RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN iii

RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012

i


iii

Kata Sambutan

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat.

iv

PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN

Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini, dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Hamid Muhammad NIP 195905121983111001


v

Kata Pengantar

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012.

vi


Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Rintisan Aksara Kewirausahaan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Rintisan Aksara Kewirausahaan. Semoga petunjuk teknis penyelenggaraan Rintisan Aksara Kewirausahaan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D NIP.195804091984022001


vii

Daftar isi

viii

SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI...................................................................... iv PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT........ vi DAFTAR ISI.................................................................................................. viii

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN................................................. 15 A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan....................................................... 15 B. Pelaporan......................................................................................................... 15

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………….........…… A. Latar Belakang................................................................................................ B. Dasar Hukum.................................................................................................. C. Tujuan Petunjuk Teknis................................................................................

1 2 4 4

BAB V PENUTUP.......................................................................................... 17

BAB II AKSARA KEWIRAUSAHAAN............................................................ A. Pengertian....................................................................................................... B. Tujuan................................................................................................................ C. Sasaran/Penerima manfaat........................................................................ D. Hasil yang Diharapkan................................................................................ E. Diskripsi Kegiatan......................................................................................... F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana................................................

5 5 5 5 6 6 10

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ............. A. Penerima Bantuan........................................................................................ B. Syarat Penerima Bantuan........................................................................... C. Tatacara Pengajuan Bantuan.................................................................... D. Proses Penyaluran Bantuan....................................................................... E. Catatan Khusus..............................................................................................

11 11 11 11 12 13


LAMPIRAN.................................................................................................. 1. Format Proposal................................................................................................... 2. Acuan Pelaksanaan Kegiatan........................................................................... 3. Format Laporan Awal.......................................................................................... 4. Sistematika Laporan Akhir................................................................................ 5. Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri (SK-KUM).................. 6. Contoh Akad Kerjasama.................................................................................... 7. Format Instrumen Verifikasi Lembaga.......................................................... 8. Format Buku Kas...................................................................................................

18 18 27 29 30 32 34 38 40


ix

PENDAHULUAN

Bab I

A

ksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan multikeaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan yang meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumberdaya, dan v) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumberdaya dan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, peningkatan Kualitas dan Relevansi, serta Kesetaraan yang nondiskriminatif dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Aksara membangun peradaban meliputi, antara lain, pendidikan keaksaraan (dasar, usaha mandiri,

x



1

keluarga), aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan dan anak, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan program-program pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: • Swamanajemen (self managed) • Lingkungan sepanjang hayat • Menghargai norma, nilai dan budaya • Berbasis kebutuhan • Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan • Pemberdayaan sebagai ciri utama • Berakar pada nilai-nilai sosial • Berbasis pengalaman • Partisipatif dan demokratis • Berbasis kecakapan hidup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat menyadari bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan di atas tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa kerjasama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, berbagai pemberdayaan masyarakat tersebut secara simultan disertai dengan beberapa layanan kemitraan dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. A. Latar Belakang Penduduk buta aksara pada tahun 2011 usia 15-59 tahun berjumlah 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

2


Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, rintisan balai belajar bersama, dan aksara berbasis cerita rakyat. Programprogram tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan anak, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. Dalam upaya revitalisasi lembaga sebagai penyelenggara program pendidikan masyarakat dalam konteks yang luas, pemerintah memandang perlu untuk memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk program Rintisan Aksara Kewirausahaan. Program Rintisan Aksara Kewirausahaan dapat diakses oleh lembaga yang memenuhi kriteria, untuk memberikan layanan program pendidikan masyarakat di luar program pendidikan nonformal dan informal yang sudah ada. Agar Program Rintisan Aksara Kewirausahaan dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Program Rintisan Aksara Kewirausahaan Tahun 2012”.


3

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 dan; 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal tahun 2012. C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan petunjuk teknis bertujuan sebagai petunjuk dalam: 1. penyusunan dan pengajuan proposal; 2. melaksanakan penilaian proposal; 3. menyalurkan bantuan penyelenggaraan program aksara kewirausahaan; 4. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.

AKSARA KEWIRAUSAHAAN

Bab II

A. Pengertian 1. Merupakan kemampuan kewirausahaan masyarakat yang dibelajarkan melalui rintisan/pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri untuk meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitar. 2. Dana bantuan aksara kewirausahaan merupakan bantuan biaya operasional pembelajaran kewirausahaan, pelatihan keterampilan produktif, dan pengembangan inkubator usaha. B. Tujuan 1. Membentuk/mengembangkan unit usaha/inkubator bisnis dan kapasitas kelembagaan sebagai rintisan sentra kewirausahaan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki. 2. Menciptakan peluang sumber pendanaan lembaga yang berasal dari keuntungan unit usaha/inkubator bisnis yang dikembangkan. 3. Meningkatkan keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan, kelompok maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga. C. Sasaran/Penerima Manfaat Sasaran rintisan aksara kewirausahaan adalah peserta didik sebanyak minimal 20 orang per lembaga dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebanyak-banyaknya 25% peserta didik adalah warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang telah melakukan wirausaha, misalnya pemilik warung, pedagang keliling, pedagang ternak, pembudidaya jamur, produsen sapu lidi, atau pelaku usaha lainnya 2. Sekurang-kurangnya 75% peserta didik adalah warga masyarakat

4



5

berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang berminat menjadi wirausaha. D. Hasil yang Diharapkan 1. Terbentuk/berkembangnya unit usaha/inkubator bisnis dan kapasitas kelembagaan sebagai rintisan sentra kewirausahaan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki. 2. Terciptanya peluang sumber pendanaan lembaga yang berasal dari keuntungan unit usaha/inkubator bisnis yang dikembangkan. 3. Meningkatnya keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan, kelompok maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga. E. Deskripsi Kegiatan Kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan dilakukan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan kewirausahaan pembentukan/ pengembang inkubator bisnis. Kegiatan yang dibiayai melalui APBN tahun 2012. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun Acuan Pelaksanaan sekurang-kurangnya berisi: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran/pelatihan yang menggambarkan waktu, materi, metode pembelajaran, tutor/instruktur/ nara sumber teknis/fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan, serta 4) rencana pembentukan/pengembang inkubator bisnis. Tahapan kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan sekurang-kurangnya, meliputi: 1. Persiapan a. Mendeskripsikan jenis usaha dengan jelas dan rasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik b. Pemetaan sumber daya tutor/fasilitator/tenaga teknis lainnya yang kompeten sesuai dengan jenis usaha yang akan dikembangkan c. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan. d. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan a. Penataan kelembagaan Kegiatan ini antara lain meliputi: 1) Penataan administrasi lembaga inkubator bisnis, misalnya:

6


papan nama inkubator bisnis dan buku administrasi kantor. 2) Penyediaan perlengkapan, misalnya map penyimpanan arsip (file folder), kalkulator, binder, dll. 3) Pengadaan bahan bacaan kewirausahaan dan keterampilan sesuai jenis usaha yang dilaksanakan. b. Pembelajaran Aksara Kewirausahaan 1) Pembelajaran aksara kewirausahaan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan usaha. Pembelajaran dan/ atau pelatihan dilakukan sekurang-kurangnya setara dengan 66 jam pelajaran. Pembelajaran dilakukan dalam bentuk tatap muka maksimal 30% dan pelatihan praktek (berupa praktek peningkatan mutu produk dan/atau praktek usaha/perdagangan) minimal 70%. 2) Pasca pembelajaran dan/atau pelatihan, dilakukan pendampingan oleh tutor/ nara sumber/pendamping/ pengelola. Pendampingan pengelolaan inkubator bisnis dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan atau setara dengan 16 jam. Pendampingan difokuskan kepada pengembangan kualitas produk dan pemasaran atau berdasarkan temuan masalah di lapangan. Bentuk pendampingan melalui pendekatan kelompok dan pemantauan ke tempat usaha peserta didik. Pendampingan dapat dilakukan oleh tutor/fasilitaor/ penyelenggara atau mitra usaha/narasumber teknis yang memiliki kompetensi pada bidang usaha yang akan/sedang dikembangkan 3) Materi pembelajaran tatap muka terdiri dari sikap mental wirausaha, pengenalan jenis usaha, manajemen wirausaha dan pengelolaan inkubator bisnis. Pembelajaran praktek peningkatan mutu produk meliputi pembelian jenis barang mentah, keterampilan produksi, pengemasan produk. Pembelajaran praktek usaha/perdagangan meliputi pemasaran dan keterampilan menjual produk. 4) Kegiatan pembelajaran/pelatihan dan pengelolaan inkubator bisnis sekurang-kurangnya melibatkan 20 orang peserta didik. Peserta didik dibentuk maksimal menjadi 4 (empat) kelompok dengan jenis usaha yang


7

sama atau sesuai dengan kebutuhan/minat peserta didik 5) Bahan ajar yang digunakan disusun bersama antara instruktur/nara sumber teknis dan peserta didik atau dengan memanfaatkan buku-buku serta bahan dan sumber daya setempat. 6) Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang lebih partisipatif, dengan banyak menggali, mendengar, mendiskusikan, mempraktekkan, mengartikulasikan dan membangun pemahaman, sikap, keterampilan dan perilaku, serta menghargai pengalaman peserta didik. Dengan prinsip kemitraan dan partisipasi diharapkan dapat menghasilkan sikap positif, keterbukaan satu sama lain, pertukaran pengalaman dan pengetahuan; serta “negosiasi” untuk menemukan solusi bersama dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dan lingkungannya. Beberapa metode yang dapat dipergunakan adalah: presentasi, demonstrasi, bermain peran, tanya jawab, diskusi, curah pendapat, praktek kerja. Sedangkan bagi pengelola inkubator bisnis pembelajaran dalam hal peningkatan kapasitas SDM dibidang manajemen maupun keterampilan praktis tentang berusaha dan mengelola usaha misalnya pembukuan, penyusunan rencana usaha, penentuan harga pokok produksi, pengemasan, pemasaran dengan cara pelatihan, praktik kerja/magang, kursus. c. Penyelenggaraan Inkubator bisnis Merupakan praktik kewirausahaan dengan menerapkan kompetensi keberaksaraan pada proses usaha yang dilaksanakan. Kegiatan ini melibatkan peserta didik dalam praktek usaha yang dilakukan inkubator bisnis. Dengan praktek usaha peserta didik dapat mempraktekkan langsung apa yang sudah dipelajari. Peserta didik tetap menjadi bagian dari inkubator bisnis. Dalam kegiatan ini dilakukan: 1) Penyediaan sarana produksi 2) Pelaksanaan kegiatan produksi barang/jasa

8


3) 4) 5) 6) 7)

Penyediaan tempat usaha/perdagangan Pelaksanaan pemasaran/penjualan Berbagi pengalaman antara kelompok usaha Ikut serta sebagai pengelola inkubator bisnis Upaya pengembangan dan jejaring usaha/perdagangan Dalam penyelenggaraan inkubator bisnis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan identifikasi jenis usaha, pembelajaran/pelatihan yang telah dilakukan. Inkubator bisnis bukan semata-mata menjadi tempat usaha lembaga dan peserta didik, tetapi terus dikembangkan menjadi “sentra kewirausahaan’ yaitu tempat masyarakat belajar kewirausahaan sekaligus sebagai unit usaha lembaga. 3. Penilaian/Evaluasi dan Pelaporan Penilaian dilakukan baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran/pelatihan dan pendampingan. Penilaian terhadap proses dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan selama proses berlangsung serta untuk menyusun rekomendasi dan saran perbaikan bagi proses-proses yang akan berjalan ke depan. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan meliputi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan/ kecakapan hidup peserta didik. Materi penilaian disesuaikan dengan materi pembelajaran/pelatihan yang dilaksanakan. Secara umum, penilaian pembelajaran kewirausahaan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hasil yang telah dicapai peserta didik. Secara khusus, tujuan penilaian pembelajaran kewirausahaan adalah untuk 1) mengetahui capaian tujuan pembelajaran, 2) memperoleh umpan-balik pembelajaran, dan 3)memperoleh gambaran tentang perkembangan usaha peserta didik/lembaga. Alat penilaian pembelajaran kewirausahaan dapat berupa lembar observasi/ pengamatan kinerja, hasil karya, dan alat evaluasi lain yang relevan, baik yang menyangkut kemajuan hasil usaha maupun kemampuan keberaksaraan. Alat penilaian kemampuan keberaksaraan dapat dikembangkan dalam bentuk tagihan-tagihan berupa portofolio atas usaha yang sedang dikembangkan (misalnya menulis rencana usaha, mencatat pembelian dan penjualan barang, menyusun neraca, menghitung laporan perhitungan laba/rugi, membuat daftar jejaring usaha, dan lain-lain).


9

Peserta didik yang dinyatakan memenuhi syarat standar keaksaraan usaha mandiri setelah mengikuti pembelajaran aksara kewirausahaan diberikan sertifikat atau Surat Tanda Selesai Belajar (STSB). F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Biaya penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap lembaga. Proporsi penggunaan dana rintisan aksara kewirausahaan diatur dengan komposisi sebagai berikut: No.

Deskripsi

Proporsi Biaya

Persiapan

a. Penyusun rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Maksimal 2,5%

2

Pelaksanaan penataan kelembagaan

a. Penataan administrasi lembaga inkubator, seperti: papan nama incubator, buku administrasi, dll b. Penyediaan perlengkapan seperti: map penyimpan arsip (file folder), kalkulator, binder, dll c. Pengadaan bahan bacaan kewirausahaan dan keterampilan sesuai jenis usaha d. Pembinaan

Maksimal 5%

3

Pelaksanaan pembelajaran aksara kewirausahaan

a. ATK, bahan ajar/buku, bahan praktik, dll b. Biaya manajemen (ATK penyelenggaraan, transport pengelola, dll) c. Tutor, instruktur, narasumber teknis, narasumber bidang kebijakan dan tenaga pendamping

Maksimal 20%

4

Pelaksanaan penyelenggaraan inkubator bisnis (unit usaha)

a. Sarana produksi b. Produksi barang/jasa c. Tempat usaha/perdagangan d. Pemasaran dan penjualan e. Biaya lain yang relevan untuk pengembangan usaha

Minimal 70%

Penilaian/evaluasi dan pelaporan

a. Penilaian portofolio proses pembelajaran aksara kewirausahaan berupa tagihan tugas-tugas keberaksaraan yang diintegrasikan ke dalam setiap kegiatan usaha, misalnya menulis rencana usaha, mencatat pembelian dan penjualan barang, menyusun neraca, menghitung laporan perhitungan laba/rugi, membuat daftar jejaring usaha, dan lain-lain b. Penyusunan laporan penggunaan dana bantuan, baik substansi maupun keuangan, beserta bukti-bukti pendukungnya

1

5

10

Komponen yang Dibiayai


Maksimal 2,5%

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bab III

A. Penerima Bantuan PKBM/Satuan PNF sejenis/Lembaga kemasyarakatan yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas pembelajaran keaksaraan yang ditunjukkan dengan adanya narasumber teknis untuk pelatihan keterampilan praktis atau pembelajaran kewirausahaan, data warga belajar, tutor, dan sarana pembelajaran yang disahkan oleh Kepala Desa atau RT/RW. B. Syarat Penerima Bantuan 1. Memiliki legalitas lembaga, seperti akta notaris atau izin operasional atau bukti legalitas lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan print out transaksi terakhir; 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat sekretariat yang jelas. 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM). C. Tatacara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Lembaga pengusul menyusun proposal dengan menggunakan format seperti pada lampiran Petunjuk teknis ini. 2. Pengiriman Proposal Proposal dikirimkan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.


11

Lembaga pengusul harus memberikan salinan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi. 3. Batas Waktu Pengajuan Proposal Proposal dapat diajukan setelah petunjuk teknis secara resmi disebarluaskan, dan ditutup ketika kuota sudah terpenuhi. D. Proses Penyaluran Bantuan 1. Penilaian Proposal Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. Verifikasi/visitasi Setiap lembaga calon penerima bantuan akan diverifikasi untuk memperkuat bahan pengambilan keputusan berdasarkan data otentik dan kelayakan lembaga penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan guna memastikan kesahihan data dan lembaga penyelenggara sebagaimana tertuang dalam proposal pengajuan dengan kondisi faktual dilapangan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: • Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan usulan pelaksanaan program. • Klarifikasi dan konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat. • Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima Bantuan. Visitasi tidak perlu dilakukan bagi lembaga pengusul proposal yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: • Lembaga pengusul sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), • Lembaga pengusul sudah divisitasi pada tahun sebelumnya, atau • Lembaga pengusul menyelenggarakan program yang merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. 3. Penetapan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan penyelenggaraan

12


rintisan aksara kewirausahaan atau penguatan aksara kewirausahaan setelah melewati proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelengga raan rintisan aksara kewirausahaan atau penguatan aksara kewirausaha an. Akad kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Contoh akad kerjasama terlampir. 5. Peluncuran Bantuan Proses penyaluran bantuan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Akad Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; b. SPP diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdiknas melalui Biro Keuangan. c. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); f. KPPN Jakarta III memerintahkan Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga penerima. E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara. 3. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan


13

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan bantuan pendidikan masyarakat tahun 2011. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara.

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bab IV

A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan melibatkan dinas terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke masing-masing lembaga penyelenggara kegiatan. Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat juga perlu terlibat dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan. Sasaran pemantauan meliputi: 1. Keterlaksanaan kegiatan yang didukung oleh bukti-bukti fisik kegiatan sesuai langkah kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Kendala-kendala pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran kualitatif dan waktu yang telah ditetapkan. 3. Penemuan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami. Evaluasi kegiatan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dilaksanakan untuk mengukur kinerja kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kegiatan akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi keberlanjutan pada tahun-tahun berikutnya. B. Pelaporan Lembaga penyelenggara rintisan aksara kewirausahaan dan penguatan aksara kewirausahaan wajib membuat laporan sebagai bukti pertanggung jawaban bantuan yang telah diterima. 1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan rintisan aksara kewirausahaan diterima oleh lembaga. b. Mengetahui pelaksanaan, hambatan dan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. c. Memenuhi persyaratan administratif sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara.

14



15

2. Waktu pelaporan dan isi laporan a. Laporan awal, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dana bantuan diterima dengan mengacu pada format (lampiran 3). b. Laporan akhir: * Bagi lembaga yang menyelesaikan kegiatan sebelum tanggal 15 Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat 2 minggu setelah selesai kegiatan. * Bagi lembaga yang kegiatannya belum selesai tanggal 31 Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat tanggal 31 Desember 2012, dengan melaporkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan akan dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember 2012.

PENUTUP

Bab V

Petunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis bagi lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas, harap segera menghubungi:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039, Website: http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas/

16



17

Lampiran 1. Format Proposal:

Contoh: Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kemdiknas Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

KOP DINAS PENDIDIKAN/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI ====================================================

SURAT REKOMENDASI Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Provinsi...............................*) menerangkan bahwa: Nama Lembaga Alamat Nama Ketua No. Tlp./HP/Faksimili E-mail

: ........................................................................ : ....................................................................... : ....................................................................... : ........................................................................ : ………………………………………………

adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat dan mengajukan proposal Rintisan Aksara Kewirausahaan Tahun 2012 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Oleh: Nama Lembaga Alamat No. Telp./HP/Faks.

: ............................................................ : ............................................................ : ............................................................

................., .............................. 2012 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi*) ..………............................. Stempel dan tanda tangan asli

(..................................................)

*) coret yang tidak perlu

18



19

Format Pernyataan dan Tanggungjawab Lembaga KOP LEMBAGA ===================================================== SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Format Surat Keterangan tentang Rintisan Usaha Lembaga KOP LEMBAGA =================================================== SURAT KETERANGAN LEMBAGA PENGUSUL BANTUAN Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga pengusul bantuan penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan Tahun 2012:

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ……………………...........……………………… Alamat Lembaga : ……………………......…………………………. ……………………......…………………………. Nama Ketua : ……………………......…………………………. Telp./HP/Faksimili : ……………………......…………………………. E-mail : .............................................................................. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. menyelenggarakan program rintisan Aksara Kewirausahaan sesuai dengan petunjuk teknis dan jadwal. 2. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan. 3. berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program Rintisan Aksara Kewirausahaan. 4. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nama Lembaga AlamatLembaga Nama Ketua Telp./HP/Faks.

: ………………………………………............................... :…………………….................................................................. ….......…………………………......................................... : ...……………………….…………................................... : ……………………………….………..............................

Menerangkan hingga saat ini lembaga kami memiliki usaha/rintisan usaha yang sedang/akan dikembangkan sebagai upaya penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat dengan jenis usaha: ........................................................ Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ....…………………….. 2012 YangMembuat Keterangan,

(…………..…………...)

…………………………….. 2012 Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp 6.000

20


(....................................................)


21

ISI PROPOSAL 1. Profil Lembaga a. Nama Lembaga : ....................…….……........................................ b. Alamat Lengkap : ...............……….................................................. .……….................................................................. c. No. Telp./HP : .....................…………........................................ d. Nama Ketua Jurusan : .……………….....……………..................... e. Nomor Rekening Atas Nama Lembaga*) : ................................................................................ f. Nama Bank : ................................................................................ g. NPWP**) : …...……………................................................ *) Melampirkan surat keterangan Bank **) Fotocopy dilampirkan h. Kegiatan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan saat ini: 1) .......................................................................................................................... 2) .......................................................................................................................... 3) dst..................................................................................................................... i. Daftar Pengurus Lembaga No.

Nama

Tmpt/Tgl Lahir

L/P

Pendidikan

Pekerjaan

Jabatan

1. 2. 3. Dst.

Catatan: Struktur organisasi dan deskripsi kerja agar dilampirkan k. Sarana dan Prasarana No

Keadaan

Luas Gedung Lembaga

2

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

Gedung Perkantoran Rumah Ruko .................................................

3

Status Bangunan / Gedung Lembaga

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam .....................................................

4

22

Jenis Sarana

1

Sarana belajar

Keterangan

Luas Tanah:…………………..............m² Luas Bangunan:…..........……...........m²

Meja & kursi belajar……........................set Papan tulis .........……......…................set Lemari/rak buku ....….......................…unit Mesin tik ............……......................…unit Komputer ..........……......................…unit Bahan ajar ....................................... jenis Bahan Bacaan ..................................judul


2. Uraian Pembelajaran Aksara Kewirausahaan yang Diusulkan Pada bagian ini, uraikan dengan jelas mengenai: a. Nama Kegiatan b. Tujuan Kegiatan c. Hasil yang Diharapkan d. Sasaran/Peserta Kegiatan (Daftar lengkap dilampirkan) e. Rencana Kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan: 1) Persiapan : menyusun rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2) Pelaksanaan penataan kelembagaan: penataan administrasi lembaga inkubator bisnis, penyediaan perlengkapan, pengadaan bahan bacaan kewirausahaan) dll. 3) Pelaksanaan pembelajaraan: (a) lama, jumlah & waktu pertemuan (menggambarkan 66 jam), (b) metode, bahan ajar, dan media yang digunakan, (c) tutor, instruktur/narasumber teknis, dan (d) mitra kerjasama (lampirkan jadwal pembelajaran), Penilaian Hasil Belajar: (a) bentuk/teknik penilaian yang akan dilakukan, (b) instrumen/ alat penilaian yang akan digunakan, (c) kriteria dan cara penentuan keberhasilan. 4) Pelaksanaan penyelenggaraan inkubator bisnis (unit usaha) : Sarana produksi, Pelaksanaan kegiatan produksi barang/jasa, Tempat usaha, Pemasaran dan jejaring, Biaya lain yang relevan untuk pengembangan usaha 5) Rencana Kegiatan Pendampingan/Fasilitasi/Sejenis: (a) jenis/bentuk kegiatan, (b) lama, jumlah & waktu pertemuan, (c) pendamping/ fasilitator, dan (d) mitra kerjasama. f. Evaluasi dan Pelaporan: (a) rencana monitoring selama kegiatan berlangsung, (b) rencana evaluasi secara keseluruhan, dan (c) rencana pelaporan. 3. Rencana Anggaran Belanja No.

Kondisi :

Komponen yang Didanai

Volume

1

2

3

1

Uraikan rencana pembiayaan untuk kegiatan Persiapan, seperti: a. Penyusun rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Satuan Jumlah (Rp) Biaya (Rp) (3x4) 4

5


23

2

Uraikan rencana pembiayaan untuk kegiatan penataan kelembagaan, seperti: a. Penataan administrasi lembaga inkubator, seperti: papan nama incubator, buku administrasi, dll b. Penyediaan perlengkapan seperti: map penyim pan arsip (file folder), kalkulator, binder, dll c. Pengadaan bahan bacaan kewirausahaan dan keterampilan sesuai jenis usaha

3

Uraikan rencana pembiayaan pembelajaran: a. ATK, bahan ajar/buku, bahan praktik, dll b. Tutor, instruktur, narasumber teknis, tenaga pendampingan c. Biaya manajemen (ATK penyelenggaraan, transport pengelola, dll)

4

5

Uraikan rencana pembiayaan untuk pengembangan inkubator bisnis (unit usaha): a. Sarana produksi b. Produksi barang/jasa c. Tempat usaha d. Pemasaran dan jejaring e. Biaya lain yang relevan untuk pengembangan usaha Uraikan rencana pembiayaan untuk penilaian/ evaluasi dan pelaporan a. Penilaian proses pembelajaran aksara kewirausahaan f. Penyusunan dan penyampaian laporan

Total Jumlah keseluruhan yang diajukan: Rp ................................................

Daftar Lampiran Proposal a. Daftar calon peserta didik yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat b. Daftar pendidik/tutor/fasilitator/narasumber teknis/pendamping c. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota d. Surat pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab mutlak e. Surat keterangan usaha/rintisan usaha yang sedang/akan dikembangkan f. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga g. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang disertai dengan surat keterangan dari Bank h. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga i. Struktur organisasi kepengurusan dan deskripsi kerja j. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembelajaran aksara kewirausahaan

24


Lampiran A. Format Daftar Calon Peserta Didik DAFTAR CALON PESERTA DIDIK AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012 NAMA LEMBAGA LOKASI Penyelenggaraan No.

Nama

Jenis Kelamin

: .......................................................................... : ..........................................................................

Alamat

Umur

Latar Belakang Pendidikan

Jenis Usaha yang akan Dipelajari

Pekerjaan

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

Mengesahkan, Kepala Desa/Lurah/Penilik.................*) Tanda Tangan, Stempel

( Nama Terang )

...........,.............. 2012 Ketua Lembaga Tanda Tangan, Stempel

( Nama Terang

)


25

Lampiran 2. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Lampiran B. Format Daftar Pendidik/Tutor/Instruktur/Narasumber Teknis/ Pendamping

Acuan Pelaksanaan Kegiatan …………………………………………. (diisi sesuai jenis kegiatan yang diusulkan)

DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/INSTRUKTUR/NARASUMBER TEKNIS/ PENDAMPING aksara kewirausahaan TAHUN 2012 NAMA LEMBAGA : ........................................................................................ No.

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

Tahun Lulus

Bidang Keahlian

Ket.

1.

2.

3.

4.

5.

dst.

. . . . . . . . . . . . . 2012

Ketua lembaga

A. B. C. D.

DASAR PEMIKIRAN (mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) NAMA KEGIATAN (tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan) TUJUAN KEGIATAN (apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?) RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan

NO.

WAKTU

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

2

Sosialisasi kegiatan

PARTISIPAN

2. Pelaksanaan: a. Penataan Kelembagaan NO.

Tanda Tangan, Stempel

KEGIATAN

1

WAKTU (Tanggal, bulan, Tahun)

JENIS PENATAAN (Rincian)

JUMLAH

KETERANGAN

( Nama Terang ) b. Pembelajaran: NO.

26


WAKTU (Tgl, Bln, Thn) Jam

MATERI

METODE

BAHAN AJAR/ MEDIA

PENDIDIK


27

Lampiran 3. Format Laporan Awal

c. Pendampingan pasca pembelajaran: NO.

KEGIATAN

WAKTU (hari/ minggu/bulan) jam

MATERI

METODE

BAHAN / ALAT

KOP LEMBAGA =================================================== LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012

4. Rencana Penilaian NO.

JENIS PENILAIAN

1.

Penilaian proses

2.

Penilaian hasil

3.

Penilaian kinerja/ Performa

WAKTU

TEKNIK PENILAIAN

ALAT/ INSTRUMEN PENILAIAN

PETUGAS

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (STSB) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: 1. Dapat dikembangkan sesuai dengan jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara; 2. Lampirkan daftar peserta didik.

Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga penerima bantuan penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan tahun 2012: Nama Lembaga : ……………………………………….................................. Alamat Lembaga : .………………………………………................................. ........……………………………………............................... Nama Ketua : ...……………………….…………...................................... Telp./HP/Faks. : ……………………………….………................................. Dengan ini melaporkan sebagai berikut: 1. Dana bantuan penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan sebagai tindaklanjut dari Akad Kerjasama No. ............................. telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal ........................... 2. Dana tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan rintisan aksara kewirausahaan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Akad Kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Rintisan aksara kewirausahaan akan kami selenggarakan mulai tanggal ..... Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2012 Pimpinan Lembaga,

(nama jelas) Lampiran: 1. Acuan Pelaksanaan kegiatan; 2. Foto kopi buku rekening yang menunjukkan jumlah dana bantuan yang diterima

28



29

Lampiran 4. Sistematika Laporan Akhir SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012 Cover/sampul laporan Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Kegiatan Rintisan Aksara Kewirausahaan 3. Persiapan Uraikan persiapan-persiapan yang dilakukan terkait a). Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pembelajaran/pelatihan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan, b). Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 4. Pelaksanaan penataan kelembagaan Uraikan penataan kelembagaan yang dilakukan terkait a). penataan administrasi, b). penyediaan perlengkapan lembaga inkubator bisnis, c), pengadaan bahan bacaan kewirausahaan. 5. Pelaksanaan pembelajaran aksara kewirausahaan Uraikan metode, materi/bahan/modul, media/alat peraga, jadwal, cara dan hasil penilaian pembelajaran/pendampingan yang dilakukan. (Sertakan foto-foto kegiatan pembelajaran/pendampingan yang relevan untuk melengkapi uraian kegiatan/proses pembelajaran). 6. Pelaksanaan penyelenggaraan Inkubator Bisnis (Unit Usaha) Uraikan penyelenggaraan inkubator bisnis (unit usaha) yang dilakukan terkait a). Sarana produksi, b). Kegiatan produksi barang/jasa, c). Tempat usaha, d). Pemasaran dan jejaring, e). Upaya pengembangan usaha lain. 7. Penilaian/Evaluasi dan Pelaporan Uraikan metode, materi/bahan/modul, media/alat peraga, jadwal, cara dan hasil penilaian pembelajaran/pendampingan yang dilakukan. (Sertakan foto-foto kegiatan pembelajaran/pendampingan yang relevan untuk melengkapi uraian kegiatan/proses pembelajaran).

30


C. Penggunaan Dana Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam petunjuk teknis yang disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. (kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga). D. Penutup 1. Kesimpulan Simpulkan tentang a) motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran/pendampingan, b) efektifitas penggunaan metode pembelajaran/pendampingan, c) hasil belajar, dan d) tantangan/hambatan yang dialami. 2. Saran/Rekomendasi Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan. 3. Tindak Lanjut Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah kegiatan berakhir. Lampirkan: 1. Acuan pelaksanaan kegiatan 2. Materi/bahan ajar/modul 3. Daftar hadir peserta, Instruktur/Nara sumber dan pendamping 4. Jadwal pembelajaran 5. Foto-foto (softcopy dan hardcopy) tahapan kegiatan 6. Rincian penggunaan dana sesuai proporsi biaya 7. Buku kas umum 8. Fotokopi kuitansi penggunaan dana 9. Fotokopi sertifikat hasil pembelajaran (STSB) 10. Dokumen rencana pengembangan usaha 11. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada)


31

Lampiran 5. Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri (SK-KUM)

6.

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) NO.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

1.

Mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang berpeluang untuk dikembangkan sesuai potensi lingkungan dan pasar

2.

Menuliskan dan mengomunikasikan rancangan usaha mandiri yang akan dikembangkan

3.

Menguasai keterampilan produksi tertentu sesuai dengan usaha yang dikembangkan

4.

Memasarkan produk usaha yang dikembangkan

5.

Melakukan analisa perhitungan laba/rugi dari usaha yang dikembangkan

6.

Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha

7.

Memelihara dan mengembangkan kompetensi membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha

c. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) NO. 1.

2.

3.

STANDAR KOMPETENSI Mengungkapkan keinginan berusaha berdasarkan minat dan potensi yang tersedia

Merancang dan mengelola biaya pada usaha yang akan dikembangkan

1. Mengidentifikasi jenis-jenis biaya pada usaha tertentu 2. Mengidentifikasi sumber-sumber permodalan 3. Menghitung biaya, pendapatan dan keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan 4. Membuat pembukuan sederhana

7.

Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dan mempengaruhi laba rugi usaha

1. Mengenali risiko usaha yang dapat terjadi dan dampaknya terhadap laba rugi usaha yang dikembangkan 2. Menemukan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul

8.

Melakukan interaksi dengan konsumen

1. Menjelaskan produk usaha kepada konsumen 2. Menampilkan bahasa lisan dan bahasa tubuh yang simpatik kepada konsumen

9.

Memahami strategi pemasaran

1. Menentukan harga produk yang bersaing 2. Melakukan promosi yang efektif

KOMPETENSI DASAR

3. Mengemas produk dengan menarik

1. Mengidentifikasi bidang usaha yang sesuai dengan minat dan keterampilan yang dimiliki

10.

2. Menetapkan bidang usaha yang akan dikembangkan

11.

Mengenali kekuatan pesaing dalam pasar produk yang dikembangkan Menjalin kemitraan

12. Menjaga kelangsungan usaha yang dikembangkan

1. Mengenali produk-produk sejenis di pasar 2. Mengenali produsen pesaing produk sejenis Menjalin kerjasama dengan mitra usaha 1. Mengidentifikasi kebutuhan modal dan kas secara berkelanjutan

Mempraktikkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki

1. Menjelaskan bahan, alat, dan langkahlangkah produksi dalam usaha yang akan dikembangkan 2. Mendemonstrasikan keterampilan yang dimiliki untuk mendukung usaha

3. Memahami peraturan pemerintah terhadap usaha yang dikembangkan

Mengidentifikasi sumberdaya alam dan manusia di lingkungannya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih.

1. Mengungkapkan jenis-jenis sumber daya alam yang potensial di lingkungannya sesuai bidang usaha yang dikembangkan

4. Menampilkan produk kreatif inovatif

2. Mempertahankan kepercayaan konsumen

2. Mengungkapkan sumber daya manusia di lingkungannya yang kompeten dalam bidang usaha yang dikembangkan 4.

5.

32

Mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan bidang usaha yang dipilih

1. Menjelaskan arti pasar

Menyusun rancangan usaha dan menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan

Menyusun rencana usaha yang akan dikembangkan


2. Menyebutkan kebutuhan barang dan jasa yang pasokannya belum terpenuhi 3. Menjelaskan faktor permintaan dan penawaran produk yang dikembangkan


33

Lampiran 6. Contoh Akad Kerjasama

AKAD KERJASAMA NOMOR : DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA : ...................................................................................................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2012 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : ……………........................................................................... NIP : ……………........................................................................... Jabatan : ……………….................................................................. Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : ………………….................................................................. Jabatan : ………………….................................................................... Alamat : ………………….................................................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat.

34


PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan rintisan aksara kewirausahaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi penyelenggaraan rintisan aksara kewirausahaan. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemu kan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara; c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan tanggungjawab mutlak untuk melaksanakan; b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat;


35

Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK

1. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebes Rp …………………… (………………………..……………………………. ), untuk membelajarkan minimal 20 peserta didik. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011, Nomor ………………….. tanggal …………… dengan kode anggaran …………………... 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke:

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Nama Bank Nomor Rekening Atas Nama NPWP

: : : :

Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya pelaksanaan. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK

5. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. 6. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana di luar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 7. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Akad Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

36



37

Lampiran 7. Instrumen Verifikasi Lembaga

4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

INSTRUMEN VERIFIKASI LEMBAGA PROGRAM : ........................................ 1. IDENTITAS LEMBAGA a. Nama Lembaga : ............................................................................... b. Alamat Lengkap : ............................................................................... c. No.Telepon/Hp : ............................................................................... d. Nama Ketua : ............................................................................... e. Alamat Lengkap : ............................................................................... f. No.Telepon/Hp : ............................................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian 1) Nomor : ............................................................................... 2) Pejabat : ............................................................................... h. Nama Bank : ............................................................................... i. Nomor Rekening : ............................................................................... j. Atas nama : ............................................................................... k. NPWP : ............................................................................... 2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI No.

Keadaan

Jenis Administrasi

Ada

Tidak ada

3. Rincian tugas pengelola/penyelenggara 4. Nomor rekening bank atas nama lembaga (tanpa cc/qq; buku rekening asli ditunjukkan) 5. NPWP lembaga

3. SARANA DAN PRASARANA

38

Jenis Sarana Luas Gedung

2.

Status Bangunan / Gedung

3.

Sarana belajar

Jenis Kelamin Lk

Pr

Keadaan

Pendidikan

Peran/ Tugas

5. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN Program kegiatan yang pernah diselenggarakan atau yang masih berlangsung saat ini No.

Jenis Program/ Kegiatan

Tahun Pelaksanaan program

Jumlah Sasaran

Sumber Dana

Lokasi Sasaran

..............., ................................................... 2012 Mengetahui Pengurus Lembaga Petugas,

......................................................

2. Struktur organisasi

1.

Nama

Keterangan

1. Papan nama lembaga

No.

No.

Keterangan

Luas Tanah:……………….…..............m² Luas Bangunan:…..........……...........m²

...........................................................

Catatan: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Kesimpulan: = Layak = Tidak Layak

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ................................................... Meja & kursi belajar…….............set Papan tulis .........……......…..............set Lemari/rak buku ....…...............…unit Mesin tik ............…….....................…unit Komputer ..........……....................…unit Bahan ajar ....................................... jenis Bahan Bacaan ............................ judul


Kondisi :


39

B. BUKTI pembantu pajak

Lampiran 8. Format Buku Kas

A. BUKTI KAS UMUM PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN NOMOR TANGGAL NOMOR KODE BUKTI 1

2

: : : : : URAIAN

3

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

PENERIMAAN

4

PENGELUARAN

5

SALDO

6

TANGGAL

7

NOMOR NOMOR KODE BUKTI

1

2

BULAN:................................. : : : : : PENERIMAAN (DEBIT)

URAIAN

3

PPN

PPh 21

PPh 22

PPh 23

5

6

7

8

4

9

10

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga Nama Terang

40

PENGELUARAN SALDO (KREDIT)


Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga Nama Terang

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang


41

Contoh BUKTI KAS UMUM PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN TGL Nomor Bukti 1

42

2

Uraian 3

: : : : :

Penge Saldo Penerimaan luaran 4


5

6

Pajak PPH PPH PPN 21 22

JML Pajak

RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN iii

Recommend Documents