar rawat inap di RS itu dengan baik. Peserta cukup menempelkan kartu JKN-KIS pada mesin bebentuk seperti mesin ATM yang sudah disediakan. Kemudian, nomor antrian dan surat eligibilitas peserta (SEP) dapat dicetak otomatis. Namun, menurut Fachmi Idris, sistem yang digunakan di RSUD Koja itu masih membutuhkan pengembangan agar semua proses adminstratif pelayanan terhadap pasien dapat dilakukan secara otomatis (komputerisasi). Misalnya, dalam memperbaharui informasi ketersediaan kamar rawat inap seharusnya dilakukan secara otomatis ketika pasien sudah selesai dirawat. Saat ini, mekanisme itu di RSUD Koja masih dijalankan secara manual. Hal yang penting adalah seluruh rumah sakit provider BPJS Kesehatan bisa menggunakan mekanisme yang salam dalam memberikan informaasi kepada pasien sehingga pelayanan JKN-KIS tidak inferior. Artinya, memuaskan seluruh peserta JKN-KIS. Terkait dengan peningkatan peserta JKN-KIS setiap tahun, maka peningkatan pelayanan harus diimbangi dengan jumlah faskes. Layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga perlu diperkuat agar mampu menangani diagnosa penyakit yang seharusnya bisa ditangani di FKTP sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit.
7
TESTIMONI
PERKASA GROUP, MAKASSAR
Ikut Program JKN-KIS, Pengeluaran Perusahaan Jadi Lebih Jelas Dalam memenuhi kewajibannya memberikan jaminan kesehatan kepada para karyawan, Perkasa Group yang merupakan salah satu perusahaan pakan ternak di Makassar awalnya menggunakan sistem reimburse, di mana karyawan membayar terlebih dahulu biaya pelayanan kesehatan yang diterimanya di klinik atau rumah sakit, kemudian biaya tersebut bisa diklaim ke perusahaan. Namun sistem ini justru membuat arus pengeluaran perusahaan jadi tidak menentu. Lain cerita ketika Perkasa Group mulai mendaftarkan seluruh karyawannya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dengan sistem ini, arus pengeluaran perusahaan menjadi lebih jelas dan terbaca.
Karena tergolong perusahaan baru, di awal berdirinya Perkasa Group memang belum bekerjasama dengan asuransi swasta apapun. Dalam memberikan jaminan kesehatan untuk para karyawannya yang berjumlah lebih dari 300 orang, perusahaan ini hanya menggunakan sistem reimburse seperti kebanyakan perusahaan baru.
PUAS DENGAN LAYANAN BPJS KESEHATAN Proses pendaftaran karyawan Perkasa Group ke dalam program JKN-KIS mulai dilakukan manajemen secara bertahap pada November 2014. Baru di awal 2015, seluruh karyawan yang 80 persennya adalah buruh sudah terlindungi program JKN-KIS.
"Proses pendaftarannya juga tidak sulit. Awalnya pihak BPJS Kesehatan cabang utama Makassar melakukan sosialisasi ke perusahaan kami, kemudian langsung dilakukan proses pendaftaran, dan bulan berikutnya sudah langsung terdaftar sebagai peserta," cerita Sari.
Asisten Manager Human Capital Perkasa Group, Fadilah Sari mengatakan, selain cukup memberatkan para karyawan, sistem reimburse yang diterapkan di tahun pertama ini ternyata cukup mengganggu keuangan perusahaan. Dalam satu waktu, jumlah tagihannya bisa sangat besar karena kebetulan banyak karyawan yang sakit. Tapi di lain waktu, jumlah tagihannya juga bisa sedikit.
Tantangan awal dihadapi Sari katika harus ikut mensosialisasikan program ini kepada para buruh, di mana mayoritasnya adalah lulusan sekolah menengah. "Untuk buruh, adanya potongan gaji itu kan sangat sensitif. Saya jelaskan ke mereka kalau pemotongannya itu hanya sedikit, tetapi manfaat yang didapatkan sangat besar. Begitu dijelaskan, mereka sangat antusias dan senang bisa terdaftar di program JKN-KIS," tuturnya.
Diakui Sari, adanya program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Perusahaan bisa mendapatkan gambaran pasti jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk memenuhi hak karyawan dalam mendapatkan jaminan kesehatan. Di sisi lain, para karyawan juga mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan lengkap untuk dirinya maupun anggota keluarganya yang ikut didaftarkan ke dalam program JKNKIS.
Mengenai sistem rujukan berjenjang yang diterapkan program JKN, awalnya juga banyak karyawan yang belum paham kalau untuk mendapatkan layanan kesehatan harus dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluaga. Saat terserang sakit ringan yang sebetulnya bisa ditangani di FKTP, tidak sedikit karyawan yang langsung berobat ke rumah sakit.
"Dengan mendaftarkan seluruh karyawan ke dalam program JKN-KIS, dana yang keluar setiapnya bulannya jadi lebih terbaca. Kalau dulu kan saat masih sistem reimburse, manajemen sering kali kaget melihat tagihan yang berbeda-beda setiap bulan. Tapi sekarang jadi lebih tenang karena yang dikeluarkannya tetap. Selain itu, layanan kesehatan yang didapatkan juga lebih lengkap," papar Fadilah Sari kepada Media Info BPJS Kesehatan.
"Awalnya memang masih ada yang kurang paham tentang prosedur mendapatkan layanan kesehatan. Bahkan ada karyawan yang langsung berobat ke rumah sakit dan tidak bilang kalau dia itu peserta JKN-KIS. Begitu keluar, pihak rumah sakitnya memberi mereka tagihan. Akhirnya saya minta untuk dibayarkan dulu, uangnya kemudian diganti perusahaan," cerita Sari.
program JKN-KIS sudah makin baik. Secara keseluruhan, Sari mengatakan tidak ada complain yang berarti dari para karyawan terkait layanan BPJS Kesehatan. Asalkan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, karyawan dan anggota keluarganya bisa mengakses layanan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Untuk layanan yang didapatkan, kebanyakan para karyawan memanfaatkan kartu JKN-KIS untuk berobat masalah gigi dan juga proses persalinan. "Beberapa manajer di Perkasa Group juga sudah menggunakan kartu JKN-KIS saat dirawat di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Ketika keluar dari rumah sakit, tidak ada lagi biaya yang ditagihkan. Sebagian manajer bahkan berniat menghentikan kepesertaannya di asuransi swasta karena menganggap kebutuhannya sudah terpenuhi dengan kartu BPJS Kesehatan," paparnya.
JALANI OPERASI KISTA GANGLION Tidak hanya para karyawan dan juga manajer perusahaan, Sari sendiri juga telah merasakan manfaat yang besar dari program JKN-KIS. Di awal 2015, ia sempat menjalani operasi pengangkatan kista ganglion atau kista kantong sendi di dekat nadinya. "Sebelumnya kan sering dengar berita negatif tentang sulitnya berobat pakai kartu JKN-KIS. Saya sudah buktikan, dan ternyata berita yang beredar itu tidak benar. Awalnya saya ke FKTP dulu, kemudian dapat surat rujukan untuk operasi di rumah sakit Siloam. Hari Jumat ke rumah sakit, sabtunya operasi, dan besoknya sudah langsung pulang. Benar-benar mudah dan tidak dipersulit," ungkapnya. Setelah operasi pun Sari masih rutin berobat jalan dengan kartu JKN-KIS. "Asalkan kita mengikuti prosedur yang benar, berobat dengan kartu JKN-KIS tidak akan menyulitkan," pungkasnya.
Namun semakin hari, pemahaman para buruh terhadap
Asisten Manager Human Capital Perkasa Group Fadilah Sari
Edisi 36 2016
INFO BPJS KESEHATAN
P
erkasa Group merupakan salah satu badan usaha di Makassar, Sulawesi Selatan yang memiliki komitmen besar untuk ikut mensukseskan program JKN-KIS, di mana seluruh karyawannya kini sudah terlindungi oleh program tersebut. Perusahaan ini didirikan tahun 2012, dan merupakan produsen pakan ternak terbesar di Makassar dengan lokasi pabrik di kawasan Baru.
8
PERSEPSI
Benarkah Pegawai BPJS Kesehatan jadi Oknum Pembuat Kartu Palsu?
B
INFO BPJS KESEHATAN
eredarnya kartu palsu peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan di sejumlah daerah menimbulkan keresahan masyarakat karena khawatir kartu yang dimilikinya juga palsu. Karena secara fisik hampir tidak dapat dibedakan antara kartu yang asli dengan yang palsu. Namun saat digunakan, terlihat bahwa keduanya sangat berbeda. Data pada kartu palsu akan ditolak oleh sistem informasi yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Pemalsuan kartu JKN-KIS atau yang dikenal juga dengan sebutan kartu Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terungkap ketika salah satu warga Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, hendak memeriksakan kesehatan. Data pada kartu peserta yang bersangkutan ditolak oleh sistem informasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan yang telah terkomputerisasi dan terhubung secara nasional (online). Setelah diselidiki ternyata kartunya palsu. Kasus kartu palsu ini kemudian menjadi viral yang kehebohannya sanggup menyaingi kasus beredarnya vaksin palsu. “Loh kok bisa” kartu JKN-KIS dipalsukan? Sebagian masyarakat langsung menuduh oknum pegawai BPJS Kesehatan terlibat dalam pembuatan kartu palsu tersebut. Kini satu-persatu terkuak, Polres Cimahi berhasil mengamankan satu orang pria, Ana Sumarna, 42, yang diduga terlibat dalam pembuatan kartu JKN-KIS palsu. Ana adalah Ketua Yayasan Rumah Peduli Duafa (RPD) dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut keterangan Kapolres Cimahi AKBP Ade Ary Syam Indradi, tersangka melakukan modus penipuan pembuatan kartu JKN-KIS palsu sejak satu tahun lalu atau tepatnya 14 Juli 2015. Kartu telah disebar tersangka kepada sekitar 230 warga atau 175 kepala keluarga di beberapa desa di wilayah Bandung Barat. Mirisnya, tersangka berkedok “relawan” yang peduli ingin membantu warga kurang mampu untuk membuat kartu JKN-KIS. Warga sangat tertarik oleh tawaran “baik” tersangka karena cukup membayar Rp. 100.000,- tanpa
bersusah payah mengantre pendaftaran dan tidak perlu lagi membayar iuran setiap bulannya. Saat melakukan aksinya relawan gadungan itu mengaku sebagai pegawai BPJS Kesehatan. Warga pun diminta menyerahkan persyaratan pembuatan kartu JKN-KIS yaitu fotokopi KTP, kartu keluarga, foto pemohon, dan uang Rp. 100.000,-. Kemudian tersangka mengaku akan mendaftarkan para calon peserta melalui fitur pendaftaran online yang terdapat pada website BPJS Kesehatan. Ternyata tersangka tidak melalui tahapan yang sebenarnya. Tersangka mencetak sendiri kartu berlabel JKN - BPJS Kesehatan melalui replika blanko Kartu JKN-KIS kosong yang diisi nama-nama peserta. Kartu tiruan yang dicetak tersangka sepintas sangat mirip dengan aslinya. Nomor peserta digunakan secara acak dan tidak sesuai dengan nomor yang keluar dari sistem informasi BPJS Kesehatan selaku pengelola program. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung juga mengamankan seorang pembuat kartu JKN-KIS palsu di wilayah Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku bernama Desi Dwiyani, 34, warga Kampung Kananga, Arjasari, Bandung. Pelaku melakukan sosialisasi di Kantor
Edisi 36 2016
Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, pada November 2015. Kapolda Jawa Barat Irjen Bambang Waskito menduga bahwa kasus tersebut dilakukan kelompok sindikat. Pemalsuan kartu JKN-KIS lainnya terjadi di Puskesmas Koja, Jakarta Utara. Ketika itu sepasang suami istri hendak berobat, namun nomor dan barcode pada kartu mereka tidak diterima oleh aplikasi pelayanan peserta program JKN-KIS yang ada di puskesmas. Setelah ditelurusi ternyata pelaku pemalsuan adalah mantan Ketua RT setempat. Menurut informasi yang diperoleh, ada tujuh kepala keluaga yang menjadi korban. Oknum Ketua RT tersebut meminta imbalan Rp. 80.000,- untuk setiap kartu. Mungkinkah oknum pegawai BPJS Kesehatan terlibat di dalamnya? Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Jawa Barat, Yudha Indrajaya memastikan tidak ada pegawai BPJS Kesehatan yang terlibat dalam kasus pemalsuan ini. Namun, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian yang kini tengah melakukan penyidikan. Para pelaku memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Karenanya perlu dilakukan intensifikasi sosialisasi program JKN-KIS khususnya oleh pihak BPJS
Jika kita melihat kilas balik tahun pertama beroperasinya BPJS Kesehatan menjalankan program JKN-KIS, setiap hari kantor BPJS Kesehatan dipadati ratusan calon peserta. Antrian panjang ini kemudian dimanfaatkan para calo berkedok relawan. Dengan modus menawarkan bantuan untuk mendaftarkan dan mencetak kartu peserta secara online, para calo ini menarik biaya berkisar Rp50.000,sampai ratusan ribu rupiah per kartu.
Kesehatan sendiri. Bisa terjadi, bahkan aparat desa, kelurahan, RT maupun RW yang seringkali menjadi referensi informasi warga, belum memiliki pemahaman yang memadai terkait program ini. Untuk mendaftar sebagai peserta program JKN-KIS, BPJS Kesehatan tidak memungut biaya sepeserpun. Dalam hal pendaftaran BPJS Kesehatan tidak bekerjasama dengan pihak ketiga kecuali bank-bank yang ditunjuk antara lain, Bank BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. Calon peserta juga bisa mendaftar langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui fitur pendaftaran online yang terdapat di website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id.
dapat diunduh melalui Google Play Store.Jika menemukan masalah saat menggunakan kartu JKN-KIS anda, silahkan menghubungi care centre BPJS Kesehatan 1500-400 yang tersedia 24 jam.
Kewajiban peserta adalah membayar iuran program JKNKIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Untuk peserta pekerja penerima upah (PBPU) atau yang lazim disebut peserta mandiri, sejak 1 April 2016, iuran program JKN-KIS untuk hak rawat inap di kelas 1, yang semula sebesar Rp59.500,naik menjadi Rp80.000,- perbulan perorang, kelas 2 naik dari semula Rp42.500,- menjadi Rp51.000,- perbulan perorang. Sementara untuk iuran peserta dengan hak rawat inap di kelas 3, iuran masih tetap sama yaitu sebesar Rp25.500,- perbulan perorang.
Pihak BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya. Di lingkungan kantor BPJS Kesehatan bahkan sudah dilakukan razia calo dengan menggandeng aparat keamanan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sudah memasang spanduk yang berisikan himbauan kepada masyarakat untuk menghindari menggunakan calo dalam pendaftaran dan pembuatan kartu JKN-KIS. Namun kelihatannya, jaringan calo pendaftaran dan pembuatan kartu program JKN-KIS ini telah menyebar hingga ke desadesa dan kelurahan. Belum lagi yang menawarkan diri melalui media internet. Bagi Anda yang mendaftar sebagai peserta program JKN-KIS melalui “relawan” atau calo sebaiknya segera melakukan pengecekan status kepesertaan anda di Kantor BPJS Kesehatan terdekat atau dengan menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan (BPJSK) berbasis android yang
Ingat, bahwa Kartu JKN-KIS palsu tidak akan teridentifikasi pada keseluruhan sistem informasi BPJS Kesehatan. Hal ini karena nomor peserta pada kartu palsu tersebut tidak ada di dalam master file kepesertaan program JKN-KIS yang dikelola BPJS kesehatan. Tidak hanya itu, kartu JKNKIS juga dilengkapi dengan sejumlah atribut pengaman. Pemalsuan identitas saat menggunakan kartu JKN-KIS juga mudah untuk dideteksi karena master file kepesertaan program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan telah terhubung dengan data kependudukan dan catatan sipil nasional. Catatan: * BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peserta adalah peserta program (peserta JKN-KIS) sehingga kartu identitas kepesertaannya juga disebut kartu JKN-KIS.
9
INSPIRASI RS Stella Maris, Makassar
Transparan Soal Ketersediaan Tempat Tidur Rawat Inap Untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), keterbukaan informasi menjadi bagian yang penting. Peserta bisa mengeluh apabila tidak mendapatkan kejelasan informasi yang dibutuhkan dan atau menunggu untuk suatu hal yang tidak pasti. Karenanya, fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan perlu menerapkan keterbukaan informasi ini dengan baik, contohnya memberikan informasi yang jelas tentang kepastian waktu tunggu dan informasi kekosongan kamar rawat inap seperti yang saat ini sudah diterapkan Rumah Sakit Stella Maris di Makassar.
Tudingan ini sebetulnya tidak akan muncul kalau saja rumah sakit bisa lebih transparan dalam memberikan informasi terkait ketersediaan tempat tidur, khususnya untuk rawat inap. Seperti yang dicontohkan oleh Rumah Sakit Stella Maris, salah satu provider BPJS Kesehatan yang ada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk memudahkan peserta program JKN-KIS dalam mendapatkan layanan kesehatan, Rumah Sakit Stella Maris telah menyediakan fasilitas berupa layar informasi mengenai kondisi ketersediaan tempat tidur rawat inap di rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Stella Maris, Thomas Soharto mengatakan, fasilitas yang sudah disediakan sejak satu tahun terakhir tersebut merupakan bentuk transparansi yang diberikan rumah sakit, sehingga peserta JKN-KIS bisa mengetahui ketersediaan tempat tidur rawat inap secara jelas, agar tak ada lagi kecurigaan yang muncul dari pasien terhadap rumah sakit.
"Sebelum ada fasilitas ini, petugas rumah sakit di lini pertama sering mendapatkan komplain dari pasien JKN-KIS ketika kondisi kamar rawat inap sudah penuh. Karena tidak percaya, beberapa peserta JKN-KIS bahkan sampai memeriksa sendiri ke ruang rawat inap. Ini kan bisa mengganggu pasien lain yang sedang dirawat,” ujar Thomas Soharto di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Karena masalah tersebut cukup sering dijumpai, direksi rumah sakit kemudian berembuk untuk mencari jalan keluar terbaik. Akhirnya diputuskan untuk menyediakan layar informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap yang dapat dilihat dengan mudah oleh pasien. Hal ini juga sejalan dengan komitmen kerjasama RS Stella Maris dengan BPJS Kesehatan KCU Makassar dalam mengimplementasikan Permenkes 99 tahun 2015. “Dengan adanya layar tersebut, informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap jadi lebih transparan. Untuk petugas rumah sakitnya juga tidak bisa ada yang mainmain,” imbuhnya. Thomas menambahkan, layar informasi yang ditempatkan di dekat tempat pendaftaran pasien tersebut juga menyajikan informasi secara real time, artinya informasi yang ditampilkan dapat berubah terus-menerus, bergantung pada keluar masuknya pasien pada waktu tersebut. Transparansi informasi ketersedian tempat tidur rawat inap memang menjadi salah satu hal yang paling didorong BPJS Kesehatan, agar dapat segera diimplementasikan oleh fasilitas kesehatan lainnya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam kesempatan terpisah menyampaikan, transparansi ini merupakan bentuk komitmen bersama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, efektif, dan tidak membedakan pasien serta mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar medik di rumah sakit. Rumah Sakit Stella Maris sendiri telah menjadi provider BPJS Kesehatan sejak program JKN-KIS mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2014, bahkan sejak BPJS Kesehatan masih berbentuk PT Askes (Persero). Untuk menangani pasien yang membludak di era JKN-KIS, rumah sakit swasta kelas B tersebut juga telah melakukan berbagai pembenahan. Salah satunya sistem registrasi yang dulunya masih manual menjadi elektronik, sehingga layanan kepada pasien JKN-KIS bisa lebih cepat dan teratur. "Sejak awal menjadi provider BPJS Kesehatan, kami juga telah mengkomunikasikan kemungkinan membludaknya pasien kepada para tenaga kesehatan. Artinya dibutuhkan komitmen yang lebih besar lagi dari mereka untuk tepat waktu dalam menolong pasien," imbuhnya.
Direktur RS Stella Maris Thomas Soharto
Untuk pasien JKN-KIS yang melakukan rawat jalan di RS Stella Maris, dalam sebulan rata-rata jumlahnya mencapai 1.000 pasien. Sementara yang melakukan rawat inap berjumlah 600-700 pasien. RS Stella Maris sendiri memiliki 201 tempat tidur untuk pasien JKN-KIS maupun pasien
umum. Guna mengoptimalkan layanan, belum lama ini juga diresmikan gedung baru delapan lantai di bagian belakang. Thomas mengatakan, gedung baru tersebut memberi tambahan ketersediaan tempat tidur rawat inap sebanyak 120 unit, sehingga akan semakin banyak pasien JKNKIS maupun pasien umum yang bisa mendapatkan penanganan medis di RS Stella Maris.
PERBAIKAN TARIF INA-CBG's Sejak awal menjadi provider BPJS Kesehatan, Thomas menyadari adanya perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pembayaran, dari yang dulunya fee for service menjadi package system atau sistem paket. Bila tidak dilakukan upaya efisiensi dan pengendalian, rumah sakit bisa saja merugi. “Stella Maris kan rumah sakit swasta, tentunya tantangan yang dihadapi akan berbeda dengan rumah sakit pemerintah. Dalam perjalanannya, kami juga terus berusaha memikirkan langah-langkah efisiensi yang bisa dilakukan, tetapi tentunya tidak sampai mengurangi mutu dari layanan yang diberikan kepada pasien,” papar Thomas. Bentuk efisiensi yang dilakuan RS Stella Maris misalnya dalam penyedian logistik Bahan Habis Pakai (BHP). Kalau dulu bisa memakai beberapa vendor, sekarang ini benarbenar dicari yang menawarkan harga paling bersaing, namun dengan kualitas yang sama seperti sebelumnya. "Dalam melakukan pembelian BHP, kita sudah melakukan standarisasi, sehingga output-nya bisa menghasilkan efisiensi. Tidak pakai lagi banyak vendor, tapi cari yang harganya betul-betul bersaing. Yang penting kualitasnya masih tetap sama dan terjaga. Untuk belinya pun harus dari distributor resmi,” imbuhnya. Dengan pengelolaan yang benar, lanjut Thomas, rumah sakit bisa memperoleh surplus lewat pembiayaan bertarif INA-CBG's, sehingga pasien merasa puas karena terlayani dengan baik, rumah sakit pun mendapatkan keuntungan. Namun ke depannya, Thomas berharap adanya perbaikan dalam pentarifan INA-CBG's, sehingga rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan bisa terus melakukan pengembangan. Secara pribadi, Thomas juga sangat mengapresiasi program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, terutama untuk masyarakat golongan tidak mampu. Dengan adanya jaminan kesehatan tersebut, masyarakat yang kurang beruntung tidak lagi takut untuk berobat ke rumah sakit. "Dalam pelaksanannya, memang masih banyak hal yang harus dibenahi, baik dari sisi BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, maupun pesertanya. Saya pikir tiga hal ini tidak terpisahkan, jadi komunikasi harus dilakukan lebih intens lagi. Kalau bisa disinergikan dengan baik, ke depannya program ini pasti akan semakin baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Edisi 36 2016
INFO BPJS KESEHATAN
D
i era JKN-KIS, jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit semakin meningkat. Pasien pun sering gigit jari lantaran persediaan kamar rawat inap yang sering penuh. Karena kondisi tersebut, tidak jarang rumah sakit dituding berlaku diskriminatif terhadap pasien JKNKIS.
SEHAT & GAYA HIDUP
10
Cegah Serangan Jantung Mulailah dengan Gaya Hidup Sehat M
eninggalnya penyanyi bersuara merdu Michael Prabawa Mohede secara mendadak di usianya yang sangat muda, baru-baru ini, cukup mengejutkan. Pria yang akrab disapa Mike Idol ini berpulang di usianya yang relatif muda, 32 tahun, karena serangan jantung. Menurut dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Ismoyo Sunu, usia penderita jantung saat ini cenderung semakin muda. Di RS Jantung Harapan Kita, pasien berusia 30 tahun sudah menjalani operasi bypass jantung, yaitu salah satu prosedur penanganan penyakit jantung koroner yang terjadi karena penyempitan dan penyumbatan pembuluh nadi koroner jantung. Adapula pasien berusia lebih muda, yaitu 25 tahun, akibat radang pada pembuluh darah jantung.
Selain medical check up, mengenali tanda-tanda awal juga penting. Jangan abaikan bila muncul gejala seperti flu. Segera memeriksakan diri ke dokter untuk mendapat pengobatan atau mengendalikan faktor risikonya.
Selain genetik atau bawaan, penyakit jantung juga dipicu perubahan gaya hidup masyarakat yang tidak sehat, seperti merokok, konsumsi minuman alkohol, kelebihan konsumsi gula, garam dan lemak berlebih, tidak berolahraga, stres serta kurang istirahat. Gaya hidup yang tidak sehat ini menyebabkan tekanan darah tinggi (hipertensi), kolesterol tinggi, kegemukan atau obesitas. Semua itu merupakan faktor risiko utama terjadinya stroke.
“Jika memiliki riwayat keluarga yang pernah sakit jantung, sebaiknya gaya hidup tidak sehat mulai ditekan sejak dini. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala,” kata Maizul.
Penyakit jantung koroner adalah salah satu yang kerap disebut silent killer atau pembunuh diam-diam, karena tidak menunjukkan gejala khas. Sebagian dari penderitanya tidak mengetahui dirinya menderita penyakit jantung koroner. Saat terjadi serangan jantung, gejalanya hanya terasa ada beban dan nyeri di dada, pusing, cepat capek, dan tidak enak badan, sehingga banyak orang muda tertipu. Dikiranya flu biasa, padahal itu serangan jantung.
Perempuan 10 tahun lebih lambat menderita jantung koroner dibanding laki-laki. Makin awal menopause, merokok dan diabetes lebih mempercepat risiko jantung koroner pada perempuan.
Dokter spesialis bedah jantung, Maizul Anwar, mengatakan, memang ada kecenderungan penyakit jantung koroner terjadi pada usia muda karena ketidaktahuan. “Itu karena di usia muda orang merasa belum punya risiko jantung, sehingga menganggap medical check up belum perlu. Padahal kegemukan atau obesitas, hipertensi, dan kolesterol tinggi memicu penyakit ini cepat datang,” katanya.
INFO BPJS KESEHATAN
“Tujuan pemeriksaan kesehatan itu untuk melihat faktor risiko, apakah orangnya hiperkolesterol, hipertensi, obesitas atau punya keluarga yang pernah menderita jantung. Setelah mengetahui faktor risiko, kemudian dikendalikan,” kata Maizul.
Sebagian penderita jantung koroner terlambat datang ke dokter. Bahkan sekitar 30% dari seluruh pasien tidak menyadari menderita penyakit jantung koroner dan serangan jantung sebelumnya. Dengan kata lain, banyak orang melewati serangan jantung di rumah tanpa menyadarinya. Ini juga yang menyebabkan sekitar 10 persen dari penderita jantung tidak sampai ke rumah sakit atau meninggal di rumah. Namun, penyakit jantung koroner ini bisa dicegah. Bagi mereka yang memiliki riwayat keluarga pernah sakit jantung wajib melakukan pemeriksaan kesehatan teratur.
Edisi 36 2016
Selain itu mulailah menerapkan pola hidup sehat, yaitu berhenti merokok, kurangi konsumsi garam, lemak, dan gula, perbanyak sayuran dan buah, diet sehat bila kegemukan, olah raga teratur, istrahat yang cukup serta kelola stres dengan baik.
Harus mendeteksi dan mengelola faktor risikonya sejak dini. Adapun empat faktor risiko yang tidak bisa dihindari, yaitu usia, kelamin, keturunan dan menopause. Makin tua usia risikonya pun lebih tinggi.
Kardiolog Intervensional Rumah Sakit Jantung Diagram Cinere, Jefffrey Wirianta, mengatakan, yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit jantung adalah
mengontrol faktor risiko, seperti turunkan kolesterol, tekanan darah tinggi, turunkan berat badan, dan kalau diabetes kontrol gula darah. Caranya dengan perbaiki pola hidup, misalnya olah raga teratur, perbanyak makanan banyak serat (sayuran dan buah), kurangi gula, garam dan lemak. Sebisa mungkin hindari junk food karena kandungan garam tinggi. Hindari alkohol dan stop merokok. Perokok aktif baik perempuan maupun laki-laki berisiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung. Sebab, bahanbahan dalam rokok membuat kolesterol jahat atau Low Density Lipoprotein (LDL) di tubuh akan mengalami perubahan secara kimiawi, sehingga jauh lebih jahat. Kolesterol ini jauh lebih lengket dan gampang menempel pada pembuluh darah jantung. “LDL yang sudah jelek berubah menjadi teroksidasi dengan daya lengket jauh berlipat dibanding saat tidak merokok. Pembuluh darah jantung makin sempit lalu jantung berhenti bekerja karena tidak mendapat suplai darah. Itulah mengapa berhenti merokok sangat dianjurkan untuk mencegah risiko jantung,” kata Jeffrey. Merokok juga menyebabkan tekanan darah tinggi, di samping konsumsi garam berlebih. Karenanya selain berhenti merokok, kontrol tekanan darah sangat penting. Penelitian belakangan ini menunjukkan tekanan darah normal adalah 120 per 80 untuk semua usia. Kalau pun meningkat tidak boleh di atas 140 per 90. Sebab, secara perlahan tekanan darah ini menimbulkan kerusakan pada jantung, ginjal dan otak.
11
KILAS & PERISTIWA BPJS Kesehatan Berikan Data Orang yang Berhak Mendapat Bantuan Iuran JKN-KIS Kepada Komisi IX DPR RI
JAKARTA 31 Mei 2016 Sebagai bentuk pengawasan terhadap data masyarakat yang memperoleh bantuan iuran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memberikan data peserta tersebut kepada Komisi IX DPR RI. Adapun data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan, yang merupakan data dari Kementerian Sosial. Sampai saat ini, Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah diterima oleh peserta PBI yang tersebar di 34 Provinsi, 504 Kabupaten/Kota dan 22.245 Kecamatan di Indonesia. Diharapkan dengan pemberian data tersebut, Komisi IX dapat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan program JKN khususnya bagi masyarakat penerima bantuan iuran agar lebih tepat sasaran. Penyerahan data tersebut secara simbolis dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris serta Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf pada Selasa (31/06) di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI yang juga dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IX DPR-RI. Dalam sambutannya Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya Komisi IX DPR RI dalam upaya pengawasan data peserta PBI. “Saat ini, peran DPR dalam hal pengawasan terhadap akurasi data PBI sangat dibutuhkan. Diharapkan dengan telah diterimanya data PBI tersebut, masing-masing anggota dapat melihat dan berupaya dalam turut serta meningkatkan efektifitas data sehingga bantuan iuran ini dapat tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Fachmi. Lebih jauh Fachmi berharap, Komisi IX DPR RI dapat mendorong terkait kecukupan penganggaran terhadap program JKN-KIS ke depan.
BPJS Kesehatan Raih Penghargaan di Indonesia Insurance Award-V JAKARTA 16 Juni 2016 BPJS Kesehatan raih 4 kategori penghargaan dalam Indo Insurance Award V Tahun 2016, diantaranya : 1. The Best Insurance – Government Company 2016 Category : For Health Insurance - 2016 2. The Best Insurance Company 2016 Category : Top 10 – for CSR– 2016 3. The Best Insurance Company 2016 Category : Top 10 – for Risk Management– 2016 4. The Best Insurance Company 2016 Category : Top 10 – for IT – 2016 Indonesia Insurance Award V-2016 merupakan Penghargaan atas Apresiasi Kinerja Perusahaan Asuransi atas hasil kinerjanya di tahun 2015. Indonesia Insurance Award V-2016 telah ke lima kalinya sejak 2012 diadakan oleh Majalah Economic Review dan Perbanas Institute.
“Walaupun BPJS Kesehatan tidak masuk dalam kategori perusahaan asuransi tetapi Badan Hukum Publik dan BPJS Kesehatan juga memiliki indikator-indikator yang telah ditetapkan pemerintah dalam menilai kinerja organisasi, namun tetap diperlukan penilaian dari pihak lain seperti pengamat/tokoh asuransi melalui ajang seperti ini. Selain itu diharapkan kehadiran BPJS Kesehatan di kancah industri asuransi di Indonesia dapat memperkaya khasanah pengetahuan dan pembelajaran dari dinamika bisnis asuransi di Indonesia,” ujar Ikhsan.
Indonesia Insurance Award-V-2016, terselenggara sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan asuransi di Indonesia dengan memberikan penghargaan terbaik dari hasil penilaian kategori korporasi, yang diambil dari sumber laporan kinerja Annual Report 2015, data-data/informasi publik, website, serta data-data terbaru lainnya. Ada beberapa kriteria atau indikator yang digunakan untuk penyusunan penghargaan ini, yang datanya/bersumber dari neraca keuangan publikasi. Indikator tersebut diantaranya
pertumbuhan premi, pertumbuhan cadangan dana, tingkat penyelesaian klaim, potret underwriting perusahan, pertumbuhan pendapatan investasi, rasio Investasi ini digunakan mengukur besarnya dana untuk menopang cadangan teknis. Dan selanjutnya indikator dilihat dari Total Asset Turn Over (TATO), Rasio Kualitas Aset, untuk asuransi jiwa, umum, dan reasuransi, yang mencerminkan pengelolaan likuiditas yang baik dan Pertumbuhan Laba Komprehensif.
Edisi 36 2016
INFO BPJS KESEHATAN
Hadir dalam penghargaan tersebut Kepala Grup Komunuikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Ikhsan. Ikhsan berharap apa yang diperoleh BPJS Kesehatan melalui penghargaan ini merupakan sebuah penilaian atau pengamatan dari pihak eksternal dan diharapkan agar seluruh Duta BPJS Kesehatan dapat terus memacu kinerja, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta.
Ketentuan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran JKN-KIS sebagai berikut : 1. Denda hal keterlambatan pembayaran Iuran JKN-KIS lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal 10, maka penjamin peserta diberhentikan sementara. 2. Pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir dan kepesertaan kembali aktif apabila peserta membayar iuran tertunggak paling banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan. 3. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta JKNKIS wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap. 4. Denda sebagaimana yang dimaksud adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari setiap biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan :
a. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan. b. Besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah).
Kantor Pusat : Jl. Letjend. Suprapto Kav. 20 No.14 Cempaka PutihJakarta Pusat 10510 Telp : (021) 4212938 , Fax : (021) 4212940
www.bpjs-kesehatan.go.id
