INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Alamat : Kantor : Jalan Jenderal A.Yani No.67 Palembang Website : http : //www.ptun.palembang.go.id Email : admin@ptun,palembang.go.id dan
[email protected]
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG NOMOR ; W1-TUN.2/ 02 /OT.00.01/XI/2013 TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG Menimbang
Mengingat
:
:
1.
Bahwa dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu menetapkan indikator kinerja utama :
2.
Bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan dengan keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
1.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3.
Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4.
Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
5.
Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
2005
Memperhatikan
:
7.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/ M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; a. Hasil Rapat Tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2014 ; b.
Hasil Bintek Konsolidasi dan Asistensi Komponen SAKIP se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6-8 Nopember 2013 di Medan.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
Pertama
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Wakil Ketua sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta ; 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, di Jakarta; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, di Medan.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG NOMOR : W1-TUN.2/ 02 /OT.00.01/XI/2013 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2013
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Dan lain-lain b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Dan lain-lain c. Persentase perkara yang
Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (sisa perkara awal dan perkara yang masuk)
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan
2.
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Dan lain-lain
jangka waktu sebelum 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan 6 bulan
Peningkatan Persentase perkara yang tidak aksepbilitas putusan mengajukan upaya hukum: Hakim - Banding
Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen
-
Pertanahan Kepegawaian Perijinan Kehutanan Pemilukada Partai Politik PAW
- Dan lain-lain - Kasasi
-
Pertanahan Kepegawaian Perijinan Kehutanan Pemilukada Partai Politik PAW
-
Dan lain-lain
- Peninjauan Kembali
Tahunan
Hakim Majelis
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
-
Pertanahan Kepegawaian Perijinan Kehutanan Pemilukada Partai Politik PAW
-
Dan lain-lain
a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap -Banding - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Dan lain-lain -Kasasi - Pertanahan - Kepegawaian - Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Dan lain-lain -Peninjauan Kembali - Pertanahan - Kepegawaian
Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
- Perijinan - Kehutanan - Pemilukada - Partai Politik - PAW - Dan lain-lain b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Rasio Majelis terhadap perkara
Hakim
d. Presentase sidang tepat waktu
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Majelis Hakim dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Perbandingan sidang yang tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu -Ada Anggota Majelis yang tidak ada -Pihak-pihak yang tidak hadir
e. Presentase responden yang puas pelayanan proses peradilan
Perbandingan responden yang puas dengan yang tidak puas pelayanan proses peradilan
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Perbadingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan yang masih berjalan/belum diselesaikan
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Perbadingan amar putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditayangkan di website dengan yang tidak ditayangkan di website
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.
Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan terhadap eksekusi atas putusan perkara putusan pengadilan. Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan perkara Tata Ketua Pengadilan dan Laporan Bulanan Usaha Negara yang Panitera/Sekretaris dan Laporan ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahunan dengan perkara Tata Usaha Negara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Perbandingan pengaduan ditindaklanjuti
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
jumlah Ketua Pengadilan dan Laporan Bulanan yang Panitera/Sekretaris dan Laporan mengenai Tahunan
perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
