ANTISIPASI SITUASI KONDISI DAERAH MENJELANG PEMILU 2019

9/22/2017

ANTISIPASI SITUASI KONDISI DAERAH MENJELANG PEMILU 2019 OLEH: KABINDA DIY

PADA RAKERNAS KESBANGPOL DI YOGYAKARTA, 20 SEPTEMBER 2017

MATERI PAPARAN PENDAHULUAN

PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS POTENSI KONFLIK JELANG PEMILU 2019

KESIMPULAN

UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN

1

9/22/2017

• Pesta demokrasi rakyat Indonesia melalui Pemilu 2019. Pada bulan September 2017 tahap persiapan sudah dimulai yaitu tahap pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota yang disusul dengan panwas kecamatan/kelurahan/desa dan luar negeri, serta penyusunan peraturan pelaksana penyelenggaraan pemilu 2019. • Pelaksanaan Pemilu 2019 memiliki perbedaan karena dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Legislatif dengan pemilu Presiden pada waktu yang bersamaan. Proses pembahasan RUU Pemilu 2019 menjadi UU No. 7 tahun 2017 berlangsung dengan dinamis karena diwarnai dengan pembahasan yang alot diantara kekuatan politik yang ada di DPR. • Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis tanggal 20/7/2017 hingga Jumat tanggal 21/7/2017. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu berlanjut dengan melakukan voting. • Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu presidential threshold 0 persen, melakukan aksi walk out. Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang menyetujui opsi A.

• Dimungkinkan penolakan terhadap UU Pemilu 2019 yang alot tersebut akan berlanjut terus sampai keluar gedung parlemen berupa gugatan ke MK dan tidak menutup kemungkinan juga dilakukannya aksi jalanan apabila gugatan di MK tidak dikabulkan. Segala manuver maupun intrik politik yang mewarnai perjalanan jelang tahapan pemilu 2019 berpotensi terakumulasi menjadi konflik antar kekuatan parpol dan pendukungnya sehingga perlu dilakukan antisipasi dan deteksi dini jelang Pemilu 2019. • Hal tersebut akan makin rawan bagi stabilitas nasional jika dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk melakukan infiltrasi dan mempengaruhi para bakal calon serta kekuatan politik yang ada khususnya melalui media sosial maupun aksi teror. • Di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sedang ada permasalahan internal kraton terkait UUK No 13 tahun 2012 dan Paugeran, muncul pro dan kontra di dalam yg berimbas keluar kraton karena telah mengikutsertakan organisasi kemasyarakatan, sedangkan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan internal Kraton.

2

9/22/2017

II. PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS

GLOBAL IPTEK

• Penyalahgunaan teknologi • Menghilangkan nilai sosial di masyarakat • Menghilangkan nilai asli bangsa Indonesia

LINGKUNGAN HIDUP

• Perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia dikarenakan eksplorasi sumberdaya alam banyak fungsi ekologi alam terganggu • Masalah lingkungan yang saling terkait erat antara lain adalah populasi manusia yang berlebih, polusi, penurunan jumlah sumber daya, perubahan lingkungan global dan perang

DEMOKRATISASI

• Suatu proses menuju terbentuknya sebuah demokrasi • Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil (civil society) yang mandiri dan demokratis • Demokratisasi diyakini sebagai suatu jalan universal menuju kesejahteraan dan kemajuan bagi negara negara di seluruh dunia.

PERUBAHAN KEKUATAN DUNIA

• Munculnya negara-negara kekuatan baru dunia, seperti Uni Eropa, Rusia, Jepang, India, dan Republik Rakyat China (RRC) • RRC berhasil mengubah pandangan dunia dari negara miskin ke negara kekuatan ekonomi dunia • RRC-lah yang sangat berpotensi mengancam eksistensi Amerika Serikat sebagai pemegang dominasi dunia

3

9/22/2017

REGIONAL KRISIS TIMUR TENGAH

• Konflik Suriah terjadi sejak 2011, di mana rakyat menyatakan ketidakpuasan atas rezim kekuasan Assad • Negara-negara persatuan Islam (Islamic States) yang berada di wilayah Timur Tengah terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir.

SEMENANJUNG KOREA

• Uji coba peluru kendali antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) Hwasong-14 yang dilakukan Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara awal Juli lalu, kembali meningkatkan suhu ketegangan di semenanjung Korea • Kecaman dari ngara-negara di dunia

BORDERLES WORLD

• Tidak adanya sekat batas (borderless) suatu bangsa sebagai akibat langsung dari globalisasi, selain telah melemahkan batas fisik nasional, juga sekaligus membuka ruang bagi berkembangnya jaringan-jaringan transnasional yang lebih spesifik (Narkoba, terorisme, ekonomi-politik, teknologi, dan demokrasi, hingga relasi antarnegara yang sarat ketegangan • Ekonomi global , Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

REGIONAL

LAUT CHINA SELATAN

• Perebutan wilayah di Laut China Selatan melibatkan klaim-klaim pulau dan wilayah kelautan pada beberapa negara berdaulat di wilayah tersebut, yakni Brunei, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Tiongkok (Taiwan), Malaysia, Filipina, dan Vietnam. • Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional, konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial , bahkan konflik bersenjata

KRISIS MYANMAR/ROHINGYA

• Secara umum, konflik etnik di Myanmar tidak hanya terjadi di Rakhine State saja, Myanmar masih menyimpan konflik antar etnis di beberapa State (di 7 Negara Bagian). • Respon dari Pemerintah Indonesia maupun Masryarakat Indonesia rawan dimanfaatkan kelompok kepentingan

KRISIS MARAWI

• Krisis Marawi adalah bagian dari proyek ISIS yang bertujuan mendirikan sebuah cabang kekhalifahan baru • Kerawanan khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Filipina

4

9/22/2017

NASIONAL

LOKAL (DIY)

5

9/22/2017

III. POTENSI KERAWANAN KONFLIK JELANG PEMILU 2019


1. REGULASI 2. PENYELENGGARA PEMILU 3. TAHAPAN PEMILU 4. PESERTA PEMILU

6

9/22/2017


1. REGULASI • Proses Pembentukan UU Pemilu No 7 tahun 2017 • Sistem Pemilu • Ambang Batas Presiden (Presidential Threshold) • Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) • Metode Konversi Suara • Alokasi Kursi Per Dapil • Pemutakhiran Data Pemilih


2. PENYELENGGARA PEMILU • KPU telah terbentuk sampai kabupaten/kota • Panwas tingkat kabupaten/kota telah terbentuk, namun Panwascam belum terbentuk. Sehingga rawan digunakan oleh parpol peserta pemilu untuk menempatkan kader

7

9/22/2017


3. TAHAPAN PEMILU 2019 • Tahap pendaftaran peserta pemilu paling lambat 17 Oktober 2017 • Tahap Verifikasi partai politik calon peserta pemilu paling lambat 17 Februari 2018 • Daftar Pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan Paling lambat 17 Maret 2018 • Pembentukan Panwas TPS paling lambat 25 Maret 2018 • Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupatebn/kota paling lambat 17 Juli 2018 • Pendaftaran Calon Anggota DPD paling lambat calon presiden dan wakil presiden paling lambat 17 Agustus 2018 • Permbentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara paling lambat 17 Oktober 2018 • KPU melakukan verifikasi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden paling lambat 21 Agustus 2018 • Pengumuman nama pasangan calon presiden dan wakil presiden paling lambat 22 Agustus 2018


3. TAHAPAN PEMILU 2019 • Kampanye 13 Oktober 2017-13 April 2019 • Masa Tenang 14-16 April 2019 • Pemungutan Suara 17 April 2019 • Perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 16 April 2019 • Penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 9 Mei 2019 • Penetapanhasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi paling lambat 12 Mei 2019 • Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat 6 Oktober 2019

8

9/22/2017


4. PESERTA PEMILU • Rendahnya Kualitas Calon Peserta Pemilu Dan Maraknya Praktek Politik Transaksional. • Pro Dan Kontra Tentang Pencalegkan Peserta Pemilu. • Pelanggaran Peserta Yang Sistematis, Masif Dan Terorganisir. • Protes Dan Gangguan Dr Peserta Pemilu Maupun Partai Yang Tidak Lolos Verifikasi


PARPOL YANG TIDAK PUAS PRESIDENTIAL THRESHOLD

PEMILU 2019 MANUVER KELOMPOK KEPENTINGAN

9

9/22/2017


PARPOL YANG TIDAK PUAS TERHADAP PRESIDENTIAL THRESHOLD (PT) TIDAK SETUJU PT

SETUJU PT


KELOMPOK KEPENTINGAN

PEMANFAATAN TEKNOLOGI

PERTUKARAN ARUS INFORMASI

PEMANFAATAN SITUS DAN MEDIA SOSIAL

PENYEBARAN KONTEN NEGATIF DAN HOAX

10

9/22/2017

UPAYA YANG DILAKUKAN • Inventarisir masalah Pemilu/pilkada di masing-masing wilayah untuk kemudian dilakukan pemetaan terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi, • Melakukan pendekatan terhadap ormas,toga, topol,toda untuk bersama-sama bersinergi menjaga situasi kondusif dan terus mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu 2019. • Koordinasi ketat dengan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Panwaslu) dan parpol peserta pemilu, tim sukses parpol dan para bakal capres/cawapres, • Bersinergi dengan apkam lainnya, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, ormas, LSM dan stakeholder lainnya untuk melakukan sosialisasi aturan main pemilu secara maksimal sampai ke tingkat akar rumput. • Mendorong penyelengara pemilu untuk berlaku profesional, adil dan transparan, serta mempedomani tahapan pemiluagar dapat melakukan antisipasi lebih dini, maupun cegah dini terhadap kemungkinan hambatan yang akan terjadi, • Terus bersinergi dengan pihak kepolisian untuk melakukan patroli di dunia maya dalam rangka melakukan deteksi dan penindakan terhadap semua konten yang bermuatan negatif, SARA, provokatif, hate speech dan lainnya melalui penegakan UU ITE secara maksimal.

• Kesuksesan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 sangat bergantung pada keseriusan seluruh aparat mulai dari penyelenggara pemilu, parpol peserta pemilu, pengawas pemilu, aparat keamanan dan juga masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi politik pada Pemilu 2019 sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik khususnya dari Kesbangpol secara berjenjang. • Kesbangpol sebagai kepanjangtanganan pelaksanaan tugas pemerintah di daerah harus mampu mengakomodir/mensinergikan dan bekerjasama dengan seluruh Inteligent Community di wilayah.

KESIMPULAN

11

9/22/2017

12

ANTISIPASI SITUASI KONDISI DAERAH MENJELANG PEMILU 2019

Recommend Documents