IKHTISAR EKSEKUTIF. 1. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

LKjIP Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memperhatikan

tuntutan

masyarakat

kepada

pemerintah

untuk

mewujudkan

kepemerintahan yang baik merupakan tuntutan untuk terselenggaranya pemerintah yang bersih,

efektif,

efisien

dan

taat

kepada

peraturan

perundang-undangan

dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan melalui suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inspektorat Kota Lubuklinggau adalah lembaga teknis daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Lubuklinggau. Inspektorat berfungsi sebagai aparat pengawasan internal pemerintah ( APIP ) dan sebagai assurance (penjamin) dalam penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan serta meminimalisir dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Setiap instansi pemerintah

diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Unit Kerja atas kinerja yang telah dilaksanakan. Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Inspektur Kota Lubuklinggau terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2014. Kegiatan Inspektorat Tahun 2014 mengacu kepada Rencana Strategis

Inspektorat

Kota Lubuklinggau periode

2013– 2018, Program Kerja Tahun 2014 dan APBD Tahun 2014 Inspektorat Kota Lubuklinggau. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2014 menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian stratejik sebagai berikut : 1.

Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. Berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2014, pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal Inspektorat Kota Lubuklinggau sebanyak 56 Obrik. Setiap selesai melaksanakan pemeriksaan di Dinas / Instansi ditindaklanjuti dengan pembuatan

LHP

(Laporan

Hasil

Pemeriksaan)

yang

ditujukan

kepada

Walikota

Lubuklinggau. Capaian sasaran pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)


pada akhir tahun 2013 sebanyak 56 Obrik terdiri dari 33 SKPD dengan 83 Laporan Hasil Pemeriksaan. Capaian Tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh auditor internal sebesar 95,70% sedangkan untuk temuan auditor eksternal yang terdiri dari BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi sebesar 102,5% dari kegiatan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan dan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian Pemeriksaan Kasus terkait dengan pengaduan ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan selama Tahun 2013 mencapai 96,28% dengan jumlah pengaduan 30 Kasus termasuk kasus cerai 10 kasus, kasus kehilangan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 16 kasus dan kasus pengaduan masyarakat 4 kasus. Hal ini disebabkan karena bertambahnya pengaduan baik dari masyarakat maupun Dinas / Instansi. Tersedianya Sistem dan Prosedur Pengawasan dibutuhkan dalam mendukung kinerja pengawasan pada Tahun 2013 mencapai 99,8%, namun untuk kegiatan pembinaan dan pelaksanaan SPIP pada Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau mencapai 58,50% dari target yang ditetapkan sebesar 25,64%. 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Pengembangan Sumber Daya Aparatur pengawasan dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan untuk menyikapi tuntutan tugas yang semakin kompleks dan sikap kritis masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat yang perlu diikuti oleh profesionalitas aparatur selaku APIP. Tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat adalah sebagai berikut : 1. Assurance ( Penjaminan ) kualitas. 2. Consulting ( Konsultasi ) tatakelola tupoksi. 3. Early Warning ( Peringatan Dini ). 4. Trigger ( Pendorong/Pemicu ) bagi Satuan Kerja dalam membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ). 5. Check and Balance ( Klarifikasi Penyeimbang ) terhadap Eksternal Auditor. Untuk

dapat

melaksanakan

peran

sebagaimana

dimaksud

dalam

Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut tentunya harus dimulai dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Lubuklinggau selaku Aparat Pengawasan


Intern Pemerintah Kota Lubuklinggau baik pengetahuan maupun keahlian lainnya dengan merobah pola pikir (mindset ) tradisional ke modern. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuan individu dan Tim untuk menjadi konsultan yang baik dan perantara bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Untuk mewujudkan hal itu perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan antara lain mengikuti Diklat Teknis Kompetensi. Capaian sasaran pada pelaksanaan program kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dan non formal pada Tahun 2013 sebesar 220%. Inspektorat Kota Lubuklinggau saat ini memiliki 19 orang tenaga fungsional yang terdiri dari 11 orang bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Auditor melalui pengangkatan pertama/Inpassing dan 8 orang sudah ditetapkan sebagai Pengawas Pemerintahan JFP2UPD. Komposisi Pejabat Fungsional Auditor terdiri dari 1 orang Auditor Muda dan 10 orang Auditor Pertama sedangkan untuk Pejabat Fungsional P2UPD terdiri dari 3 orang Pengawas Pemerintahan Madya, 3 orang Pengawas Pemerintahan Muda dan 2 orang Pengawas Pemerintahan Pertama. Secara kuantitas jumlah pejabat fungsional di Inspektorat Kota Lubuklinggau saat ini telah memenuhi ketentuan. Namun dari segi kualitas, kompetensi Pejabat fungsional masih harus ditingkatkan salah satunya dengan mengikuti berbagai Diklat Teknis Substansi yang diselenggarakan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. 3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas Terdapat 3 (tiga) indikator dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas yaitu Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran, Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan Penyampaian dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu. Ketiga indikator tersebut diwujudkan dalam berbagai program penunjang bagi Inspektorat Kota Lubuklinggau. Capaian sasaran Program pelayanan administrasi perkantoran Tahun 2013 sebesar 86,37%. Untuk Capaian sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 91,35% sedangkan Capaian sasaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 97,30%.


Secara umum hasil pengukuran kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat menunjukkan pencapaian yang baik. Untuk pencapaian sasaran, meskipun secara umum menunjukkan persentase yang baik tetapi masih terdapat nilai yang belum selesai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nilai tersebut ada pada kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan SPIP. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Inspektorat Kota Lubuklinggau untuk mencari cara agar pembinaan dan pelaksanaan SPIP dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

LAKIP Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2014 ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. LAKIP ini merupakan wujud nyata akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kota Lubuklinggau yang berisi mengenai rencana yang telah dilaksanakan dan target yang telah di capai pada tahun 2014 sebagai perwujudan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada LAKIP ini tentunya terlihat keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai yang merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dimana keberhasilan tersebut tentunya diharapkan dapat menjadi motivasi guna peningkatan kualitas kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau di masa mendatang. Adapun sebaliknya pada LAKIP ini tentunya juga terlihat kekurangan yang dialami, dimana kekurangan tersebut hendaknya menjadi bahan evaluasi dan instrospeksi sehingga dijadikan masukkan dan pembelajaran yang sangat berharga. Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih belum sepenuhnya masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya yang disebabkan oleh keterbatasan yang kami miliki, untuk itu kami mohon maaf yang tulus kepada semua pihak. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada seluruh rekan kerja baik pejabat struktural maupun fungsional, serta para staf dilingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau yang telah membantu penyusunan LAKIP ini. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan perlindunganNya bagi kita semua. Amin Lubuklinggau,

Januari 2015

INSPEKTUR,

Rusmanidar, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19590315 198303 1 010


i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR LAMPIRAN

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iv

Bab I

1

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang .............................................................................................

1

A. Sumber Daya Manusia …………………………………………………………………….

2

B. Sarana dan Prasarana ……………………………………………………………………..

3

C. Isu-Isu Strategis …………………………………………………………………………….

5

D. Permasalahan ……………………………………………………………………………….

5

II. Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………

6

III. Data Organisasi ............................................................................................

6

IV. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………………………………………..

7

V. Sistematika Penyajian ...................................................................................

8

Bab II I.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Tahun 2013-2017 ..........................................................

10

A. Visi ………………………………………………………………………………………….

11

B. Misi ………………………………………………………………………………………….

11

C. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………………..

12

D. Program dan Kegiatan ………………………………………………………………..

13

II.

Rencana Kinerja Tahun 2014 .....................................................................

14

III.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 ...................................................................

15

IV.

Indikator Kinerja Utama .............................................................................

16

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 I.

Pengukuran Pencapaian Kinerja .................................................................

17

II.

Evaluasi Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2013 .....................................

19

III.

Akuntabilitas Keuangan ............................................................................

25 28


IV.

Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Tahun Lalu ..............................................

29

V.

Hambatan dan Permasalahan .....................................................................

29

VI.

Strategi Pemecahan Masalah ......................................................................

Bab IV PENUTUP I.

Kesimpulan ..............................................................................................

II.

Saran ......................................................................................................

LAMPIRAN – LAMPIRAN

30 30


iii

DAFTAR LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIK 2013 -2017 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2014 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2014. 4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014

5. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN LAMPIRAN METODE PENGHITUNGAN

6. LEMBAR HASIL EVALUASI (LHE) TAHUN 2013.


iv IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Unit Kerja atas kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Inspektur Kota Lubuklinggau terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2012. Tolok ukur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas tersebut adalah Program Kerja Tahun 2012 dan APBD Tahun 2012 Inspektorat Kota Lubuklinggau. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Lubuklinggau tahun 2012 yang mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kota Lubuklinggau periode 2008 – 2013 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian stratejik sebagai berikut : 1. Program Peningkatan SDM Pengawasan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Lubuklinggau. Sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat Kota Lubuklinggau masih menghadapi masalah kurangnya kualitas SDM sehingga tugas-tugas pengawasan belum dapat dilaksanaan secara optimal. Pengembangan SDM pengawasan dalam hal ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan untuk menyikapi tuntutan tugas yang semakin kompleks dan sikap kritis masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat yang perlu diikuti oleh profesionalitas aparatur selaku APIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat adalah sebagai berikut : 1. Assurance ( Penjaminan ) kualitas. 2. Consulting ( Konsultasi ) tatakelola tupoksi. 3. Early Warning ( Peringatan Dini ). 4. Trigger ( Pendorong/Pemicu ) bagi Satuan Kerja dalam membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ). 5. Check and Balance ( Klarifikasi Penyeimbang ) terhadap Eksternal Auditor.


v Untuk dapat melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut tentunya harus dimulai dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Lubuklinggau selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Lubuklinggau baik pengetahuan maupun keahlian lainnya dengan merobah pola pikir (mindset ) tradisional ke modern. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuan individu dan Tim untuk menjadi konsultan yang baik dan perantara bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Untuk mewujudkan hal itu perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan antara lain mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Capaian sasaran pada pelaksanaan program kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada akhir tahun 2012 sebanyak 7 kali atau 17 Pegawai. Pada Inspektorat Kota Lubuklinggau saat ini hanya mempunyai 2 (dua) orang tenaga Auditor yang mempunyai sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sehingga Inspektorat Kota Lubuklinggau masih kekurangan SDM yang bersertifikasi JFA dan 2 (dua) orang yang sudah ditetapkan sebagai Pengawas Pemerintahan JFP2UPD. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM yang memenuhi persyaratan JFA dan JFP2UPD serta sulitnya dalam mencapai standar kelulusan Diklat JFA. Namun kekurangan tersebut tetap diprogramkan pada tahun 2013 dan akan diusulkan PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat JFA dan JFP2UPD yang akan diselenggarakan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan

idealnya Ketua/anggota Tim

yang telah bersertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan JFP2UPD yang telah ditetapkan. 2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) disusun setiap Tahun Anggaran yang merupakan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.


vi Objek pemeriksaan (Obrik) reguler pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tahun 2012 sebanyak 54 Obrik, dan 12 Obrik pemeriksaan diantaranya dilakukan juga oleh Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Setiap selesai melaksanakan pemeriksaan di Dinas / Instansi ditindaklanjuti dengan pembuatan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditujukan kepada Walikota Lubuklinggau. Capaian sasaran pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

pada akhir

tahun 2012 sebanyak 54 Obrik terdiri dari 33 SKPD dengan 75 LHP. Hal tersebut disebabkan oleh pembagian tim untuk Obrik Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Sekolah. Sedangkan untuk pemeriksaan Kasus selama tahun 2012 mencapai 33 kasus dengan rincian kasus cerai 12 kasus, kasus kehilangan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 6 kasus dan kasus kehilangan barang inventaris kantor 3 kasus, kasus pelanggaran disiplin pegawai 3 kasus dan kasus pengaduan terhadap pegawai 1 kasus. Hal ini disebabkan karena bertambahnya pengaduan baik dari masyarakat maupun Dinas / Instansi. 3. Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan Program peningkatan koordinasi pengawasan bertujuan memberikan pelayanan primadi bidang pengawasan kepada masyarakat dan lembaga pemerintah. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2012 berupa Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) baik ditingkat daerah maupun Nasional. Capaian sasaran pada pelaksanaan program ini pada akhir tahun 2012 sebesar 99,21 %. Sedangkan untuk pejabat yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) termasuk Bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyampaikan laporan ke KPK sebanyak 80 orang dari jumlah 167 orang wajib LHKPN atau sebesar 47,90 %. 4. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Aparatur ini merupakan program penunjang bagi Inspektorat Kota Lubuklinggau. Dalam program tersebut terdapat kegiatan yaitu kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung

kantor,

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional dan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Nilai capaian sasaran pelaksanaan program ini yaitu sebesar 76,34 %.


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………… I EKSEKUTIVE SUMMARY ……………………………………………………………………………………….

II

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………………

III

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………

1

I.

Latar Belakang …………………………………………………………………………………………….

1

II.

Maksud dan Tujuan …………………………………………………………………………………….

6

III.

Data Organisasi …….…………………………………………………………………………………….

6

IV.

Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………………………………………..

7

V.

Sistematika Penyajian ………………………………………………………………………………..

8

BAB II. .PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..........................................................

10

I.

Perencanaan Strategis Tahun 2013-2018 ...........................................................

10

II.

Rencana Kinerja Tahun 2013 ................................................................................

14

III.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 ............................................................................

16

IV.

Indikator Kinerja Utama ..........................................................................................

16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ..............................................................

14

A.

Pengukuran Pencapaian Kinerja ..........................................................................

14

B.

Evaluasi Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2013 ............................................

19

C.

Akuntabilitas Keuangan ..........................................................................................

24

D.

Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Tahun Lalu .......................................................

26

E.

Hambatan dan Permasalahan .............................................................................

26

F.

Strategi Pemecahan Masalah ................................................................................

26

BAB IV. PENUTUP .............................................................................................................

28

Lampiran 1.

Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

3.

Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah

Pelayanan

Inspektorat

Kota

Lubuklinggau 4.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2013 Inspektorat Kota Lubuklinggau.

5.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Lubuklinggau.

6.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Lampiran


BAB I PENDAHULUAN

I.

Latar Belakang Sesuai

dengan

amanat

Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

diamana

kedua

Produk

Hukum

Pemerintah

tersebut

mengamanatkan terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik atau kerap di dengar dengan istilah good governance di setiap unsur kepemerintahan. Pada pelaksanaannya good governance merupakan tata pemerintahan yang responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang tentunya hal ini memiliki pemahaman yang sama dengan slogan Kota Lubuklinggau yaitu BISA (brain, innovation,

speed, accountable). Dimana kesemua unsurnya hanya akan dapat dicapai apabila dalam pelaksanaannya didasarkan pada kinerja yang sejak awal direncanakan dengan baik, sehingga target yang direncanakan dapat dicapai dan hasil pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan suatu sistem penilaian yang terukur dan capaiannya dapat dievaluasi. Sebagai salah satu SKPD dalam lingkungan pemerintahan Kota Lubuklinggau, Inspektorat Kota Lubuklinggau berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) sebagai bukti akuntabilitas Instansi Pemerintahan. Inspektorat Kota Lubuklinggau yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau, merupakan unsur penunjang dibidang pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang merupakan perpanjangan tangan Walikota Lubuklinggau yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Walikota Lubuklinggau melalui Sekretaris Daerah.

1


A. Sumber Daya Manusia Terhitung per 31 Desember 2014 Sumber Daya Manusia dilingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau berjumlah 42 Orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagai berikut:

NO

URAIAN

L

P

JUMLAH

KET

1

2

3

4

5

6

Pegawai Pendidikan  SLTA  SARMUD  S1  S2 Golongan  Golongan II  Golongan III  Golongan IV Eselon  Eselon II  Eselon III  Eselon IV Jabatan Fungsional JFP2UPD JFA Diklat Teknis  Diklat JFA  Diklat P2UPD  Diklat Teknis Lanjut (Advanced Procurement training)monitoring laporan dan review terkait pengadaan barang dan jasa  Bimtek pedoman penyusunan dan Review Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Keuangan

25

17

42

3 1 18 3

6 1 9 1

9 2 27 3

3 15 7

3 12 1

6 27 8

1 4 4

4

1 4 8

4 7

2 4

6 11

2 -

-

2 -

2

-

2

3

2

5

 Diklat SPIP

5

3

8

 Diklat Penyusunan LAKIP, Renstra dan Penatausahaan Keuangan

1

2

3

1. 2.

3.

4.

5. 6.

2


B. Sarana / Prasarana Adapun sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas APIP pada Inspektorat Kota Lubuklinggau adalah :

No Urut

Nama Barang / Jenis Barang

Banyak nya

Merk/Type

Tahun Pembelian

Keterangan

1

2

4

5

6

1

Absen Sidik Jari

1

Solution

2011

Baik

2

AC

10 unit

LG

2009

Baik

3

Brankas

1

Bh

Ichiban

2002

Baik

4

Calculator

3

5

Camera

2

Bh

-

2003

Baik

Bh

Fuji Film

2003

Rusak Berat

6

Dispenser

2

unit

Fujitech

2003

Rusak Berat

7

Faxmile

1

unit

Panasonic

2004

Baik

8

Filling Kabinet

14

Bh

-

2002

Baik

9

Gbr. Garuda

1

Bh

-

2002

Baik

10 11

Gbr. Presiden Gbr. Wakil Presiden

1 1

Bh Bh

-

2002 2002

Baik Baik

12

Gordyn

15

set

-

2004

Baik

13

Handycam

1

unit

Sony

2009

Baik

14

HT

1

unit

-

2010

Rusak Berat

15 16

Infokus Jam Dinding

1 2

unit Bh

Toshiba Gdg. Garam

2004 2002

Baik Rusak Berat

17

Jangka Sorong

1

Bh

Vernier Caliper

2003

Rusak

18

Kaca Bayang

2

Bh

-

2004

Rusak Berat

19

Kamera Digital

1

Bh

Kodak

2008

Baik

20 21 22

Kamera Pengawas Kendaraan Roda 4

2 2

Bh Bh

Panther, APV

2010 2002

Baik

Kipas Angin Dinding

3

Bh

Maspion

2002

23 24

Kompor Gas Komputer

1 Bh 12 Unit

Hitachi

Baik

Samsung / GIC

2004 2002

25

Kursi Lipat

72

Bh

Chitose

2002

7 Rusak, 65 baik

26

Kursi Putar

1

Bh

-

2002

3 Rusak, 28 Baik

27

Kursi Tamu

3

Bh

-

2005

Baik

28

Laptop

6

Unit

-

2003

5 Baik, 1 Rusak

Laptop

4

Unit

Toshiba, Lenovo

2015

baik

29

Lemari Arsip

11

Bh

-

2005

Baik

30

Lemari Es

1

Bh

Panasonic

2008

Baik

3

unit

2 Baik Rusak Berat 4 Hilang,5 rusak, 3 baik

3


31

Meja 1/2 Biro

25

Bh

-

2009

Baik

32

Meja Biro

1

Bh

1 Biro

2002

Baik

33

Meja Komputer

2

Bh

Olympic

2008

Baik

34

Meja Rapat

2

Bh

-

2009

Baik

Meja Rapat

1

Set

-

2014

baik

Mesin Genset Mesin Penghancur Kertas

1 1

Bh Bh

Mitsubishi Secure

2004 2010

Baik Rusak berat

Mesin Penghancur Kertas

1

Bh

Secure

2014

Baik

Mesin Tik

6

Bh

Royal 775

2002

2 Baik 4 rusak

Mesin Tik

2

Bh

Brothers

2014

Baik

38 39

Meteran Kain Panca Prasetya KORPRI

2 1

Bh Bh

Prohex -

2003 2007

Baik Baik

40

Papan Daftar Hadir

1

Bh

-

2009

Baik

41

Papan Data

1

Bh

-

2009

Baik

42

Papan Data

1

Bh

-

2009

Baik

43

Papan DUK

1

Bh

-

2007

Baik

44

Papan Hadir

45 46

Papan Pengumuman

1 1

Bh Bh

-

2003 2003

Rusak Berat Baik

Papan Struktur

1

Bh

-

2002

Rusak Berat

47

Papan Visi & Misi

48 49

Papan White Board

1 1

Bh Bh

-

2004 2002

Baik Baik

Printer

15

Bh

Canon, HP

2005

5 baik, 10 rusak

50 51

Rak Majalah Rak Piring

1 1

Bh Bh

-

2009 2004

Baik Baik

52

Rak Tv

2

Bh

-

2004

Baik

53

Reciver Digital

54 55

Recording Walkman

1 1

unit Bh

Bunyamin Sony

2003 2003

Baik Baik

Scaner

1

Bh

Canon

2005

Baik

56

Sepeda Motor

11 unit

Jupiter

2002

Baik

57

Sofa

1

Bh

-

2009

Baik

58

Tabung Gas

59 60

Tabung Pemadam Kbk

1 2

Bh Bh

Pertamina -

2004 2009

Baik Baik

Telephone

4

Bh

Okayama

2002

1 baik, 3 rusak

61

Televisi

3

Bh

Panasonic

2003

Baik

62

UPS

6

Bh

Prolink

2003

2 baik,4 rusak

63 64

Vacuum Cleaner Wireless

1 2

Bh Bh

Sharp Black Widow

2004 2009

Baik Baik

65

Printer

1

Bh

Epson

2014

Baik

35 36 37

4


C. Isu-Isu Strategis Adapun isu-isu stratergis yang ada dan berpengaruh pada tata laksana kerja pada Inspektorat Kota Lubuklinggau, adalah : 1. Komitmen akan pelaksanaan pembangunan kota Lubuklinggau berbasis BISA

(brain, Innovation, speed, accountable) dengan tujuan terwujudnya pemerintahan yang berkualitas 2. Besarnya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik 3. Kepercayaan dan dukungan Kepala Daerah serta steakholder yang terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan 4. Sebagai penyelenggara APIP Daerah, peran dan fungsi APIP di Inspektorat Kota Lubuklinggau tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, akan tetapi juga melakukan fungsi pelayanan, konsultasi (consulting) atas tata kelola tupoksi, penjaminan (assurance) atas kualitas, peringatan (warning) atas pelaksanaan tugas, serta sebagai pemicu (trigger) dalam rangka peningkatan kinerja instansi dan pelaksanaan fungsi sebagai auditor internal. 5. Koordinasi yang baik antar Aparatur Pengawasan baik Internal maupun Eksternal Pemerintahan Sehubungan

dengan

hal

tersebut,

maka

pengelolaan

Administrasi

dibidang

pengawasan harus baik dan tertib mulai dari persiapan pemeriksaan, pelaksanaan hingga pasca pemeriksaan (tindak lanjut). Dengan tertib Administrasi yang baik, maka akan mudah diketahui dan diikuti peningkatan kinerja dari unit kerja yang merupakan indikator keberhasilan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau. D. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau adalah sbb : 1.

Kualitas SDM belum memadai, khususnya Tenaga Teknis Pemeriksaan.

2.

Kurangnya kesadaran dari Obrik untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan tepat waktu.

3.

Kurangnya kendaraan operasional roda empat guna pemeriksaan di lapangan.

5


II. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2014 dilandasi oleh dasar hukum sebagai berikut: 1.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014 adalah : 1.

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

2.

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Menilai keberhasilan organisasi.

4.

Sebagai bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi;

5.

Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang;

6.

Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode yang akan datang;

7.

Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

III. Data Organisasi Susunan Organisasi Inspektorat Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 terdiri dari : 1.

Inspektur

2.

Sekretaris yang membawahi : a.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

b.

Sub Bagian Keuangan

c.

Sub Bagian Umum

6


3.

4.

Inspektur Pembantu Bidang Aparatur membawakan : a.

Sub Bidang Pembinaan Aparatur

b.

Sub Bidang Administrasi Pegawai

c.

Sub Bidang Pendayagunaan Aparatur

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan Daerah membawakan : a.

Sub Bidang Pendapatan Keuangan dan Pengeluaran

b.

Sub Bidang Usaha Daerah dan Pendapatan Lain

c.

Sub Bidang Kekayaan dan Peralatan

5. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan membawakan : a.

Sub Bidang Mekanisme Pemerintahan

b.

Sub Bidang Pembangunan

c.

Sub Bidang Sosial Ekonomi

6. Kelompok Jabatan Fungsional IV. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dimana dikatakan bahwa Tugas Pokok dari Inspektorat Kota Lubuklinggau adalah melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pemerintahan, pendapatan asli daerah, pembangunan, dan rutin serta bidang keuangan dan pembinaan aparatur. Sedangkan fungsi dari Inspektorat Kota Lubuklinggau adalah : a.

Koordinasi dan perumusan kebijakan dibidang pengawasan;

b.

Pelaksanaan

penyusunan

perumusan

kebijakan

pengawasan

rutin

dan

pembangunan daerah, penyusunan program serta kebijakan keuangan yang meliputi pengadministrasian, evaluasi dan pelaporan; c.

Pemeriksaan terhadap perangkat daerah yang meliputi tugas administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pertanahan serta kegiatan rutin dan pembangunan;

d.

Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan secara berkala atau sewaktuwaktu dari setiap tugas perangkat daerah;

e.

Pelayanan

penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dibidang

pengawasan;

7


V.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas ini akan menyajikan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Lubuklinggau selama Tahun Anggaran 2014, dengan membandingkan antara target kinerja yang ada di dokumen penetapan kinerja dengan realisasi capaian kinerja. Dan juga dengan menilai pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tujuan akan terlihat pencapaian program-program yang ada. Pada analisis capaian kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) dengan tujuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sehingga dengan ini sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Lubuklinggau dapat diuraikan sebagai berikut : Bab. I Pendahuluan Dalam Bab ini diuraikan secara ringkas mengenai latar belakang, gambaran umum, tugas pokok dan fungsi serta struktur dari Inspektorat Kota Lubuklinggau. Bab.II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dalam Bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) : -

Rencana Stratejik

-

Rencana Kinerja Tahunan

-

Penetapan Kinerja

-

Indikator Kinerja Utama

Bab.III Akuntabilitas Kinerja 2014 Dalam Bab ini akan menjelaskan tentang pencapaian kinerja sasaran sasaran Inspektorat Kota Lubuklinggau dengan pengungkapan hasil pengukuran kinerja. Menjelaskan Analisis Pencapaian Kerja tahun 2014 yang dituangkan dalam Program Kerja

Pengawasan

Tahunan

(PKPT)

tahun

2014

beserta

penjelasan

pertanggungjawaban keuangan Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2014 (Matrik Pengukuran Kinerja terlampir)

8


Bab.IV Penutup Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Lubuklinggau yang dilengkapi dengan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan di tahun mendatang. Lampiran – lampiran

9


BAB II PERENCANAAN KINERJA

I.

Rencana Strategis Tahun 2013-2017 Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan lebih rinci mengenai substansi yang dimuat dalam RPJM daerah. Renstra SKPD dapat disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Dimana dalam hal ini indikatif bermakna bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. a.

Visi 1. Pernyataan visi Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dimana Visi juga merupakan suatu keadaan yang hendak dicapai berdasarkan partisipasi seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan Inspektorat Kota Lubuklinggau. Adapun Visi tersebut adalah : “TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN KOTA LUBUKLINGGAU YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA “ 2. Penjelasan Pernyataan Visi Inspektorat Kota Lubuklinggau mempunyai komitmen untuk menjadi aparat pengawasan yang professional dan memiliki integritas yang tinggi dimana penyelengaraan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu Inspektorat berperan sebagai pengawas (controlling) yang menjamin terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik, bersih, terdepan, efisien dan akuntabel berdasarkan

10


prinsip-prinsip Good Governance yang menjadikan slogan BISA (brain, innovation,

speed, accountable) sebagai suatu paradigm baru yang dijadikan suatu landasan dalam pembangunan Kota Lubuklinggau dewasa ini. b. M i s i 1. Pernyataan Misi Untuk merealisasikan Visi diatas, maka diperlukan Misi yang dapat menunjang pelaksanaan Visi tersebut, yaitu : -

Meningkatkan SDM dalam bidang Pengawasan

-

Melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, pengujian,dan penilaian atas penyelengaraan pemerintahan.

-

Meningkatkan koordinasi pengawasan dan kerjasama dengan instansi terkait.

-

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah yang lebih baik.

2. Penjelasan Pernyataan Misi -

Meningkatkan SDM Pengawasan, mengandung makna bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya Pengawasan yang profesional dibutuhkan SDM yang cukup, baik kualitas maupun kuantitas untuk dapat menjawab tuntutan zaman dan mewujudkan profesionalisme.

-

Melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan aspirasi dan tuntutan reformasi, peran dan fungsi pengawasan perlu ditingkatkan secara optimal. Dengan demikian kinerja pengawasan dalam konteks pembangunan daerah harus menekankan pada upaya mewujudkan pemerintah yang baik didaerah

yang

di

bangun

berdasarkan

prinsip-prinsip

transparansi,

partisipatif dan akuntabel. Oleh sebab itu program–program dibidang pengawasan yang disusun harus dilakukan baik bersifat reguler maupun untuk menindak lanjuti kasus-kasus aduan masyarakat. -

Meningkatkan koordinasi pengawasan dan kerjasama dengan instansi terkait, mengandung pengertian bahwa dalam tugas-tugas pengawasan

11


maka peran stakeholder sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas tersebut sehingga dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder, maka fungsi pengawasan akan dapat terwujud dan bermanfaat. Koordinasi pengawasan dilakukan dengan maksud untuk memberikan sesuatu pelayanan prima dibidang pengawasan kepada masyarakat dan lembaga pemerintah

baik

dalam

pemeriksaan

reguler,

penyelesaian

kasus,

monitoring, tindak lanjut dan sebagainya. Selain itu koordinasi pengawasan juga berfungsi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan antara instansi pengawas internal dan instansi pengawas eksternal. Selajutnya koordinasi pengawasan juga diperlukan kerjasama dengan instansi terkait agar kualitas hasil pengawasan lebih baik. -

Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah yang lebih baik. Melalui peningkatan kualitas pengawasan, manajemen

diharapkan pada

instansi

dapat

memberikan

pemerintah,

yang

saran-saran pada

perbaikan

akhirnya

akan

meningkatkan kinerja instansi yang bersangkutan. c.

Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat tersebut, guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Lubuklinggau secara keseluruhan, maka harus di rumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah yaitu penetapan Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Kota

Lubuklinggau.

Dimana

tujuan

merupakan

penjabaran

atau

implementasi dari pernyataan Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Maka

berdasarkan

tujuan

tersebut,

Inspektorat

Kota

Lubuklinggau

telah

menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan (2013-2017) dengan mempertimbangkan kemampuan Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana/Prasarana) yang dimiliki, yang kemudian di jabarkan dalam bentuk Sasaran yang akan dicapai guna mewujudkan tujuan tersebut.

12


Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas. Sedangkan Sasarannya adalah : 1. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif 2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pengawasan 3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. d. Program dan Kegiatan Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan/disusun, Program dan Kegiatan tahun 2014 dengan mempedomani Permendagri Nomor 13 tahun 2006 untuk Inspektorat Kota Lubuklinggau sebagai berikut : 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran, Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : a.

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik

c.

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas

/

Operasional d.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

g.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

j.

Penyediaan Makanan dan Minuman

k.

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : a.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b.

Pembangunan Gedung Kantor

c.

Pemeliharan Rutin / berkala Gedung Kantor

d.

Pemeliharan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional

e.

Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor

13


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur.

Kegiatan

yang

dilaksanakan adalah : Pendidikan Pelatihan Formal dan Non Formal 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Review Laporan Keuangan 6. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan c. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan d. Evaluasi LAKIP evaluasi penetapan kinerja e. Pembinaan dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah f.

Pemeriksaan Khusus

7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). II.

RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Sebagai bentuk penjabaran lebihlanjut dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-SKPD) Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 maka diperlukan suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, maupun

tingkat

kegiatan

dan

merupakan

pembanding

bagi

proses

pengukuran

keberhasilan SKPD yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan. Sasaran strategi Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 9 (sembilan) indikator, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel

14


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Lubuklinggau pada lampiran. Adapun 3 (tiga) sasaran strategi yang menjadi Rencana Kinerja pada tahun 2014 adalah: I.

Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, dengan indikator kinerja sasaran berupa: 1.1 Temuan auditor internal yang ditindaklanjuti 1.2 Temuan auditor eksternal yang ditindaklanjuti 1.3 Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) 1.4 Prosentase pengaduan APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan 1.5 Tingkat ketersediaan sistem prosedur pengawasan

II.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pengawasan, dengan indikator kinerja sasaran berupa : 2.1 Rasio Aparatur yang telah mengikuti diklat tekins

III.

Terwujudnya

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

pemerintah

daerah

yang

berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran berupa: 3.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 3.2 Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 3.3 Prosentase SKPD yang menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu

III.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

merupakan

pernyataan

komitmen

yang

mepresentasikan tekad untuk mencapai kinerja dengan jelas dan terukur dalam rentang satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang tersedia. Adapun tujuan dari Penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen, Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan dari pencapaian tujuan dan sasaran SKPD, Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan ataupun sanksi.

15


Pada tahun anggaran 2014 Inspektorat Kota Lubuklinggau telah membuat Penetapan Kinerja yang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Dimana penetapan kinerja tersebut di susun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun 2014, dan dapat dilihar pada tabel Penetapan Kinerja pada lampiran. IV.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Untuk mengukur pencapaian kinerja, maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang merupakan bagian integral dari perencanaan strategi. Tanpa indikator kinerja yang jelas, rencana strategi tidak dapat di implementasikan secara baik karaena tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dari setiap kegiaan, sebagaimana terlampir.

16


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi SKPD. LAKIP dibuat sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Kota Lubuklinggau memberikan gambaran mengenai capaian target sasaran maupun pengukuran kinerja dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2013-2017 maupun Renja dan Tapkin 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Lubuklinggau. Proses penyusunan LKjIP tahun 2014 masih banyak mengalami hambatan yaitu kesulitan dalam pengumpulan data kinerja. Oleh karena itu di masa yang akan datang, pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian seluruh bidang/bagian Inspektorat Kota Lubuklinggau. A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

17


Capaian indikator kinerja

Realisasi

=

Rencana

x 100%

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja =

Rencana – (Realisasi – Rencana) Rencana

x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain membandingkan rencana dan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun-tahun lalu serta membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini yang merupakan target akhir tahun Renstra.

2. Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : -

X

>

-

70 % < X < 85 %

: Berhasil

-

55 % < X < 70 %

: Cukup Berhasil

-

X

: Tidak Berhasil

<

85 %

55%

: Sangat Berhasil

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah. Dokumen Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dan digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran. Indikator tersebut tercantum dalam Renstra, Renja maupun Penetapan Kinerja.

18


Target pencapaian indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja setiap tahun secara devinitive. Sedangkan pengukuran kinerja atas keberhasilan sasaran diukur pada tiap akhir tahun dengan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja Sasaran sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama.

B.

EVALUASI CAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR TAHUN 2014 Inspektorat Kota Lubuklinggau telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah disepakati antara Inspektur dengan Walikota Lubuklinggau. Dari 3 (tiga) Sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan target setiap tahun seperti dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Lubuklinggau di bawah ini :

19


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Lubuklinggau Tujuan

1.1.

(1) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas

Sasaran

1.1.1.

(2) Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

Indikator Kinerja Sasaran

1

2

3 4 5 1.1.2.

1.1.3.

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pengawasan Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas

1

1 2

3

(3) Temuan Auditor internal yang ditindak lanjuti Temuan Auditor eksternal yang ditindak lanjuti Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Prosentase pengaduan ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan Tingkat ketersediaan sistem prosedur pengawasan Rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Prosentase SKPD yang menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke 2013

2014

2015

2016

2017

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

90

92,5

95

97,5

100

90

92,5

95

97,5

100

25.64

43.59

61.54

82.05

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

35

55

68

83

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Keterangan (9) Jumlah temuan pemeriksaaninternal yg selesai ditindaklanjuti jumlah temuan pemeriksaan internal

X 100%

Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yg selesai ditindaklanjuti jumlah temuan pemeriksaan eksternal

X 100%

Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP Jumlah seluruh SKPD

X 100%

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjut/terselesaikan jumlah pengaduan yang masuk

X 100%

Jumlah sisdur pengawasan yang ada jumlah sisdur pengawasan yang dibutuhkan

X 100%

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat jumlah aparatur yang ada

X 100%

Jumlah pemenuhan jasa administrasi perkantoran jumlah jasa administrasi perkantoran yang dibutuhkan

X 100%

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan

X 100%

Jumlah dokumen kinerja dan keu. yang disampaikan tepat waktu jumlah dokumen kinerja dan keuangan yang dilaporkan

20

X 100%


Sasaran dan Indikator untuk tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: Tujuan

: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif. INDIKATOR Prosentase temuan auditor internal yang ditindak lanjuti Prosentase temuan auditor eksternal yang ditindak lanjuti Prosentase tingkat pelaksanaan SPIP Prosentase pengaduan ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan Prosentase tingkat ketersediaan sistem prosedur pengawasan

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

%

92,5

79,08

85,49

%

92,5

76,76

82,98

%

43,59

43,59

100

%

100

96,28

96,28

%

100

100

100

Dari Tabel diatas, maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 

Realisasi indikator Prosentase temuan auditor internal yang ditindak lanjuti adalah sebesar 79,08 % diperoleh dari kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 92,5 % dengan prosentase capaian sebesar 85,49 %. Temuan auditor internal yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan antara jumlah temuan pemeriksaan internal yang selesai di tindaklanjuti dengan jumlah temuan pemeriksaan internal, dimana pada indikator kinerja sasaran ini yang menjadi penanggung jawabnya adalah Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan dibawah koordinasi Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur dengan sumber data LHP dan Tindak lanjut temuan pemeriksaan reguler. Adapun yang menjadi hambatan untuk mencapai target yang di tentukan adalah lambannya penyampaian tindak lanjut oleh obrik kepada Inspektorat



Realisasi indikator Prosentase temuan auditor eksternal yang ditindak lanjuti adalah sebesar 76,76 % diperoleh dari kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 92,5 %, dengan prosentase capaian sebesar 82,98 %.

21


Temuan auditor eksternal yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan antara jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang selesai di tindaklanjuti dengan jumlah temuan pemeriksaan eksternal, dimana pada indikator kinerja sasaran ini yang menjadi penanggung jawab nya adalah Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan dengan koordinasi Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur dengan sumber data LHP dan Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi. Adapun yang menjadi hambatan untuk mencapai target yang di tentukan adalah lambannya penyampaian tindak lanjut oleh obrik kepada Inspektorat yang mengakibatkan lambannya penyelesaian tindak lanjut dari Inspektorat ke Auditor Eksternal. 

Realisasi indikator Prosentase tingkat pelaksanaan SPIP adalah sebesar 43,59 % diperoleh dari kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan SPIP, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 43,59 %, dengan prosentase capaian sebesar 100 %. Tingkat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan yaitu perbandingan antara jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP dengan jumlah seluruh SKPD, dimana yang menjadi penanggung jawabnya adalah Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan dengan koordinasi Irban Pemerintahan dan Pembangunan dan bertanggung jawab kepada Inspektur dengan menggunakan sumber data LAKIP SKPD.



Realisasi indikator Prosentase pengaduan ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan adalah sebesar 96,28 % diperoleh dari kegiatan Pemeriksaan Khusus, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %, dengan prosentase capaian sebesar 96,28 %. Prosentase pengaduan ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan merupakan perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang masuk, dimana pada indikator kinerja sasaran ini yang menjadi penanggung jawab nya adalah Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan dengan koordinasi Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur dengan sumber data LHP Riksus. Adapun yang menjadi hambatan untuk mencapai target yang di tentukan adalah lambannya penyelesaian sanksi setor ke Kas Negara pada kasus TPTGR oleh obrik.

22




Realisasi indikator Prosentase tingkat ketersediaan sistem prosedur pengawasan adalah sebesar 100 % ini diperoleh dari kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100% Tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan merupakan perbandingan antara jumlah sidur pengawasan yang ada dengan jumlah sisdur pengawasan yang dibutuhkan, dimana pada indikator kinerja sasaran ini yang menjadi penanggung jawab nya adalah Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan dengan koordinasi Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur dengan sumber data sistem dan pedoman pengawasan dengan PKPT. Adapun yang menjadi hambatan untuk mencapai target yang di tentukan adalah seringnya terjadi perubahan jadwal pemeriksaan reguler oleh APIP Internal dikarenakan jeda waktu pemeriksaan terakhir/berjalan terhadap obrik oleh APIP Eksternal yang terlalu singkat.

Sasaran 2.

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan .

INDIKATOR Prosentase rasio aparatur yang yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

%

55

45,24

82,25


Realisasi indikator Prosentase Aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi adalah sebesar 45,24 % ini diperoleh dari kegiatan pedidikan dan pelatihan formal dan non formal, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 55 %, dengan prosentase capaian sebesar 82,25 %. Adapun capaian dari indikator kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan, rasio aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi yaitu perbandingan antara jumlah aparatur yang mengikuti diklat dengan jumlah jumlah aparatur yang ada, dimana pada indikator kinerja sasaran ini yang menjadi penanggung jawab nya adalah Kasubbag Umum dengan koordinasi Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur dengan sumber data Daftar Urut Kepangkatan. Adapun yang menjadi hambatan untuk mencapai target yang di tentukan adalah seringnya terjadi

23


mutasi pegawai yang telah mengikuti diklat dan di reposisi oleh pegawai yang belum mengikuti diklat.

Sasaran 3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. INDIKATOR Prosentase Tingkat Pemenuhan administrasi perkantoran Prosentase tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Prosentase SKPD yang menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

%

100

86,49

86,49

%

100

97,20

97,20

%

100

100

100


Realisasi

indikator

meningkatnya

prosentase

tingkat

pemenuhan

adminstrasi

perkantoran adalah sebesar 86,49 % ini diperoleh dari kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat, jasa komunikasi SDA dan Listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, jasa kebersihan kantor, jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan makanan dan minuman serta terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %, dengan prosentase capaian sebesar 86,49 %, dengan prosentase capaian sebesar 86,49 %. Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran yaitu perbandingan antara jumlah pemenuhan jasa administrasi perkantoran dengan jumlah jasa administrasi perkantoran yang dibutuhkan, dimana pada indikator kinerja sasaran ini yang menjadi penanggung jawab nya adalah Kasubbag Umum dengan koordinasi Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur dengan sumber data laporan realisasi fisik dan keuangan. 

Realisasi indikator prosentase tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik adalah sebesar 97,20 % ini diperoleh dari kegiatan pengadaan peralatan gedung

24


kantor, pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %, dengan prosentase capaian sebesar 97,20 %. Tingkat Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik yaitu perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dimana pada indikator kinerja sasaran ini yang menjadi penanggung jawab nya adalah Kasubbag Umum dengan koordinasi Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur dengan sumber data KIR, Laporan Inventaris Barang dan Laporan Semesteran. Adapun yang menjadi hambatan untuk mencapai target yang di tentukan adalah kurangnya kendaraan dinas operasional roda 4 yang seyogya nya dapat dipakai oleh aparat pemeriksa internal atau untuk menunjang kegiatan pengawasan sehari-hari. 

Realisasi indikator prosentase SKPD yang menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu adalah sebesar 100 % ini diperoleh dari kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan keuangan laporan akhir tahun, review laporan keuangan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %. Prosentase SKPD yang menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu yaitu perbandingan antara jumlah dokumen kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah dokumen kinerja dan keuangan yang dilaporkan dimana pada indikator kinerja sasaran ini yang menjadi penanggung jawab nya adalah Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan dengan koordinasi Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Inspektur dengan sumber data laporan realisasi fisik dan keuangan. Adapun yang menjadi hambatan untuk mencapai target yang di tentukan adalah kurangnya staf pada bagian keuangan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Inspektorat Kota Lubuklinggau pada Tahun 2014 memperoleh alokasi dana yang dituangkan

kedalam

DPA

SKPD

sebesar

Rp.

5.610.895.800,48,-.

Dimana

pada

25


pelaksanaannya danar tersebut dapat direalisasi sebesar Rp.5.355.537.599,- atau ± 95,45% dengan rincian sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Langsung: Dianggarkan sebesar

Rp. 3,538,394,494,48,-

Realisasi sebesar

Rp. 3,430,734,288,-

Jumlah Prosentase

96,96 %.

Belanja Tidak Langsung ini dipergunakan untuk membiayai gaji PNS sebanyak 42 pegawai pada Inspektorat Kota Lubuklinggau dengan uraian sebagai berikut : URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

1,601,067,000

1,565,213,600

97,76

35,853,400

Tunjangan Keluarga

146,927,950

144,237,490

98,17

2,690,460

Tunjangan Jabatan 1)

155,675,000

148,005,000

95,07

7,670,000

Tunjangan Fungsional Umum

28,275,000

22,535,000

79,70

5,740,000

Tunjangan Beras 1)

99,736,000

90,757,760

90,99

8,978,240

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji

35,977,500 54,428,48

38,491,678 26,529

106,99 48,74

(2,514,178) 27,899

1,333,141,616

1,291,117,231

96,85

42,024,385

3,538,394,494,48

3,430,734,288

96,96

107,660,206,48

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja JUMLAH……..

SISA ANGGARAN

2. Belanja Langsung Dianggarkan sebesar

Rp. 2.072.501.306,-

Realisasi sebesar

Rp. 1.924.803.311,-

Jumlah Prosentase

92,87%,

Belanja Langsung ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada pada Inspektorat Kota Lubuklinggau, dengan rincian sebagai berikut :

26


PROGRAM

1

2

3 4 5

6

7

8

TINGKAT PENCAPAIAN SPM

KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Pengadaan peralatan gedung kantor Sarana dan Prasarana Pembangunan gedung kantor Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu disiplin aparatur Program Peningkatan Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar pengembangan sistem realisasi kinerja SKPD pelaporan capaian kinerja Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan keuangan Reviuw Laporan Keuangan Program peningkatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara sistem pengawasan berkala internal dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan pelaksanaan kebijakan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan KDH Evaluasi Lakip evaluasi penetapan kinerja Pembinaan dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemeriksaan Khusus Program Peningkatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan profesionalisme tenaga aparatur pengawasan pemeriksa dan aparataur pengawasan Program penataan dan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur penyempurnaan kebijakan Pengawasan sistem dan prosedur Penyusunan PKPT pengawasan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan JUMLAH………

ANGGARAN TA.2014 ALOKASI

REALISASI

61,67 %

3.016.000

1.860.000

81,69%

4.681.886

32,432,797

53,80%

4,200,000

2.259.625

98.91% 100% 99,89% 97,61% 97,99%

55.230,000 15.600,000 96.520.400 36.526.800 10.236.106

54.630.000 15.600,000 96.417.100 35.652.300 10.030.000

47,19%

9.600,000

4.530.000

99,46%

127,000,000

126.313.000

99,62%

300,000,000

298.855.000

96,44% 99,88% 100%

67.000,000 35.000.000 28.000,000

65.100,000 34.958.000 28.000.000

90,01%

110.000,000

99.008.650

94.40%

18.500.000

18.440.000

97,62%

33.600.000

32.800.000

98,77%

325.872.000

321.859.750

-

-

-

82,35% 75,47%

79.500.000 280.000.000

64.790.000 211.320.000

98,89% 99.69% 97.85%

62.000.000 37.000.000 50.500.000

61.312.000 35.620.000 50.467.200

88.86%

25.000.000

19.555.000

78,22% 93,21%

65.000.000 86.000.000

53.530.000 80.163.800

-

-

-

89.18%

53.500.000

53.250.000

98.60%

55.750.000

54.970.000

92,87%

2.072.501.306

1.924803,311

Pada dasarnya kerangka pengukuran meliputi 2 (dua) aspek utama, yaitu: Penetapan Nilai Capaian dan Evaluasi Kinerja. Pada aspek penetapan nilai capaian kinerja dilakukan penilaian terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan masing-masing kelompok kinerja. Selanjutnya atas dasar nilai capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi, baik terhadap nilai capaian kegiatan, nilai capaian kinerja

27


program, dan nilai capaian kinerja kebijaksanaan. Evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kota Lubuklinggau secara rinci dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Kegiatan terlampir.

D. TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI TAHUN LALU Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Kota Lubuklinggau tahun 2013, sesuai Surat Inspektur Kota Lubuklinggau Nomor : 700/03 /Insp/2013 tanggal 15 Agustus 2014 memperoleh nilai sebesar 74,82% dengan Kategori B (Baik, perlu sedikit perbaikan), dengan hasil sebagai berikut : 1.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat : a.

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,66 dari nilai maksimal 35,00

b.

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 13,68 dari nilai maksimal 20,00

c.

Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10,88 dari nilai maksimal 15,00

d.

Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,42 dari nilai maksimal 10,00

e.

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 17,19 dari nilai maksimal 20,00

2.

Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti untuk dilakukan perbaikan yaitu “Pengukuran Kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala”.

3.

Terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam evaluasi LAKIP Tahun 2013 Rekomendasi untuk perbaikan yaitu : a.

Dokumen PK harus domonitor pencapaiannya secara berkala

b.

Penetapan SOP mekanisme pengumpulan data kinerja

c.

IKU seharusnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, yang direviu secara berkala

d.

Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

e.

Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan

f.

Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja

28


g.

Evaluasi program dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja

h.

Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan kinerja.

Hasil Evaluasi LAKIP terlampir.

E. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN 1.

Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan

operasional

pengawasan

maupun

kegiatan

dalam

rangka

peningkatan SDM aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor maupun pendidikan teknis subtantif lainnya. 2.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.

3.

Jadwal pelaksanaan pengawasan pada SKPD belum sesuai dengan jadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

4.

Tindaklanjut hasil pengawasan internal dari obrik/auditan belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.

5.

Kurangnya kesadaran dari obrik/auditan dalam menindaklanjuti hasil temuan.

F. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 1.

Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas.

2.

Jadwal pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan kepada SKPD tetap berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

3.

Rekomendasi yang disampaikan oleh auditor kepada obrik/auditan ditujukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak obrik/auditan secara tepat waktu.

29


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Lubuklinggau Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi dan pencapaian sasaran, dimana capaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Lubuklinggau telah menunjukkan hasil yang baik dan hampir memenuhi target yang di harapkan, yaitu : 1. Sasaran Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, dengan Indikator Kinerja antara lain adalah: a. Prosentase Capaian Temuan auditor internal yang ditindak lanjuti adalah sebesar 85,49 %, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 92,5 %. b. Prosentase Capaian Temuan auditor eksternal yang ditindak lanjuti adalah sebesar 82,98 %, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 92,5 %. c. Prosentase tingkat pelaksanaan SPIP adalah sebesar 43,59,3%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 43,59%, dengan capaian 100 %. d. Prosentase pengaduan ke APIP yang ditindaklanjuti dan terselesaikan adalah sebesar 96,28%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. e. Prosentase tingkat ketersediaan sistem prosedur pengawasan adalah sebesar 100 %, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, Prosentase Capaian sebesar 100 %. 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan, dengan Indikator Kinerja, yaitu Prosentase Capaian Aparatur yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi adalah sebesar 82,25 %, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 55 % 3. Sasaran Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, dengan Indikator Kinerja antara lain adalah : a. Prosentase Capaian Tingkat pemenuhan adminstrasi perkantoran adalah sebesar 86,49%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

30


b. Prosentase Capaian tingkat sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik adalah sebesar 97,20 %, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. c. Prosentase SKPD yang menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu adalah sebesar 100 %, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan

uraian-uraian

yang

telah

dikemukakan

diatas,

maka

dapat

dikemukakan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan

operasional

pengawasan

maupun

kegiatan

dalam

rangka

peningkatan SDM aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor maupun pendidikan teknis subtantif lainnya. 2.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.

3.

Jadwal pelaksanaan pengawasan pada SKPD belum sesuai dengan jadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

4.

Tindaklanjut hasil pengawasan internal dari obrik/auditan belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.

5.

Kurangnya kesadaran dari obrik/auditan untuk menindaklanjuti hasil temuan.

B. SARAN Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang ditempuh langkah yang lebih konkrit antara lain melalui : 1.

Meningkatkan peluang karir pegawai melalui jalur pengangkatan fungsional bagi Pegawai yang memenuhi persyaratan;

2.

Mengadakan pembinaan dan pemberian motivasi kerja secara terus menerus kepada pegawai terutama pejabat fungsional;

3.

Pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada obrik/auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan pengawasan sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti.

31


LAMPIRAN

32


PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2014 Sasaran 1 : Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif NO INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN Prosentase temuan auditor internal 1 % 92,5 79,08 85,49 yang ditindak lanjuti Prosentase temuan auditor 2 % 92,5 76,76 82,98 eksternal yang ditindak lanjuti Prosentase tingkat pelaksanaan 3 % 43,59 43,59 100 SPIP Prosentase pengaduan ke APIP 4 % 100 96,28 96,28 yang ditindaklanjuti dan terselesaikan Prosentase tingkat ketersediaan 5 % 100 100 100 sistem prosedur pengawasan Sasaran 2. 6

7 8 9

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan

Prosentase rasio aparatur yang yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi

%

55

45,24

82,25

Sasaran 3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas Prosentase Tingkat Pemenuhan % 100 86,49 86,49 administrasi perkantoran Prosentase tingkat sarana dan % 100 97,20 97,20 prasarana aparatur dalam kondisi baik Prosentase SKPD yang % 100 100 100 menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu

33


PERBANDINGAN PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT DARI TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2014 Sasaran 1 : Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif NO INDIKATOR SATUAN 2013 2014 KET Prosentase temuan auditor internal 1 % 95,7 85,49 yang ditindak lanjuti Prosentase temuan auditor 2 % 102,5 82,98 eksternal yang ditindak lanjuti Prosentase tingkat pelaksanaan 3 % 58,5 100 SPIP Prosentase pengaduan ke APIP 4 % 96,28 96,28 yang ditindaklanjuti dan terselesaikan Prosentase tingkat ketersediaan 5 % 99,8 100 sistem prosedur pengawasan Sasaran 2. 6

7 8 9

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan

Prosentase rasio aparatur yang yang telah mengikuti diklat teknis kompetensi

%

79,85

82,25

Sasaran 3. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas Prosentase Tingkat Pemenuhan % 86,37 86,49 administrasi perkantoran Prosentase tingkat sarana dan % 91,35 97,20 prasarana aparatur dalam kondisi baik Prosentase SKPD yang % 97,30 100 menyampaikan dokumen kinerja dan keuangan tepat waktu

34

IKHTISAR EKSEKUTIF. 1. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif

Recommend Documents