IMPLEMENTASI PROGRAM WIRAUSAHA BARU OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENDUKUNG GERDU KEMPLING KOTA SEMARANG TAHUN 2014 Oleh : Yuni Kurniasih, R. Slamet Santoso, Dyah Lituhayu JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang 12693 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email :
[email protected] ABSTRACT The Government of Semarang through Local Regulation Number 4 of 2008 about poverty reduction in Semarang City which is an acceleration in poverty reduction efforts. The strategy called Gerdu Kempling (Integrated Health, Economy, Education, Infrastructure, and Environment ) and one of the program that is New Entrepreneur Program by Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. This research was meant to find out how the implementation of New Entrepreneur Program by Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi that supports Gerdu Kempling Kota Semarang in 2014 and knowing the influence factors of this implementation. New Entrepreneur Program has been part of Gerdu Kempling starting in 2011. There are three locations in this research: Village of Bulusan, Ngadirgo and Padangsari. This research using qualitative descriptive research methods. The subject in this study consisted of eight (8) informants. The results showed that the implementation of New Entrepreneur Program are still less effective that is seen from the precision implementation aspects. The factors that influence the implementation such as the goals and basic of policy, resource policy, communication and implementation activities, the implementing agency characteristics, external conditions as well as the disposition of the implementor are still less optimal too. Based on these conclusions, the researcher recommend to the implementation agency and target of this program need high commitment and take maximal advantages for sustainable in order to achieve the purpose of this program. Keywords : Gerdu Kempling, New Entrepreneur Program, Implementation
pertama dalam sapta program yaitu
PENDAHULUAN
penanggulangan
a. Latar Belakang
kemiskinan
dan
pengangguran, untuk itu diperlukan Pada
dasarnya
merupakan
kemiskinan
masalah
pembangunan
dalam
yang
bersifat
multidimensional dan berkaitan erat dengan
aspek
sosial,
ekonomi,
budaya,
dan
aspek
lainnya.
Kemiskinan
ditandai
oleh
keterisolasian, keterbelakangan, dan pengangguran meningkat
yang
menjadi
kemudian ketimpangan
antar daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk. Pada
tahun
pengembangan
strategi
dalam
penanggulangan kemiskinan yang tepat program, tepat sasaran
dan
tepat guna sesuai dengan profil, kebutuhan, karakteristik, dan potensi warga
miskin
melalui
Gerdu
Kempling. Program yang dilakukan secara bertahap ini, yaitu dua kali dalam satu tahun dan pelaksanaannya pada tingkat kelurahan diharapkan pada tahun 2015 angka kemiskinan turun 10%.
2010
dengan
Salah
satu
program
yang
jumlah penduduk miskin sebesar
terdapat dalam Gerdu Kempling
401.442
adalah Program Wirausaha Baru
jiwa,
peningkatan menjadi
dan
pada
sebesar
Berdasarkan
mengalami tahun
2011
yang
448.398
jiwa.
Disnakertrans
Kota
oleh Semarang.
Walikota
Masuknya Program Wirausaha Baru
050/716/2013
ke dalam Program Gerdu Kempling
tercatat warga miskin (gakin) di Kota
ini dimulai pada tahun 2011 dimana
Semarang
pada
tahun
2013
pada tahun tersebut merupakan tahun
berjumlah
373.978
jiwa.
Masih
pertama dari tahapan pelaksanaan
Semarang
Keputusan
dilaksanakan
Nomor
tingginya angka kemiskinan juga
Gerdu Kempling.
dibarengi dengan tingginya jumlah
Adapun
permasalah
pada
angkatan kerja di Kota Semarang
Program Wirausaha Baru yang telah
yaitu sekitar 26%.
berjalan selama ini yaitu terbatasnya
Melihat
pada
prioritas
pembangunan Kota Semarang yang
anggaran
yang
dimiliki,
masih
terdapat keterlambatan penyampaian
informasi kepada kelurahan sasaran
Dinas
program, pola pendampingan tidak
Transmigrasi dalam mendukung
berkelanjutan,
Program Gerdu Kempling Kota
konsistensi
kesungguhan masyarakat
atau
sebagai
Tenaga
Kerja
dan
Semarang pada tahun 2014.
sasaran program masih belum baik.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor
Agenda kegiatan yang dijalankan
pendorong dan penghambat dalam
sering kali hanya terkesan aktif saat
pelaksanaan Program Wirausaha
awal pelaksanaan saja. Selain itu,
Baru dalam mendukung Program
keterbatasan
Gerdu Kempling Kota Semarang
kemampuan
yang
dimiliki seperti beban kerja yang tinggi
kurang diimbangi
tenaga kerja yang ada.
tahun 2014.
dengan
Kurangnya
monitoring dari pihak Disnakertrans
c. Teori 1. Administrasi Publik Administrasi publik menurut
Kota Semarang bisa dilihat pada beberapa kegiatan dalam program ini terkait dengan laporan evaluasi yang tidak berjalan dengan seharusnya
permasalahan
tersebut penulis merasa perlu untuk dilakukan
suatu
kajian
(2008:3)
tentang
implementasi Program Wirausaha Baru dalam Gerdu Kempling Kota Semarang tahun 2014 dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
adalah
proses
dimana
sumber daya dan personel publik diorganisir
diberikan per tiga bulan sekali. Berdasarkan
Chandler dan Plano dalam Keban
dan
untuk
dikoordinasikan memformulasikan,
mengimplementasikan, mengelola
dan
keputusan-keputusan
dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang
ditujukan
untuk
mengatur
public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan.
Semarang sebagai pelaksananya.
2. Kebijakan Publik b. Tujuan Kebijakan publik menurut James 1. Untuk
mengetahui
bagaimana
A.
Enderson
dalam
Subarsono
pelaksanaan Program Wirausaha
(2009:2-3) yaitu sebagai kebijakan
Baru
yang ditetapkan oleh badan-badan
yang
dilaksanakan
oleh
dan aparat pemerintah. Walaupun
disposisi
disadari bahwa kebijakan publik
antarogranisasi,
dapat dipengaruhi oleh para aktor
ekonomi, sosial dan politik.
dan faktor dari luar pemerintah. Pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan,
politik,
ekonomi,
pertanian, industri, pertanahan, dan sebagainya.
Implementasi merupakan suatu yang
pelaksana suatu
dinamis,
kebijakan
aktivitas
sehingga
melakukan
atau
pada
dimana
Peneliti
dan
lingkungan
menggunakan
tipe
penelitian
deskriptif
dengan
pendekatan
kualitatif.
Informan
dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas
Tenaga
Pegawai
Kerja
Kota
dan
Semarang,
Kelurahan
tempat
pelaksanaan program, serta ketua kelompok sasaran penerima Program Wirausaha Baru tahun 2014.
kegiatan,
akhirnya
komunikasi
d. Metode Penelitian
Transmigrasi
3. Implementasi Kebijakan Publik
proses
pelaksana,
Jenis data yang digunakan yaitu
akan
data yang berbentuk teks dan data
mendapatkan suatu hasil yang sesuai
yang berbentuk kata-kata. Adapun
dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
sumber data terdiri dari sumber data
Prinsip-prinsip dasar implementasi
primer yang berasal dari wawancara
kebijakan
yang
terhadap informan dan sumber data
dikemukakan oleh Riant Nugroho
sekunder yang berasal dari dokumen,
yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan
buku, data statistik, laporan dan lain-
pelaksana,
lain
yang
efektif
ketepatan
target,
ketepatan lingkungan dan ketepatan
yang
berhubungan
dengan
penelitian ini.
proses.
Teknik
Pengumpulan
data
Menurut Van Meter dan Van
melalui observasi, wawancara, dan
Horn terdapat enam variabel yang
studi kepustakaan. Data yang sudah
mempengaruhi
dikumpulkan
kinerja
suatu
implementasi kebijakan publik, yaitu
dan
standar dan tujuan, sumber daya,
reduksi
karakteristik
agen
pelaksana,
kemudian
diinterpretasi data
yakni
dianalisis
data data
melalui yang
diperoleh, dipilah sesuai dengan
yang masuk dalam Gerdu Kempling
kebutuhan,
Bidang Ekonomi.
kemudian
data
yang
sudah dipilah, disajikan yang pada
2. Ketepatan Pelaksana
akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban
yang
diberikan
Pelaksanaan Program
WUB
telah dilakukan oleh agen pelaksana
informan.
yang tepat. Melihat dari sifat dan tujuan dari Program Wirausaha Baru,
PEMBAHASAN
maka sudah tepat apabila program ini Implementasi Program Wirausaha Baru oleh Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2014.
swasta seperti Disnakertrans Kota Semarang, BP2TK Provinsi Jawa
1. Ketepatan Kebijakan Program
dilaksanakan oleh pemerintah dan
Tengah, dinas yang terkait sesuai
Wirausaha
Baru
dengan kegiatan yang dilaksanakan,
melalui berbagai kegiatan pelatihan
LPK tingkat Kota Semarang, rekanan
dan pemberian bantuan sarana usaha
pengadaan
barang
dinilai sudah dapat memecahkan
kelurahan.
Masing-masing
permasalahan yang dihadapi oleh
pelaksana telah mempunyai tugas
kelompok sasaran yaitu kurangnya
dan tanggung jawabnya seperti yang
keterampilan dan tertidaktersediaan
tercantum
modal
telah
Pelaksanaan
yang
Baru Disnakertrans Kota Semarang.
usaha.
dilakukan
Perencanaan
oleh
lembaga
dan
dalam Program
pihak agen
Petunjuk Wirausaha
berwenang yaitu Seksi Perluasan Kerja
dan
Pemberdayaan
3. Ketepatan Target
dengan
Para penerima kebijakan ini
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
adalah pengangguran atau setengah
Bagian
menganggur dan termasuk dalam
Penganggur
bersama
Kesekretariatan
Disnakertrans
Kota
Semarang.
kriteria
warga
miskin
Kota
juga
Semarang. Akan tetapi, kelompok
bersinergis dengan Gerdu Kempling,
sasaran yang ada di lapangan dinilai
dimana posisi Program Wirausaha
kurang sesuai seperti kriteria yang
Baru merupakan salah satu program
sudah ditetapkan karena sebagian
Program
Wirausaha
Baru
besar anggota kelompok sasaran
5. Ketepatan Proses
memiliki pekerjaan tetap dan banyak
Ketepatan proses dilihat dari
diantaranya yang tidak termasuk
adanya
dalam kriteria warga miskin Kota
yang terlibat mengenai pentingnya
Semarang. Kelompok sasaran juga
Program
belum
Disnakertrans Kota Semarang dalam
memiliki
menjalankan
kesiapan dalam
kegiatan
usahanya.
pemahaman
WUB
pihak-pihak
dan
kesediaan
melaksanakan program ini. Namun
Banyak diantara anggota kelompok
dalam
sasaran yang menjalankan usahanya
implementasi
hanya selama dua atau tiga bulan
terlaksana dengan baik terutama
setelah dilaksanakannya program ini.
kaitannya
pelaksanaannya, belum
dengan
proses
sepenuhnya
keterlambatan
pengajuan proposal oleh kelompok
4. Ketepatan Lingkungan
sasaran, proses komunikasi yang Lingkungan pelaksanaan
internal
Program
dalam
Wirausaha
Baru ini adalah keterkaitan yang sudah terjalin dengan baik antara Disnakertrans
Kota
Semarang
dengan pihak-pihak lain yang terlibat karena memang para agen pelaksana tersebut sudah mulai bekerja sama
belum maksimal, tidak ada survei kelayakan pada kelompok sasaran sebelum diadakan pelatihan, tidak ada
pendampingan
dari
Disnakertrans Kota Semarang dan tidak adanya laporan akhir tahun perkembangan kegiatan usaha dari kelompok sasaran program.
sejak tahun 2011. Namun, koordinasi pasca pelaksanaan program dinilai
Faktor Pendukung dan Faktor
masih belum maksimal sehingga
Penghambat
tidak adanya keberlanjutan program.
Program Wirausaha Baru Tahun
Sedangkan
2014.
lingkungan
eksternal
adalah adanya tanggapan positif dan dukungan dari kelompok sasaran yang ditunjukkan dengan keaktifan kelompok sasaran pada saat Program Wirausaha Baru ini dilaksanakan.
Implementasi
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Para pelaksana dan kelompok sasaran telah memahami apa yang menjadi Wirausaha
tujuan Baru
dari yaitu
Program untuk
menumbuhkan jiwa kewirausahaan
padahal
baru
dalam diri kelompok sasaran dengan
digunakan.
beberapa
kali
harapan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk
sendiri.
mencapai
Program
Dalam tujuan
Wirausaha
upaya tersebut,
Baru
tidak
3. Karakteristik Agen Pelaksana Struktur
birokrasi
Seksi
Perluasan Kerja dan Pemberdayaan
memiliki ukuran seberapa besar hasil
Penganggur
yang
Semarang sudah dapat dikatakan
harus
didapatkan
oleh
Disnakertrans
kelompok sasaran sehingga kurang
ramping
adanya
masing personel dibagi habis dalam
motivasi
bagi
kelompok
dan
fleksibel.
Kota
pelaksana
Masing-
sasaran untuk dapat mengembangkan
struktur
Program
usahanya dengan lebih maksimal.
Wirausaha Baru. Standar operasional prosedur Program Wirausaha Baru
2. Sumber Daya Kebijakan
yang ada yaitu Petunjuk Pelaksanaan
Dari segi kuantitas, sumber daya
manusia
Baru
masih
dijadikan sebagai pedoman dalam
Disnakertrans Kota Semarang masih
melaksanakan program ini sehingga
dirasa
untuk
program ini dapat berjalan sesuai
melaksanakan program ini. Sama
ketentuan yang berlaku. Terdapat
halnya
daya
kendala pada koordinasi internal
finansial, dana yang tersedia belum
Disnakertrans Kota Semarang yaitu
bisa untuk memenuhi semua kegiatan
sering terlambatnya jadwal rapat
pelatihan dan pemberian bantuan
koordinasi dan cara kepemimpinan
sarana usaha yang diinginkan oleh
dari kabid yang baru berdampak
masyarakat. Ketersediaan sarana dan
pada ketidakmerataan tugas yang
prasarana juga dinilai jumlahnya
diberikan dari pimpinan kepada staf.
dengan
ada
Wirausaha
di
kurang
yang
Program
mencukupi
sumber
masih belum mencukupi kebutuhan kelompok sasaran. Demikian pula
4. Disposisi Pelaksana
untuk kualitasnya yang masih kurang
Pemahaman para implementor
karena banyak alat yang rusak
mengenai pelaksanaan program ini sudah cukup baik. Implementor telah
memberikan tanggapan yang baik
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial
dan positif serta mengetahui apa
dan Politik
yang menjadi tugasnya. Tindakan
Program
yang
dilakukan
para
pelaksana
cukup
banyak
Wirausaha
Baru
dipengaruhi
oleh
sejalan dengan apa yang menjadi
lingkungan
tugas dan tanggung jawabnya di
politik. Tidak adanya dukungan dana
lapangan.
dalam
dari pihak luar selain dari APBD
menjalankan tugas tersebut berusaha
Kota Semarang membuat kegiatan-
untuk selalu berpedoman pada aturan
kegiatan yang ada dalam program ini
yang berlaku.
menjadi
Implementor
5. Komunikasi Antar Organisasi
masih kurang maksimal. Sosialisasi kepada
masyarakat
mengenai
program ini telah diberikan, namun tidak
berjalan
beberapa
optimal.
Adanya
hambatan
dalam
penyampaian informasi seperti jarak yang
cukup
jauh,
waktu
yang
terbatas dan kemampuan kelompok sasaran menangkap informasi yang diberikan membuat ketidakjelasan dan
ketidaklengkapan
informasi.
sosial
terbatas.
dan
Pengaruh
lingkungan sosial dari kelompok sasaran
Komunikasi yang dilakukan
ekonomi,
menunjukkan
adanya
pengaruh positif berupa dukungan dan
antusiasme
terhadap Adanya
warga
sekitar
pelaksanaan dukungan
program.
elit
politik
Pemerintah Kota Semarang seperti kemudahan anggaran sebagai
dalam dan
pencairan
pihak
pimpinan
kelurahan
lokal
dalam
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan menjadikan
Program
Wirausaha
Baru dapat berjalan dengan lebih lancar.
Kurang aktifnya pihak kelurahan juga
diakibatkan
intensnya
karena
kurang
komunikasi
antar
pelaksana program ini. Penyampaian informasi kepada
dari
pihak
kelompok
kelurahan
sasaran
memerlukan waktu yang lama.
juga
PENUTUP 1. Kesimpulan Implementasi Program WUB belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal dimana hasil dari kegiatan ini belum dapat mencapai
tujuan yaitu mengurangi kemiskinan
yang
dan pengangguran. Dari lima kriteria
kelurahan agar ikut berperan aktif
implementasi
dalam menjalankan tugas dan
program
ini,
tiga
terlibat
terutama
diantaranya masih dinilai belum baik
tanggung
yaitu berdasarkan ketepatan target,
masing. Hal ini dapat dilakukan
ketepatan lingkungan dan ketepatan
misalnya dengan dilaksanakannya
proses. Sedangkan penilaian yang
pertemuan rutin secara berkala.
sudah baik ada dalam kriteria aspek
2. Peningkatan pengawasan terhadap
ketepatan
kebijakan,
ketepatan
pelaksana.
kinerja
faktor
pendorong
implementasi
Program
masing-
Disnakertrans
Semarang
Terdapat dalam
jawabnya
pihak
dalam
Kota
pelaksanaan
Program Wirausaha Baru sebagai upaya
untuk
mendorong
Wirausaha Baru yaitu tujuan dan
komitmen agen pelaksana dalam
standar kebijakan, karakteristik agen
melaksanakan segala aturan dan
pelaksana,
proses yang ada.
disposisi
pelaksana,
pengaruh lingkungan ekonomi, sosial
3. Perlunya
dibuat
suatu
aturan
dan politik. Faktor penghambatnya
standar ketercapaian hasil yang
yaitu tujuan dan standar kebijakan,
harus
sumber daya kebijakan, karakteristik
sasaran
agen pelaksana, dan komunikasi
menjalankan
antar organisasi.
salah
belum
optimalnya
program
maupun
terkait dengan faktor penghambat implementasi
Program
WUB.
Berikut rekomendasinya : 1. Penguatan koordinasi
kelompok
program
dalam
satu
usahanya
sebagai
upaya
untuk
sasaran penerima program.
Rekomendasi disini berkaitan
implementasi
oleh
mendorong komitmen kelompok
2. Rekomendasi
dengan
dicapai
komunikasi antara
4. Meningkatkan
pihak-pihak swasta melalui CSR, pihak perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), lembagalembaga strategis seperti media massa
dan
pihak-pihak
keikutsertaan
maupun
masyarakat.
kelompok
5. Disnakertras
Kota
Semarang
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan
harus memberikan informasi yang
Publik : Teori dan Proses.
jelas kepada pihak-pihak yang
Jakarta : PT. Buku Kita
terlibat. Selain itu, diperlukan juga
pendampingan
Disnakertras
Kota
dari
Semarang
dalam proses sosialisasi yang
Sumber regulasi Perda Kota Semarang No. 4 tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang
dilaksanakan oleh pihak kelurahan kepada
masyarakat
menciptakan
untuk
kejelasan
dan
DAFTAR PUSTAKA Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2012. Policy
:
Dinamika
Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih
Sulistyastuti.
2012.
Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media Subarsono,
A.G.
2012.
Analisis
Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Tachjan,
2006.
Implementasi
Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI
Pelaksanaan
Program
Wirausaha Baru Disnakertrans Kota Semarang.
konsistensi informasi.
Public
Petunjuk
