Sentra Gakkumdu, Forum Terpadu dalam Penegakan Hukum Pemilu

EDISI 11, NOVEMBER 2013

Sentra Gakkumdu, Forum Terpadu dalam Penegakan Hukum Pemilu Bawaslu Kaji Ukuran Sah Lubang Pencoblosan Kertas Suara Rawan Pelanggaran, Bawaslu Gelar Rakor di Papua

BULETIN BAWASLU, EDISI 11, NOVEMBER 2013

Bawaslu Rekrut Pelajar Sebagai Relawan Pengawas Pemilu

Dari Redaksi

B

awaslu, Polri, dan Kejagung, tiga lembaga penegak hukum Pemilu kembali duduk bersama dalam satu forum. Tujuannya, untuk menyamakan persepsi di dalam menindak-lanjuti berbagai laporan pelanggaran pidana Pemilu. Forum tersebut bernama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Pembentukan Sentra Gakkumdu menjadi sangat strategis. Hal ini merupakan amanah dari UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, agar tidak ada lagi perbedaan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilu. Menurut Ketua Bawaslu, Muhammad, sebelum wadah Sentra Gakkumdu terbentuk, ada kesulitan bagi pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti temuan atau pelaporan pidana Pemilu. Misalnya, ada beberapa kasus yang diteruskan oleh pengawas Pemilu, tapi ditolak Kepolisian karena dinilai tidak cukup bukti. Hasil evaluasi Bawaslu menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran pidana Pemilu kerap terhambat dan tidak menemukan jalan keluar. Hal ini disebabkan oleh kurang sepahamnya Bawaslu, Polri dan Kejagung, khususnya dalam penerapan pasal-pasal terkait ketentuan pidana yang diatur oleh UU Pemilu. Untuk mencegah perbedaan persepsi dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu bersama Polri, dan Kejagung telah menggelar rakor Sentra Gakkumdu tahap I pada 14 Mei 2013. Sedangkan rakor tahap II pada 6 November 2013.

Pada pemilu 2009 lalu, ba-nyak laporan pelanggaran pidana Pemilu terhambat di tingkat penyidikan dan penuntutan. Akibatnya, laporan pelanggaran pidana Pemilu yang sudah diteruskan Bawaslu terbengkalai begitu saja. Ak- Sentra Gakkumdu, hirnya, Bawaslu menjadi pihak Forum Terpadu dalam yang disalahkan. Karena itu, Penegakan Hukum Pemilu dengan adanya forum khusus ini, proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu akan jauh lebih efektif. Potensi pelanggaran pidana Pemilu cukup tinggi dalam setiap tahapan Pemilu 2014. Dengan demikian, diperlukan satu langkah preventif dan terpadu antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan untuk mengatasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Mekanismenya, semua laporan pelanggaran Pemilu akan masuk melalui satu pintu yakni Bawaslu. Jika ditemukan ada unsur pidana dalam pelanggaran tersebut, maka Baswaslu akan meneruskannya ke Kepolisian. Jika Kepolisian menyatakan bukti dan berkas sudah lengkap, maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. n EDISI 11, NOVEMBER 2013

Bawaslu Kaji Ukuran Sah Lubang Pencoblosan Kertas Suara

Rawan Pelanggaran, Bawaslu Gelar Rakor di Papua


Bawaslu Rekrut Pelajar Sebagai Relawan Pengawas Pemilu

Dari Bawaslu kita Selamatkan Pemilu Indonesia.

Salam Awas

Daftar isi: Dari Redaksi ................................................................................................. 2

Ekspose Panwas Daerah Rawan Pelanggaran, Bawaslu Gelar Rakor di Papua ............. 8

Laporan Utama Sentra Gakkumdu, Forum Terpadu dalam Penegakan Hukum Pemilu ...................................................... 3

Info Bawaslu Media Gathering, One Nation One Spirit Sukses Tidaknya Pemilu, Juga Tergantung Pers ....................... 9

Sinergi Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu Jilid II dalam Pidana Pemilu ...................................... 4

Bawaslu Terkini Bawaslu Bahas Rancangan Juknis Terkait Penyiaran dan Iklan Kampanye .......................................... 10

Sorotan Bawaslu Kaji Ukuran Sah Lubang Pencoblosan Kertas Suara .................................................... 6

Bawaslu Rekrut Pelajar sebagai Relawan Pengawas Pemilu ................................................ 11

Bawaslu Pertimbangkan Hologram Pengawas Pemilu ................................................................. 7

Galeri .............................................................................................................. 12

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali. Penerbit: Bawaslu RI Penanggungjawab: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Redaktur: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Editor: Ir. D. Adhi Santoso, MM, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Bernad D. Sutrisno, M.Si, Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si; Drs. Eliazar Barus, M.Si; Yusuf, S.Si, M.A, Dini Yamashita, S.Pi, M.T Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Nadya Kharima, Christina K Bahasa: A. Prativi Tyas R. Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2


Laporan Utama

Sentra Gakkumdu, Forum Terpadu

dalam Penegakan Hukum Pemilu

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro.

U

ntuk membangun koordinasi yang solid antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu kembali menggelar rakor tingkat nasional Sentra Gakkumdu Tahap II. Rakor yang berlangsung di Jakarta, 6 – 8 November 2013 itu dibuka Pimpinan Bawaslu, Nasrullah. Rakor tingkat nasional Sentra Gakkumdu tahap II itu dihadiri unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Rakor tersebut digelar untuk melakukan evaluasi bersama proses dan mekanisme penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Rakor ini juga membahas permasalahan dan kendala sinergitas yang dihadapi Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu Provinsi, Kepolisian Daerah, dan Kejaksaan Tinggi di 33 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro, menjelaskan bahwa rakor tingkat nasional Sentra Gakkumdu Tahap II ini dalam rangka menindaklanjuti nota kesepakatan antara Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung -- sebagai upaya membangun konsolidasi dan optimalisasi. Rakor kali ini juga sebagai tindak lanjut rakor Sentra Gakkumdu Tahap I yang sudah dilaksanakan pada 14 - 16 Mei 2013 dengan agenda ditetapkannya Standar Oprasional Prosedur (SOP) tentang penanganan tindak pidana Pemilu. Menurut Gunawan, SOP yang telah disusun pada rakor Sentra Gakkumdu Tahap I masih perlu di massifkan, sehingga diadakan rakor Sentra Gakkumdu Tahap II. Melalui rakor kali ini, Bawaslu berharap mendapatkan jawaban atas permasalahan dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas Pemi-


3

lu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu. Rakor Sentra Gakkumdu Tahap II, kata Gunawan, sangat penting, terutama untuk membangun kerjasama dan sinergisme antara pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu, sehingga dapat berjalan optimal. Bahkan, kata Gunawan, hal yang tak kalah pentingnya dengan diadakannya rakor Sentra Gakkumdu tahap II untuk menciptakan efektivitas kerja dan memperkuat koordinasi antara Bawaslu dan jajarannya dengan Kepolisian serta instansi lain yang terkait. “Dengan demikian, terwujud persamaan persfektif antar instansi dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu secara terpadu, cepat, sederhana dan tidak memihak,” ujarnya. Selain Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Endang Widatiningtyas, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron, pejabat Setjen Bawaslu yang hadir pada pembukaan rakor tingkat nasional Sentra Gakkumdu tahap II itu Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah, Kepala Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (TP3), Bernad D. Sutrisno, Kabag Penanganan Pelanggaran, Yusti Erlina, Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Hengky Pramono, Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindak Lanjut, Bugi K. Widianto, Tim Asistensi, dan Tim Sentra Gakkumdu Provinsi se Indonesia. Turut hadir pada kesempatan itu dari Perwakilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Irfan Jaya beserta jajaranya, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Kombes. Pol. Drs. Toni Hermanto beserta jajaranya, Kasubdit PPNS dan Kerjasama Antar Lembaga Direktorat TPUL, D. T. Sidabutar. n fs/s

Laporan Utama

Sinergi Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu Jilid II dalam Pidana Pemilu Oleh : Endang Wihdatiningtyas

Pimpinan Bawaslu, Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

D

alam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan terkait adanya pelanggaran pidana dalam Pemilu. Pidana dalam pemilu yang termasuk dalam kategori lex specialis tersebut, menjelaskan tentang penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh tiga pihak yaitu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sebagai bentuk teknis dari aturan tersebut, maka dibentuklah Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang merupakan forum tiga lembaga negara yaitu Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan amat dalam Pasal 267 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan ayat selanjutnya, dari Undang Undang yang sama dinyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu RI.

L !!!

B AWAS U

Berdasarkan peraturan tersebut, maka pada tanggal 16 Januari 2013, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Indonesia membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Sentra Gakkumdu dengan Nomor 01/NKB/BAWASLU//2013, Nomor B/02/I/2013, Nomor KEP005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Maksud dan tujuan dari dibentuknya Sentra Gakkumdu sendiri adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi, dan untuk terwujudnya kerjasama dan sinergisme dalam rangka tercapainya penegakan hukum tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak. Di satu sisi, keberadaan Sentra Gakkumdu ini merupakan suatu kebutuhan. Hal ini dilihat dari realitas pelanggaran pidana yang terjadi, dan bagaimana sistem hukum acara pidana kita bekerja di saat Pemilu. Kemudian, dari perspektif hukum acara pidana, kita mengetahui proses dimulai dengan mengidentifikasi bilamana suatu tindakan tersebut termasuk suatu tindak pidana. Proses

Bawaslu akan merekomendasikan ukuran standar lubang pencoblosan kertas suara untuk Pemilu 2014. Suara akan dinyatakan sah bila memenuhi ukuran standar itu. Tujuan pengaturan ukuran lubang coblosan di kertas suara ini adalah menekan kecurangan. Pada Pemilu 2009, terjadi banyak gambar calon legislatif yang terkena coblosan, bahkan sampai hilang seluruh bagian wajah. (Hasil temuan Bawaslu, lubang besar yang menghilangkan wajah atau kumis tersebut adalah hasil praktik dari jual beli suara.)

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap berbagai macam pelanggaran dalam Pemilu. Karena itu, jajaran pengawas Pemilu se Provinsi Papua perlu dibekali pemahaman yang baik dalam pengawasan dan penangananan pelanggaran Pemilu. (Cara itu akan memberikan efek pencegahan kepada pihak yang ingin melakukan pelanggaran.)

4

identifikasi ini kemudian berlanjut dengan mekanisme untuk menemukan pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku atas tindak pidana yang terjadi, beserta alat-alat bukti untuk mendukung dugaan tersebut untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang Namun, perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu

Media massa memiliki peran penting dalam mengontrol pelaksanaan Pemilu. Media Massa juga berkontribusi dalam memberikan masukan dan laporan awal dalam rangka pengawasan Pemilu. Karena peran penting itu, Bawaslu melakukan sosialisasi secara intensif terhadap media massa. (Sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu, juga ada di tangan media massa.)


Laporan Utama

Peserta rakor tingkat nasional Sentra Gakkumdu Jilid II. solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana Pemilu. Dalam rangka meningkatkan efektifitas Sentra Gakkumdu, maka Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia telah melaksanakan serangkaian acara, termasuk Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu tingkat Nasional, hingga yang terakhir dilaksanakan pada Rakor Sentra Gakkumdu tahap II (dua) yakni pada tanggal 6 - 8 November 2013 yang sebelumnya telah membahas terkait unsur-unsur tindak pidana Pemilu, Hal ini dilakukan agar sinergitas dalam menerapkan unsurunsur tindak pidana Pemilu dapat diseragamkan pemahamannya. Rapat koordinasi Sentra Gakkumdu tahap II ini juga dianggap perlu sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi tahap I, di mana pada rapat koordinasi tahap II ini lebih menekankan pada pembentukan dan penerapan MoU Sentra Gakkumdu di daerah, dan menggali informasi terkait masalah yang ada di daerah. Guna efektifitas pelaksanaan Sentra Gakkumdu serta untuk memperkuat proses Sentra Gakkumdu dalam proses penanganan pelanggaran diperlukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, serta dengan pertimbangan pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sedang berlangsung dan dalam

rangka membangun jembatan penghubung yang solid antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu serta jajarannya dalam menangani tindak pidana Pemilu. Rapat koordinasi Sentra

Gakkumdu tahap II ini sangat perlu untuk dilakukan, karena dalam catatan penanganan pelanggaran dan penyelesaian tindak pidana Pemilu antara Pengawas Pemilu dan instansi

Daftar Inventaris Masalah Pelaksanaan Sentra Gakkumdu

1. Perbedaan Penafsiran Konsep Temuan antara Bawaslu dengan Kejaksaan RI. 2. Perbedaan Penafsiran Pasal 250 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi “Laporan tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu.....” 3. Perbedaan Penafsiran Definisi Kampanye (Ps 1 angka 29) yang berbunyi “kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu” 4. Perbedaan Penafsiran Definisi “di Luar Jadwal” (Pasal 276 UU No 8 Tahun 2012) 5. Daya ikat Rekomendasi Sentra Gakkumdu dengan Proses Administrasi Penerusan Laporan dari Bawaslu kepada Kepolisian 6. Daya ikat Rekomendasi Sentra Gakkumdu dengan Proses Administrasi Penerusan Laporan dari Bawaslu kepada Kepolisian. 7. Tidak Adanya Anggaran. 8. Belum Memahami Teknis Pembentukan Sentra Gakkumdu. 9. Kejaksaan Negeri tidak mau hadir menandatangani MoU Sentra Gakkumdu dengan alasan Tidak Ada Waktu (Kabupaten Wakatobi, Sultra). 10. Sulitnya Berkoordinasi dengan Jajaran Kepolisian dan Kejaksaan dalam Upaya Pembentukan Sentra Gakkumdu. 11. Masih dalam Proses Pembahasan antara Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan. 12. Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu tidak pernah dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi/ karena minimnya jumlah Kejaksaan / Kejari tidak hadir dalam Sentra Gakkumdu. 13. SOP tidak dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan dikarenakan faktor SDM Sekretariat Sentra Gakkumdu. 14. Koordinasi yang kurang intensif / kurang lancar dalam Sentra Gakkumdu. 15. Kendala Teknis di Sekretariat Sentra Gakkumdu 16. Perbedaan Persepsi dalam Penerapan Pasal tindak pidana Pemilu. 17. Faktor Geografis yang berjauhan dengan Kantor Pengawas Pemilu; belum ada *Kejari/ Polres. 18. Belum ada nama-nama dari Kepolisian dan /atau Kejaksaan. 19. Anggaran yang terbatas/Permasalahan Anggaran 20. Tidak ada penganggaran Sentra Gakkumdu pada Pengawas Pemilu, sedangkan Pihak Kepolisian dan Kejaksaan meminta kegiatan Sentra Gakkumdu dianggarkan pada Pengawas Pemilu 21. Kesulitan meminta keterangan terhadap pelapor dan terlapor beserta saksi-saksi 22. Personil di daerah masih kurang 23. Kurangnya sosialisasi karena tidak ada anggaran 24. sinergitas antara unsur Sentra Gakkumdu dengan pihak terkait seperti dimaksud dalam UU. 25. Polisi menyarankan kepada Bawaslu agar pelanggaran Pemilu dijadikan tipiring. 26. ketidakhadiran salah satu unsur Sentra Gakkumdu. 27. permasalahan koordinasi antara pusat dan daerah dalam menyikapi perkara yang sama. 28. Unsur Sentra Gakkumdu di kabupaten/kota masih ada yng belum mengetahui adanya MoU Sentra Gakkumdu. 29. Cara penyelesaian penanganan yang terjadi di papua mengedapankan penyelesaian secara adat terlebih dahulu. 30. Faktor Geografis yang berjauhan dengan Kantor Pengawas Pemilu; belum ada Kejari/ Polres.


5

Sorotan

penegak hukum di daerah masih ditemukan kenyataan, bahwa sebagian besar praktik di daerah masih belum terjalinnya koordinasi dan sinergi yang memadai di antara Pengawas Pemilu dengan instansi penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Selain Rakor, terdapat juga beberapa agenda Rakernis guna efektifitas pelaksanaan Sentra Gakkumdu, serta untuk memperkuat proses Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran diperlukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu. Maka atas dasar perintah Pasal 267 Undang Undang Nomor 8 tahun 2012, dan atas pertimbangan pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang sedang berlangsung dan dalam rangka upaya membangun jembatan penghubung yang solid antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu serta jajarannya dalam menangani tindak pidana Pemilu, maka telah dilaksanakan Rapat koordinasi Sentra Gakkumdu tahap II.

Selain itu Bawaslu Republik Indonesia juga mengadakan acaraacara lain dalam rangka meningkatkan efektifitas Sentra Gakkumdu di antaranya adalah rapat advokasi dan fasilitasi penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan pada 5 - 6 Desember 2013. Acara ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu. Rapat kerja teknis evaluasi pelaksanaan Sentra Gakkumdu dilaksanakan pada 28 Oktober 2013. Acara ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Sentra Gakkumdu sebagaimana tercantum dalam Nota kesepakatan bersama. Dalam acara ini juga menghadirkan narasumber-narasumber di luar dari ketiga unsur Sentra Gakkumdu yaitu Topo Santoso SH., MH.,Ph.D., dengan kapasitasnya sebagai ahli hukum pidana Pemilu, dan Ida Budhiati SH.,MH. -- sebagai narasumber perwakilan dari KPU Republik Indonesia.

Rapat kerja teknis pembahasan unsur-unsur tindak pidana Pemilu acara ini juga didasari oleh perintah Undang Undang dan nota kesepakatan bersama antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka mensinergiskan pemahaman bersama dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana Pemilu. Acara tersebut dilaksanakan pada 30 - 31 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh perwakilan ketiga unsur Sentra Gakkumdu. Namun dalam perjalanannya, penerepan MoU Sentra Gakkumdu masih belum terlaksana seperti apa yang telah diharapkan. Hal ini disebabkan berbagai kendala di daerah yang belum teratasi, sehingga butuh perhatian lebih oleh Sentra Gakkumdu pusat agar MoU yang telah ada -- dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahanpermasalahan yang muncul tersebut dapat terkelompokkan dalam 5 permasalahan besar yang terlihat dalam Rakor Sentra Gakkumdu tingkat Nasional tahap II. n

Bawaslu Kaji Ukuran Sah Lubang Pencoblosan Kertas Suara

Ketua Bawaslu, Muhammad.

B

awaslu akan merekomendasikan ukuran standar lubang pencoblosan kertas suara untuk Pemilu 2014. Suara akan dinyatakan sah bila memenuhi ukuran standar itu. “Saat ini kami sedang mengkaji dengan para ahli, berapa ukuran standar lubang yang dinyatakan sah saat paku dicobloskan di kertas suara ketika pemilu nanti,” kata Muhammad, saat menutup pelatihan pengawasan pemilu bagi media massa dan ormas di Bengkulu, Minggu, 24 November 2013.

Muhammad mengatakan, tujuan pengaturan ukuran lubang coblosan di kertas suara ini adalah menekan kecurangan. Pada Pemilu 2009, terjadi banyak gambar calon legislatif yang terkena coblosan, bahkan sampai hilang seluruh bagian wajah. Hasil temuan Bawaslu, lubang besar yang menghilangkan wajah atau kumis tersebut adalah hasil praktik dari jual beli suara. Modus jual beli suara itu mengharuskan pemilih membawa gambar wajah atau ciri identik calon yang dicob-

6

los untuk ditukar dengan sejumlah uang. “Ciri identik itu bisa berupa kumis. Jadi jangan heran pada Pemilu sebelumnya, pada saat penghitungan suara, ada gambar caleg yang kumisnya hilang, karena dijadikan barang bukti untuk mendapatkan uang dari caleg yang mensponsori,” papar Muhammad. Selain ukuran lubang pencoblosan, Bawaslu berencana mengeluarkan rekomendasi aturan agar pemilih tak diperkenankan membawa kamera dan peralatan elektronik lain yang dapat merekam gambar, saat memasuki tempat pemungutan suara. Seluruh rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada KPU sebagai bukti bahwa Bawaslu bertekad meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga penyelenggara KPU. “Itu tantangan buat kami,” ujar Muhammad. Rekomendasi disampaikan bersamaan dengan tindakan tegas yang juga dijatuhkan pada peserta. n fir/fs/s


Sorotan

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah ketika menerima kunjungan anggota DPRD Kota Payakumbuh.

Formulir C2-KWK Sering Dimanipulasi

Bawaslu Pertimbangkan Hologram Pengawas Pemilu

P

emilu 2009 menjadi pengalaman bagi Bawaslu untuk mencegah segala bentuk kecurangan. Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara misalnya, sejumlah caleg mengeluhkan praktik manipulasi terhadap surat suara. Karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut pada Pemilu 2014, Bawaslu sedang mempertimbangkan penggunaan hologram pengawas Pemilu. “Hologram tersebut nantinya akan ditempel pada formulir C2KWK berukuran plano. Dengan demikian, formulir tersebut akan sulit dimanipulasi atau digandakan,” kata Pimpinan Bawaslu Nasrullah, saat menerima anggota DPRD Kota Payakumbuh, di Jakarta, Kamis, 7 November 2013.

Selama ini, menurut Nasrullah, oknum penyelenggara pemilu kerap dengan mudah memanipulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS , yang berakibat data hasil penghitungan suara bersifat manipulatif. Para caleg yang tidak bertanggung jawab menjadi pelakunya bekerjasama dengan penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Salah satu instrumen yang sering dimanipulasi adalah formulir C2-KWK. Beberapa calon anggota legislatif banyak yang melaporkan kehilangan suara di TPS. Namun, rencana penggunaan hologram pengawas pemilu belum mencapai final, karena harus didiskusikan terlebih dahulu pada stakeholders pemilu yang lain, terutama kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).


7

Sementara itu, Nasrullah juga mengimbau kepada caleg untuk menggunakan teknologi, misalnya kamera untuk merekam semua kegiatan yang terjadi di TPS. Teknologi tersebut dinilainya mampu untuk mengantisipasi kecurangan dan manipulasi suara terhadap perolehan suaranya, dan menjadi bukti saat terjadi sengketa pemilu, baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. “Setiap TPS direkam, baik dengan video maupun foto untuk mendapatkan hasil dari penghitungan suara. Dengan begitu maka kemungkinan suara dicurangi dapat diminimalisasi. Apalagi saat ini, teknologi tersebut tidak asing lagi dengan masyarakat,” tuturnya. n fs/s

Ekspose Panwas Daerah

Rawan Pelanggaran, Bawaslu Gelar Rakor di Papua

P

impinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengungkapkan, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap berbagai macam pelanggaran dalam Pemilu. Karena itu, jajaran pengawas Pemilu se Provinsi Papua perlu dibekali pemahaman yang baik dalam pengawasan dan penangananan pelanggaran Pemilu. “Pengawas Pemilu yang baik dan bagus dalam kapasitasnya, akan memberikan efek pencegahan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan pelanggaran,” kata Pimpinan Bawaslu, dalam pembukaan rapat koordinasi (rakor) penanganan pelanggaran Pemilu 2014, di Jayapura, Selasa, 12 November 2013. Menurut Nelson, ada beberapa kekhususan di Papua. Kondisi itu juga yang menyebabkan Papua menjadi wilayah yang rawan dalam pelanggaran Pemilu. Dalam sistem noken yang diterapkan di Papua misalnya, banyak pihak yang memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat curang. Noken merupakan sistem pencoblosan dengan menggunakan wadah berupa tas rajut. Noken dibuat oleh penduduk lokal. Biasanya, surat suara dicoblos oleh kepala suku yang

mewakili warga masyarakatnya. Sistem seperti ini, masih banyak terjadi di daerah-daerah pedalaman Papua. Menurut Nelson, bukan rahasia umum lagi, pembangunan demokrasi di Provinsi Papua sangat mahal. Namun, biaya yang mahal tersebut tidak akan sebanding, jika para pemimpin yang terpilih, ternyata tidak peduli terhadap proses pembangunan di Papua. “Lebih baik, biaya yang sangat mahal tersebut digunakan untuk membangun sarana transportasi di Papua yang masih sangat minim. Hal ini perlu menjadi perhatian, apalagi disinyalir, banyak pejabat daerah justru menikmati hidup mewah di kota-kota besar, dan mereka tidak peduli terhadap pembangunan di daerahnya masing-masing,” ujar Nelson. Nelson menilai, baik Pemilukada maupun Pemilu Legislatif yang dilaksanakan di Provinsi Papua sering berujung pada masalah. Untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut terjadi, pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 mendatang, Bawaslu merasa perlu untuk memperkuat kapasitas pengawas Pemilu dalam hal penanganan pelanggaran pemilu.

8

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak. “Salah satu bentuknya dengan mengadakan rapat koordinasi penanganan pelanggaran Pemilu Legislatif 2014. Selain itu, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam bagi pengawas Pemilu untuk melakukan penanganan pelanggaran dalam Pemilu,” kata Plt. Kepala Bagian Temuan Laporan Pelanggaran, Yusti Erlina. n fs/s


Info Bawaslu

Diskusi publik yang dipandu Saparuddin dengan nara sumber Jeirry Sumampouw, Agus Sudibyo, dan Ketua Bawaslu, Muhammad.

Media Gathering, One Nation One Spirit

Sukses Tidaknya Pemilu, Juga Tergantung Pers

B

awaslu menilai, media massa memiliki peran penting dalam mengontrol pelaksanaan Pemilu. Media Massa juga berkontribusi dalam memberikan masukan dan laporan awal dalam rangka pengawasan Pemilu. Karena peran penting itulah, Bawaslu melakukan sosialisasi secara intensif terhadap media massa. Sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu, ada di tangan media massa. Ketua Bawaslu Muhammad, mengatakan hal itu ketika menjadi narasumber dalam media gathering yang dirangkaikan dengan diskusi publik, di Bogor, Minggu, 3 November 2013. Media gathering yang dilaksanakan oleh Bawaslu ini diikuti sekitar 40 media cetak nasional. Menurut Muhammad, sebaik apapun perencanaan dan pelaksanaan Pemilu, jika media massa menyampaikan sebaliknya, maka masyarakat hanya akan tahu bahwa Pemilu telah gagal, karena sumber informasi yang diterima masyarakat berasal dari media. Karena itu, pentingnya penyelenggara Pemilu untuk memberikan pemahaman dan ko-

munikasi yang baik dengan media massa. Mantan anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo mengatakan, pers sebaiknya tidak selalu memberitakan konflik dan saling tuding antara lembaga-lembaga negara. Seperti contoh, dalam proses penetapan DPT, Bawaslu lebih banyak memberitakan tentang perdebatan antara Kemendagri dan KPU. “Hal yang jauh lebih substansi justru kerap kali luput dari pemberitaan media massa. Media seharusnya lebih memberikan porsi bagaimana perbaikan DPT tersebut dilakukan,” tuturnya dalam kesempatan yang sama. Padahal, tambah Agus, pers bisa memberikan efek delegitimasi pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pers dapat membentuk opini di masyarakat yang menentukan pilihan mereka di masa mendatang. Masyarakat yang terus menerus menerima pemberitaan negatif soal pelaksanaan Pemilu akan membuat pilihan golput akan semakin meningkat. “Pers juga punya dilema, di satu sisi mereka harus melakukan pem-


9

beritaan yang menarik. Namun di sisi lain mereka juga harus melakukan kontrol. Karena itu, pers harus berdiri dan memilih untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu,” kata Agus yang juga Ketua Masyarakat Peduli Pemilu. Kegiatan media gathering itu Ketua Bawaslu, Muhammad. Turut hadir Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah, Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono, Kasubbag Humas, Monang Silalahi, Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi, Rahmawati. Media gathering yang bertemakan One Nation One Spirit ini dirangkaikan dengan diskusi publik ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber, yaitu Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Koordinator TePI, Jeirry Sumampouw, dan Ketua Masyarakat Peduli Pemilu, Agus Sudibyo, Koordinator Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu, Roy Wijaya, Peneliti ICW, Abdullah Dahlan, pejabat PPATK, Ivan Yustiavandana, dan Kasubbag Analisis Teknis Pengawasan Bawaslu, Feizal Rahman. n ck/hw/fs/s

Bawaslu Terkini

Bawaslu Bahas Rancangan Juknis Terkait Penyiaran dan Iklan Kampanye

S

esuai dengan UU Nomor 8 tahun 2012, penayangan iklan kampanye hanya dapat dilakukan melalui media massa cetak dan elektronik pada masa kampanye 21 hari sebelum masa tenang Pemilu 2014. Untuk membuat petunjuk teknis (juknis) pengawasan terkait iklan kampanye, Bawaslu bersama KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membahas rancangan juknis pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Rapat pembahasan tersebut berlangsung di Jakarta, Senin, 18 November 2013. Dalam rapat pembahasan juknis pengawasan iklan kampanye itu juga dibentuk gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu 2014. Gugus tugas ini merupakan forum koordinasi antara KPU, Bawaslu dan KPI yang berbentuk kelompok kerja. Mereka yang dimasukkan dalam gugus tugas itu diusulkan oleh tiga lembaga terkait tersebut. Sedangkan sekretariat gugus tugas berkedudukan di kantor Bawaslu. Gugus tugas bekerja untuk melakukan pengawasan, pelaporan, penanganan dugaan pelanggaran dan penindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masingmasing lembaga terkait, baik KPU, Bawaslu, maupun KPI.

Kepala Biro H2PI, jajang Abdullah (tengah). KPU misalnya, ruang lingkup tugasnya, pertama, meneruskan informasi terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye media cetak dan elektronik kepada tim gugus tugas. Kedua, menyampaikan informasi berupa data dan dokumen terkait dugaan pelanggaran pemilu kepada tim gugus tugas. Ketiga, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Bawaslu, ruang lingkup tugasnya, pertama, mengawasi kegiatan kampanye peserta Pemilu di media cetak dan media elektronik. Kedua, menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran. Ketiga, menindaklanjuti dengan memutus

10

dan/atau memberikan rekomendasi kepada KPU, KPI, Dewan Pers, dan atau pihak lain yang berwenang. KPI, ruang lingkup tugasnya, pertama, meneruskan temuan dugaan pelanggaran isi siaran dan pengaduan terkait Pemilu kepada tim gugus tugas. Kedua, menyampaikan informasi berupa data, dokumen, dan rekaman terkait dugaan pelanggaran Pemilu kepada tim gugus tugas. Ketiga, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Hadir pada rapat pembahasan juknis tersebut Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Daniel Zuchron, Nelson Simanjuntak. Turut hadir pejabat Setjen Bawaslu masing-masing Kepala Biro H2PI, Jajang Abdulah, Kepala Biro TP3, Bernad D. Sutrisno, Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono, Kabag Analisis Teknis Pengawasan, Ferdinad E.T, Plt. Kabag Temuan dan laporan, Yusti Erlina, Kepala Subbag Hubal, Hilton Tampubolon, Kasubbag Analisis Teknis Pengawasan, Feizal Rachman, Kasubbag Wilayah I Teknik Pengawasan, Filber Sidabutar, Kasubbag Wilayah II Temuan Laporan, Hary Murti Wicaksono, Kasubbag Wilayah III Temuan Laporan, Edi Supriyanto, Tim Asistensi, dan Staf Bawaslu. n hw/fs/s


Bawaslu Terkini

Tingkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula

Bawaslu Rekrut Pelajar sebagai Relawan Pengawas Pemilu

Ketua Bawaslu, Muhammad menyerahkan cinderamata pada seminar nasional di Bandung.

B

awaslu menggelar seminar nasional menuju gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu di Kota Bandung. Jawa Barat. Seminar yang mengambil tema peran partisipasi pengawas Pemilu bagi pemilih pemula menuju Pemilu 2014 yang bersih, berkualitas dan bermartabat itu menghadirkan sekitar 1.000 pelajar SMA dan SMK se Kota Bandung pada Selasa, 12 November 2013. Seminar ini merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan Bawaslu dalam gerakan sejuta relawan pengawas Pemilu. Segmen yang disasar yaitu pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu 2014. Para pelajar yang hadir dalam seminar tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih dan baru pertama kali akan memilih. Usia mereka sudah mencapai 17 tahun pada hari H pemungutan dan penghitungan suara. Pemilu 2014 berlangsung pada 9 April 2014. Sebelum membuka kegiatan seminar tersebut, Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, partisipasi politik pemilih dari setiap kali penyelenggaraan Pemilu cenderung terus menurun. Karena itu, kesadaran politik pemilih pemula perlu diting-

katkan. Selain diminta aktif menggunakan hak pilihnya pada hari H pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pemilih pemula juga diharapkan aktif mengawasi proses yang terjadi di TPS. Bergabung dalam gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu menjadi sebuah kesempatan yang sangat berharga. Kepala Kesbangpol Kota Bandung, Supardi, dalam menyampaikan sambutan Walikota Bandung menyatakan, pelaksanaan Pemilu yang tertib, lancar, damai, dan kondusif disertai partisipasi masyarakat yang luas dan aktif merupakan gambaran Pemilu 2014 yang ingin kita capai bersama. Karena itu, upaya


11

sosialisasi kepada calon pemilih khususnya kepada pemilih pemula menjadi cara yang kini gencar dilakukan demi meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat untuk secara aktif menggunakan hak dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat. Supardi yang hadir mewakili Walikota Bandung saat itu menyambut baik kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu. Ia menilai, kegiatan ini menjadi sarana meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi baik sebagai pemilih, juga menjadi bagian dari satu juta relawan pengawas Pemilu yang digagas oleh Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Sosialisasi ini, kata Supardi, juga memiliki makna penting untuk meningkatkan kesadaran dan kecerdasan berpolitik warga, khususnya pelajar sehingga partisipasinya pada Pemilu 2014 dapat dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab. Dengan pemahaman yang baik, maka gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu di Kota Bandung khususnya dapat dicapai. Narasumber dalam kegiatan seminar tersebut yaitu Ketua Bawaslu, Muhammad, Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, A. Darsono, dan Kesbangpol Kota Bandung, Supardi. n mz/fs/s

Galeri

Komisi A DPRD Kota Payakumbuh mengunjungi kantor Bawaslu di Jalan M.H. Thamrin No. 14 Jakarta, Kamis, 7 November 2013. Mereka diterima Pimpinan Bawaslu, Nasrullah. Turut hadir Kepala Biro H2PI, Jajang Abdullah, serta Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono.

Lembaga Senkom mengunjungi Bawaslu pada 8 November 2013 untuk menjajaki kerjasama pengawasan partisipatif Pemilu 2014. Rombongan diterima Pimpinan Bawaslu, Nasrullah. Turut hadir Kabag Humas dan Hubal, Hengky Pramono, dan Kasubbag Umum, Dirja Abdul Kadir.

Bawaslu menggelar bintek pengelola keuangan dan implementasi penyusunan laporan keuangan di Jakarta, 26 November 2013. Hadir pada acara pembukaan Ketua Bawaslu, Muhammad, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro, dan Plt. Kepala Biro Administrasi, Adhi D. Santoso.

Bawaslu menggelar seminar nasional menuju gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu di Bandung, Jawa Barat, 12 November 2013. Seminar tersebut diikuti sejumlah pelajar dari berbagai SMA/SMK di Kota Bandung.

Bawaslu mengadakan media gathering di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, 3 November 2013. Sejumlah media cetak, elektronik, dan on-line mengambil bagian dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan diskusi dan rekreasi itu.

Bawaslu menggelar pelatihan pengawasan Pemilu bagi media massa dan ormas di Gorontalo, 1 November 2013. Kegiatan yang diikuti sekitar 70 peserta itu dibuka Ketua Bawaslu, Muhammad.

12


Sentra Gakkumdu, Forum Terpadu dalam Penegakan Hukum Pemilu

Recommend Documents