REVIEW PEMILU 2014 MENYONGSONG PEMILU 2019 DITINJAU DARI ASPEK PENEGAKAN HUKUM PEMILU

REVIEW PEMILU 2014 MENYONGSONG PEMILU 2019 DITINJAU DARI ASPEK PENEGAKAN HUKUM PEMILU Febry Chrisdanty1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jl. Danau Sentani 99 Kota Malang

Abstraksi : Pemilihan Umum di Indonesia yang sebelumnya ada beberapa macam yaitu pemilu kepala daerah, pemilu legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden, saat ini yang disebut sebagai pemilu hanyalah pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan wakil Presiden saja, sedangkan untuk kepala daerah disebut hanya pemilihan kepala daerah saja. Dimana ada aturan disana pasti ada upaya pelanggaran yang dilakukan, oleh karena itu selalu dibutuhkan penyempurnaan regulasi, dan aparat penegak hukum yang mampu memastikan penindakan terhadap pelanggaranpelanggaran yang dilakukan dalam pemilu sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum pemilu. Pemilu akan selalu menarik untuk dikaji, diantaranya keterkaitan antara aturan, penyelenggara, peserta dan masyarakat yang sangat menentukan keberhasilan suatu proses pemilu. Aturan yang baik tanpa penegak hukum yang kompeten maka akan sulit direalisasikan di lapangan, aturan yang baik, penegak hukum yang baik juga tetap akan kurang maksimal jika masyarakat tetap tidak perduli dengan aturan yang ada. Sehingga keterkaitan antara ketiganya tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya. Pemilu tidak hanya diikuti oleh satu dua orang melainkan banyak orang. Banyaknya pihak yang ikut dalam pemilu ini sangat memungkinkan terjadinya banyak pelanggaran terhadap regulasi pemilu. Termasuk pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden terakhir yang dilaksanakan tahun 2014 lalu, ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, meskipun sosialisasi terhadap regulasi pemilu telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik oleh KPU maupun Bawaslu. Tidak saja sosialisai, Bawaslu dan jajarannya juga melakukan pencegahan terhadap segala bentuk upaya untuk melakukan pelanggaran. Sosialisasi dan pencegahan tetap belum dapat meminimalkan dengan signifikan dari jumlah pelanggaran yang ada, karena pada kenyataannya pelanggaran tetap ada dan jumlahnya tidak sedikit, khususnya untuk tahapan kampanye. Oleh karena itu review pelaksanaan pemilu legislatif 2014 diharapkan dapat memberikan pencerahan untuk melakukan penyempurnaan baik dari sisi aturan, penyelenggara, maupun pesertanya. Kata Kunci : Pemilu, aturan, pelanggaran, penegakan hukum

1

Alamat Korespondensi :[email protected]

44 MAKSIGAMA JURNAL HUKUM Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 43 - 57

A. Pendahuluan Tidak ada negara demokratis di era

yang aktif dalam pelaksanaan pemilu di la-

modern dewasa ini yang tidak menyeleng-

pangan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU)

garakan pemilihan umum dalam mekanisme

dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di-

ketatanegaraannya. Dalam negara demokrasi

mana KPU adalah penyelenggara teknis yang

pemilu merupakan mekanisme memperbarui

berfungsi sebagai pihak yang mempersiapkan

perjanjian sosial warga negara dan pemben-

segala keperluan untuk terlaksananya pemilu,

tukan kelembagaan demokrasi.

2

se-dangkan Bawaslu merupakan penyeleng-

Pemilihan Umum merupakan sarana

gara pemilu yang lebih berfungsi sebagai

bagi rakyat untuk dapat ikut serta secara lang-

pihak yang berfungsi untuk mengawasi dan

sung memilih dan menentukan pemimpin yang

menerima laporan dari berbagai jenis pe-

dipercaya untuk mengaspirasikan suara rakyat.

langgaran yang dilakukan dalam pelaksanaan

Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan umum

tahapan pemilu.

tidak akan pernah lepas dari yang namanya pe-

Sudah menjadi tugas dari KPU dan

nyempurnaan. Beberapa pemilu telah dilaksa-

Bawaslu untuk melakukan berbagai macam

nakan di Indonesia, namun pembelajaran ter-

sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilu,

hadap cara berdemokrasi ini tetap menjadi hal

sehingga masyarakat memiliki gambaran, dan

yang selalu dikedepankan untuk dapat berjalan

pembelajaran mengenai pelaksanaan pemilu

dan berkembang menuju titik dimana demo-

yang demokratis. Berbekal berbagai peraturan

krasi yang berjalan dianggap sudah berinte-

yang ada, KPU dan Bawaslu juga berfungsi

gritas secara utuh.

untuk melakukan penegakan terhadap pelang-

Berbicara mengenai pemilihan u-mum

garan aturan-aturan pemilu. Tidak berjalan

pasti juga akan berbicara mengenai penye-

sendiri, selain KPU dan Bawaslu, juga ada

lenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu

lembaga lain yang terlibat dalam proses pene-

disini dibentuk untuk menjadi pihak yang

gakan hukum pemilu yaitu Kepolisian, Kejak-

bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu.

saan dan lembaga pengadilan.

Mempersiapkan, mengatur dan menertibkan

Proses penegakan hukum pemilu harus

pelaksanaan pemilu. Penyelenggara pemilu

didukung dengan regulasi yang mengatur secara jelas dan tidak ambigu. Selain itu juga

2

Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 22.

personil dari aparat penegak hukum pemilu


juga harus memiliki visi dan misi yang sama

baga penyelenggara pemilu ini adalah

yaitu menegakkan aturan hukum pemilu. Ti-

sama dan sejajar. oleh karena itu pula

dak hanya itu saja, personil penegak hukum

memerlukan pemahaman yang sama dan

pemilu yang berasal dari beberapa lembaga

matang terhadap tugas dan wewenang

negara juga harus memiliki kesamaan penge-

mereka masing-masing yaitu semata-ma-

tahuan, dan pemahaman terhadap isi dari regu-

ta demi terlaksananya pemilihan umum

lasi pemilu sendiri. Namun saat ini ternyata

yang luber dan jurdil.

masih banyak ketidaksepahaman pemahaman

Oleh karena itu dalam hal ini

mengenai masing-masing tupoksi dari antar

mereka tidak hanya dituntut memahami

anggota personil penegak hukum pemilu sen-

posisi dan fungsi masing-masing, tetapi

diri. Hal ini lah yang menjadi salah satu peng-

juga harus menyadari posisi dan fungsi

hambat terhadap jalannya proses penegakan

lembaga yang lain. Sehingga persaingan

hukum pemilu, termasuk juga pemilu 2014

bisa berubah menjadi bentuk kerjasama

yang lalu.

yang saling mendukung satu dengan

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat

yang lain.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Masalah penegakan hukum pemilu

merupakan tujuan pemilu yang diharapkan se-

tidak berhenti sampai disini, ada bebe -

makin hari dapat terlaksana dengan maksimal.

rapa lembaga peradilan yang dianggap

Tidak saja sinergisitas antara lembaga negara

memiliki wewenang untuk menyelesai -

(Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga

kan pelanggaran aturan hukum pemilu,

Peradilan) yang berfungsi untuk menegakkan

juga menjadi masalah, dimana seringkali

hukum pemilu saja, di lapangan juga masih

putusan yang diberikan berbeda, sebagai

sering terjadi gesekkan antar lembaga

salah satu contoh terhadap pembatalan

penyelenggara pemilu sendiri, dimana

salah satu calon anggota legislatif Kota

seringkali mereka saling menonjolkan

Malang pemilu 2014 yang dilakukan

dirinya sendiri, beranggapan menjadi pi -

oleh KPU diputuskan tidak sah, karena

hak yang lebih tinggi daripada yang lain

dianggap calon legislatif tersebut tidak

demi untuk menunjukkan kinerja ter -

melakukan

baik. Padahal secara yuridis sudah cu-

PTUN Surabaya, yang jelas bertentang-

kup jelas bahwa kedudukan antara lem-

an dengan putusan dari Pengadilan Ne-

pelanggaran

pemilu

Oleh

Chrisdanty,Review Pemilu 2009 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum 45

geri Kota Malang yang sudah diputus-

sehingga masyarakat tidak saja mengkritisi na-

kan sebelumnya, dengan isi putusan

mun juga ikut berperan dalam proses pene-

yang bersangkutan terbukti telah mela -

gakan hukum pemilu. Berdasarkan uraian dia-

kukan pelanggaran pemilu. Hal -hal se-

tas, ada beberapa pokok masalah yang akan

perti inilah yang akhirnya membuat ke -

diangkat yaitu mengenai : bagaimana pene-

pastian hukum dari penegakan hukum

gakkan hukum Pemilu 2014?; apa sajakah

pemilu dipertanyakan, apakah regulasi -

kelemahan Penegakan Hukum Pemilu 2014;

nya yang tidak jelas? ataukah sumber

dan bagaimana konsep penyempurnaan Pene-

daya manusianya yang tidak faham atas

gakan Hukum untuk Pemilu 2019?.

isi dari regulasi pemilu?. Berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 maka pemilu serentak

B. Pembahasan 1. Penegakan hukum Pemilu 2014

merupakan bagian dari produk hukum di

Mengacu pendapat Friedman bahwa

Indonesia yang akan diberlakukan mulai

sistem hukum terdiri dari substansi hukum

tahun 2019 hingga seterusnya selama

(legal substance), struktur hukum (legal

ketentuan

meng-

structure) dan budaya hukum (legal cul-

hendaki. Menurut Ali Safa’at dkk sei -

ture). Penegakan hukum menurut Soerjono

ring diberlakukan pemilu serentak di

Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hu-

Indonesia maka terdapat beberapa anali -

bungan nilai-nilai yang terjabarkan di da-

sis berkaitan dengan pelaksanaannya ke-

lam kaidah-kaidah yang mantap dan me-

depan. Yang paling krusial adalah pe-

ngejawantah dan sikap tindak sebagai rang-

milu serentak akan memberikan dampak

kaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

pada administrasi yang lebih rumit. 3

menciptakan, memelihara, dan memperta-

perundang-undangan

Oleh karena itu terkait dengan

hankan kedamaian pergaulan hidup.4 Se-

proses penegakan hukum pemilu Pe-

mentara itu Satjipto Rahardjo menyatakan

ngawasan dari masyarakat juga dibutuhkan

penegakan hukum bahwa hukum harus se-

dalam pelaksanaan penegakan hukum pemilu

cara nyata atau konkrit dilaksanakan dalam

3

Ali Safaat, dkk, Transformasi Model Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2019Pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

4

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5


kehidupan masyarakat sehari-hari.5 Faktor-

pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemi-

faktor yang dapat mempengaruhi adalah

lu, dan pelanggaran kode etik pemilu.

faktor substansi hukum, struktur penegak

Menurut Pasal 260 Undang-undang

hukum, sarana-fasilitas pendukung, masya-

No. 8 tahun 2012 definisi tentang tindak pi-

rakat dan kebudayaan.6

dana pemilu adalah tindak pidana pelang-

Dalam konteks hukum pemilu faktor

garan dan/atau kejahatan terhadap keten-tuan

substansi berupa peraturan perundang-un-

tindak pidana pemilu sebagaimana diatur da-

dangan pemilu. Pada pemilu 2014 pera-

lam UU ini. Sementara itu dalam pasal 253

turan perundangan yang digunakan adalah:

Undang-undang No. 8 tahun 2012, pelang-

1. Undang-undang Nomor 15 tahun

garan Administrasi Pemilu adalah pelanggaran

2011 tentang Penyelenggara Pemi-

yang meliputi tata cara prosedur, dan mekanis-

lu

me yang berkaitan dengan administrasi pelak-

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun

sanaan pemilu dalam setiap tahapan penye-

2012 tentang Pemilihan Umum

lenggaraan pemilu diluar tindak pidan pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD

dan pelanggaran kode etik penyelenggara pe-

3. Undang-undang Nomor 42 Tahun

milu. Sedangkan pengertian pelanggaran kode

2008 tentang Pemilihan Presiden

etik dirumuskan dalam pasal 251 Undang-un-

dan Wakil Presiden.

dang No. 8 tahun 2012 sebagai pelanggaran

Selain undang-undang tersebut diatas juga

terhadap etika penyelenggara pemilu yang ber-

terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Pe-

pedomankan sumpah dan/ atau janji sebelum

nyelenggara Pemilu baik peraturan Komisi

menjalankan tugas sebagai penyelenggara

Pemilihan Umum maupun peraturan Badan

pemilu.

Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan penegakan hukum

1.1 Analisis Susbtansi Hukum

pemilu dalam peraturan perundang-undangan

Penanganan dan penyelesaian tin-dak

pemilu membagi beberapa jenis pelanggaran

pidana pemilu DPR, DPD dan DPRD secara

pemilihan umum, yaitu menjadi : pelanggaran

formil dilakukan melalui peradilan umum. Hukum acara yang digunakan berdasarkan pada

5

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 181 66 Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hlm 8.

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ke-


cuali ditentukan lain dalam undang-undang

alat bukti, pengkaji-

No. 8 tahun 2012. Sehingga yang berlaku ada-

an, dan keputusan

lah asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis,

untuk ditindak lan-

bahwa ketentuan yang bersifat khusus menge-

juti atau tidak di Pe-

sampingkan ketentuan yang bersifat umum.

ngawas pemilu

Kedudukan undang-undang No. 8 tahun 2012

3

Proses di Kepolisian

14 hari

secara formil merupakan ketentuan khusus

4

Proses di Kejaksaan

5 hari

(Lex Spesialis) sehingga ketentuannya harus

5

Pemeriksaan sampai 7 hari

didahulukan dari pada ketentuan dalam KU-

putusan di Pengadi-

HAP.

lan Negeri Salah satu ketentuan khusus dalam

6

Permohonan

Ban- 3 hari

tindak pidana pemilu adalah ketentuan tentang

ding melalui Penga-

tenggang waktu penyelesaian penanganan tin-

dilan Negeri

dak pidana. Dalam Undang-undang No. 8 ta-

7

Pelimpahan ke Pe- 3 hari

hun 2012 ketentuan tentang tenggang waktu tersebut lebih singkat dibanding penyelesaian

ngadilan Tinggi 8

Proses pemeriksaan 7 hari

tindak pidana umum menurut KUHAP, yaitu

sampai putusan ban-

membutuhkan tenggang waktu paling lama 51

ding di Pengadilan

hari untuk menangani dan menyelesaikan tin-

Tinggi

dak pidana pemilu sampai putusan berkeku-

Total

atan hukum tetap di tingkat banding di Penga-

pelangaran pidana pemilu

dilan Tinggi.

waktu

penanganan 51 hari

Sumber : UU No. 8 Tahun 2012

Rincian tenggang waktu penye-lesaian penanganan tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut:

waktu yang diberikan oleh Undang-undang

No

Proses

1

Masuknya

2

Jika dilihat dari tabel diatas, tenggang

Waktu Temuan 7 hari

kepada penegak hukum pemilu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pida-

atau Laporan ke Pe-

na pemilu relatif cukup singkat, sehingga da-

ngawas Pemilu

lam hal proses penegakan hukumnya apabila

Proses pengumpulan 5 hari

melewati batas waktu yang telah ditentukan,


akan batal demi hukum. Dalam pelaksanaannya hal ini menjadi salah satu titik lemah dari penegakan hukum pemilu, karena dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk tidak melanjutkan proses penindakan. Salah satu tahapam krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah tahapan kampanye. Secara substansi hukum terdapat beberapa problematika dalam perumusan redak-

“Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

sional pasal yang mengatur tentang larangan dalam kampanye menurut UU Nomor 8 tahun 2012. Terdapat kompleksitas dalam penerapan pasal-pasal yang mengatur tentang kampanye pemilihan umum yang harus mendapat pencermatan. Uraian dibawah ini merupakan analisis terhadap penormaan aturan kampanye dalam undang-undang yang menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya ketika dihubungkan dengan peristiwa hokum konkrit sebagaimana yang terjadi pada penegakan hukum pemilu yang terjadi di wilayah hukum Kota Malang. Norma pelarangan kampanye di tempat pendidikan telah secara jelas diatur pada pasal 86 ayat (1) huruf (h), bahwa pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sementara ketentuan pidananya jelas dicantumkan pada pasal 299 UU Nomor 8 tahun 2012:

Berdasarkan pasal 299 tersebut jelas bahwa ketentuan pasal 86 ayat (1) huruf (h) jelas memiliki konsekuensi pidana jika dilakukan pelanggaran. Namun terdapat pasal 86 ayat (4) yang dapat membuka penafsiran yang berbeda. Pasal 86 ayat (4) memiliki penegasan: pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu. Secara teori ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undangundang, tetapi kebalikan dari suatu peristiwa diatur oleh undang-undang. Cara menemukan hukumnya ialah dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Penafsiran tersebut dikenal dengan


metode a contrario, ialah suatu cara penaf-

penalaran hukum (reasoning, redenering, dan

siran atau penjelasan undang-undang yang

argumentation). Namun analogi dan a con-

didasarkan pada pengertian sebaliknya dari

trario bukan merupakan argumentasi untuk

peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

membenarkan rumusan peraturan tertentu,

Dalam konteks peraturan pada pasal 86 ayat (4) maka sebagian kalangan ber-pendapat

tetapi untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang7.

bahwa secara a contrario dapat dimaknai bah-

Oleh karena pada pasal 299 UU No-

wa selain rumusan perbuatan kampanye yang

mor 8 Tahun 2012 telah secara eksplisit dise-

disebut dalam pasal 86 ayat (1) huruf c, huruf

butkan bahwa ketentuan pasal 86 ayat (1) hu-

f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2)

ruf h adalah norma larangan yang ditentukan

adalah bukan merupakan tindak pidana, ter-

sebagai pelanggaran pidana maka pandangan

masuk menggunakan fasilitas pemerintah,

yang didasarkan pada metode argumentum a

tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal

contrario tidak dapat diterima dan dikalahkan

tersebut karena menurut pasal 86 ayat (4) yang

dengan norma hukum yang telah mengaturnya

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pi-

sebagaimana dirumuskan pada pasal 299 UU

dana hanyalah ketentuan pada pasal 86 ayat

Nomor 8 Tahun 2012. Namun demikian tentu

(1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j,

lebih elok sekiranya pembentuk undang-un-

dan pasal 86 ayat (2) saja.

dang juga harus lebih hati-hati dalam meru-

Penggunaan metode argumentum a

muskan norma sehingga suatu peraturan pe-

contrario tersebut tentu akan bertentangan

rundang-undangan lebih sinkron sehingga ti-

dengan ketentuan pasal 299 UU Nomor 8 Ta-

dak mengakibatkan multi interpretasi.

hun 2012 yang jelas secara eksplisit menyebut

Catatan dari Perludem, terdapat bebe-

pasal 86 ayat (1) huruf h adalah tindakan yang

rapa kelemahan substansi peraturan perun-

dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana

dang-undangan atau Pengaturan Materi Hu-

pemilu yang disertai ancaman hukuman juga.

kum Kepemiluan yang menyebabkan terham-

Bagaimana kemudian mendudukkan bahwa

batnya proses penegakan hukum yaitu dian-

seolah telah terjadi konflik hukum? Menurut

taranya :

Soedikno, seringkali analogi dan a contrario

a. Difinisi kampanye yang multitafsir

dikategorikan

dalam

metode

interpretasi.

Analogi dan a contrario merupakan bentuk

7

Sudikno Mertokusumo, , Mengenal Hukum, 2009, hlm. 71.


Pasal 1 angka 29 UU 8 Tahun 2012

perbedaan persepsi pemahanan peraturan

menyebutkan bahwa kampanye pemilu

perundang-undangan antara kepolisian de-

adalah “kegiatan peserta pemilu untuk me-

ngan jajaran pengawas pemilu.

yakinkan para pemilih dengan menawar-

b. Pasal salah rujuk untuk sanksi politik uang

kan visi, misi, dan program peserta pemi-

Terkait sanksi pelangaran rumusan

lu”. Pemahaman para penegak hokum khu-

dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 juga

susnya Kepolisian, kampanye dipahami se-

keliru membangun konstruksi pasal-pasal

cara kumulatif: mulai dari visi, misi, dan

yang saling merujuk, sehingga potensil

program haruslah secara jelas disampai-

memunculkan penafsiran yang menggang-

kan, baik itu di media cetak, media tele-

gu aspek kepasian hukum. Sebagai contoh

visi, radio, dan lainnya. Oleh karena itu

adalah rumusan pasal 90 UU No. 8 Tahun

dalam hal satu unsure saja tidak terpenuhi

2012 yang berbunyi:

maka suatu kegiatan yang dilakukan peserta kampanye tidak dapat dikatakan kampanye. Selain itu, visi, misi dan program yang disampaikan dalam kampanye haruslah sama dengan apa yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Misalnya ada partai politik yan menyampaikan visi, misi ataupun program di media cetak/elektronik di luar jadwal kampanye, namun apa yang disampaikan tersebut tidak sama dengan visi, misi dan program yang didaftarkanke KPU, maka itu tidak ter-masuk kampanye pemilu. Maka implikasinya tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana pemilu. Dalam pemahaman yang lebih progresif tentu pemahaman seperti itu sulit diterima. Namun demikianlah adanya tidak jarang terdapat

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap; atau b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.” Pasal yang dirujuk pasal 90 adalah pasal 88, yang berbunyi : “Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pe-


langgaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. Pasal 88 lebih lanjut juga merujuk pada pasal 86 ayat (1) dan (2).”

Substansi UU No. 8 Tahun 2012 juga memiliki titik lemah dalam merumuskan soal subjek yang disebutkan sebagai pihak yang dapat dikenai sanksi ketika melakukan perbuatan plitik uang. Pengaturan subjek sangat beragam, misalnya: 

Pasal 86 yang mengatur larangan kampanye, pada ayat (1) menye-

Semestinya pasal 90 langsung merujuk

bukan bahwa subjek yang dapat di-

pada pasal 89 yang lebih tegas mengatur

kenai sanksi adalah: pelaksana, pe-

terkait adanya peserta, pelaksana kampa-

serta, dan petugas kampanye pemi-

nye pemilu yang menjanjikan uang atau

lu.

barang untuk mempengaruhi hak pilihnya,



tugas kampanye, hanya pelaksana

yang berbunyi : “Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupa ten/kota tertentu; atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 88, subjeknya tidak ada pe-

dan peserta kampanye pemilu saja. 

Pasal 89, subjeknya hanya menyebut pelaksana kampanye pemilu saja.



Pasal 90, subjeknya adalah pelaksana kampanye pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat dikenai sanksi pencoretan sebagai calon, dan pembatalan untuk dilantik.

Semestinya undang-undang konsisten menyebut bahwa setiap pelaksana kampanye, peserta kampanye, petugas kampanye, ser-

c. Identifikasi pelaku politik uang yang sering tidak konsisten

ta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan PRD kabupaten/Kota dapat


dijerat denga sanksi seba-gaimana diatur

Namun catatan dalam prakteknya hal

dalam pasal 90. Kelemahan mendasar dari

tersebut diatas tidak semudah seperti apa yang

rumusan tersebut memberi konfirmasi bah-

dijabarkan, penegakan hukum terhadap pe-

wa sebenarnya UU memang tidak berniat

langgaran administrasi pemilu dirasa masih

member pengaturan yang tegas agar dapat

sangat lemah karena sanksi yang dirumuskan

menjerat pelaku tindak pidana politik

oleh Undang-undang tidak cukup memberikan

uang. Penegak hukum cenderung berpikir

efek jera kepada pelaku pelanggaran sehingga

positivis bahwa jika pelaku tindak pidana

sangat dimungkinkan pelanggaran tersebut

politik uang tidak termasuk dalam tim suk-

terjadi berulang-ulang baik oleh pelaku yang

ses dan pelaksana kampanye yang notabe-

sama ataupun lainnya.

ne didaftarkan di KPU maka yang ber-

Selain itu di lapangan sering terjadi ge-

sangkutan tidak bisa dijerat pidana pemilu.

sekkan antara sesama penyelenggara pemilu, dimana kendala tersebut tidak lain adalah

1.2 Substansi Pengaturan Hukum Admi-

KPU tidak cukup taat dalam menjalankan re-

nistrasi Pemilu

komendasi pengawas pemilu untuk segera

Suatu peristiwa dianggap masuk se-

memberikan sanksi kepada peserta pemilu

bagai kategori dugaan Pelanggaran adminis-

yang melakukan pelanggaran administrasi.

trasi pemilu yaitu berasal dari hasil penga-

Termasuk juga sanksi awal telah dijatuhkan

wasan pengawas pemilu dan jajarannya di

berupa memberikan surat rekomendasi pelang-

lapang, yang menilai bahwa peristiwa tersebut

garan administrasi tersebut kepada stake hol-

telah melanggar ketentuan yang diatur dalam

ders (Satuan Polisi Pamong Praja) untuk se-

peraturan perundang-undangan yang setelah

gera mencabut alat peraga yang melanggar,

dikaji oleh pengawas pemilu memenuhi unsur-

hal ini tidak terlaksana dengan sempurna ka-

unsur pelanggaran administrasi. Setelah diten-

rena tidak ada eksekusi langsung di lapangan

tukan oleh pengawas pemilu sebagai pelang-

dari KPU. KPU hanya mengirimkan surat saja

garan administrasi, pengawas pemilu membe-

dan tidak ada tindakan yang memastikan ter-

rikan rekomendasi kepada KPU untuk segera

laksananya sanksi tersebut. Sehingga kembali

melakukan penindakan dengan cara mem-

lagi pengawas pemilu yang harus turun ke

berikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

lapangan untuk memastikan pembersihan terhadap alat peraga yang melanggar tersebut.


Bahkan sering kali karena keterbatasan tenaga

terpadu atau gakkumdu yang terdiri dari: Pe-

dari satpol PP sebagai petugas yang bertugas

ngawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

untuk menertibkan alat peraga, dibantu oleh

Filosofi terbentuknya Sentra Penegakan Hu-

personil pengawas pemilu untuk menertibkan

kum Terpadu adalah untuk merumuskan suatu

alat peraga yang melanggar. Padahal jika se-

proses penyelidikan, penyidikan, dan penun-

suai undang-undang pengawas pemilu hanya

tutan yang terintegrasi. Setiap laporan/temuan

berwenang untuk memberikan rekomendasi

yang diproses di pengawas pemilu sejak awal

saja bukan termasuk untuk turun ke lapangan

sudah dikomunikasikan untuk mendapat ma-

mengeksekusi secara langsung.

sukan dari penyidik kepolisian. Namun demikian proses itu sering tidak berlangsung

1.3 Analisis Struktur Penegak Hukum Lembaga-lembaga

penegak

secara efektif. Muncul ego kelembagaan ma-

hukum

sing-masing karena kepolisian cenderung me-

yang memiliki kewenangan dalam proses pe-

nginginkan setiap laporan/temuan yang dite-

negakan hukum pemilu

yaitu: peradilan

ruskan kepada kepolisian telah disertai alat

umum, kepolisian negara Republik Indonesia,

bukti yang lengkap. Posisi kelembagaan peng-

Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne-

awas sendiri tidak memiliki kekuatan hukum

gara, Mahkamah Konstitusi.

untuk memaksa terlapor untuk memenuhi

Penegakan hukum pidana pemilu be-

panggilan pemeriksaan klarifikasi, sehingga

rada dalam satu sistem penegakan hukum

tuntutan untuk memberikan alat bukti yang

pidana (Criminal Justice System), yang terdiri

lengkap cukup sulit dipenuhi oleh pihak peng-

dari Pengawas Pemilu, Kepolisian, Kejaksaan

awas pemilu, belum lagi jangka waktu yang

dan lembaga Pengadilan. Aparat penegak hu-

diberikan untuk melakukan pengumpulan alat

kum melalui lembaganya pada dasarnya me-

bukti dan pengkajian terhadap dugaan pelang-

rupakan pihak-pihak yang diberi mandat oleh

garan cukup sempit.

peraturan perundang-undangan untuk menang-

Dalam praktek sering Sentra Penega-

ani dan menyelesaikan permasalahan-perma-

kan Hukum terpadu justru menjadi forum un-

salahan hukum.

tuk mengkondisikan suatu tindak pidana agar

Kelembagaan penegakan hukum pida-

tidak ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya.

na pemilu oleh Undang-undang 8 Tahun 2012

Pengawas Pemilu, penyidik kepolisian, dan

diintegrasikan dalam sistem penegakan hukum

penuntut umum sering memiliki persepsi pe-


mahaman yang berbeda terkait posisi kasus

dibutuhkan dalam praktek penegakan hukum

dugaan tindak pidana pemilu.

pemilu adalah kemauan, dan keberanian ma-

Sentra gakummdu merupakan sarana untuk melakukan pengkajian

mengenai du-

syarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan suatu pelanggaran.

gaan pelanggaran pidana pemilu menurut tim

Menumbuhkan dan menanamkan jiwa

sentra gakummdu (pengawas pemilu, Kepoli-

ini di masyarakat tidaklah mudah, membutuh-

sian dan Kejaksaan), yang di dalam berita

kan kekuatan ekstra untuk bisa mengarahkan

acaranya berisi masing-masing penilaian dari

masyarakat berperan aktif dalam proses pene-

masing-masing unsur mengenai terpenuhinya

gakkan hukum pemilu. Perlindungan yang mi-

unsur-unsur pelanggaran pidana atau tidak,

nimal serta intimidasi dari pihak pelaku pe-

sehingga keputusan untuk melimpahkan atau

langgaran menjadi salah satu penyebab ma-

tidak berkas dugaan pelanggaran pidana terse-

syarakat enggan melaporkan peristiwa yang

but kepada Kepolisian menjadi kewenangan

diduga sebagai pelanggaran pemilu.

dari pengawas pemilu. 2. Konsep penyempurnaan penegakan hu 1.4 Analisis Budaya Hukum Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan pemilu. Dalam

kum untuk Pemilu 2019 2.1 Penyempurnaan substansi Hukum Pe milu

tahapan-tahapan pemilu masyarakat merupa-

Penanganan laporan pelanggaran yang

kan sasaran utama dari semua tahapan ter-

berbatas waktu diberlakukan secara selektif,

sebut. Misalnya dalam tahapan pemutakhiran

terhadap tindak pidana pemilu yang dikuali-

data pemilih, tahapan kampanye dan tahapan

fikasi menurut berat/ringannya pelanggaran,

pemungutan suara, semuanya berhubungan

misalnya terhadap politik uang harus diberikan

dengan masyarakat. Oleh karena itu dengan

tenggang waktu yang lebih panjang dan lebih

substansi hukum dan struktur hukum yang ba-

rasional untuk pengumpulan alat bukti, se-

ik tidak cukup jika kultur di dalam masyarakat

hingga pengawas pemilu memiliki ruang un-

belum terbentuk dengan baik. Dengan mem-

tuk melengkapi berkas yang akan dilimpahkan

pertimbangkan peran serta masyarakat sebagai

kepada Kepolisian.

pihak yang bersentuhan langsung dengan se-

Terkait undang-undang Nomor 15 ta-

mua proses tahapan di lapangan, kultur yang

hun 2011 mengenai penyelenggara pemilu


adanya ketidaksamaan masa jabatan antara se-

administrasi kepada KPU, maka untuk pemilu

sama penyelenggara pemilu, dimana KPU

kedepan Panwas harus diberikan wewenang

tingkat kota/kabupaten 5 tahun jauh lebih lama

lebih untuk memeriksa dan menjatuhkan pu-

dari pada pengawas pemilu tingkat kabupa-

tusan atas pelanggaran administrasi peserta pe-

ten/kota yang dibentuk beberapa bulan men-

milu serta mengeksekusi langsung pelangga-

jelang pelaksanaan pemilu. Hal ini berakibat

ran tersebut.

munculnya ego penyelenggara yang lebih la-

Penguatan di lembaga pengawas pemi-

ma dibentuk untuk tidak mengindahkan reko-

lu dilakukan dengan melengkapi posisi penyi-

mendasi dari penyelenggara pengawas yang

dik yang berasal dari Kepolisian yang diper-

notabene dibentuk hanya sebagai panitia ad

bantukan di dalam struktur lembaga pengawas

hoc.

pemilu. Dengan adanya penyidik di dalam peSelain itu perbedaan masa jabatan ini

ngawas pemilu maka diharapkan dapat mem-

pun juga berpengaruh pada kemampuan yang

permudah pengawas pemilu untuk melakukan

dimiliki panwaslu kabupaten/kota, karena ti-

tugasnya dalam melengkapi alat bukti dan ber-

dak memiliki waktu yang cukup lama untuk

kas dugaan pelanggaran pemilu, yang tidak la-

menguasai dan menggali lebih dalam menge-

gi hanya mengundang tetap berubah menjadi

nai obyek, subyek, strategi dan materi penga-

memanggil terlapor dan saksi, yang apabila

wasan yang harus dimiliki sebagai seorang pe-

tidak hadir dapat melakukan pemanggilan se-

ngawas. Bagaimanapun pengawas harus lebih

cara paksa.

memiliki kemampuan dan keahlian lebih dari

Terhadap pasal 267 ayat (1) Un-dang-

yang akan diawasi, sehingga tidak ada lagi

undang No. 8 tahun 2012 yang ber-bunyi “un-

pelanggaran-pelanggaran yang terlewat dari

tuk menyamakan pemahaman dan pola pe-

pengawasan karena kurangnya pengalaman

nanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu,

dari pengawas pemilu khususnya tingkat kabu-

Kepolisian, Kejaksaan membentuk sentra Pe-

paten/kota.

negakan hukum terpadu”. Pasal ini menimbulkan penafsiran yang melemahkan posisi peng-

2.2 Penguatan kelembagaan pengawas:

awas pemilu, dimana tegasan “menyamakan

Jika dalam Undang-undang No 8 tahun

pemahaman” seakan-akan Bawaslu harus setu-

2012 Pengawas pemilu hanya memiliki we-

ju dan sama pemahaman persepsinya dalam

wenang untuk merekomendasikan pelanggaran

penindakan pemilu.


Padahal dalam kenyataanya seringkali

turan itu dipisah dalam dua undang-undang

Bawaslu tidak sefaham dengan penilaian Ke-

yang berbeda. Jika salah satu dirumuskan ter-

polisian dan Kejaksaan terkait dengan peris-

lebih dahulu dan ditetapkan dalam suatu pera-

tiwa yang dianggap sebagai dugaan pelangga-

turan perundang-undangan maka sangat poten-

ran tersebut. Sehingga yang dibutuhkan adalah

sial akan tidak konsisten dengan peraturan pe-

penempatan dan pemahaman mengenai tupok-

rundang-undangan yang dibuat kemudian, pa-

si masing-masing dimana Kepolisian juga ha-

dahal kduanya merupakan satu kesatuan seba-

rus menerima pelimpahan hasil keputusan pe-

gai konsekuensi logis dari disatukannya pemi-

ngawas pemilu sesuai dengan hasil penilaian

lu legislatif dengan pemilu presiden.

pengawas pemilu, karena dalam hal ini sentra gakummdu bukan dalam posisi untuk mengambil keputusan terhadap suatu dugaan pelanggaran dapat dilanjutkan atau tidak.

C. Penutup Sinergisitas tidak hanya dibutuhkan antar lembaga penyelenggara pemilu

Di pemilu 2019 pemilu legislatif dan

saja, namun juga diperlukan kesamaan

pemilu presiden dan wakil presiden dijadkan

visi, misi, pemahaman dan pengetahuan

satu, sehingga pelaksanaan pengawasan kam-

mengenai aturan pemilu antar lembaga

panye akan semakin kompleks, sehingga hal

negara (penyelenggara pemilu, Kepolisi-

ini membutuhkan perumusan materi hukum

an, Kejaksaan dan Lembaga peradilan).

yang tidak multi tafsir, dengan peristilahan

Masing-masing lembaga tidak hanya di-

yang konsisten, dan menjamin kepastian hu-

tuntut memahami posisi dan fungsi ma-

kum dan penegakkannya.

sing-masing, tetapi juga harus menya-

Oleh karena pemilu 2019 adalah pe-

dari posisi dan fungsi lembaga yang lain

milu serentak antar dua jenis pemilu yang ber-

sehingga pemilu yang jurdil dapat ter-

beda maka perumusan peraturan perundang-

cipta. Beberapa hal yang perlu untuk di -

undangannya harus dilakukan secara terinte-

lakukan perubahan adalah mengenai pe -

grasi sehingga meminimalkan kontradiksi an-

nyempurnaan substansi hukum pemilu

tar keduanya. Ikhtiar yang bisa dilakukan ada-

dan penguatan kelembagaan pengawas

lah dengan merumuskan aturan pemilu legisla-

pemilu. Tidak hanya substansi hukum -

tif dan presiden dalam satu kesatuan undang-

nya dan struktur hukumnya yang dilaku-

undang. Akan ada resiko ketika dua penga-

kan penyempurnaan, peran kultur di ma -


syarakat juga sangat menentukan, de-

B. Artikel Jurnal

ngan perbaikan dari ketiga hal tersebut

Ali Safaat, dkk, Transformasi Model Pemilu

akan berimplikasi pada proses pelaksa-

Serentak Di Indonesia Ta-hun 2019

naan pemilu secara umum dan proses

Pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-

penegakan hukumnya. Aspek penegakan

XI/2013, Jurnal Fakultas Hukum Uni-

hukum pemilu yang pada pemilihan u-

versitas Brawijaya

mum 2014 masih dirasakan lemah ke depan harus diperbaiki untuk mewujudkan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang serentak pada 2019.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Gaffar, Janedjri, 2012, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta. Junaidi, Veri; Ramadhanil, Fadli dan Firmansyah, Arifin, Evaluasi Penega-kan Hukum Pemilu 2014, Yayasan Perludem, Jakarta Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,. Soekanto, Soejono, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakar-ta. Wiyanto, Roni, 2014 Penegakan Hukum Pemilu

DPR,

DPD,

Mandar Maju, Bandung.

dan

DPRD,

REVIEW PEMILU 2014 MENYONGSONG PEMILU 2019 DITINJAU DARI ASPEK PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Recommend Documents