INDONESIA BROADBAND PLAN
PILOT PROJECT KABUPATEN KETUA TIM PELAKSANA DETIKNAS DR.ING. ILHAM AKBAR HABIBIE, MBA
PILAR TIK NASIONAL
Indonesia Sebagai Negara dengan Ekonomi Berdasarkan Inovasi dan Pengetahuan
2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN TIK UNTUK PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN
TIK UNTUK KESEHATAN
TIK UNTUK PENDIDIKAN
TIK UNTUK PERMBERDAYAAN EKONOMI
PENGEMBANGAN INDUSTRI TIK NASIONAL INFRASTRUKTUR 2
KONDISI TIK NASIONAL E Government • E Office : 143 instansi aktif (10.461 PNS) • E Kelurahan : 30 Kelurahan • E Arsip : 5 Pemkot • E PBB & E PTSP : Development • E-Procurement : 731 instansi terlayani • computer assisted test (CAT) : 70 instansi
E Health • Puskesmas berinternet : 17.1 % • RS Pemerintah berinternet : 82% • RS memiliki SIMRS : 740 • RS memiliki aplikasi INA CBG : 1227 • Standardisasi kode data kesehatan • E Claim : 8 Juta members (4 RS/Asuransi) • E Pharmacy : 100 Apotek
E Education
ICT for Economy
ICT Industry
• Jardiknas : 16.678 Sekolah • SIAP Online : 2.408 sekolah, • E Jurnal : 1.083 Papers & 69 PT • E Book : 24.162 Users & 1.694 Buku • E Learning : 326 ID
• Indipreneur : 167K UKM • E Toko : 15 K Users • Sentra UKM : 50 • SOHO : 5 K • E money : 15.200 Points Indi finance • E Koperasi : 720 • E-Commerce : US$ 776 juta (28,6 juta transaksi) • Transaksi e-money : Rp 8.7 Milyar perhari
• Creative Center : 2 Digital Valley • Creative Camp : 18 (Development) • Broadband Learning Center : 61 • Pasar konten mobile indonesia :US$ 70 juta • Venture Capital : 60 • Inkubator TIK : 20
2
Integrated Cloud and Data Center
• IMS License (4.8 Juta SSL), Data Center (32.5K Sqm) • Data Center & Cloud Computing Management
1
Indonesia Broadband Network (IBN)
- FO (68K KM), IP Core (≤30 Node), Metro Ethernet (5K GBPS) - BB Access (8.6 Juta home pass), Wifi.id (75.2K AP), Node B Tsel (5.2K Node)
ICT Infrastructure Sumber : diolah dari berbagai sumber
3
RENCANA PITA LEBAR Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 Konsep dan rencana pembangunan akses internet berkecepatan tinggi (broadband) Indonesia.
4
DAMPAK IMPLEMENTASI BROADBAND Tanpa Broadband Politik
Ekonomi
Sosial Budaya Iptek
• • • •
Birokrasi yang berbelit Tidak terintegrasi Kurang transparan Kurang demokratis
Dengan Broadband • Penerimaan dan penyampaian aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat • Terintegrasi • Lebih transparan • Lebih demokratis
• Pertumbuhan rendah (prediksi 2017 sebesar 5,8%) • Pengangguran tinggi (prediksi mencapai 9% tahun 2017) • Inflasi relatif tinggi • Ekonomi dan lingkungan kurang sustainable
• Pertumbuhan dapat mencapai 7,38% - 8,2% tahun 2017 • Pengangguran 2,3% (jika tahun 2017 penetrasi broadband 60%) • Inflasi lebih rendah • Ekonomi dan lingkungan lebih sustainable
• Lebih mudah terpecah belah • Interaksi sosial yang tradisional memerlukan upaya besar
• Keterpaduan sosial lebih tinggi • Interaksi sosial yang lebih efisien melalui IT
• Pelestarian dan interaksi budaya kurang • Kurangnya pengenalan dan penghargaan budaya nasional
• Pelestarian dan interaksi budaya tinggi • Akses informasi budaya mudah, pengenalan dan penghargaan budaya tinggi
• Mengandalkan produk asing • Kurang berkembang
• Lebih berkembang secara lokal • Budaya inovasi di masyarakat • Pertumbuhan teknologi nasional
5
PILOT PROJECT KOTA / KABUPATEN
Tahapan selanjutnya dari Perpres No. 96 Tahun 2014 adalah IMPLEMENTASI, di level pusat hingga ke daerah. Perlu dirumuskan model impelentasi terbaik, terutama di daerah. Untuk itu, DETIKNAS sedang melaksanakan Pilot Project Implementasi broadband dan pemanfaataannya di level pengguna terbawah, yaitu di level masyarakat Kota / Kabupaten, mencakup semua unsur: Pemerintah, Bisnis, Akademia, Komunitas (ABCG). Pilot project diharapkan dapat menjadi MODEL pengembangan dan pemanfaatan TIK / broadband untuk meningkatkan layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
6
PILOT PROJECT KOTA / KABUPATEN
PILOT PROJECT dilakukan di 6 (enam) kota / kabupaten di Indonesia: Kota Pekalongan (Jateng), Kab. Banyuwangi (Jatim), Kab. Banyuasin (Sumsel), Kab. Jembrana (Bali), Kota Balikpapan (Kaltim), Kab. Minahasa Utara (Sulsel). 7
FASE PILOT PROJECT
FASE I • Feasibility Study & Penyusunan Roadmap • Termasuk skema pembiayaan dan model bisnis. • Dilakukan pemetaan langsung ke lapangan.
FASE II • IMPLEMENTASI • Dijalankan dengan pola Public Private Partnership • Secara berkelanjutan dievaluasi dampak yang dihasilkan
8
FEASIBILITY STUDY & ROADMAP
Survei Langsung, kepada empat pihak: bupati / walikota, technical stakeholders terkait, Dinas atau SKPD terkait, institusi terkait yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat (citizen facing institutions), seperti sekolah, kantor pos, warnet, UKM, community center, dll Kajian akan memetakan kondisi ekosistem broadband yang ada saat ini di tiap kota / kabupaten, dalam lima aspek: a. Teknologi, b. Public policy, c. Manajemen, d. Finance, e. Ethics. Rekomendasi capacity building yang perlu dilakukan untuk tiap kota / kabupaten. Hasil dari fase ini adalah Rencana Kerja Implementasi Broadband (Roadmap) untuk tiap kota / kabupaten yang akan menjadi acuan untuk fase selanjutnya (fase implementasi).
9
IMPLEMENTASI
Pada Tahap Kedua, pilot project memasuki tahap implementasi atas Rencana Kerja yang telah disusun dari hasil Feasibility Study di Tahap Pertama. Proses implementasi akan dipimpin oleh Pemerintah Kota / Kabupaten masing-masing dengan asistensi DETIKNAS. Implementasi akan dimulai pada awal tahun 2015 dengan prioritas skema pembiayaan berupa Public Private Partnership. Dari tahap implementasi ini diharapkan pemanfaatan broadband semakin optimal pada semua sektor di masing-masing kota / kabupaten dan keenam kota / kabupaten terpilih dapat menjadi model pengembangan broadband untuk kota / kabupaten lainnya.
10
IMPLEMENTASI LEBIH LUAS
6
11
Terima Kasih
12
