1
IMPLEMENTASI PROGRAM GERDU KEMPLING DI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG Oleh; JAUHAR FAISAL RAHMAN
Abstraksi Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu instansi yang melaksanakan kebijakan Gerdu Kempling di wilayah Kota Semarang. Pelaksanaan kebijakan didasarkan pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Horn & Van Mater. Sehingga bisa diperoleh gambaran yang tepat mengenai penyelenggaraan program Gerdu kempling di wilayah Kecamatan Pedurungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai unit analisis, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan program Gerdu kempling di wilayah Kecamatan Pedurungan belum optimal. Hal ini terlihat bahwa beberapa kegiatan berjalan pada saat masa-masa awal pelaksanaan saja, proses pendistribusian produk hasil masyarakat juga belum maksimal. Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa penyelenggaraan program Gerdu Kempling di wilayah Kecamatan Pedurungan belum optimal. Oleh karena itu perlu adanya konsep sinergitas wilayah. Hal ini berguna sebagai proses penyebaran hasil produksi usaha masyarakat serta diberlakukannya penghargaan bagi masyarakat yang mampu menjadi pelopor dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan dan Gerdu Kempling perekonomian
PENDAHULUAN Kemiskinan adalah fenomena
Menurut
negara
Indonesia.
Tjokrowinoto
dalam
global yang sangat memprihatinkan,
Sulistiyani (2004) kemiskinan tidak
dari
hanya
tahun
ke
tahun
masalah
menyangkut
kemiskinan ini tidak kunjung surut
kesejahteraan
bahkan cenderung meningkat seiring dengan
persoalan
semata
tetapi
kemiskinan
menyangkut
persoalan
kebutuhan
kerentanan,
ketidak
berdayaan,
masyarakat serta menurunnya kondisi
tertutupnya
meningkatnya
akses
peluang
kerja,
2
ketergantungan tinggi, dan rendahnya
persoalan kemiskinan sejak krisis yang
akses pasar.
berkepanjangan,
Kemiskinan
oleh
karena
itu
merupakan
Program Penanggulangan Kemiskinan
masalah yang pada umumnya dihadapi
di Perkotaan (P2KP) hadir untuk
hampir
melaksanakan
di
semua
negara-negara
amanah
Program
berkembang, terutama negara yang
Pembangunan Nasional (PROPENAS)
padat penduduknya seperti Indonesia.
yang menempatkan penanggulangan
Dari seminar ke simposium, dari
kemiskinan sebagai prioritas mendesak
lokakarya ke semiloka, dari model
untuk segera ditangani. P2KP adalah
topdown ke model bottom-up, dan
merupakan program pemerintah yang
variasinya program intervensi, pada
berupaya menanggulangi kemiskinan
akhirnya tetap menyisakan persoalan
melalui
sepertinya tidak
mampu menekan
masyarakat dan pelaku pembangunan
drastis angka kemiskinan. Kemiskinan
lokal lainnya, termasuk pemerintah
merupakan masalah bersama yang
setempat
harus ditanggulangi secara serius,
setempat sehingga dapat membangun
kemiskinan bukanlah masalah pribadi,
gerakan kemandirian penanggulangan
golongan bahkan pemerintah saja,
kemiskinan
akan tetapi hal ini merupakan masalah
berkelanjutan yang bertumpu pada
setiap kita warga negara Indonesia.
nilai dan prinsip universal. Upaya
Kepedulian sesama
dan
warga
membantu
konsep
dan
pemberdayaan
kelompok
dan
peduli
pembangunan
kesadaran
antar
menanggulangi kemiskinan merupakan
diharapkan
dapat
usaha yang tidak dapat diselesaikan
tingkat
dalam waktu tertentu. Penanggulangan
menekan
kemiskinan di Indonesia.
kemiskinan merupakan suatu proses
Berdasarkan Undang- Undang
yang tidak pernah boleh berhenti
Nomor 15 Tahun 2010 mengenai
karena kemiskinan itu sendiri sangat
Percepatan
dinamis.
Penanggulanagn
Dalam
P2KP,
masalah
Kemiskinan, hingga saat ini Indonesia
kemiskinan dipandang bukan suatu hal
belum benar- benar terlepas dari
yang
terjadi
dengan
sendirinya,
3
melainkan karena sebagai akibat dari
sarana/prasarana,
suatu kebijakan.
masyarakat.
P2KP
sebagai
penanggulangan perkotaan
program
kemiskinan
lebih
di
mengutamakan
dan
Tercatat, kemiskinan
pendamping
tingginya
di
angka
Semarang
yang
berjumlah 111.558 KK, 398.009 jiwa
peningkatan pendapatan masyarakat
atau
dengan
Semarang. Selama lima tahun kedepan
sebagai
mendudukan pelaku
masyarakat
utamanya
26,41%
dari
total
warga
melalui
diharapkan angka kemiskinan ini dapat
partisipasi aktif, melalui partisipasi ini
terus ditekan melalui berbagai program
dari
sebagai
terpadu Kota Semarang. Pengentasan
kelompok sasaran tidak hanya sebagai
kemiskinan salah satunya dilakukan
obyek kebijakan, tetapi ikut serta
melalui Program Terpadu Penanganan
menentukan program yang cocok bagi
Kemiskinan,
mereka.
Pendidikan,
masyarakat
miskin
Mereka
memutuskan,
Kesehatan,
Ekonomi,
Infrastruktur
dan
menjalankan, dan mengevaluasi hasil
Lingkungan atau Gerdu Kempling.
dari pelaksanaan program. Nasib dari
Program
program, apakah akan terus berlanjut
memprioritaskan
atau terhenti, akan tergantung pada
kemiskinan di setiap kelurahan yang
tekad dan komitmen masyarakat itu
masih ada warga di bawah garis
sendiri.
kemiskinan.
Sejak
dikeluarkannya
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005
Gerdu
Program
Kempling
ini
penanganan
Gerdu
mengenai program penanggulangan
tersebut
kemiskinan
telah
Kecamatan Di Kota Semarang. Dan
percepatan
untuk sementara Kelurahan Palebon
melakukan
pemerintah intervensi
berlaku
Kempling seluruh
penanggulangan kemiskinan berbasis
menjadi
pemberdayaan masyarakat. Komponen
pelaksanaan program bagi kelurahan
intervensinya mencakup tiga hal, yaitu
lainnya. Karena kelurahan yang berada
bantuan
di wilayah Kecamatan Pedurungan ini
modal,
penyediaan
proyek
bagi
percontohan
dianggap menunjukkan progress yang
4
paling baik diantara kelurahan yang
jawabannya.
lainnya. Meski demikian tidak semua
Berdasarkan
wilayah
di
belakang masalah, maka permasalahan
Kecamatan Pedurungan belum mampu
yang menjadi perhatian penulis dalam
melaksanakan program dengan baik.
penelitian
Dengan demikian ada asumsi bahwa
sebagai berikut:
pola pelaksanaan Gerdu Kempling di
1.
kelurahan
Kecamatan
yang
ada
Pedurungan
belum
proses
mengkaji
pelaksanaan
selanjutnya
menggunakan
ini
konsep
masyarakat
di Kota
Semarang? 2.
Bagaimana proses implementasi
publik.
Gerdu
Kecamatan
Kempling ini hingga saat ini masih
Semarang ?
berlangsung di wilayah Kecamatan
dalam
Pedurungan
Program
program
dirumuskan
Kempling
kajian tentang implementasi kebijakan Karena
latar
Bagaimana isi kebijakan Program
Kecamatan
ini
pada
dapat
pemberdayaan
mengenai
program
uraian
Gerdu
sepenuhnya berjalan dengan baik. Untuk
(Nawawi:1990:42).
3.
Faktor
Gerdu
Kempling
Pedurungan
apa
yang
di
Kota
menjadi
Pedurungan Kota Semarang.
pendukung dan hambatan proses
Perumusan Masalah
implementasi
Untuk mengarahkan penelitian
Kempling
pada data dan fakta ke dalam bentuk penulisan ilmiah, maka diperlukan perumusan
masalah
dengan
Program di
Gerdu
Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang? Tujuan Penelitian
jelas,
Setiap
penelitian
yang
sehingga dapat dipergunakan sebagai
dilakukan terhadap suatu masalah pasti
bahan
arah
mempunyai tujuan tertentu. Tujuan
penelitian. Setiap penelitian dimulai
yang ingin dicapai oleh penulis dari
dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui
kajian
dan
perumusan
pedoman
masalah,
yaitu
memberikan gambaran ada sesuatu
:
yang
1.
perlu
dipecahkan
diselesaikan dalam
arti
atau dicari
Untuk mengetahui secara rinci isi kebijakan
Program
Gerdu
5
Kempling dalam pemberdayaan
dijadikan sebagai landasan teoritis
masyarakat
untuk pelaksanaan penelitian.
di
Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang. 2.
Untuk
mengetahui
implementasi
Program
proses
Kebijakan publik membahas
Gerdu
mengenai soal bagaimana isu- isu dan
Kempling
di
Kecamatan
persoalan- persoalan publik disusun
Pedurungan
Kota
Semarang,
dan
berikut
realisasi
berdasarkan
petunjuk pelaksanaannya. 3.
1. Kebijakan Publik
didefinisikan,
kesemuanya
itu
dan
diletakkan
dalam
agenda kebijakan dan agenda politik.
Untuk mengetahui faktor yang
Pengertian kebijakan menurut
menjadi pendukung dan hambatan
Anderson
dalam
proses
(2003:17)
diartikan
implementasi
bagaimana
Program
Irfan
Islamy
sebagai
“A
Gerdu Kempling di Kecamatan
purposive course of action followed by
Pedurungan Kota Semarang.
an actor in dealing with a problem or matter
Kajian Pustaka Sebagai landasan teori untuk
of
tindakan
concern”
yang
(serangkaian
mempunyai
tujuan
dapat menjelaskan peimplementasian
tertentu yang diikuti dan dilaksanakan
Gerdu Kempling dalam pemberdayaan
oleh seorang pelaku atau sekelompok
masyarakat di Kecamatan Pedurungan
pelaku
Kota Semarang, Kec. Pedurungan,
masalah tertentu).
Semarang, penulis mengutip beberapa
guna
memecahkan
Mustopadidjaja
suatu
menjelaskan
teori para ahli. Menurut Sugiono
mengenai kebijakan sebagai berikut:
(2005: 55) kerangka teori merupakan
Istilah kebijakan lazim digunakan
model konseptual tentang bagaimana
dalam
teori berhubungan dengan berbagai
kegiatan pemerintah, serta perilaku
factor yang telah didefinisikan sebagai
negara
masalah yang penting. Teori adalah
Nurcholis, 2005:158).
konsep-
konsep
dan
kaitannya
pada
tindakan
umumnya
atau
(Hanif
generalisasi-
Dari beberapa pendapat di atas
generalisasi hasil penelitian yang dapat
dapat disimpulkan bahwa kebijakan
6
adalah
serangkaian
program
atau
3.
Pembuatan
kebijakan,
yakni
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
proses ketika pemerintah memilih
seorang
untuk melakukan suatu tindakan
pelaku
atau
sekelompok
pelaku untuk mencapai tujuan tertentu
atau
yang telah ditentukan. Dari pengertian
tindakan.
tersebut dapat diketahui bahwa pelaku kebijakan
bisa
individu,
4.
swasta,
merupakan
kebijakan
yang
publik aktivitas
dilakukan
dalam
5.
dalam
politis
tersebut
serangkaian
mencangkup
kebijakan,
yakni
Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil suatu kebijakan.
proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas
suatu
kebijakan agar mencapai hasil.
serangkaian
intelektual
Implementasi
melakukan
proses untuk melaksanakan suatu
maupun pemerintah. Proses
tidak
nampak
kegiatan
penyusunan
yang
agenda,
Dalam proses implementasi, agar lebih operasional dan siap untuk dilaksanakan,
kebijakan
diinterprestasikan
sebagai
program
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,
kemudian agar lebih operasional lagi,
dan penilaian kebijakan.
program dirumuskan sebagai proyek
Menurut Ramesh
Holwet
(Subarsono,
dan 2005:
M.
atau program kegiatan, setelah itu
13)
diikuti dengan tindakan fisik.
berpendapat bahwa proses kebijakan
2. Implementasi Kebijakan Publik
publik terdiri atas lima tahapan yang
Dalam setiap perumusan suatu
adalah sebagai berikut:
program selalu diiringi dengan suatu
1.
Penyusunan agenda, yakni suatu
implementasi.
proses agar suatu masalah bisa
suatu program tanpa implementasi
mendapat suatu perhatian dari
yang benar dan baik, maka tidak akan
pemerintah.
banyak
Formulasi kebijakan, yakni proses
hanyalah rencana bagus di atas kertas
perumusan
jika tidak dapat diimplementasikan
2.
pilihan-
kebijakan oleh pemerintah.
pilihan
Betapapun
berarti.
Suatu
baiknya
program
dengan baik dan benar. Implementasi
7
bukanlah sekedar bersangkut paut
dianggap
dengan
dirinya sendiri. Kemiskinan dianggap
mekanisme
penjabaran
tidak
mampu
keputusan- keputusan politik ke dalam
sebagai
prosedur rutin melalui saluran- saluran
kesejahteraan.
Kemiskinan
adalah
birokrasi, melainkan lebih dari itu,
ketidaksamaan
kesempatan
untuk
implementasi
mengakumulasikan basis kekuasaan
menyangkut
masalah
gejala
menolong
konflik, keputusan dan siapa yang
social.
memperoleh apa dari program itu
meliputi:
sendiri. Oleh karena itu tidak terlalu
1.
salah jika implementasi kebijakan dikatakan aspek yang sangat penting
dan
kekuasaan
social
Modal pruduktif atau asset (tanah perumahan, kesehatan)
2.
dalam seluruh proses kebijakan. Masmanian
Basis
rendahnya
Sumber
keuangan
(kredit,
pekerjaan)
Sabatier
3.
Organisasi sosial dan politik yang
(Putra, 2003:84)mengatakan bahwa
dapat
mengkaji
kepentingan bersama (koperasi,
masalah
implementasi
kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu
program
diberlakukan/
atau
untuk
partai sosial) 4.
kebijakan
Jaringan social untuk memperoleh barang, jasa, dan pekerjaan
yakni
5.
Pengetahuan dan ketrampilan
peristiwa- peristiwa atau kegiatan yang
6.
Informasi yang berguna untuk
terjadi
dirumuskan,
digunakan
setelah
kebijakan, baik
proses
pengesahan
kemajuan hidup.
yang menyangkut
Kemiskinan lingkaran
maupun untuk menimbulkan dampak
pendidikan, tingginya pengangguran,
nyata pada masyarakat atau kejadian-
rendahnya pendapatan, tidak mampu
kejadian tertentu.
memenuhi kebutuhan hidup, menjadi
Kemiskinan
sumber daya yang tidak produktif. Ini
diasumsikan
ini bahwa
kemiskinan orang
miskin
dari
satu
usaha- usaha mengadministrasikannya
Selama
setan
menjadi
kurangnya
diperlukan suatu kebijakan pemecahan yang
dicanangkan
harus
dapat
8
memecahkan sebenarnya
permasalahan dihadapi
yang
menurut Kartasasmita (1996: 235)
masyarakat
disebut sebagai “Persisten Poverty”
miskin.
yaitu kemiskinan yang telah kronis
Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk
yang
pada umumnya merupakan daerah
sekaligus menjadi faktor penyebab
yang kritis sumberdaya alamnya atau
kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia
daerah yang terisolir.
terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2)
Kemiskinan
Kemiskinan
kemiskinan
atau turun temurun. Daerah seperti ini
kultural,
dan
(3)
kultural
mengacu pada sikap hidup seseorang
Kemiskinan struktural (Kartasasmita,
atau
1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67,
disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan
dan Baswir, 1997: 23).
hidup dan budaya di mana mereka
Kemiskinan natural adalah
kelompok
masyarakat
yang
merasa hidup berkecukupan dan tidak
keadaan miskin karena dari awalnya
merasa
memang
masyarakat seperti ini tidak mudah
miskin.
Kelompok
kekurangan.
masyarakat tersebut menjadi miskin
untuk
karena tidak memiliki
pembangunan, tidak mau berusaha
sumberdaya
yang memadai baik sumberdaya alam,
untuk
sumberdaya
tingkat
sumberdaya
manusia
maupun
pembangunan,
diajak
Kelompok
berpartisipasi
memperbaiki
dan
kehidupannya.
dalam
merubah Akibatnya
atau
tingkat pendapatan mereka rendah
kalaupun mereka ikut serta dalam
menurut ukuran yang dipakai secara
pembangunan,
hanya
umum. Hal ini sejalan dengan apa
mendapat imbalan pendapatan yang
yang dikatakan Baswir (1997: 21)
rendah. Menurut Baswir (1997: 21)
bahwa ia miskin karena faktor budaya
kemiskinan natural adalah kemiskinan
seperti malas, tidak disiplin, boros dan
yang disebabkan oleh faktor-faktor
lain-lainnya.
mereka
alamiah seperti karena cacat, sakit,
Kemiskinan struktural adalah
usia lanjut atau karena bencana alam.
kemiskinan yang disebabkan oleh
Kondisi
faktor-faktor buatan manusia seperti
kemiskinan
seperti
ini
9
kebijakan ekonomi yang tidak adil,
suatu “lingkaran setan kemiskinan”
distribusi aset produksi yang tidak
yang meliputi enam unsur, yaitu :
merata, korupsi
serta
Keterbelakangan, Kekurangan modal,
tatanan ekonomi dunia yang cenderung
Investasi rendah, Tabungan rendah,
menguntungkan kelompok masyarakat
Pendapatan rendah, Produksi rendah.
tertentu
Metode Penelitian
dan
kolusi
(Baswir,
1997:
21).
Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27)
Metode yang digunakan dalam
mengatakan
bahwa
munculnya
penelitian ini adalah metode penelitian
kemiskinan
struktural
disebabkan
deskriptif
dengan
menanggulangi
kualitatif.
Sebagaimana
yaitu
dengan
dikemukakan oleh Nawawi (1990:64)
bermacam-macam
bahwa metode deskriptif memusatkan
program dan kebijakan. Namun karena
perhatian pada masalah- masalah atau
pelaksanaannya
seimbang,
fenomena- fenomena yang ada pada
pemilikan sumber daya tidak merata,
saat penelitian dilakukan atau masalah
kesempatan
yang
karena
berupaya
kemiskinan
natural,
direncanakan
tidak
yang
menyebabkan
tidak
sama
bersifat
pendekatan
actual,
yang
kemudian
keikutsertaan
menggambarkan fakta tentang masalah
masyarakat menjadi tidak merata pula,
yang diselidiki sebagaimana adanya
sehingga
diiringi dengan interpretasi.
menimbulkan
struktur
masyarakat yang timpang. Menurut
Lokasi penelitian yang dipilih
Kartasasmita (1996: 236) hal ini
adalah Kecamatan Pedurungan Kota
disebut “accidental poverty”, yaitu
Semarang. Tipe penelitian ini adalah
kemiskinan karena dampak dari suatu
kualitatif, maka penentuan jumlah
kebijaksanaan
yang
responden yang dijadikan informan
tingkat
ditetapkan dengan menggunakan key
kesejahteraan masyarakat. Masalah-
person dengan teknik purposive yaitu,
masalah kemiskinan tersebut di atas
teknik yang terdiri atas sejumlah kecil
menurut
orang
menyebabkan
tertentu menurunnya
Nurkese
(dalam
Sumodiningrat. 1999: 150) sebagai
dengan
karakteristik-
karakteristik yang khusus. Adapun
10
informan dalam penelitian ini adalah
dasar
pelaksaan
program-program
pihak-pihak yang terkait dengan Lokus
pembangunan lainnya.
Penelitian. Informan kunci ( key
Implementasi Gerdu Kempling
informan ) dalam penelitian ini adalah:
ini pun juga dilaksanakan di wilayah
1.
Kota Semarang, khususnya Kecamatan
2.
Camat
Pedurungan
Kota
Semarang
Pedurungan
Ka. Sie. Kesejahteraan Sosial
penelitian ini.
(Kesos) Kecamatan Pedurungan
3.
sebagai
Program
lokasi
Gerdu
dalam
Kempling
Kota Semarang
merupakan salah satu wujud kebijakan
Aparatur Kelurahan Palebon.
dari
Untuk menguji ketepatan dan
pelaksanaan
penanggulangan
program
kemiskinan
keabsahan data, penulis menggunakan
perkotaan.
teknik
kebijakan ini diantaranya;
pengujian
triangulasi
data
(triangulasi sumber). Teknik pengujian
1.
Dasar
Peraturan
hukum
Presiden
di dari
Republik
triangulasi sumber memanfaatkan jenis
Indonesia Nomor : 15 Tahun 2010
sumber data yang berbeda-beda untuk
tentang
menggali data yang sejenis (Sutopo,
Penanggulangan Kemiskinan
2002:79).
2.
Percepatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42
Pembahasan Program
Gerdu
Kempling
Tahun
2010
merupakan bentuk dari produk Undang
Koordinasi
- Undang Nomor 15 Tahun 2010
Kemiskinan
mengenai Percepatan Penanggulangan
Kabupaten/Kota
Kemiskinan.
Dalam
Pembangunan
Nasional
sistematis
dan
keberhasilan
Implementasi
rangka yang
berkelanjutan, Gerdu
Kempling diharapkan mampu menjadi
3.
tentang
Tim
Penanggulangan Provinsi
dan
Perda Kota Semarang Nomor : 4 Tahun
2008
tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang
11
4.
5.
Perda Nomor 12 Tahun 2011
wilayah
tentang RPJMD Kota Semarang
menjadi salah satu target atau sasaran
Tahun 2010-2015
dari program Gerdu Kempling ini.
Keputusan
Walikota
Semarang
Program
Gerdu
Pedurungan
Kempling
Nomor; 465/ 032/ 2010 tentnag
program yang :
Pembentukan
Koordinasi
a.
Berkelanjutan / sustainable
Kemiskinan
b.
Dapat diterima masyarakat /
Tim
Penanggulangan
Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan
Kelompok
Program
Penanggulangan Daerah
Semarang
dengan
Walikota
yang
d.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan dana dari CSR / transparency
e.
Walikota
Dapat diadopsi pemerintah pusat maupun daerah / adaptable
Nomor
400/52 Tahun 2012. Instruksi
c.
Keputusan
Semarang
adalah
acceptable
Kemiskinan
Kota
dirubah
6.
Kecamatan
Efektif dan efisien karena
Semarang
memiliki sasaran yang jelas dan
Nomor 054/ 2/ 2011 tentang
keterpaduan stakeholder dalam
Percepatan
pelaksanaan penanggulangan
Penanggulangan
Kemiskinan di Bidang Kesehatan, Ekonomi,
Pendidikan,
Infrastruktur
dan
kemiskinan f.
Lingkungan
stakeholder dan masyarakat sesuai
(Gerdu Kempling) Tahun 2011, yang dilanjutkan dengan Instruksi Walikota Semarang Nomor 400/ 1/ 2012.
dengan peran dan kapasitas g.
Pro rakyat Hingga saat ini setidaknya
sudah terprogram berbagai agenda
Dengan Pemerintah
Berbasis pemberdayaan seluruh
dasar
hukum
Kota
melaksanakan
ini
kegiatan di 4 Kelurahan dari 12
Semarang
Kelurahan yang berada di wilayah
Gerdu
Kecamatan Pedurungan. Diantaranya
tingkat
Palebon, Pedurungan Lor, Muktiharjo
Dan
Kidul, dan Gemah. Adapun agenda
program
Kempling
hingga
Kecamatan
dan
ke
Kelurahan.
12
kegiatan
berlangsung
selama ini juga ikut melaksanakan
hingga saat ini dan yang akan segera
program Gerdu Kempling di wilayah
dijalankan yaitu Ternak Kambing dan
Kecamatan Pedurungan diantaranya
Lele, Budidaya Ikan, Usaha Masakan
STIFAR Yayasan Farmasi, Universitas
dan Makanan, Pelatihan Rias dan
Semarang dan STEKOM.
Salon,
yang
sudah
Perbaikan
Saluran
Air,
Perbaikan Rumah, Pengobatan Gratis. Dalam
Pelaksanaan
Gerdu
Realisasi kebijakan
pelaksanaan
sering
diukur
memperbandingkan
dengan
target
yang
Kempling ini semua dalam bentuk
dirumuskan dengan hasil nyata di
kegiatan langsung di masyarakat, sama
lapangan. Berdasarkan hasil temuan
sekali tidak ada unsur bantuan secara
penelitian ini ada beberapa informasi
tunai. Dan Kecamatan Pedurungan
yang mamu menampilkan capaian
menempatkan
yang dimaksud.
wewenangnya
lebih
pada sektor fasilitator dan monitor
Hingga saat ini program Gerdu
dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan
Kempling
Gerdu Kempling ini dimulai dari tahap
sebagian
pengumpulan atau verifikasi data baik
kelurahan yaitu Palebon, Pedurungan
mengenai kelurarga miskin maupun
Lor, Muktiharjo Kidul, dan Gemah.
potensi wilayah dan penduduknya.
Sesuai data administrasi pada profil
Kemudian perumusan program diikuti
Kecamatan Pedurungan yang memiliki
oleh
12 Kelurahan, yang artinya sesuai
alokasi
pembiayaan,
hingga
pelaksanaan teknis di lapangan. Sesuai
dengan
pelaksanaannya,
sudah
terprogram terlaksana
dan di
4
cakupan wilayah program mencapai
petunjuk
Program
sudah
prosentase pelaksanaan 25 %.
Gerdu
Sedangkan mengenai capaian
Kempling ini melibatkan pihak selain
keluarga miskin yang menjadi sasaran
Pemerintah
kebijakan, berdasar data dari Kota
yang
merupakan
Kemitraan untuk menciptakan iklim
Semarang
sinergitas
Pedurungan setidaknya tercatat 6073
dalam
Pembangunan
Daerah. Adapun pihak-pihak yang
KK
yang
pada
Kecamatan
dikategorikan
sebagai
13
keluarga miskin. Data ini diperoleh
sebagai tolok ukur pencapaian sebuah
berdasarkan pada peta persebaran wrga
pelaksanaan
miskin Kota Semarang. Dan data
kebijakan
pelaksanaan tahun 2012 setidaknya
berhasil sesuai dengan perencanaan,
Program
di
sehingga dengan indikator sebagai cara
sudah
menilai sebuah pelaksanaan kebijakan
Gerdu
Kecamatan
Kempling
Pedurungan
kebijakan. tidak
Setiap
selalu
dilaksanakan oleh kurang lebih 128
akan
KK. Berdasar target Gerdu Kempling
mewujudkan pencapaian kebijakan.
di Kota Semarang dengan pencapaian
Dalam penelitian tentang implementasi
2% dari jumlah keluarga miskin,
Gerdu
tentunya Pelaksanaan Gerdu Kempling
Pedurungan
di Kecamatan Pedurungan juga telah
Gerdu Kempling ini setidaknya ada
memenuhi kriteria capaian yang baik.
empat
Hampir semua agenda kegiatan mampu
mencapai
mengenai
100%,
kegiatan
namun
mampu
langsung
membantu
Kempling
dengan
faktor
pengelompokan Komunikasi,
di
dalam
Kecamatan programnya
atau
indikator
pengamatan, Sumber
yaitu
Kebijakan,
perbaikan
Sikap, dan Struktur Birokrasi.
drainase, pelaksanaannya mencapai 80
Pentingya komunikasi
dalam
%. (lampiran realisasi) Salah satu
pelaksanaan kebijakan diartikan oleh
penyebabnya karena faktor alam atau
George
kondisi cuaca dengan curah hujan
Agustino,
yang tidak menentu. Sehingga dalam
komunikasi adalah transmisi gejala-
proses pengerjaannya di
lapangan
gejala yang mungkin harus diteliti
kondisi yang demikian menjadi sangat
yaitu ketersediaan saluran komunikasi
menganggu penyelesaiannya.
(media
Dalam atau
pengukuran
tidaknya
pelaksanaan
sebuah
C.
Edwards
III
2006:150-151)
sosialisasi),
(dalam bahwa
kelancaran
berhasil
informasi program karena sarana atau
tahapan
media
kebijakan,
tentu
peranan
sosialisasi penting
ini
mempunyai
dalam
proses
dibutuhkan berbagai indikator untuk
penyebaran informasi mengenai suatu
menilainya.
program. Selain itu jika penyaluran
Indikator-indikator
ini
14
komunikasi berjalan dengan baik maka
semua
dapat
pelaksana kebijakan terbatas maka hal
menghasilkan
suatu
implementasi yang baik pula. Berdasar
hasil
menunjukkan
pihak.
yang penelitian
bahwa
saluran
komunikasi yang lancar, kejelasan
harus
para
adalah
untuk
melakukan
Dan sumber kebijakan yang
Kecamatan
sarana,
non-manusia hingga
kaitannya Program Gerdu Kempling
anggaran
mengindikasikan
pembiayaan
indikator
staf
program.
bersifat
bahwa
dilakukan
pelaksana
informasi yang ditransmisikan oleh dalam
jumlah
peningkatan skill atau kemampuan
informasi yang baik serta konsistensi
Pedurungan
Jika
diantaranya
pembiayaan
kegiatan.
atau
Mengenai
sumber
anggaran
Komunikasi ini dapat dipenuhi dan
disesuaikan oleh jenis kegiatan dan
dijalankan dengan baik.
pelaksananya. Jika dilaksanakan oleh
Sumber kebijakan selanjutnya
jajaran
SKPD
Kota
Semarang,
sebagai indikator berikutnya dalam
pendanaan berasal dari Pemerintah
pelaksanaan
baik
Kempling.
program Sumber
Gerdu
kebijakan
ini
berasal
dari
APBN,
APBD
Provinsi maupun Kota. Namun karena
meliputi sumber daya manusia yakni
pelaksanaan
para
melibatkan pihak Kemitraan, sumber
pegawai
lainnya. Edwards
maupun
Pernyataan III
(dalam
pelaksana
George
program
ini
juga
C.
pembiayaan juga berasal dari pihak
Agustino,
lain juga, seperti perbankan maupun
2006:151) mengenai staf memiliki
swasta.
kesingkronan dengan hasil temuan
Sikap para pelaksana maupun
penelitian pada bab sebelumnya bahwa
sikap para masyarakat yang menjadi
staf
yang
sasaran kebijakan tak luput menjdai
memiliki skill atau kemampuan yang
salah satu indikator pengamatan. Sikap
memadai. Kemampuan pegawai harus
merupakan faktor yang sangat penting
diperhitungkan sedemikian rupa agar
dalam implementasi. Oleh karena itu
hasil yang didapat sesuai keinginan
George
merupakan
seseorang
C.
Edwards
III
(dalam
15
Agustino 2006:152-153) menyatakan
sikap khususnya sikap masyarakat ini
apabila
sikap
menjadi salah satu kendala dalam
kebijakan ingin efektif, maka para
mewujudkan tujuan kebijakan yang
pelaksana
telah dirumuskan.
pelaksanaan
suatu
kebijakan
tidak
hanya
mengetahui apa yang akan dilakukan
Pedoman
tetapi juga harus memiliki kemampuan
pelaksana
untuk
pengoperasian
melaksanakannya.
Sehingga
dalam prakteknya tidak menjadi bias. Hasil
penelitian
sesuai
kinerja
para
dengan
standar
akan
memudahkan
sistem dalam berjalan. Disamping memudahkan
sistem
pengawasan
menggambarkan bahwa para pelaksana
setidaknya juga mampu mendeteksi
kebijakan dalam proses mengemban
kesalahan sejak awal. Selain itu jika
tugasnya
dengan
dikaitkan dengan pernyataan George
informasi dan pengetahuan tentang
C. Edwards III (dalam Agustino,
teknis
2006:153-154)
sudah
dibekali
pelaksanaan
kebijakan
di
mengenai
prosedur
lapangan. Namun yang menjadi salah
pengoperasian standar bahwa suatu
satu kendala dalam program Gerdu
kegiatan rutin yang memungkinkan
Kempling di Kecamatan Pedurungan
para pegawai untuk melaksanakan
ini yakni kesungguhan atau konsistensi
kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya
masyarakat sebagai target atau sasaran
sesuai standar yang telah ditetapkan.
yang masih belum baik. Agenda
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kegiatan yang dijalankan sering kali
prosedur standar yang sudah ada tidak
hanya
sesuai
terkesan
aktif
saat
awal
pelaksanaan saja. Untuk selanjutnya hanya
beberapa
masyarakat
dengan
kenyataan
dalam
sinergitas
yang
pelaksaannya.
yang
Konsep
masih melaksanakan sesuai dengan
dijalankan Pemerintah Kota Semarang
tujuan awalnya. Tak jarang ditemukan
dengan
masyarakat yang menghentikan proses
memudahkan
usahanya walau hanya beberapa saat
aspek pembangunan daerah khususnya
dijalankan. Sehingga pada indikator
program
pihak
Kemitraan menjangkau
gerdu
kempling.
terkait seluruh
Pihak
16
Kemitraan ini disamping mendukun
curah hujan yang tidak teratur
Pemerintah
menyulitkan pengerjaan kegiatan
program
dalam Gerdu
pelaksanaan
Kempling
juga
yang bersifat di luar ruangan. Hal
berfungsi sebagai pengawas. Hingga
ini terjadi pada program perbaikan
saat ini konsep sinergitas ini juga
drainase.
mampu berjalan dengan baik. Dengan kondisi
demikian
dapat
2.
diartikan
Faktor sikap masyarakat mengenai konsistensi
pelaksanaan
bahwa indikator struktur birokrasi ini
kebijakan.
dapat dipenuhi oleh para pelaksana
lapangan tidak sedikit masyarakat
kebijakan.
setelah
Kendala
Pelaksanaan
Dalam
mendapatkan
ketrampilan
Program
temuan
pelatihan
tidak
segera
diaplikasikan
Gerdu Kempling Setiap pelaksanaan kebijakan
dalam
kehidupannya. Sehingga terkesan
tidak akan luput dari sebuah kendala
program
atau permasalahan, bahkan selama
pelatihan ketrampilan saja.
implementasinya pun harus dinilai secara teliti,
agar dalam mampu
di
3.
terlaksana
hingga
Pentingnya keterkaitan wilayah. Hal
ini
terkait
dengan
pola
mencapai tujuan yang diharapkan.
pemasaran produk hasil usaha
Pendeteksian
masyarakat,
gejala
kendala
seperti
hasil
pelaksanaan implementasi kebijakan
ketrampilan, ternak lele maupun
juga sangat penting dalam rangka
usaha
meminimalisir kesalahan yang lebih
disamping
besar serta mengawal tujuan program
wilayah
secara menyeluruh. Berdasar pada
hendaknya disiapkan pola daerah
pembahasan
pemasarannya.
sebelumnya,
berikut
beberapa kendala pelaksanaan Gerdu kempling di Kecamatan Pedurungan; 1.
boga
lainnya.
Artinya
dipersiapkannya sentra
produksi,
Kesimpulan Gerdu Kempling merupakan
Faktor alam, cuaca yang sulit
bentuk dari produk Undang - Undang
terdeteksi
Nomor 15 Tahun 2010 mengenai
terutama
mengenai
17
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan.
Implementasi
Gerdu
BUMN, Tokoh masyarakat dan para pengusaha.
Kempling ini pun juga dilaksanakan di
Selama
pelaksanaan
Gerdu
wilayah Kota Semarang, khususnya
Kempling ada kendala yang mesti
Kecamatan Pedurungan sebagai lokasi
segera diatasi dalam rangka mencapai
dalam penelitian ini.
tujuan yang lebih maksimal. Berdasar
Setidaknya sudah terprogram berbagai
agenda
4
Kebijakan yang meliputi komunikasi,
Kelurahan dari 12 Kelurahan yang
sumber kebijakan, sikap dan struktur
berada
birokrasi.
di
kegiatan
wilayah
Pedurungan.
di
pengamatan indikator Implementasi
Kecamatan
Diantaranya
Salah
satu
kendalanya
Palebon,
berasal dari indikator sikap. Yang
Pedurungan Lor, Muktiharjo Kidul,
menjadi salah satu kendala dalam
dan Gemah. Adapun agenda kegiatan
program
yang sudah berlangsung hingga saat
Kecamatan
ini dan yang akan segera dijalankan
kesungguhan
yaitu Ternak Kambing dan Lele,
masyarakat sebagai target atau sasaran
Budidaya Ikan, Usaha Masakan dan
yang masih belum baik. Agenda
Makanan, Pelatihan Rias dan Salon,
kegiatan yang dijalankan sering kali
Perbaikan
hanya
Saluran
Air,
Perbaikan
Rumah, Pengobatan Gratis. Konsep
sinergitas
pihak
memudahkan
Kemitraan menjangkau
Kempling
Pedurungan atau
terkesan
ini
di yakni
konsistensi
aktif
saat
awal
pelaksanaan saja. yang
Saran
dijalankan Pemerintah Kota Semarang dengan
Gerdu
Didasarkan
pada
hasil
terkait
penelitian maka pada bagian ini akan
seluruh
ditampilkan usulan berbagai saran
aspek pembangunan daerah khususnya
pelaksanaan
program gerdu kempling. Adapun
khususnya di Kecamatan Pedurungan
kemitraan yang dimaksud meliputi
dan Kota Semarang pada umumnya ;
PTN dan PTS, LSM, Perbankan,
1.
Adanya
Gerdu
intensitas
Kempling
jalinan
komunikasi kepada masyarakat
18
dalam pencapaian visi dan misi Gerdu
Kempling
secara
berkelanjutan 2.
Penyaluran program benar-benar diberikan kepada keluarga miskin yang
mampu
menjalankan
kegiatan yang diagendakan 3.
Peningkatan
kerjasama
semua
elemen masyarakat dalam Gerdu Kempling. 4.
Diberlakukannya
penghargaan
bagi masyarakat yang mampu menjadi pelaksanaan
pelopor program
dalam Gerdu
Kempling.
DAFTAR PUSTAKA Abdul, Wahab Solichin. 1991. Analisis Kebijkan: dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Bappeda Kota Semarang. 2008. Advokasi dan Sinkronisasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik untuk Negara-NegaraBerkembang. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Hikmat, Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.
Bandung: Humaniora Utama Press. Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Hrasindo Persada. Korten, C. David. 2002. Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta : Gava Media. Nasution, Lutfi I. (ed). 1996. Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia- 70 Tahun Prof. Sajogyo. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. Nawawi, Haddari. 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Nugroho, Dr. Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Computindo. Subarsono, AG. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Bandung: Yayasan SoegijantoSoegijoko. Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta. Sulistyani, Ambar Teguh. 2004. Penyaluran Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava media.
19
Sumardi, Mulyanto & Hans- Dieter Evers. Ed. 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta : CV. Rajawali. Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: YPAPI. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Presindo. Monografi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 20011, 2012. http://balitbang.jatimprov.go.id/balitba ng/publikasi/upload/penelitian_ penanganan_pengangguran_da n_kemiskinan_di_jawa_timur.p df http://www.bappenas.go.id/index.php http://eprints.undip.ac.id/24264/1/AM ELIA_RENGGAPRATIWI.pdf http://eprints.undip.ac.id/18044/1/TRI MO_YULIANTO.pdf http://sosekling.pu.go.id/attachments/a rticle/350/Penelitian%20dan%2 0Pengembangan%20Pengelola an%20PNPM%20Mandiri.pdf http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffi les/PROS_2008_MAK1.pdf http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffi les/PROS_2008_MAK1.pdf https://repository.usu.ac.id/bitstream/1 23456789/31419/4/Chapter%2 520II.pdf http://ejournal.unsrat.ac.id http://www.masbied.com/2011/08/16/a nalisis-kebijakan-publik.
http://rositaajjah.wordpress.com/2011/ 05/11/pemberantasankemiskinan-di-negara-asean/ http://bambangrustanto.blogspot.com/2011/08/ pengertian-kemiskinan.html http://kertyawitaradya.wordpress.com/ 2010/01/26/pemberdayaanusaha-suatu-tinjauan-teoritis
