PANDUAN PELAKSANAAN RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH (R-BOS SM) TAHUN 2012
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012
PENGANTAR Dalam rangka mendukung persiapan Program Wajib Belajar 12 tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM) untuk SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Program yang menjadi icon Program Wajib Belajar 12 Tahun ini masih bersifat rintisan sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan bagi siswa miskin. Direncanakan pada tahun 2013, program R-BOS SM ini bisa dikembangkan menjadi BOS SM dengan satuan biaya per siswa yang lebih mencukupi, sehingga lebih mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan bagi semua siswa. Pada tahun 2012 ini, dialokasikan dana R-BOS SM sebesar Rp. 984 milyar untuk 7.905.139 siswa sekolah menengah yang terdiri dari 4.105.139 siswa SMA dan 3.800.000 siswa SMK. Program rintisan yang akan dimulai pada tahun 2012 ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pendidikan gratis kepada seluruh siswa SM, tapi lebih diarahkan untuk membebaskan dan/atau memberikan keringanan (fee waive dan/atau discount fee) tagihan biaya pendidikan bagi siswa miskin. Sedangkan dari sisi pengeluaran (expenditure) dana R-BOS SM digunakan untuk membantu memenuhi biaya operasional sekolah. Penentuan siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu tagihan biaya pendidikannya menjadi diskresi/kewenangan sekolah didasarkan oleh: (a) biaya pendidikan per siswa; (b) jumlah siswa miskin; dan (c) dana Rintisan BOS yang diterima sekolah. Bantuan disalurkan ke sekolah melalui dinas pendidikan propinsi dalam skema dekonsentrasi. Pelaksanaan program R-BOS SM mengikuti pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, dengan mengutamakan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu dilaksanakan secara swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala, namun demikian kami berharap dapat memberikan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh siswa.
Jakarta, Januari 2012 Direktur Jenderal Pendidikan Menengah,
Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 19591205 198311 1 001
ii
DAFTAR ISI
BAB I.
BAB II.
BAB III.
BAB IV.
BAB V.
BAB VI.
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
ii iii
PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Latar Belakang C. Pengertian D. Tujuan E. Sasaran Program dan Besar Bantuan F. Waktu Penyaluran Dana
1 1 2 3 3 4
KONSEP DASAR PROGRAM RINTISAN BOS SM A. Peranan Program Rintisan BOS SM Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun B. Program Rintisan BOS SM dan MBS C. Fee Waive dan Discount Fee Bagi Siswa Miskin D. Skenario Pendanaan Pendidikan Menengah E. Program Rintisan BOS SM dan Konsep Pembiayaan Partisipatif
5 5 6 8 9
IMPLEMENTASI RINTISAN BOS SM A. Sekolah penerima Rintisan BOS SM B. Kriteria Siswa Miskin yang Dibantu dan /atau Dibebaskan Dari Tagihan Biaya Sekolah C. Peruntukkan Dana Rintisan BOS SM
15 15 16
MEKANISME PENYALURAN DANA RINTISAN BOS SM A. Alokasi Dana Rintisan BOS SM B. Pengajuan Sekolah Calon Penerima Rintisan BOS SM C. Penetapan Sekolah Calon Penerima Rintisan BOS SM D. Penyaluran Dana Rintisan BOS SM E. Waktu Pelaksanaan Program Rintisan BOS SM
17 17 17 18 19
PENGELOLAAN PROGRAM RINTISAN BOS SM A. Prinsip pengelolaan Rintisan BOS SM B. Pengelolaan program Rintisan BOS SM
20 21
PERAN INSTANSI TERKAIT A. Tingkat pusat B. Tingkat Propinsi (Dinas Pendidikan Propinsi) C. Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) D. Tingkat sekolah
22 22 23 23
iii
BAB VII.
BAB VIII.
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN A. Pemantauan Pelaksanaan Program RIntisan BOS SM 1. Pemantauan Internal 2. Pemantauan Eksternal 3. Waktu Pelaksanaan Pemantauan 3. Aspek-aspek pemantauan B. Pengawasan Program Rintisan BOS SM C. Daftar Larangan D. Sanksi E. Unit Pelayanan Masyarakat (UPM)
24 24 25 25 25 25 26 26 27
PELAPORAN A. Laporan Sekolah B. Laporan Propinsi C. Laporan Pusat
28 29 29
LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2
: :
Lampiran 3
:
Lampiran 4
:
Format Penjaringan Data Informasi Sekolah Format Data Identitas Siswa Miskin Yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Dari Tagihan Biaya Sekolah Per Sekolah Format Contoh Laporan Penggunaan Dana Rintisan BOS SM Format Rekapitulasi Data Identitas Siswa Yang Dibebaskan Dan/Atau Dibantu Biaya Sekolahnya Per Kabupaten/Kota
iv
BAB. I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM Dasar hukum pemberian Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (BOS SM) kepada sekolah meliputi: 1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan. 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 20102014. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
B. LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9 Tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2% pada tahun 2010.
Halaman 1
Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus ditampung oleh pendidikan menengah. Pusat Data dan Statistik Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud (2011) menyatakan bahwa dari 4,2 juta lulusan SMP, hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah Menengah (SM) dan sisanya sebesar 1,2 juta siswa tidak melanjutkan. Sementara pada waktu yang bersamaan sekitar 159.805 siswa SM mengalami putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan karena alasan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang rintisannya dimulai pada tahun 2012. Salah satu tujuan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. Untuk mencapai tujuan Program Wajib Belajar 12 tahun tersebut, pemerintah telah menyusun program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (RBOS SM). Pada tahun 2012, telah disiapkan anggaran sebesar 948 milyar rupiah yang akan disalurkan kepada SMA & SMK Negeri dan Swasta diseluruh Indonesia. Tujuan digulirkannya program Rintisan BOS SM ini adalah secara bertahap membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam rangka Rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
C. PENGERTIAN Berikut ini beberapa pengertian dasar dari Program Rintisan BOS SM: 1. R-BOS SM adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada Sekolah Menengah (SMA/SMK) yang besarnya dihitung dari jumlah siswa masing-masing sekolah. 2. Bantuan R-BOS SM mempunyai 2 fungsi yang dapat digunakan sekolah untuk: a. Dari sisi penerimaan (revenue) digunakan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau memberikan potongan (discount fee) kepada siswa miskin dari kewajiban membayar tagihan biaya sekolah seperti iuran sekolah/sumbangan pembangunan pendidikan (SPP)/uang komite, biaya uijian, biaya praktek dan sebagainya. Jumlah siswa yang dibebaskan atau mendapat potongan biaya pendidikan sesuai dengan kebijakan (diskresi) sekolah dengan mempertimbangkan faktor jumlah siswa miskin yang ada, dana yang diterima dan besarnya biaya sekolah. Skenario pembebasan dan pemberian potongan biaya sekolah dapat dilihat pada bab 2 (dua) buku panduan ini.
Halaman 2
b.
Dari sisi pengeluaran (expediture) dapat digunakan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009.
3. Bantuan R-BOS SM bertujuan untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada sekolah, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan kepada siswa miskin mengikuti pendidikan di SM. Oleh karena itu, pada tahap rintisan ini, perlu dicari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa miskin dengan cara melibatkan peran pemda melalui BOS Daerah (BOSDA) dan atau menerapkan subsidi silang kepada orang tua dari keluarga mampu.
D. TUJUAN Secara umum program Rintisan BOS SM bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Sedangkan secara khusus bertujuan: A. Mengurangi angka putus sekolah SM. B. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SM. C. Membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin SM. D. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa miskin di bidang pendidikan SM. E. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SM untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
E. SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN Sasaran program pada tahap rintisan ini SMA dan SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dimana program ini memperhitungkan jumlah siswa SM nasional sebanyak 7.905.139 yang terdiri dari 4.105.139 siswa SMA dan 3.800.000 siswa SMK. Satuan biaya (unit cost) program Rintisan BOS SM sebesar Rp. 120.000/siswa/tahun. Sehingga total anggaran program Rintisan BOS SM tahun anggaran 2012 sebesar Rp.948.616.680.000 (sembilan ratus empat puluh delapan milyar, enam ratus enam belas juta, enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
Halaman 3
F. WAKTU PENYALURAN DANA Dana R-BOS SM ditargetkan tersalur dalam dua tahap, yaitu minggu ke 3 Februari 2012 (tahap 1) dan minggu ke 3 Agustus 2012 (tahap 2). Penggunaan dana mengikuti tahun anggaran yaitu terhitung dari periode Januari sampai Desember 2012, atau semester 2 (dua) tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 (satu) tahun pelajaran 2012/2013.
Halaman 4
BAB. II KONSEP DASAR PROGRAM RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH (R-BOS M) A. PERANAN PROGRAM RINTISAN BOS SM DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN Program Rintisan BOS SM merupakan salah satu program utama (icon) pemerintah yang bertujuan mendukung keberhasilan program Wajib Belajar 12 Tahun yang dirintis pada tahun 2012 ini. Mengingat pentingnya program ini, seluruh stakeholder pendidikan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Program ini memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. 2. Program ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. 3. Program ini mempersempit gap partisipasi sekolah antar kelompok penghasilan (kaya-miskin), dan antar wilayah (kota-desa). 4. Program ini menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin tidak putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran biaya sekolah lainnya. 5. Program ini mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk membantu siswamiskin dan masyarakat yang mampu untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin (subsidi silang)
B. PROGRAM RINTISAN BOS SM DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) Program ini memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan konsep MBS yaitu: kebebasan untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Pelaksanaan program ini dilaksanakan secara demokratis, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan secara bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan anggota masyarakat. Penggunaan dana semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dana dari pihak manapun dan untuk kepentingan apapun. Pengelolaan program Rintisan BOS SM menjadi kewenangan sekolah secara mandiri dengan melibatkan kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah.
Halaman 5
C. FEE WAIVE DAN DISCOUNT FEE BAGI SISWA MISKIN Tingkat pendapatan orang tua mempunyai korelasi yang signifikan terhadap pilihan sekolah. Orang tua yang mampu cenderung akan menyekolahkan putra/putrinya di sekolah yang bermutu dengan biaya mahal. Sebaliknya orang tua yang kurang mampu, akan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang mutunya kurang baik karena biayanya relatif murah dan terjangkau. Konsep pendidikan untuk semua (education for all) memberikan kesempatan yang seluas-luas kepada setiap individu untuk mendapat layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan potensi siswa. Sesuai dengan perkembangan jaman bahwa sekolah bermutu di dominasi oleh siswa dari keluarga mampu, maka siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi kurang mempunyai kesempatan belajar di sekolah bermutu serta menutup kesempatan mereka untuk merubahnya nasibnya dan status sosialnya. Peranan Program R-BOS SM dalam konteks tersebut di atas adalah memberikan keadilan dan kesempatan kepada siswa miskin untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau memberikan keringanan (discount fee ) tagihan biaya sekolah yang pada tahap rintisan ini, khusus diberikan kepada siswa miskin. Komposisi jumlah siswa miskin yang mendapat pembebasan (fee waive) dan keringanan (discount fee), merupakan diskresi/kewenangan sekolah sesuai dengan konsep MBS. Namun demikian sekolah tetap harus memperhatikan kriteria siswa miskin dan faktor lainnya, yaitu: (a) biaya pendidikan per siswa, (b) jumlah siswa miskin dan, (c) dana Rintisan BOS yang diterima sekolah. Untuk memperjelas di bawah ini disajikan ilustrasi cara kerja konsep fee waive dan discount fee di suatu sekolah:
Halaman 6
Gambar 1. Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Homogen
Gambar 2. Konsep Fee Waive & Discount Fee Untuk Sekolah Dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa Heterogen / Bervariasi
Halaman 7
Keterangan gambar: 1. Terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi pertimbangan sekolah untuk menentukan banyaknya siswa miskin yang akan mendapat bantuan, yaitu: (a) alokasi dana R-BOS SM yang diterima oleh sekolah, (b) biaya pendidikan di sekolah dan (c) jumlah siswa miskin yang ada. Berdasarkan ke-3 indikator tersebut, maka sekolah menyusun kebijakan membebaskan dan memberikan diskon kepada siswa miskin. 2. Ilustrasi gambar 2 diatas menggambarkan pelaksanaan konsep fee waive dan discount fee untuk sekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa homogen (semua siswa kaya / semua siswa miskin). Untuk kondisi sekolah ini, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu mendapatkan diskon biaya sekolah sesuai dengan unit cost yang telah ditentukan. 3. Ilustrasi gambar 3 diatas menggambarkan pelaksanaan konsep fee waive dan discount fee untuk sekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa heterogen / bervariasi. Sebanyak 50 siswa akan mengikuti program Fee Waive & Discount Fee. Komposisi bantuan yang diterima yaitu: 5 siswa mendapatkan bebas biaya sekolah 100% (Fee Waive). Sebanyak 45 siswa mendapat potongan biaya sekolah (Discount Fee), yaitu: sebanyak 10 siswa membayar 25% dari keseluruhan biaya sekolah; sebanyak 15 siswa membayar 50%; dan sebanyak 20 siswa membayar 75% dari keseluruhan biaya sekolah yang dibebankan kepada siswa miskin. 4. Komposisi jumlah siswa yang mendapat bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan sekolah (diskresi). Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengubahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. 5. Di masa mendatang apabila dana pemerintah mencukupi secara bertahap semua siswa akan menerima manfaat program BOS SM.
D. SKENARIO PENDANAAN PENDIDIKAN MENENGAH Pendanaan pendidikan menengah merupakan upaya untuk menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah menengah. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi: (a) Biaya Investasi Sekolah (Pengelolaan Pendidikan), (b) Biaya Operasional Sekolah (Biaya di Satuan Pendidikan), dan (c) Biaya Pribadi Peserta Didik.
Halaman 8
Gambar 3. Skenario Pembiayaan Pendidikan Menengah
Biaya investasi sekolah meliputi biaya investasi untuk meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan biaya investasi sarana dan prasarana. Sedangkan, biaya operasional sekolah meliputi biaya operasional personalia untuk gaji dan tunjangan PTK, dan biaya operasional non personalia. Adapun, biaya pribadi peserta didik merupakan biaya yang ditanggung oleh siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan. Pemerintah berusaha memenuhi pendanaan pendidikan untuk ketiga kategori biaya tersebut melalui mekanisme pemberian bantuan langsung baik ke sekolah, PTK, dan siswa. Biaya investasi sekolah dipenuhi melalui penyediaan bantuan (Block Grant) sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan biaya operasional sekolah non personalia berusaha dipenuhi melalui penyediaan dana untuk operasional sekolah melalui program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM). Adapun, biaya operasional personalia berusaha dipenuhi melalui pemberian tunjangan guru. Sementara itu, untuk meningkatkan ‘daya beli’ siswa terhadap layanan pendidikan SM dan mencegah siswa putus sekolah, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Biaya Pendidikan melalui program Bantuan Khusus Murid (BKM) yang dapat digunakan siswa untuk biaya operasional mereka.
E. PROGRAM RINTISAN BOS SM DAN KONSEP PEMBIAYAAN PARTISIPATIF Pemerintah dan masyarakat menutut sekolah untuk memberikan layanan bermutu pendidikan kepada peserta didik. Tuntutan tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya pendidikan sekolah yang tinggi. Semakin tinggi tuntutannya, maka akan semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan bermutu. Mekanisme pembiayaan partisipatif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang mampu secara ekonomi. Secara tidak langsung hal ini berakibat pada Halaman 9
meningkatnya sumber dana bagi sekolah yang berbanding lurus dengan kualitas sekolah. Sekolah yang berkualitas umumnya dihuni oleh siswa dengan orang tua siswa yang mampu/kaya. Sedangkan orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu yang umumnya berbiaya mahal. Pilihan bagi orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi adalah sekolah dengan layanan mutu yang minimal dengan biaya pendidikan yang murah. Peranan pemerintah melalui program R- BOS SM ini adalah: 1. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi untuk bersekolah di sekolah unggulan agar kelak mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekal kemampuan dan keahlian yang mereka dapatkan dan mampu mengangkat ekonomi keluarga (eskalasi sosial). 2. Melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah mendorong siswa lulusan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. Panduan ini menggambarkan hubungan antara kondisi ekonomi orang tua siswa dan kualitas sekolah dengan keberpihakan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi siswa miskin. Sebagai ilustrasi digambarkan 3 (tiga) kondisi kualitas sekolah dan keberpihakan pemerintah untuk memfasilitasi siswa miskin mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu: 1. Sekolah Standar Pelayanan Minimal/Kategori Formal Standar a. Sekolah ini biasanya letaknya daerah pedesaan, kondisi ekonomi orang tua siswa homogen tidak mampu/miskin, dengan layanan sekolah relatif kurang berkualitas dengan biaya relatif lebih terjangkau bagi siswa miskin. b. Orang tua siswa miskin masih kesulitan untuk memenuhi tagihan biaya pendidikan yang disyaratkan sehingga walaupun mampu bersekolah namun belum dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. c. Sekolah dengan kondisi seperti ini apabila menerima dana program ini, maka wajib membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin yang berada di sekolah tersebut sesuai dengan kriteria siswa miskin yang ditetapkan.
Halaman 10
Gambar 4. Ilustrasi Pemanfaatan Dana Untuk Sekolah Standar Pelayanan Minimal / Kategori Formal Standar
Ilustrasi pada gambar 3 ini menggambarkan peman-faatan dana R-BOS SM untuk sebuah sekolah Kategori Formal Standar dengan jumlah siswa sebanyak 800 orang dan iuran sekolah per siswa per bulan sebesar Rp. 50.000 atau per tahun sebesar Rp. 600.000. Berdasarkan jumlah siswa dan unit cost R-BOS SM, sekolah mendapat alokasi dana Rintisan BOS SM sebesar Rp. 96.000.000 per tahun. Kepala Sekolah mempunyai kewenangan (diskresi) untuk menentukan jumlah siswa yang dibebaskan dan / atau dibantu iuran sekolahnya. Pada ilustrasi ini, dari sisi penerimaan, dana R-BOS SM digunakan untuk membebaskan iuran sekolah (diskon 100%) bagi 79 siswa, memberikan diskon iuran sekolah sebesar 75% bagi 68 siswa, dan memberikan diskon iuran sekolah sebesar 50% bagi 60 siswa. Total siswa yang dibebaskan dan / atau dibantu dari iuran sekolahnya sebanyak 207 siswa. Untuk semester pertama siswa kelas X, XI, dan XII yang dibebaskan sebanyak 104 siswa dan untuk semester kedua sebanyak 103 siswa.
Halaman 11
2. Sekolah Standar Nasional (SSN) a. Sekolah ini letaknya bervariasi baik di wilayah perkotaan dan pedesaan, kondisi ekonomi orang tua siswa heterogen mampu/kaya dan tidak mampu/miskin, layanan sekolah yang standar dengan biaya relatif cukup mahal bagi orang tua siswa yang tidak mampu. b. Orang tua siswa miskin kesulitan untuk memenuhi tagihan biaya pendidikan yang disyaratkan sehingga tidak memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan yang ditawarkan. c. Sekolah dengan kondisi seperti ini apabila menerima dana program ini, maka wajib membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin yang berada di sekolah tersebut sesuai dengan kriteria siswa miskin yang ditetapkan. d. Sekolah memfasilitasi konsep subsidi silang, dimana sumber dana sejenis dan/atau sumbangan sukarela dari orang tua siswa mampu/kaya dialokasikan untuk membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya pendidikan bagi siswa miskin. Gambar 5. Ilustrasi Pemanfaatan Dana Untuk Sekolah Standar Nasional
Halaman 12
Ilustrasi pada gambar 4 ini menggambarkan pemanfaatan dana R-BOS SM untuk sebuah sekolah Standar Nasional dengan jumlah siswa sebanyak 800 orang dan iuran sekolah per siswa per bulan sebesar Rp. 100.000 atau per tahun sebesar Rp. 1.200.000. Berdasarkan jumlah siswa dan unit cost R-BOS SM, sekolah mendapat alokasi dana Rintisan BOS SM sebesar Rp. 96.000.000 per tahun. Kepala Sekolah mempunyai kewenangan (diskresi) untuk menentukan jumlah siswa yang dibebaskan dan / atau dibantu iuran sekolahnya. Pada ilustrasi ini, dari sisi penerimaan, dana R-BOS SM digunakan untuk membebaskan iuran sekolah (diskon 100%) bagi 40 siswa, memberikan diskon iuran sekolah sebesar 75% bagi 34 siswa, dan memberikan diskon iuran sekolah sebesar 50% bagi 30 siswa. Total siswa yang dibebaskan dan / atau dibantu dari iuran sekolahnya sebanyak 104 siswa. Untuk semester pertama siswa kelas X, XI, dan XII yang dibebaskan sebanyak 52 siswa dan untuk semester kedua sebanyak 52 siswa. Total dana yang dibutuhkan untuk membebaskan dan membantu memberikan diskon biaya sekolah sebesar Rp. 96.600.000 jika dibandingkan dengan dana RBOS yang diterima terdapat ada kekurangan sebesar Rp. 600.000. Kekurangan dana tersebut diharapkan dapat dipenuhi sekolah melalui mekanisme subsidi silang.
3. Sekolah Unggulan(SBI/R-SBI) a. Sekolah ini biasanya terletak di kota besar dengan layanan pendidikan yang bermutu dan berbiaya mahal. Kondisi ekonomi orang tua siswa homogen mampu/kaya, dengan layanan sekolah yang berkualitas dengan biaya sangat mahal bagi orang tua siswa yang tidak mampu. Sekolah ini biasanya diminati oleh orang tua siswa mampu/kaya. b. Orang tua siswa miskin kesulitan untuk memenuhi tagihan biaya pendidikan yang disyaratkan sehingga tidak memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. c. Sekolah dengan kondisi seperti ini apabila menerima dana program ini, maka wajib mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan kemampuan untuk mengikuti pendidikan di sekolah ini (ramah sosial). d. Sekolah memfasilitasi konsep subsidi silang, dimana sumber dana sejenis dan/atau sumbangan sukarela dari orang tua siswa mampu/kaya dialokasikan untuk membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya pendidikan bagi siswa miskin. e. Apabila skenario ini berjalan dengan baik maka sekolah tidak lagi menjadi sekolah eksklusif yang hanya akan dihuni oleh siswa mampu/kaya. Siswa-siswa terbaik (the best students) dapat mengakses layanan pendidikan bermutu tanpa melihat latar belakang ekonomi.
Halaman 13
Gambar 6. Ilustrasi Pemanfaatan Dana Untuk Sekolah SBI / R-SBI
Ilustrasi pada gambar 4 ini menggambarkan pemanfaatan dana R-BOS SM untuk sebuah sekolah SBI/R-SBI dengan jumlah siswa sebanyak 800 orang dan iuran sekolah per siswa per bulan sebesar Rp. 250.000 atau per tahun sebesar Rp. 3.000.000. Berdasarkan jumlah siswa dan unit cost R-BOS SM, sekolah mendapat alokasi dana Rintisan BOS SM sebesar Rp. 96.000.000 per tahun. Sekolah SBI/R-SBI tersebut, apabila kondisi ekonomi keluarga siswa homogen kaya maka sekolah mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan kemampuan untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Kepala Sekolah mempunyai kewenangan (diskresi) untuk menentukan jumlah siswa yang direkrut. Pada ilustrasi ini, dari sisi penerimaan, dana R-BOS SM digunakan untuk merekrut dan membebaskan iuran sekolah (diskon 100%) bagi 5 siswa dan merekrut dan memberikan diskon iuran sekolah sebesar 50% bagi 5 siswa. Total siswa direkrut untuk kemudian dibebaskan dan / atau dibantu dari iuran sekolahnya sebanyak 10 siswa. Pada semester kedua direkrut siswa kelas X yang kemudian dibebaskan dan diberikan keringanan biaya sekolah sebanyak 10 Siswa. Total dana yang dibutuhkan untuk membebaskan dan membantu memberikan diskon biaya sekolah sebesar Rp. 97.500.000 jika dibandingkan dengan dana RBOS yang diterima terdapat ada kekurangan sebesar Rp. 1.500.000. Kekurangan dana tersebut diharapkan dapat dipenuhi sekolah melalui mekanisme subsidi silang.
Pengaturan jumlah siswa miskin yang dibantu untuk pembebasan dan/atau pengurangan tagihan biaya pendidikannya menjadi diskresi/kewenangan sekolah disesuaikan dengan kondisi yang ada pada masing-masing sekolah. Halaman 14
BAB. III IMPLEMENTASI PROGRAM RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH (R-BOS SM)
A. SEKOLAH PENERIMA PROGRAM RINTISAN BOS SM 1. Penerima dana program ini adalah SMA & SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. 2. Sekolah penerima program ini menggunakan penerimaan dana tersebut (revenue) untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar tagihan biaya sekolah dan penggunaannya (expediture) untuk biaya operasi non personalia yang berhubungan dengan peningkatan mutu, antara lain: biaya alat tulis (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya trasportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri dan biaya pelaporan (Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009). 3. Sekolah Negeri penerima program ini menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah dan swasta bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program ini. 4. Sekolah yang menolak menerima dana program ini harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. 5. Sekolah Negeri dengan kategori RSBI dan SBI penerima dana R-BOS SM wajib melaksanakan program ramah sosial dengan cara mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 6. Semua sekolah yang menerima dana R-BOS SM harus mengikuti pedoman R-BOS SM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
B. KRITERIA SISWA MISKIN YANG DIBEBASKAN DAN/ATAU DIBANTU DARI TAGIHAN BIAYA SEKOLAH Kriteria siswa miskin sangat sulit didefinisikan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan ukuran miskin berdasarkan kondisi daerah dan kondisi sekolah masing-masing. Sebagai contoh siswa miskin di sekolah “A” belum tentu miskin di sekolah “B” dan sebaliknya. Oleh karena itu, kriteria siswa Halaman 15
miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu melalui program ini ditentukan oleh sekolah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Siswa yang tingkat kemampuan ekonomi orang tuanya paling rendah disekolah sehingga tidak mampu membayar tagihan biaya sekolah. 2. Siswa SMA & SMK yang terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar tagihan biaya sekolah. Dalam hal kemampuan ekonomi orang tua siswa di suatu sekolah dipandang secara keseluruhan mampu/kaya, maka sekolah wajib mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang mempunyai minat dan kemampuan untuk mengikuti pendidikan disekolah yang bersangkutan. Sebagai contoh jika dana R-BOS SM yang diterima oleh sekolah misalnya hanya cukup untuk membiayai 7 orang siswa, maka sekolah harus mencari 7 siswa miskin yang dimaksud.
C. PERUNTUKAN DANA RINTISAN BOS SM Panduan menegaskan kembali penggunaan dana R-BOS SM, yaitu dari sisi penerimaan (revenue) dialokasikan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin. Sedangkan dari sisi pengeluaran (expenditure), sekolah dapat menggunakan dana untuk biaya operasional sekolah non personalia (Permendiknas No. 69 Tahun 2009) yang bertujuan untuk peningkatkan mutu sekolah antara lain: 1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran; 2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran; 3. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian; 4. Pembelian alat dan bahan habis pakai seperti: bahan praktikum; 5. Biaya pembinaan siswa/ekstrakulikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Karya Ilmiah Remaja (KIR) olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, dan pembinaan keagamaan. 6. Biaya uji kompetensi bagi siswa SMK yang akan lulus; 7. Biaya praktek kerja industri untuk siswa SMK; 8. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah; 9. Biaya daya dan jasa sekolah seperti internet, listrik, dan telepon, air; 10. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan; 11. Penggandaan formulir penerimaan siswa baru. Khusus untuk SMK, penggunaan dana Rintisan BOS SM diprioritaskan untuk peruntukkan pada butir 3,4 dan 5 diatas serta pembelian alat ringan (hand tools) dan bahan praktek.
Halaman 16
BAB. IV MEKANISME PENYALURAN DANA RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH (R-BOS SM)
A. ALOKASI DANA RINTISAN BOS SM 1.
2. 3.
Pemerintah pusat menentukan alokasi dana nasional berdasarkan jumlah siswa SMA & SMK di seluruh Indonesia, kemudian menetapkan alokasi Rintisan BOS SM provinsi berdasarkan jumlah siswa SMA & SMK per Provinsi. Provinsi menetapkan alokasi dana per kabupaten/kota berdasarkan jumlah siswa SMA & SMK per Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana sekolah sesuai dengan jumlah siswa SMA & SMK per sekolah.
B. PENGAJUAN SEKOLAH CALON PENERIMA RINTISAN BOS SM 1.
Mekanisme pengajuan sekolah calon penerima dana program ini diawali oleh sekolah dengan menyusun dokumen Format Penjaringan Data Individual Sekolah Menengah sebagai kelengkapan persyaratan (Lampiran 1). Dokumen yang disusun sekolah tersebut dikirim ke dinas pendidikan provinsi dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
2.
Berdasarkan data Individual Sekolah Menengah tersebut baik Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Propinsi melakukan verifikasi untuk menentukan keakuratan alokasi dana per Kab/Kota dan per sekolah.
C. PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA RINTISAN BOS SM 1. Pendataan Sekolah Sebelum ditetapkan sebagai sekolah penerima Rintisan BOS SM, dinas pendidikan provinsi melakukan verifikasi data jumlah siswa di setiap sekolah yang diajukan oleh sekolah. Hal ini sangat penting, karena nilai bantuan sangat ditentukan oleh jumlah siswa. Jika dari hasil verifikasi ditemukan data-data yang tidak sesuai dengan dipersyaratkan, maka sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota mereviewnya. 2. Penetapan sekolah Penerima Dana Rintisan BOS SM Kepala dinas pendidikan provinsi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang sekolah penerima Rintisan BOS SM
Halaman 17
tahun anggaran 2012. Keputusan ini menjadi dasar untuk memulai proses pencairan dana Rintisan BOS SM. Tembusan surat keputusan kepala dinas pendidikan provinsi dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA & SMK serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
D. PENYALURAN DANA PROGRAM RINTISAN BOS SM 1. Syarat Penyaluran Dana Rintisan BOS SM a. SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang daftar sekolah penerima dana program Rintisan BOS SM. b. Dokumen lainnya yang terkait dengan penyaluran dana Rintisan BOS SM. 2. Batas Waktu Penyaluran Dana Rintisan BOS SM Dana Rintisan BOS SM akan disalurkan dalam dua tahap penyaluran yaitu pada bulan minggu ke-3 Februari dan Agustus 2012. Waktu penyaluran dana program ini akan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, apabila seluruh pihak terkait secara tepat waktu mengikuti timeline yang telah ditetapkan.
Timeline Penyaluran Dana Rintisan BOS SM 2012 (Tahap I)
Halaman 18
Timeline Penyaluran Dana Rintisan BOS SM 2012 (Tahap II)
3. Penyaluran Dana Rintisan BOS SM a. Penyaluran dana Rintisan BOS SM dilakukan dua tahap. Jumlahnya sesuai dengan dana yang tercantum dalam alokasi masing-masing sekolah dan unit cost yang sudah ditetapkan. b. Untuk memperlancar penyaluran dana R-BOS SM, Dinas Pendidikan Propinsi dapat bekerjasama dengan Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah sebagai Bank Penyalur. c. Kerjasama dengan Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah sebagai Bank Penyalur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Bank tidak memungut biaya administrasi dalam proses penyaluran dana Rintisan BOS SM ke Rekening Sekolah; (2) Bank mempunyai sistem perbankan on-line sampai dengan cabang Kecamatan; (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dana dari KPPN diterima oleh Bank, dana tersebut harus dikirimkan ke rekening sekolah. d. Penyaluran dana Rintisan BOS SM diterima oleh sekolah tanpa potongan atau biaya apa pun.
E. WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN BOS SM Setelah dana diterima, maka sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Waktu pelaksanaan program Rintisan BOS SM terhitung dari Januari sampai Desember 2012 atau mengikuti berakhirnya tahun anggaran. 2. Apabila dana tersisa sampai dengan Desember 2012, maka sekolah mengembalikan /menyetor sisa dana tersebut ke kas negara.
Halaman 19
BAB. V PENGELOLAAN PROGRAM RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH (BOS SM) A. PRINSIP PENGELOLAAN RINTISAN BOS SM Pengelolaan program Rintisan BOS SM mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management), yang mengandung arti, yaitu: 1.
Swakelola dan Partisipatif Pelaksanaan program ini dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.
Transparan Pengelolaan dana program ini harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.
3.
Akuntabel Pengelolaan dana program ini harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah disepakati.
4.
Demokratis Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam program ini selalu ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.
5.
Efektif dan Efisien Pemanfaatan dana program ini harus efektif dan efisien. Siswa yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya harus diseleksi secara seksama dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
6.
Tertib Administrasi dan Pelaporan Sekolah penerima dana program ini harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
Halaman 20
7.
Saling Percaya Pemberian dana melalui program ini berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima dana. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.
B. PENGELOLAAN PROGRAM RINTISAN BOS SM 1.
2.
3.
4.
Program Rintisan BOS SM dikelola oleh Dinas Pendidikan Propinsi melalui mekanisme dekonsentrasi. Bantuan disalurkan langsung ke sekolah oleh 33 Dinas Pendidikan Propinsi di seluruh Indonesia. Pada tingkat sekolah, pengelolaan program ini dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Panitia terdiri dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah. Susunan adalah sebagai berikut: a. Penanggung jawab program, diketuai oleh Kepala Sekolah; b. Ketua panitia pelaksana, dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah atau guru yang relevan; c. Penanggungjawab pada setiap kegiatan, oleh para guru; d. Pengelola keuangan, oleh Bendahara Rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk khusus oleh kepala sekolah. Pengelolaan Program Rintisan BOS SM memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan, untuk menentukan siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya dan memberikan dukungan dalam wujud finansial, memberikan bantuan tenaga maupun pemikiran, pengontrol kualitas pelaksanaan program, dan sekaligus sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat. b. Program kerja yang sudah direview dan disetujui oleh pemberi bantuan menjadi acuan dalam pelaksanaan program bantuan. c. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan. d. Informasi pengelolaan program ini harus mudah diketahui oleh warga masyarakat dan sekolah melalui papan pengumuman dalam pengelolaan dengan menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan. Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana Rintisan BOS SM. Apabila terjadi pergantian kepala sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama. Pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Pejabat baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan. Halaman 21
BAB. VI PERAN INSTANSI TERKAIT A. TINGKAT PUSAT (DIREKTORAT PEMBINAAN SMA & SMK) Pengelola Rintisan BOS SM tingkat Pusat adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA & SMK. 1. Melakukan pendataan individual sekolah tingkat nasional 2. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan Rintisan BOS SM; 3. Menetapkan kuota/alokasi Rintisan BOS SM nasional dan propinsi sesuai dengan jumlah siswa SMA & SMK di seluruh Indonesia dan per propinsi. 4. Melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Sekolah Menengah Atas dengan dinas pendidikan propinsi; 5. Melakukan sosialisasi program dan mekanisme pelaksanaan Rintisan BOS SM; 6. Menyiapkan perangkat monitoring dan evaluasi Rintisan BOS SM; 7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rintisan BOS SM; 8. Mengolah, menganalisis dan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rintisan BOS SM;
B. TINGKAT PROPINSI (DINAS PENDIDIKAN PROPINSI) Pengelola Rintisan BOS SM tingkat propinsi adalah dinas pendidikan propinsi. Pelaksana tugas sehari-hari oleh sub dinas pendidikan yang menangani pembinaan SMA & SMK atau satuan kerja Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA & SMK propinsi. 1. Melakukan pendataan individual sekolah tingkat propinsi 2. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembinaan tingkat pusat; 3. Menetapkan alokasi Rintisan BOS SM per kabupaten/kota berdasarkan proporsi jumlah siswa per sekolah per kabupaten/kota. 4. Menginformasikan pedoman pelaksanaan Rintisan BOS SM kepada kabupaten/kota; 5. Menandatangani Pakta Integritas Pelaksanaan Rintisan BOS SM dengan sekolah penerima Rintisan BOS SM; 6. Menerbitkan surat keputusan penetapan sekolah-sekolah penerima Rintisan BOS SM serta menyampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA untuk SMA dan Direktorat Pembinaan SMK untuk SMK; 7. Melakukan verifikasi, menetapkan dan menyalurkan dana Rintisan BOS SM; Halaman 22
8. 9.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rintisan BOS SM. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA (DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA) Pengelola Rintisan BOS SM tingkat kabupaten/kota adalah dinas pendidikan kabupaten/kota. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah: 1. Melaksanakan pendataan individual sekolah tingkat kabupaten/kota; 2. Menentukan alokasi Rintisan BOS SM per sekolah; 3. Melakukan verifikasi data individual sekolah; 4. Menginformasikan kepada sekolah tentang alokasi Rintisan BOS SMsekolah 5. Menghimpun dan daftar sekolah penerima Rintisan BOS SM kepada dinas pendidikan propinsi.
D. TINGKAT SEKOLAH Pengelola Rintisan BOS SM tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan komite sekolah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah 1. Menyebarluaskan informasi penerimaan Rintisan BOS SM kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa; 2. Mematuhi pedoman pelaksanaan Rintisan BOS SM 3. Menyusun Surat Keputusan tentang siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya berserta lampiran. 4. Mengisi dan mengirimkan format data individual sekolah ke propinsi. 5. Mengelola dana Rintisan BOS SM berdasarkan prinsip-prinsip MBS dan pengelolaan keuangan negara ; 6. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program Rintisan BOS SM; 7. Menyusun laporan pelaksanaan program Rintisan BOS SM di tingkat sekolah, dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 8. Mencantumkan dana Rintisan BOS SM yang diterima pada APBS.
Halaman 23
BAB. VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN A. PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN BOS SM Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transaparansi pelaksanaan program Rintisan BOS SM, pemantauan dan supervisi. Pemantauan bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rintisan BOS SM apakah pelaksanaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Rintisan BOS SM. Sedangkan supervisi ditujukan untuk mengetahui sampai seberapa besar manfaat Rintisan BOS SM bagi sekolah, mengidentifikasi berbagai macam masalah/hambatan yang dialami serta mencarikan solusi pemecahan masalah. Hasil pemantauan dan supervisi selanjutnya akan dijadikan bahan perumusan perencanaan program Rintisan BOS SM di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dan supervisi dilakukan secara internal oleh komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah dan eksternal oleh Direktorat Pembinaan SMA dan SMK serta dinas pendidikan propinsi.
1.
Pemantauan Internal a.
Tingkat Sekolah melalui Komite Sekolah Pemantauan di tingkat ini adalah Komite Sekolah. Komite sekolah melakukan pemantauan terhadap program-program yang dilaksanakan di sekolahnya secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada sekolah dalam penyusunan laporan pertengahan dan laporan akhir program/kegiatan sekolah serta untuk bahan konsultasi ketika ada pemantauan dari instansi lain yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, atau Direktorat Pembinaan SMA/SMK.
b.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan sebagai bagian tugas rutinitas pembinaan sekolah. Dengan demikian pemantauan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota mencakup seluruh aspek kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan program Rintisan BOS SM.
Halaman 24
2.
3.
Pemantauan Eksternal a.
Pusat Direktorat Pembinaan SMA & SMK, melaksanakan pemantauan ke pengelola program di dinas pendidikan propinsi dalam rangka memantau pelaksanaan program Rintisan BOS SM, mengetahui hasil yang sudah dicapai, dan mencatat masalah yang menjadi hambatan pelaksanaan program Rintisan BOS SM.
b.
Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan Propinsi melalui melakukan pemantauan sekolah sampel untuk memastikan akuntabilitas dari keterlaksanaan/ ketercapaian program di sekolah.
Waktu Pelaksanaan Pemantauan a.
b.
c.
4.
Pemantauan internal oleh kepala sekolah dan dinas pendidkan kabupaten/kota sekolah dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian diharapkan kepala sekolah menyadari dan mengetahui betul perkembangan pelaksanaan program yang sedang berjalan dan sedini mungkin mengetahui kendala yang muncul sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada. Pemantauan dinas pendidikan propinsi dilaksanakan pada saat program kegiatan sedang berlangsung dan pada akhir kegiatan agar dapat mengetahui proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Pemantauan oleh Direktorat Pembinaan SMA & SMK atau instansi lain dari Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan.
Aspek-aspek pemantauan: a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan yang ditentukan berdasarkan jumlah siswa; b. Kriteria siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya; c. Data siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya; d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan monitoring.
B. PENGAWASAN PROGRAM RINTISAN BOS SM Pengawasan terhadap pelaksanan program Rintisan BOS SM dilakukan oleh lembaga-lembaga meliputi: 1. Pengawasan internal dilakukan oleh komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota melalui pengawas sekolah. 2. Tim monitoring independen yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan SMA & SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
Halaman 25
3.
Instansi pengawas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Nasional, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
C. DAFTAR LARANGAN Pemberian Rintisan BOS SM adalah amanah dan kepercayaan, sehingga penting bagi kita secara bersama-sama menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Disimpan dengan maksud dibungakan; 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Mengalokasikan dana Rintisan BOS SM yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan; 4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, 5. Menanamkan saham; 6. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program Rintisan BOS SM/perpajakan program Rintisan BOS SM yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
D. SANKSI Apabila berdasarkan hasil evaluasi institusi pemeriksa (Inspektorat Jenderal/BPK/ Bawasda), penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan/kesalahan/kesengajaan dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara, Dinas Pendidikan Propinsi memberi peringatan/teguran secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk: 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian. 2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. 3. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota, atau sekolah, bilamana terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan. 4. Sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana Rintisan BOS SM masuk dalam daftar hitam (black list) sekolah yang tidak akan mendapat bantuan dari Direktorat Pembinaan SMA & SMK 5. Menyampaikan penyalahgunaan dana tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk menegur sekolah. Halaman 26
E. UNIT PELAYANAN MASYARAKAT (UPM) Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program Rintisan BOS SM serta memberikan informasi tentang mekanisme Rintisan BOS SM, Direktorat Pembinaan SMA & SMK membentuk unit pelayanan masyarakat (UPM). Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat sebagai komponen turut serta mengawasi pelaksanaan program sesuai prinsip Rintisan BOS SM dan MBS, yang berfungsi sebagai: 1) Mediator antara masyarakat dengan pengelola Rintisan BOS SM; 2) Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal); 3) Pusat informasi umum pemberian Rintisan BOS SM.
Halaman 27
BAB. VIII PELAPORAN
Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program Rintisan BOS SM, sekolah, pengelola Propinsi, dan Pusat menyusun laporan hasil pelaksanaan program ke pihak terkait.
A. LAPORAN SEKOLAH Secara umum laporan yang harus disiapkan oleh sekolah penerima dana Rintisan BOS SM, terdiri atas laporan per semester (laporan semester I dan laporan semester II) yang berisi tentang pelaksanaan program serta laporan penggunaan dana baik dari sisi penerimaan dan pembelanjaan. Laporan tersebut harus siap untuk diperiksa setiap saat oleh tim audit/pemeriksa. Laporan sekurangkurangnya berisi informasi yang mencakup, antara lain: 1. Narasi Laporan Narasi laporan memuat informasi-informasi sebagai berikut: (1) jumlah siswa; (2) jumlah dana yang diterima, (3) kapan dana diterima sekolah, (3) mekanisme seleksi siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya; (4) penggunaan dana dari sisi pendapatan yaitu untuk membebaskan dan/atau membantu siswa miskin dari biaya sekolah; (5) penggunaan dana dari sisi pengeluaran/pembelanjaan yaitu untuk membiayai operasional sekolah. 2. Isian Data Individual Sekolah tahun pelajaran 2012/2013 kondisi bulan Agustus 2012 khusus untuk laporan semester 2 menggunakan format pada Lampiran 1. 3. SK Kepala Sekolah Tentang penetapan siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya dengan lampiran format data identitas siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya (Lampiran 2). 4. Tanda Bukti Siswa telah dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya Berisi rekapitulasi nama siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya, jumlah bantuan, dan tanda tangan siswa sebagai bukti pembebasan dan/atau pemberian keringanan biaya sekolah. 5. Penggunaan dana dari sisi pembelanjaan (expenditure) Berisi tentang rincian penggunaan/pembelanjaan dana untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah (Lampiran 3)
Halaman 28
6. Foto Dokumentasi Berisi informasi yang menggambarkan kegiatan sekolah dalam menggunakan dana baik dari sisi penerimaan (revenue) yaitu untuk membebaskan dan/atau membantu siswa miskin dari tagihan biaya sekolah dan dari sisi pembelanjaan (expenditure) yaitu untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah.
B. LAPORAN PROPINSI Pengelola Propinsi menyusun laporan laporan per semester (laporan semester I dan laporan semester II) pelaksanaan program Rintisan BOS SM. Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh pengelola program Rintisan BOS SM propinsi meliputi:
1. Besar dana yang dialokasikan. 2. Besar dana yang tidak terserap berdasarkan laporan dari sekolah 3. Data identitas sekolah penerima bantuan, meliputi: (1) nama sekolah; (2) Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN); (3) alamat lengkap; (4) status sekolah; dan (5) jumlah siswa dan alokasi dana per Kab/Kota, per Sekolah penerima. 4. Data identitas siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya pendidikannya per kab/kota per sekolah (Lampiran 4). 5. Laporan pemantauan pelaksanaan program. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, kesesuaian penggunaan dana baik dari sisi penerimaan dan pembelanjaan dengan pedoman yang ditetapkan, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. 6. Laporan Akhir pada akhir pelaksanaan program, Pengelola propinsi melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program, meliputi: (1) sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan; (2) apa yang telah dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan; (3) hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi; (4) upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut; dan (5) rekomendasi untuk perbaikan program dimasa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis.
C. LAPORAN PUSAT Pengelola pusat menyusun laporan akhir pelaksanaan program Rintisan BOS SM. Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh pengelola program Rintisan BOS SM pusat meliputi: 1. Besar dana yang dialokasikan 2. Besar dana yang tidak terserap berdasarkan laporan dari pengelola propinsi.
Halaman 29
3. Data identitas sekolah penerima bantuan, meliputi: (1) nama sekolah; (2) Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN); (3) alamat lengkap; (4) status sekolah; dan (5) jumlah siswa dan alokasi dana per Propinsi, per Kab/Kota, per Sekolah penerima. 4. Data identitas siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya pendidikannya per Propinsi, per Kab/Kota, per sekolah. 5. Laporan pemantauan pelaksanaan program. Laporan ini berisi tentang kesesuaian penggunaan dana baik dari sisi penerimaan dan pembelanjaan dengan pedoman yang ditetapkan, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Ketentuan pelaporan adalah sebagai berikut: 1. Laporan semester I dan laporan semester II dari sekolah dikirim ke pengelola propinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir waktu pelaksanaan jatuh tempo. 2. Laporan pelaksanaan program pengelola Propinsi dikirim ke pengelola Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir waktu pelaksanaan jatuh tempo. 3. Laporan pelaksanaan program dari sekolah dibuat minimal rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk: a. Sekolah (dokumen asli) b. Dinas pendidikan kabupaten/kota (dokumen salinan) c. Dinas pendidikan propinsi (dokumen salinan) Laporan tersebut dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh ketua komite sekolah, kepala sekolah, dan bendahara rutin sekolah serta dilengkapi dengan stempel sekolah dan stempel komite sekolah.
Halaman 30
LAMPIRAN
Halaman 31
FORMAT LEMBAR INFORMASI DATA INDIVIDUAL SMA
Tahun Pelajaran ……………… / ………………
KONDISI DATA INDIVIDU SMA PER-TANGGAL 31 AGUSTUS TAHUN TANGGAL PENGISIAN DATA :
Tanggal
I. KABUPATEN/KOTA
:
II. PROVINSI
:
Bulan
Tahun
A. IDENTITAS SEKOLAH 1.
Nama Sekolah/Instansi
2.
Nomor Statistik Sekolah (NSS)
3.
Alamat
a.
:
Jalan
NSS
:
NPSN
:
: RT
4.
b.
Desa / Kelurahan
:
c.
Wilayah
:
e.
Kecamatan
:
f.
Kabupaten/Kota
:
g.
Provinsi
:
Kode Pos: 1 = Kabupaten
Klasifikasi Letak Geografis Sekolah
:
1 = Terpencil 2 = Daerah Sulit Diakses
b.
Kategori Wilayah Khusus
:
1 = Daerah Terpencil
Posisi Geografis
:
Bila sekolah mempunyai data/informasi
5.
6.
7.
d. Daerah :
2 = Kota
a.
c.
3 = Pedesaan
2 = Daerah Perbatasan Negara
1 = Desa
2 = Kota
4 = Perkotaan 3 = Daerah Transmigrasi
0
'
,
"
LU
0
'
,
"
BT
4 = Bukan Semua
a.
Kode Area, Telepon
:
Kode area
(
)
No Telp. :
b.
Kode Area, Faximile
:
Kode area
(
)
No Fax. :
c.
Handphone Yang Bisa Dihubungi
:
a.
Akses Internet
:
b.
Alamat Email
:
c.
Website http://
:
d.
Nama Pimpinan
:
a.
Status Sekolah
:
1 = Negeri
2 = Swasta
c.
Status Kepemilikan
:
1 = Pemerintah Pusat
2 = Pemerintah Daerah
d.
SK / Izin Pendirian Sekolah
:
No.
Tgl.
-
-
e.
SK Status Sekolah Terakhir
:
No.
Tgl.
-
-
f.
Keterangan SK Status
:
g.
Bila sekolah mengalami perubahan (sebelum SK pada butir 8c atau 8d), maka isi butir pertanyaan berikut: g.1
Nama Sekolah (sebelumnya)
:
g.2
Status Sekolah (sebelumnya)
:
g.3
Alamat Sekolah
:
1 = Tidak Ada
1 = Pemutihan
1 = Negeri
2 = Jardiknas
2 = Penegerian
3 = Telkom
4 = Lainnya, sebutkan ............
b. Sekolah Dibuka Tahun
3 = Alih Fungsi
g.4
Kecamatan
:
g.5
Kabupaten/Kota
:
:
3 = Yayasan
4 = Sekolah Baru
5 = Perubahan Nama
2 = Swasta
RT
LIDI SMA
RW
RW
Halaman 1 dari 9 halaman
8.
9.
a.
Akreditasi
:
b.
SK Terakhir Akreditasi
:
Status Mutu
1=A
2=B
3=C
4 = Belum Diakreditasi
No.
5 = Tidak Terakreditasi Tgl.
-
-
:
1 = Pra SPM
2 = SPM
3 = Pra SSN
4 = SSN
10. Sertifikasi ISO
:
1 = 9001:2000
2 = 9001:2008
3 = Proses Sertifikasi
4 = Belum Bersertifikat
11. Waktu Penyelenggaraan
:
1 = Pagi
2 = Siang
3 = Kombinasi (Pagi dan Siang)
12. Sistem Penyelenggaraan
:
1 = Sekolah Umum/Konvensional
13. Nomor Rekening Bank
:
14. Nama Bank
:
15. Cabang/Unit
:
16. Rekening Sekolah Atas Nama
:
17. Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) :
5 = RSBI
6 = SBI
2 = Sekolah Berasrama/Boarding School
1 = Ya
2 = Tidak
18. Khusus untuk SMA Swasta/Yayasan a
Nama Yayasan
:
b.
Nama Pimpinan Yayasan
:
c
Alamat Yayasan RT
c.1
Desa / Kelurahan
:
c.2
Kecamatan
:
c.3
Kabupaten/Kota *)
:
c.4
Provinsi
:
g.
Akte Pendirian Yayasan
:
h.
Kelompok Yayasan
:
RW
Kode Pos:
No.
Tgl. 1 = Aisyiah
2 = MPK Muhammadiyah
3 = LP Ma'arif
5 = MPPK
6 = MNPK
8 = Dharma Pertiwi 9 = YPLP PGRI
7 = Perwari
-
4 = ML Taman Siswa
10 = Lainnya, sebutkan: ………………………
B. SISWA, KELAS (ROMBONGAN BELAJAR), DAN NILAI UJIAN NASIONAL (NILAI UN) 1.
Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) / Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dari Siswa Baru Tingkat I yang diterima :
2.
Rencana pendaftar dan siswa yang diterima menurut jenis kelamin dan asal sekolah: Rencana Penerimaan (orang)
3.
Laki-Laki
Perempuan
SMP Laki-Laki
MTs
Perempuan
Laki-Laki
Total Siswa Baru Tingkat I (orang)
Paket B
Perempuan
Laki-Laki
Perempuan
Laki-Laki
Perempuan
Siswa menurut Program Pengajaran dan Kelas/Rombongan Belajar dan Agama: Tingkat dan Program Pengajaran
Jumlah Siswa (orang) Laki-Laki
Perempuan
L+P
Jumlah Rombongan Belajar
Kelas X
Rombel
Kelas XI IPA
Rombel
Kelas XI IPS
Rombel
Kelas XI Bahasa
Rombel
Kelas XII IPA
Rombel
Kelas XII IPS
Rombel
Kelas XII Bahasa
Rombel
Total
LIDI SMA
Jumlah Siswa Menurut Asal
Pendaftar (orang)
,
Jumlah siswa menurut agama Islam
Protestan
Katholik
Hindu
Budha
Khonghuchu
Rombel
Halaman 2 dari 9 halaman
4.
Siswa Mengulang, Putus Sekolah, dan Mutasi menurut Program Pengajaran :
Tingkat dan Program Pengajaran
Putus Sekolah Tahun Ajaran Sebelumnya
Mengulang
L
P
L
Mutasi Tahun Ajaran Sebelumnya Masuk dari Kab/Kota sama
P
L
Masuk dari Kab/Kota lain
P
L
Jumlah
Keluar ke Kab./Kota lain
P
L
P
L
P
Kelas X Kelas XI IPA Kelas XI IPS Kelas XI Bahasa Kelas XII IPA Kelas XII IPS Kelas XII Bahasa Total
5.
Peserta Ujian Nasional dan Lulusan Tahun Ajaran Lalu menurut Jenis Kelamin Tiap Program Pengajaran : Peserta
Program Pengajaran
L
P
Lulusan L+P
L
P
L+P
IPA IPS Bahasa Jumlah
6.
Nilai Ujian Nasional (UN) tiap Mata Pelajaran Tahun Lalu : No.
Mata Pelajaran
(lanjutan No. 8 …..)
Nilai Rata2 UN
No.
Nilai Rata2 UN
Mata Pelajaran
1
Bahasa Indonesia
,
7
Ekonomi
,
2
Bahasa Inggris
,
8
Sosiologi
,
3
Matematika
,
9
Geografi
,
4
Fisika
,
10
Bahasa Asing pilihan
,
5
Kimia
,
11
Sejarah Budaya (Antropologi)
,
6
Biologi
,
12
Sastra Indonesia
,
C. FASILITAS 1.
Luas Tanah yang Dikuasai Sekolah menurut Status Kepemilikan : Status Kepemilikan
No. 1
2
Milik
2.
Luas Tanah Seluruhnya
Sertifikat
Meter Persegi (M²)
Belum Sertifikat
Meter Persegi (M²)
Total Luas Tanah Hak Milik
Meter Persegi (M²)
Bukan Milik
Meter Persegi (M²)
Total Luas Tanah Seluruh
4.
1 = Akte Jual Beli 2 = Girik 3 = Surat Hibah
3.
4 = Hak Guna Pakai 5 = Lainnya, .......... ..........................
Jika Tanah Bukan Hak Milik, maka kondisi tanah tersebut adalah
:
1 = Sewa 2 = Pinjaman 3 = Lainnya, .......................................
Kondisi Lahan Hak Milik Sekolah : Kondisi Lahan Hak Milik
LIDI SMA
Meter Persegi (M²)
Jika Tanah Hak Milik Statusnya Belum Sertifikat, : maka status tanah tersebut adalah
Luas Lahan
Jenis Lahan
Terbangun
Meter Persegi (M²)
Belum Terbangun
Meter Persegi (M²)
Jenis Lahan: 1 = Diatas lahan terdapat bangunan 2 = Berupa tanah padat/siap bangun 3 = Berupa taman/tanah lapang 4 = Berupa sawah/kebun 5 = Berupa semak/hutan/rawa/padas 6 = Lainnya, ........................................
Halaman 3 dari 9 halaman
5.
Buku dan Alat Pendidikan : Buku Pelajaran No.
Mata Pelajaran
Pegangan Guru Jumlah Judul
1
PPKn
2
Pendidikan Agama .
3
Bahasa dan Sastra Indonesia
4
Bahasa Inggris
5
Sejarah Nasional dan Umum
6
Pendidikan Jasmani
7
Matematika
8
IPA
Jumlah Eksemplar
Alat Pendidikan
Teks Siswa Jumlah Judul
Penunjang
Jumlah
Jumlah Judul
Jumlah Eksemplar
Jumlah Alat Peraga (set)
Jumlah Alat Praktik (set)
Media Pembelajaran Elektronik (judul/set)
a. Fisika b. Biologi c. Kimia 9
IPS a. Ekonomi b. Sosiologi c. Geografi d. Sejarah Budaya e. Tata Negara f. Antropologi
6.
10
Pendidikan Seni
11
Bahasa Asing Lain
12
Bimbingan dan Penyuluhan
13
Muatan Lokal
14
Kerajinan dan Kesenian
15
Buku Lainnya, …………………….
Perlengkapan : a. Perlengkapan Kegiatan Administrasi ; No. 1
2
LIDI SMA
Jenis Perlengkapan
Jumlah Total
Kondisi Baik
Rusak Sedang
Rusak Berat
unit
unit
unit
unit
a. Core Duo / lebih
unit
unit
unit
unit
b. Pentium 4
unit
unit
unit
unit
c. Pentium 3 / kurang
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
a. Core Duo / lebih
unit
unit
unit
unit
b. Pentium 4
unit
unit
unit
unit
c. Pentium 3 / kurang
unit
unit
unit
unit
Komputer Desktop
Notebook / Laptop
3
Komputer Server
unit
unit
unit
unit
4
Printer
unit
unit
unit
unit
5
Scanner
unit
unit
unit
unit
6
Telepon
unit
unit
unit
unit
7
Faximile
unit
unit
unit
unit
8
Fotokopi
unit
unit
unit
unit
9
Mesin Stensil
unit
unit
unit
unit
10
Mesin Ketik
unit
unit
unit
unit
11
Kamera Digital
unit
unit
unit
unit
12
Kamera Video / handycam
unit
unit
unit
unit
Halaman 4 dari 9 halaman
b.
Perlengkapan Kegiatan Pembelajaran (ruang teori dan praktek) ; No. 1
2
Jenis Perlengkapan
Kondisi Baik
Rusak Sedang
Rusak Berat
unit
unit
unit
unit
a. Core Duo / lebih
unit
unit
unit
unit
b. Pentium 4
unit
unit
unit
unit
c. Pentium 3 / kurang
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
unit
a. Core Duo / lebih
unit
unit
unit
unit
b. Pentium 4
unit
unit
unit
unit
c. Pentium 3 / kurang
unit
unit
unit
unit
Notebook / Laptop
3
Komputer Server
unit
unit
unit
unit
4
Jaringan Internet
unit
unit
unit
unit
5
LAN/Jaringan Intranet Sekolah
unit
unit
unit
unit
6
LCD/Proyektor dan layar/screen
unit
unit
unit
unit
7
Sound System Ruangan
unit
unit
unit
unit
8
Printer
unit
unit
unit
unit
9
Scanner
unit
unit
unit
unit
10
Kamera Digital/Handycam
unit
unit
unit
unit
11
Televisi / LCD / LED
unit
unit
unit
unit
12
Pendingin Ruangan (AC)
unit
unit
unit
unit
c.
Ruang menurut Jenis, Kondisi, dan Status Kepemilikan ;
No.
LIDI SMA
Jumlah
Komputer Desk Top
Nama Ruang
Kode Prasarana Dikmen
1
Ruang Teori / Kelas
01
2
Laboratorium IPA
02
3
Laboratorium Kimia
03
4
Laboratorium Fisika
04
5
Laboratorium Biologi
05
6
Laboratorium Bahasa
06
7
Laboratorium IPS
07
8
Laboratorium Komputer
08
9
Ruang Perpustakaan
09
10
Ruang Perpustakaan Multimedia
10
11
Ruang Pusat Sumber Belajar
11
12
Ruang Keterampilan
12
13
Ruang Serba Guna/Aula
13
14
Ruang UKS
14
15
Koperasi/Toko
20
16
Ruang BP/BK
21
17
Ruang Kepala Sekolah
22
18
Ruang Wakil Kepala Sekolah
22
19
Ruang Guru
23
20
Ruang Tata Usaha
24
21
Ruang OSIS
25
22
Ruang Ekstra Kurikuler
42
23
Ruang PMR
43
24
Kamar Mandi Guru Laki-Laki
26
25
Kamar Mandi Guru Perempuan
27
26
Kamar Mandi Siswa Laki-Laki
28
27
Kamar Mandi Siswa Perempuan
29
28
Gudang
30
29
Ruang Ibadah
31
30
Rumah Dinas Kepala Sekolah
32
Kondisi Rata-Rata (jika lebih dari 1 unit) Jumlah Ruang /Unit Panjang/ unit (m)
Lebar/ unit (m) Atap
Dinding
Kusen
Pondasi
Lantai
Status Ke pemilikan
Halaman 5 dari 9 halaman
No.
Kode Prasarana Dikmen
Nama Ruang
31
Rumah Dinas Guru
33
32
Rumah Penjaga Sekolah
34
33
Sanggar/Ruang MGMP
35
34
Sanggap PKG
36
35
Asrama Siswa
37
36
Unit Produksi
38
37
Ruang Multimedia
39
38
Teacher Resource Research Centre (TRRC)
40
39
Ruang Olah Raga
41
40
Dapur/Pantry
44
41
Kantin/Warung Sekolah
45
42
Lapangan Olah Raga/Upacara
46
43
Tempat Parkir
47
44
Lainnya
99
Kondisi Rata-Rata (jika lebih dari 1 unit) Jumlah Ruang /Unit Panjang/ unit (m)
Lebar/ unit (m) Atap
Dinding
Kusen
Pondasi
Lantai
Status Ke pemilikan
Catatan 1. Untuk Kondisi bangunan, jika lebih dari 1 unit adalah kondisi rata-rata; kode (1) = Kondisi Bagus; (2) = Rusak Sedang; (3) = Rusak Berat 2. Untuk Status Kepemilkan; kode (1) = Hak Milik; (2) = Bukan Milik
D. KURIKULUM YANG DIGUNAKAN No.
Kurikulum
1
Kurikulum 1999
2
Kurikulum 2004 (KBK)
Kelas X
3
KTSP
4
KTSP Adopsi/Adaptasi Kurikulum Luar Negeri
Catatan: cantumkan tanda ( √ )
Kelas XI
Kelas XII
Keterangan
pada kelas yang melaksanakan kurikulum tersebut
E. ROMBONGAN BELAJAR DAN KETENAGAAN 1.
Ketersediaan Tenaga Pendidik (termasuk kepala sekolah, bila mengajar) : Jumlah Guru Yang Ada (orang) No.
Mata Pelajaran
Tenaga Pendidik/Guru 1
PPKn / Pendidikan Kewarganegaraan
2
Pendidikan Agama
Guru Tetap
Guru Tidak Tetap
Jumlah Guru
Kebutuhan Tenaga Guru
Kekurangan Tenaga Guru
honor daerah/pusat/komite
a. Islam b. Protestan c. Katolik d. Hindu e. Budha f. Kong Hu Chu
LIDI SMA
3
Bahasa dan Sastra Indonesia
4
Bahasa Inggris
5
Sejarah Nasional dan Umum
6
Pendidikan Jasmani
7
Matematika
8
Fisika
9
Biologi
10
Kimia
11
Ekonomi
12
Sosiologi
13
Geografi
14
Sejarah Budaya
Halaman 6 dari 9 halaman
Jumlah Guru Yang Ada (orang) No.
Mata Pelajaran
15
Tata Negara
16
Antropologi
17
Teknologi Informasi dan Komunikasi
18
Pendidikan Seni
19
Bahasa Asing Lain
20
Bimbingan dan Konseling
21
Muatan Lokal
22
Kerajinan Tangan dan Kesenian
23
Kewirausahaan
Guru Tetap
Jumlah Guru
Guru Tidak Tetap
Kebutuhan Tenaga Guru
Kekurangan Tenaga Guru
Kebutuhan Tenaga Kependidikan
Kekurangan Tenaga Kependidikan
Jumlah
2.
Ketersediaan Tenaga Kependidikan : Jumlah Tenaga Kependidikan Yang Ada No.
Jenis Tenaga Kependidikan
Tenaga Tetap (orang)
Tenaga Tidak Tetap (orang)
Jumlah Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan 1
Tenaga TU/Administrasi
2
Tenaga Pustakawan
3
Tenaga Teknisi
4
Tenaga Laboran
5
Tenaga …………………………………………………. Jumlah
F. BLOCK GRANT / BANTUAN / SUBSIDI 1.
Block Grant / Bantuan / Subsidi yang pernah diterima sekolah dalam 5 (lima) tahun terakhir : No.
Tahun Diterima
Jenis Bantuan
Sumber Bantuan
Jumlah Dana Diterima
Jumlah Dana Pendamping
(dalam jutaan)
(dalam jutaan)
Peruntukkan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst… Jenis Bantuan, diantaranya: 1 = RKB (Ruang Kelas Baru 2 = Lab. IPA 3 = Perpustakaan
2.
4 = Lab. Komputer 5 = Ruang PSB 6 = Ruang Multimedia
7 = Rehabilitasi Gedung 8 = Subsidi Pengembangan Sekolah 9 = Bantuan RSBI
10 = Lainnya, sebutkan
Sumber Bantuan: 1 = APBN (Pusat) 2 = APBD Provinsi 3 = APBD Kab/Kota
4 = Swasta 5 = Lainnya, sebutkan
Beasiswa yang diperoleh siswa tahun lalu : No.
Jenis
Sumber
Jumlah Siswa
Jumlah Siswa
Beasiswa
Beasiswa
Menerima
Membutuhkan
Jumlah Penerima L
P
Jumlah Dana Diterima L+P
(Rp - dalam jutaan)
1 2 3 4 5 dst.. Jenis Beasiswa: 1 = Beasiswa Berprestasi 2 = Beasiswa Khusus Murid Miskin (BKMM)
LIDI SMA
3 = Beasiswa Lainnya, sebutkan
Sumber Beasiswa: 1 = APBN 2 = APBD Propinsi
3 = APBD Kab/Kota 5 = Sumber Lain, sebutkan: ………………… 4 = Swasta, sebutkan: …………………
Halaman 7 dari 9 halaman
3.
Data ekonomi orangtua siswa : No. 1
Golongan Ekonomi Pra Sejahtera (Miskin)
2
Golongan Ekonomi Menengah
3
Golongan Ekonomi Sejahtera
Total Siswa
Jumlah Siswa (orang)
Kategori Ekonomi Orang Tua Siswa
Kelas X
Kelas XI
Kelas XII
(orang)
Jumlah
G. PEMAKAIAN LISTRIK 1.
Sumber Listrik Utama :
2.
Daya Listrik :
1 = PLN
2 = Diesel / Genset
3 = PLN dan Diesel / Genset
4 = Tenaga Surya
5 = Lainnya, sebutkan: …………………
watt
H. SANITASI 1.
Sumber Air Bersih
1 = PDAM
2 = Air Tanah
3 = Sumber Air Lainnya, sebutkan: ………………….…………..…………………………..
Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca Perhatian : Lembar ini harus diisi oleh Pimpinan/Kepala Sekolah/Lembaga/Instansi atau yang mewakili. Yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. ………………………….… , Tanggal ………. Bulan …………….………...……. Tahun ……………… Kepala Sekolah/Lembaga/Instansi
stempel sekolah
……………………………….………………………………………
NIP.
LIDI SMA
Halaman 8 dari 9 halaman
I. LAMPIRAN GAMBAR/FOTO
Apabila sekolah memerlukan rehabilitasi gedung, mohon melampirkan foto bagian/ruang sekolah yang mengalami kerusakan (boleh menambahkan lembar ini jika diperlukan):
LIDI SMA
*Mohon diisi keterangan gambar/foto
*Mohon diisi keterangan gambar/foto
*Mohon diisi keterangan gambar/foto
*Mohon diisi keterangan gambar/foto
*Mohon diisi keterangan gambar/foto
*Mohon diisi keterangan gambar/foto
Halaman 9 dari 9 halaman
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Gedung E Lantai 12-13 Telp (021) 5725477 (hunting), 5725468-9, 5725471-4, 5725466 Fax : 5725473; 5725049; 575475, Website: http://www.ditpsmk.net
Form : 01
DATA POKOK PSMK 2012 NPSN
: ……………………
ID UN
: ……………………..
Nama SMK
: .......................................................................
NSS
: …………………...............................
Status : *) Negeri / Swasta
No SK Pendirian : .................................Tgl SK : ..…/……/…… Penandatangan SK : *) Bupati / Walikota / Kanwil / Dinas Pend / PBM : *) Pagi / Siang / Pagi & Siang Mendiknas/ Menhut / Mentan / Menkes Alamat : Jalan : .......................................................................................................................... Rt : ............RW : ............... Desa : ................................................ Kecamatan : .................................................... Kab/ Kota : ............................................................... Provinsi : ......................................................................Kode Pos : ………………………… Telepon: ...................... Fax : ...................... Website : ................................... Email : ...................................................... Kepala Sekolah : Nama : ......................................................... NIP.: .......................... Hp....................................................... Jumlah Guru : Total .............. (PNS Tetap: .........PNS Tidak Tetap: .........) (Non PNS Tetap: ........., Non PNS Tidak Tetap : .........) Rata-rata Nilai UN Th Pelajaran 2011/2012 : Matematika : ...............Bhs Indonesia: ..............Bhs Inggris: ...........MP Produktif : …........ Sertifikasi ISO : *) 9001:2000 / 9001:2008 / proses sertifikasi / belum bersertifikat ; tahun mendapat ISO ..................... Koordinat Geografis : ........................................................................... Latitude, ............................................................................ Longitude *) Coret yang tidak perlu
Akreditasi
DATA AKREDITASI DAN PENERAPAN KURIKULUM SMK Kompetensi Keahlian
KURIKULUM YANG DIGUNAKAN
Tahun diakreditasi Tk.1
Keterangan : Akreditasi diisi dengan A, B, C, BLM (belum diakreditasi) ;
Tk.2
Tk.3
Tk.4
Kurikulum diisi dengan Kurikulum 1999, 2004, KTSP
DATA PSB DAN SISWA PER TINGKAT Pendaftaran Siswa Baru (PSB)
L
P
P
L
P
Tk. 2 L
P
TOTAL Keterangan : Rombel diisi dengan jumlah kelas per tingkat dan per kompetensi keahlian sesuai spektrum 2008
1
Tk.3 L
P
Rombel
L
Tk.1
Rombel
Diterima
Rombel
Pendaftar
Rombel
Kompetensi Keahlian
SISWA Total Siswa
Tk.4 L
P
L+P
2
NAMA SMK :
DATA SISWA MENGULANG DAN PUTUS SEKOLAH SISWA MENGULANG
Kompetensi Keahlian
Tk.1 L
Tk. 2 P
L
SISWA PUTUS SEKOLAH
Tk. 3 P
L
Tk.4 P
L
Tk.1 P
L
Tk. 2 P
L
Tk. 3 P
L
Tk.4 P
L
P
TOTAL
DATA SISWA MENURUT AGAMA DAN UMUR Agama
JUMLAH SISWA
Tk. 1
Tk. 2
Tk. 3
Umur
Tk. 4
Islam Protestan Katolik Hindu Budha Konghucu
JUMLAH SISWA Tk. 1
Tk. 2
Tk. 3
Tk. 4
≤15 16 17 18 ≥19 TOTAL
TOTAL
DATA EKONOMI ORANG TUA SISWA DAN ASAL SEKOLAH SISWA BARU JUMLAH SISWA
Ekonomi Orang Tua Siswa
Tk.1
Tk. 2
Tk.3
Tk.4
Pra-sejahtera 1 (Miskin) Menengah & Sejahtera
Sekolah
Jumlah Siswa
Asal Pendaftar
Diterima Tk.1
SMP MTs Paket B
TOTAL
TOTAL
DATA PESERTA UJIAN DAN PENELUSURAN LULUSAN PENELUSURAN LULUSAN TP 2010/2011
PESERTA UJIAN TP 2011/2012
Kompetensi Keahlian
Peserta UN L
P
lulus L
P
Bersertifikat Kompetensi
Bekerja Skor TOEIC > 400
DU/DI dan Instansi Pemerintah
Wira usaha
Masa tunggu untuk bekerja (tahun) <1 thn >1 thn
TOTAL
NAMA SMK :
3
Lanjut ke PT
Lainnya
TENAGA KEPENDIDIKAN Status Kepegawaian No
Tenaga Kependidikan
Total Pegawai PT
1. 2 3 4 5 6. 7.
NON PNS
PNS PTT
PT
PTT
Pendidikan SLT A
Dip
S1/D4
Jenis Kelamin
Usia S2
<35
35-50
>51
L
P
Kebutuhan Pegawai Ideal
+/-
Kepala tata usaha Tenaga teknis keuangan Tenaga perpustakaan Tenaga laboratorium Tenaga teknis praktek kejuruan Pesuruh/ Penjaga sekolah Tenaga administrasi lainnya TOTAL
Keterangan : PT = Pegawai tetap; PTT = Pegawai Tidak Tetap
PENDIDIK (GURU) No
Nama Mata Pelajaran
Status Kepegawaian
Total Guru
PNS GT
1
Normatif Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Protestan Pendidikan Agama Katolik Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Budha Pendidikan Agama Konghuchu Bahasa Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan & Sejarah Pendidikan Jasmani & Olah Raga Seni & Budaya BP/ BK Muatan Lokal
2
Adaptif Matematika Bahasa Inggris KKPI IPA IPS Kewirausahaan Fisika Kimia Biologi Ekonomi Pelayanan Prima Bahasa asing …….
3
Produktif … … … … … … … … … … TOTAL
GTT
Non PNS GT
GTT
Pendidikan Dip
S1/D4
S2
lulus Sertifi kasi profesi
Usia <35
35-51
≥51
Keterangan : Untuk Mata Pelajaran Produktif diisi Jumlah Guru Produktif per Kompetensi Keahlian sesuai spektrum 2008 dan bukan sub kompetensi. Contoh : Akuntansi, Teknik Kendaraan Ringan ; GT = Guru Tetap; GTT = Guru Tidak Tetap
4
Jenis Kelamin
Kebutuhan Guru
L
Ideal
P
+/-
NAMA SMK :
PRASARANA SMK No
Nama Ruang/Area Kerja
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B 1.
C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Jumlah Ruang
Luas Rata-rata (m2)
Kondisi Saat Ini Total Jumlah Luas Baik (m2)
Kebutuhan Ruang Jumlah Rusak Sedang
Jumlah Rusak Berat
Jumlah ruang
Luas (m2)
Total Luas (m2)
Ruang Pembelajaran Umum Ruang Kelas Ruang Lab. Fisika Ruang Lab. Kimia Ruang Lab. Biologi Ruang Lab. Bahasa Ruang Lab. Komputer Ruang Lab. Multimedia Ruang Praktek Gambar Teknik Ruang Perpustakaan Konvensional Ruang Perpustakaan Multimedia Ruang Khusus (Praktik) Ruang Praktek/Bengkel/Workshop R. Praktek…. R. Praktek…. R. Praktek…. R. Praktek…. R. Praktek…. R. Praktek…. R. Praktek…. Ruang Penunjang Ruang Kepala Sekolah & Wakil Ruang Guru Ruang Pelayanan Administrasi (TU) BP/BK Ruang OSIS Ruang Pramuka, Koperasi, UKS, Ruang Ibadah Ruang Bersama (Aula) Ruang Kantin Sekolah Ruang Toilet Ruang Gudang Ruang Penjaga Sekolah Ruang Unit Produksi Asrama Siswa
STATUS LAHAN SMK No 1 2
3
Jenis Lahan
Luas ( M2 )
Status Kepemilikan Lahan Pemerintah / Yayasan Lainnya (sebutkan)
Luas Lahan Bangunan Luas Lahan Tanpa Bangunan a. Taman b. Lapangan Olah Raga c. Lahan praktek d. Lain-lain Total Luas Lahan Seluruhnya NAMA SMK :
5
Keterangan Lahan
INFRASTRUKTUR SMK Sumber Listrik
Daya Listrik
Voltase
Phase
Biaya Per Bulan
*) PLN / Genset Diesel / Tenaga Surya / PLN & Diesel / Sumber lainnya/ Tidak Ada Listrik
*) <900 Watt / 900 -2.200 Watt / 2.200-5000 Watt / 5000-15.000 Watt / >15.000 Watt
*)220volt/ 110 volt
*) 2 Phase/ 3 Phase
................................
*) Coret yang tidak perlu Akses Internet
Provider
Bandwidth (Mbps)
Biaya Per Bulan
*) VSAT / Listline / Wireline (Modem Mobile) / lainnya / tidak ada akses
*) Jardiknas / Telkom / Indosat / Telkomsel / Excelcomindo / Smart / Provider Lainnya
..................................
..................................
*) Coret yang tidak perlu Sumber Air Bersih
Ketersediaan
Biaya Per Bulan
*) PDAM / Sumur Bor / Sumur gali / Mata air / Air tadah hujan / Air permukaan / lainnya
*) Memadai / tidak memadai
..................................
*) Coret yang tidak perlu
PERABOT RUANG PEMBELAJARAN & BUKU TEKS PENUNJANG UJIAN NASIONAL DI PERPUSTAKAAN No
1 2 3 4 5 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Jumlah Yang ada
Jenis Perabot
Jumlah Kebutuhan
Jumlah Kekurangan
Meja Siswa Kursi Siswa Lemari Papan Tulis Meja Guru Kursi Guru Rak Buku perpustakaan Lemari alat & bahan Meja Persiapan Meja Kerja Kursi Kerja
Jumlah Judul
No
Mata Pelajaran
1. 2. 3. 4.
Metematika Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Produktif ……… Produktif ……… Produktif ……… Produktif ……… Produktif ……… Produktif ……… Produktif ……… Produktif ………
Jumlah Eksemplar yang ada
Jumlah Kebutuh an
Jumlah Ke kurangan
PENERIMA BEASISWA SMK No
1. 2. 3. 4. 5.
Jumlah Penerima Beasiswa L P
Jenis Beasiswa
Sumber Beasiswa Pusat/ Prov/ kab/ kota/ Swasta
Dana/ bulan/ siswa (Ribuan Rp.)
Jumlah dana seluruhnya (dlm ribuan Rp.)
Beasiswa Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) / Bantuan khusus murid (BKM) Beasiswa Prestasi Beasiswa Program keahlian khusus Supersemar Lainnya TOTAL
BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA SMK 2 TAHUN TERAKHIR No
Nama Bantuan
Tahun
Nilai Dana Bantuan
Sumber Dana Bantuan dari Pemerintah (Pusat/Propinsi/Kab/Kota)
1. 2. 3. 4. 5. TOTAL
6
Nilai Dana Pendamping
Sumber Dana Pendamping (Propinsi/kab/kota/ Komite/Yayasan)
NAMA SMK :
SARANA PRAKTEK PENUNJANG PEMBELAJARAN No
Nama Alat Praktek
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Alat Praktek Umum Ruang Lab. Komputer Komputer Laptop Komputer PC Komputer Server Router Switch Hub Access Point LCD Printer
Jumlah Alat 5
Kondisi Saat Ini Jumlah Jumlah Rusak Ringan/ Baik / Tidak Berfungsi Berfungsi 1 3
Kebutuhan Alat Jumlah Rusak Berat / Tidak Berfungsi 2
Jumlah Alat 8
Alat Praktek Kejuruan Utama (standar minimal peralatan kejuruan) Ruang Praktek …………..
B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ruang Praktek ………….. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ruang Praktek ………….. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Alat praktek kejuruan utama yaitu alat yang digunakan untuk menunjang pencapaian kompetensi minimal pada masing-masing kompetensi keahlian (diprioritaskan alat permesinan mekanik, power tools, teknologi informasi komunikasi, multimedia dan alat non handtools).
7
+/8-3= 5
NAMA SMK :
KERJASAMA DENGAN DU / DI No
Nama DU/DI & bidang usaha
Alamat
Lokasi (DN/LN)
Tahun MOU
No. MOU
Masa berlaku
Bentuk Kerjasama
Kompetensi Keahlian terkait
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
PEMBELAJARAN Penerapan Pembelajaran berbasis TIK / e-pembelajaran bagi siswa SMK (Proses belajar mengajar dan materi pelajaran disampaikan dengan menggunakan perangkat TIK) -
Sudah dilakukan menggunakan: *) modul Interaktif / power point / LCD / Jaringan LAN / Internet / Video on Demand / Penugasan lewat email / Ujian online, untuk sebanyak …….. mata pelajaran
-
Belum dilakukan
Penerapan Pembelajaran Kewirausahaan bagi siswa SMK Sudah dilakukan dengan menerapkan: *) Teaching industri / unit produksi / modal bergulir / grosir / retail / door to door Belum dilakukan Penerapan Pembelajaran membangun karakter bangsa Sudah dilakukan dengan menyelenggarakan co/ ekstra kurikuler: *) OSIS / pramuka / paskibra / PMR/ pencinta alam/ olah raga Belum dilakukan
Keterangan : Beri Cek list,
*) Coret yang tidak perlu
……. Diisi angka
…….., …………………………… 2012 Kepala Sekolah SMK……………………………….. Ttd ……………………………………………. NIP. .....................................................
8
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT DATA POKOK PEMBINAAN SMK (PSMK) TAHUN 2012 Petunjuk Umum 1. 2. 3.
4.
Format Data Pokok PSMK ini wajib diisi oleh SMK Negeri dan Swasta Obyektivitas hasil isian format data pokok ini merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah, oleh karena itu sebelum menandatangani dan membubuhkan cap/stempel sekolah, Kepala Sekolah harus memeriksa kebenaran isinya. Apabila format data pokok ini telah diisi dan telah ditandatangani Kepala Sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah, maka Kepala SMK: a. mengirimkan ke dinas pendidikan provinsi seksi yang menangani SMK sebagai persyaratan untuk menerima bantuan BOMM (2 rangkap : 1 untuk administrasi BOMM dan 1 untuk tim pendataan SMK tingkat provinsi) b. menyimpan sebagai arsip di sekolah setelah PSB tahun pelajaran 2012/2013, masing-masing SMK meng-update data pokok dan hasilnya dikirimkan ke Pusat TIK SMK setempat yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2012 untuk diolah menjadi data SMK tingkat kabupaten/kota yang akan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.
Petunjuk Khusus 1.
Data Identitas SMK : NPSN
: Nomor Pokok Sekolah Nasional dapat diperoleh di alamat website www.npsn.diknas.go.id ID UN : Nomor ID Sekolah yang digunakan untuk Pelaksanaan UN NSS : identitas sekolah. bagi SMK Negeri maupun Swasta yang belum memiliki NSS untuk sementara supaya dikosongkan Nama SMK : Nama Sekolah harus sesuai dengan SK Pendirian Sekolah dan dapat disesuaikan jika ada perubahan Nomenklatur/ penamaan Status : coret yang tidak perlu No SK Pendirian : Cukup jelas Penandatangan SK : Cukup jelas PBM : coret yang tidak perlu Alamat : Cukup jelas Desa/ Kelurahan : Cukup jelas Kecamatan : Cukup jelas Kabupaten : Cukup jelas Provinsi : Cukup jelas Kode Pos : Cukup jelas Telp : Isikan terlebih dahulu kode wilayah lalu nomor telepon sekolah contoh : 021-7655374 Fax : Isikan terlebih dahulu kode wilayah lalu nomor fax sekolah contoh : 021-7655374 Website : Cukup jelas Email : Cukup jelas Kepsek : Cukup jelas Sertifikat ISO : coret yang tidak perlu, dan isikan tahun mendapatkan ISO Koordinat Geografis : Koordinat Lotitude/Lintang dan Longitude/Bujur yang merupakan data posisi sekolah di muka bumi dengan system koordinat WGS 84 dan data koordinat dapat diperoleh menggunakan alat Receiver GPS
2.
Data Kompetensi Keahlian : diisikan kompetensi keahlian yang dibuka sekolah sesuai Spektrum 2008, yang masih menggunakan Spektrum 1999 & 2004 agar dikonversi ke Spektrum 2008 sesuai Keputusan Dirjen Mandikdasmen Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum keahlian kejuruan. 3. Akreditasi per kompetensi keahlian : diisikan akreditasi yang terbaru yaitu A/B/C/TT/ Belum dan isikan keterangan tahun mendapatkan akreditasi 4. Data Kurikulum pertingkat : Isikan kurikulum yang diterapkan di sekolah untuk setiap kompetensi keahlian (1999/ 2004/ KTSP) 5. Data PSB (Pendaftar dan diterima) : Cukup jelas 6. Siswa SMK per Tingkat : Cukup jelas 7. Data Rombel per tingkat : Cukup jelas 8. Data Siswa Mengulang dan Putus Sekolah per tingkat : Cukup jelas 9. Data Siswa Menurut agama pertingkat : Cukup jelas 10. Data Siswa Menurut Umur pertingkat : Cukup jelas 11. Data Ekonomi Orang Tua Siswa pertingkat : yang tergolong orang tua siswa prasejahtera 1 (miskin) apabila orang tua siswa tersebut tidak mampu membayar SPP putranya atau sering menunggak SPP dibuktikan dengan Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat
9
12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19.
20. 21. 22. 23.
24.
25. 26. 27. 28. 29. 30.
Data Asal Sekolah Siswa Baru : Cukup jelas Data Peserta Ujian : Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (lulus ujian produktif); Rata-rata hasil ujian nasional : diisi perolehan nilai rata-rata sekolah per mata ujian nasional Data Penelusuran Lulusan : Data lulusan diisikan berdasarkan hasil penelusuran terhadap lulusan SMK tahun pelajaran sebelumnya Data Tenaga Kependidikan : Cukup jelas Data Pendidik per mata pelajaran Normatif, Adaptif, Produktif : diisikan jumlah guru yang bertugas utama mengajar setiap mata pelajaran. Kebutuhan guru diisikan guru yang diperlukan untuk mata pelajaran, bukan kekurangan guru mata pelajaran. Guru Tetap (GT) yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran hanya dimasukkan dalam satu mata pelajaran utama yang diajarkan (jam mengajar paling banyak). Untuk Mata Pelajaran Produktif diisi Jumlah Guru Produktif per Kompetensi Keahlian sesuai spektrum 2008 dan bukan sub kompetensi. Agar dapat memberikan info kondisi guru yang sebenarnya di SMK anda khususnya guru produktif yang selama ini dirasakan terjadi kekurangan di banyak SMK, maka untuk contoh kasus : seorang guru matematika yang juga mengajar teknik komputer jaringan (TKJ), maka untuk pelajaran matematika diisikan 1 orang guru, sedangkan guru TKJ diisikan kosong dan kebutuhan ideal diisikan 1 orang guru TKJ sehingga kekurangan guru TKJ terisi 1 orang. Total Pendidik (Guru ) keseluruhan terlepas dari matapelajaran (total tenaga pendidik PNS+NON = Tetap+tidak tetap): untuk mengetahui jumlah keseluruhan guru yang ada di SMK tersebut dan untuk meminimalkan perhitungan ganda. Data Prasarana : Diisi dengan jumlah ruang, luas rata-rata dan luas seluruhnya, misalnya jumlah ruang teori/kelas sebanyak 5 dan rata-rata luas ruangan 56 m2, maka luas keseluruhan ruang teori/kelas adalah 5 x 56 m2 = 280 m2. Untuk kebutuhan diisikan jumlah kebutuhan ideal bukan kekurangan ruang. Kondisi setiap Prasarana dikatakan Rusak Ringan (RR) apabila tingkat kerusahan < 30% dan kerusakan pada komponen non struktural seperti atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi ; Rusak Sedang (RS) apabila tingkat kerusakan mencapai 30%-45% dan kerusakan pada sebagian komponen non struktural dan atau komponen struktural; Rusak Berat (RB) bila tingkat kerusakan mencapai 46%-65% dan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Status Lahan : keterangan lahan diisikan dengan keterangan kepemilikan seperti sewa, belum bersertifikat, tanah adat, dll Infrastruktur SMK Sumber Listrik, Akses Internet, Sumber air bersih : Cukup jelas Perabot : diisikan jumlah perabot yang ada dari seluruh ruang pembelajaran dan jumlah kebutuhan ideal standar pemenuhan perabot SMK guna diketahui persentase pemenuhan perabot Buku Teks Penunjang Ujian Nasional di Perpustakaan : diisikan jumlah judul dan eksemplar buku teks di Perpustakaan yang menunjang Persiapan Ujian Nasional serta jumlah kebutuhan ideal sesuai standar pemenuhan buku pelajaran di perpustakaan (1 eksemplar/peserta mata pelajaran bersangkutan, ditambah 4 eksemplar/mata pelajaran/sekolah). Sarana Praktek Penunjang Pembelajaran : diisikan ketersediaan sebagian peralatan pembelajaran umum yang digunakan di Ruang Pembelajaran, dan Alat praktek kejuruan utama yang digunakan untuk menunjang pencapaian kompetensi minimal pada masing-masing kompetensi keahlian (diprioritaskan alat permesinan mekanik, power tools, teknologi informasi komunikasi, multimedia dan alat non handtools). Beasiswa SMK : Cukup jelas Bantuan yang Pernah diterima SMK 2 tahun terakhir :Bantuan dari dana APBD Provinsi/kabupaten/kota, harus mengetahui katagori APBD peningkatan Akses atau APBD peningkatan mutu atau APBD penguatan tata kelola Kerjasama dengan DU/ DI : Cukup jelas Data Penerapan Pembelajaran berbasis TIK : Cukup jelas Data Penerapan Pembelajaran Kewirausahaan : Cukup jelas Data Penerapan Pembelajaran membangun karakter bangsa : Cukup jelas
10
Lampiran 2 diisi oleh Sekolah dikirim ke Dinas Pendidikan Propinsi sebagai Laporan
LAMPIRAN SK KEPALA SEKOLAH tentang Penetapan Siswa SMA Calon Yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Biaya Sekolahnya Program Rintisan BOS SM Nomor SK:………………………. Nama Sekolah Status Sekolah (N/S) Jumlah Siswa Jumlah Dana R-BOS Jumlah Siswa dibebaskan Jumlah Siswa dibantu Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi
No
Nama Siswa
Nomor Induk Siswa
: : : : : : : : :
_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________
Jenis Kelamin (L/P)
Kelas (X/XI/XII)
Nama Orang Tua/Wali
Alamat Rumah Lengkap (mencakup: nama jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kode pos)
Jarak Rumah ke Sekolah (Km)
Besar Iuran per Bulan (Rp)
Transportasi Siswa ke Sekolah* A
B
C
Pekerjaan Orang Tua** D
A
B
C
D
Jenis Penggunaan Dana R-BOS SMA Dibebaskan (Free Waive)
Keterangan: Beri tanda ceklist () *Transportasi Siswa ke Sekolah: A : Berjalan kaki B : Sepeda C : Kendaraan Umum D : Sepeda Motor pribadi
**Pekerjaan Orang Tua: A : Petani/Nelayan/Buruh B : Pedagang/UKM/Wiraswasta C : Guru/PNS/TNI/Polri D : Karyawan Swasta
______________, 2012 Kepala Sekolah,
( __________________)
Dibantu (Discount fee)
Jumlah Alokasi Dana per Siswa (Rp)
LAMPIRAN 3 Disusun Oleh Sekolah
CONTOH LAPORAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH (BOS SM) PERIODE _____________ s/d ________________ 2012 JUMLAH SISWA: ______________________ SISWA JUMLAH DANA PROGRAM RINTISAN BOS SM: Rp. __________________
NO
PENGGUNAAN/PEMBELANJAAN (EXPENDITURE)
Ketua Komite Sekolah
Kepala Sekolah
(__________________)
(_______________)
JUMLAH DANA (Rp)
Bendahara
(_______________)
LAMPIRAN 4 Disusun Oleh Dinas Pendidikan Propinsi REKAP DATA SISWA Rekap Data Identitas Siswa Miksin Yang Dibebaskan dan/atau Dibantu Biaya Sekolahnya Per Kab/Kota Per Sekolah Program Rintisan BOS SM Propinsi Jumlah Siswa Propinsi Jumlah Dana R-BOS Jumlah Siswa dibebaskan Jumlah Siswa dibantu
No
Kab/Kota
SMA
: : : : :
Nama Siswa
_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________
Nomor Induk Siswa
Jenis Kelamin (L/P)
Kelas (X/XI/ XII)
Nama Orang Tua/W ali
Alamat Rumah Lengkap (mencakup: nama jalan, desa/keluraha n, kecamatan, kode pos)
Jarak Rumah ke Sekolah (Km)
Besar Iuran per Bulan (Rp)
Transportasi Siswa ke Sekolah*
A
B
C
D
Pekerjaan Orang Tua**
A
B
C
D
Jenis Penggunaan Dana R-BOS SMA
Dibebaskan
Keterangan: Beri tanda ceklist () *Transportasi Siswa ke Sekolah: A : Berjalan kaki B : Sepeda C : Kendaraan Umum D : Sepeda Motor pribadi
**Pekerjaan Orang Tua: A : Petani/Nelayan/Buruh B : Pedagang/UKM/Wiraswasta C : Guru/PNS/TNI/Polri D : Karyawan Swasta
______________, 2012 Kepala Dinas,
( __________________ )
Dibantu
Jumlah Alokasi Dana per Siswa (Rp)
