BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI PEMILU

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif Kata Pengantar Ketua KPU RI Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Singkatan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2Tujuan Evaluasi 1.3 Keluaran Evaluasi 1.4 Prinsip-Prinsip Evaluasi 1.5 Metode Evaluasi 1.6 Ruang Lingkup Kegiatan 1.7 Sistematika Penulisan Laporan BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI PEMILU 2014 2.1 Rapat Evaluasi di Hotel Grand Aquila, Bandung (10-12 Oktober 2014) 2.2 Rapim Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 (Jakarta, 13-15 Oktober 2014) 2.3 Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dengan KPU Provinsi (Hotel Planet Holi day, Batam, 22-24 Oktober 2014) BAB III CAPAIAN DAN HAMBATAN DALAM PEMILU 2014 3.1 Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2014

1

3.2 Daftar Pemilih Tetap 3.3 Partai Politik Peserta Pemilu 3.4 Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi 3.5 Tahap Pencalonan 3.6 Dukungan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 3.7 Pengadaan dan Distribusi Logistik 3.8 Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih 3.9 Perselisihan Hasil Pemilu 3.10 Laporan Dana Kampanye 3.11 Sosialisasi, Partisipasi Pemilih dan Kampanye BAB IV HASIL EVALUASI DAN ANALISIS 4.1 Peta Permasalahan Pemilu 2014 4.2 Pemilu 2014 Sesuai Standar Pemilu Demokratis 4.3 Transparansi Proses dan Hasil Pemilu 2014 4.4 Kredibilitas Pemilu 2014 4.5 Pemilu 2014 yang Damai 4.6 Menjaga Kualitas Daftar Pemilih Pemilu 2014 4.7 Best Practices dan Lesson Learned Pemilu 2014 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.2 Rekomendasi LAMPIRAN

2

Pengarah: Husni Kamil Manik Ferry Kurnis Rizkiansyah Arief Budiman Ida Budhiati Juri Ardiantoro Hadar Nafis Gumay Sigit Pamungkas

Disiapkan Oleh: Kelompok Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum

3

BAB I PENDAHULUAN

4

KPU menyelenggarakan tahapan kegiatan Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPR dan DPD RI , Di Ruang Sidang KPU Lantai 2 26 April - 9 Mei 2014, Foto: Nur Hakim

1.1 Latar Belakang

S

eluruh proses dan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah selesai diselenggarakan dengan baik, lancar, aman dan damai. Berak-

hirnya seluruh proses kedua pemilu tersebut ditandai dengan pelantikan pejabat terpilih yaitu anggota DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2014 dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2014. Pelaksanaan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh sebagian pihak diapresiasi dengan baik dan sebagian yang lain memberi catatan kritis. Untuk itulah, dalam pelaksanaan pemilu 2014 itu terdapat berbagai hal yang perlu mendapat evaluasi secara bersama, baik terkait dengan keberhasilan maupun hambatan yang menyertai pelaksanaan pemilu. Termasuk salah satu fungsi laporan evaluasi ini adalah bisa menjawab keraguan sebagian pihak mengenai penyelenggaraan pemilu 2014. Kegiatan evaluasi tahapan pemilu tahun 2014 ini sangat penting dan strategis mengingat sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU di setiap tingkatkan diwajibkan untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 seperti jelas tertuang dalam UU No 15 Tahun 2011. Selain itu, KPU juga diamanahkan untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan nasional, yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan PP 39/2006 tentag Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sebagaimana sebuah siklus manajemen yang baik, untuk itulah KPU melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

5

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang melibatkan multi-stakeholders pemilu. Melibatkan pemangku kepentingan penting untuk mendapatkan perspektif atau referensi lain yang mungkin terlewatkan oleh kaca mata KPU sebagai penyelenggara pemiu. Bagaimanapun evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Untuk itulah, kegiatan evaluasi merupakan ikhtiar kolektif penyelenggara untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi secara sistematis dalam menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja penyelenggaraan tahapan pemilu 2014 yang komprehensif, menyeluruh dari hulu hingga hilir penyelenggaraan pemilu. Beberapa poin yang menjadi bahan evaluasi, mulai dari sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu, aktivitas proses pemilu, serta tingkat integritas hasil pemilu yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Laporan evaluasi ini diarahkan kepada penilaian kinerja penyelenggaraan tahapan pemilu 2014 secara menyeluruh yang mencakup masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Sedangkan tujuan dari kegiatan evaluasi ini untuk untuk memetakan permasalahan dan menarik pelajaran dari pengalaman (lesson learned) mengenai hasil, manfaat, dan dampak dari kegiatan pemilu, sebagai tindakan koreksi, tindak lanjut dan rekomendasi bagi pimpinan KPU dalam menyusun regulasi, perencanaan implementasi dan penganggaran pemilu yang lebih baik di masa-masa mendatang, terutama dalam rangka menghadapi pemilu serentak 2019 maupun pilkada serentak 2015. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka seluruh informasi yang dikumpulkan harus bersifat independen, obyektif, relevan, dapat diverifikasi, handal, dipercaya, tepat waktu, serta menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat, transparan dan bisa diakses oleh publik secara luas. Dengan begitu, maka hasil evaluasi nantinya akan benar-benar objektif, valid secara metodologis dan bisa dipercaya oleh banyak kalangan, khususnya kalangan akademisi, peneliti dan pegiat pemilu di Tanah Air. Laporan kegiatan evaluasi ini memberi catatan yang akan menjadi memori poli-

6

tik dan terlembagakan secara nasional. Mengingat, manakala tidak terlembagakan maka akan terulang pada periode-periode berikutnya. Pada hakikatnya, setiap penyelenggara pemilu mempunyai catatan sendiri-sendiri mengenai apa yang telah dilakukan. Untuk itulah, maka semua pengalaman penyelenggaraan pemilu dicatat dan menjadi bagian yang utuh dalam laporan akhir evaluasi yang dipadukan dengan sumber-sumber lain, yaitu dari stakeholders pemilu (partai politik, peserta pemilu, instansi terkait, LSM, kampus). Di dalam evaluasi ini penting ditegaskan mengenai kejujuran penyelenggara dalam menuangkan, baik best practice maupun bad practice-nya, sehingga rekomendasi dapat memperkuat yang telah dipraktikkan maupun memunculkan hal baru. Laporan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2014 ini sangat penting bagi penyelenggara pemilu maupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengetahui sejauh mana Pemilu 2014 telah berhasil diselenggarakan dengan memenuhi kriteria pemilu yang demokratis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2014, serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan Pemilu serentak 2019 dan pemilu berikutnya. 1.2 Tujuan Evaluasi Adapun tujuan dari kegiatan evaluasi tahapan pemilu 2014, yakni : - Memastikan apakah pemilu 2014 telah sesuai dengan standar pemilu yang demokratis; - Mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pemilu 2014, terkait dengan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan pemilih; - Melihat sejauhmana dinamika dalam pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2014 yang difokuskan pada aspek aturan, pelaksanaan dan anggaran; - Mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) atau terburuk (bad practices) penyelenggaraan pemilu 2014 untuk perbaikan pemilu mendatang, terutamadalam rangka pemilu serentak; - Memberikan rekomendasi yang penting terkait dengan perbaikan pelaksanaan

7

pemilu periode berikutnya dalam penyusunan regulasi, kinerja penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih? - Memberikan input bagi pengambilan keputusan di masa-masa mendatang dan seka ligus memberikan input bagi tindak lanjut penyelesaian masalah yang dihadapi Satker dalam pencapaian kinerja tahapan Pemilu 2014 yang telah ditetapkan; - Menjadi legacy sekaligus promoting bagi praktik manajemen kepemiluan dan demokrasi di Indonesia; - Menjadi bagian dari pertanggungjawaban KPU kepada publik menyangkut kinerjan ya sekaligus menjadi bahan peningkatan mutu pelaksanaan pemilu periode berikutnya.

Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan Cenderamata kepada Ketua Komisi II Agun Gunanjar pada acara Evaluasi Pemilu 2014 di Hotel Grand Aquila Bandung, 10 Oktober 2014, Foto: Nur Hakim

1.3 Keluaran Evaluasi Sedangkan output atau keluaran dari kegiatan evaluasi ini adalah : - Peta permasalahan Pemilu Tahun 2014 dan rekomendasi solusi dan tindak lanjut penyelesaiannya; - Praktik-praktik terbaik (best practises) pemilu 2014 yang bisa menjadi unggulan dan diteruskan pada pemilu periode berikutnya; - Lesson learned yang bisa dijadikan rujukan untuk memperbaiki sistem dan manajemen kepemiluan dalam konteks pemilu serentak, khususnya pada aspek aturan, pelaksanaan dan anggaran; - Laporan Evaluasi Tahapan Pemilu Legislatif dan Piplres 2014 yang ditujukan kepada seluruh stakeholders pemilu di Tanah Air.

8

1.4 Prinsip-Prinsip Evaluasi Kegiatan evaluasi ini mengikuti prinsip-prinsip berikut: - Partisipatif. Yakni melibatkan semua stakeholders Pemilu; - Transparan dan akuntabel. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan bisa diakses semua kalangan; - Akurat dan Objektif. Informasi yang disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta objektif dan tidak memi hak; - Sistematis dan Berjenjang. Mekanisme evaluasi dilakukan secara berjenjang dari daerah hingga pusat; 1.5 Metode Evaluasi Metode evaluasi yang digunakan adalah metode evaluasi patisipatif baik eksternal maupun internal. Selain itu, dalam melakukan evaluasi juga dilakukan secara berjenjang, dari badan penyelenggara ad hoc hingga evaluasi secara nasional. Kemudian hasil evaluasi akan dibahas pula dari perspektif multi-stakeholders pemilu. Harus diakui bahwa untuk menilai berbagai peristiwa sepanjang penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014 secara objektif, diperlukan metode evaluasi yang berbasis riset komprehensif dengan instrumen evaluasi yang memenuhi standar-standar ilmiah. Namun, KPU masih sedang mengembangkan evaluasi ke arah sana. Kegiatan ilmiah semacm ini rencananya akan dilakukan mulai tahun depan melalui Electoral Research Institute (ERI), lembaga riset kepemiluan hasil kerjasama KPU dengan LIPI dan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Tanah Air. Untuk saat ini mekanisme evaluasi baru sebatas mengumpulkan semua stakeholders Pemilu untuk mengungkapkan catatan kritis mereka dalam melihat pelaksanaan setiap tahapan Pemilu. Kendati demikian, proses post election evaluation ini dengan mengumpulkan input dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk evaluasi menyeluruh dari penyelenggara, tetap bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

9

Berkaitan dengan hal itu, KPU telah melakukan serangkaian kegiatan FGD dengan multi-stakeholders dan rapat kerja evaluasi Pemilu 2014 yang dipusatkan di 3 (tiga) daerah pada bulan Oktober 2014 yaitu di Kota Bandung Jawa Barat, Jakarta, dan Batam, Kepri. Selain itu, untuk memperdalam dan memperkaya hasil evaluasi Pemilu 2014, KPU juga melakukan desk review terhadap laporan evaluasi Pemilu 2014 yang telah dilakukan oleh insitutusi lainnya baik lembaga negara maupun lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional. 1.7 Ruang Lingkup Kegiatan Laporan Akhir Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2014 ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data : kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui review

Peserta menghadiri acara Rapat Evaluasi Pemilu 2014 di Hotel Grand Aquila, 10 Oktober 2014, Foto: Nur Hakim

atas laporan evaluasi yang dikerjakan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, ditambah dengan desk review terhadap laporan evaluasi Pemilu 2014 yang telah dilakukan oleh insitutusi lainnya baik lembaga negara maupun lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional. Keluaran dari kegiatan ini berupa analisis awal sebagai bahan untuk melakukan kajian lebih lanjut. 2. Serial Diskusi dan FGD : kegiatan ini dilakukan untuk mengelaborasi lebih lanjut terhadap kajian awal yang telah dihasilkan dalam kegiatan pengumpulan data. Serial diskusi dan FGD dengan pemangku kepentingan pemilu dilakukan di Bandung, Jakarta, dan Batam. Dari kegiatan ini diperoleh sejumlah masukan dan rekomendasi

dalam rangka penyempurnaan sistem, manajemen dan regulasi pe-

milu ke depan, khususnya untuk megantisipasi pemilu serentak.

10

3. Forum Koordinasi/Evaluasi : bertujuan untuk membahas dan memetakan permaslahan tahapan pemilu 2014 dari kaca mata penyelenggara yang dilaksanakan berjenjang dari badan ad hoc hingga KPU secara nasional. Dalam forum tersebut ada tiga aspek yang dievaluasi, yakni aspek aturan, pelaksanaan dan anggaran. Dalam aspek regulasi, ingin dilihat bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tahapan kegiatan pemilu, yang berakibat kepada munculnya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tahapan teknis pemilu. Adapun dalam aspek pelaksanaan, evaluasi terhadap berbagai kebijakan KPU yang “menyimpang” dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan munculnya kebijakan tersebut diputuskan pada saat proses kegiatan sedang berjalan. Sedangkan aspek penganggaran, yakni menilai kebijakan penganggaran terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu. 4. Analisis Data : kegiatan ini bertujuan untuk menilai data-data yang dikumpulkan dan menjahitnya menjadi satu kesatuan yang utuh yang memuat peta permasalahan pemilu, menilai pemilu sesuai krite pemilu demokratis, best practices dan lesson learned pemilu 2014. Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan perbaikan dan penyempurnaan regulasi, teknis, administratif serta seluruh manajemen pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya. 1.8 Sistematika Penulisan Laporan Berikut sistematika penulisan laporan akhir evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2014, yakni : Ringkasan Eksekutif Kata Pengantar Ketua KPU RI Bab I Pendahuluan Bab II Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Pemilu 2014 Bab III Capaian dan Hambatan dalam Pemilu 2014 Bab IV Hasil Evaluasi dan Analisis Bab V Penutup Lampiran

11

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI PEMILU 2014

12

Kepala Biro Perencanaan Lucky Firnandy Majanto bersama Dede Mariana memberikan penjelasan mengenai tahapan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2014 di Hotel Grand Aquila Bandung, 10-12 Oktober 2014. Foto. Nur Hakim

K

PU memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi komprehensif setelah selesainya proses penyelenggaraan pemilu, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Berkaitan

dengan hal itu, KPU telah melakukan serangkaian kegiatan evaluasi Pemilu 2014 yang dipusatkan di sejumlah daerah pada bulan Oktober 2014. Berikut adalah gambaran ringkas pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut bersama Satker KPU dan sejumlah pemangku kepentingan kepemiluan di Tanah Air. 2.1 Rapat Evaluasi di Hotel Grand Aquila, Bandung (10-12 Oktober 2014) Rapat evaluasi tersebut dihadiri semua mitra kerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu, mulai Ketua dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2009-2014, Ketua dan Anggota Bawaslu RI, H. Ir. Irman M.Si (Dirjen pada Kementerian Dalam Negeri), Prof. Dr. Eko Prasojo (Wakil Menteri PAN-RB), Sugiri, SH (Deputi pada Kementerian Sekretariat Negara RI), Dr. Bambang T.S. Binantoro, SH., M.Si (Deputi pada Badan Pertahanan Nasional RI), Danang Girindrawardana (Ketua Ombudsman RI), Sudardi, SE., MM (Kepala Biro pada Lembaga Administrasi Negara), Agus Sutiadi (Kepala Biro pada Badan Kepegawaian Negara RI), Drs. Mustari Irawan, MPA (Kepala Arsip Nasional RI), dan Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si (Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI). Semua mitra kerja KPU tersebut, secara bersama-sama memberikan cacatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Ketua

13

Komisi II DPR RI Periode 2009-2014, Agun Gunanjar Sudarsa memberikan saran kepada KPU untuk membenahi daftar pemilih (membangun sistem yang komprehensif untuk menyusun daftar pemilih secara faktual), yang dalam penyelenggaraan pemilu menjadi persoalan yang krusial. Agun juga mengharapkan evaluasi pemilu yang dilakukan KPU ini bisa menjadikan penyelenggaraan pemilu ke depan bisa lebih berkualitas dan bermartabat, serta menjadikan pelajaran atas praktik buruk dan kelemahan selama penyelenggaraan pemilu 2014 ini. Pimpinan dan Anggota Komisi II serta mitra kerja mengapresiasi kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 secara luber, jurdil, aman dan damai. Mereka berharap evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2104 kali ini dapat menjadi bahan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemilu serentak pada 2019 mendatang. Kegiatan rapat evaluasi selama tiga hari ini juga menghadirkan akademisi, diantaranya Prof Dede Mariana, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Padjajaran, Bandung. Beliau ikut memberikan sumbang saran kepada KPU RI dalam menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan pemilu 2014.

2.2 Rapim Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 (Jakarta, 13-15 Oktober 2014) Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, 13-15 Oktober 2014, selain membahas evaluasi Pemilu 2014 juga mendiskusikan langkah-langkah strategis KPU dalam menghadapi rencana jangka panjang 2015-2019. Rapim dengan tema “Melalui Rapat Pimpinan dalam Rangka Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 Kita Tingkatkan Profesionalitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Komisi Pemili-

14

Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Evaluasi Pemilu 2014 di Hotel Planet Holiday, Batam, 22-24 Oktober 2014. Foto. Nur Hakim

han Umum”, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Sekretaris KPU Provinsi seluruh Indonesia. Rapat berlangsung di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol, Jakarta. Rapim Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2014 secara resmi dibuka oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jl. Veteran, Jakarta, pada 14 Oktober 2014. Presiden menyatakan, pertemuan dengan penyelenggara pemilu sebenarnya telah lama diharapkan oleh beliau. Namun presiden menunggu waktu yang tepat, sehingga penyelenggaraan pemilu tetap berlajan independen mandiri dan bebas dari pengaruh manapun. Terutama menghindari opini publik yang beranggapan bahwa pemerintah mencoba intervensi penyelenggara pemilu. Presiden memberi contoh setelah KPU mengumumkan hasil pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, sejumlah pihak menyampaikan kepada beliau baik lisan maupun tertulis. Yang intinya, “Pak SBY, Pak Presiden, demi keselamatan bangsa, Bapak harus berani menolak keputusan KPU. Kemudian tolong diperpanjang satu tahun lagi. Kalau perlu Pilpres diulangi lagi. Dan seterusnya dan seterusnya.” Menurut Presiden SBY banyak orang yang masih belum memahami kedudukan KPU menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bab VII b tentang Pemilihan Umum, Pasal 22 E ayat 5, bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. “Ini mindset-nya masih mindset ketika barangkali Pemilu kita belum seperti sekarang ini, free and fair elections. Tidak pernah ada siapa pun presidennya, termasuk menteri, termasuk gubernur, termasuk bupati dan walikota untuk mencampuri apalagi menolak, apalagi melakukan sesuatu yang bersifat intervensi. Oleh karena itu, sekali lagi saya harus memerankan diri sedemikian rupa, menjaga amanah, menghormati demokrasi,

15

memberikan kepercayaan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Presiden SBY. Selain mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas penyelenggaraan pemilu yang berjalan adil dan bebas dari kepentingan manapun, Presiden SBY juga meminta seluruh jajaran KPUuntuk meningkatkan kualitas pemilu dengan merancang sistem kepemiluan yang baik, mapan, lebih murah, mudah, dan cepat. “Saya yakin Rapim ini diniatkan untuk, di samping evaluasi dan ingin mendengarkan laporan dari seluruh jajaran, pusat dan daerah, tentu ingin membuat penyelenggaraan Pemilu kita makin ke depan makin baik.” Peresmian rapim evaluasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilu yang ditandai oleh Presiden SBY dengan memukul gong sebanyak lima kali sebagai simbolisasi jumlah sila dalam Pancasila, yang disaksikan pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto serta para petinggi TNI/Polri. 2.3 Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dengan KPU Provinsi (Hotel Planet Holiday, Batam, 22-24 Oktober 2014) Rapat Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Kota Batam (22-24 Oktober 2014) menghadirkan 268 peserta dari 33 Provinsi yang terdiri : 1. 5 Anggota KPU Provinsi 2. 7 Anggota KIP Aceh 3. Sekretaris KPU Provinsi 4. Kabag Program KPU Provinsi 5. Kasubbag Program dan Data KPU Provinsi Selain itu, KPU juga mengundang beberapa orang narasumber yang terdiri dari berbagai latar belakang untuk memberikan catatan kritis, pandangan dan evaluasi atas penyelenggaraan tahapan pemilu 2014. Kegiatan evaluasi akan diawali dengan panel diskusi evaluasi tematik penyelenggaraan pemilu yakni : 1) Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2014 (Ketua Bawaslu RI Dr. Muhammad, S.IP, M.Si), 2) Kualitas Pemilih dalam Pemilu 2014 (Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan, PhD), 3) Kualitas Peserta Pemilu dalam Pemilu 2014 (Ketua Perludem Didik Supriyanto, M.Si), dan 4) Potret Hasil Pemilu 2014 dan Kualitas Kinerja (Direktur Pusat Kajian Politik Fisip UI Sri Budi Eko Wardani, M.Si). Keempat tema tersebut dibahas bersama dengan nara-

16

sumber yang sangat kompeten di bidangnya, untuk memberikan perspektif awal dan kerangka metodik untuk mengkaji hasil-hasil evaluasi yang telah dipersiapkan oleh KPU Provinsi se-Indonesia. Selanjutnya, kegiatan evaluasi ini a dibagi kepada delapan kelompok diskusi, yang masing-masingnya akan membahas secara tuntas terkait tema tahapan pemilu 2014. Berikut pembagian kelompok tersebut : • Kelompok I Verifikasi Peserta Pemilu & Pencolonan • Kelompok II Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, dan Penetapan Calon Ter pilih. • Kelompok III Sosialisasi, Partisipasi Pemilih dan Kampanye • Kelompok IV Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih • Kelompok V Anggaran dan Logistik Pemilu • Kelompok VI Dana Kampanye dan Sengketa Pemilu • Kelompok VII Diskusi Pengamat dan Pemerhati Pemilu • Kelompok VIII Overview RKA/KL 2015. Setiap kelompok diatas erdiri dari seorang pengarah yang berasal dari 1 orang Komisioner yang terkait dengan divisinya, Tim Panitia Pelaksana sedang bahas persiapan acara Rapat Kerja Eva- dua orang fasilitator yang luasi Pemilu 2014 di Hotel Planet Holiday, Batam, 22-24 Oktober 2014. merupakan kepala biro/wakil Foto. Nur Hakim

kepala biro yang terkait tu-

poksinya. Untuk mendukung dinamika diskusi diperbantukan beberapa orang tenaga notulen, asrod dan fasilitator teknis yang bertugas untuk melaporkan hasil diskusi dengan format minimal permasalahan (seperti : level regulasi, implementasi, koordinasi dan anggaran), tindak lanjut atas permasalahan serta rekomendasi. Yang menarik, salah satu kelompok, yakni Kelompok VII yang berisi para Pakar, Pengamat dan Pemerhati Pemilu, yakni Hasyim Asy’ari (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang), Dr. Mada Sukmajati (Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta), Kaka Suminta (KIPP), Jeirry Sumampow (TePI) Goris Seran (LP3ES) dan Agung Wasono Ahmad (Kemitraan). Mereka ini merupakan pihak-pihak independen

17

dan kompeten dalam soal kepemiluan, baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM dan para pegiat pemilu dan demokrasi, sehingga pandangan-pandangan mereka akan menjadi catatan menarik atas perjalanan seluruh tahapan pemilu 2014. FGD kedelapan kelompok itu mendiskusikan secara mendalam seluruh dinamika pelaksanaan tahapan pemilu 2014, mulai dari input, proses, output hingga outcome pemilu 2014, baik dari kaca mata pihak internal (penyelenggara) dan eksternal. Seluruh catatan kritis, inventarisasi permasalahan, temuan-temuan lapangan, akan diungkap secara terbuka dan blak-blakan dalam forum diskusi tersebut. **** Berdasarkan tiga kali rapat evaluasi yang berlangsung di Bandung, Jakarta dan Batam, setiap akhir sesi selalu disusun materi hasil evaluasi dan rekomendasinya untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan. Bahan-bahan dari kesimpulan dan rekomendasi pertemuan tersebut yang kemudian disarikan menjadi laporan akhir evaluasi nasional pelaksanaan pemilu 2014 ini, yang bisa dilihat pada bab selanjutnya, yakni Bab III, Bab IV dan Bab V.

Foto. Nur Hakim

18

BAB III CAPAIAN DAN HAMBATAN DALAM PEMILU 2014

19

Foto. Nur Hakim

3.1 Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2014

P

emilihan umum untuk memilih para anggota DPR, DPD, dan DPRD dan untuk memilih presiden dan wakil presiden telah selesai dilaksanakan dan telah menghasilkan 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 2,137 anggota DPR

Provinsi dan 17,560 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Presiden juga telah menghasilkan pemenang yaitu pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kala. Anggota DPR, DPD serta DPRD telah dilantik dan menjalankan tugasnya, sementara pasangan pasangan calon presiden terpilih telah disumpah pada tanggal 20 Oktober 2014. Pemilu 2014, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada: a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E dan Pasal 24C; b. Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; c. Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; d. Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; e. Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; f. Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; h. Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan i. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Kode Etik Penyelengara Pemilu Pemilu 2014 diadakan untuk memilih: a. Anggota DPR; b. Anggota DPD; c. Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; serta b. Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah diadakan pada tanggal 9 April 2014. KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD pada tanggal 9 Mei 2014. Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah dilaksanakan pada

20

tanggal 9 Juli 2014 atau 3 (tiga) bulan setelah pemungutan suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ternyata dilaksanakan hanya satu putaran saja peserta pemilu hanya 2 (dua) pasang calon, yaitu pasangan calon H. Prabowo Subiyanto – Ir. H.M Hatta Rajasa dan pasangan calon Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kala. Pasangan Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kala memenangkan pemilu

dengan

meraih

70.997.833 suara atau setara dengan 53,15%. Jauh

hari

pemungutan

sebelum

suara

pe-

milu legislatif dan pemilu presiden

dilaksanakan

KPU telah melaksanakan tahapan-tahapan pemilu

Foto. Nur Hakim

lainnya antara lain; pemu-

takhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran partai politik peserta pemilu, penyusunan dan penetapan daerah pemilihan, pendaftaran calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, pendaftaran calon pasangan presiden dan wakil presiden, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara, penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih, penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih, serta pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil, salah satu indikator yang digunakan adalah kualitas penyelenggaraan dan pemilu yang dihasilkannya. Dimana kinerja KPU dengan profesionalisme dan independensinya menjadi acuan utama dalam menentukan sejauh mana kualitas penyelenggaran pemilu 2014 menurut kritera pemilu demokratis yang diantaranya menjamin hak-hak politik pemilih dan peserta pemilu. Jika merujuk kepada Konstitusi, maka asas pemilu (luber dan jurdil) dan penerapannya dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat menjadi indikator bagaimana mengukur kualitas penyelenggaraan Pemilu 2014. Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Dalam Penjelasan UU No. 8 Tahun 2012, keenam asas tersebut adalah : a. Langsung, rakyat sebagai Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya

21

secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara; b. Umum, menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedarerahan, pekerjaan, dan satus sosial; c. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menetukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun; d. Rahasia, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun; e. Penyelenggara Pemilu, Aparat Pemerintah, Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Berdasarkan indikator

Langsung,

pelaksanaan Anggota

Pemilu

DPR,

DPD

dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilaksanakan

secara

langsung sebagaima-

Foto. Nur Hakim

na bunyi Pasal 2 UU

No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 2 UU No. 42 Tahun 2008. Hal ini telah tercermin dalam pelaksanaan Pemungutan Suara secara langsung oleh warga negara pada hari-H, baik 9 April maupun 9 Juli 2014. Namun demikian, Ketua Bawaslu Dr Muhammad menyatakan masih menemukan adanya pelanggaran, diantaranya masih ada yang mencoblos menggunakan hak pilih orang lain serta penyalahgunaan formulir C6 baik oleh Pemilih ataupun Penyelenggara. Jika menggunakan indikator umum, maka permasalahan daftar pemilih masih menjadi permasalahan yang besar di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Meskipun KPU bersama dengan Bawaslu telah berupaya maksimal dengan menggunakan berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah ini, namun permasalahan Daftar Pemilih terjadi di hampir seluruh Indonesia. Sedangkan, in-

22

dikator bebas, yakni penggunaaan hak suara tanpa paksaan dan tekanan namun Bawaslu menemukan masih maraknya paksaan maupun tekanan melalui money politics. Seperti dikemukakan Ketua Bawaslu, hasil pengawasan Bawaslu masih menemukan adanya pelanggaran politik uang dan kampanye yang melibatkan PNS/Kepala Desa. Adapun jika diukur dengan indikator rahasia, Bawaslu masih menemukan adanya penyelenggara pemilu yang melakukan penulisan nama pemilih di surat suara. Menyangkut indikator jujur, menurut Muhammad, Bawaslu masih menemukan pelanggaran adanya yang mencoblos lebih dari satu kali oleh pemilih, mencoblos menggunakan hak pilih orang lain, Foto. Nur Hakim

KPPS yangmencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai dan memanipulasi penggunaan

hak pilih yang terdaftar dalam daftar pemilih serta peserta tidak memberikan data yang sebenarnya. Dan, terakhir, indikator adil, hasil pengawasan Bawaslu masih menemukan adanya pelanggaran pada praktik black campaign, dan penyelenggara pemilu memihak salah satu peserta. Kendati masih ditemukan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaran pemilu, namun penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) bekerja keras untuk menjaga kualitas Pemilu di Indonesia berdasarkan asasasas pemilu di atas. Kendati Pemilu 2014 telah berjalan dengan aman, lancar dan damai, harus diakui masih terjadi beberpa pelanggaran, baik yang menyangkut prosedur dan tata cara maupun kecurangan dalam pemberian suara. Menurut Ramlan Surbakti (2014), suatu pemilu ideal menjamin sekurangnya 7 (tujuh) prinsip, yakni kesetaraan antarwarga negara, rule of law, dan kepastian hukum, persaingan yang bebas dan adil antarp[eserta pemilu, partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu, KPU yang independen dan profesional, integritas proses pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan proses penyelesaian sengketa pemilu adil dan tepat waktu. Pada praktik pemilu legislatif 2014 lalu, beberapa prinsip di atas masih ada yang dilanggar oleh penyelenggara

23

pemilu.

Foto. Nur Hakim

Untuk itulah penyelenggara pemilu tidak boleh berpuas diri meskipun penyelenggaran seluruh tahapan pemilu telah terlaksana dan juga diapresiasi oleh sejumlah pihak. Misalnya saja, survey International Foundation for Electoral System (IFES) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang melansir hasil surveinya terkait dengan pemilihan umum legislative 2014. Dalam survei yang dilakukan pada 1-10 Juni 2014, dengan 2.009 responden yang tersebar di 33 provinsi, 82 persen masyarakat Indonesia yang menyatakan kepuasan terhadap pelaksanaan pemilu legislatif (baik proses pemungutan suara maupun prosedur yang berlaku). Yang cukup fantastik, tingkat kepuasan atas kinerja KPU RI dalam pemilu legislatif 2014 mencapai 75 persen. Bahkan, 77 persen responden yang mengatakan puas dengan kinerja KPU provinsi dan kabupaten/kota dan 78 persen responden puas dengan kinerja KPPS. Kinerja KPU itu diukur berdasarkan upaya memberi informasi, program pendidikan pemilu, integritas menjaga hasil pemilu, independen dari tekanan politik dan akurasi menyusun daftar pemilih tetap. Demikian pula halnya dengan Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Lembaga survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), berdaasarkan survei yang digelar pada 21-26 Juli di 33 provinsi dengan 1.041 responden. Hasilnya, 48,2% pemilih menjawab pilpres sangat bebas dan jujur, 29,7% bebas dan jujur dengan sedikit masalah, 10,9% bebas dan jujur dengan banyak masalah, 2,3 persen menilai tidak bebas dan tidak jujur. Sisanya 8,9% menjawab tidak tau. Dengan kata lain, lebih dari 77 persen responden menyatakan pemilu presiden tahun ini berlangsung jujur dan bebas. Sedangkan untuk tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan piplres 2014, berdasarkan Exit Poll SMRC dan LSI tepat pada 9 Juli 2014, 31.7 persen responden menyatakan sangat puas, 56.5 persen cukup puas. Sementara, yang kurang puas hanya 7,2 persen dan 1.1 persen tidak puas, serta 3.5 persen tidak menjawab. Itu artinya, lebih

24

dari 80 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja KPU dalam melaksanakan pilpres 2014. 3.2 Daftar Pemilih Tetap Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih diselenggarakan 14 bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan, yaitu tanggal 9 Februari 2014. Tahapan ini diawali dengan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU, Gubernur kepada KPU Provinsi, dan Bupati/ Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota. Setelah KPU menerima DP4 dari Kemendagri, KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Kepada Daerah yang terakhir. Hasil sinkronisasi kedua data ini kemudian dilakukan verifikasi atau pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Proses coklit oleh Pantarlih dilaksanakan pada bulan 1 Mei – 9 Juni 2013. Yang membedakan proses coklit pemilu 2009 dengan 2014 adalah proses coklit pada Pemilu 2014 ditandai dengan stikerisasi dan pemberian bukti telah dilakukan pendaftaran kepada pemilih. Setelah dilakukan coklit oleh Pantarlih, PPS memulai menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama 30 hari, yaitu tanggal 10 Juni -9 Juli 2013. DPS yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh PPS dalam rapat pleno terbuka dan diumumkan keFoto. Nur Hakim

pada masyarakat selama 14 hari untuk mendapatkan

masukan dan tanggapan. Selain mengumumkan DPS di tempat-tempat yang strategis, KPU juga telah memberikan salinan DPS kepada pengurus partai politik dan pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kabupaten dalam bentuk soft copy untuk dilakukan pencermatan serta diberikan masukan dan tanggapan. Berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu, dan partai politik peserta pemilu, KPU melakukan perbaikan DPS menjadi DPSHP. DPSHP ini kemudian diumumkan kembali kepada masyarakat selama 7 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. KPU juga menyampaikan salinan DPSHP kepada penga-

25

was pemilu dan partai politik peserta pemilu dalam bentuk soft copy agar kembali dicermati dan memberikan tanggapan dan masukan. Atas masukan dan tanggapan terhadap DPSHP, maka KPU melakukan penyusunan DPSHP Akhir selama 7 hari. DPSHP Akhir inilah nantinya yang akan menjadi bahan penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/ Kota. Jumlah pemilih yang terdaftar pada DPT Pemilu Legislatif, sesuai dengan SK KPU No 354 tahun 2014, adalah sebanyak 185.827.987 pemilih untuk pemilu dalam negeri. Sedangkan untuk pemilih pemilu luar negeri sebanyak 2.025.005. Sehingga total pemilih yang terdaftar pada DPT Pemilu Dalam dan Luar Negeri adalah 187.852.992 pemilih. Sesuai dengan pasal 29 UU No 42 Tahun 2008, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka KPU melalui SK No 355 Tahun 2014 menetapkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai DPS Pemilu Presiden dan Wakil

Foto. Nur Hakim

Presiden Tahun 2014. Pada tanggal 15 April 2014 KPU menerima data pemilih tambahan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak kurang lebih 3,1 juta pemilih. data tersebut adalah data WNI yang akan memiliki hak pilih pada pemilu presiden karena umurnya menjadi 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014. KPU mendistribusikan data tersebut kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS pada tanggal 21 – 30 April 2014. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS, KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggabungkan 3 jenis daftar pemilih yaitu: 1) Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, 2) DPS Pemilu Presiden, dan 3) Pemilih tambahan/pemilih pemula untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

26

DPSHP yang telah ditetapkan oleh PPS diumumkan kepada masyarakat di tempattempat umum selama 2 (dua) minggu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. KPU Kabupaten/Kota juga telah menyerahkan salinan DPSHP berupa soft copy kepada pengawas Pemilu dan partai politik atau tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. KPU juga mengumumkan DPSHP secara on line melalui website KPU sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan. Selanjutnya, KPU menyusun dan menetapkan DPT Pilpres berdasarkan DPSHP Pilpres yang telah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu dan tim kampanye/sukses masing-masing pasangan calon. Jumlah pemilih yang terdaftar di dalam DPT dalam negeri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan SK KPU No 477 tahun 2014 adalah 188.268.423 pemilih yang terdiri dari 94.301.112 pemilih laki-laki dan 93.967.311 pemilih perempuan. Sedangkan pemilih yang berada di Luar Negeri adalah sebanyak 2.038.711. Sehingga total pemilih yang terdaftar pada DPT Pilpres baik dalam negeri dan luar negeri adalah sebanyak 190.307.134. KPU telah berusaha secara maksimal untuk memastikan DPT yang ditetapkan lebih berkualitas, komprehensif, akurat, dan terkini. Namun demkian, KPU mengakui DPT Pemilu Legislatif masih memiliki beberapa kelemahan, misalnya masih terdapat pemilih yang belum terdaftar di DPT maupun DPK sehingga mereka harus menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya, dan laporan dari beberapa LSM yang menyatakan bahwa masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, pindah domisili, dan pemilih ganda) yang terdaftar di DPT. Berbagai masalah menyangkut Daftar Pemilih pada Pemilu 2014 berdasarkan evaluasi KPU dan KPU Provinsi adalah sebagai berikut.

27

TABEL 1 HASIL FGD KELOMPOK IV PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH RAPAT KERJA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DENGAN KPU PROVINSI

18

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT APA YANG TELAH DILAKUKAN

REKOMENDASI

3.3 Partai Politik Peserta Pemilu Untuk pemilu legislatif, sesuai dengan UU No 8 tahun 2012, partai politik yang berhak mengikuti pemilu harus lolos dari verifikasi adminsitrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ini bertujuan untuk mengetahui apakah partai politik calon peserta pemilu telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 8 UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, peserta pemilu 2014 dibedakan menjadi 2 (dua) kategori. Kategori pertama adalah partai politik yang peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold). Kategori kedua yaitu partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold dan partai politik baru yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik 2. Memiliki kepengurusan di semua provinsi 3. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan 4. Memiliki kepengurusan di 50% di kecamatan di kabupaaten yang bersangkutan

29

5. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat 6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk dari masing-masing kepengurusan partai politik di kabupaten/kota 7. Memiliki kantor tetap pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu 8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU 9. Menyerahkan rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Namun dengan adanya Putusan MK Nomor 52/PUU – X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat yang mempunyai implikasi bahwa semua partai politik, baik yang memenuhi parliamentary threshold, partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold dan partai politik baru harus dilakukan verifikasi oleh KPU sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu. Pelaksanaan pendaftaran, verifikasi calon peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu dimulai pada tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2013. Pendaftaran calon peserta pemilu dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus – 7 September 2012. Total partai politik yang mendaftar adalah sebanyak 46 partai politik. Namun demikian, dari 46 partai politik yang mendaftarkan diri ke KPU, hanya 34 partai politik yang memasukkan berkas secara lengkap untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, maka KPU menetapkan 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan 18 partai politik yang tidak lolos verfikiasi administrasi. Ke – 16 partai yang lolos adalah sebagai berikut:

30

Partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebanyak 18 partai, menyatakan keberatan terhadap keputusan KPU dengan melaporkan KPU kepada Bawaslu dan DKPP. Terhadap laporan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi, Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU untuk meloloskan 12 partai politik dan mengikutsertakan 12 partai politik tersebut dalam tahapan berikutnya, yaitu verifikasi faktual. Namun, hasil rapat pleno KPU memutuskan untuk menolak rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Respon DKPP terhadap laporan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi berbeda dengan rekomendasi Bawaslu. Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-DKEI/2012 menyatakan bahwa 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi berhak untuk mengikuti verfikasi faktual, karena 18 partai politik tersebut memiliki hak konstitusional yang sama dengan 16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh KPU. Menanggapi putusan DKPP tersebut, KPU memutuskan untuk menindaklanjuti putusan DKPP untuk mengikutsertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. 18 partai politik tersebut adalah Partai Nasional Republik, Partai Damai Sejahtera, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Buruh, Partai Kabangkitan Nasional Ulama,

31

Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Karya Republik, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, Partai Kongres, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai SRI, Partai Kedaulatan, Partai Republika Nusantara, PNI-Marhaenisme, Partai Bhinneka Indonesia, dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia. Setelah melakukan verifikasi faktual selama kurang lebih 1 (satu) bulan, pada tanggal 8 Januari 2013, setelah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu, KPU dengan Surat Keputusan Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu menetapkan 10 partai politik peserta pemilu di tingkat nasional dan 3 partai politik lokal di Provinsi Aceh. Berikut adalah Partai Politik tingkat nasional yang lolos tahap verifikasi faktual sebagai berikut: 1. Partai Amanat Nasional (PAN); 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 3. Partai Demokrat; 4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); 5. Partai Golongan Karya (Golkar); 6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); 7. Partai Keadilan Sejatera (PKS); 8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 9. Partai NasDem; 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Sesuai dengan jadual tahapan pendaftaran Partai Politik, KPU melakukan pengundian nomor urut. Setelah diadakan pengundian nomor urut, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 203 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan urutan sebagai berikut:

32

Berdasarkan hasil penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, KPU perlu mengubah Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/G/2013/PT.PUN.JKT tanggal 7 Maret 2013 perihal dikabulkannya gugatan Sengketa Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang. Sehubungan dengan hal tesebut, KPU telah menetapkan Keputusan Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Sebagai tindaklanjut dari Keputusan Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013, telah ditetapkan Keputusan KPU Nomor: 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang PenetapanNomor Urut Partai Politik Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 012/SP-2/St.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang ditegaskan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 25/G/2013/PT.PUN. JKT tanggal 21 Maret 2013 pada Amar Putusan angka 6, angka 7, dan angka 8, telah ditetapkan Keputusan KPU Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, maka KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 166/ Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan kedua atas Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014, yang selanjutnya diperoleh urutan nomor urut sebagai berikut:

33

Khusus untuk Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2013 dengan urutan sebagai berikut:

Persoalan pokok yang mengemuka pada pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu saat itu, KPU sempat kelabakan menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan semua partai politik mendaftar dan mengikuti verifikasi ulang, termasuk partai politik hasil Pemilu 2009 yang lolos ke parlemen. Awalnya KPU hanya mengatur waktu untuk melakukan verifikasi terhadap parpol di luar parpol yang lolos ke parlemen. Setelah putusan MK, semuanya wajib diverifikasi. Hal ini membuat petugas verifikasi KPU kelabakan. Sementara itu, penggunaan aplikasi sistem informasi partai politik (sipol)

34

yang disediakan KPU untuk pendaftaran partai politik belum sepenuhnya berjalan efektif. Dalam penggunaannya masih terdapat kendala-kendala teknis baik di jajaran personel maupun perangkat teknologinya. Hal ini terjadi karena waktu bagi KPU untuk menyiapkan aplikasi tersebut sangat terbatas. Selain itu, bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas dan sosialisasi kepada partai politik belum maksimal. Selain itu, terdapat masalah hokum dalam penetapan partai politik peserta pemilu. Mengingat, kerangka hukum pemilu yang mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjamin pelaksanaan hak-hak penyelenggara dan partai politik masih r multitafsir atas peraturan sengketa tata usaha negara pemilu. Kendati, UU No. 8 Tahun 2012 telah mengatur secara khusus tentang sengketa tata usaha negara pemilu, namun proses yang dilalui oleh PBB dan PKPI penuh dinamika antara KPU dan Bawaslu. Ditambah lagi putusan PTTUN, melampaui dari jadwal pemilu yang telah ditetapkan. Ke depan, waktu untuk melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik perlu ditata ulang. Untuk lengkapnya berbagai permasalahan dalam pendaftaran dan penetapan peserta pemilu adalah sebagai berikut. TABEL 2 HASIL FGD KELOMPOK I VERIFIKASI PESERTA PEMILU RAPAT KERJA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DENGAN KPU PROVINSI

35

3.4 Penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi Berdasarkan pada Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima KPU pada tanggal 6 Desember 2012, KPU telah menetapkan jumlah kursi untuk masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013: 1. Jumlah kursi untuk semua Dapil DPRD Provinsi sejumlah 2112 kursi (bertambah 129 kursi dibandingkan Pemilu 2009); 2. Jumlah kursi untuk semua Dapil DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 16.895 kursi (bertambah 550 kursi dibandingkan Pemilu 2009). Setelah itu, KPU menetapkan Daerah Pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Ka bupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut : 1. Dapil DPRD Provinsi sejumlah 259 (bertambah 42 Dapil dibandingkan dengan Pemilu 2009); 2. Dapil DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 2102 (bertambah 251 Dapil dibandingkan dengan Pemilu 2009). Bertambahnya jumlah daerah pemilihan dibanding dengan jumlah daerah pemilihan pada pemilu 2009 dikarenakan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur satu daerah pemilihan paling banyak 12 kursi, sedangkan pada pemilu 2009 masih ditemukan beberapa daerah pemilihan dengan alokasi lebih dari 12 kursi. Keputusan KPU mengenai penetapan Dapil di setiap DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya berupa alokasi kursi setiap Dapil dan peta masing-masing daerah pemilihan, dapat diakses melalui web site KPU di www.kpu. go.id. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi KPU dalam penetapan Daerah Pe-

36

milihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : a. Adanya data jumlah penduduk yang berbeda antara data dalam DAK2 dengan data yang dimiliki oleh daerah (pemerintah daerah/DPRD/KPUD), sehingga beberapa daerah dalam hal ini DPRD atau pemerintah daerah mendorong agar pembentukan darah pemilihan didasarkan pada data yang dimiliki pemerintah daerah. b. Adanya komposisi Dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik di daerah, yang mengindikasikan belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013 dan prinsip-prinsip pembentukan suatu daerah pemilihan. Beberapa langkah kebijakan KPU dalam menghadapi permasalahan sebagai berikut : a. Terkait dengan data jumlah penduduk yang berbeda, KPU melakukan koordinasi dengan pihak Kemendagri dan melakukan penyesuaian sepanjang telah memperoleh pengesahan dari Kemendagri, dan belum melewati batas waktu akhir pendaftaran. b. Terkait dengan komposisi Dapil yang tidak sesuai dengan hasil uji publik di daerah, KPU melakukan pengkajian ulang terhadap Dapil yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundangan serta prinsip prinsip penetapan Dapil. Hasil uji publik tersebut akan diakomodir, sepanjang tidak bertentangan peraturan perundangan serta prinsip-prinsip penetapan Dapil. c. Kebijakan KPU dalam mengakomodasi perubahan Dapil sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan sebelum dimulainya masa pendaftaran Bakal Calon. 3.5 Tahap Pencalonan Sementara itu, terkait Proses Verifikasi Bakal Calon Legislatif, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas bakal calon yang telah diterima pada tanggal 23 April 2013 s.d 6 Mei 2013 yang selanjutnya hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon disampaikan kepada partai politik pada tanggal 7 Mei 2013, untuk kemudian Partai Politik diberi ke-

37

sempatan untuk melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 9 s/d 22 Mei 2013. Untuk proses verifikasi Bakal Calon di tingkatan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan hasilnya saat ini sedang dalam proses pelaporan ke KPU. Untuk proses verifikasi Bakal Calon di tingkatan Pemilu DPR RI, telahdilaksanakan dengan hasil yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Jumlah Bakal Calon yang diajukan sebanyak 6.577 orang, dengan rincian lakilaki sebanyak 4.136 orang dan perempuan sebanyak 2.441. 2. Seluruh partai politik telah memenuhi prosentase 30% pengajuan Bakal Calon perempuan secara nasional. 3. Untuk pemenuhan prosentase 30% pengajuan Bakal Calon perempuan di tingkat daerah pemilihan, terdapat partai politik yang belum memenuhi syarat, baik dalam hal jumlah keterwakilan perempuan maupun dalam hal penempatan Bakal Calon perempuan. 4. Terdapat 9 Bakal Calon yang pencalonannya ganda, yang terdiri dari 8 Bakal Calon yang dicalonkan oleh 2 partai politik, dan 1 Bakal Calon yang dicalonkan oleh 1 partai politik di dua daerah pemilihan. Selain itu, terdapat 22 Bakal Calon yang terindikasi ganda yang belum dapat dipastikan kegandaannya kare na berkasnya tidak lengkap. 5. Jumlah Bakal Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1.327 orang, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 4.701 orang, dan tidak ada berkas sebanyak 549 orang, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi keabsahan berkas Bakal Calon yang bersangkutan. Sementara itu, untuk pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, sesuai peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan

38

Wakil Presiden akan dilaksanakan pada Tanggal 9 Juli 2014 untuk putaran pertama. Apabila harus dilaksanakan putaran kedua, maka pemungutan suara putaran kedua akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014. Sebagai syarat pencalonan, KPU telah menetapkan syarat minimal partai politik

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla

Pasangan Calon Presiden dan Wakkil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa

dan/atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat minimal perolehan kursi sebanyak 20% yaitu sebanyak 112 kursi, atau syarat minimal perolehan suara sah 25% dari jumlah suara sah, yaitu sebanyak 31.243.123 suara. Sejak tanggal 18 s/d 20 Mei 2014, KPU menerima pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Sampai saat penutupan pendaftaran, telah mendaftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : 1. H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M Hatta Rajasa Didukung oleh partai politik : 1. Partai Gerindra 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Persatuan Pembangunan 6. Partai Bulan Bintang 2. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla Didukung oleh partai politik : 1. Partai PDI Perjuangan 2. Partai Nasdem 3. Partai Kebangkitan Bangsa

39

4. Partai Hati Nurani Rakyat Selanjutnya, bersamaan dengan verifikasi dokumen pencalonan dan syarat calon, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta sampai dengan tanggal 23 Mei 2014. Setelah dilakukan verifikasi dokumen perbaikan, KPU melakukan penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 31 Mei 2014. Setelah dilakukan penetapan pasangan calon, dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan menetapkan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : 1. H. Prabowo Subianto dan Sdr. H.M. Hatta Rajasa ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu); 2. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Dalam pencalonan capres dan cawapres praktis tidak ada masalah yang mengemuka. Hanya pencalonan anggota DPR, DPRD dan perseorangan (DPD) yang banyak mencuat. Diantaranya, penggunaan syarat palsu/ tidak sah dalam pencalonan dan pencalonan ganda. Lebih jelas mengenai berbagai permasalahan dalam masa pencalonan adalah sebagai berikut.

40

TABEL 3 HASIL FGD KELOMPOK I PENCALONAN RAPAT KERJA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DENGAN KPU PROVINSI

3.6 Dukungan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu 2014, yang sudah dimulai sejak 2012, KPU mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.635.211.541.000,dalam APBN Tahun 2012, yang terdiri atas Kegiatan rutin sebesar Rp 1.135.211.541.000,dan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 sebesar Rp 500.000.000.000,-. Dana alokasi anggaran sebesar Rp 1.635.211.541.000,- tersebut dialokasikan untuk KPU sebesar Rp 387.270.748.000,-, untuk 33 KPU Provinsi sebesar Rp 183.261.330.000,dan 497 KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.064.664.463.000,-. Pada tahun 2013, KPU mendapatkan alokasi anggaran rutin sebesar Rp1.144.809.875.000,- yang merupakan anggaran rutin KPU dan anggaran tahapan Pemilu 2014 TA. 2013 sebesar Rp. 7.347.200.000.000,- dan dialokasikan pada Bagian Anggaran 076. Sementara itu, untuk anggaran KPU Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.15.410.408.218.000,- yang terdiri dari kegiatan rutin sebesar Rp.925.857.553.000,serta kegiatan tahapan Pemilu 2014 sebesar Rp.14.484.550.665.000,- dengan rincian program sebagai berikut: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU sebesar Rp.5.709.531.266.000,2)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp.15.000.000.000,3) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebe sar Rp.9.685.876.952.000,-

41

Dari pagu anggaran tahapan pemilu 2014 sebesar Rp.14.484.550.665.000,KPU meminta untuk tambahan anggaran penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan tambahan anggaran pembuatan TPS sebesar Rp.1.771.336.854.000,-. Dari usulan anggaran tersebut, telah dibahas dan direviu oleh Kemenkeu sehingga diterbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) 999.08 Nomor STAP-006/AG/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang penambahan anggaran sebesar Rp.1.370.539.360.000,- pada Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) Kegiatan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364) untuk 2 (dua) orang Satlinmas Tiap TPS dan Tambahan Anggaran Pembuatan TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Tambahan anggaran tersebut telah dialokasikan pada masing-masing Kabupaten/Kota melalui revisi DIPA KPU tanggal 3 April 2014. Dari tambahan anggaran tersebut, total pagu anggaran tahapan Pemilu 2014 sebesar Rp. 15,852,953,021,000,- dengan perkiraan anggaran untuk 3 Pemilu yaitu :

Namun, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Pilpres 2014 hanya berlangsung satu putaran, maka KPU mengembalikan dana Pilpres putaran kedua ke negara sebesar 2,9 triliun dari 3,9 triliun, dengan 1 triliun disimpan di kas negara. Kendati dukungan APBN tampaknya besar, namun dalam praktiknya KPU di setiap tingkatan kerap mengalami persoalan dalam penggunaan dan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung tahapan pemilu 2014. Sejumlah persoalan tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut.

42

TABEL 4 HASIL FGD KELOMPOK V ANGGARAN RAPAT KERJA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DENGAN KPU PROVINSI

3.7 Pengadaan dan Distribusi Logistik Dalam pelaksanaan pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2014, baik oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, secara umum proses pengadaan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Namun demikian masih ada proses pengadaan logistik yang agak terlambat bahkan ada yang gagal lelanag di beberapa KPU Provinsi namun pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum tanggal 1 April 2014. Surat suara yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif terdiri dari surat suara Calon Anggota DPR 77 jenis, suarat suara Calon Anggota DPD 33 jenis, surat suara Anggota DPRD Provinsi 259 jenis dan surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota 2102 jenis. Sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No 8 Tahun 2008 pengadaan suara suara adalah jumlah DPT ditambah 2 % sebagai cadangan, dan masing-masing Dapil disediakan 1.000 lembar sebagai cadangan apabila ada pemungutan suara ulang. Jumlah pemilih yang digunakan sebagai dasar menghitung jumlah suara suara yang harus dicetak adalah jumlah pemilih tetap berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 240/KPTS/KPU/Tahun 2014 yaitu sebesar 185.822.507 pemilih. Jumlah surat suara yang harus dicetak berdasarkan DPT tersebut sebagai berikut : 1) surat suara anggota DPR sebanyak = 185.822.507 + 3.716.450 + 77.000 + 2.065.483 (DPT LN) = 191.666.440 lembar

43

2) Surat suara anggota DPD = 185.822.507 + 3.716.450 + 33.000 = 189.572.957 lembar, 3) Surat suara angota DPRD Provinsi =185.822.507 + 3.714.057 + 259.000 = 189.795.564 lembar, 4) Surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota = 178.820.987 + 3.679.895 + 2.212.000= 184.499.407 lembar. Mengingat, terdapat sejumlah surat suara anggota DPRD Kabupaten/Kota tertukar antar-dapil dan karena rekomendasi Panwaslu, maka KPU melakukan pengadaan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 936 TPS yang tersebar di 128 kabupaten/kota. Makanya, jumlah surat suara tambahan untuk pemungutan suara ulang (PSU) adalah sebagai berikut : a. Surat suara anggota DPR sebanyak 83.673 lembar; b. Surat suara anggota DPD sebanyak 37.385 lembar; c. Surat suara anggota DPRD Provinsi sebanyak 76.888 lembar, dan d. Surat suara anggota DPRD Kab/Kota sebanyak 111.701 lembar.

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman mengecek suarat suara DPR, DPD dan DPRD di Ruang Sidang KPU lantai 2, Jakarta. Foto: Nur Hakim

Sementara itu, pelaksanaan distribusi logistik dilakukan dari perusahaan percetakan ke KPU Kabupaten/Kota dimulai pada Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014. Dalam pelaksanaan distribusi tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2009 karena kesalahan distribusi surat suara antar dapil DPR maupun DPRD Provinsi masih ada tetapi sangat kecil sekali misalnya ada surat suara untuk provinsi Jawa Tengah terkirim ke Provinsi DI. Yogyakarta sebanyak 100 lembar. Namun hal tersebut cepat diatasi karena diketahui lebih awal sehingga tidak sampai didistribusikan ke KPPS, sedangkan kesalahan distribusi surat suara yang banyak terjadi justru distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke

44

KPPS yaitu salah kirim antar dapil anggota DPRD Kabuaten/Kota. Adapun pelaksanaan pengadaan logistik pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, misalnya untuk pengadaan surat suara di tingkat pusar. Dasar perhitungan jumlah pengadaan surat suara SK KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres Tahun 2014 dengan jumlah DPT 188.268.423 surat suara yang dicetak sebanyak 191.860.763 surat suara (DPT+2 %). Kemudian dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 24 Juni 2014, dilakukan addendum terhadap kontrak pencetakan surat suara tersebut dari 191.860.763 lembarmenjadi 192.267.116 surat suara (DPT dalam negeri di TPS + 2% ), sedangkan surat suara untuk PPLN sebanyak 2.709.485 (DPT-LN + 2%).Sehingga total suratsuara yang dicetak untuk dalam negeri dan luar negeri sebanyak 194.346.601 surat suara ( DPT di TPS + 2% + DPT

LN + 2 %). Dalam distribusi logistik PPWP 2014, dengan mempertimbangkan waktu yang sangat pendek ditetapkan skala prioritas yaitu didahulukan untuk Provinsi atau Kabupaten/Kota yang sulit kondisi geografis maupun sarana transportasinya. Agar pendistribusian logistik dapat tepat waktu tiba di daerah tujuan maka untuk daerah yang menjadi skala prioritas moda angkutan yang digunakan adalah angkutan udara ke ibukota Provinsi yaitu untuk provinsi luar Jawa, selanjutnya distribusi ke KPU Kabupaten/Kota menggunakan angkutan yang beragam

45

sesuai kondisi setempat. Sedangkan untuk distribusi di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera moda angkutan yang digunakan dikombinasikan antara angkutan udara, laut/air dan darat. Sedangkan solusi untuk mengatasi keterlambatan distribusi logistik ditetapkan skala prioritas dalam pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK/PPD, PPS dan KPPS dan juga meminta bantuan TNI/Polri dengan mengadakan MoU dengan Mabes TNI dan Polri. Dalam perjalannya, ditemukan sejumlah permasalahan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diantaranya meliputi: a. Terbatasnya waktu yang disediakan untuk produksi dan distribusi perlengka pan pemungutan suara, sementara wilayah persebaran TPS sangat luas dan sebagian berada di daerah yang sulit di jangkau alat transportasi; b. Terlambatnya laporan penerimaan surat suara dan kekurangan surat suara dari KPU Kabupaten/Kota; dan c. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia pengelola logistic yang kompeten dan permanen, terutama diwilayah Indonesia Bagian Timur Dan sebagai tindak lanjut permasalahan logistik yang dilaksanakan meliputi: a. Untuk menetapkan jumlah suarat suara yang harus diadakan KPU menetap kan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditambah 2 % Per TPS; b. Dalam UU Pilpres yang akan datang perlu sinkronisasi pasal-pasal terkait dengan jumlah surat suara yang harus diadakan termasuk jumlah surat suara cadangan didalamnya, dan penyediaan surat suara di setiap TPS; dan c. Pembenahan management pengelolaan logistik pemilu, meliputi perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan SOP, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Khusus untuk daerah seperti Papua, yang dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden distribusi logistic tertunda di dua kabupaten. Perlu dipikirkan alternative pengadaan logistik yang sebaiknya disamakan dengan luar negeri karena kesulitan dalam mendistribusikan logistik. Bahkan, rekanan KPU dalam pengadaan harus sudah menghitung HPS logistik manakala dilakukan dengan menggunakan pesawat, karena kalau emergency tak ada alternative lain selain menggunakan pesawat. Berikut lebih lengkap uraian permasalahan logislik pemilu legislatif dan pilpres 2014.

46

TABEL 5 HASIL FGD KELOMPOK V LOGISTIK PEMILU RAPAT KERJA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DENGAN KPU PROVINSI

47

3.8 Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pada 9 April 2014, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di 545.803 TPS. Demikian juga pelaksanaan pemungutan suara di Luar Negeri pada 130 Perwakilan RI oleh Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) yang dilakukan antara tanggal 30 s/d 6 April 2014 telah dilakukan penghitungan suara-nya pada tanggal 9 April 2014. Sehingga tidak terjadi penghitungan suara sebelum tanggal 9 April 2014 saat pelaksanaan pemungutan suara di dalam negeri. Untuk mendukung semangat KPU dalam hal

transparansi

dan

keterbukaan informasi publik dibuat Publikasi Hasil Pemilu (SITUNG). SITUNG adalah instrumen

untuk

mengum-

pulkan data perolehan suara pasangan calon melalui formulir model Para Komisioner KPU membuka Rapat Pleno Terbuka mengenai Perolehan Penghitungan Suara Kursi Calon Terpilih DPR, DPD dan DPRD di Ruang Sidang KPU lantai 2 Foto. Nur Hakim

C dan lampirannya mulai dari tingkat TPS. Adapun metode yang digunakan adalah dengan

memindai form C1 menjadi file image berekstensi jpg. File image ini kemudian diolah untuk ditayangkan melalui web khusus KPU. Selain itu web ini juga difungsikan untuk menayangkan rekap form DA1 dan DB1 yang di unggah oleh KPU Kab/Kota. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS (panitia Pemungutan Suara) dilaksanakan mulai tanggal 10 s/d 15 April 2014. Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dilaksanakan tanggal 13 s/d 17 April 2014. Selanjutnya KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 19 s/d 21 April 2014 sekaligus dilakukan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan hasil penghitungan suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi selanjutnya dilakukan rekapitulasi berjenjang oleh KPU Provinsi dan KPU. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi dilaksanakan pada 22 s/d 24 April 2014 oleh KPU Provinsi sekaligus dilakukan penetapan hasil penghitungan suara

48

tingkat Provinsi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi. Rekapitulasi hasil pemilu secara nasional telah dilaksanakan oleh KPU mulai tanggal 26 April s/d 9 Mei 2014. Pelaksanaan rekapitulasi secara nasional digelar dalam Rapat Pleno Terbuka KPU yang mengundang dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik, Bawaslu, dan Pemantau Pemilu baik baik dari dalam maupun Luar Negeri. Dan pada tanggal 9 Mei 2014 dilaksanakan juga Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 melalui Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Pada tanggal yang sama dilaksanakan juga Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 melalui Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, sesuai ketentuan Pasal 208 Undang Undang Noor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, dari 12 (dua belas) Partai Politik peserta pemilu, yang memenuhi ambang batas 3,5% ada 10 (sepuluh) partai politik yang memenuhi ambang batas, yaitu :

49

sehingga hanya 10 partai politik tersebut yang berhak disertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan 2 (dua) partai yang tidak mencapai ambang batas 3,5% yaitu 14. Partai Bulan Bintang 1.825.750 1,46% 15 Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia 1.143.094 0,91% Sehingga kedua partai tersebut tidak disertakan dalam penghitungan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah suara sah adalah sebesar 124.972.491. Sedangkan jumlah suara tidak sah sejumlah 15.076.606. Jumlah Pemilih hadir dan memberikan suara di TPS adalah sejumlah 140.049.097, dan bila dibandingkan dengan jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 187.852.992, maka dapat diukur tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 adalah sebesar 74,55%. Pada tanggal 14 Mei 2014, KPU telah melaksanakan rapat pleno terbuka Penghitungan kursi dan penetapan Calon Terpilih Pemilu Anggota DPR dan DPD. KPU menetapkan 560 calon terpilih untuk 560 kursi DPR-RI dan 132 calon terpilih DPD untuk 132 kursi DPD-RI melalui keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Keputusan KPU Nomor 417/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Jumlah Perolehan Kursi untuk masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut :

50

Namun, belakangan terdapat perubahan perolehan kursi DPR tersebut, akibat implikasi Putusan MK, khususnya Dapil Maluku Utara akibat PSU di 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. KPU memutuskan perubahan perolehan kursi atas caleg. Keputusannya, caleg terpilih berdasarkan PSU itu adalah Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos (PDI Perjangan), DR. Saiful Bahri Ruray, SH, Msi (Partai Golkar), Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si. (Partai Nasdem). Padahal, sebelumnya, berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan KPU, 9 Mei 2014, perolehan kursi di Dapil Maluku Utara menjadi milik Irene (PDI Perjuangan), Saiful (Partai Golkar), dan Mohammad Yamin Tawary (Partai Amanat Nasional). Dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. KPU dengan Keputusan KPU Nomor : 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 telah menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Tetap Provinsi dan Badan Penyelenggara Pemilu. dengan rincian sebagai berikut : Data Dalam Negeri a. Jumlah Kabupaten/Kota

:

497

b. Jumlah Kecamatan/PPK

:

6.980

c. Jumlah Desa/Kel/PPS

:

81.142

d. Jumlah TPS

:

478.685

e. Jumlah Pemilih Laki-Laki

:

94.301.112

Jumlah Pemilih Perempuan

:

93.967.311

Total Pemilih

: 188.268.423

Data Luar Negeri a. Jumlah PPLN

:

130

b. Jumlah TPSLN

:

498

c. Jumlah Pemilih Laki-Laki

:

919.687

Jumlah Pemilih Perempuan

:

1.119.024

Total Pemilih

:

2.038.711

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di 478.685 TPS di dalam negeri yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 dan 498 TPS di luar negeri pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2014. Pemungutan suara di dalam negeri diikuti oleh 188.268.423 pemilih. sedangkan di luar negeri diikuti oleh 2.038.711 pemilih. dengan tingkat partisipasi pemilih di dalam

51

negeri sebesar 71.31 %. di luar negeri sebesar 34.66%. Apabila tingkat partisipasi di dalam negeri dan di luar negeri di jumlahkan mendapatkan total partisipai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 70.91%. Penghitungan suara di TPS dalam negeri dan TPS luar negeri dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. sehingga penghitungan suara di TPSLN luar negeri dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di TPS dalam negeri tanggal 9 Juli 2014. Pada tanggal 9 Juli 2014 terdapat beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan pemungutan suara. yakni di 7 (tujuh) distrik/kecamatan di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua. Hal ini terkendala adanya permasalahan distribusi logistik di wilayah tersebut. namun pemungutan suara di 7 (tujuh) distrik tersebut telah dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di berbagai tingkatan telah dapat diselesaikan, baik melalui pemungutan suara ulang maupun rekapitulasi suara ulang yang dilakukan oleh KPPS maupun oleh PPS dan PPK. Sesuai peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014 tentang tahapan, program, dan jadual penyelenggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, tahapan rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 Juli, ditingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Juli, ditingkat Kabupaten/ Kota dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 Juli, dan di KPU Provinsi dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 19 Juli 2014. Proses penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan transparan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadir saksi pasangan calon, PPL serta Panwascam dan Panwaslu Kabupaten/Kota, sehingga semua pihak termasuk masyarakat umum dapat menyaksikan hasil penghitungan maupun hasil rekapitulasi di semua tingkatan. Disamping hal tersebut, hasil penghitungan suara di TPS serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPK dan Kabupaten/

52

Para Komisioner KPU memimpin rapat pleno rekapitulas perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Ruang Sidang KPU lantai 2. Foto: Nur Hakim

Kota yang dituangkan dalam bentuk Form C1 PPWP. D 1 PPWP. DA 1 PPWP. DB 1 dan DC 1 PPWP dapat diakses secara langsung oleh khalayak umum melalui laman KPU di www.kpu.go.id. Rekapitulasi hasil pemilu secara nasional dilaksanakan oleh KPU mulai tanggal 20 Juli s/d 22 Juli 2014. Pelaksanaan rekapitulasi secara nasional digelar dalam Rapat Pleno Terbuka KPU yang dihadiri oleh Saksi masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bawaslu. DKPP. dan Pemantau Pemilu baik dari dalam maupun Luar Negeri serta masyarakat. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional telah ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan rincian perolehan suara : 1. H. Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 atau setara dengan 46.85 %. 2. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 atau se tara dengan 53.15 %. Pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi di DKI Jakarta, saksi pasangan calon nomor 1 (satu) secara resmi menyatakan sikap meninggalkan tempat dan tidak bersedia mengikuti proses rekapitulasi tingkat nasional sampai dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dan penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

53

Dalam penetapan pemenang atau penetapan pasangan calon terpilih, KPU telah memperoleh landasan hukum yang pasti sejak Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-XII/2014 yang membatalkan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai kriteria penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. pasangan calon yang dinyatakan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. apabila memperoleh suara terbanyak. Pelaksanaan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor : 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014, dan telah diumumkan secara luas pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 22.00. Dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Drs. HM. Jusuf Kalla ditetapakan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019 dengan perolehan suara sebanyak 70.997.833 atau setara dengan 53.15 %. Dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan serta secara nasional, memang masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan, namun kendala-kendala tersebut tidak mengganggu proses keseluruhan atau mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Berikut sejumlah kendala-kendala yang dimaksud.

54

TABEL 6 HASIL FGD KELOMPOK II PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, REKAPITULASI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH RAPAT KERJA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DENGAN KPU PROVINSI

55

3.8 Perselisihan Hasil Pemilu Dalam PHPU Pemilu Legislatif 2014 di MK, terdapat 914 perkara diregistrasi Kepaniteraan MK yang diajukan oleh 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal Aceh, dan 34 orang calon anggota DPD dari 32 provinsi seluruh Indonesia. Namun, dari 914 perkara tersebut sebanyak 21 perkara yang dikabulkan yang terdiri atas perhitungan ulang (putusan sela), penetapan hasil (putusan langsung) dan pemungutan suara ulang (putusan akhir). Jumlah

perkara

yang dikabulkan MK ini jauh lebih sedikit dibandingkan

pada

Pileg 2004 dan 2009. Pada Pemilu 2004, MK menerima pengajuan 273 perkara dari partai politik dan caleg DPD dan mengabulkan 41 Ketua MK Hamdan Zulva memimpin sidang sengketa Pemilu Legislatif 2014. Foto: metrotvnews.com

perkara di antaranya. Sedangkan pada Pemiu 2009, MK menerima 627

perkara PHPU dan mengabukkan 68 perkara. Sedangkan, perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 312 perkara dan permohonan ditarik kembali oleh para pemohon sebanyak 26 perkara. Selebihnya, 542 perkara dinyatakan ditolak karena dalil-dalil para pemohon tidak terbukti di dalam persidangan. Hanya satu putusan saja terkait DPD. Padahal, MK mencatat terdapat 32 perkara PHPU DPD dari 19 provinsi dengan nomor perkara 01-16.PHPU-DPD.XII.2014 sampai dengan 32-02.PHPU-DPD.XII.2014. Para calon anggota DPD menggugat keputusan KPU No 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPD, DPRD dan DPR dalam Pemilu Legislatif 2014, Jumat, 9 Mei 2014. Para pemohon meyakini adanya pengurangan suara mereka pada saat rekapitulasi, baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. Dalam amar putusannya, MK menolak 29 permohonan gugatan yang diajukan oleh 30 calon anggota DPD, terhadap keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum. Hanya satu permohonan yang diterima, yakni diminta untuk melakukan

56

penghitungan ulang. Pemohon bernama La Ode Salimin (putusan Nomor 03-30/ PHPU-DPD/XII/2014) dari Maluku Utara diberikan waktu 10 (sepuluh) hari untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual, Maluku Utara, berdasarkan C-1 Plano. MK meminta KPU Kota Tual untuk melakukan penundaan pelantikan anggota DPD terpilih dari daerah pemilihan tersebut. Namun, hasil putusan akhir MK, tidak ada koreksi perolehan kursi caleg. Sementara untuk putusan akhir yang terkait dengan Pemilu Anggota DPR yakni, Pertama, Daerah pemilihan DPR RI Sumatera Selatan 1 Nomor : 06-09-07/ PHPU-DPR-DPRD/2014 daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, perintah rekapitulasi ulang atas tiga kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, putusan akhir MK tidak ada koreksi perolehan kursi caleg dan parpol, dan Kedua, Daerah Pemilihan DPR RI Maluku Utara terdapat 3 (tiga) perkara PHPU yakni Nomor: 04-03-31/PHPUDPR-DPRD/2014 , Nomor: 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/2014, dan Nomor: 10-07-31/ PHPU-DPR-DPRD/2014, perintah pemungutan suara ulang di 15 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, amar putusan memuat koreksi terhadap perolehan suara caleg dan parpol. Sementara untuk PHPU PPWP 2014, setelah KPU pada tanggal 22 Juli 2014 melakukan Rapat Pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/ TAHUN 2014), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (satu). H. Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014. dengan register Nomor 1/PHPU-PRESS/ XII/2014 tanggal 26 Juli 2014. KPU menerima salinan permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). H. Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa yang dikirim melalui surat Panitera Nomor 975.1/PAN.MK/7/2014 tanggal 26 Juli 2014. Dalam menghadapi PHPU di Mahkamah

57

Konstitusi.

KPU

menunjuk

Pengacara Constitution Center Adnan Buyung Nasution (Concern ABN). Permohonan perselisihan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diajukan tanggal 25 Juli 2014 ke Mahkamah Konstitusi pada pokoknya mempersoalkan

rakapitulasi

hasil penghitungan suara dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya dengan sebaran wilayah di 11 (sebelas) provinsi dan 50 (lima puluh) kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya, Pemohon melakukan perbaikan Permohonan pertama pada tanggal 26 Juli 2014 dengan menambah sebaran daerah yang dipersoalkan menjadi 23 (dua puluh tiga) provinsi dan 125 (seratus dua puluh lima) kabupaten/kota di Indonesia. Mahkamah Konstitusi membuka sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2014 dengan agenda Pemeriksaan Perkara, antara lain penyampaian nasihat dan masukan kepada Pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki Permohonan PHPU yang diajukan serta menguraikan dengan jelas dalil-dalil dan alasan permohonan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2014 Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan kedua yaitu penambahan sebaran daerah yang dipersoalkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan 483 (empat ratus delapan puluh tiga) kabupaten/kota. Untuk permohonan permasalahan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dapat diuraikan sebagai berikut : (i) Mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap); (ii) Mobilisasi Pemilu melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), hampir di seluruh Daerah Pemilihan se-Indonesia; (iii) Penekanan oleh Pejabat Pemerintah Daerah; (iv) Rekayasa pihak penyelenggara Pilpres; (v) Politik uang; (vi) Perusakan bukti-bukti yang ada dalam Kotak Suara. Pada sidang ketujuh, tanggal 15 Agustus 2014, Pihak Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi ahli yaitu : 1) Dr. Harjono, SH., MCL; 2) Didik Supriyanto, 3) Prof.Erman Rajagukguk, SH., LLM., Ph.d, dan 4) Prof.

58

Ramlan Surbakti, MA., Ph.D yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian masing-masing terkait permasalahan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setelah melakukan pemeriksaan permohonan, bukti-bukti, dan mendengarkan keterangan saksi serta ahli, sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 1/PHPUPres/XII/2014 dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah berkesimpulan (1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; (2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; (3) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; (4) Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum; (5) Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Mahkamah menyatakan Amar Putusan yaitu: - Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait - Dalam Pokok Permohonan - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kendati penyelesaian atas sengketa di MK cukup sukses bagi KPU, khususnya setelah MK memutus menolak permohonan pasangan nomer urut 1, namun melihat betapa besarnya jumlah sengketa pemilu yang masuk ke MK khususnya Pileg, maka itu menjadi tantangan tersendiri bagi KPU setiap tingkatan. Berdasarkan masukan dari KPU Provinsi terdapat sejumlah permasalahan dalam penyelesaian sengketa pemilu yang dihimpun dalam tabel berikut.

59

TABEL 7 HASIL FGD KELOMPOK VI SENGKETA PEMILU RAPAT KERJA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DENGAN KPU PROVINSI

60

3.9 Laporan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2014, Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi : 1. Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I; 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Periode II; 3. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; 4. Laporan Awal Dana Kampanye; dan 5. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Meskipun entitas pelaporan adalah Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU mendorong Calon Anggota Legislatif melaporkan Dana Kampanyenya. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Calon Anggota Legislatif merupakan lampiran dari laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. Calon Anggota Legislatif yang melaporkan dana kampanye pada Partai Politik antara 80%-95% pada setiap jenis pelaporan. Jenis, Waktu Laporan dan Ketepatan Waktu

61

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang disampaikan pada tanggal 24 April 2014 diaudit oleh KAP yang telah ditunjuk oleh KPU. KPU menunjuk KAP melalui proses pengadaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. KAP yang ditunjuk oleh KPU sebanyak 14 (empat belas) KAP melakukan audit untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 12 (dua belas) Partai Politik tingkat nasional dan 33 Calon Anggota DPD sedangkan KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi bertugas melakukan audit untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jenis Audit yang dilakukan oleh KAP adalah Compliance Audit dan Agreed Upon Procedure (AUP). Pelaksanaan audit dimulai dari tanggal 25 April sampai dengan 24 Mei 2014. Memenuhi kewajiban paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil audit dari KAP untuk menyerahkan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu, KPU telah menyampaikan hasil audit tersebut kepada Peserta Pemilu pada tanggal 28 Mei 2014. Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

62

Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

Sedangkan hasil audit dana kampanye calon Anggota DPD. Dari 945 (Sembilan ratus empat puluh lima) Calon Anggota DPD, yang menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebanyak 914 (Sembilan ratus empat belas) Calon Anggota DPD atau 75,56%.

63

RESUME LAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014

64

65

66

67

Sementara dalam

rangka

pelaksanaan Pemilu Wakil

itu, tahapan kampanye

Pre-siden Presiden

dan Tahun

2014, ditetapkan bahwa kegiatan kampanye Capres dan Cawapres didanai dan menjadi tanggung jawab Pasangan Capres dan Cawapres serta Tim Kampanye, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketentuan mengenai Laporan Dana Kampanye Pasangan Capres dan Cawapres sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pre-siden Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Peraturan KPU tersebut, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional maupun tingkat daerah wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya yang meliputi : 1. Laporan Penerimaan Periode I, paling lambat tanggal 3 Juni 2014. 2. Laporan Penerimaan Periode II, paling lambat tanggal 6 Juli 2014. 3. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, paling lambat tanggal 7 Juni 2014. 4. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK), paling lambat tanggal 18 Juli 2014 (Khusus untuk LPPDK ini, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan LPPDK ke KPU. LPPDK yang disampaikan mencakup kumpulan/gabungan LPPDK dari seluruh Tim Kampanye tingkat daerah.) Mengingat bahwa tidak semua Tim Kampanye tingkat daerah dibentuk sesuai dengan waktu penyampaian laporan dana kampanye, maka telah diatur ketentuan khusus mengenai hal tersebut, yaitu: 1. Dalam hal Tim Kampanye tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dibentuk melewati tenggang waktu kewajiban membuka Rekening Khusus Dana Kampanye yaitu 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon ditetapkan KPU, Tim Kampanye tingkat

68

Provinsi atau Kabupaten/Kota wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut disampaikan kepada KPU Povinsi/KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; 2. Dalam hal Tim Kampanye tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dibentuk melewati tenggang waktu kewajiban menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk. Dalam pelaksanaan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye, para Pasangan Calon telah patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU telah menerima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I dari Pasangan Calon H. Prabowo Subianto – H. Hatta Rajasa dan H. Joko Widodo – HM. Jusuf Kalla pada tanggal 3 Juni 2014. Untuk Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Pasangan Calon H. Prabowo Subianto – H. Hatta Rajasa telah menyampaikan pada tanggal 4 Juni 2014, sedangkan untuk Pasangan Calon H. Joko Widodo – HM. Jusuf Kalla menyerahkan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye pada tanggal 7 Juni 2014. Jenis, Waktu Laporan dan Ketepatan Waktu

69

Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

Keterangan : jumlah tersebut belum di audit Tahapan selanjutnya, paling lambat tanggal 6 Juli 2014, Pasangan Calon dan Tim Kampanye wajib menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II kepada KPU. Selanjutnya, paling lambat tanggal 18 Juli 2014, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) yang mencakup kumpulan/gabungan dari tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota kepada KPU. Kemudian KPU akan menyampaikan laporan tersebut kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk pada tanggal 24 Juli 2014. KAP yang ditunjuk oleh KPU, melaksanakan audit LPPDK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014. Jenis Audit yang dilakukan oleh KAP adalah Compliance Audit dan Agreed Upon Procedure (AUP). Laporan Hasil Audit KAP selanjutnya akan disampaikan KPU kepada Pasangan calon dan Tim Kampanye pada tanggal 13 September 2014 dan mengu-

70

mumkannya pada tanggal 16 September 2014. Dalam rangka mempersiapkan pelayanan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, KPU telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kegiatan tersebut dilakukan bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Setelah penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden oleh KPU pada tanggal 31 Mei 2014, Tim Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden didampingi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengadakan konsultasi bilateral dengan tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menangani penyusunan Laporan Dana Kampanye. Tim Helpdesk memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan langsung, melalui e-mail, maupun telepon. Masalah dana kampanye merupakan masalah kedua yang mendapat perhatian terbanyak selama evaluasi setelah persoalan daftar pemilih. Permasalahan dana kampanye saering mengemuka mengingat hal ini merupakan bentuk akuntablitas peserta pemilu kepada publik. Berikut sejumlah masalah pelaporan dana kampanye yang berhasil dihimpun KPU Provinsi. TABEL 8 HASIL FGD KELOMPOK VI DANA KAMPANYE RAPAT KERJA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DENGAN KPU PROVINSI

71

REKOMENDASI

PERMASALAHAN

3.10 Sosialisasi, Partisipasi Pemilih dan Kampanye Sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Pemilu 2014 sebagaimana tercantum dalam UU No.15 Tahun 2011, KPU secara terus-menerus harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan dan penguatan aspek pelaksanaan sosialisasi agar tujuan dan sasaran penyebaran informasi Pemilu 2014 dapat tercapai. Dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 KPU mengacu kepada Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Sosialisasi Pemilu dilakukan kepada masyarakat melalui mobilisasi sosial, media massa (cetak dan elektronik), yang memudahkan masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan secara optimal Sepanjang tahun 2013-2014, secara intensif KPU telah beberapa kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2014, diantaranya : - Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Seminar Kampus “KPU Goes To Campus”) Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah pemilih pemula yang diharapkan bisa menjadi pioner-pioner intelektual kepemiluan dan dapat memberi contoh positif bagi masyarakat dalam berkehidupan dan berbudaya demokrasi dan dapat menularkan penggetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan kepada masyarakat. Dilaksanakan di 32 (tiga puluh dua) Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia, di tiap kampus melibatkan 250 - 300 mahasiswa/i dengan melibatkan narasumber dari kalangan akademisi dan KPU. - Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Disabilitas Kegiatan ini dalam bentuk simulasi pemungutan dan penghitungan suara bersama kelompok masyarakat disabilitas, sekaligus mensosialisasikan template alat bantu tuna netra dan aksesibilitas penyandang cacat dalam menggunakan hak suaranya di TPS. KPU

72

juga membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat disabiltas yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. - Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Marginal Kegiatan sosialisasi misalnya dilakukan dalam bentuk sarasehan dengan masyarakat Tengger di Bromo, 26 Juni 2014. Dengan filosofi catur guru bek ti, nilai-nilai demokrasi ditanamkan, dan orang Tengger pun menjadi pemilih aktif dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ini terbukti dalam Pemilu Legislatif 9 April, tingkat partisipasi masyarakat di Tengger yang meliputi dua kecamatan di

Kabupaten

Probolinggo,

mencapai 84 persen. Angka ini bahkan melampaui capaian tingkat partisipasi Kabupaten Probolinggo yang mencapai 82 persen. - Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Pemilih Pemula Kegiatan ini dalam bentuk KPU goes to campus ke universitas KPU menyelenggarakan sosialisasi kampanye Pemilu Legislatif 2014 di Monas Jakarta Pusat. Foto: Humas KPU

seluruh

Indo-

nesia, “Rock to Vote” bersama mahasiswa baru UI, dan

simulasi

pemungutan

suara bersama siswa-siswa SMA. KPU juga membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat pemilih pemula yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. - Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Keagamaan KPU membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat keagamaan yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. - Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kelompok Masyarakat Perempuan KPU membuat modul khusus untuk kelompok masyarakat perempuan yang dipergunakan oleh relawan demokrasi. - Perlombaan maskot dan jingle Pemilu 2014 serta launching Maskot dan Jingle Pemilu 2014 Tujuan dilaksanakannya Lomba Maskot dan jingle Pemilu 2014 adalah untuk mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pemilu

73

dengan berpartisipasi melalui karya-karya terbaik, karya yang masuk untuk kategori Jingle Pemilu berjumlah 102 karya dan untuk kategori maskot berjumlah 203 karya. - Penyusunan 5 (Lima) Modul Pendidikan Pemilih Pemilu 2014 yaitu Modul untuk Pemilih Pemula, Modul untuk Pemilih Perempuan, Modul untuk Pemilih Keagamaan, Modul untuk Pemilih Marginal dan Modul untuk Pemilih Disabilitas. - Bimbingan Teknis, Akreditasi Pemantau dan Lembaga Survei serta Hitung Cepat Pemilu 2014 Bimbingan teknis, akreditasi untuk pemantau Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 mengundang Foto: Humas KPU

20 pemantau dalam negeri dan 1 pemantau luar negeri. Untuk Lembaga Survei dan Hitung Cepat Pe-

milu 2014 ada 58 lembaga. - Pembentukan Relawan Demokrasi Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Jumlah relawan demokrasi maksimal 25 orang per-kab/kota, dengan rincian setiap segmen terdiri dari 5 (lima) orang relawan atau disesuaikan dengan kebutuhan setempat. - Senam Sehat Menyongsong Pemilu 2014 Pelaksanaan senam sehat melibatkan 1500 peserta dari kalangan partai politik peserta pemilu, komunitas senam, stakeholder pemilu dan masyarakat umum. Acara dilakukan di Lapangan Silang Monas-Jakarta. - Gerak Jalan Menyongsong Pemilu 2014 Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Silang Monas dengan melibatkan 10.000 ribu peserta yang terdiri dari partai politik, instansi terkait dan masyarakat umum. - Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan media

74

KPU menyelenggarakan sosialisasi Jalan Sehat dan Senam Sehat untuk mensukseskan Pemilu Legislatif 2014 di Monas Jakarta Pusat. Foto: Humas KPU

massa untuk mensosialisasikan tahapan pemilu tahun 2014. Kemudian, menyangkut pelaksanaan masa kampanye legislatif dalam bentuk rapat umum selama 21 hari yang dimulai pada tanggal 16 Maret hingga 5 April 2014. Maka, partai politik peserta pemilu dapat berkampanye melalui media cetak dan elektronik, rapat umum serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangan. Namun meskipun Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 telah mengatur sedemikian rupa pelaksanaan kampanye, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu 2014 khususnya pada pelanggaran dalam bentuk kampanye melalui media cetak dan elektronik di luar waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, KPU, Bawaslu dan KPI berkoordinasi intensif untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut. Koordinasi ini dilakukan sejak tahapan kampanye dimulai pada bulan Januari 2013, kemudian dituangkan dalam Kelompok Kerja Kampanye dan Tim Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Beberapa hasil kerja Tim Gugus Tugas adalah sebagai berikut: I. Membuat poin aturan main larangan iklan kampanye sebagai berikut: 1. KPU, KPI dan Bawaslu bersepakat bahwa iklan kampanye peserta pemilu legislatif tidak boleh disiarkan kecuali dalam masa 21 hari yang diperkenankan oleh UU dan peraturan perundangan. Adapun ketentuannya setiap peserta pemilu maksimal diperbolehkan memasang iklan sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk

75

setiap stasiun televisi setiap hari dan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk setiap peserta pemilu. 2. KPU, KPI dan Bawaslu menegaskan kepada peserta pemilu dan lembaga penyiaran untuk memenuhi ketentuan perundangan terkait kegiatan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu legislatif agar tercipta penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prinsip dan mekanisme yang ada. 3. KPU, KPI dan Bawaslu mendorong agar lembaga penyiaran televisi dan radio agar tetap menjaga netralitas dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu serta turut melakukan pendidikan politik serta melakukan kontrol terhadap proses pemilu agar berjalan sesuai dengan harapan bersama. 4. Terkait dengan keKPU kerjasama dengan Menkominfo dalam rangka sosialisasi kampanye Pemilu Legislatif 2014 melalu SMS broadcast. Foto: Humas KPU

giatan pemilu melalui dan oleh media penyiaran, Pasal 101 UU No. 8 Tahun 2012 (UU

Pemilu) memandatkan kepada KPU untuk membuat ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu. Sedangkan pengawasan hal tersebut dimandatkan kepada KPI sebagaimana dinyatakan pada Pasal 100 UU Pemilu. 5. Bawaslu sudah memutuskan dan merekomendasikan sejumlah iklan kampanye melanggar ketentuan serta masuk kategori dugaan pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal. KPI juga sudah memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran iklan politik berisi kampanye yang melanggar ketentuan. 6.Pasal 59A PKPU Nomor 15 Tahun 2013, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang enam bulan sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya, membuat kesepakatan yang bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan, dan akses yang sama sebagai bentuk penghormatan kepada publik terkait dengan kegiatan kampanye atau iklan di di media massa dan elektronik pada penyelenggaraan pemilu 2014 ini, dengan menegaskan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa gugus tugas terdiri dari 4 lembaga yaitu Bawaslu, KPI, KPU dan KIP yang dibentuk dalam rangka memperkuat wilayah kerja masing-masing lembaga dalam tugas

76

pokok dan fungsinya, khususnya dalam pengawasan iklan kampanye peserta pemilu di media elektronik. 2) Bahwa dalam rangka pengawasan iklan peserta pemilu, lembaga yang tergabung dalam gugus tugas menjalankan kewenangannya sesuai tupoksinya, yaitu; a. Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye. b. KIP memberikan dukunagn kepada Bawaslu dalam hal-hal yang berkaitan dengan transparansi informasi publik dalam hal ini transparansi pendanaan iklan kampanye oleh peserta pemilu 2014. c. KPI melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye dalam hal ini yaitu kampanye yang dilakukan di lembaga penyiaran dan memberikan dukungan data kepada bawaslu untuk obyek pengawasan peserta pemilu. d. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. 3) Bahwa gugus tugas sepakat iklan kampanye peserta pemilu legislatife tidak boleh disiarkan kecuali dalam masa 21 hari yang diatur oleh peraturan perundangundangan yaitu tanggal 16 maret s/d 5 April 2014. 4) Bahwa gugus tugas sepakat bahwa iklan kampanye di lembaga penyiaran dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran dan di larang ditayangkan sebelum waktunya. 5) Bahwa laporan yang diusung oleh bawaslu merupakan rekomendasi gusus tugas yang terdiri dari 4 lembaga yaitu; BAWASLU, KPI, KPU, DAN KPI 6) Bahwa peserta pemilu dan lembaga penyiaran dihimbau untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangn terkait pemberitaan, penyiaran dan iklan 7) Gugus tugas mendorong lembaga penyiaran TV dan radio agar tetap menjaga netralitas dan bersikap adil dengan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu serta turut melakukan pendidikan politik dan kontrol terhadap proses pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aktifitas bersama dalam Gugus Tugas terus berlanjut pada pelaksanaan masa

Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan Plakat kepda Ketua KPI RI dalam rangka bekerjasama dengan mengenai sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 di Ruang Sidang KPU lantai 2 . Foto: Humas KPU

77

KPU bekerjasama penandatangan kesepakatan dengan KPI, Bawaslu dalam rangka mensukseskan Pemilu Legislatif 2014 di Ruang Sidang KPU lantai 2 . Foto: Humas KPU

kampanye Pilpres 2014. Seperti halnya dalam Pemilu Legislatif 2014 lalu, empat lembaga yakni KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Merujuk Keputusan KPU Nomor : 457/KPts/KPU/Tahun 2014 tentang Jadual Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden yang pelaksanaannya dimulai tanggal 4 Juni s/d 5 Juli 2014, maka Gugus Tugas secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran agar menyajikan program siaran yang sehat, proporsional, dan berimbang terkait pemberitaan politik, iklan politik, dan iklan kampanye jelang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Sementara itu, untuk menggali lebih mendalam visi, misi dan program kerja masing-masing pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden KPU juga telah menetapkan Keputusan KPU Nomor : 469/Kpts/ KPU/Tahun 2014 tentang Mekanisme Debat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan menggelar 5 (lima) kali debat calon Presiden Dan Wakil Presiden yang masing-masing dilaksanakan pada : a. Tanggal 9 Juni 2014 dengan tema debat mengenai “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Yang Bersih dan Negara Hukum” diikuti oleh pa-

78

angan calon Presiden Dan Wakil Presiden; b. Tanggal 15 Juni 2014 dengan tema debat mengenai “Pembangunan Eko nomi dan Kesejahteraan Sosial” diikuti oleh masing-masing calon Presiden; c. Tanggal 22 Juni 2014 dengan tema debat mengenai “Politik Internasional dan Ketahanan Nasional” diikuti oleh masing-masing calon Presiden; d. Tanggal 29 Juni 2014 dengan tema debat mengenai “Pengembangan Sumber Daya Manusia dan IPTEK” diikuti oleh masing-masing calon Wakil Presiden; dan e. Tanggal 5 Juli 2014 dengan tema debat mengenai “Pangan, energi dan Lingkungan” diikuti oleh pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden. Hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka peningkatan Partisipasi Masyarakat adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014. Hal ini dapat dilihat dalam tabel.

Tabel. Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 dengan Tahun 2014

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebesar 121.073.012 atau sebesar 70,69%, sedangkan Tahun 2014 sebesar 136,988,475 atau sebesar 75.17%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang cukup siginifikan di beberapa daerah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di bandingkan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009. Beberapa daerah yang mengalami peningkatan

79

partisipasi masyarakat yang cukup signifikan adalah sebagai berikut : 1. Provinsi Kepulauan Riau (meningkat 29,32%), 2. Provinsi Jambi (meningkat 17,66%), 3. Provinsi DKI Jakarta (meningkat 24,16%) 4. Provinsi DI Yogyakarta (meningkat 8,51%) 5. Provinsi Sumatera Utara (meningkat 8,06%) 6. Provinsi Jawa Timur (meningkat 7,10%) Kendati

partisi-

pasi pemilih pileg menarik, namun terjadi sebaliknya

dengan

Piplres 2014. Pemungutan suara di dalam negeri hanya diikuti oleh 188.268.423 pemilih. sedangkan di luar oleh

negeri

diikuti

2.038.711.

Itu

artinya, tingkat partisipasi pemilih di dalam negeri sebesar 71.31 %. di luar negeri sebesar 34.66%. Apabila tingkat partisipasi di dalam negeri dan di luar negeri di jumlahkan mendapatkan total partisipai pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 70.91%. Angka ini menurun jika dibandingingkan dari Pemilu Tahun 2009 dengan tingkat partisipasi 71,7 persen. Memang turun secara kuantitas, namun bagi sebagian kalangan justru kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden kali ini relatif meningkat. Banyak dinamika yang berkembang terkait sosialisasi dan implementasi kampanye yang berakibat langsung pada partisipasi pemilih. Terdapat setumpuk masalah terkait pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun kandidat, minimnya pengawasan kampanye oleh penyelenggara, hingga lemahnya penegakan hokum atas pelanggaran kampanye. Demikian pula, persoalan sosialisasi yang lebih banyak dilihat hanya fokus pada pemasyarakatan jadual pemilu pada hari-H, belum menyentuh substansi dari kontestasi pemilu 2014, pengenalan kandidat hingga pendidikan politik. Masalah-masalah menyangkut sosialisasi, kampanye dan partisipasi pemilih lebih lengkap diuraikan di bawah ini.

80

TABEL 9 HASIL FGD KELOMPOK III SOSIALISASI, PARTISIPASI PEMILIH DAN KAMPANYE RAPAT KERJA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 DENGAN KPU PROVINSI

81

PERMASALAHAN

APA YANG TELAH DILAKUKAN

82

REKOMENDASI

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN

83

REKOMENDASI

BAB IV HASIL EVALUASI DAN ANALISIS

84

ilustrasi: Nur Hakim

4.1 Peta Permasalahan Pemilu 2014

P

enyelenggaraan Pemilu 2014 dapat dikatakan berjalan dengan aman dan damai. Namun tidak bisa dipungkiri masih terdapat sejumlah masalah yang mendesak diperbaiki untuk pelaksanaan periode beri-

kutnya, terutama untuk menghadapi konteks pemilu serentak pada 2019 ataupun pelanksanaan pemilukada serentak 2015 yang sudah di depan mata. Berikut peta permasalahan pemilu 2014 berdasarkan evaluasi penyelenggara dan catatan kritis stakeholders pemilu, yang dikelompokkan kepada tiga persoalan utama. Pertama, Permasalahan Sistemik : permasalahan yang berasal dari undangundang pemilu seperti sistem pemilu, daftar pemilih, regulasi yang tidak lengkap dan tumpang tindih, sistem kandidasi (garbage in garbage out), dispute resolution yang tidak efektif dan efisien. Dalam penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi, misalnya, data penduduk yang masih beragam, berdasarkan sensus BPS dan DAK 2 Kemendagri. Akibatnya, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD yang disusun KPU sangat bergantung kepada validitas data penduduk yang tersedia. Selanjutnya, Daerah Pemilihan DPR yang menjadi lampiran Undang-Undang, diprotes banyak pihak karena belum teruji dari aspek keterwakilan. Dalam proses penetapan partai politik peserta pemilu melalui pola yang berbeda, sehingga menimbulkan masalah hukum yang serius. Sengketa hasil verifikasi KPU yang menetapkan peserta pemilu 2014 berbuntut panjang. Hasil verifikasi KPU dijadikan sengketa pemilu ke Bawaslu, kemudian Bawaslu membatalkan keputusan KPU. Kala itu karena perbedaaan tafsir atas undang-undang,

85

KPU tidak menerima putusan Bawaslu dan akibatnya sengketa diselesaikan di PTTUN dengan putusan memerintahkan KPU menetapkan dua partai politik tambahan sebagai peserta pemilu. Sebelumnya, hasil verifikasi KPU diadukan ke DKPP, kemudian DKPP menerima pengaduan dan merekomendasikan KPU agar memverifikasi kembali partai politik yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa Pemilu. DKPP harus dikaji mengenai waktu sidang yang terbatas. DKPP memutuskan berdasarkan apa yang tersaji di persidangan, sehingga putusannya bias. Mungkin saja anggota KPU dikenakan sanksi karena tidak mampu

meyakinkan

DKPP dan menyiapkan bukti karena keterbatasan waktu. Ada banyak putusan DKPP yang setelah ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu, kemudian

diuji

lagi

oleh yang bersangkuilustrasi: Nur Hakim

tan ke lembaga peradi-

lan lain dan yang bersangkutan menang. Hal ini perlu dibicarakan dengan DPR dan pemerintah mengenai urgensi peradilan pemilu di masa mendatang. Kemudian, mekanisme pencalonan dimana proses pencalonan KPU seakan diintervensi lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Kasus Caleg Gerindra DPR dari Nusa Tenggara Barat dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat kesehatan. Keputusan KPU diajukan sebagai sengketa pemilu ke Bawaslu dan Bawaslu menyatakan keputusan KPU sudah benar. Gerindra tidak menerima putusan BAwaslu dan mengaukan ke PTTUN, dan PTTUN membenarkan keputusan KPU. Akhirnya Gerindra mengadukan KPU dan Bawaslu ke DKPP, namun DKPP menilai KPU dan Bawaslu tidak melakukan pelanggaran kode etik terkait pencoretan nama politisi Gerindra tersebut. Dalam soal daftar pemilih, kendati KPU telah bekerja keras, namun publik

86

masih belum puas atas kinerja KPU atas pemutakhiran data pemilih dengan by name dan by address. Selain itu, dalam penggunaan hak pilih kendati sudah diupayakan sejumlah kemudahan melalui surat pindah pemilih agar pemilih perantau tidak perlu pulang ke daerah asal untuk mendapatkan formulir A5, namun praktisi pemilu masih menemukan terdapat pemilih yang tidak terjamin dan terlayani secara memadai untuk menggunakan hak pilih. Kasus-kasus pemilih di rumah sakit, terminal, bandara, buruh di daera perindustrian dan mahasiswa pendatang belum mendapat pelayanan yang memadai dalam menggunakan hak pilih patut menjadi perhatian. Kedua, Permasalahan Kontekstual : permasalahan yang berasal dari karakter kedaerahan Foto: Nur Hakim

yang dari waktu kewaktu muncul secara ajeg, seperti politik uang dan persoalan endemic khas

daerah seperti di Papua, Nias Selatan, dan Madura. Daerah-daerah zona merah dengan rekam jejak rawan pelanggaran sepanjang pemilu 2014 atau bahkan pemilupemilu sebelumnya, patut menjadi perhatian serius dan penangan khusus oleh semua penyelenggara pemilu, bukan hanya KPU tetapi juga Bawaslu. Perlu kajian mendalam bagi daerah-daerah langganan bermasalah itu dengan memetakan potensi dan jenis kecurangan masing-masing daerah serta langkah antisipasinya di masa-masa mendatang. Mengingat, daerah-daerah rawan itu kerap menjadi objek sengketa dan perselisihan hasil pemilu di masa lalu yang cukup merepotkan KPU. Ketiga, Permasalahan Manajerial : permasalahan yang bersumber dari kemampauan untuk mengendalikan jalannya tahapan pemilu, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, kordinasi lembaga, dan surat suara tertukar. Dalam soal kualitas penyelenggara, kendati KPU telah membuat regulasi dan SOP yang jelas namun masih sering terjadi penyelenggara di tingkat bawah (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih) bekerja tidak sesuai rekomendasi dan SOP yang standar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam rekrutmen, pelatihan dan koordinasi (komuni-

87

kasi) khususnya untuk badan ad hoc. Dalam manajemen waktu pemilu (pre-election period, election period dan post election period), penyelenggaraan Pemilu 2014 masih bermasalah. Memang KPU diberi waktu untuk mempersiapkan Pemilu Legislatif menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dengan rentang waktu 22 bulan sebelum hari H. Namun. akibat berhimpitan waktu dengan penyelenggaraan pemilukada, dimana penyelenggaraan tahapan pemilu masional bersamaan dengan tahapan pemilukada di berbagai daerah. Selain itu, juga akibat penggantian personil penyelenggara di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu. Waktu 22 bulan sepertinya masih tergolong pendek. Untuk itu, dibutuhkan persiapan Pemilu 2014 yang lebih panjang. Akan tetapi, perlu untuk melakukan distribusi pekerjaan agar tidak menumpuk mendekati hari H.

Foto: Nur Hakim

Walaupun sudah bekerja sedemikian rupa melakukan peningkatan porsi jam kerja melebihi jam kerja normal, 22 bulan tidak cukup membuat cara kerja bisa normal seperti instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya, tetap saja kelabakan mendekati hari H dan terjadi penumpukan pekerjaan mendekati hari H. Hal ini menjadi catatan evaluasi, masalahnya dimana, mengapa rentang waktu panjang, tetapi waktu belum cukup. Harus dihitung dengan jelas, idealnya persiapan Pileg itu berapa lama? Hal ini menjadi catatan untuk persiapan Pemilu 2019 agar waktu persiapan cukup dan pekerjaan dapat dilakukan dalam rentang kerja normal. Karena kalau pekerjaan dijalani dalam rentang waktu panjang dan tidak normal akan menjadi tidak manusiawi. Jika sistem proporsional daftar terbuka masih diberlakukan lagi pada 2019 ditambah lagi dengan Pemilu Presiden

88

dan Wakil Presiden (serentak) hal ini perlu dipertimbangkan, apakah manusiawi atau tidak manusiawi? Menyangkut logistik Pemilu, khususnya surat suara dan formulir pemungutan dan penghitungan suara, perlu kajian mengapa terjadi kekurangan jumlah surat suara? Di daerah mana saja terjadi kekurangan surat suara? Mengapa terjadi kesalahan pengiriman (distribusi) surat suara sehingga surat suara tertukar? Di daerah mana saja terjadi kesalahan pengiriman (distribusi) surat suara? Jenis surat suara apa yang terjadi kesalahan? Masalah

tertukarnya

surat suara, terjadi juga dalam Pemilu 2009 dan 2004. Pada Pemilu 2004 kasus surat suara tertukar cukup masif, tidak hanya terjadi antar-provinsi tetapi juga terjadi antarpulau, tapi karena sistem pemilu proporsional dengan daftar calon tertutup,

Foto: Nur Hakim

tertukarnya surat suara tidak begitu masalah. Sementara pada Pemilu 2009, surat suara tertukar antar pulau berkurang, tetapi surat suara tertukar untuk tingkat regional masih cukup banyak. Namun, pada Pemilu 2009 sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, tidak ada kebijakan untuk mengulang pemilu yang surat suaranya tertukar. Pada Pemilu 2014, surat suara tertukar lebih banyak terjadi antara daerah pemilihan di kabupaten/kota yang sama. Untuk kasus surat suara tertukar antar dapil di tingkat provinsi dan pusat, jumlah sangat kecil. Kebijakan KPU pada Pemilu 2014, tertukarnya surat suara harus diulang karena tidak sesuai dengan prinsip pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Walaupun demikian, dengan menggunakan aplikasi sistem informasi logistik (Silog), KPU telah berhasil menekan jumlah surat suara tertukar pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kemarin. Hal lainnya menyangkut metode pemberian suara, dimana invaliditas pada saat pemungutan suara masih tinggi. Meskipun jika dibandingkan dengan 2009

89

telah jauh berkurang, yakni dari 17.196.020 pada 2009 turun menjadi 15.076.606, atau mengalami penurunan 3,63 persen, namun angka 15 juta itu masih tergolong tinggi. Perlu dilakukan riset untuk mengetahui penyebab invaliditas tersebut apakah merupakan fenomena atau karena teknis di luar KPU? Mengapa suara tidak sah tinggi? Di mana persebaran suara tidak sah tinggi? Bagaimana menghitung jumlah suara tidak sah (dibandingkan dengan DPT saja atau DPT+DPTb+DPK+DPKTb atau jumlah pemilih hadir)? Apa modus suara tidak sah? Metode penelitian suara tidak sah : buka kotak suara? Apa strategi mengurangi suara tidak sah? 4.2 Pemilu 2014 Sesuai Standar Pemilu Demokratis Untuk menjawab apakah Pemilu 2014 telah dilaksanakan secara demokratis atau belum, maka dibutuhkan indikator-indikator pemilu yang demokratis yang telah disepakati oleh dunia internasional. Beberapa indikator untuk mengukur apakah Pemilu 2014 berjalan demokratis atau belum antara lain: 1.

Universal atau bersifat umum yaitu pemilu diikuti oleh semua War-

ga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih tanpa dikecualikan karena tingkat pendidikan, etnis, strata sosial, asal daerah, kepemilikian harta benda, bahasa, agama dan/atau berbagai latar belakang lainnya. Semua pemilih memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pilihannya. Pemilu 2014 diselenggarakan dengan memegang prinsip universal tersebut, KPU memastikan bahwa semua WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu telah berumur 17 tahun atau pernah kawin tanpa melihat latar belakang pemilih diberikan hak untuk memberikan hak suaranya untuk memilih angota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sampai saat ini tidak ada protes atau berita di media massa yang menyamFoto: Istimewa

90

paikan ada sekelompok masyarakat

yang

tidak

bisa memberikan hak suaranya atau sekelompok masyarakat

yang

tidak

dapat mencalonkan diri akibat dari pembatasan atau diskriminasi oleh penyelenggara maupun oleh Foto: Humas KPU

peraturan perundang-undangan.

Meskipun pada kenyataannya dalam persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, atau Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat minimal usia/umur dan pendidikan, namun pengaturan ini menegasikan prinsip universalita pemilu. 2. Equal atau setara yaitu mengaplikasikan prinsip one person one vote one value (OPOVOV) yaitu semua suara memiliki nilai yang sama, tidak ada suara memiliki bobot atau nilai yang lebih besar atau tinggi dibandingkan suara lainnya berdasarkan status sosial, tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin atau yang lainnya. Pemilu 2014 memastikan bahwa setiap suara akan dihitung sama bobotnya. tidak ada satupun aturan perundang-undangan atau praktik dari penyelenggara pemilu untuk memberikan bobot atau nilai lebih kepada kelompok masyarakat tertentu atau golongan tertentu. Setiap pemilih memiliki hak satu kali memilih dan pilihannya dihitung satu suara. Selain itu, KPU juga berupaya prinsip kesetaraan ini juga tercermin dalam ratio antara jumlah penduduk dengan kursi antar daerah pemilihan, sehingga setiap anggota dewan di masing-masing dapil mewakili jumlah penduduk yang relative sama. 3. Secret atau rahasia yaitu pemilu menjamin kerahasiaan pilihan pemilih, tidak ada pihak ketiga yang dapat mengetahui pilihan pemilih. Peraturan perundang-undangan dan penyelenggara KPU memberikan jaminan

91

dan fasilitas kepada pemilih ketika memberikan hak suaranya di TPS agar pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh pemilih atau orang lain. KPU juga mendesain bilik suara dan letak bilik suara untuk memastikan pemilih satu dengan pemilih lainnya tidak bisa saling melihat, sehingga kerahasiaan pilihan pemilih terjamin. Kasus bagi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus yang meminta bantuan anggota keluarga atau petugas KPPS dalam memberikan hak suara tidak mengurangi prinsip kerahasiaan pemilih. anggota keluarga atau petugas KPPS yang diminta bantuan pemilih harus mengisi formulir dan berjanji untuk merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya. 4. Direct atau langsung yaitu pemilu memberikan jaminan

kepada

pemilih

untuk

memberikan suaranya memilih

hak untuk

anggota

parlemen

mau-

pun presiden dan

KPU Menyelenggarakan Rapat Pimpinan dalam rangka Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 . Foto: Nur Hakim

wakil

presiden

secara

langsung,

tanpa perantara

melalui atau

perwakilan. Meskipun di beberapa tempat terdapat kasus dimana pemilih tidak dapat secara langsung menggunakan hak pilihnya di TPS, contohnya di beberapa tempat di Papua, dikenal dengan sistem Noken, dan Bali dimana pemilih dalam memberikan hak suaranya diwakili oleh kepala suku atau anggota keluarganya, praktik tersebut hanya terjadi di sebagian kecil masyarakat Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memberikan ijin dan landasan hukum terkait dengan praktik pemungutan suara melalui sistem perwakilan/Noken di Papua MK melalui putusan Nomor 47/81/ PHPU.A/VII/2009. Meski telah memiliki landasan hukum adanya praktkk sistem Noken di Papua dan sistem perwakilan di Bali, ternyata sistem Noken ini kembali di-

92

persoalkan oleh kuasa hukum salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. 5. Free

and fair

atau bebas dan adil yaitupenyelenggara pemilu

memberikan

kebebasan serta kele-

Foto: Humas KPU

luasaan kepada pemilih untuk memberikan hak suaranya tanpa adanya rasa takut yang disebabkan intimidasi atau tekanan dari pihak manapun. Selain itu, semua pemilih diberikan pelayananan yang adil. Kebebasan dan keadilan juga harus dimiliki peserta pemilu, dimana peserta pemilu dijamin diperlakukan adil oleh penyelenggara pemilu, tidak ada diskriminasi atau keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu, sehingga peserta pemilu memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilu. 6. Honest

atau Jujur. Penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan

pemilu harus jujur dan transparan sehingga hasil pemilu merupakan refleksi sebenarnya dari kehendak mayoritas pemilih. Jika melihat proses penyelenggaraan dan hasil pemilu 2014, baik pemilu legislative maupun pemilu presiden dan wakil presiden, maka dapat dikatakan bahwa pemilu telah berjalan dengan demokratis. Hal itu dibuktikan dengan banyak bukti antara lain; semua pemilih dan peserta pemilu dapat menggunakan hak politiknya secara bebas, tidak ada diskriminasi dan intimidasi yang bersifat massif dan terstruktur oleh pihak tertentu kepada peserta pemilu maupun pemilih, semua suara memiliki nilai dan bobot yang sama untuk menentukan calon terpilih, dan hasil pemilu yang bisa dipertanggung jawabkan kepada publik karena proses pemungutan dan penghitungan suara mulai tingkat paling bawah, TPS, sampai dengan tingkat pusat, KPU berjalan sangat terbuka dan melibatkan seluruh pihak yang terkait, khususnya saksi partai politik, pengawas pemilu, dan media massa. Survei opini publik terhadap penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survey Indonesia – LSI bekerjasama dengan IFES Indo-

93

nesia juga membuktikan bahwa 88% masyarakat Indonesia menilai KPU telah berhasil dalam menyelenggarakan pemilu dengan baik dan 82% masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. 4.3 Transparansi Proses dan Hasil Pemilu 2014 Salah satu kunci dari terselenggaranya pemilu yang demokratis adalah adanya transparansi dalam proses maupun transparansi dalam hasil pemilu. Transparansi dalam proses maupun hasil pemilu akan mengurangi kecurigaan dan keraguan dari seluruh stakeholder terhadap hasil Pemilu 2014. Transparan merupakan salah satu azaz

Foto: korpora.net

penyelenggaraan pemilu yang dijunjung tinggi oleh pimpinan KPU. Transparan artinya semua kegiatan atau aktivitas oleh KPU untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilu 2014 dapat dikontrol dan dipantau oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan bekerja secara transparan, public mampu mengawasi KPU pada semua tingkatan dalam menyelenggarakan Pemilu 2014. Pengawasan oleh public dan stakeholder sangat membantu untuk memastikan seluruh penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, jujur, dan tidak partisan. Beberapa upaya yang telah dilakukan KPU untuk memastikan prinsip tranparansi dijalankan dalam pemilu 2014 antara lain: 1. Melakukan serangkaian konsultasi dan diskusi terhadap semua Peraturan KPU a. Sesuai dengan UU No 8/2012 KPU harus melakukan konsultasi kepada DPR RI terhadap Peraturan KPU yang akan ditetapkan b. Konsultasi publik dengan mengundang perwakilan LSM yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk memberikan masukan terhadap draft Peraturan KPU c. Sosialisasi kepada partai politik peserta pemilu atau tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden

94

2. Melibatkan tim ahli/pakar dalam proses penyusunan Peraturan KPU 3. Menyampaikan setiap rencana kegiatan/tahapan atau rencana strategis kepada public melalui media massa 4. Melibatkan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam setiap tahapan pemilu. 5. Mempersiapkan dan menggunakan teknologi internet dan komputer untuk mempublikasikan data pemilu antara lain; SIDALIH untuk publikasi data pemilih, SILON untuk publikasi curriculum vitae calon anggota DPR dan DPD, SILOG untuk informasi distribusi logistic, dan SITUNG untuk publikasi Formulir C1.

KPU meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Logistik di Ruang Sidang KPU lantai 2 Jakarta Pusat. Foto: viva.co.id

Atas upaya KPU menjalankan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, KPU mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari publik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. KPU juga mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari beberapa lembaga yang kredibel atas upaya dan keberhasilan KPU dalam menjalankan prinsip transparansi. Penghargaan tersebut antara lain dari Partnership for Government Reform atau Kemitraan Indonesia, Museum Rekor Indonesia (MURI), dan Sugeng Sarjadi School of Government. Semua penghargaan tersebut terkait dengan prestasi KPU dalam hal transparansi dan inovasi KPU untuk melibatkan masyarakatkan dalam proses pemilu, khususnya penghitungan hasil suara. Banyak pihak menilai beberapa prestasi yang fonumental dari KPU adalah keberhasilan KPU untuk mempublikasikan data pemilih dan data hasil pemilu yang sangat besar jumlahnya. Dengan SIDALIH, KPU mempublikasi data pemilih seban-

95

yak tidak kurang dari 187 juta pemilih secara on line. Dengan SIDALIH masyarakat yang memiliki akses internet dapat mengakses DPS, DPSHP, DPT, dan DPK secara langsung melalui website KPU. Tidak sebatas mengakses untuk menge – check apakah namanya sudah terdaftar atau belum di dalam daftar, namun juga bisa mengetahui apakah namanya terdaftar lebih dari satu kali atau tidak. Apresiasi terhadap transparansi terhadap data pemilih yang disusun oleh KPU juga disampaikan oleh Komisi II DPR. Dalam proses penyusunan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, setiap pimpinan partai politik peserta pemilu, tim kampanye pasangan calon, Pimpinan Komisi II DPR, dan Bawaslu selalu mendapatkan soft copy daftar pemilih (DPS, DPSHP, dan DPT) seluruh Indonesia, by name by address. Hal ini baru pertama kali dilakukan oleh KPU dalam sejarah pe-

Ilustrasi: kpu.go.id

nyelenggaraan Pemilu sejak orde reformasi. Dengan data tersebut Partai Politik, Bawaslu, Tim Kampanye, dan Komisi II dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap kualitas daftar pemilih yang disusun oleh KPU. Sistem Scan Formulir C1, mungkin, menjadi fenomena baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang sebelumnya belum pernah terjadi. Selain KPU menyediakan data primer penghitungan suara di TPS dari seluruh Indonesia secara on line, sistem ini telah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat secara teroganisir untuk mengawal proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan. Beberapa kelompok masyarakat yang teroganisir tersebut antara lain tergabung dalam “kawalpemilu.org”, “jariungu.org” dan lain sebagainya. System Scan Formulir C1 merupakan sebuah sistem aplikasi yang dirancang dan diimplementasikan oleh KPU dalam rangka mempublikasikan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh Indonesia secara cepat. Formulir C1 merupakan formulir

96

yang berisi hasil peroleh suara setiap partai politik, calon anggota legislative, maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden di setiap TPS. Dengan demikian formulir C1 ini merupakan data primer dari proses penghitungan suara di tingkat paling bawah. Prosedur dari Sistem Scan Formulir C1 yaitu salinan Formulir C1 yang berasal dari TPS dikumpulkan oleh KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK. Formulir C1 yang diterima oleh KPU Kabupate/Kota kemudian di scan dan di up load di web site KPU. Meskipun implementasi dan kinerja sistem Scan C1 tidak sempurna, sistem ini telah memberikan sumbangan yang besar bagi keterbukaan hasil pemilu di Indonesia. Semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan ha-

Ilustrasi

sil penghitungan suara di seluruh TPS di Indonesia tanpa harus datang ke TPS yang bersangkutan. Tidak berhenti pada level up-load formulir C1 saja, KPU juga meng-up load rekapitulasi manual di tingkat PPK, KPU Kab/Kota, dan Provinsi atau formulir DA1, DB-1, dan DC-1 di web site KPU. Dengan demikian mempublikasikan berbagai jenis formulir hasil penghitungan suara kepada masyarakat luas, kemungkinan terjadinya kecurangan oleh penyelenggara pemilu atau peserta pemilu semakin kecil. Jika terjadi kecurangan, akan segera diketahui dimana kecurangan itu terjadi dan siapa pelakunya. Pada pemilu legislative 2014 Sistem Scan C1, tingkat keberhasilannya tidak setinggi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Jika pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 jumlah Formulir C1 yang berhasil di scan dan di upload di website KPU sebesar 98,7% atau sebanyak 472.576 TPS dari 478.828 TPS, pada Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 81,5% atau sebanyak 445.037 TPS dari 545.803 TPS. Kegagalan untuk meng-up load 100% Formulir C1 dari seluruh TPS disebabkan oleh beberapa hal, terutama, faktor jeleknya infrastruktur internet, dan kualitas SDM di daerah. Mayoritas provinsi mampu menyelesaikan scan dan up-load Formulir C1 kec-

97

uali Provinsi Papua dan Papua Barat. Sesungguhnya bukan data pemilih dan data hasil pemilu saja yang bisa diakses oleh publik melalui

website

KPU. Akan tetapi hampir semua data

Ilustrasi: kpu.go.id

pemilu dapat ditemukan dan diakses di website KPU. Pemilih dan masyarakat dapat mengakses informasi, visi dan misi setiap partai politik peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, informasi latar belakang calon anggota DPR, laporan dana kampanye partai politik, dan laporan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk konteks kepemiluan di Indonesia, apa yang telah dicapai oleh KPU merupakan sebuah capaian yang besar dalam mendukung transparansi pemilu. 4.4 Kredibilitas Pemilu 2014 Untuk melakukan evaluasi terhadap Pemilu Legislatif tahun 2014, perlu dipahami pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang sangat kompleks dengan melibatkan kurang lebih 190 juta pemilih, tidak kurang dari 4 juta penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai sampai dengan KPPS. Jumlah surat suara yang harus diproduksi tidak kurang dari 750 juta suara dengan 2.450 macam desain yang berbeda. KPU dituntut untuk mendistribusikan 750 juta surat suara tersebut kepada 545.778 TPS di seluruh Indonesia secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan daerah pemilihan. Tantangan lainnya untuk mendistribusikan logistik pemilu dengan jumlah dan varian yang besar tersebut adalah kondisi geografi dan cuaca di beberapa bagian wilayah Indonesia, misalnya di Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Nias Selatan, Maluku Utara, masing sangat buruk. Pada pemilu legislatif yang lalu, terdapat keterlambatan pengiriman logstik pemilu yang menyebabkan pemilu

98

tidak bisa dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2014. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua di mana terdapat 34 kecamatan di Kabupaten Yahukimo yang tidak menerima logistik pemilu sesuai jadwal yang disebabkan cuaca extreme. Akhirnya pemungutan dan penghitungan suara di 34 kecamatan di Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 12 April 2014. Selebihnya, semua TPS yang tersebar di seluruh nusantara dapat menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara tepat pada waktunya yaitu tanggal 9 April 2014. Jumlah TPS di kabupaten Yahukimo sendiri dibandingkan total TPS di seluruh Indonesia sangat kecil jumlahnya. Terdapat kasus lain di Maluku yaitu sejumlah TPS yang harus ditunda proses pemungutan suara disebabkan surat suara yang diterima tidak mencukupi. Pada hari pemungutan suara, KPU menerima laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai terjadinya surat suara yang tertukar. Artinya surat suara yang diterima di TPS bukanlah surat suara yang seharusnya. Mayoritas surat suara yang tertukar adalah surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota. Secara total terdapat 785 TPS yang tersebar di 107 kabupaten/kota di 30 provinsi yang mengalami kasus tertukarnya surat suara. 3 provinsi yang tidak mengalami kasus surat suara tertukar adalah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Provinsi yang paling banyak mengalami surat suara tertukar adalah Jawa Barat. Menghadapi persoalan ini, KPU menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPSTPS yang mengalami surat suara tertukar. Pemungutan suara ulang harus dilaksanakan paling lambat tanggal 15 April 2014 dengan tujuan agar hasil penghitungan suara di TPS dapat dilakukan rekapitulasi di PPS. Selain tertukarnya surat suara di beberapa TPS tersebut di atas, kasus lain yang mengemuka di media massa adalah terjadinya kecurangan oleh penyelenggara di TPS. Beberapa contoh kasus yang muncul di media Ilustrasi Foto: Nur Hakim

99

massa

antara

lain kecurangan yang terjadi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten

Nias

Selatan, dimana Ketua/petugas KPPS mencoblos

Ilustrasi

beberapa

surat

suara. Merespon kasus-kasus kecurangan seperti ini, KPU dengan rekomendasi Bawaslu memecat dan melaporkan petugas KPPS yang melakukan kecurangan kepada pihak yang berwajib dan melakukan pemungutan suara ulang di TPSTPS yang terjadi kecurangan. Hal ini untuk memastikan hasil pemilu benarbenar sesuai dengan kehendak pemilih. Untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tantangan KPU dalam mencetak dan mendistribusikan logistic pemilu, khususnya surat suara bukan menjadi isu utama. KPU sangat sukses dalam memproduksi dan mendistribusikan logistic pemilu presiden dan wakil presiden tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Tidak ada masalah surat suara yang tertukar seperti yang terjadi pada pemilu legislative, karena surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden sama di seluruh Indonesia. Sedangkan pada hari pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014, 7 kecamatan di Yahukimo, dan 2 kecamatan di Dogiyai, Papua kembali tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara secara serentak pada tanggal 9 Juli 2014. Seperti yang terjadi pada Pemilu Legislatif 2014, 7 kecamatan tersebut terlambat mendapatkan logistic pemilu yang disebabkan adanya cuaca extreme pada saat pendistribusian. Akhirnya, pemungutan suara di 9 kecamatan tersebut diselenggarakan tanggal 10 Juli 2014. Salah satu capaian KPU dalam Pemilu 2014, khususnya Pemilu Legislatif adalah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu sebanyak

100

Ilustrasi

kurang lebih 3%. Jika pada pemilu 2009 partisipasi pemilih adalah 71%, partisipasi pemilih pada pemilu legislative 2014 sebesar 75,11%. Angka ini relative tinggi jika dibandingkan dengan trend partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia yang cenderung menurun sejak dilaksanakan pemilu pasca orde baru, terlebih-lebih angka partisipasi pemilih pada Pemilukada sebelum dilaksanakan Pemilu Legislatif 2014 cukup rendah dengan rata-rata 67%. KPU juga berhasil mengurangi jumlah surat suara tidak sah baik pada pemilu legislative maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Pada pemilu legislative 2014 jumlah surat suara tidak sah adalah sebesar 15.076.606 atau 10,7% dari pengguna hak pilih. Sedangkan pada Pemilu Legislatif 2009 suara tidak sah mencapai 17.196.020 atau kurang lebih 14,5% dari pemilih yang hadir. Artinya KPU telah berhasil mengurangi angka surat suara yang tidak sah sebanyak 3,8%. Pada pemilu presiden dan wakil presiden suara tidak sah sebesar 1.389.690 suara, atau kurang lebih 1% dari pemilih yang menggunakan hak suaranya. Kredibilitas Pemilu 2014, baik kredibilitas penyelenggaraan maupun kredibilitas hasil, setidaknya dapat diukur dengan seberapa persen penyelenggara pemilu yang mendapatkan hukuman dari Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (DKPP), berapa persen gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan oleh penggugat, dan seberapa besar perbedaan hasil pemilu dengan hasil quick count yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga quick count yang independen dan memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik. Selama penyelanggaraan Pemilu 2014, KPU tidak pernah sepi dan berhenti untuk dilaporkan kepada Bawaslu dan/atau DKPP oleh peserta pemilu karena dinilai tidak profesional atau melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Tercatat lebih dari seribu aduan dari peserta pemilu maupun masyarakat terhadap KPU ke-

101

pada DKPP terkait dengan pemilu legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Dari seribu lebih aduan tersebut DKPP memberikan hukuman berupa pemberhentian tetap sebanyak 104 orang, dengan rincian 52 orang adalah anggota KPU Kabupaten/Kota, 45 orang anggota PPK, dan 7 orang anggota PPS. Selain 104 orang penyelenggara pemilu yang diberhentikan dari keanggotaanya dari penyelenggara pemilu, DKPP juga memberikan peringatan dan/atau teguran kepada beberapa anggota KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ilustrasi: tribunnews.com

KPU mencatat total penyelenggara pemilu

yang melakukan tindak pelanggaran sebanyak 2.433 orang, dari jumlah total penyelenggara pemilu sebanyak 4.101.490 (empat juta seratus satu ribu empat ratus sembilan puluh) oranga. Jumlah petugas pemilu yang melakukan pelanggaran dari sisi jumlah seperti sangat besar, namun jika dihitung secara persentasi dari jumlah total petugas pemilu di seluruh Indonesia, maka angka tersebut sangat kecil, yaitu 0,06% atau 6 per 10.000. Kesemua petugas penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pelanggaran sudah diberhentikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Mayoritas pelanggaran ini dilakukan oleh petugas badan ad-hoc yaitu PPS dan KPPS. Pada pemilu legislative 2014 setidaknya terdapat 8 lembaga quick count yang memiliki independensi dan kredibilitas yang baik melakukan hitung cepat dan exit-poll pada hari pemungutan suara. Kedelapan lembaga tersebut adalah; 1. Lingkaran Survey Indonesia 2. Indikator Politik Indonesia 3. Radio Republik Indonesia 4. Kompas Research Center 5. Lembaga Survey Indonesia – Saiful Mujani Research Center (LSI – SMRC) 6. Populi Center 7. Poltracking 8. CSIS – Cyrus Network

102

Keberadaan lembaga quick count yang mengadakan hitung cepat pada hari pemungutan suara bukan hanya untuk memberikan informasi siapa pemenang pemilu secara cepat. Namun lebih dari itu, dalam konteks pemilu yang demokratis, hasil hitung cepat oleh lembaga-lembaga survey atau quick count yang kredible dan independent menjadi sebuah indicator apakah hasil pemilu yang akan diumumkan oleh penyelenggara pemilu kredibel atau tidak. Fungsi lembaga survei dan quick count salah satunya adalah untuk melakukan kontrol terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dise-

Ilustrasi

lenggarakan oleh KPU. Release hasil hitung cepat kedelapan lembaga survey pada hari pemungutan suara ternyata tidak berbeda jauh dengan hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU sebulan kemudian. Hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan KPU melalui SK KPU No 535/kpts/ KPU/2014 menyatakan perolehan suara kedua pasangan calon presiden adalah sebagai berikut: 1. H. Prabowo Subiyanto – Ir. H.M Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 suara atau sebesar 46,85% suara sah 2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kala sebanyak 70.997.883 suara atau sebesar 53,15% Jika hasil rekapitulasi nasional perolehan masing-masing calon diban-

103

dingkan dengan release hasil quick count dari delapan lembaga tersebut di atas, maka hasilnya tidak berbeda pemenangnya, bahkan persentase perolehan suara masing-masing calon juga tidak berbeda. Hal ini membuktikan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat kredibel. Berikut adalah table perbandingan release hasil quick count dengan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara masing-masing calon pasangan presiden dan wakil presiden:

Selain itu, hasil survei opini publik terhadap Pemilu Legislatif 2014 oleh LSI dan IFES Indonesia juga menyatakan bahwa meskipun dalam Pemilu Legislatif 2014 terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu dan oknum penyelenggara pemilu, namun mayoritas responden, 74 persen tidak setuju bahwa kecurangan yang terjadi memengaruhi hasil pemilu. Sedangkan pada Pemilu Legislatif 2014 yang lalu, lembaga-lembaga survey atau quick count yang disebut di atas juga melakukan hitung cepat pada tanggal 9 April 2014. Pada sore harinya lembaga-lembaga penyelenggara quick count tersebut mengumumkan hasilnya di media televisi dan media on line secara live. Release dari lembaga-lembaga quick count tersebut tidak berbeda hasil urutan pemenang dari pemilu legislative 2014, bahkan persentase perolehan suara masing-masing partai politik tidak berbeda jauh dengan hasil resmi penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU sebulan setelah

104

pemungutan suara, yaitu tanggal 9 Mei 2014. Berikut adalah table perbandingan hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil hitung cepat yang dikeluarkan pada hari pemungutan suara 9 April 2014 sore harinya.

4.5 Pemilu 2014 yang Damai Seluruh banagsa Indonesia patut bangga dan bersyukur karena proses pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu secara umum telah berjalan dengan lancar, aman dan damai. Hasil pemantauan melalui media massa maupun laporan dari KPU di daerah tidak adanya kasus yang menonjol tentang kekerasan atau konflik antar pendukung peserta pemilu yang menyebabkan jatuhnya kurban maupun kerugian material lainnya selama penyelenggaraan pemilu 2014. Tidak dipungkiri terdapat beberapa kasus intimidasi dan tindak kekerasan terjadi pada Pemilu Legislatif 2014 di beberapa daerah seperti di Aceh, Jog-

105

yakarta dan Papua menjelang pemungutan suara. Namun demikian tindak intimidasi dan kekerasan

yang

terjadi di Papua tidak terkait dengan kegiatan KPU menyelenggarakan sosialisasai Kampanye Damai dihadiri oleh anggota Partai Politik 2014, bertempat di Monas Jakarta, Foto: Humas KPU

Pemilu

2014, insiden penembakan kepada aparat kepolisian oleh orang yang ti-

dak dikenal merupakan insiden yang sering terjadi mengingat Papua masih menjadi wilayah konflik. Kasus kekerasan dan intimidasi di provinsi Aceh terjadi karena terdapat persaingan di dalam satu partai politik lokal Aceh untuk mendapat dukungan dari warga Aceh. Rivalitas elit partai politik yang berbeda partai di Aceh menyebabkan beberapa gesekan di tengah masyarakat, namun Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengantisipasi ketegangan elit partai tersebut tidak menjadi konflik sosial yang lebih besar. Menjelang pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 terjadi beberapa insiden kekerasan akibat adanya konflik antar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Beberapa diantaranya adalah kasus kekerasan yang terjadi di Kota Jogyakarta dimana pendukung kedua pasangan calon saling melempari batu dan bentrok di daerah Ngabean, Kota Jogyakarta. Bentrok kedua pendukung pasangan calon ini terjadi ketika rombongan kedua pasangan bertemu di jalan setelah mengikuti kampanye terbuka di tempat yang berbeda. Insiden lainnya adalah tindakan kekerasan dan penyerangan oleh sekelompok massa pendukung salah satu pasangan calon terhadap sebuah stasiun TV swasta di Jakarta dan Jogyakarta yang dinilai telah merugikan pasangan calon yang didukung. Insiden kecil lainnya terjadi pada hari pembacaan hasil keputusan Sidang Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi dan sidang etik di DKPP, ratusan pendukung salah satu pasangan calon melakukan unjuk rasa di Jakarta untuk memengaruhi hasil sidang sengketa hasil pemilu dan sidang etik. Unjuk rasa yang

106

dilakukan oleh pendudukung salah satu pasangan calon berakhir dengan bentrok antara pendukung dengan aparat kepolisian. Namun demikian, bentrok tersebut tidak menimbulkan jatuh kurban pada kedua belah pihak. Insiden-insiden tersebut di atas secepatnya ditangani secara tegas oleh kepolisian dan adanya himbauan dari elite poltik untuk menjaga keamanan dan kedamaian sehingga potensi konflik tersebut dapat dilokalisir dan tidak menjadi konflik yang meluas. Selain itu, insiden tersebut tidak memiliki dampak sedikitpun terhadap proses pemilu dan hasil pemilu. Tahapan pemilu tetap berjalan seperti biasa, peserta pemilu tetap melaksanakan aktivitas kampanye seperti biasa, masyarakat, dan pemilih tetap bergembira dan antusias mengikuti pesta demokrasi lima tahunan pada tahun 2014. 4.6 Menjaga Kualitas Daftar Pemilih Pemilu 2014 Daftar pemilih yang akurat, comprehensive, dan terkini merupakan fundemen bagi terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Tidak sedikit ahli pemilu berpendapat kualitas pemilu dipengaruhi oleh kualitas daftar pemilih, artinya jika daftar pemilih tidak berkualitas maka dapat dipastikan pemilu akan tidak berkualitas. Sebaliknya, daftar pemilih yang berkualitas akan memberikan peluang lebih besar akan terciptanya pemilih yang lebih berkualitas. Daftar pemilih yang berkualitas digunakan untuk memastikan semua warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Selain itu, daftar pemilih yang berkualitas juga sebagai dasar bagi KPU untuk menyiapkan logistik pemilu, khususnya surat suara secara lebih tepat. Dengan daftar pemilih yang akurat biaya pemilu juga akan menjadi lebih efisien. Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Tahapan ini selain sangat Foto: Humas KPU

107

krusial, KPU juga mencatat sebagai tahapan yang paling panjang dari sisi waktu, paling banyak melibatkan petugas, kurang lebih 800.000 petugas KPU di lapangan, mencatat kurang lebih 190 juta pemilih, dan membutuhkan finansial yang tidak sedikit. KPU sangat serius mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan amanat undang-undang untuk menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas, yaitu DPT yang komprehensif, akurat, dan terkini. KPU telah mempersipkan sebuah sistem pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dengan harapan permasalahan DPT pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak terulang pada pemilu 2014. Selain mempersiapkan sebuah mekanisme proses peIlustrasi: rumahpemilu.org

mutakhiran dan sistem informasi IT untuk mendukung

tahapan ini, KPU telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk memastikan petugas di lapangan memahami dan siap menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk menyusun dan menetapkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU telah melakukan proses pemutakhiran data pemilih dan penetapan DPT secara maksimal. Seluruh prosedur dan tahapan tentang pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang tertuang di dalam undang-undang dan peraturan KPU telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dinilai lebih baik dibandingkan dengan DPT Pemilu sebelumnya. Namun demikan, tidak berarti DPT Pemilu Legislatif tahun 2014 tidak memiliki masalah. KPU meyakini bahwa tidak ada DPT yang sempurna, 100% akurat dan komprehensif. KPU secara objektif mencatat bahwa DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD memiliki beberapa persoalan, antara lain : 1. NIK invalid dan ganda 2. Pemilih yang terdaftar lebih dari satu kali atau pemilih ganda 3. Pemilih yang tidak terdaftar 4. Dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tercatat di DPT Berbeda dengan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memiliki waktu cukup panjang, untuk pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

108

waktunya sangat pendek. Padahal tuntutan public untuk menyempurnakan DPT Pemilu Legislatif menjadi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sangat tinggi. KPU juga menyadari masih ada persoalan yang belum selesai di DPT Pileg. Beruntung, KPU tidak harus mulai dari awal. Sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2008, dalam proses penyusunan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPU dimulai dari menetapkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. DPS yang telah ditetapkan kemudian dimutakhirkan oleh KPU untuk disusun menjadi DPS Hasil Pemutakhiran (DPSHP). DPSHP tersebut kemudian diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu. Berdasar-

KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap di Ruang Sidang KPU Lantai 2. Foto: Nur Hakim

kan tanggapan dan masukan terhadap DPSHP, KPU menetapkan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sampai dengan penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan rekapitulasi nasional di KPU permasalahan terkait dengan DPT sangat kurang. Hal ini mungkin DPT sudah dianggap baik, atau kemungkinan lainnya adalah energi masyarakat, tim kampanye/sukses pasangan calon, dan pimpinan partai politik pendukung pasangan calon tertuju pada isu debat dan kampanye pasangan calon presiden yang sedang berlangsung. Tidak banyaknya media massa yang mengulas persoalan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti DPT tidak memiliki masalah sama sekali. Isu DPT kembali muncul mendekati pemungutan suara, dimana pemilih mulai sadar bahwa mereka ada yang belum terdaftar, ada pemilih yang ingin menggunakan

109

hak pilihnya bukan di TPS dimana pemilih terdaftar. Tidak

sedikit

pemilih yang sudah terdaftar di TPS di suatu daerah karena suatu hal pemilih tersebut sudah tidak berada di

Foto: Nur Hakim

daerah tersebut dan

ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Seharusnya pemilih dapat menggunakan hak pilih di tempat lain selama pemilih menggunakan formulir pindah memilih atau form A.5-PPWP. Namun mungkin karena keterbatasan waktu atau jarak yang jauh mengakibatkna pemilih tidak sempat mengurus Model A.5-PPWP di PPS asal atau KPU Kabupaten/Kota tujuan memilih. Akibatnya beberapa pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya, tapi sebagian dapat menggunakan hak pilihnya dengan meminta keluarganya menguruskan form A.5-PPWP. Namun ada juga pemilih yang berusaha memalsukan form A.5PPWP ini untuk bisa mencoblos. Selain permasalahan pemilih pindah atau pemilih DPTb, persoalan daftar pemilih yang menjadi isu nasional dan menjadi salah satu materi sengketa di MK dan DKPP terkait dengan pemilih yang menggunakan KTP, Passport, atau identitas kependudukan lainnya atau lebih dikenal DPKTb. Pemilih yang masuk kategori DPKTb untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jumlahnya 2,9 juta pemilih, meningkat 100 ribu dibandingkan pemilih DPKTb pemilu legislative. Akan tetapi putusan MK dan DKPP menyatakan bahwa pemilih yang terdaftar di dalam DPKTb adalah legal dan konstitusional. Dibalik kesuksesan KPU dalam menyusun dan mengelola daftar pemilih pada Pemilu 2014 tidak terlepas dari keberadaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Sistem ini mampu mengelola dan mengintegrasikan daftar pemilih seluruh Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 190 juta dalam satu data base di KPU. SIDALIH ini selain didesain untuk menyusun daftar pemilih, mempublikasikan daftar pemilih secara online, juga memberikan analisa ter-

110

Ilustrasi

hadap data pemilih ganda dan data yang dinilai tidak akurat lainnya kepada KPU. SIDALIH telah memberikan sumbangan yang signifikan untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih yang disusun dan ditetapkan oleh KPU. 4.7 Best Practices dan Lesson Learned Pemilu 2014 Sebagai penutup bab IV ini, disajikan kembali secara ringkas sejumlah best practices dan lesson learned yang bisa dijadikan sebagai model bagi perbaikan pemilu periode berikutnya. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu. KPU mengambil langkah inovasi untuk mempublikasikan secara online data pemilu melalui www.kpu. go.id. Transparansi dan akuntabilitas ini mendorong integritas proses dan hasil pemilu serta membuka akses luas kepada publik dan peserta pemilu untuk mengawal kualitas pemilu 2014. Data Pemilu yang bisa diakses secara online di website KPU RI pada Legislatif dab Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, diantaranya: 1. Curicculum Vitae (CV) Calon Anggota Legislatif 2. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengunaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (tersaji di website KPU Pusat dan Daerah) 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4. Scan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Form Model C1)—Legislatif 5. Informasi tentang Sertifikat Hasil Rekapitulasi di semua tingkatan yakni Form DA1 (Kecamatan), DB1(KPU Kabupaten/Kota), DC1 (KPU Propinsi) dan DD1 (KPU Pusat)—Legislatif 6. Berkas Administrasi Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

111

7. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I dan Tahap II serta Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (tersaji di website KPU Pusat dan Daerah 8. Scan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Form Model C-1)—Pilpres 9. Informasi tentang Sertifikat Hasil Rekapitulasi di semua tingkatan yakni Formulir Model DA1 (Kecamatan), DB1(KPU Kabupaten/Kota), DC1 (KPU Propinsi) dan DD1 (KPU Pusat)--Pilpres Best practices ini bisa dijadikan sebagai prosedur standar pelayanan KPU pada pemilu serentak yang akan datang dengan dimasukkan menjadi aturan kewajiban bagi KPU untuk mempublikasi data pemilu secara online pada paket undang-undang politik ke depan. Kedua, partisipasi publik yang luas. Sebagai konsekuensi dari transparansi data pemilu, ikut meningkatkan partisipasi semua stakeholders pemilu untuk terlibat dalam mengawal kualitas pelaksanaan pemilu 2014. Publikasi data secara online tersebut terbukti digunakan secara efektif oleh peserta pemilu, Bawaslu, pemerintah,

TNI/Polri,

lembaga survey, media, pemantau, praktisi pemilu dan masyarakat secara luas. Ketiga, sinergi antar penyelenggara

Ilustrasi

pemilu

yang lebih baik. Antara KPU dan Bawaslu mulai terbangun semangat sinergi dalam menyelenggarakan pemilu 2014 yang demokratis. Baik KPU dan Bawaslu konsisten menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan UU. Meski kerap bersitegang dan berbeda pandangan, namun itu justru menguatkan kedua lembaga dalam menjaga kualitas pemilu 2014 di atas asas luber dan jurdil. Sehingga, praktis tak mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Selain itu, yang terutama keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2014 berkat dukungan maskimal dari Sekretariat KPU dan Bawaslu di semua tingkatan.

112

Keempat, pengamanan surat suara. Dimana surat suara pada pemilu 2014 ini memiliki microtext. Sehingga, dengan cara ini surat suara tidak bisa dipalsukan. Dokumen-dokumen lainnya beserta berita acara KPU juga diberi hologram khusus dimana ketika digandakan akan pecah. Hal ini dilakukan KPU untuk menjamin ketika terjadi sengketa pemilu di MK, maka MK bisa membedakan mana yang asli dan tidak. Kelima, Relawan Demokrasi. Untuk mendukung sosialisasi Pemilu 2014, kelompok relawan demokrasi sehat yang berasal dari anggota masyarakat bersama-sama untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik. Sebagai agen sosialisasi KPU di tengah-tengah masyarakat, Relawan Demokrasi bertugas untuk memberi pemahaman kepada semua masyarakat mengenai substansi pemilu dan teknis kepemiluan pada 2014 secara keberlanjutan. Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih. Mereka bekerja untuk melakukan pendidikan politik bagi segmen-segmen tertentu yaitu pemilih pemula, kelompok marginal, perempuan dan penderita disabilitas. Keenam, pemanfaatan sistem teknologi informasi. Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi seperti Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), SITUNG, Sistem Informasi Logistik (SILOG), Tools Master Surat Suara, dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).****

113

BAB V PENUTUP

114

Foto: Nur Hakim

5.1 Kesimpulan • Pelaksanaan Pemilu 2014 telah mengalami kemajuan dan berlangsung secara demokratis, namun tetap menyisakan beberapa permasalahan. • Kemajuan pelaksanaan pemilu terlihat dari adanya sejumlah best practic es, sedangkan standar pemilu yang demokratis terlihat dari adanya pelak sanaan pemilu yang luber dan jurdil. • Beberapa persoalan yang muncul ada yang bersumber dari hal yang berada diluar jangkauan kewenangan KPU dan ada yang berada dalam jangkauan kewenangan KPU. Variabel-variabel di luar penyelenggara pemilu, seperti masyarakat maupun kebijakan makro mempengaruhi cara KPU menyeleng garakan pemilu 2014. • Penggunaan berbagai jenis daftar pemilih: DPT, DPK, DPTb, dan DPKTb, efektif untuk memastikan bahwa semua pemilih yang berhak mendapat hak memilih di pemilu 2014. • MK dan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu 2014 telah berkinerja secara tegas, kredibel, terbuka dan transparan. 5.2 Rekomendasi Umum : • Best practices pemilu 2014 perlu dijadikan standar minimal yang dipertahankan dan dilanjutkan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada berikutnya; • Memperbaiki sistem rekruitmen dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu ad hoc; • Omnibus election laws / Kodifikasi undang-undang pemilu; • Melakukan kajian atas persoalan-persoalan terkait dengan masalah-ma salah sistemik, kontektual dan manajerial. Contoh: Evaluasi di Papua, Nias Selatan, dan Madura perlu dilakukan secara terpisah dan komprehensif;

115

• Mempromosikan best practices ke dunia internasional; • Pengembangan pusat data pemilu untuk proses pembelajaran dan pengam bilan kebijakan; Khusus : Aspek Regulasi - Undang-Undang terkait pemilu sudah selesai minimal 3 (tiga) tahun sebelum masuk tahapan Pemilu; - PKPU, Surat Edaran dan Petunjuk Teknis lainnya diterbitkan tepat waktu, tidak multitafsir, komprehensif dan mudah dipahami; - Sengketa hasil verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU hanya dapat diselesaikan di PT TUN; - Diperlukan penyesuaian pengaturan masa jabatan keanggotaan KPU dengan waktu pelaksanaan tahapan Pemilu; - Pemilihan PPS dan KPPS tanpa ada rekomendasi dari Kades/Lurah/DPD. Cu kup diatur di dalam PKPU; - Persyaratan mengenai petugas KPPS tidak terlalu memberatkan (pendidikan, usia dan administrasi lainnya); - Perlu pengaturan mengenai jaminan keselamatan dan kesehatan bagi penyelenggara pemilu; - Adanya regulasi yang mengatur bahwa surat suara pasca pengucapan sumpah janji Anggota Legislatif dan Eksekutif dianggap bukan dokumen negara dan dapat dihapuskan; - Perlu Pengaturan norma Dana Kampanye dalam Peraturan KPU antara lain: o penyampaian LPPDK dilakukan sebelum pemungutan suara; o penyerahan laporan dana kampanye dilakukan oleh caleg yang bersangkutan ke KPU sesuai tingkatannya; o pengaturan kriteria perusahaan asing; o uraian kelengkapan formulir/berkas; o pengaturan batas waktu yang jelas terkait deadline penyampaian laporan dana kampanye; o ambang batas belanja kampanye.

116

Aspek Teknis - penghitungannya yang menggunakan aplikasi (E-Counting); - Penyederhanaan formulir; - Penulisan formulir menggunakan NCR (kertas tembus), sehingga memini malisir kesalahan dalam penyalinan formulir; - Menyusun Renstra Sosialisasi yang komprehensif; - Sidalih dengan SIAK harus terintegrasi; - Basis data pemilih untuk pemilu dan pemilukada berdasarkan pemilu tera khir; - Distribusi logistik lebih awal sesuai prioritas wilayah dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait; - Audit dana kampanye tidak dilakukan berdasarkan asas kepatuhan dan au dit yang disepakati, tetapi harus dilakukan audit secara mendalam (tidak hanya sebatas formal); Aspek Anggaran - Perlu adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran di KPU, sehingga memu dahkan revisi alokasi anggaran; - Anggaran untuk bimtek KPPS perlu ditambah; - Pelaksanaan sosialisasi didukung oleh anggaran yang memadai pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; - Pemutakhiran data dan pendidikan pemilih dilakukan terus-menerus dan harus ada anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut; - Perencanaan anggaran disusun secara bottom up; - Menyediakan biaya pengamanan dalam penyimpanan logistik di tingkat PPK, PPS dan KPPS; - Menyediakan anggaran sewa tenda, sewa/pembangunan dan atau pemeliharaan gedung dan biaya operasional KPU Kabupaten/Kota; - Menambah besaran honor Pantarlih menjadi 3 (tiga) bulan dan Operator menjadi sampai dengan berakhirnya penetapan DPK.

117