iii RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012

RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012

i


iii

Kata Sambutan

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat.

iv

PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN

Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini, dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Hamid Muhammad NIP 195905121983111001


v

Kata Pengantar

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012.

vi


Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Rintisan Aksara Kewirausahaan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Rintisan Aksara Kewirausahaan. Semoga petunjuk teknis penyelenggaraan Rintisan Aksara Kewirausahaan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D NIP.195804091984022001


vii

Daftar isi SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI...................................................................... iv PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT........ vi DAFTAR ISI.................................................................................................. viii

viii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………….........…… A. Latar Belakang................................................................................................ B. Dasar Hukum.................................................................................................. C. Tujuan Petunjuk Teknis................................................................................

1 2 4 4

BAB II AKSARA KEWIRAUSAHAAN............................................................ A. Pengertian....................................................................................................... B. Tujuan................................................................................................................ C. Sasaran/Penerima manfaat........................................................................ D. Hasil yang Diharapkan................................................................................ E. Diskripsi Kegiatan......................................................................................... F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana................................................

5 5 5 5 5 6 8

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ............. A. Penerima Bantuan........................................................................................ B. Syarat Penerima Bantuan........................................................................... C. Tatacara Pengajuan Bantuan.................................................................... D. Proses Penyaluran Bantuan....................................................................... E. Catatan Khusus..............................................................................................

10 10 10 10 11 12


BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN................................................. 14 A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan....................................................... 14 B. Pelaporan......................................................................................................... 14 BAB V PENUTUP.......................................................................................... 16 LAMPIRAN.................................................................................................. 1. Format Proposal................................................................................................... 2. Acuan Pelaksanaan Kegiatan........................................................................... 3. Format Laporan Awal.......................................................................................... 4. Sistematika Laporan Akhir................................................................................ 5. Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri (SK-KUM).................. 6. Contoh Akad Kerjasama.................................................................................... 7. Format Instrumen Verifikasi Lembaga.......................................................... 8. Format Buku Kas...................................................................................................

17 17 28 30 31 33 35 39 41


ix

PENDAHULUAN

Bab I

A

ksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan multikeaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan yang meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumberdaya, dan v) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumberdaya dan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, peningkatan Kualitas dan Relevansi, serta Kesetaraan yang nondiskriminatif dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Aksara membangun peradaban meliputi, antara lain, pendidikan keaksaraan (dasar, usaha mandiri,


1

keluarga), aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan dan anak, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan program-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: • Swamanajemen (self managed) • Lingkungan sepanjang hayat • Menghargai norma, nilai dan budaya • Berbasis kebutuhan • Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan • Pemberdayaan sebagai ciri utama • Berakar pada nilai-nilai sosial • Berbasis pengalaman • Partisipatif dan demokratis • Berbasis kecakapan hidup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat menyadari bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan di atas tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa kerjasama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, berbagai pemberdayaan masyarakat tersebut secara simultan disertai dengan beberapa layanan kemitraan dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. A. Latar Belakang Penduduk buta aksara usia 15-59 tahun berjumlah 7.546.344 orang. (hasil Sensus Penduduk, 2010). Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

2


Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, rintisan balai belajar bersama, dan aksara berbasis cerita rakyat. Programprogram tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan anak, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. Dalam upaya revitalisasi lembaga sebagai penyelenggara program pendidikan masyarakat dalam konteks yang luas, pemerintah memandang perlu untuk memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk program Rintisan Aksara Kewirausahaan. Program Rintisan Aksara Kewirausahaan dapat diakses oleh lembaga yang memenuhi kriteria, untuk memberikan layanan program pendidikan masyarakat di luar program pendidikan nonformal dan informal yang sudah ada. Agar Program Rintisan Aksara Kewirausahaan dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Program Rintisan Aksara Kewirausahaan Tahun 2012”.


3

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 dan; 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal tahun 2012. C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan petunjuk teknis bertujuan sebagai petunjuk dalam: 1. penyusunan dan pengajuan proposal; 2. melaksanakan penilaian proposal; 3. menyalurkan bantuan penyelenggaraan program aksara kewirausahaan; 4. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.

4


AKSARA KEWIRAUSAHAAN

Bab II

A. Pengertian 1. Merupakan kemampuan kewirausahaan masyarakat yang dibelajarkan melalui rintisan/pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri untuk meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitar. 2. Dana bantuan aksara kewirausahaan merupakan bantuan biaya operasional pembelajaran kewirausahaan, pelatihan keterampilan produktif, dan pengembangan inkubator usaha. B. Tujuan 1. Membentuk/mengembangkan unit usaha/inkubator bisnis dan kapasitas kelembagaan sebagai rintisan sentra kewirausahaan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki. 2. Menciptakan peluang sumber pendanaan lembaga yang berasal dari keuntungan unit usaha/inkubator bisnis yang dikembangkan. 3. Meningkatkan keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan, kelompok maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga. C. Sasaran/Penerima Manfaat Sasaran rintisan Aksara Kewirausahaan adalah lembaga PKBM dan satuan PNF sejenis yang memiliki potensi usaha dengan melibatkan sekurangkurangnya 20 (dua puluh) orang peserta didik. D. Hasil yang Diharapkan 1. Terbentuk/berkembangnya unit usaha/inkubator bisnis dan kapasitas kelembagaan sebagai rintisan sentra kewirausahaan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki.


5

2. Terciptanya peluang sumber pendanaan lembaga yang berasal dari keuntungan unit usaha/inkubator bisnis yang dikembangkan. 3. Meningkatnya keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan, kelompok maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga. E. Deskripsi Kegiatan Kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan dilakukan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan kewirausahaan pembentukan/ pengembang inkubator bisnis. Kegiatan ini dibiayai melalui APBN tahun 2012. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan terlebih dahulu harus mendeskripsikan jenis usaha dengan jelas dan rasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik serta memetakan sumber daya tutor/tenaga teknis lainnya yang kompeten sesuai dengan jenis usaha yang akan dikembangkan. Tahapan kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan sekurang-kurangnya, meliputi: 1. Persiapan a. Menyusun rencana pembentukan/pengembangan inkubator bisnis dan rencana usaha sampai tergambarkan perkiraan keuntungan yang akan dicapai. b. Menyusun strategi dan rencana pembelajaran yang terintegrasi langsung dengan inkubator bisnis yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan, meliputi 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran/pelatihan yang menggambarkan waktu, materi, metode, pembelajaran tutor/instruktur/nara sumber teknis/fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan, serta 4) model pendampingan dan rencana tindak lanjut. c. Penataan penguatan kelembagaan meliputi 1) penataan administrasi lembaga inkubator bisnis, misalnya: papan nama inkubator bisnis dan buku administrasi kantor, 2) penyediaan perlengkapan, misalnya map penyimpanan arsip (file folder), kalkulator, binder, dll., dan 3) pengadaan bahan bacaan kewirausahaan dan keterampilan sesuai jenis usaha yang dilaksanakan. d. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2. Penyelenggaraan Inkubator Bisnis Merupakan praktik kewirausahaan dengan menerapkan

6


kompetensi keberaksaraan pada proses usaha yang dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan inkubator bisnis kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan identifikasi jenis usaha. Inkubator bisnis merupakan unit usaha lembaga yang sekaligus menjadi tempat pembelajaran bagi peserta didik dan masyarakat sekitar, sehingga pada gilirannya dapat berjalan sebagai sentra kewirausahaan. Dalam kegiatan ini perlu dilakukan: 1) Penyediaan sarana produksi 2) Pelaksanaan kegiatan produksi barang/jasa 3) Penyediaan tempat usaha/perdagangan 4) Penugasan minimal 2 (dua) orang peserta didik sebagai calon instruktur. 5) Pelaksanaan pemasaran/penjualan 6) Berbagi pengalaman antara kelompok usaha 7) Ikut serta sebagai pengelola inkubator bisnis 8) Upaya pengembangan dan jejaring usaha/perdagangan Kegiatan inkubator bisnis ini melibatkan peserta didik dalam praktek usaha yang dilakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran aksara kewirausahaandilaksanakan dalam bentuk praktikdengan mengacu kepada implementasi Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri pada usaha mikro yang dikaitkan langsung dengan jenis usaha yang akan dikembangkan. Misalnya, pada standar kompetensimempraktikkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimilikipada usaha produksi sapu lidi, maka materinya mempraktikkan keterampilan sapu lidi atau mendiskusikan masalah-masalah dalam usaha produksi sapu lidi. Kegiatan melibatkan sekurang-kurangnya 20 orang peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebanyak-banyaknya 25% (5 orang) peserta didikadalah warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang telah melakukan wirausaha, misalnya pemilik warung, pedagang keliling,pedagang ternak, pembudidaya jamur, produsen sapu lidi, atau pelaku usaha lainnya b. Sekurang-kurangnya 75% (15 orang) peserta didikadalah warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga


7

masyarakat lainnya yang berminat menjadi wirausaha. c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang peserta didik ditugaskan mengikuti pelatihan/magang pada sentra produksi sesuai dengan unit usaha yang akandikembangkan. Peserta didik dimaksud kelak menjadi instruktur/narasumber teknis di lembaganya. Dalam praktik usaha, peserta didik dapat dikelompokkan menjadi sebanyak-banyaknya 4 (empat) kelompok) sesuai dengan jenis usaha dan peminatan. Terkait dengan pembelajaran usaha, peserta didik terlibat dalam pembelajaran (melalui praktik usaha) sekurang-kurangnya setara dengan 66 jam pembelajaran. Lembaga perlu melakukan pendampingan terhadap unit usaha yang dikembangkan oleh peserta didik sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan atau setara dengan 16 jam. Pendampingan difokuskan kepada pengembangan kualitas produk dan pemasaran, atau berdasarkan temuan masalah dilapangan. Penilaian pembelajaran dilakukan baik terhadap proses maupun hasil praktik usaha. Alat penilaian pembelajaran dapat berupa lembar observasi/pengamatan kinerja, hasil karya, dan alat evaluasi lain yang relevan, baik yang menyangkut kemajuan hasil usaha maupun kemampuan keberaksaraan. Alat penilaian kemampuan keberaksaraan dapat dikembangkan dalam bentuk tagihan-tagihan berupa portofolio atas usaha yang sedang dikembangkan (misalnya menulis rencana usaha, mencatat pembelian dan penjualan barang, menyusun neraca, menghitung laporan perhitungan laba/rugi, membuat daftar jejaring usaha, dan lain-lain). Peserta didik yang dinyatakan memenuhi syarat standar keaksaraan usaha mandiri setelah mengikuti pembelajaran aksara kewirausahaan diberikan sertifikat atau Surat Tanda Selesai Belajar (STSB). F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Biaya penyelenggaraan rintisan Aksara Kewirausahaan dialokasikan untuk 90 lembaga dengan dana bantuan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap lembaga. Proporsi penggunaan dana rintisan aksara kewirausahaan diatur dengan komposisi sebagai berikut:

8


No. 1

2

3

4

Komponen yang Dibiayai

Deskripsi

Proporsi Biaya

Persiapan

a. Penyusun rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Maksimal 2,5%

Pelaksanaan penataan kelembagaan

a. Penataan administrasi lembaga inkubator, seperti: papan nama incubator, buku administrasi, dll b. Penyediaan perlengkapan seperti: map penyimpan arsip (file folder), kalkulator, binder, dll c. Pengadaan bahan bacaan kewirausahaan dan keterampilan sesuai jenis usaha d. Pembinaan

Maksimal 5%

Penyelenggaraan inkubator bisnis sebagai sarana usaha dan pembelajaran

a. Biaya manajemen, ATK, bahan ajar/buku, bahan praktik, dll b. Tutor, narasumber bidang kebijakan dan tenaga pendamping; c. Biaya pelatihan/magang calon instruktur, minimal 2 orang dari peserta didik. d. Sarana produksi e. Produksi barang/jasa f. Tempat usaha/perdagangan g. Pemasaran dan penjualan

Maksimal 90%

Penilaian/evaluasi dan pelaporan

a. Penilaian portofolio proses pembelajaran aksara kewirausahaan berupa tagihan tugas-tugas keberaksaraan yang diintegrasikan ke dalam setiap kegiatan usaha, misalnya menulis rencana usaha, mencatat pembelian dan penjualan barang, menyusun neraca, menghitung laporan perhitungan laba/rugi, membuat daftar jejaring usaha, dan lain-lain b. Penyusunan laporan penggunaan dana bantuan, baik substansi maupun keuangan, beserta bukti-bukti pendukungnya

Maksimal 2,5%


9

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bab III

A. Penerima Bantuan PKBM/Satuan PNF sejenis/Lembaga kemasyarakatan yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas pembelajaran keaksaraan yang ditunjukkan dengan adanya narasumber teknis untuk pelatihan keterampilan praktis atau pembelajaran kewirausahaan, data warga belajar, tutor, dan sarana pembelajaran yang disahkan oleh Kepala Desa atau RT/RW. B. Syarat Penerima Bantuan 1. Memiliki legalitas lembaga, seperti akta notaris atau izin operasional atau bukti legalitas lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan print out transaksi terakhir; 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat sekretariat yang jelas. 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM). C. Tatacara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Lembaga pengusul menyusun proposal dengan menggunakan format seperti pada lampiran Petunjuk teknis ini. 2. Pengiriman Proposal Proposal dikirimkan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

10


Lembaga pengusul harus memberikan salinan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi. 3. Batas Waktu Pengajuan Proposal Proposal dapat diajukan setelah petunjuk teknis secara resmi disebarluaskan, dan ditutup ketika kuota sudah terpenuhi. D. Proses Penyaluran Bantuan 1. Penilaian Proposal Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. Verifikasi/visitasi Setiap lembaga calon penerima bantuan akan diverifikasi untuk memperkuat bahan pengambilan keputusan berdasarkan data otentik dan kelayakan lembaga penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan guna memastikan kesahihan data dan lembaga penyelenggara sebagaimana tertuang dalam proposal pengajuan dengan kondisi faktual dilapangan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: • Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan usulan pelaksanaan program. • Klarifikasi dan konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat. • Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima Bantuan. Visitasi tidak perlu dilakukan bagi lembaga pengusul proposal yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: • Lembaga pengusul sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), • Lembaga pengusul sudah divisitasi pada tahun sebelumnya, atau • Lembaga pengusul menyelenggarakan program yang merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. 3. Penetapan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan penyelenggaraan


11

rintisan aksara kewirausahaan atau penguatan aksara kewirausahaan setelah melewati proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelengga raan rintisan aksara kewirausahaan atau penguatan aksara kewirausaha an. Akad kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Contoh akad kerjasama terlampir. 5. Peluncuran Bantuan Proses penyaluran bantuan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Akad Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; b. SPP diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdiknas melalui Biro Keuangan. c. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); f. KPPN Jakarta III memerintahkan Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga penerima. E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara. 3. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan

12


pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan bantuan pendidikan masyarakat tahun 2011. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara.


13

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bab IV

A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan melibatkan dinas terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke masing-masing lembaga penyelenggara kegiatan. Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat juga perlu terlibat dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan. Sasaran pemantauan meliputi: 1. Keterlaksanaan kegiatan yang didukung oleh bukti-bukti fisik kegiatan sesuai langkah kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Kendala-kendala pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran kualitatif dan waktu yang telah ditetapkan. 3. Penemuan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami. Evaluasi kegiatan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kinerja kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kegiatan akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi keberlanjutan pada tahun-tahun berikutnya. B. Pelaporan Lembaga penyelenggara rintisan aksara kewirausahaan dan penguatan aksara kewirausahaan wajib membuat laporan sebagai bukti pertanggung jawaban bantuan yang telah diterima. 1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan rintisan aksara kewirausahaan diterima oleh lembaga. b. Mengetahui pelaksanaan, hambatan dan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. c. Memenuhi persyaratan administratif sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara.

14


2. Waktu pelaporan dan isi laporan a. Laporan awal, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dana bantuan diterima dengan mengacu pada format (lampiran 3). b. Laporan akhir: * Bagi lembaga yang menyelesaikan kegiatan sebelum tanggal 15 Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat 2 minggu setelah selesai kegiatan. * Bagi lembaga yang kegiatannya belum selesai tanggal 31 Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat tanggal 31 Desember 2012, dengan melaporkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan akan dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember 2012.


15

PENUTUP

Bab V

Petunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis bagi lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas, harap segera menghubungi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039, Website: http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas/

16


Lampiran 1. Format Proposal:

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kemdiknas Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Oleh: Nama Lembaga Alamat No. Telp./HP/Faks.

: ............................................................ : ............................................................ : ............................................................


17

Format Surat Rekomendasi

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA)* SURAT REKOMENDASI Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : .............................................................................................................. Jabatan : (Pejabat struktural eselon 3 yang mengelola pendidikan . (Pejabat struktural masyarakat/pendidikan nonformal) Alamat : .............................................................................................................. Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : .............................................................................................................. Alamat Lembaga : .............................................................................................................. Nama Ketua : .............................................................................................................. Telp/HP/Faks : .............................................................................................................. Adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat dan mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan Rintisan Aksara Kewirausahaan tahun anggaran 2012. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ....................................................................2012 a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) ..................................................................

(..................................................................) *) coret yang tidak perlu

18


Format Surat Pernyataan

KOP LEMBAGA PERYATAAN TANGGUNGJAWAB Yang bertandatangan di bawah ini: Nama :.......................................................................................................................... ........................................................................................................................... Alamat Lembaga Nama Ketua : ........................................................................................................................... Telp/HP/Faks : ........................................................................................................................... E- mail Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. menyelenggarakan program rintisan Aksara Kewirausahaansesuai dengan petunjuk teknis dan jadwal. 2. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan. 3. berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program Rintisan Aksara Kewirausahaan. 4. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kabupaten/Kota*) . . . . . . . . . . . . . . . .2012 Ketua Penyelenggara ...................................

Materai 6000 (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

*) coret yang tidak perlu


19

Format Surat Keterangan tentang Rintisan Usaha Lembaga KOP LEMBAGA =================================================== SURAT KETERANGAN LEMBAGA PENGUSUL BANTUAN Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga pengusul bantuan penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan Tahun 2012: Nama Lembaga Alamat Lembaga Nama Ketua Telp./HP/Faks.

: ………………………………………............................... :…………………….................................................................. ….......…………………………......................................... : ...……………………….…………................................... : ……………………………….………..............................

Menerangkan hingga saat ini lembaga kami memiliki usaha/rintisan usaha yang sedang/akan dikembangkan sebagai upaya penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat dengan jenis usaha: ........................................................ Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ....…………………….. 2012 Yang Membuat Keterangan,

20


(…………..…………...)

ISI PROPOSAL 1. Profil Lembaga a. Nama Lembaga : ....................…….……........................................ b. Alamat Lengkap : ...............……….................................................. .……….................................................................. c. No. Telp./HP : .....................…………........................................ d. Nama Ketua Jurusan : .……………….....……………..................... e. Nomor Rekening Atas Nama Lembaga*) : ................................................................................ f. Nama Bank : ................................................................................ g. NPWP**) : …...……………................................................ *) Melampirkan surat keterangan Bank **) Fotocopy dilampirkan h. Kegiatan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan saat ini: 1) .......................................................................................................................... 2) .......................................................................................................................... 3) dst..................................................................................................................... i. Daftar Pengurus Lembaga No.

Nama

Tmpt/Tgl Lahir

L/P

Pendidikan

Pekerjaan

Jabatan

1. 2. 3. Dst.

Catatan: Struktur organisasi dan deskripsi kerja agar dilampirkan k. Sarana dan Prasarana No

Jenis Sarana

Keadaan

Keterangan

1

Luas Gedung Lembaga

Luas Tanah:…………………..............m² Luas Bangunan:…..........……...........m²

2

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

Gedung Perkantoran Rumah Ruko .................................................

3

Status Bangunan / Gedung Lembaga

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam .....................................................

4

Sarana belajar

Meja & kursi belajar……........................set Papan tulis .........……......…................set Lemari/rak buku ....….......................…unit Mesin tik ............……......................…unit Komputer ..........……......................…unit Bahan ajar ....................................... jenis Bahan Bacaan ..................................judul

Kondisi :


21

2. Deskripsi Unit Usahayang Diusulkan a. Nama Unit Usaha: b. Hasil yang Diharapkan: c. Sasaran/Peserta Kegiatan: Warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang telah melakukan wirausaha: No.

Nama

L/P

Usia

Jenis Usaha yang Ditekuni

1. 2. 3. 4. 5.

Warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang berminat menjadi wirausaha: No.

Nama

L/P

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

22


Usia

Jenis Usaha yang Diminati

Peserta didik yang ditugaskan mengikuti pelatihan/magang pada sentra produksi sesuai dengan unit usaha yang akan dikembangkan: No.

Nama

L/P

Usia

Tempat pelatihan/magang

1. 2.

Pengelompokan peserta didik: Kelompok

Nama Peserta Didik

L/P

Usia

Jenis Usaha yang Dikembangkan

I. II III IV

d. Rencana Kegiatan: 1) Persiapan: (a) Uraian singkat rencana pembentukan/pengembangan inkubator bisnis dan rencana usaha (business plan) (Uraian lengkap dilampirkan) (b) Uraian strategi dan rencana pembelajaranyang terintegrasi langsung dengan inkubator bisnis yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan • nama kegiatan: • tujuan kegiatan: • jadwal kegiatan: • model pendampingan dan rencana tindak lanjut: • Penataan dan penguatan kelembagaan: (c) Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan:. 2) Penyelenggaraan Inkubator Bisnis (a) Penyediaan sarana produksi: (b) Pelaksanaan kegiatan produksi barang/jasa: (c) Penyediaan tempat usaha/perdagangan: (d) Pelaksanaan pemasaran/penjualan: (e) Berbagi pengalaman antara kelompok usaha: (f ) Upaya pengembangan dan jejaring usaha/perdagangan:


23

3) Evaluasi dan Pelaporan: (a) rencana monitoring selama kegiatan berlangsung, (b) rencana evaluasi secara keseluruhan, dan (c) rencana pelaporan. 3. Rencana Anggaran Belanja No.

Komponen yang Didanai

Volume

1

2

3

1

Uraikan rencana pembiayaan untuk kegiatan Persiapan, seperti: a. Penyusun rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan

2

Uraikan rencana pembiayaan untuk kegiatan penataan kelembagaan, seperti: a. Penataan administrasi lembaga inkubator, seperti: papan nama incubator, buku administrasi, dll b. Penyediaan perlengkapan seperti: map penyim pan arsip (file folder), kalkulator, binder, dll c. Pengadaan bahan bacaan kewirausahaan dan keterampilan sesuai jenis usaha

3

Uraikan rencana pembiayaan pembelajaran: a. ATK, bahan ajar/buku, bahan praktik, dll b. Tutor, instruktur, narasumber teknis, tenaga pendampingan c. Biaya manajemen (ATK penyelenggaraan, transport pengelola, dll)

4

5

Satuan Jumlah (Rp) Biaya (Rp) (3x4) 4

Uraikan rencana pembiayaan untuk pengembangan inkubator bisnis (unit usaha): a. Sarana produksi b. Produksi barang/jasa c. Tempat usaha d. Pemasaran dan jejaring e. Biaya lain yang relevan untuk pengembangan usaha Uraikan rencana pembiayaan untuk penilaian/ evaluasi dan pelaporan a. Penilaian proses pembelajaran aksara kewirausahaan b. Penyusunan dan penyampaian laporan

Total Jumlah keseluruhan yang diajukan: Rp ................................................

24


5

4. Penutup Daftar Lampiran Proposal a. Daftar calon peserta didik yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat b. Daftar pendidik/tutor/fasilitator/narasumber teknis/pendamping c. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota d. Surat pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab mutlak e. Surat keterangan usaha/rintisan usaha yang sedang/akan dikembangkan f. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga g. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan dari bank h. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga i. Struktur organisasi kepengurusan dan deskripsi kerja j. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembelajaran aksara kewirausahaan


25

Lampiran A. Format Daftar Calon Peserta Didik DAFTAR CALON PESERTA DIDIK AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012 NAMA LEMBAGA LOKASI Penyelenggaraan No.

Nama

Jenis Kelamin

: .......................................................................... : ..........................................................................

Alamat

Umur

Latar Belakang Pendidikan

Jenis Usaha yang akan Dipelajari

Pekerjaan

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

Mengesahkan, Kepala Desa/Lurah/Penilik.................*) Tanda Tangan, Stempel

( Nama Terang )

26


...........,.............. 2012 Ketua Lembaga Tanda Tangan, Stempel

( Nama Terang

)

Lampiran B. Format Daftar Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis/ Pendamping DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/INSTRUKTUR/NARASUMBER TEKNIS/ PENDAMPING aksara kewirausahaan TAHUN 2012 NAMA LEMBAGA : ........................................................................................ No.

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

Tahun Lulus

Bidang Keahlian

Ket.

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

. . . . . . . . . . . . . 2012

Ketua lembaga Tanda Tangan, Stempel

( Nama Terang )


27

Lampiran 2. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan Acuan Pelaksanaan Kegiatan …………………………………………. (diisi sesuai jenis kegiatan yang diusulkan) A. B. C. D.

DASAR PEMIKIRAN (mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) NAMA KEGIATAN (tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan) TUJUAN KEGIATAN (apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?) RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan

NO.

KEGIATAN

WAKTU

1

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

2

Sosialisasi kegiatan

PARTISIPAN

2. Pelaksanaan: a. Penataan Kelembagaan NO.

WAKTU (Tanggal, bulan, Tahun)

JENIS PENATAAN (Rincian)

JUMLAH

KETERANGAN

b. Pembelajaran: NO.

28

WAKTU (Tgl, Bln, Thn) Jam

MATERI


METODE

BAHAN AJAR/ MEDIA

PENDIDIK

c. Pendampingan pasca pembelajaran: NO.

KEGIATAN

WAKTU (hari/ minggu/bulan) jam

MATERI

METODE

BAHAN / ALAT

3. Rencana Penilaian NO.

JENIS PENILAIAN

1.

Penilaian proses

2.

Penilaian hasil

3.

Penilaian kinerja/ Performa

WAKTU

TEKNIK PENILAIAN

ALAT/ INSTRUMEN PENILAIAN

PETUGAS

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (STSB) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: 1. Dapat dikembangkan sesuai dengan jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara; 2. Lampirkan daftar peserta didik.


29

Lampiran 3. Format Laporan Awal

KOP LEMBAGA =================================================== LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga penerima bantuan penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan tahun 2012: Nama Lembaga : ……………………………………….................................. Alamat Lembaga : .………………………………………................................. ........……………………………………............................... Nama Ketua : ...……………………….…………...................................... Telp./HP/Faks. : ……………………………….………................................. Dengan ini melaporkan sebagai berikut: 1. Dana bantuan penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan sebagai tindaklanjut dari Akad Kerjasama No. ............................. telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal ........................... 2. Dana tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan rintisan aksara kewirausahaan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Akad Kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Rintisan aksara kewirausahaan akan kami selenggarakan mulai tanggal ..... Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2012 Pimpinan Lembaga,

(nama jelas) Lampiran: 1. Acuan Pelaksanaan kegiatan; 2. Foto kopi buku rekening yang menunjukkan jumlah dana bantuan yang diterima

30


Lampiran 4. Sistematika Laporan Akhir SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012 Cover/sampul laporan Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan 1. Persiapan Uraikan persiapan-persiapan yang dilakukan terkait a). Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pembelajaran/pelatihan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan, b). Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan penataan kelembagaan Uraikan penataan kelembagaan yang dilakukan terkait a). penataan administrasi, b). penyediaan perlengkapan lembaga inkubator bisnis, c), pengadaan bahan bacaan kewirausahaan. 3. Pelaksanaan pembelajaran aksara kewirausahaan Uraikan metode, materi/bahan/modul, media/alat peraga, jadwal, cara dan hasil penilaian pembelajaran/pendampingan yang dilakukan. (Sertakan foto-foto kegiatan pembelajaran/pendampingan yang relevan untuk melengkapi uraian kegiatan/proses pembelajaran). 4. Pelaksanaan penyelenggaraan Inkubator Bisnis (Unit Usaha) Uraikan penyelenggaraan inkubator bisnis (unit usaha) yang dilakukan terkait a). Sarana produksi, b). Kegiatan produksi barang/jasa, c). Tempat usaha, d). Pemasaran dan jejaring, e). Upaya pengembangan usaha lain. 5. Penilaian/Evaluasi dan Pelaporan Uraikan metode, materi/bahan/modul, media/alat peraga, jadwal, cara dan hasil penilaian pembelajaran/pendampingan yang dilakukan. (Sertakan foto-foto kegiatan pembelajaran/pendampingan yang relevan untuk melengkapi uraian kegiatan/proses pembelajaran).


31

C. Penggunaan Dana Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam petunjuk teknis yang disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. (kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga). D. Penutup 1. Kesimpulan Simpulkan tentang a) motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran/pendampingan, b) efektifitas penggunaan metode pembelajaran/pendampingan, c) hasil belajar, dan d) tantangan/hambatan yang dialami. 2. Saran/Rekomendasi Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan. 3. Tindak Lanjut Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah kegiatan berakhir. Lampirkan: 1. Acuan pelaksanaan kegiatan 2. Materi/bahan ajar/modul 3. Daftar hadir peserta, Instruktur/Nara sumber dan pendamping 4. Jadwal pembelajaran 5. Foto-foto (softcopy dan hardcopy) tahapan kegiatan 6. Rincian penggunaan dana sesuai proporsi biaya 7. Buku kas umum 8. Fotokopi kuitansi penggunaan dana 9. Fotokopi sertifikat hasil pembelajaran (STSB) 10. Dokumen rencana pengembangan usaha 11. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada)

32


Lampiran 5. Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri (SK-KUM) a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) NO.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

1.

Mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang berpeluang untuk dikembangkan sesuai potensi lingkungan dan pasar

2.

Menuliskan dan mengomunikasikan rancangan usaha mandiri yang akan dikembangkan

3.

Menguasai keterampilan produksi tertentu sesuai dengan usaha yang dikembangkan

4.

Memasarkan produk usaha yang dikembangkan

5.

Melakukan analisa perhitungan laba/rugi dari usaha yang dikembangkan

6.

Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha

7.

Memelihara dan mengembangkan kompetensi membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha

c. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) NO. 1.

2.

3.

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

Mengungkapkan keinginan berusaha berdasarkan minat dan potensi yang tersedia

1. Mengidentifikasi bidang usaha yang sesuai dengan minat dan keterampilan yang dimiliki

Mempraktikkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki

1. Menjelaskan bahan, alat, dan langkahlangkah produksi dalam usaha yang akan dikembangkan

Mengidentifikasi sumberdaya alam dan manusia di lingkungannya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih.

1. Mengungkapkan jenis-jenis sumber daya alam yang potensial di lingkungannya sesuai bidang usaha yang dikembangkan

2. Menetapkan bidang usaha yang akan dikembangkan

2. Mendemonstrasikan keterampilan yang dimiliki untuk mendukung usaha

2. Mengungkapkan sumber daya manusia di lingkungannya yang kompeten dalam bidang usaha yang dikembangkan 4.

5.

Mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan bidang usaha yang dipilih

1. Menjelaskan arti pasar

Menyusun rancangan usaha dan menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan

Menyusun rencana usaha yang akan dikembangkan

2. Menyebutkan kebutuhan barang dan jasa yang pasokannya belum terpenuhi 3. Menjelaskan faktor permintaan dan penawaran produk yang dikembangkan


33

6.

Merancang dan mengelola biaya pada usaha yang akan dikembangkan

1. Mengidentifikasi jenis-jenis biaya pada usaha tertentu 2. Mengidentifikasi sumber-sumber permodalan 3. Menghitung biaya, pendapatan dan keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan 4. Membuat pembukuan sederhana

7.

Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dan mempengaruhi laba rugi usaha

1. Mengenali risiko usaha yang dapat terjadi dan dampaknya terhadap laba rugi usaha yang dikembangkan 2. Menemukan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul

8.

Melakukan interaksi dengan konsumen 1. Menjelaskan produk usaha kepada konsumen 2. Menampilkan bahasa lisan dan bahasa tubuh yang simpatik kepada konsumen

9.

Memahami strategi pemasaran

1. Menentukan harga produk yang bersaing 2. Melakukan promosi yang efektif 3. Mengemas produk dengan menarik

10. Mengenali kekuatan pesaing dalam pasar produk yang dikembangkan

1. Mengenali produk-produk sejenis di pasar

11. Menjalin kemitraan

Menjalin kerjasama dengan mitra usaha

12. Menjaga kelangsungan usaha yang dikembangkan

1. Mengidentifikasi kebutuhan modal dan kas secara berkelanjutan

2. Mengenali produsen pesaing produk sejenis

2. Mempertahankan kepercayaan konsumen 3. Memahami peraturan pemerintah terhadap usaha yang dikembangkan 4. Menampilkan produk kreatif inovatif

34


Lampiran 6. Contoh Akad Kerjasama

AKAD KERJASAMA NOMOR : DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA : ...................................................................................................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : ……………........................................................................... NIP : ……………........................................................................... Jabatan : ……………….................................................................. Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : ………………….................................................................. Jabatan : ………………….................................................................... Alamat : ………………….................................................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat.


35

PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan rintisan aksara kewirausahaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemu kan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara; c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan tanggungjawab mutlak untuk melaksanakan; b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat;

36


Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebes Rp …………………… (………………………..……………………………. ), untuk membelajarkan minimal 20 peserta didik. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011, Nomor ………………….. tanggal …………… dengan kode anggaran …………………... 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke: Nama Bank Nomor Rekening Atas Nama NPWP

: : : :

5. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. 6. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana di luar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 7. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Akad Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.


37

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya pelaksanaan. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

38


PIHAK KEDUA

Lampiran 7. Instrumen Verifikasi Lembaga INSTRUMEN VERIFIKASI LEMBAGA PROGRAM : ........................................ 1. IDENTITAS LEMBAGA a. Nama Lembaga : ............................................................................... b. Alamat Lengkap : ............................................................................... c. No.Telepon/Hp : ............................................................................... d. Nama Ketua : ............................................................................... e. Alamat Lengkap : ............................................................................... f. No.Telepon/Hp : ............................................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian 1) Nomor : ............................................................................... 2) Pejabat : ............................................................................... h. Nama Bank : ............................................................................... i. Nomor Rekening : ............................................................................... j. Atas nama : ............................................................................... k. NPWP : ............................................................................... 2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI No.

Keadaan

Jenis Administrasi

Ada

Tidak ada

Keterangan

1. Papan nama lembaga 2. Struktur organisasi 3. Rincian tugas pengelola/penyelenggara 4. Nomor rekening bank atas nama lembaga (tanpa cc/qq; buku rekening asli ditunjukkan) 5. NPWP lembaga

3. SARANA DAN PRASARANA No.

Jenis Sarana

1.

Luas Gedung

2.

Status Bangunan / Gedung

Keadaan

Keterangan

Luas Tanah:……………….…..............m² Luas Bangunan:…..........……...........m² Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ...................................................


39

3.

Sarana belajar

Meja & kursi belajar…….............set Papan tulis .........……......…..............set Lemari/rak buku ....…...............…unit Mesin tik ............…….....................…unit Komputer ..........……....................…unit Bahan ajar ....................................... jenis Bahan Bacaan ............................ judul

Kondisi :

4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN No.

Nama

Jenis Kelamin Lk

Pr

Pendidikan

Peran/ Tugas

5. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN Program kegiatan yang pernah diselenggarakan atau yang masih berlangsung saat ini No.

Jenis Program/ Kegiatan

Tahun Pelaksanaan program

Jumlah Sasaran

Sumber Dana

Lokasi Sasaran

..............., ................................................... 2012 Mengetahui Pengurus Lembaga Petugas,

......................................................

...........................................................

Catatan: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Kesimpulan: = Layak = Tidak Layak

40


Lampiran 8. Format Buku Kas

A. BUKTI KAS UMUM PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN NOMOR TANGGAL NOMOR KODE BUKTI 1

2

3

: : : : : URAIAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

4

5

6

7

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga Nama Terang

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


41

B. BUKTI pembantu pajak PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

TANGGAL

NOMOR NOMOR KODE BUKTI

BULAN:................................. : : : : : PENERIMAAN (DEBIT)

URAIAN PPN

1

2

3

4

PPh 21

5

PPh 22

6

PPh 23

7

PENGELUARAN SALDO (KREDIT)

8

9

10

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga Nama Terang

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang

iii RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012

Recommend Documents