Pilot Project Analisis Kelayakan Pendirian KPK-Regional (KPK-R)
Kompleksitas 1975: 135 juta penduduk Indonesia 27 Provinsi ??? Kab/Kota Tak ada KPK
2013: 245 juta penduduk Indonesia. 33 Provinsi ??? Kab/Kota KPK di Jakarta
2
Gambaran sistem pemerintahan di Indonesia Mesin + Chasis Colt T-120
Body = Alphard
3
Perubahan Struktural pasca reformasi Birokrat Judikatif Politisi
• Perubahan struktur organisasi tidak diikuti perubahan perilaku dan pola berfikir • Reformasi di Indonesia mirip dengan English Civil War (1642–1651)
Politisi
Judikatif
Birokrat 4
Dampak Otonomi Daerah Otonomi Daerah
Orba
• Pemerintah pusat bak seorang jenderal tanpa pasukan (jalur informasi dan kebijakan terputus), sehingga asymmetric information semakin memburuk – Moral hazard merebak – Adverse selection tumbuh
• Terjadi ‘displacement effect’ atau bahkan ‘pemerataan korupsi’ di setiap penjuru wilayah Nusantara pasca otonomi daerah. 5
Tantangan
Korupsi
KPK
• Otonomi daerah menyebarkan korupsi ke tingkat daerah • Namun DPR membatasi ruang gerak KPK agar hanya berada di Jakarta saja.
6
Posisi Indonesia Dibanding Negara Lain Indonesia
Negara Maju Kapitalis
Negara Maju Sosialis
Peran negara dalam Pengelolaan sumberdaya engelolaan sumberdaya umum umum diatur ketat oleh cenderung minim pemerintah
Pengelolaan sumberdaya umum diatur ketat oleh pemerintah
Perencanaan pembangunan berjangka ultra pendek
Perencanaan pembangunan jangka panjang
Perencanaan pembangunan jangka panjang
Sebagian besar sektor kesehatan diserahkan ke mekanisme pasar
Sektor kesehatan diatur ketat oleh pemerintah dan penggunaan asuransi intensif
Sektor kesehatan diatur dan dikelola penuh oleh pemerintah
Tidak memiliki Single Identity Memiliki Single Identity Number Number
Memiliki Single identity Number
Minder dengan budaya sendiri Sangat bangga dengan budaya Sangat bangga dengan budaya sendiri sendiri 7 7
Tantangan • Korupsi telah mengalami ‘displacement effect’ atau bahkan pemerataan ke daerah-daerah (korupsi ikut terdesentralisasi) • Namun KPK justru dipaksa DPR untuk tetap berada di pusat (sentralistik). • Terdapat playing field yang tidak seimbang antara koruptor vs KPK 8
Pendahuluan • Korupsi sebagai extra ordinary crime • KPK memiliki fungsi: merupakan salah satu masalah utama – Penindakan korupsi di Indonesia – Pencegahan korupsi • Teknik korupsi di Indonesia termasuk yang tercanggih di dunia dan belum • Meski KPK terbukti menjadi tentu ditemukan di negara lain lembaga anti korupsi tersukses – Makelar kasus – Joki napi, dll
• KPK sejak berdiri tahun 2005 berhasil mengukir kinerja terbaik di dunia: – 100% conviction rate
di dunia, keberadaan KPK masih terbatas di Jakarta. Sementara wilayah Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang setara dengan dari London hingga Moskwa 99
Permasalahan • Sejak era reformasi, korupsi • Database Korupsi P2EB (2001-2012): menyebar dari Pusat menuju ke – Korupsi pusat daerah akibat otonomi daerah • Jumlah kasus: 158 (kasus atau orang?) • Didasarkan database korupsi • Nilai Rp27,79 triliun (harga berjalan) dari P2EB FEB UGM, (mhn dibuat harga 2012), • rata-rata korupsi = Rp 175,9 miliar sebagian besar kasus korupsi (median lbh bagus) yang ditangani MA 2001-2012 – Korupsi daerah terjadi di daerah. • Jumlah kasus: 1673, • nilai Rp43,53 triliun (harga berjalan, • Skala korupsi di daerah tidak • rata-rata korupsi Rp26 miliar kalah dengan skala korupsi di (komentar perbaikan sama dengan tingkat pusat di atas) 1010
Permasalahan (1)
• Teknik korupsi yang terjadi di daerah tidak lebih sederhana daripada yang terjadi di pusat • Fungsi pencegahan KPK masih terbatas untuk kementerian dan lembaga di pusat dan belum menjangkau lembaga pemerintah tingkat daerah.
• Akses masyarakat ke KPK tidak homogen akibat: – – – –
Kendala geografis Budaya tatap muka Reliabilitas sistem pos Kendala teknologi komunikasi
• Dari sisi pelaporan, keterbatasan akses menimbulkan biaya transaksi yang tidak sedikit. • Delik korupsi seringkali terkait dengan spesifikasi geografis.
1111
Permasalahan (2) • Dari sisi penanggulangan dan • Mandat KPK sesuai UU pencegahan korupsi, KPK (2002) adalah heterogenitas akses menangani korupsi skala meningkatkan biaya transaksi. besar (Rp 1 miliar ke atas) • Biaya koordinasi antara KPK dan lembaga terkait di daerah • Nilai rupiah saat ini merosot cenderung tinggi akibat tajam dibandingkan nilai heterogenitas akses rupiah tahun 2002 akibat • Inspeksi LHKPN terpaksa tingginya inflasi dilakukan dengan metoda – Total inflasi lebih dari 100% purposive random sampling selama kurun waktu tersebut 1212
Tantangan • Bagaimana meningkatkan akses masyarakat terhadap KPK di tingkat daerah? • Bagaimana meningkatkan detection rate terhadap tindak pidana korupsi di tingkat daerah? • Bagaimana meningkatkan conviction rate terhadap tindak pidana korupsi di tingkat daerah? • Bagaimana meningkatkan aspek pencegahan korupsi di tingkat daerah? 1313
Usulan Strategi • KPK-Regional (KPK-R) perlu • Keberlangsungan KPK-R dibentuk di daerah ditentukan oleh keberhasilan • KPK-R adalah kepanjangan tangan pilot project KPK-R yang dari KPK dan fokus pada dihitung dengan menggunakan penanggulangan dan pencegahan impact evaluation korupsi di daerah. • Evidence-based policy digunakan • Diperlukan pilot project untuk menentukan apakah pembentukan KPK-R di lima pulau utama di Indonesia: 1) Jawa; 2) KPK-R memiliki value for money Sumatera; 3) Kalimantan; 4) Sulawesi dan hasil analisis menjadi dasar dan 5) Papua apakah pilot project akan di • Monitoring dan evaluation dilakukan mainstream ke wilayah lain di untuk mengetahui efektivitas Indonesia atau tidak pembentukan KPK-R 1414
Impact Evaluation KPK-R • KPK-R – Input:
• Wilayah program: – Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua
• Biaya pendirian KPK-R • Biaya operasional KPK-R
– Output • Jumlah kasus yang ditangani • Jumlah pelaporan • Kerjasama pencegahan
• Counterfactual:
– Outcome • Conviction rate di daerah • • Kualitas tuntutan jaksa KPK-R di daerah • Nilai korupsi yang berhasil dicegah di daerah
– Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Papua Barat
Baseline: – Kasus korupsi di PN dan PT untuk 3 tahun terakhir sebelum KPK-R dibentuk 1515
Periodisasi Pilot Project Persiapan KPK-R dan • 1 tahun baseline survey Pelaksanaan • 3 tahun Pilot Proyek & • Diikuti monitoring monitoring
Evaluasi Pilot Project
• 1 tahun 1616
Kondisi Pelaporan Kasus Existing • Mekanisme pelaporan saat ini • Semakin sulit wilayah asal pelapor, semakin tinggi biaya masih sensitif terhadap transaksi yang harus kemudahan akses pelapor ke ditanggung oleh KPK untuk KPK menindaklanjuti laporan • Semakin sulit akses pelapor ke tersebut KPK (akibat faktor geografis, • Jika KPK terkendala teknologi dan budaya), inersia anggaran, maka KPK akan masyarakat untuk tidak cenderung menindaklanjuti laporan di daerah yang dekat melaporkan kasus korupsi ke dengan kantor KPK KPK meningkat 1717
Mekanisme Pelaporan Existing
1818
Keterangan Payoffs • B(R) = manfaat pelaporan bagi si pelapor • MCR(AC) = marginal cost pelaporan (bagi si pelapor) yang merupakan fungsi dari akses. Akses yang mudah dinyatakan dengan AC, sementara akses yang sulit dinyatakan dengan AC’ dimana AC & AC’ adalah bilangan positif. • B(SC) = manfaat pelaporan masyarakat terhadap KPK yang merupakan fungsi dari searching cost (SC) dan B(SC) berslope positif.
• RB(E) = manfaat reputasi penindakan yang merupakan fungsi dari biaya penindakan dan fungsi berslope positif • MCE(AC) = marginal cost of enforcement yang merupakan fungsi dari AC atau akses. Semakin sulit mengakses daerah, semakin tinggi nilai MCE. • AC dan AC’ bernilai positive dan AC’>AC, yang berarti akses ke daerah sulit membutuhkan biaya lebih besar daripada akses ke daerah yang mudah dijangkau. 19
Solusi • Di kawasan dengan akses mudah: – – – – –
qm* = MCR(AC)-B(R,TT)/[B(R,T)-B(R,TT)] pm* = MCE(AC)- RB(E,TL(AC))/[RB(E,TL(AC))-RB(E, L(AC))] Syarat: MCE(AC) < 2RB(E, TL(AC))-RB(E,L(AC)) Non degenerate: RB(E,TL(AC))>RB(E, L(AC)) Mixed strategy: MCE(AC)≥RB(E, TL(AC))
• Di kawasan dengan akses sulit: – qs* = MCR(AC*)-B(R,TT)/[B(R,T)-B(R,TT)] – ps* = MCE(AC’)/[B(E)+R(E)] 20
Kondisi Pelaporan Pasca KPK-R • Mekanisme pelaporan dengan • KPK-R menurunkan biaya transaksi yang harus ditanggung adanya KPK-R semakin oleh KPK untuk mudah bagi masyarakat di menindaklanjuti laporan dari daerah (menurunkan biaya daerah transaksi untuk pelaporan) KPK terkendala anggaran, • Semakin mudah pelaporan ke • Jika maka keberadaan KPK-R KPK melalui KPK-R menurunkan tendensi meningkatkan potensi penanganan laporan di wilayah masyarakat untuk melaporkan pusat saja. Dengan demikian adanya kasus korupsi di tidak ada perbedaan likelihood daerah pelaporan antara di pusat dan di wilayah KPK-R berada.
2121
Mekanisme Pelaporan KPK-R
2222
Kondisi Penindakan Existing • Semakin jauh suatu daerah • Biaya marginal enforcement (MCE(AC)) bagi KPK dari pusat, semakin tinggi meningkat ketika harus potensi untuk melakukan menangani kasus di daerah tindak korupsi dengan akses yang sulit • Semakin jauh suatu daerah, • Jika KPK terkendala anggaran, maka KPK akan semakin besar biaya KPK cenderung menindak kasus untuk menindak korupsi di korupsi di daerah yang dekat daerah tersebut dengan kantor KPK 2323
Mekanisme Penindakan Existing
2424
Keterangan Payoffs • B(C) = manfaat yang diterima dari aktivitas korupsi, berbanding lurus dengan intensitas korupsi C • CPE(AC) = biaya individu selama proses penyidikan dan pengadilan, yang berbanding lurus dengan akses • DC(S) = direct disutility of sentencing, yang besarnya berbanding terbalik dengan intensitas hukuman S • IC(S) = indirect disutility of sentencing, yang besarnya berbanding terbalik dengan intensitas hukuman S • R(S) = efek reputasi yang muncul akibat hukuman S
•
•
•
•
B(E) = manfaat yang muncul akibat enforcement, yang besarnya berbanding lurus dengan probabilitas maupun intensitas enforcement RI(E) = institutional reputation benefits yang muncul akibat enforcement dan berbanding lurus dengan probabilitas maupun intensitas enforcement MCE(AC) = marginal cost of enforcement yang besarnya berbanding terbalik dengan akses (AC). Jika akses ke suatu daerah semakin sulit, maka semakin besar pula marginal cost of enforcement yang harus ditanggung oleh KPK Akses ke suatu daerah diasumsikan heterogen dan biaya untuk enforcement merupakan fungsi dari aksen ini. Jika AC*
MCE(AC) 25
Solusi • Di kawasan dengan akses mudah: – qm* = B(C)/[CPE(AC)+DC(S)+IC(S)+R(S)] – pm* = MCE(AC)/[B(E)+R(E)]
• Di kawasan dengan akses sulit:
– qs* = B(C)/[CPE(AC’)+DC(S)+IC(S)+R(S)] – ps* = MCE(AC’)/[B(E)+R(E)]
• Dimana: AC’>AC, sehingga MCE(AC)<MCE(AC’), dan CPE(AC)
• Sehingga: q*m > q*s, p*m>p*s, dengan demikian potensi untuk melakukan korupsi lebih tinggi di daerah dengan akses sulit, dan probabilitas penanganan korupsi di daerah dengan akses sulit cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah dengan akses mudah. 26
Kondisi Penindakan Pasca KPK-R • Biaya marginal enforcement kasus korupsi di daerah menurun pasca KPK-R • Masalah region specific corruption method dengan mudah diatasi oleh keberadaan KPK-R • Terdapat potensi spesialisasi penanganan kasus korupsi yang spesifik di daerah tertentu • Akibatnya probabilitas enforcement di pusat dan di daerah akan relatif sama 2727
Mekanisme Penindakan KPK-R
2828
Solusi
29
Kondisi Pencegahan Existing • Kegiatan pencegahan oleh KPK cenderung terbatas kepada K/L di tingkat pusat • KPK masih terbatas dalam menjangkau intansi pemerintah di tingkat daerah untuk melaksanakan fungsi pencegahan • Fungsi pencegahan berbanding terbalik dengan kesulitan akses ke daerah 3030
Koordinasi Existing
31
Keterangan Payoffs • B(R) = manfaat pelaporan bagi si pelapor • MCR(AC) = marginal cost pelaporan (bagi si pelapor) yang merupakan fungsi dari akses. Akses yang mudah dinyatakan dengan AC, sementara akses yang sulit dinyatakan dengan AC’ dimana AC & AC’ adalah bilangan positif. • B(SC) = manfaat pelaporan masyarakat terhadap KPK yang merupakan fungsi dari searching cost (SC) dan B(SC)beslope positif.
• RB(E) = manfaat reputasi penindakan yang merupakan fungsi dari biaya penindakan dan fungsi berslope positif • MCE(AC) = marginal cost of enforcement yang merupakan fungsi dari AC atau akses. Semakin sulit mengakses daerah, semakin tinggi nilai MCE. • AC dan AC’ bernilai positive dan AC’>AC, yang berarti akses ke daerah sulit membutuhkan biaya lebih besar daripada akses ke daerah yang mudah dijangkau. 32
Solusi
33
Kondisi Pencegahan Pasca KPK-R • KPK pusat akan fokus pada pencegahan di tingkat pusat, KPK-R fokus pada pencegahan di tingkat daerah • Sistem LHKPN dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan menggunakan metoda stratified random sampling untuk inspeksi pelaporan • Biaya transaksi untuk melakukan koordinasi dengan SKPD di tingkat daerah dalam rangka program pencegahan dapat ditekan. 3434
Koordinasi Pasca KPK-R
3535
Solusi
36
KPK’s Existing Structure Pimpinan
Penasihat
Deputi Bidang Pencegahan
Deputi Bidang Penindakan
Deputi Bidang Informasi & Data
Deputi Bidang Pengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Tipe Struktur Berdasarkan Tanggung Jawab • Ada dua tipe hierarchy (Calvo and Wellisz, 1978): 1. Divisional hierarchy (M–Form): all activities pertaining to a product or region are organized into divisions. 2. Functional hierarchy (U–Form): all activities pertaining to a particular function are organized into departments.
Apabila KPK ingin lebih menjangkau pemberantasan Korupsi di daerah maka diperlukan penambahan Unit Divisional
KPK with Divisional Hierarchy PIMPINA N Penasihat Kepala Perwakilan X Kepala Bidang A di X
Kepala Bidang B di X
Kepala Perwakilan Y Kepala Bidang A di Y
Kepala Bidang B di Y
Dengan penambahan unit kantor perwakilan, maka KPK dapat lebih menjangkau pemberantasan korupsi di daerah. Namun terdapat problem koordinasi dan supervisi, dimana tiap bidang menjadi lebih sulit berkoordinasi antar wilayah dan disupervisi oleh pimpinan KPK
Tipe Struktur Berdasarkan Informasi • Ada dua tipe hierarchy (Calvo and Wellisz, 1978): 1. Centralized Structure: All activity is reported to the CEO, all pairwise synergies and global synergies can be identified. 2. Decentralized Structure: No activity is reported to the CEO, some pairwise synergies are identified by middle managers but global synergies cannot be identified.
Centralized Structure diperlukan agar kehadiran kantor Perwakilan tidak mengurangi kewenangan KPK yang ada di Jakarta namun justru memperkuat
Refinement: Matrix Structure (MS) PIMPINAN
Kepala Bidang A
Kepala Bidang B
Kepala Perwakilan X
Kepala Bidang A di X
Kepala Bidang B di X
Kepala Perwakilan Y
Kepala Bidang A di Y
Kepala Bidang B di Y
Penasihat
Dengan MS, KPK dapat memiliki perwakilan tanpa kehilangan centralistic, supervisi, dan koordinasi antar
Refinement: Matrix Structure (MS) • Dengan matrix structure, tidak ada pendelegasian kewenangan. Kantor Perwakilan KPK hanyalah kepanjangan tangan dari KPK. • Pembagian tugas dan fungsi tiap bidang yang ada di perwakilan tetap berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dari existing deputi bidang yang ada di Jakarta. • Kepala Perwakilan hanya bertugas sebagai koordinator dari unit bidang dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan KPK.
• Kepala Bidang di perwakilan hanyalah kepanjangan tangan dari Deputi Bidang KPK yang sudah ada. • Koordinasi antara kantor perwakilan dengan yang di Jakarta dapat dilakukan melalui via internet
Tantangan dari refinement structure • Kepala Bidang dari perwakilan daerah tertentu harus bertanggung jawab kepada dua pihak: Kepala Perwakilan dan Deputi Bidang. Mereka harus bisa menyeimbangkan kepentingan perwakilan dan kepentingan bidang. • Ini memberi tantangan complexitas prioritas
Pertanyaan • Maximum Capacity dari Komisaris, terutama jika semakin banyak pelaporan? – Usul: 5C3, dilakukan randomisasi collegial -> baik dari susunan tim komisaris maupun proposal mana yang dikerjakan.
Kesimpulan • Pembentukan KPK-R di daerah sangat layak untuk dilakukan karena akan: – Meningkatkan potensi pelaporan kasus korupsi di daerah – Meningkatkan kemampuan KPK dalam melakukan penindakan korupsi terutama di daerah – Meningkatkan kemampuan KPK dalam melaksanakan pencegahan korupsi terutama di daerah
• Pilot project pembentukan 5 KPK-R dapat segera dilakukan dan diikuti oleh monitoring dan evaluasi untuk membangun evidence-based policy • KPK-R menjamin peningkatan pelaporan dari daerah, penanggulangan korupsi di daerah dan juga koordinasi di daerah antara KPK-R dan instansi daerah terkait. 45
RP: Criminal Justice Economics, Autumn 2013
46
