PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG
RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 ( DUA BELAS ) TAHUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka dipandang perlu untuk mengatur jenjang pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh masyarakat; b. bahwa wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Jembrana telah mencapai standar pelayanan minimal (SPM), maka perlu dirintis menjadi wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Ta hun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pend idikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA dan BUPATI JEMBRANA MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RINTISAN WAJIB
BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN. BAB I KETENTUAN UMUM
2
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jembrana. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana. 6. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Jembrana atas tanggung jawab Pemerintah Daerah. 7. Rintisan adalah usaha paling awal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 Program wajib belajar berfungsi menumbuh kembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 3 Program wajib belajar bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang terampil, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.
BAB III PENYELENGGARAAN RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 ( DUA BELAS ) TAHUN Pasal 4 Setiap warga Kabupaten Jembrana yang telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun diwajibkan mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
Pasal 5 Orang tua dan masyarakat wajib berperan secara aktif mendukung penyelenggaraan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3
Pasal 6 Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan atas terselenggaranya rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
BAB IV PENDANAAN Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat secara bersama – sama bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan. (2) Pemerintah Daerah memberikan subsidi untuk membiayai semua kebutuhan pokok pendidikan. (3) Ketentuan mengenai kebutuhan pokok pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V PENGAWASAN Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai dengan kewenangan masing- masing. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip ejukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.
BAB VI SANKSI Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Apabila kemampuan daerah tidak menjangkau maka Pasal 5 dikecualikan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
4
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana. Ditetapkan di Negara pada tanggal 24 Mei 2006 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA Diundangkan di Negara pada tanggal 29 Mei 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
I GDE SUINAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 15.
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG
RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 ( DUA BELAS ) TAHUN I. PENJELASAN UMUM Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Gerakan wajib belajar 9 ( sembilan ) tahun pendidikan dasar secara nasional telah dicanangkan mulai tanggal 2 Mei 1984. Dalam kurun waktu 20 tahun ini, wajib belajar pendidikan dasar 9 ( sembilan ) tahun untuk Kabupaten Jembrana, secara kuantitas sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan kualitas agar tercapai target tuntas wajib belajar 9 ( sembilan ) tahun yang bermutu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang wajib belajar 12 ( dua belas ) tahun yaitu 9 ( sembilan ) tahun pendidikan dasar dan ditambah 3 ( tiga ) tahun di pendidikan menengah. Strategi yang ditempuh untuk menuntaskan wajib belajar 12 ( dua belas ) tahun adalah : 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat Jembrana. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan daerah. 4. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan perangkat hukum yang dapat memperkuat kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut.
6
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 15.
7
