EVALUASI PILOT PROJECT RUMAH PINTAR PEMILU
Oleh:
Sigit Pamungkas & Juri Ardiantoro
RakorNas Rumah Pintar Pemilu Bali, 19-21 Mei 2016
1. Mengukur Kinerja keberhasilan program Rumah Pintar Pemilu 2. Mengukur Penggunaan Anggaran (serapan, ketepatan) 3. Mengukur Manfaat (outcome) program Rumah Pintar Pemilu bagi Masyarakat 4. Mengetahui Kendala dan Permasalahan 5. Sebagai bahan masukan (input) untuk menyusun kebijakan program Rumah Pintar Pemilu pada masa mendatang
Mana Saja yang di-Evaluasi Evaluasi rumah pintar pemilu ditujukan pada KPU provinsi/kabupaten/kota yang menjadi pilot project tahun 2015, yaitu :
1. KPU Provinsi Sumatera Utara 2. KPU Provinsi Sumatera Selatan 3. KPU Provinsi Lampung 4. KPU Provinsi DIY 5. KPU Provinsi Bali 6. KPU Provinsi Kalimantan Barat 7. KPU Provinsi NTB 8. KPU Provinsi Gorontalo 9. KPU Provinsi Papua Barat
Kabupaten/Kota Yang Menjadi Pilot Project Tahun 2015, Yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
KPU Kota Medan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara KPU Kabupaten Ogan Ilir KPU Kabupaten OKU Timur KPU Kota Bandar Lampung KPU Kabupaten Lampung Tengah KPU Kabupaten Sleman KPU Kabupaten Gunung Kidul KPU Kabupaten Tabanan
10. 11. 12. 13. 14. 15.
KPU Kabupaten Karang Asem KPU Kabupaten Ketapang KPU Kabupaten Melawi KPU Kabupaten Bima KPU Kota Dompu KPU Kabupaten Bone Bolango 16. KPU Kabupaten Pohuwato 17. KPU Kabupaten Raja Ampat 18. KPU Kabupaten Sorong Selatan
APA SAJA YANG DI-EVALUASI.? • • • • • •
RUANGAN DAN SARANA AKTIFITAS KELOMPOK SASARAN INOVASI PUBLIKASI MANAJEMEN PENGELOLAAN
METODE EVALUASI (PENILAIAN)
Ruangan dan Sarana Ruangan: Standart RPP harus memiliki 4 ruangan: 1. audio visual 2. display/alat peraga 3. ruang simulasi 4. ruang diskusi Sarana: Meja, Kursi, LCD, Panel dinding, soundsystem, screen, maket denah TPS, poster/leaflet/booklet, komputer, alat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Penilaian Semakin lengkap sarana dan tersedianya keseluruhan ruangan maka nilainya semakin baik
Aktivitas Frekuensi/Intensitas kegiatan Frekuensi melakukan kegiatan pendidikan pemilih melalui RPP. Penilaian Semakin banyak frekuensi kegiatan dalam satu tahun anggaran maka nilainya semakin baik Jumlah total audience Jumlah audience yang diberikan edukasi melalui program dan kegiatan pendidikan pemilih (RPP). Penilaian Semakin banyak jumlah audience dalam satu tahun anggaran maka nilainya semakin baik
Jumlah kelompok sasaran/segmen Kelompok sasaran dalam program dan kegiatan pendidikan pemilih (RPP) : 1. pra pemilih 2. pemula 3. perempuan 4. agama 5. disabilitas 6. Marginal Penilaian Semakin banyak/bervariasi jumlah kelompok/segmen pemilih yang diberikan edukasi maka nilainya semakin baik
Inovasi Originalitas aktifitas: Penilaian semakin original ide dan aktivitas, maka nilainya semakin baik kearifan lokal: pelibatan unsur kearifan lokal dalam setiap aktivitas pendidikan pemilih Penilaian Aktivitas pendidikan pemilih yang dilakukan dengan kearifan lokal maka nilainya semakin baik sumber dana: tingkat kreativitas KPU dalam mencari sumber dana/mengatasi keterbatasan dana. Sumber dana bisa berasal dari CSR, swadaya (pembiayaan oleh sendiri), APBD dan APBN. Penilaian Aktifitas dengan pendanaan bersumber dari CSR dan Swadaya nilainya lebih baik dibandingkan dengan APBN dan APBD
Publikasi RPP Bentuk Publikasi RPP: • surat / email / sms / telepon • iklan di radio • iklan di media cetak • pamlet/brosur/flyer/poster/spanduk, dsb • website • kunjungan langsung/tatap muka • media sosial (fb/twitter/instagram, dsb) • iklan di tv Penilaian Publikasi melalui Iklan di TV, Radio lebih baik nilainya dibandingkan dengan pamlet, website
Frekuensi / intensitas publikasi: Penilaian semakin sering mempublikasikan eksistensi RPP ke khalayak umum maka nilainya semakin besar
Manajemen Pengelolaan RPP • Ketersediaan pemandu: semakin banyak jumlah dan kesiapan pemandu maka nilainya semakin baik • SOP kunjungan: ada tidaknya SOP kunjungan ke RPP
• Struktur pengelolaan RPP: ada tidaknya Struktur pengelolaan RPP • Laporan kegiatan: semakin lengkap laporan yang dibuat dari setiap kegiatan maka nilainya semakin baik • Penyerapan Anggaran APBN: semakin tinggi serapan anggaran maka nilainya semakin baik
Hasil Evaluasi (Berdasarkan Penilaian Quesioner)
KATEGORI RUANGAN DAN SARANA NO
KPU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
NILAI
1
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
18
2
PROVINSI BALI
17
3
KABUPATEN TABANAN
17
4
PROVINSI SUMATERA SELATAN
17
5
KABUPATEN KARANGASEM
17
6
KAB RAJA AMPAT
17
Keunggulan Kal-Bar: Memiliki seluruh ruangan dan sarana, dan
masing-masing ruangan berdiri sendiri
KATEGORI AKTIVITAS NO
KPU PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
NILAI
1
KABUPATEN SLEMAN
10
2
PROVINSI BALI
10
3
KABUPATEN BIMA
10
4
KAB. BONE BOLANGO
10
5
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
10
6
KAB. LABUHAN BATU UTARA
10
Keunggulan Sleman: Paling banyak memberikan informasi aktifitasnya dalam group (frekuensi
updating)
KATEGORI KELOMPOK SASARAN No 1 2 3 4 5 6
KPU Provinsi/Kabupaten/kota Kab. Bima Kab. Sleman Kab. Bone Bolango Kab. Gunungkidul Provinsi Sumatra Selatan Kota Medan
Skor 6 6 6 6 6 6
Keunggulan Bima: Melakukan aktifitas pendidikan pemilih kepada seluruh segmen, termasuk ke tempat penampungan penderita
penyakit kusta
KATEGORI INOVASI No KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
Skor
1
Prov. NTB
17
2
Kab. Sleman
15
3
Kab. Bima
15
4
Kabupaten Gunung Kidul
13
5
Prov. DIY
13
6
Prov. Bali
13
Keunggulan NTB:
Selain menggunakan APBN, KPU NTB juga memanfaatkan anggaran yang bersumber dari
Swadaya dan APBD
Selain ada audiensi, KPU NTB juga memiliki agenda rutin : diskusi
2 mingguan
KPU NTB memasukkan unsur kearifan lokal dalam pendidikan pemilih, seperti Cupak Gerantang di Lombok Sekeco di Sumbawa, dan Mbolo Weki di Bima
KATEGORI PUBLIKASI No KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
Skor
1
Kab. Ogan Ilir
11
2
Kab. Dompu
10
3
Kab. Bima
10
4
Kabupaten Gunung Kidul
10
5
Prov. DIY
9
6
Prov. Bali
9
Keunggulan Ogan Ilir :
Promosi melalui iklan di radio, surat, website, media cetak, pamflet dan kunjungan langsung/tatap muka
Frekuensi promosi
lebih dari 10 X
KATEGORI MANAJEMEN PENGELOLAAN No
Prov/Kab/Kota
1
Kabupaten OKU Timur (99,8)
14
2
Provinsi Kalimantan Barat (96)
14
3
Kabupaten Bandar Lampung (88,7) Provinsi Bali (87)
4 5 6
Skor
14 14
Provinsi Sumatera Selatan ( 84)
14
Kabupaten Dompu (80)
14
Keunggulan OKU Timur :
Jumlah Pemandu RPP : 5 orang Sudah memiliki SOP Sudah ada struktur pengelolaan Seluruh aktifitas ada Laporan
Serapan Anggaran OKU Timur tertinggi di antara daerah lain yang memiliki nilai yang sama, yakni 99,8 %: Pagu : Rp 132.068.000,Realisasi : 131.824.000,-
Ter-PINTAR Terpintar KATEGORI RUANGAN DAN SARANA
KPU KALIMANTAN BARAT Terpintar KATEGORI AKTIVITAS
KPU KABUPATEN SLEMAN Terpintar KATEGORI KELOMPOK SASARAN
KPU KABUPATEN BIMA
TerTerpintar KATEGORI INOVASI
KPU PROVINSI NTB Terpintar KATEGORI PUBLIKASI
KPU KABUPATEN OGAN ILIR Terpintar KATEGORI MANAJEMEN PENGELOLAAN
KPU KABUPATEN OKU TIMUR
Ter-
kategori khusus
Terpintar Membangun KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN Terpintar Merespon KPU KABUPATEN OGAN ILIR Terpintar Menyerap Anggaran KPU KABUPATEN OKU TIMUR Terpintar Mengalihkan Anggaran KPU PROVINSI SUMATERA UTARA Terpintar Mengulur Waktu KPU KABUPATEN SORONG SELATAN
RUMAH SRIWIJAYA
EVALUASI SARANA DAN RUANG Keterbatasan ruang yang dapat dijadikan Pusat Pendidikan Pemilih Optimalisasi fungsi ruangan kurang Sebagian besar ruangan RPP sifatnya multi fungsi Status kepemilikan gedung beberapa KPU prov/kab/kota bukan milik sendiri (milik sendiri, pinjam pakai, sewa): - dirigit Ketersediaan sarana penunjang belum memadai
EVALUASI ANGGARAN Anggaran belanja modal belum tersedia Pengalihan/Revisi Anggaran pendidikan pemilih untuk post kegiatan lain KPU Provinsi Sumatra Utara mengalihkan anggaran untuk pembiayaan website Anggaran pendidikan pemilih justru sebagian besar digunakan untuk sosialisasi Pilkada Penyerapan anggaran untuk alat peraga kecil dan jenis alat peraga cenderung monoton Pemandu belum menguasai materi keseluruhan
EVALUASI PUBLIKASI Promosi eksistensi dan aktifitas RPP masih kurang. Masyarakat belum banyak yang tahu ada RPP Promosi masih dilakukan secara manual dan terbatas
EVALUASI MANAJEMEN PENGELOLAAN Ketersediaan SDM pengelolaan RPP kurang
Kemampuan SDM kurang Belum ada training/pelatihan untuk pengelola Belum ada kerjasama dengan stakeholder terkait Belum dilaksanakan studi banding dalam pengoptimalan fungsi RPP
KATEGORI PINTAR 82
81 80
80
78 78
76
74
74
73
74
72
70
68
PROVINSI BALI
KABUPATEN SLEMAN
KABUPATEN BIMA
KABUPATEN TABANAN
KAB. BONE BOLANGO
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
KATEGORI CUKUP PINTAR 62
60
59
58 55
54
53
51
51
51
49
48
48
47
KATEGORI KURANG PINTAR 47
47
46 43 36
19 11
KABUPATEN POHUWATO
PROVINSI GORONTALO
KAB. LABUHAN BATU UTARA
SORONG SELATAN
KABUPATEN MELAWI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PAPUA BARAT
TERIMA KASIH
