iii RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA TAHUN 2012

RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA TAHUN 2012

i


iii

Kata Sambutan

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat.

iv

PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN

Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini, dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Hamid Muhammad NIP 195905121983111001


v

Kata Pengantar

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012.

vi


Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Rintisan Balai Belajar Bersama diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Rintisan Balai Belajar Bersama. Semoga petunjuk teknis penyelenggaraan Rintisan Balai Belajar Bersama, ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D NIP.195804091984022001


vii

Daftar isi SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI...................................................................... iv PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT........ vi DAFTAR ISI.................................................................................................. viii

viii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. A. Latar Belakang .............................................................................................. B. Dasar Hukum.................................................................................................. C. Tujuan Petunjuk Teknis...............................................................................

1 2 4 4

BAB II PROGRAM RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA......................... A. Pengertian....................................................................................................... B. Sasaran/Penerima Manfaat Layanan..................................................... C. Tujuan Program............................................................................................. D. Hasil yang Diharapkan................................................................................ E. Deskripsi Kegiatan Rintisan Balai Belajar Bersama........................... 1. Tahapan kegiatan.................................................................................. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana................................................ 3. Implementasi kegiatan........................................................................ 4. Penilaian................................................................................................... 5. Tindak Lanjut.......................................................................................... F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan.........................................

5 5 5 5 5 6 6 7 7 11 11 11

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ............ A. Penerima Bantuan Sosial........................................................................... B. Syarat Penerima Bantuan Sosial.............................................................. C. Tatacara Pengajuan Bantuan Sosial....................................................... 1. Penyusunan Proposal.......................................................................... 2. Pengiriman Proposal............................................................................ 3. Batas Waktu Pengiriman Proposal...................................................

13 13 13 13 13 14 14


D. Proses Penyaluran Bantuan Sosial........................................................... 1. Penilaian.................................................................................................... 2. Verifikasi.................................................................................................... 3. Penetapan................................................................................................. 4. Penandatanganan Akad Kerjasama................................................ 5. Peluncuran Bantuan Sosial................................................................. E. Catatan Khusus..............................................................................................

14 14 14 15 15 15 16

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ………………………………... 17 A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan....................................................... 17 B. Pelaporan......................................................................................................... 17 BAB V PENUTUP.………………......…………………………………….…. 19 LAMPIRAN................................................................................................... 1. Format Proposal.................................................................................................... 2. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan........................................................... 3. Format Laporan Awal.......................................................................................... 4. Sistematika Laporan Akhir RB3........................................................................ 5. Contoh Perjanjian Kerjasama Rintisan Balai Belajar Bersama.............. 6. Format Buku Kas...................................................................................................

20 20 29 30 32 34 38


ix

PENDAHULUAN

Bab I

A

ksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakatnya agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumber daya, v) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumber daya dan Bantuan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, dan peningkatan Kualitas serta misi Kesetaraan pendidikan yang nondiskriminatif dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban antara lain pendidikan keaksaraan, Penguatan dan Rintisan Balai Belajar Bersama, pendidikan pemberdayaan


1

perempuan dan anak, pengarusutamaan gender, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat berikut: • Swa manajemen (self managed) • Lingkungan sepanjang hayat • Menghargai norma, nilai dan budaya • Program berbasis kebutuhan • Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program • Pemberdayaan sebagai ciri utama • Berakar pada nilai-nilai sosial • Berbasis pengalaman • Partisipatif dan demokratis • Berbasis kecakapan hidup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat menyadari bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan di atas tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa kerjasama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut secara simultan disertai dengan beberapa layanan kemitraan dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. A. Latar Belakang Penduduk buta aksara pada tahun 2011 usia 15-59 tahun berjumlah 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan

2


Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, rintisan balai belajar bersama, dan aksara berbasis cerita rakyat. Program-program tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan anak, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. Dalam upaya revitalisasi lembaga sebagai penyelenggara program pendidikan masyarakat dalam konteks yang luas, pemerintah memandang perlu untuk memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3). Program Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3) ini dapat diakses oleh lembaga yang memenuhi kriteria, untuk memberikan layanan program pendidikan masyarakat di luar program pendidikan nonformal dan informal yang sudah ada. Agar Rintisan Balai Belajar Bersama dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelengaraan Rintisan Balai Belajar Bersama Tahun 2012”.


3

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) ; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 dan; 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012. C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan petunjuk teknis bertujuan sebagai petunjuk dalam: 1. penyusunan dan pengajuan proposal; 2. melaksanakan penilaian proposal; 3. menyalurkan bantuan penyelenggaraan Rintisan Balai Belajar Bersama; 4. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penye lenggaraan program pendidikan masyarakat.

4


PELAKSANAAN RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA (RB3)

Bab II

A. Pengertian 1. RB3 merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat dengan cara menemukan kembali (reinventing) prinsip-prinsip ruang publik sebagai tempat menyelesaikan masalah melalui belajar bersama dengan melibatkan pimpinan informal, formal, dan kerukuntetanggaan. Pembelajaran dilaksanakan dalam kebersamaan masyarakat dengan memaksimalkan jaringan antarlembaga sebagai sumberdaya belajar. 2. Dana RB3 merupakan bantuan biaya penataan kelembagaan, biaya operasional penyelenggaraan dua kegiatan wajib dan minimal dua kegiatan pilihan, peningkatan sarana/prasarana pengembangan budaya baca, teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan, dan sekretariat perkantoran lembaga penyelenggara RB3. B. Sasaran/Penerima Manfaat Layanan Masyarakat segala umur dan tingkatan dengan berbagai kebutuhannya yang bervariasi seperti keaksaraan, pendidikan karakter, kecakapan hidup, kewirausahaan, seni budaya, teknologi informasi, dan kebutuhan belajar lainnya. C. Tujuan Program RB3 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat dengan memaksimalkan kebersamaan dalam masyarakat dan jaring an antarlembaga untuk mempertahankan keberlangsungan dan keber lanjutan layanan pembelajaran. D. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari program RB3 adalah meningkatnya kualitas dan kapabilitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan


5

masyarakat dengan memaksimalkan kebersamaan dalam masyarakat dan jaringan antarlembaga untuk mempertahankan keberlangsungan dan keberlanjutan program-programnya. Indikator hasil kegiatan rintisan ini adalah: 1. Lembaga/organisasi tumbuh, berkembang dan dikelola bersama atas hasil musyawarah yang melibatkan tokoh informal, formal dan kerukuntetanggaan di masyarakat. 2. Tersusunnya program kerja tahunan lembaga yang mengakomodasi kebutuhan belajar masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 3. Terselenggaranya minimal empat jenis kegiatan (dua program wajib, dan dua program pilihan) yang melibatkan masyarakat secara efektif, akuntabel dan transparan. 4. Adanya keterlibatan lintas sektor dalam mensinergikan pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat. E. Deskripsi Rintisan Balai Belajar Bersama RB3 merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat dengan cara menemukan kembali (reinventing) prinsip-prinsip ruang publik yang dilaksanakan oleh PKBM, satuan PNF sejenis, organisasiorganisasi adat, kelompok hobi, pesantren, paguyuban-paguyuban, sanggar seni, kelompok industri kebudayaan kreatif, penghayat lingkungan, dan organisasi atau lembaga nonprofit lainnya, berkolaborasi dengan pemerintahan desa maupun dengan pemilik ruang publik yang dimanfaatkan yang dapat diwujudkan dalam bentuk Taman Bacaan Masyarakat di mal/pusat perbelanjaan atau bentuk lainnya, dengan menyelenggarakan 2 kegiatan wajib dan minimal 2 kegiatan pilihan. Kegiatan yang dibiayai melalui APBN tahun 2012 harus sudah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2012. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun Acuan Pelaksanaan sekurang-kurangnya berisi: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran/pelatihan yang menggambarkan waktu, materi, tutor/instruktur/ narasumber teknis/ fasilitator/relawan, bahan bacaan/buku rujukan, serta 4) kegiatan-kegiatan lain yang relevan. 1. Tahapan Kegiatan a. Persiapan 1) Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam

6


Acuan Pelaksanaan. 2) Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan; b. Pelaksanaan 1) Peningkatan manajemen lembaga a) Penataan kepengurusan dan administrasi lembaga. Untuk itu perlu dilakukan musyawarah untuk menata formasi kepengurusan. Kepengurusan harus mencerminkan keterwakilan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, dalam hal ini minimal pemerintahan desa atau pemilik ruang publik. b) Peningkatan pengelola, tenaga tutor/instruktur/fasilitator/ pendamping/ relawan dalam melakukan penyelenggaraan kegiatan, terutama penataan administrasi (penyelenggaraan, pembelajaran, keuangan), penyusunan rencana kerja, pengembangan bahan ajar berbasis potensi lokal, dan strategi pendampingan. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana a. Peningkatan/renovasi tempat kegiatan yang mudah diakses oleh masyarakat luas.. b. Pengadaan sarana peningkatan budaya baca (bahan bacaan, lemari/rak, dsb.) c. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK): komputer, jaringan internet, dsb. d. Sarana produksi untuk mendukung pengembangan usaha/ kewirausahaan. 3. Implementasi Kegiatan RB3 menyelenggarakan kegiatan wajib dan pilihan, yaitu; a. Kegiatan wajib Kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara RB3, yakni: 1. Pengembangan Karakter dan Budaya Kegiatan ini merupakan upaya penguatan karakter, sikap, dan kepribadian dengan mengambil lokus pada penciptaan karakter individu dan sekaligus kolektif yang memiliki wawasan majemuk, semangat keragaman, kepekaan sosial yang tinggi,


7

kreatif, dan mandiri. Contoh teknis pelaksanaan bisa dilakukan dalam bentuk: latihan kepemimpinan, pagelaran/festival budaya dan berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan kejujuran, kedisiplinan, sopan santun, kerja keras, keuletan, semangat keragaman, kepekaan sosial yang tinggi, kreatif, dan kemandirian. Bentuk kegiatan yang bersifat massal (melibatkan orang banyak/ masyarakat umum), di mana di dalamnya berkembang kemampuan masyarakat dalam mengorganisasikan, bekerja sama, serta saling belajar dan berbagi, sangatlah diharapkan. 2. Pengembangan Aksara Kewirausahaan Etos kewirausahaan bukan saja berdimensi ekonomi, tetapi juga kewirausahaan sosial. Jika kewirausahaan ekonomi adalah semata praktik tukar-menukar barang untuk mengejar keuntungan, maka kewirausahaan sosial merupakan sebuah usaha ekonomi yang dibangun secara bersama, terencana, sadar, dan kreatif untuk mendorong munculnya inisiatif publik dalam melakukan pemberdayaan dirinya. Pengembangan aksara kewirausahaan diarahkan untuk membangun kemandirian dari segi ekonomi maupun sosial. Contoh teknis pelaksanaan bisa dilakukan dalam bentuk: Usaha produktif (seperti: usaha peternakan, percetakan, simpan pinjam, kantin dan berbagai usaha lainnya) yang memberikan keuntungan kepada lembaga dan peserta didiknya sekaligus menjadi sentra usaha dan magang/pembelajaran bagi peserta didik lainnya. b. Kegiatan pilihan Kegiatan pilihan yang harus dilaksanakan minimal dua jenis dari lima jenis kegiatan yang tersedia, yaitu: 1. Revitalisasi Industri Kebudayaan Kegiatan yang dilakukan berdasarkan cara pandang baru melihat kebudayaan yang tidak sekadar berupa benda statis dan terbeli, tetapi juga termasuk yang dikelola secara kreatif dengan etos baru dan bernilai ekonomi lebih tinggi. Contoh teknis pelaksanaan bisa dilakukan dalam bentuk: pengembangan kreasi membatik, wisata sejarah/

8


museum, dan berbagai jenis kegiatan yang menempatkan industri kebudayaan sebagai pilar utama. 2. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Kedudukan dan peran perempuan dalam segenap aspek kehidupan sosial di Indonesia diakui banyak pihak sangat penting dan strategis. Namun demikian, boleh jadi karena pengaruh berkepanjangan dari budaya patriarki, di mana kaum laki-laki pada umumnya lebih dominan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga dan masyarakat, maka kaum perempuan berada agak tertinggal. Faktanya, dalam peranperan sosial kemasyarakatan, kedudukan dan peran kaum perempuan pada umumnya masih tertinggal dari kaum lakilaki. Contoh teknis pelaksanaan dapat dilakukan dalam bentuk; pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu, pelatihan keluarga berwawasan gender dan berbagai bentuk pemberdayaan perempuan; 3. Penyelamatan dan Pemeliharaan Lingkungan Salah satu isu yang paling menyita perhatian dunia dalam satu dasawarsa terakhir adalah isu iklim dan lingkungan. Kesadaran tentang penyelamatan lingkungan kemudian menjadi arus besar gerakan yang melibatkan seluruh pemangku kehidupan, baik pemerintah maupun masyarakat. Sebagai sebuah isu besar dan luas, maka partisipasi untuk menyelamatkan bumi lewat gerakan lingkungan mestilah menjadi perhatian seluruh komunitas dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Contoh teknis pelaksanaan bisa dilakukan dalam bentuk; penanaman mangrove di daerah pesisir, pengolahan dan daur ulang sampah, serta kegiatan lain yang berimbas pada penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan. 4. Pembelajaran Masa Depan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Di Indonesia internet dan multimedia perlahan sudah menjadi kebutuhan keempat setelah pangan, sandang, dan papan. Filosofi yang dikandung oleh tradisi multimedia ini


9

bersifat interaktivitas. Artinya, era di mana pola yang bersifat paternalistik, top down, perlahan-lahan mulai bergeser menjadi informasi dan pengetahuan yang terdemokratisasikan. Ciri dari demokratisasi informasi adalah bahwa transaksi informasi tak lagi tertutup, eksklusif, melainkan terbuka, terjangkau, dan terakses oleh publik. Untuk itu teknologi informasi dan komunikasi perlu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Contoh teknis pelaksanaan bisa dilakukan dalam bentuk; pengembangan website dan software edukatif, pemanfaatan jejaring sosial (facebook, twitter), radio komunitas, serta berbagai kegiatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 5. Pengembangan Budaya Baca Tradisi keberaksaraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan budaya baca masyarakat. Minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk menciptakan suasana kondusif bagi lahirnya masyarakat gemar membaca dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana serta pranata-pranata sosial kemasyarakatan lainnya baik di perdesaan maupun di ruang-ruang publik perkotaan. Contoh teknis pelaksanaan bisa dilakukan dalam bentuk; lomba-lomba kreativitas membaca, mendongeng, menulis, monolog, dan berbagai jenis kegiatan yang dapat merangsang dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya baca. Pendekatan dalam RB3 menganut prinsip pembelajaran sebagai berikut: • Pendekatan pembelajaran tranformatif, yakni ekspansi kesadaran individu dan kesadaran kolektif melalui tranformasi cara pandang dan pengembangan diri, mendorong kesalahan sebagai sumber perkembangan belajar. • Karakteristik pembelajaran model pertumbuhan morfologik yang mampu menghasilkan variasi-variasi baru dari wacana dan perspektif. • Memberikan prioritas kepada kerjasama sebagai metode pembelajaran untuk mengimbangi metode belajar yang menekankan pada kompetisi dan individualistik. Kerjasama

10


sering memungkinkan tumbuhnya gagasan yang lebih kaya dan tak terduga. • Memakai kekuatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana meningkatkan kualitas pembelajaran. Kecerdasan tergantung kepada belajar dan bukan lagi kepada isi pengetahuan karena dengan TIK, isi pengetahuan tersedia secara berlimpah. • Memaksimalkan fungsi sarana publik milik pemerintah/ swasta yang terdekat dengan lokasi RB3. • Memakai paradigma ilmu pengetahuan baru bersifat holistik yang mengedepankan interkoneksitas dan kebenaran yang bersifat kontekstual, bukan reduksionisme yang menekankan kepada pemisahan berbagai bagian. Pendekatan dan metode pembelajaran dipilih sesuai dengan jenis kegiatan baik wajib maupun pilihan, seperti: pelatihan, festival, pameran, dan lain-lain. 4. Penilaian Penilaian proses keberhasilan program RB3 dapat dinilai dari berbagai aspek, di antaranya (a) partisipasi dan intensitas antarkelompok masyarakat dalam memanfaatkan layanan program yang tersedia, (b) variasi/ragam layanan program pendidikan masyarakat yang disediakan kepada masyarakat, dan (c) jejaring kemitraan lembaga dalam mendukung keberlanjutan program. 5. Tindak lanjut Untuk memastikan keberlangsungan aktivitas dan kegiatan kelembagaan, perlu ada tindak lanjut, baik yang sifatnya kegiatan maupun pembinaan. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan bantuan RB3 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per lembaga untuk 5 lembaga. Komposisi dan proporsi penggunaan dana RB3 diatur sebagai berikut.


11

Komponen

Vol.

Bantuan Satuan (Rp)

102.000.000

I. BANTUAN INVESTASI Penataan Kelembagaan

1 keg.

2.500.000

2.500.000

Ket. 51% Maks.

Penyediaan Sarana/Prasarana

99.500.000

a. Renovasi tempat kegiatan

56.000.000

Maks.

b. Taman Bacaan Masyarakat

23.000.000

Maks.

Rak/meja/mebeler lain Bahan Bacaan

4 set

2.000.000

500 eksp.

30.000

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi Komputer+Meja Kursi Jaringan telepon+Internet Langganan Internet

8.000.000 15.000.000 10.500.000

1 set 1 set 12 bln

Maks.

5.100.000 3.000.000 200.000

d. Investasi Usaha

2.400.000 10.000.000

Alat/Sarana

Min.

10.000.000

II. BANTUAN OPERASIONAL

98.000.000

49%

Bantuan Kelembagaan

15.600.000

Maks.

a. Transportasi pengelola

12 OB

500.000

b. Transportasi staf

24 OB

400.000

6.000.000 9.600.000

Kegiatan

75.000.000

a. Kegiatan wajib, dirinci menurut kebutuhan: 1) Pengembangan karakter dan budaya 2) Pengembangan aksara kewirausahaan

45.000.000

b. Kegiatan pilihan, dirinci menurut kebutuhan sesuai kegiatan yang dipilih

30.000.000

Min.

Dokumentasi, Publikasi dan Administrasi

1 keg

5.000.000

Pelaporan

2 keg

1.200.000

Jumlah

12

Jumlah (Rp)


5.000.000 2.400.000 200.000.000

Maks.

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Bab III

A. Penerima Bantuan Sosial Penerima bantuan sosial adalah pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), taman bacaan masyarakat, satuan pendidikan nonformal sejenis, organisasiorganisasi adat, kelompok hobi, pesantren, paguyuban, sanggar seni, kelompok industri kebudayaan kreatif, penghayat lingkungan, organisasi atau lembaga nonprofit yang memiliki legalitas, kapasitas, integritas dan memenuhi persyaratan. B. Syarat Penerima Bantuan Sosial 1. Memiliki legalitas, berupa akte notaris atau surat keputusan yayasan/ organisasi induk, atau ijin dari pejabat yang berwenang, atau bentuk lain yang sederajat; 2. Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan print out transaksi terakhir; 4. Memiliki NPWP atas nama lembaga; 5. Memiliki sekretariat dengan alamat yang jelas; 6. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas; 7. Memiliki tenaga tutor/fasilitator/relawan pembelajaran masyarakat; 8. Memiliki tempat kegiatan yang mudah diakses oleh warga masyarakat, minimal berukuran 6x8 meter2, dan ruangan untuk komputer dan TBM. C. Tata Cara Pengajuan Bantuan Sosial 1. Penyusunan Proposal Proposal RB3 disusun oleh lembaga pengusul dengan mengacu pada format proposal sebagaimana yang terdapat pada lampiran petunjuk


13

teknis ini. Proposal harus orisinal, bukan plagiat dari proposal lain. 2. Pengiriman Proposal Proposal dikirimkan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Lembaga pengusul harus memberikan salinan/tembusan proposal kepada dinas pendidikan provinsi. 3. Waktu Pengajuan Proposal dapat diajukan setelah petunjuk teknis secara resmi disebarluaskan, dan ditutup ketika kuota sudah terpenuhi. D. Proses Penyaluran Bantuan Sosial 1. Penilaian Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi proposal, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi proposal dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima bantuan akan diverifikasi dan divisitasi untuk memperkuat bahan pengambilan keputusan berdasarkan data otentik dan kelayakan lembaga penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan guna memastikan kesahihan data dan lembaga penyelenggara sebagaimana tertuang dalam proposal pengajuan dengan kondisi faktual dilapangan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: • Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan usulan pelaksanaan program. • Klarifikasi dan konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat.

14


• Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima Bantuan. Visitasi tidak perlu dilakukan bagi lembaga pengusul proposal yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: • Lembaga pengusul sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), • Lembaga pengusul sudah divisitasi pada tahun sebelumnya, atau • Lembaga pengusul menyelenggarakan program yang merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. 3. Penetapan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat/Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan, setelah menerima usulan daftar nominatif lembaga calon penyelenggara dari tim penilai proposal. 4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan antara Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pihak pertama dengan pimpinan lembaga penyelenggara selaku pihak kedua, dengan terlebih dahulu mempelajari hak dan kewajiban masing-masing pihak. 5. Peluncuran Bantuan Sosial Proses peluncuran bantuan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayar an (SPP) yang dilampiri perjanjian kerjasama yang sudah ditanda tangani; b. SPP diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdiknas melalui Biro Keuangan; c. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perben daharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Bantuan (SP2D); f. KPPN Jakarta III memerintahkan bank penyalur untuk mentransfer bantuan ke rekening lembaga penerima.


15

E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal tidak memungut biaya apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun. 2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kemdikbud tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara program penerima Bantuan. 3. Lembaga penerima bantuan wajib lapor kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. 4. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan bantuan program tahun 2012. 5. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 6. Apabila dalam pelaksanaan program terjadi penyimpangan dari ketentuan yang ada maka hal tersebut menjadi tanggungjawab mutlak penerima bantuan/ pelaksanaan kegiatan.

16


Pemantauan dan pelaporan

Bab IV

A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan pemantauan kegiatan ke masing-masing lembaga penerima bantuan. Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat juga perlu terlibat dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan RB3. Pemantauan dilaksanakan dengan sasaran: 1. Keterlaksanaan program dan eksistensi kelembagaan yang didukung oleh bukti-bukti fisik kegiatan sesuai langkah kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Kendala-kendala pelaksanaan program dikaitkan dengan sasaran kualitatif dan waktu yang telah ditetapkan. 3. Penemuan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami. Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, yaitu ketercapaian indikator-indikator eksistensi lembaga dan pelaksanaan program berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh masing-masing program. B. Pelaporan Lembaga penerima bantuan wajib membuat laporan sebagai bukti pertanggungjawaban dana yang telah diterima. 1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan RB3 diterima oleh lembaga; b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keber hasilan program yang dilaksanakan; 2. Tahapan dan isi laporan a. Laporan awal, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dana bantuan diterima dengan mengacu pada format (lampiran 3).


17

b. Laporan akhir: * Bagi lembaga yang menyelesaikan kegiatan sebelum tanggal 15 Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat 2 minggu setelah selesai kegiatan. * Bagi lembaga yang kegiatannya belum selesai tanggal 31 Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat tanggal 31 Desember 2012, dengan melaporkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan akan dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember 2012.

18


penutup

Bab V

Petunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis bagi lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas agar segera menghubungi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039, Website: http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas/


19

Lampiran 1. Format Proposal

CONTOH COVER PROPOSAL

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA (RB3) TAHUN 2012

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kemdikbud Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Oleh:

20

Nama Lembaga : ............................................................ Alamat : ............................................................ No. Telp./HP/Faks. : ............................................................


Format Surat Rekomendasi

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA)* SURAT REKOMENDASI Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : .............................................................................................................. Jabatan : (Pejabat struktural eselon 3 yang mengelola pendidikan . (Pejabat struktural masyarakat/pendidikan nonformal) Alamat : .............................................................................................................. Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : .............................................................................................................. Alamat Lembaga : .............................................................................................................. Nama Ketua : .............................................................................................................. Telp/HP/Faks : .............................................................................................................. Adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat dan mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3) tahun anggaran 2012. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ....................................................................2012 a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) ..................................................................

(..................................................................) *) coret yang tidak perlu


21

Format Surat Pernyataan

KOP LEMBAGA PERYATAAN TANGGUNG JAWAB Yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat Telp/HP/Faks

: : : :

........................................................................................................................... Ketua Penyelenggara PKBM/Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Belanja bantuan operasional Rintisan Balai Belajar Bersama akan digunakan untuk mendukung peningkatan Keaksaraan orang dewasa 15 – 59 tahun, dan tidak akan digunakan untuk keperluan pribadi. 2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Rintisan Balai Belajar Bersama, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diajukan dalam proposal. 3. Penyerahan laporan awal dilaksanakan 3 hari setelah dana cair dan laporan akhir disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berakhir. 4. Apabila dikemudian pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kabupaten/Kota*) . . . . . . . . . . . . . . . .2012 Ketua Penyelenggara ................................... Materai 6000 (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) *) coret yang tidak perlu

22


Contoh Surat Dukungan dari Desa/Kelurahan

KOP DESA/KELURAHAN*) ===================================================== SURAT KETERANGAN/DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa/lurah*) ……………….…... menerangkan bahwa kami mendukung sepenuhnya kepada: Nama Lembaga Alamat Lembaga Nama Ketua Telp./Hp./Faksimili E-mail

: ………………………………………………………… : ...………………………………………………………. …........…………………………………………………… : ……...……………………………………….………….... : ............................................................................................ : .............................................................................................

untuk menyelenggarakan rintisan balai belajar bersama (RB3) yang diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat kami*). Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

………………, ………........... 2012 Kepala Desa/Lurah*) .............................................. Tanda Tangan, Stempel

(…………..………………….)

*) Coret yang tidak perlu.


23

ISI PROPOSAL 1. Profil Lembaga a. Nama Lembaga :……....................………….............. b. Alamat Lengkap :……....................………….............. c. No. Telepon/HP :.... ……....................………............. d. Nama Ketua :... ……....................…………............ e. Alamat Lengkap :……....................………….............. f. No. Telepon./HP :.... ……....................………............. g. Akta Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor : ............................... 2) Pejabat : ............................... h. Nama Bank :... …………………………......…......... i. Nomor Rekening lembaga :.........……………………........…........ j. NPWP : .....…………………………................. k. Program pendidikan masyarakat yang dilaksanakan saat ini: 1) ............................................................. 2) ............................................................. 3) dst......................................................... l. Daftar Pengurus Lembaga No.

Nama

Tmpt/Tgl Lahir

L/P

Pendidikan

Pekerjaan

Jabatan

1. 2. 3. Dst.

Catatan: Struktur organisasi dan deskripsi kerja (job description) dilampirkan

m. No

24

Sarana dan Prasarana Jenis Sarana

Keadaan

1

Luas Gedung Lembaga

2

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

Gedung Perkantoran Rumah Ruko .................................................

3

Status Bangunan / Gedung Lembaga

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam .....................................................

4

Sarana belajar

Keterangan

Luas Tanah:…………………..............m² Luas Bangunan:…..........……...........m²

Meja & kursi belajar……........................set Papan tulis .........……......…................set Lemari/rak buku ....….......................…unit Mesin tik ............……......................…unit Komputer ..........……......................…unit Bahan ajar ....................................... jenis Bahan Bacaan ..................................judul


Kondisi :

2. Deskripsi Usulan Program Pada bagian ini, uraikan dengan jelas mengenai: a. Nama Kegiatan b. Tujuan Kegiatan c. Hasil yang Diharapkan d. Sasaran/Peserta Didik (Daftar lengkap dilampirkan sesuai format) e. Rencana Kegiatan Pembelajaran/Pelatihan (Jadwal kegiatan dilampirkan): 1) Persiapan: (a) penyusunan acuan pelaksanaan kegiatan, (b) sosialisasi program. 2) Pelaksanaan: (a) lama program, jumlah & waktu pertemuan, (b) metode, bahan ajar, dan media yang dipergunakan, (c) tutor, pelatih, instruktur/ narasumber teknis, relawan, (d) mitra kerja. 3) Penilaian hasil belajar: (a) bentuk/teknik penilaian yang akan dilakukan, (b) instrumen/alat penilaian yang akan dipergunakan, dan (c) kriteria dan cara penentuan keberhasilan. f. Rencana Kegiatan Pendampingan/Fasilitasi/Sejenisnya: (a) jenis/ bentuk kegiatan, (b) lama program, jumlah dan waktu pertemuan, (c) pendamping/fasilitator, dan (d) mitra kerja. g. Evaluasi Program dan Pelaporan: (a) rencana monitoring selama kegiatan berlangsung, (b) rencana evaluasi terhadap program secara keseluruhan, (c) rencana pelaporan. 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Komponen (1)

No.

Volume (2)

I.

Bantuan Investasi

1

Penataan kelembagaan

2

Penyediaan sarana/prasarana

3

Tempat kegiatan

4

Teknologi informasi dan komunikasi

5

Investasi usaha

II.

Bantuan Operasional

1

Bantuan kelembagaan

2

Kegiatan

3

Dokumentasi, Publikasi,dan Administrasi

4

Pelaporan

5

Dokumentasi dan Laporan

Harga Satu an (Rp) (4)

Jumlah (Rp) = (2)x(3)

Ket (5)

Jumlah


25

Lampiran Proposal: 1) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi (sesuai dengan format). 2) Surat keterangan dukungan dari desa/kelurahan (sesuai dengan format). 3) Surat pernyataan tanggungjawab lembaga (sesuai dengan format). 4) Salinan/fotokopi akta notaris atau SK pendirian lembaga atau surat izin lembaga. 5) Salinan/fotokopi nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan print out transaksi terakhir 6) Salinan/fotokopi NPWP atas nama lembaga. 7) Struktur organisasi kepengurusan lembaga dilengkapi uraian tugas. 8) Daftar peserta didik berdasarkan jenis kegiatan. 9) Daftar tutor/fasilitator/instruktur/narasumber teknis/relawan.

26


Format Peserta Didik DAFTAR CALON PESERTA DIDIK RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA TAHUN 2012 Jenis kegiatan: ...................................................... *) No.

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Usia (thn)

Status Keberaksaraan (BA/MA)

Pekerjaan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst. Jumlah

Keterangan: BA (Buta Aksara), MA (Melek Aksara) *) Dibuat sebanyak jumlah dan jenis kegiatan.

………………, ……………………. 2012 Ketua lembaga,

Ttd

(…………………………………….)


27

Format Tutor/Fasilitator/Relawan/Instruktur/NST DAFTAR TUTOR/FASILITATOR/INSTRUKTUR/NARASUMBER TEKNIS RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA TAHUN 2012 No.

Nama

Tempat/tgl Lahir

L/P

Keahlian yg dimiliki

Ijazah Terakhir

Program/kegiatan yang dibina

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

6. 7. 8. 9. 10.

………………, ……………………. 2012 Ketua/Penyelenggara Kegiatan,

Ttd

(…………………………………….)

28


Lampiran 2. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan Acuan Pelaksanaan Kegiatan …………………………………………. (diisi sesuai jenis kegiatan yang diusulkan) A. B. C. D.

DASAR PEMIKIRAN (mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) NAMA KEGIATAN (tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan) TUJUAN KEGIATAN (apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?) RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan

NO.

KEGIATAN

1

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

2

Sosialisasi kegiatan

WAKTU

PARTISIPAN

2. Pembelajaran, Pendampingan, Penguatan: a. Pembelajaran: WAKTU NO. (Bln, Mgg, Tgl) jam

MATERI

METODE

BAHAN AJAR/ MEDIA

PENDIDIK

b. Pendampingan pasca pembelajaran: NO.

KEGIATAN

WAKTU (hari/ minggu/bulan) jam

MATERI

METODE

BAHAN / ALAT


29

3. Rencana Penilaian NO.

JENIS PENILAIAN

1.

Penilaian proses

2.

Penilaian hasil

3.

Penilaian kinerja/ Performa

WAKTU

TEKNIK PENILAIAN

ALAT/ INSTRUMEN PENILAIAN

PETUGAS

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (SUKMA atau STSB) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: 1. Dapat dikembangkan sesuai dengan jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara; 2. Lampirkan daftar peserta didik.

30


Lampiran 3. Format Laporan Awal KOP LEMBAGA ===================================================== LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA TAHUN 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga penerima bantuan penyelenggaraan kegiatan Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3) tahun 2012: Nama Lembaga Alamat Lembaga Nama Ketua Telp./HP/Faks.

: ………………………………………………………… : ...………………………………………………………. …........…………………………………………………… : ……...……………………………………….………….... : ..……………………………………………….……….

Dengan ini melaporkan sebagai berikut: 1. Dana bantuan penyelenggaraan program RB3 sebagai tindak lanjut dari Perjanian Kerjasama No. ............................. telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal ........................... 2. Dana tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan program RB3 sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Perjanjian Kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Kegiatan RB3 akan kami selenggarakan mulai tanggal ........................................ Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2012

Pimpinan Lembaga,

(…………..………………….)

Lampiran Laporan Awal: 1. Acuan pelaksanaan kegiatan (sesuai format); 2. Foto kopi buku rekening yang memuat nilai bantuan yang diterima.


31

Lampiran 4. Sistematika Laporan Akhir Rintisan Balai Belajar bersama Sistematika Laporan Akhir Penyelenggaraan Rintisan Balai Belajar Bersama Tahun 2012 Cover/sampul laporan Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Kegiatan Pembelajaran/Pendampingan Uraikan pengalaman pelaksanaan; metode, materi/bahan/modul, media/ alat peraga, jadwal, cara dan hasil penilaian pembelajaran/pendampingan yang dilakukan. (Sertakan foto-foto kegiatan pembelajaran/pendampingan yang relevan untuk melengkapi uraian kegiatan/proses pembelajaran). C. Penggunaan Dana Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam Petunjuk Teknis yang disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. (Kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga). D. Penutup 1. Kesimpulan Simpulkan tentang: a) motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran/pendampingan. b) efektifitas penggunaan metode pembelajaran/pendampingan. c) hasil belajar, dan d) tantangan/hambatan yang dialami. 2. Saran/Rekomendasi Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan program. 3. Tindak Lanjut Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah program/dana bantuan berakhir.

32


Lampiran Laporan : 1. Acuan Pelaksanaan kegiatan 2. Foto-foto kegiatan (softcopy dan hardcopy)/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Fotokopi kuitansi penggunaan dana 4. Materi/bahan ajar/modul 5. Sertifikat hasil pembelajaran (seperti SUKMA/STSB) 6. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada)


33

Lampiran 5. Perjanjian Kerjasama Rintisan Balai Belajar Bersama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA TAHUN 2012 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : ………………………… NIP : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:

34


1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan rintisan balai belajar bersama (RB3), dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi pembelajaran kegiatan rintisan balai belajar bersama (RB3). Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab mutlak untuk melaksanakan kegiatan; b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/ kota setempat;


35

d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota setempat; Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012, Nomor 0049/023-05.1/-/2011 tanggal 31 Desember 2011 dengan kode anggaran …………………... 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke: Nama Bank Nomor Rekening Atas Nama NPWP

: : : :

4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. 5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana di luar ketentuan di atas, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

36


Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang. Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. 2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


37

Lampiran 6 Format Buku Kas

A. BUKTI KAS UMUM

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN NOMOR TANGGAL NOMOR KODE BUKTI 1

2

3

: : : : : URAIAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

4

5

6

7

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga Nama Terang

38


Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang

B. BUKTI pembantu pajak PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

TANGGAL

NOMOR NOMOR KODE BUKTI

1

2

BULAN:................................. : : : : : PENERIMAAN (DEBIT)

URAIAN

3

PPN

PPh 21

PPh 22

PPh 23

5

6

7

8

4

PENGELUARAN SALDO (KREDIT)

9

10

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga Nama Terang

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


39

42


iii RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA TAHUN 2012

Recommend Documents