KOMISI PEMILIHAN UMUM JL. IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA PUSAT
EVALUASI PEMILU 2014 Pada Acara
Rapat Koordinasi Nasional KUP, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan Pemberian KPU Award Hall Ecovention Ecopark Ancol 17 Desember 2014
PENDAHULUAN
Seluruh proses dan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah selesai diselenggarakan dengan LUBER, JURDIL, aman dan damai. Pelaksanaan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh sebagian pihak diapresiasi dengan baik dan sebagian yang lain memberi catatan kritis. Untuk itulah, dalam pelaksanaan pemilu 2014 itu terdapat berbagai hal yang perlu mendapat evaluasi secara bersama, baik terkait dengan keberhasilan maupun hambatan yang menyertai pelaksanaan pemilu. 2
Lanjutan... Kegiatan evaluasi melibatkan pemangku kepentingan pemilu untuk mendapatkan perspektif atau referensi lain yang mungkin terlewatkan oleh kaca mata KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kegiatan evaluasi merupakan ikhtiar kolektif penyelenggara untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi secara sistematis dalam menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja penyelenggaraan tahapan pemilu 2014 yang komprehensif, menyeluruh dari hulu hingga hilir penyelenggaraan pemilu. 3
TUJUAN EVALUASI
Memastikan apakah pemilu 2014 telah sesuai dengan standar pemilu yang demokratis; Mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pemilu 2014, terkait dengan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan pemilih; Melihat sejauhmana dinamika dalam pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2014 yang difokuskan pada aspek aturan, pelaksanaan dan anggaran; Mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) atau terburuk (bad practices) penyelenggaraan pemilu 2014 untuk perbaikan pemilu mendatang, terutama dalam rangka pemilu serentak; 4
Lanjutan...
Memberikan rekomendasi yang penting terkait dengan perbaikan pelaksanaan pemilu periode berikutnya dalam penyusunan regulasi, kinerja penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih; Memberikan input bagi pengambilan keputusan di masamasa mendatang dan sekaligus memberikan input bagi tindak lanjut penyelesaian masalah yang dihadapi Satker dalam pencapaian kinerja tahapan Pemilu 2014 yang telah ditetapkan; Menjadi legacy sekaligus promoting bagi praktik manajemen kepemiluan dan demokrasi di Indonesia; Menjadi bagian dari pertanggungjawaban KPU kepada publik menyangkut kinerjanya sekaligus menjadi bahan peningkatan mutu pelaksanaan pemilu periode berikutnya. 5
KELUARAN EVALUASI
Peta permasalahan Pemilu Tahun 2014 dan rekomendasi solusi dan tindak lanjut penyelesaiannya; Praktik-praktik terbaik (best practises) pemilu 2014 yang bisa menjadi unggulan dan diteruskan pada pemilu periode berikutnya; Lesson learned yang bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki sistem dan manajemen kepemiluan dalam konteks pemilu serentak, khususnya pada aspek aturan, pelaksanaan dan anggaran; Laporan Evaluasi Tahapan Pemilu Legislatif dan Piplres 2014 yang ditujukan kepada seluruh stakeholders pemilu di Tanah Air. 6
PRINSIP-PRINSIP EVALUASI Partisipatif. Yakni melibatkan semua stakeholders Pemilu; Transparan dan akuntabel. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan bisa diakses semua kalangan; Akurat dan Objektif. Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta objektif dan tidak memihak; Sistematis dan Berjenjang. Mekanisme evaluasi dilakukan secara berjenjang dari daerah hingga pusat. 7
KEGIATAN EVALUASI KPU telah melakukan serangkaian kegiatan FGD dengan multi-stakeholders dan rapat kerja evaluasi Pemilu 2014 yang dipusatkan di 3 (tiga) daerah pada bulan Oktober 2014 yaitu di Kota Bandung (Jawa Barat), Jakarta, dan Batam (Kepri). Selain itu, untuk memperdalam dan memperkaya hasil evaluasi Pemilu 2014, KPU juga melakukan desk review terhadap laporan evaluasi Pemilu 2014 yang telah dilakukan oleh insitutusi lainnya baik lembaga negara maupun lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional. 8
Pemilu 2014 Sesuai Standar Pemilu Demokratis Pemilu 2014 telah memenuhi indikator pemilu yang demokratis : Universal atau Umum Equal atau Setara Secret atau rahasia Direct atau langsung Free and fair atau bebas dan adil Honest atau jujur 9
Universal atau Umum UU dan KPU menjamin semua WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu telah berumur 17 tahun atau pernah kawin tanpa melihat latar belakang pemilih diberikan hak untuk memberikan hak suaranya untuk memilih angota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. 10
Equal atau Setara Mengaplikasikan prinsip one person one vote one value (OPOVOV) yaitu semua suara memiliki nilai yang sama, tidak ada suara memiliki bobot atau nilai yang lebih besar dibandingkan suara lainnya berdasarkan status sosial, tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin atau yang lainnya. Setiap pemilih memiliki hak satu kali memilih dan pilihannya dihitung satu suara. 11
Secret atau Rahasia KPU memberikan jaminan dan fasilitas kepada pemilih ketika memberikan hak suaranya di TPS agar pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh pemilih atau orang lain. Desain bilik suara dan letak bilik suara untuk memastikan pemilih satu dengan pemilih lainnya tidak bisa saling melihat, sehingga kerahasiaan pilihan pemilih terjamin. 12
Direct atau Langsung Pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil dan pemimpinnya secara langsung tanpa diwakili oleh orang lain. Praktik Noken di Papua yang dinilai menciderai azas langsung telah memiliki landasan hukumnya yaitu Putusan MK Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009. 13
Free and fair atau bebas dan adil Pemilih untuk memberikan hak suaranya tanpa adanya rasa takut yang disebabkan intimidasi atau tekanan dari pihak manapun; Semua pemilih diberikan pelayananan yang adil; Peserta pemilu dijamin diperlakukan adil oleh penyelenggara pemilu, tidak ada diskriminasi atau keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu; Peserta pemilu memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilu. 14
Honest atau Jujur KPU melaksanakan tahapan pemilu harus jujur dan transparan sehingga hasil pemilu merupakan refleksi sebenarnya dari kehendak mayoritas pemilih.
15
Transparansi Proses dan Hasil Pemilu 2014 Transparansi merupakan salah satu azaz penyelenggaraan pemilu yang dijunjung tinggi KPU; Kegiatan atau aktivitas KPU 2014 dapat dikontrol dan dipantau oleh masyarakat. KPU mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari publik baik dari dalam negeri maupun luar negeri karena transparansi; 16
Lanjutan... Upaya KPU untuk memastikan prinsip tranparansi: • Konsultasi dan diskusi terhadap semua Peraturan KPU dengan banyak pihak ; • Melibatkan tim ahli/pakar dalam proses penyusunan Peraturan KPU; • Penggunaan teknologi dalam tahapan pemilu (Sidalih, Silog, Silon, Scan C1, dan lain-lain); • Mengumumkan secara luas terkait data pemilu secara off line maupun on line . 17
Kredibilitas Pemilu 2014 • Pemilu 2014 juga dinilai oleh banyak pihak merupakan pemilu yang kredibel baik dari sisi proses maupun hasil ; • Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 cukup tinggi yaitu 75,11% untuk Pileg dan 71% untuk Pilpres ; • Lebih tinggi Pemilu di AS ( 47,5%); • Tingkat partisipasi pemilu di Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata partisipasi secara global (dunia) yaitu 62,7%; • Hasil resmi penghitungan suara tidak berbeda dengan hasil quick count dari lembaga survey yang kredibel; • Hasil pemilu yang diterima oleh masyarakat luas . 18
DPT Makin Berkualitas • Banyak pihak menilai DPT Pemilu tahun 2014 ebih baik dibandingkan dengan DPT Pemilu sebelumnya; • KPU berhasil menyusun dan menghimpun data pemilih yang jumlahnya kurang lebih 190 juta dalam satu data base terpusat (data terbesar di dunia); • Penyusunan DPT lebih transparan dan partisipatif • KPU, dengan SIDALIH, mampu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang kurang akurat. 19
Opini Publik terhadap KPU dan Pemilu 2014 : Survey LSI dan IFES Oktober 2014
• Secara umum masyarakat Indonesia menilai positif terhadap Pemilu 2014 • Mayoritas masyarakat Indonesia percaya bahwa Pemilu 2014 berjalan jujur dan adil • Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan “puas” terhadap kinerja KPU 20
Permasalahan Pemilu 2014 • Permasalahan Sistem – Yaitu permasalahan yang disebabkan oleh perundang-undangan • Permasalahan Managerial – Yaitu permasalahan yang bersumber dari kemampauan KPU untuk mengendalikan jalannya tahapan pemilu • Permasalahan Kontekstual – Yaitu permasalahan yang berasal dari karakter kedaerahan yang dari waktu kewaktu muncul secara terus menerus 24
KESIMPULAN • Pelaksanaan Pemilu 2014 telah mengalami kemajuan dan berlangsung secara demokratis, namun tetap menyisakan beberapa permasalahan. • Kemajuan pelaksanaan pemilu terlihat dari adanya sejumlah best practices, sedangkan standar pemilu yang demokratis terlihat dari adanya pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. • Beberapa persoalan yang muncul ada yang bersumber dari hal yang berada diluar jangkauan kewenangan KPU dan ada yang berada dalam jangkauan kewenangan KPU. Variabelvariabel di luar penyelenggara pemilu, seperti masyarakat maupun kebijakan makro mempengaruhi cara KPU menyelenggarakan pemilu 2014. 25
Lanjutan... • Penggunaan berbagai jenis daftar pemilih: DPT, DPK, DPTb, dan DPKTb, efektif untuk memastikan bahwa semua pemilih yang berhak mendapat hak memilih di pemilu 2014. • MK dan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2014 telah berkinerja secara tegas, kredibel, terbuka dan transparan.
26
REKOMENDASI UMUM • Best practices pemilu 2014 perlu dijadikan standar minimal yang dipertahankan dan dilanjutkan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada berikutnya; • Memperbaiki sistem rekruitmen dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu ad hoc; • Omnibus election laws / Kodifikasi undang-undang pemilu; • Melakukan kajian atas persoalan-persoalan terkait dengan masalah-masalah sistemik, kontektual dan manajerial. Contoh: Evaluasi di Papua, Nias Selatan, dan Madura perlu dilakukan secara terpisah dan komprehensif; • Mempromosikan best practices ke dunia internasional; • Pengembangan pusat data pemilu untuk proses pembelajaran dan pengambilan kebijakan; 27
REKOMENDASI ASPEK REGULASI • Undang-Undang terkait pemilu sudah selesai minimal 3 (tiga) tahun sebelum masuk tahapan Pemilu; • PKPU, Surat Edaran dan Petunjuk Teknis lainnya diterbitkan tepat waktu, tidak multitafsir, komprehensif dan mudah dipahami; • Sengketa hasil verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU hanya dapat diselesaikan di PT TUN; • Diperlukan penyesuaian pengaturan masa jabatan keanggotaan KPU dengan waktu pelaksanaan tahapan Pemilu; • Pemilihan PPS dan KPPS tanpa ada rekomendasi dari Kades/Lurah/DPD. Cukup diatur di dalam PKPU; • Persyaratan mengenai petugas KPPS tidak terlalu memberatkan (pendidikan, usia dan administrasi lainnya); 28
Lanjutan... • Perlu pengaturan mengenai jaminan keselamatan dan kesehatan bagi penyelenggara pemilu; • Adanya regulasi yang mengatur bahwa surat suara pasca pengucapan sumpah janji Anggota Legislatif dan Eksekutif dianggap bukan dokumen negara dan dapat dihapuskan; • Perlu Pengaturan norma Dana Kampanye dalam Peraturan KPU antara lain: – penyampaian LPPDK dilakukan sebelum pemungutan suara; – penyerahan laporan dana kampanye dilakukan oleh caleg yang bersangkutan ke KPU sesuai tingkatannya; – pengaturan kriteria perusahaan asing; – uraian kelengkapan formulir/berkas; – pengaturan batas waktu yang jelas terkait deadline penyampaian laporan dana kampanye; – ambang batas belanja kampanye. 29
REKOMENDASI ASPEK TEKNIS • Penghitungan suara menggunakan aplikasi (E-Counting); • Penyederhanaan formulir; • Penulisan formulir menggunakan NCR (kertas tembus), sehingga meminimalisir kesalahan dalam penyalinan formulir; • Menyusun Renstra Sosialisasi yang komprehensif; • Sidalih dengan SIAK harus terintegrasi; • Basis data pemilih untuk pemilu dan pemilukada berdasarkan pemilu terakhir; • Distribusi logistik lebih awal sesuai prioritas wilayah dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait; • Audit dana kampanye tidak dilakukan berdasarkan asas kepatuhan dan audit yang disepakati, tetapi harus dilakukan audit secara mendalam (tidak hanya sebatas formal). 30
REKOMENDASI ASPEK ANGGARAN • Perlu adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran di KPU, sehingga memudahkan revisi alokasi anggaran; • Anggaran untuk bimtek KPPS perlu ditambah; • Pelaksanaan sosialisasi didukung oleh anggaran yang memadai pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; • Pemutakhiran data dan pendidikan pemilih dilakukan terus-menerus dan harus ada anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut; • Perencanaan anggaran disusun secara bottom up; • Menyediakan biaya pengamanan dalam penyimpanan logistik di tingkat PPK, PPS dan KPPS; • Menyediakan anggaran sewa tenda, sewa/pembangunan dan atau pemeliharaan gedung dan biaya operasional KPU Kabupaten/Kota; • Menambah besaran honor Pantarlih menjadi 3 (tiga) bulan dan Operator menjadi sampai dengan berakhirnya penetapan DPK. 31
Terima Kasih
