iii PENDAMPINGAN RUMAH PINTAR TAHUN 2012

PENDAMPINGAN RUMAH PINTAR TAHUN 2012

i


iii

Kata Sambutan

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan demikian harus ditujukan ke arah pengembangan pribadi seutuhnya yang mempertebal penghargaan terhadap kebebasan hakiki, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Pendidikan Masyarakat sebagai bagian penting dari pendidikan orang dewasa yang melayani Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pendidikan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dan Pendidikan Keorangtuaan, harus dipandang dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip-prisip inklusi untuk pembangunan manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan dari Pendidikan untuk Semua (PUS). Pengakuan terhadap pentingnya pendidikan masyarakat ditunjukkan secara implisit dalam pemaknaan pendidikan sebagai hak asasi yang harus diperoleh semua orang dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 2010 berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan masyarakat melalui inisiatif beragam program yang lebih menyentuh langsung sisi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspeknya sebagai program terpadu yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.Berbagai program tersebut difokuskan pada masyarakat yang belum beruntung seperti masyarakat yang tinggal di kawasan adat terpencil, di kawasan tertinggal/terluar/perbatasan,

iv

PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN

kawasan padat buta aksara, masyarakat marjinal perkotaan, lansia, perempuan dan anak-anak marjinal. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan yang bermutu dapat benar-benar dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Saya mengharapkan petunjuk ini benar-benar dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan program pendidikan masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Semoga, dan selamat bekerja.

Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur JenderalPendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Hamid Muhammad NIP 195905121983111001


v

Kata Pengantar

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan masyarakat berbasis pada kerangka kerja “Aksara Membangun Peradaban” dalam program Aksara Agar Berdaya (AKRAB!). Dengan demikian ukuran capaian kompetensi keberaksaraan masyarakat berubah dari membaca, menulis, dan berhitung teknis ke kemampuan memanfaatkan keberaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan lingkungannya.Tujuan Aksara Agar Berdaya (AKRAB!) adalah meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa yang masih mempunyai keterbatasan keaksaraan atau masih melek aksara parsial.Tingkat keberaksaraan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengakses informasi yang dapat digunakan untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini masyarakat ditingkatkan keberaksaraannya dan diarahkan untuk menguasai ragam keaksaraan melalui program Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri, Aksara Kewirausahaan, Keaksaraan Keluarga, dan Keaksaraan Bencana. Peningkatan budaya tulis dikembangkan melalui Koran Ibu, dan peningkatan budaya baca dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejalan dengan program-program tersebut juga dilaksanakan sejumlah program pendidikan pemberdayaan perempuan dan partisipasi anak untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas perempuan dan anak melalui program kecakapan hidup perempuan dan anak, program pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta program kesetaraan dan keadilan gender. Untuk memastikan kelayakan layanan pendidikan masyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan keberaksaraan penduduk dewasa ini

vi


disertai dengan pelaksanaan misi kesetaraan yang tidak mendiskriminasikan para pihak, sehingga terjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan untuk semua. Di dunia terdapat 796 juta orang penduduk buta aksara, sebanyak 8,3 juta orang terdapat di Indonesia. Sebanyak 65% penduduk buta aksara di Indonesia adalah perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender untuk pendidikan orang dewasa. Walau keaksaraan bukan tujuan eksplisit pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), tetapi keaksaraan menunjukkan dasar dari pencapaian pendidikan dasar universal. Keaksaraan terutama bagi perempuan dapat meningkatkan mata pencaharian, perbaikan kesehatan ibu dan anak, mengurangi risiko tertular HIV dan AIDS, dan mempermudah akses perempuan generasi berikutnya terhadap pendidikan sehingga dapat mengurangi kemiskinan, menunda usia perkawinan, mengurangi tingkat kesuburan, dan meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan penyelenggaraan rintisan rumah pintar ini.Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D. NIP 195804091984022001


vii

Daftar isi SAMBUTAN DIRJEN.................................................................................... iv PENGANTAR DIREKTUR............................................................................. vi DAFTAR ISI.................................................................................................. viii BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1 A. Latar Belakang................................................................................................ 2 B. Dasar Hukum.................................................................................................. 4 C. Tujuan Petunjuk Teknis............................................................................... 4 BAB II PENDAMPINGAN RUMAH PINTAR................................................ 5 A. Pengertian....................................................................................................... 5 B. Tujuan Kegiatan............................................................................................. 5 C. Sasaran Kegiatan........................................................................................... 5 D. Hasil yang Diharapkan................................................................................ 5 E. Deskripsi Kegiatan........................................................................................ 6 F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana................................................ 7 BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA................... 8 A. Penerima Bantuan........................................................................................ 8 B. Syarat Penerima Bantuan........................................................................... 8 C. Tatacara Pengajuan Bantuan.................................................................... 8 D. Proses Penyaluran Bantuan....................................................................... 9 E. Catatan Khusus.............................................................................................. 10 BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN.................................................. 12 A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan....................................................... 12 B. Pelaporan......................................................................................................... 12

viii


BAB V PENUTUP.......................................................................................... 14 LAMPIRAN.................................................................................................. 1. Format Proposal.................................................................................................... 2. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan........................................................... 3. Format Laporan Kegiatan.................................................................................. 4. Contoh Perjanjian Kerjasama........................................................................... 5. Format Buku Kas...................................................................................................

15 15 23 25 28 33


ix

PENDAHULUAN

Bab I

A

ksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan multikeaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan yang meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumberdaya, dan v) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumberdaya dan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, peningkatan Kualitas dan Relevansi, serta Kesetaraan yang nondiskriminatif dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Program aksara membangun peradaban meliputi, antara lain, pendidikan keaksaraan (dasar, usaha mandiri, keluarga), aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan


1

perempuan dan anak, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: • Swamanajemen (self managed) • Lingkungan sepanjang hayat • Menghargai norma, nilai dan budaya • Program berbasis kebutuhan • Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan program • Pemberdayaan sebagai ciri utama • Berakar pada nilai-nilai sosial • Berbasis pengalaman • Partisipatif dan demokratis • Berbasis kecakapan hidup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat menyadari bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan di atas tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa kerjasama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut secara simultan disertai dengan beberapa layanan kemitraan dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. A. Latar Belakang Penduduk buta aksara pada tahun 2011 usia 15-59 tahun berjumlah 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pemba haruan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komuni kasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan nonformal dan sistem pendidikan nasional memiliki tugas yang sama dengan pendidikan

2


formal yakni memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat. Sasaran pendidikan masyarakat semakin luas tidak hanya sekadar berhubungan dengan masyarakat miskin dan terbelakang, buta pendidikan dasar, putus sekolah pendidikan formal, dan kelompok marjinal lainnya, akan tetapi terus meluas sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lapangan kerja dan perubahan masyarakat, terutama berkaitan dengan budaya masyarakat itu sendiri. Mengingat keluasan sasaran tersebut, maka program/kegiatan pendidikan masyarakat juga harus terus diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat. Munculnya konsep masyarakat gemar belajar (learning society) dan belajar sepanjang hayat (lifelong learning) sebagai konsep utama, mendorong individu, lembaga, asosiasi, masyarakat peduli pendidikan, atau badan usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan cara berpikir baru dalam merespons tantangan kebutuhan baru masyarakat tentang pendidikan dan belajar. Terdapat beberapa peran masyarakat tertentu dalam pendidikan nonformal di antaranya adalah masyarakat ikut membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar-sanggar seni, pondok pesantren, padepokan, dan penyelenggara kegiatan pendidikan lainnya yang tergabung dalam Program Indonesia Pintar yaitu Rumah Pintar, Mobil Pintar, Motor Pintar dan Kapal Pintar yang diprakarsai oleh Ibu Negara, Ibu Ani Bambang Yudhoyono. Mencermati keberadaan lembaga/organisasi masyarakat seperti Program Indonesia Pintar tersebut yang semakin berkembang dan meluas ke seluruh wilayah Indonesia, sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, khususnya Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memandang perlu untuk turut serta mengembangkannya. Kondisi ini sesuai dengan cakupan pendidikan masyarakat yang sangat luas karena program pendidikan masyarakat tumbuh dan berkembang dari kebutuhan masyarakat luas. Rumah pintar pada umumnya menyelenggarakan layanan pendidikan melalui 5 (lima) sentra, yaitu sentra buku, sentra bermain, sentra panggung, sentra komputer, dan sentra kriya. Keberadaan rumah pintar diharapkan dapat melayani kebutuhan masyara


3

kat secara optimal. Dalam upaya mendukung dan mengembangkan program pembelajaran di rumah pintar agar eksistensinya dapat terus dirasakan oleh masyarakat, Ditbindikmas menyediakan dana bantuan untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan pendidikan rumah pintar melalui kegiatan pendam pingan. Kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan lem baga/organisasi lain yang kapabel yang difokuskan kepada pemberian bim bingan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada penyelenggara rumah pintar. Untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi perguruan tinggi dan lembaga/organisasi profesi, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengusulan dan pengelolaan kegiatan pendampingan rumah pintar tahun 2012, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendampingan Rumah Pintar Tahun 2012. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; dan 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012.

1. 2. 3. 4.

4

C. TujuanPetunjuk Teknis Penyusunan petunjuk teknis bertujuan memberikan petunjuk dalam: penyusunan dan pengajuan proposal; melaksanakan penilaian proposal; menyalurkan bantuan penyelenggaraan pendampingan rumah pintar; meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.


pendampingan rumah pintar

Bab II

A. Pengertian 1. Pendampingan rumah pintar merupakan upaya penataan kelembagaan rumah pintar untuk menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis sesuai dengan kebutuhan setempat yang dapat meningkatkan layanan pembelajaran masyarakat. 2. Dana pendampingan rumah pintar merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendampingan rumah pintar. B. Tujuan Program Pendampingan rumah pintar bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan kapasitas kelembagaan rumah pintar sebagai satuan PNF sejenis. C. Sasaran/Penerima Manfaat Layanan Sasaran atau penerima manfaat layananpendampinganadalah rumah pintar, sedangkan lembaga penerima bantuan adalah perguruan tinggi atau lembaga/organisasi lain yang kapabel. D. Hasil yang Diharapkan 1. Adanya penguataan kelembagaan yang antara lain meliputi: a. Kelengkapan perizinan/legalitas rumah pintar b. Penataan manajemen dan dokumen administrasi pengelolaan rumah pintar c. Penegasan identitas eksistensi rumah pintar seperti papan nama, monografi, dan organigrampengurus 2. Adanya rencana kegiatan/programlembaga dan pembelajaran sesuai dengan sentra yang ada di rumahpintar. 3. Adanya penambahan sarana untuk sentra yang ada dan alat belajar untuk pelaksanaankegiatan di rumah pintar. 4. Adanya laporan dan profil lembaga (cetak maupun elektronik).


5

E. Deskripsi Kegiatan Kegiatan pendampingan rumah pintar dilakukan dalam bentuk bimbingan, asistensi, pengarahan dan kegiatan sejenis lainnya kepada pengelola dan tutor rumah pintar guna meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan pengelolaan dan pembelajaran kepada masyarakat sesuai dengan sentra-sentra yang ada di rumah pintar masing-masing. Kegiatan yang dibiayai melalui APBNtahun 2012 harus sudah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada tanggal31 Desember 2012. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancardan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerimabantuan perlu menyusun Acuan Pelaksanaan yang berisi sekurang-kurangnya: nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal bimbingan/pelatihan, yang menggambarkan waktu, materi, tutor/instruktur/narasumber teknis/fasilitator, dan bahan bacaan/buku rujukan. Tahapan kegiatan pendampinganrumah pintar sekurang-kurangnya, meliputi: 1. Persiapan Pada tahap ini lembaga pendamping perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Identifikasi kebutuhan rumah pintar yang berbasis pada kekurangan, keunggulan, dan potensi sentra-sentra yang dimiliki rumah pintar yang akan didampingi. b. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatanbimbingan/pelatihan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan kegiatan. c. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan Lembaga pendamping seyogianya fokus menyelenggarakan bimbingan/ pelatihan bagi pengelola dan tutor rumah pintar yang antara lain, meliputi: a. Penataan atau penyempurnaan administrasi kelembagaan rumah pintar sebagai satuan PNF sejenis, seperti pengurusan izin, akte notaris, papan nama lembaga, dan lain-lain. b. Penyediaan atau peningkatan sarana dan alat belajar bagi pengembangan sentra yang ada pada rumah pintar. c. Bimbingan/pelatihan peningkatan kapasitas pengelola dan tutor dalam meningkatkan peran lembaga dan layanan pembelajaran sesuai dengan sentra yang ada pada rumah pintar.

6


d. Bimbingan/pelatihan kemampuan menjual/memasarkan produk, pe ningkatan kualitas produk, dan pengemasan produk bagi pengelola dan tutor sentra kriya sebagai salah satu sumber keuangan rumah pintar. e. Pendokumentasian proses dan hasil pendampingan rumah pintardalam bentuk cetak dan visual yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari laporan. 3. Penilaian Dilakukan untuk mengukur hasil penyelenggaraan kegiatan pendam pingan rumah pintar secara berkala selama masa penyelengaraan dan padaakhir kegiatan pendampingan. Lembaga perlu merancang dan menyiapkaninstrumen penilaian untuk mengukur kemajuan kegiatan pendampingan danhasil belajar/latih peserta didik (pengelola dan tutor rumah pintar) yang terlibat di dalam pembelajaran/pelatihan yang diselenggarakan. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Pada tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengalo kasikan dana bantuan operasional pendampingan rumah pintar sebesar Rp600.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk mendampingi 20 lembaga @ Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut. No.

Komponen yang Dibiayai

Deskripsi

Proporsi Biaya 5%

1.

Persiapan

a. Identifikasi kebutuhan rumpin yang akan didampingi b. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan c. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan

2.

Penataan adminis trasi kelembagaan Rumpin

a. Pengurusan izin operasional b. Pengurusan legalitas lembaga c. Papan nama lembaga

3.

Penguatan layanan a. Penyediaan sarana untuk pengembangan sentra dan programRumpin b. Penyediaan alat belajar

Min. 25%

4.

Penguatan kapasitas a. Bimbingan/pelatihan bagi pengelola dan tutor untuk ketenagaan Rumpin perencanaan program dan pembelajaran b. Bimbingan/pelatihan bagi pengelola dan tutor untuk pengembangan sentra kriya

Min. 20%

5.

Transpor/honor dan bahan/instrumen pendampingan

a. Transpor/honor pendamping b. Penyusunan bahan dan instrumen pendampingan c. Penyusunan bahan dan instrumen penilaian

30%

6.

Dokumentasi dan pelaporan

a. Penyusunan laporan dan profil (cetak & elektronik) b. Penggandaan laporan c. Pengiriman laporan

5%

Total

Maks. 15%

100%


7

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN dana

Bab III

A. Penerima Dana Bantuan Sosial Penerima dana bantuan sosial ini adalah lembaga calon pendamping rumah pintar, yaitu perguruan tinggi atau lembaga/organisasi lain yang memenuhi persyaratan. B. Syarat Penerima Dana Bantuan Sosial Baik perguruan tinggi maupun lembaga lain yang bermaksud mengakses dana bantuan sosial ini perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Memiliki legalitas lembaga, seperti akta notaris atau izin operasional atau bukti legalitas lainnya. 2. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Bank. 3. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Memiliki alamat sekretariat yang jelas. 5. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas. 6. Memahami konsep kelembagaan rumah pintar dan program pendidikan nonformal. 7. Sanggup memberikan pendampingan kepada rumah pintar, sekurangkurangnya 2 (dua) kali pertemuan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan. C. Tatacara PengajuanDana Bantuan Sosial 1. Penyusunan Proposal Lembaga pengusul menyusun proposal dengan menggunakan format seperti pada lampiran petunjuk teknis ini.Proposal harus orisinal, bukan plagiat dari proposal lain.

8


2. Pengiriman Proposal Proposal dikirimkan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Lembaga pengusul harus memberikan salinan/tembusan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi. 3. Waktu Pengajuan Proposal Proposal dapat diajukan setelah petunjuk teknis secara resmi disebarluaskan, dan ditutup ketika kuota sudah terpenuhi. D. Proses Penyaluran Dana Bantuan Sosial 1. Penilaian Proposal Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan verifikasi/visitasi lembaga pengusul.Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima dana akan diverifikasi/divisitasi untuk mengonfirmasi/memastikan kesahihan informasi/data lembaga seperti yang tertuang di dalam proposal sebagai bahan tambahan informasi guna pengambilan keputusan lebih lanjut. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: a. Penilaian/pemeriksaan dokumen/informasi lembaga terpilih yang tersedia di Direktorat, atau b. Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan program, atau c. Klarifikasi/konfirmasi melalui surat atau telepon kepada instansi terkait, atau d. Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima dana.


9

Visitasi tidak perlu dilakukan bagi lembaga pengusul proposal yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: • Lembaga pengusul sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), • Lembaga pengusul sudah divisitasi pada tahun sebelumnya, atau • Lembaga pengusul menyelenggarakan program yang merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. 3. Penetapan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan penyelenggaraan rintisan rumah pintar setelah melewati proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatangan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatanrintisan rumah pintar.Perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh perjanjian kerjasama terlampir. 5. Peluncuran Dana Proses penyaluran bantuan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; b. SPP diajukan kepada Sekretariat Jenderal Kemdiknas melalui Biro Keuangan. c. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); f. KPPN Jakarta III memerintahkan Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga penerima. E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana

10


2.

3. 4.

5.

6.

dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara. Lembaga penerima bantuan wajib lapor kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan bantuan pendidikan masyarakat tahun 2012. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kab/kota setempat. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan di lapangan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara.


11

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Bab IV

Bab ini menjelaskan tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pendampingan rumah pintar. A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan pemantauan kegiatan ke masing-masing lembaga penyelenggara pendampingan rumah pintar. Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat juga perlu terlibat dalam pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pendampingan rumah pintar. Pemantauan dilaksanakan dengan sasaran: 1. Keterlaksanaan kegiatan dan eksistensi kelembagaan yang didukung oleh bukti-bukti fisik yang relevan. 2. Kendala-kendala pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan sasaran kualitatif dan waktu yang telah ditetapkan. 3. Penemuan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami. Evaluasi program/kegiatan bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, yaitu ketercapaian indikatorindikator eksistensi lembaga dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kompetensi yang disyaratkan. B. Pelaporan Lembaga penerima bantuanpendampinganrumah pintar wajib membuat laporan yang berisi proses dan hasil (produk) pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan rekapitulasi penggunaan dana sebagai bukti pertanggungjawaban dana yang telah diterima.

12


1. Tujuan laporan a. Mengetahui pelaksanaan, hambatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan oleh lembaga; b. Mengetahui bahwa dana bantuan diterima dan dimanfaatkan oleh lembaga sesuai peruntukannya; c. Memenuhi persyaratan administratif sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara. 2. Waktu dan isi laporan a. Laporan awal, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dana bantuan diterima dengan mengacu pada format terlampir. b. Laporan akhir, disusun mengikuti sistematika terlampir: 1) Bagi lembaga yang menyelesaikan kegiatan sebelum tanggal 15Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat 2 minggusetelah selesai kegiatan. 2) Bagi lembaga yang kegiatannya belum selesai tanggal 31Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat tanggal 31 Desember 2012, dengan melaporkan apa yang sudah dilakukandan apa yang direncanakan akan dilaksanakan setelah tanggal31 Desember 2012. Laporan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. KepalaSubbagian Tata Usahadengan memberikan salinan laporan kepada dinaspendidikan provinsi dankabupaten/kota setempat.


13

penutup

Bab V

Petunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis bagi lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas, harap segera menghubungi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039, Website: http://www.dikmas.net

14


Lampiran 1.Format Proposal a. Cover/Sampul Proposal PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN RUMAH PINTAR TAHUN 2012

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kemdikbud Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Oleh:

Nama Lembaga : ............................................................ Alamat : ............................................................ No. Telp./HP/Faks. : ............................................................


15

b. Format Pernyataan Kesanggupan dan Tanggungjawab Mutlak KOP LEMBAGA ===================================================== SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga pengusul Bantuan Penyelenggaraan Pendampingan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2012: Nama Lembaga : ……………………...........……………………… Alamat Lembaga :……………………......…………………………. ……………………......…………………………. Nama Ketua :……………………......…………………………. Telp./HP/Faks. : ……………………......…………………………. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatanpendampinganrumah pintar sesuai dengan Petunjuk Teknisdan Perjanjian Kerjasama. 2. Melakukan koordinasi secara terpadu dan lintas sektor. 3. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan danasesuai dengan Petunjuk Teknis dan Perjanjian Kerjasama. 4. Bertanggungjawab atas pengelolaan danabantuan yang bersumber dari APBN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

…………………………….. 2012 Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,

16


(stempel dan tandatangan asli)

(…………..………………….)

c. Isi Proposal 1. Profil Lembaga Pengusul a). Identitas Lembaga 1. Nama Lembaga 2. Alamat Lembaga 3. Tanggal Berdiri 4. Akte Notaris/Perijinan 5. No. Rekening Bank 6. NPWP (jika ada) 7. Kepengurusan

Nama

Jabatan

Pendidikan Terakhir


17

b). Sarana/Fasilitas yang Dimiliki 1.

Status Lahan/ • Bangunan •

2.

Rincian Bangunan

• • • • • • • • • • • • •

Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Bermain/Belajar Ruang Serbaguna Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan Ruang Penjaga/Satpam Ruang Mushola/tempat ibadah Ruang Dapur Toilet/MCK

• • • • • • • • • • • • •

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

3.

Sarana/ Fasilitas Pembelajaran dan Pelatihan, antara lain:

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Kursi Tamu Meja/kursi/lemari Sekretariat Meja/kursi/lemari Kantor Meja/kursi Ruang Belajar Teori Meja/kursi Ruang Keterampilan APE Paud Lemari/rak buku Mesin tik manual Komputer Printer Mesin faksimile/telepon Alat keterampilan menjahit Alat keterampilan memasak Papan tulis Alat musik Buku/modul/bahan belajar lain Mobil operasional

• • • • • • • • • • • • • • • • •

.................. set .................. set .................. set .................. set .................. set .................paket .................. unit .................. unit .................. unit .................. unit ................... set ..................paket ................ paket .................lembar .................. set .................. eks .....................unit

Luas Tanah Luas Bangunan

...... m2 ....... m2

Milik sendiri/sewa ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang

c). Ketenagaan (SDM) yang Dimiliki Jenis/Profesi Tenaga •

Pengurus/Pengelola

•

Tenaga Teknis

•

Tenaga Administrasi

•

……..

•

………

•

………

•

……..

Tingkat Pendidikan (Orang) SMP

SMA

Jumlah

18


Dipl.

S1

S2

Jumlah

d). Kegiatan Pendampingan yang Pernah Dilakukan Target Sasaran

Jenis Kegiatan •

Sumber Biaya

…………….

• …………… •

…………….

• ................... Jumlah

e). Dukungan dan Kemitraan 1) Dukungan dana yang pernah diperoleh No. Nama/Jenis Dana

Instansi/Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Jumlah Dana Barang/Jasa

Dana (Rp)

2) Daftar Instansi/Lembaga Organisasi sebagai mitra kerja No.

Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan & Tahun Pelaksanaan

f). Prestasi yang Dimiliki 1) Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan No.

Bentuk Pengabdian

Tujuan

Lama Kegiatan

2) Penghargaan yang pernah diperoleh No.

Bentuk Penghargaan

Diperoleh Dari

Tahun


19

2. Deskripsi Kegiatan Pendampingan Rumah Pintar yang Diusulkan Pada bagian ini, uraikan dengan jelas mengenai: a. Nama Kegiatan b. Tujuan Kegiatan c. Hasil yang Diharapkan d. Sasaran/Peserta Didik (Lampirkan daftar Rumpin yang akan didampingi dilengkapidengan alamat, nama pengelola, dan nama tutor) e. Rencana Kegiatan Pendampingan/Bimbingan/Pelatihan (Lampirkan jadwal kegiatan): 1) Persiapan, antara lain identifikasi kebutuhan rumah pintar yang akan didampingi, penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan,sosialisasi dan koordinasipelaksanaan kegiatan. 2) Pelaksanaan pendampingan: (a) lama program, jumlah & waktu pertemuan, (b) metode, materi/bahan ajar, dan media yang dipergunakan, (c) tutor, pelatih/narasumber teknis, dan (d) mitra kerjasama. 3) Penilaian hasil pendampingan/pelatihan: (a) bentuk/teknik penilaian yang akan dilakukan, (b) instrumen/alat penilaian yang akan dipergunakan, dan (c) kriteria dan cara penentuan keberhasilan. f. Rencana Tindak Lanjut pascapendampingan: (1) jenis/bentuk kegiatan, (2) lama program, jumlah & waktu pertemuan, (3) pendamping/fasilitator, dan (4) mitra kerjasama. g. Evaluasi Program dan Pelaporan: (1) rencana monitoring selama kegiatan berlangsung, (2) rencana evaluasi terhadap program secara keseluruhan, (3) rencana pelaporan.

20


3. Rencana Anggaran Belanja No.

Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) x (4)

1.

Persiapan: a. Identifikasi kebutuhan rumpin yang akan didampingi b. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan c. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan

2.

Penataan administrasi kelembagaan Rumpin: a. Pengurusan izin operasional b. Pengurusan legalitas lembaga c. Papan nama lembaga d. Buku administrasi lainnya, sebutkan ...

3.

Penguatan layanan dan programRumpin: a. Penyediaan sarana untuk pengembangan sentra b. Penyediaan alat belajar

4.

Penguatan Kapasitas Ketenagaan Rumpin: a. Bimbingan/pelatihan bagi pengelola dan tutor untuk perencanaan program dan pembelajaran b. Bimbingan/pelatihan bagi pengelola dan tutor untuk pengembangan sentra kriya

5.

Transpor/honor dan bahan/instrumen pendampingan: a. Transpor/honor pendamping b. Penyusunan bahan dan instrumen pendampingan c. Penyusunan bahan dan instrumen penilaian

6.

Dokumentasi dan pelaporan: a. Penyusunan laporan dan profil (cetak & elektronik) b. Penggandaan laporan c. Pengiriman laporan Jumlah


21

4. Daftar Lampiran Proposal: a. Surat pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab mutlak (sesuai dengan format). b. Salinan/fotokopi surat izin operasional/pendirian lembaga seperti akta notaris atau bukti legalitas kelembagaan lainnya. c. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga/organisasi. d. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga/organisasi. e. Struktur organisasi kepengurusan lembaga/organisasi dan rincian tugas pengurus.

22


Lampiran 2. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan

ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN RUMPIN A. DASAR PEMIKIRAN (mengapa kegiatan pendampingan rumpin tersebut perlu dilaksanakan?) B. NAMA KEGIATAN (tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan, yaitu “Pendampingan Rumpin di ... dst.”) C. TUJUAN KEGIATAN (apa yang ingin dicapai dengan kegiatan pendampingan rumpin?Usahakan sebagai penjabaran dari tujuan yang ada di Jukni) D. RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan NO.

KEGIATAN

WAKTU

1.

Identifikasi kebutuhan Rumpin yang akan didampingi

2.

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

3.

Sosialisasi dan koordinasi kegiatan

PARTISIPAN

2. Pelaksanaan Pendampingan (bimbingan/pelatihan/penguatan): NO.

WAKTU (Bln, Mgg, Tgl) jam

MATERI

METODE

BAHAN AJAR/ PESERTA MEDIA DIDIK

PENDIDIK

3. Rencana Penilaian NO.

JENIS PENILAIAN

1.

Penilaian proses

2.

Penilaian hasil

3.

Penilaian kinerja/ Performa

WAKTU

TEKNIK PENILAIAN

ALAT/ INSTRUMEN PENILAIAN

PETUGAS


23

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (Misalnya Surat Tanda Selesai Belajar/STSB) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Pascapendampingan Rumpin Keterangan: Dapat dikembangkan sesuai dengan jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara.

24


Lampiran 3. Format/Sistematika Laporan a. Laporan Awal KOP LEMBAGA ===================================================== LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN RUMAH PINTAR TAHUN 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga penerima bantuan penyelenggaraan pendampingan rumah pintar tahun 2012: Nama Lembaga Alamat Lembaga Nama Ketua Telp./HP/Faks.

:………………………………………………………… :…...……………………………………………………. …........………………………………………………… :……...…………………………………….………….... :…..………………………....………………….……….

Dengan ini melaporkan sebagai berikut: 1. Dana bantuan penyelenggaraan pendampingan rumah pintar sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama No. ............................. telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal ........................... 2. Dana tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan kegiatanpendampingan rumah pintar sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Perjanjian Kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Kegiatanpendampingan rumah pintar akan kami selenggarakan mulai tanggal ......................................... Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

....………, …………….. 2012 Pimpinan Lembaga,

(…………..………………….)


25

b. Laporan Akhir SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN RUMAH PINTAR TAHUN 2012 Cover/sampul laporan Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Kegiatan Pendampingan Uraikan pelaksanaan kegiatan antara lain: 1. Persiapan yang meliputi: a) identifikasi kebutuhan rumpin yang akan didampingi, b) penyusunan rencana dan jadwal kegiatan, serta c) sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2. Penataan administrasi kelembagaan Rumpin yang meliputi: a) pengurusan izin operasional, b) pengurusan legalitas lembaga, c) pengadaan papan nama lembaga, dan d) pengadaan buku administrasi lainnya. 3. Penguatan layanan dan programRumpin yang meliputi: a) penyediaan sarana untuk pengembangan sentra, dan b) penyediaan alat belajar. 4. Penguatan kapasitas ketenagaan (SDM) Rumpin yang meliputi: a) bimbingan/pelatihan bagi pengelola dan tutor untuk perencanaan program dan pembelajaran, dan b) bimbingan/pelatihan bagi pengelola dan tutor untuk pengembangan sentra kriya. Pada bagian ini uraikan dengan rinci mengenaimateri/bahan/ modul, metode, dan media/alat peraga yang digunakan, cara dan hasil penilaian pendampingan/pelatihan/bimbingan yang dilakukan, serta jadwal pelaksanaannya(sertakan foto-foto kegiatan pelatihan/bimbingan yang relevan untuk melengkapi uraian kegiatan/proses pendampingan).

26


C. Penggunaan Dana Laporkan rekapitulasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam proposal yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendampingan rumah pintar. Semua bukti pengeluaran uang seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dan lain-lain agar disimpan oleh lembaga penyelenggara pendampingan rumah pintar untuk kepentingan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang. D. Penutup 1. Kesimpulan Simpulkan tentang: a) motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pelatihan/ bimbingan/penguatan, b) efektifitas penggunaan metode pelatihan/bimbingan/penguatan, c) hasil pelatihan/bimbinganr, dan d) tantangan/hambatan yang dialami. 2. Saran/Rekomendasi Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan program. 3. Tindak Lanjut Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah kegiatan berakhir. Lampiran Laporan: 1. Acuan pelaksanaan kegiatan 2. Materi/bahan ajar/modul 3. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan 4. Buku kas umum 5. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada)


27

Lampiran 4. Contoh Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA.......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN RUMAH PINTAR TAHUN 2012 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : ………………………… NIP : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:

28


1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatanrintisan rumah pintar dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:


29

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperbaiki penataan administrasi kelembagaan rumah pintar. 2. Memperkuat layanan dan program rumah pintar dalam upaya pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 3. Meningkatkan mutu/kapasitas ketenagaan (sumberdaya manusia) rumah pintar. 4. Memperbaiki data dan informasi (profil rumah pintar) tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan program yang dilaksanakannya. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan; c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan; b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota setempatserta sektor terkait; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai dengan rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis.

30


f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota setempatserta sektor terkait; Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp……………………… (……….......................………………..…………….). 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012, Nomor 0049/023-05.1/-/2011 tanggal 31 Desember 2011dengan kode anggaran …………………... 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke: Nama Bank Nomor Rekening Atas Nama NPWP

: : : :

4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatansesuai dengan rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. 5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank.


31

2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang. Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

32


PIHAK KEDUA

Lampiran 5. Format Buku Kas

A. BUKTI KAS UMUM PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN NOMOR TANGGAL NOMOR KODE BUKTI 1

2

3

: : : : : URAIAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

4

5

6

7

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga Nama Terang

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


33

B. BUKTI pembantu pajak PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

TANGGAL

NOMOR NOMOR KODE BUKTI

BULAN:................................. : : : : : PENERIMAAN (DEBIT)

URAIAN PPN

1

2

3

4

PPh 21

5

PPh 22

6

PPh 23

7

PENGELUARAN SALDO (KREDIT)

8

9

10

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga Nama Terang

34


Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis yang diperlukan baik untuk kesuksesan proses penyaluran bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku maupun untuk pelaksanaan kegiatan di lembaga yang terpilih. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Ibu, Koran Anak, dan Aksara Berbasis Cerita Rakyat akan berkontribusi secara signifikan bagi kesuksesan program Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat secara keseluruhan. Apabila ditemukan hal – hal yang kurang jelas, harap segera menghubungi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, 10270, telepon (021) 5725715, faksimili (021) 5725039 Website: http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas/ Lampiran 1. Format Proposal

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENINGKATAN BUDAYA TULIS MELALUI KORAN IBU/KORAN ANAK/ AKSARA BERBASIS CERITA RAKYAT*) TAHUN 2012

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kemdikbud Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

36


iii PENDAMPINGAN RUMAH PINTAR TAHUN 2012

Recommend Documents