iii KATA PENGANTAR Soe, Januari 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Timor Tengah Selatan Ir. P. Dikson R. Balukh NIP:

KATA PENGANTAR

Tantangan penyediaan data dan informasi statistik dalam berbagai bidang pembangunan pada era saat ini semakin terasa. Kebutuhan data dan informasi yang beragam dan berkualitas menuntut BPS dan para penyelenggara kegiatan statistik untuk selalu meningkatkan mutu penyediaan dan pelayanan data statistik. Secara sistemis tantangan ini perlu dijawab dengan membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan selama lima tahun ke depan. Memperhatikan urgensi Renstra dan acuan penyusunannya baik yang merupakan arahan BPS-RI dan pedoman penyusunan Renstra K/L dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas maka Renstra BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan ini kami susun. Selanjutnya dokumen dimaksud diharapkan dapat menjadi acuan umum bagi seluruh jajaran BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di bidang statistik. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dokumen strategis dapat kami susun diucapkan terima kasih.

Soe, Januari 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Timor Tengah Selatan

Ir. P. Dikson R. Balukh NIP: 19671215 199402 1 001

Rencana Strategis 2010-2014

iii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................. iii DAFTAR ISI............................................................................................

iv

DAFTAR TABEL.....................................................................................

v

DAFTAR GAMBAR.................................................................................

v

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................

vi

BAB I

PENDAHULUAN.................................................................

1

A. Latar Belakang................................................................

1

B. Kondisi Umum...............................................................

4

C. Potensi dan Permasalahan..............................................

9

VISI, MISI DAN TUJUAN...................................................

13

A. Visi .................................................................................

13

B. Misi.................................................................................

14

C. Tujuan............................................................................

15

D. Sasaran Strategis…………………………………………

16

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.................................

18

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional..............................

18

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten TTS...........

19

PENUTUP............................................................................

24

LAMPIRAN.............................................................................................

26

BAB II.

BAB III.

BAB IV


iv

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan ................ 6

Tabel 2.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan …................. 6

Tabel 3.

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan ............... 6

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Struktur Organisasi .................................................... 5


v

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1.

Target Pembangunan untuk tahun 2010-2014 Badan Pusat Statistik Kab.Timor Tengah Selatan ...... 26

Lampiran 2.

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 20102014 Badan Pusat Statistik Kab. TTS (Rp) ………..... 35


vi

BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan respon terhadaap

aspirasi

masyarakat

agar

pemerintah

lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi. Hal ini memberikan gambaran akan adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab sebagai perwujudan “good governance“ Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu instumen AKIP, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.


1


Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas : lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan dalam

perumusan

kebijakan

guna

menyusun

rencana,

melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat

sehingga

tujuan

pembangunan

diantaranya

untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan efektif. Data dan informasi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat

untuk

pengembangan

usaha

dan

beragam

kebutuhan lainnya. Setiap Kementerian/Lembaga wajib untuk menyusun Rencana menyusun

Strategis visi

(Renstra) dan

misi

Tahun

2010-2014

Kementerian/Lembaga

dengan yang

diselaraskan dengan RPJM 2010-2014. Renstra menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja tahunan maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Renstra BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan berbagai peraturan perundangan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis 2010-2014

2


Renstra

BPS

2010-2014

merupakan

dokumen

perencanaan pembangunan statistik Nasional dan menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS dan para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara kegiatan statistik selama kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra juga sebagai dasar bagi BPS dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik,

sehingga

untuk

mencapai

sasaran

yang

telah

ditetapkan, Renstra juga telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Secara Kelembagaan BPS sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) merupakan instansi vertikal melalui Perpres No. 86 Tahun 2007. Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS RI No. 19 Tahun 2010 tentang Renstra BPS Tahun 2010-2014, setiap BPS di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun Renstra pada masing-masing instansinya. BPS

Kabupaten

Timor

Tengah

Selatan

dalam

melaksanakan visi, misi dan program kerja BPS RI, senantiasa berupaya meningkatkan mutu penyediaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan makin cepat disajikan yang merupakan tuntutan masyarakat dewasa ini.


3


B.

Kondisi Umum

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai pasal 36 Kep.Ka.BPS No.121 Tahun 2001 bertugas menyelenggarakan statistik dasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai: 1. Penyelenggara statistik dasar; 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS kabupaten; 3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang statistik; 4. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan.


4


Gambar 1. Struktur Organisasi Kepala

Subbag TU

Seksi Stat Sosial

Seksi Stat Produksi

Seksi Stat Distribusi

Seksi Nerwilis

Seksi IPDS

Tenaga Fungsional/KSK

b. Profil SDM Pada saat ini BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki 25 pegawai yang terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 16 orang (64%) dan pegawai perempuan sejumlah 9 orang (16%) Secara garis besar komposisi pegawai BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.


5


Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan No 1. 2. 3. 4.

Golongan

Total Pegawai

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Total

9 16 25

Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan No

Jabatan

1. 2. 3. 4.

Eselon III Eselon IV Fungsional Staf Pelaksana Total

Laki-laki Perempuan 1 2 3 10 16

3 6 9

Total Pegawai 1 5 3 16 25

Tabel 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendidikan SD SLTP SLTA Diploma I/II/III S1/D4 S2 S3 Total


Total Pegawai 11 4 10 25 6


c. Ragam Kegiatan Periode Sebelumnya Semakin

tingginya

kesadaran

pengguna

terhadap

pentingnya data dan informasi statistik, berakibat pada semakin meningkatnya permintaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu dan berkelanjutan terus meningkat. Kebutuhan akan data dan informasi statistik tidak hanya dari instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, akan tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, serta kalangan dunia usaha. Berbagai upaya pengembangan telah dilakukan BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan tahun 2009, dengan menghasilkan beragam data dan indikator sosial ekonomi yang diperoleh dari berbagai kegiatan sensus (Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, Sensus Pertanian) dan berbagai survei di bidang sosial, ekonomi dan kependudukan (Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Survei Harga Konsumen/Produsen, dll). Disamping itu BPS juga melakukan

berbagai

kegiatan

yang

tidak

diagendakan

sebelumnya demi memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mendukung program-program khusus seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Progran Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya. Kegiatan dimaksud diantaranya Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05), Pendataan Program Rencana Strategis 2010-2014

Perlindungan 7


Sosial 2008 (PPLS08), Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09) dan Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Kepala BPS RI telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS No. 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN), yang bertujuan antara lain : (a). agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal; (b). menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan (c). agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Salah satu upaya untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan

koordinasi

pemerintah

dan

dilaksanakan

atas

dan

kerjasama

masyarakat. dasar

Koordinasi

kemitraan

dengan dan

dengan

instansi kerjasama

menerapkan

teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) agar tuntutan akan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami dan tepat waktu dapat terpenuhi dan secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya.


8


C.

Potensi dan Permasalahan

C.1. Potensi yang dimiliki Berdasarkan

Perpres

No.

86

Tahun

2007,

BPS

merupakan instansi vertikal, dan BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan bagian integral dari BPS RI. Perpres tersebut menjamin koordinasi secara vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama dalam penyediaan dan pelayanan data dan informasi statistik dasar, baik di pusat maupun daerah. Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi,

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota;

menempatkan BPS pada posisi strategis yakni bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS (Perka BPS) No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah; yaitu dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Berdasarkan Perka BPS tersebut, instansi BPS di daerah melakukan koordinasi dan kerjasama untuk menghasilkan data


9


dan

informasi

statistik

sesuai

kebutuhan

perencanaan

Pemerintah Daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) bidang statistik di BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 3 orang lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) serta 1 orang S1 Matematika. Dalam menunjang percepatan dalam menghasilkan data dan informasi statistik, semua instansi BPS di daerah dilengkapi dengan sarana teknologi komputer. C.2. Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan mencakup permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang menonjol yakni Sumber Daya Manusia (SDM) statistik baik dari sisi kuantitas maupun SDM yang profesional dan kompeten. Hal ini dampak dari percepatan pengembangan wilayah pada era otonomi daerah sekarang ini. Terbatasnya sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana TIK dengan

yang belum seluruhnya dimiliki dan sesuai

perkembangan

tehnologi

terkini,

tidak

terisinya

beberapa jabatan struktural bahkan pejabat struktural tidak mempunyai

staf,

kecamatan

Koordinator

Statistik

yang

Kecamatan

belum (KSK),

mempunyai merupakan

permasalahan yang menyertai berbagai aktivitas perstatistikan Rencana Strategis 2010-2014

10


di BPS Timor Tengah Selatan. Di samping itu, realitas bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari 228 desa dan 12 kelurahan, 32 kecamatan, secara geografis menghadapi kendala sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai yang berimplikasi

pada

banyaknya

daerah-daerah

yang

sulit

terjangkau bahkan cenderung terisolir ketika memasuki musim penghujan. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum atau setelah pencacahan, serta kegiatan pencacahan itu sendiri yang berdampak pada tertundanya proses pengolahan. Koordinasi antar instansi disadari masih kurang, sehingga data dan informasi statistik yang dibutuhkan masih tumpang tindih, bahkan cenderung sulit untuk disediakan. Secara praktis, penyelenggara statistik sektoral maupun statistik khusus belum menyadari pentingnya terbangun Sistem Statistik Nasional (SSN) secara terpadu. Kondisi ini mengakibatkan implementasi SSN selama ini masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Peran BPS sebagai pelopor data statistik

nasional, khususnya data statistik makro, sudah seharusnya menjadi penggerak utama berjalannya SSN dimaksud. Kesadaran memberikan

yang

rendah

dari

informasi

dengan

benar

responden masih

untuk menjadi

permasalahan utama dari petugas statistik untuk memperoleh Rencana Strategis 2010-2014

11


hasil yang akurat dan tepat waktu. Kasus ini lebih banyak terjadi pada

responden

perusahaan,

kendati

mereka

banyak

memerlukan data dan informasi statistik. Permasalahan eksternal yang dihadapi umumnya dalam kaitan pengumpulan data antara lain rendahnya kesadaran responden masih ditemui pada beberapa jenis survei, terutama yang dilaksanakan terhadap perusahaan. Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal, sehingga sering terjadi duplikasi penyelenggaraan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Disamping itu pemahaman akan pentingnya data dan informasi statistik pada instansi terkait masih belum maksimal, karena tenaga yang melaksanakan kegiatan dibidang tersebut sering mengalami mutasi.


12


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS

Visi dan Misi BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan mengacu pada Visi dan MisiBPS RI 2010-2014. A.

Visi BPS Visi BPS RI 2010-2014 adalah : “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua “ “The Agent of trusthworthy statistical data for all” Makna dari Visi ini adalah BPS sebagai “pencetus

sekaligus pelaku dalam menyediakan statistik, sesuai keadaan yang sebenarnya, dan dapat diakses oleh semua pihak”. Dengan visi ini BPS menempatkan posisi sebagai bagian dari semua lapisan, bukan hanya pemerintah. Oleh karena itu peran

serta

dari

semua

pihak

dalam

menyediakan,

memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik mendapat posisi yang sangat penting. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penyebarluasan informasi statistik adalah media masa, baik elektronik maupun media cetak.


13


B.

Misi BPS Misi BPS RI 2010-2014 adalah :

1. Memperkuat

landasan

konstitusional

dan

operasional

lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efiisien. 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia. 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak. 5. Meningkatkan

koordinasi,

integrasi,

dan

sinkronisasi

kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien. Misi Pertama, merujuk pada filosofi dasar bahwa untuk mewujudkan viisi, BPS memerlukan landasan hukum yang kuat. Saat ini banyak perubahan mendasar yang menyebabkan pentingnya peninjauan kembali UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik.


14


Misi Kedua, menyoroti SDM dan TIK yang merupakan dua pilar penting dalam penyelenggaraan SSN secara efektif. SDM yang profesional dan menguasai komputasi statistik dihasilkan oleh STIS. Misi Ketiga, menuntut BPS harus menghasilkan data yang didasarkan

pada

metodologi

yang

dapat

dipertang-

gungjawabkan secara ilmiah. Misi Keempat, mengisyaratkan bahwa BPS sebagai pelayan publik dituntut untu memberikan pelayanan prima. Misi Kelima, bahwa sebagai penanggungjawab SSN, BPS harus melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara efektif dan efisien. C.

Tujuan Tujuan utama pembangunan nasional di bidang statistik

lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu BPS perlu

meningkatkan

koordinasi

dengan

instansi

terkait,

integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional dan regional; serta melakukan Rencana Strategis 2010-2014

15


koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan Statcap-CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 20102014, meliputi : i.

Peningkatan kualitas data,

ii.

Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM,

iii.

Penguatan TIK serta sarana kerja, dan

iv.

Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

D.

Sasaran Strategis BPS Secara ringkas sasaran strategis pembangunan Statistik

Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Terselenggaranya berbagai kegiatan sensus, survei, kompilasi data sekunder, dan pengumpulan data


16


statistik lainnya untuk kepentingan nasional maupun daerah. 2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi statistik bagi setiap pemangku kepentingan. 3. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan statistik dengan sumber data, produsen data dan pengguna data. 4. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan, pelatihan statistik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. 6. Meningkatnya sumberdaya statistik dalam kerangka peningkatan efektifitas dan efisiensi diseminasi data statistik sesuai dengan volume dan beban kerja statistik yang terus bertambah seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan pengguna data statistik, dengan mengintensifkan pemanfaatan Sistem Rujukan Statistik (Sirusa).


17


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJM)

bidang statistik ditetapkan sebagai upaya peningkatan kualitas statistik secara nasional. Kualitas data

diukur dalam enam

dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessbility, koheren/coherence yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial, serta mudah diinterpretasi/interpretability Strategi pembangunan nasional bidang statistik meliputi peningkatan penyediaan dan pelayanan data dan informasi statistik di berbagai tingkat wilayah pemerintahan dengan meningkatkan ketersediaan ragam dan kualitas data dan informasi statistik melalui: a. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) sehingga dapat mengurangi penyediaan data yang tumpang tindih. b. Peningkatan kemampuan SDM pengelola kegiatan statistik, baik statistik dasar, sektoral maupun statistik khusus, dalam upaya peningkatan kualitas data statistik. Rencana Strategis 2010-2014

18


c. Peningkatan

kerja

sama

dan

dukungan

Pemerintah

Kabupaten sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan secara memadai oleh pemerintah daerah. d. Peningkatan titik jaringan komunikasi data sehingga hasil pencacahan akan dikirim melalui jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi ataupun kantor pusat secara online. e. Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. B.

Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan

B.1. Arah Kebijakan Merujuk kepada Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang sudah ditetapkan BPS, maka arah kebijakan Pembangunan Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut: a. Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan

prima

dengan

keterpaduan, Keterpaduan

berlandaskan

keakurasian, mempunyai

dan makna

kepada

asas

pemutakhiran. bahwa

penye-

lenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersamasama

oleh

pemerintah

dan

masyarakat.

Prinsip

keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan Rencana Strategis 2010-2014

19


statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. b. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. Sistem informasi statistik merupakan sarana efektif untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. c. Mempelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik (SDM) dalam menyelenggarakan dan menyajikan data statistik. d. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana fisik perkantoran yang memadai serta relevan untuk mendukung terciptanya suasana kerja yang kondusif. e. Mengupayakan

peningkatan

kesadaran

masyarakat

dalam memahami akan arti penting dan kegunaan statistik. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan. Rencana Strategis 2010-2014

20


B.2. Strategi Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan dalam rangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN), Sebagai satu-satunya instansi pemerintah penyelenggara statistik dasar, BPS dituntut untuk dapat berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang terutama dalam penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat waktu (up to date), serta mudah untuk diakses. Perubahan dan reformasi pengembangan statistik menjadi semakin diperlukan, sehingga BPS perlu membuat pilihan strategis tentang tugasnya dalam mengumpulkan dan menyebarkan data dan statistik dasar. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses, sebagai berikut: a.

Melaksanakan kegiatan sensus dan survei yang ditugaskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penyediaan data dan pelayanan statistik bagi para pengguna.

b.

Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi kegiatan statistik di daerah dalam rangka


21


mewujudkan Sistem Statistik Nasional sehingga dapat mengurangi penyediaan data yang tumpang tindih. c.

Meningkatkan response rate melalui pengembangan metoda pengumpulan data yang relevan dan metode monitoring/pemantauan yang spesifik daerah.

d.

Menghasilkan statistik ad-hoc, triwulanan, bulanan.

e.

Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS serta kualitas layanan data statistik sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data statistik.

f.

Melakukan pengelolaan kelembagaan yang lebih efektif dan efisien sebagai unit yang akan menjalankan tatalaksana kegiatan. Upaya perbaikan dimaksud dilakukan melalui tahapan: melakukan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan-kegiatan BPS; meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh satuan kerja BPS; membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang baru, efektif dan efisien; melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi.

g.

Menyiapkan

sarana

dan

prasarana

aparatur:

revitalisasi gedung lama, pengadaan dan penggantian kendaraan operasional roda empat untuk eselon III, serta pengadaan kendaraan operasional roda dua Rencana Strategis 2010-2014

22


untuk eselon IV dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). h.

Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi (laptop/notebook) untuk petugas KSK

dalam

rangka

pengembangan

teknik

pengumpulan data melalui sistem elektronik survei.


23


BAB IV PENUTUP

Menghadapi Sensus Penduduk 2010 (SP2010), BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat mengharapkan dukungan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaannya. Tidak kurang dari 1.200 petugas akan terlibat dalam SP2010. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten hingga ke tingkat desa/kelurahan serta dukungan dari berbagai pihak merupakan sebagian harapan dalam menyukseskan SP2010. Pada periode 2010-2014, selain menyelenggarakan Sensus Penduduk 2010, BPS akan menyelenggarakan Sensus Pertanian 2013, dan memulai tahap persiapan Sensus Ekonomi 2016. Keterlibatan instansi teknis sangat mendukung suksesnya kegiatan sensus yang menjadi amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Peranan institusi terkait sangat penting dalam penyediaan dana untuk memenuhi aktifitas perencanaan hingga diseminasi hasil sensus-sensus yang tersebut di atas. Disisi lain, ketersediaan statistik wilayah kecil (small area statistics) dan statistik kewilayahan (spatial statistics) serta data statistik

strategis

juga

membutuhkan

pendanaan

yang

meningkat secara signifikan. Data statistik strategis seperti Rencana Strategis 2010-2014

24


pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemiskinan, inflasi, ekspor dan impor, serta ramalan produksi padi dan palawija sangat mungkin ditingkatkan kualitasnya dengan keterlibatan berbagai sumber data dan pengguna data. Peningkatan kepercayaan terhadap data statistik yang disajikan masih menjadi tantangan di masa lima tahun mendatang. Pelaksanaan PP No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) menuntut tersedianya indikator kinerja pembangunan hingga wilayah kecil. Perkembangan situasi global, perkembangan TIK, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik di masa

mendatang,

memungkinkan

munculnya

berbagai

tantangan dalam pembangunan statistik di Indonesia. Skenario kemungkinan yang terjadi, dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok: (i) Tingkat kepercayaan sumber data maupun pengguna data, (ii) Meningkatnya keragaman data statistik yang dibutuhkan, (iii) Meningkatnya permintaan statistik mikro dan wilayah kecil, dan (iv) meningkatnya tuntutan pelayanan prima.


25

Lampiran

Lampiran 1: Target Pembangunan untuk tahun 2010-2014 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1) PROGRAM: Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS

(2) Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung kegiatan teknis 1. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan rumah jabatan yang memadai

1

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya

INDIKATOR 

(3) Gedung Negara dan Sarana Penunjang terpelihara dengan baik

TARGET 2010 (4)

2014 (5)

a.

Renovasi dan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara terlaksana dengan baik

Renovasi rumah negara 1 unit.

Pembangunan Gedung Kantor

b.

Perlengkapan sarana dan prasarana terpenuhi

Brankas 1 unit

Genset 1 unit

c.

Terpelihara dan tersedianya kendaraan operasional roda 2 dan roda 4

19 unit kendaraan roda 2 dan1 unit kend. roda 4

38 unit kendaraan roda 2 dan1 unit kend. roda 4

26 |

Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1) (2) PROGRAM: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya

1 .

Penyusunan, pengembangan dan evaluasi program dan anggaran

Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran serta evaluasi program dan kegiatan yang taat asas

TARGET

INDIKATOR

2010 (4)

(3)

2014 (5)



Dokumen Rencana Kegiatan yang tepat waktu

April tahun t-1

Januari tahun t-1



% Dokumen Penetapan Kinerja yang tepat waktu

Februari tahun t+0

Januari tahun t+0



% Dokumen LAKIP yang tepat waktu

90 %

100%

27 |

Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1) Program: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

(2) 1. Terselenggaranya kegiatan statistik meliputi Pelaksanaan Sensus dan Survei, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Statistik 2. Tersedianya data dan informasi statistik makro yang terpercaya sebagai indikator kinerja pembangunan Terciptanya pelayanan prima terhadap semua pengguna data statistik secara seimbang

1

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik

INDIKATOR 1.

2.

(3) Data dan statistik yang dihasilkan berkualitas internasional;

TARGET 2010 2014 (4) (5) Sensus Hasil Sensus Penduduk Pertanian 2013 berjalan dengan dapat disajikan baik sesuai dengan kualitas standar prima internasional

Data statistik yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai rujukan perencanaan maupun evaluasi pembangunan

1. Pelayanan konsultasi data 2. Terbangunnya Sistem pelayanan statistik





75% layanan konsultasi

 95% layanan

konsultasi

30% kualitas  60 % kualitas layanan layanan kepada kepada pengguna data pengguna data

28 |

Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

(1)

(2)

INDIKATOR (3) 3. Terbangunnya Sistem data warehouse dan digital library

4. Tersedianya pengelolaan perpustakaan secara profesional

5. Tersedianya layanan diseminasi melalui web 2.

Pengembangan Sistem Informasi Statistik

Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menunjang kegiatan statistik dan manajerial

TARGET 2010 2014 (4) (5)  20% kepuasan  70 % pengguna data kepuasan pengguna data 



20% pengelolaan perpustakaan sesuai standarisasi

 70 %

Belum ada

 1 Unit

pengelolaan perpustakaan sesuai standarisasi

1.

Tersedianya sarana dan prasarana jaringan komunikasi data

 sudah mempunyai koneksi internet

 mempunyai koneksi internet

2.

Tersedianya prasarana yang mendukung aplikasi pengolahan dan data repository

 20 % dari jumlah PC/Laptop terhadap jumlah pegawai

 100% untuk bidang teknis dan 75% administrasi

29 |

Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

3

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

TARGET 2010 (4)

2014 (5)

1. Tersedianya data statistik sosial kependudukan dan ketenagakerjaan yang bermanfaat untuk analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan

1. Tersedia indikator pengangguran dan kesempatan kerja

Dua kali setahun

Tiap triwulan

2. Tingkat upah pekerja

Triwulanan

Triwulanan

3. Tersedia Parameter demografi

Tingkat provinsi

Tingkat kabupaten

2. Terselenggaranya kegiatan Sensus Penduduk 2010 dan tersedianya indikator yang mencakup

1.

Tersedia data statistik wilayah kecil di bidang kependudukan

-

2.

Tersedia proyeksi penduduk 2010-2020 Tersedia indikator untuk perencanaan, evaluasi, dan analisis sosial ekonomi, seperti pendidikan,lansia, perumahan,kecacatan

Angka sementara: Agustus ’10 dan Angka final:Juli ‘11 Selesai 2012 Selesai 2012

-

3.

-

30 |

Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

(1)

(2)

(3)

Tersedianya data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang berkesinambungan

1. Cakupan penyajian data statistik tanaman pangan diperluas 2. Cakupan penyajian data statistik hortikultura diperluas 3. Cakupan penyajian data statistik perkebunan diperluas

4

5

Penyediaan dan Pengembangan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

Penyediaan dan 1. Tersedianya data Pengembangan statistik peternakan, Statistik perikanan, dan Peternakan, kehutanan yang Perikanan, dan meliputi Kehutanan karakteristik perusahaan, usaha rumah tangga, estimasi populasi dan produksi,serta kompilasi data sekunder

TARGET 2010 (4)

2014 (5)

-

Kabupaten

-

Kabupaten

-

Kabupaten

1

Waktu penyajian data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan tahunan

-

 Waktu: Oktober (data tahun (t-1))

2

Waktu penyajian data statitik peternakan, perikanan, dan kehutanan triwulanan

-

 Per tahun (t1))

3

Jumlah publikasi statitik peternakan, perikanan, dan kehutanan

-

 Jumlah: 1 jenis/judul

31 |

Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN (1)

OUTCOME/ OUTPUT (2) 2. Tersedianya data base statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan hasil Sensus Pertanian 2013 yang meliputi: jumlah perusahaan/usaha, populasi ternak, populasi pohon, luas lahan, luas kolam, serta karakteristik perusahaan/ usaha;

TARGET

INDIKATOR 1

(3) Jumlah publikasi Sensus Pertanian 2013 di bidang peternakan, perikanan, dan kehutanan.

2010 (4) -

2014 (5)  Jumlah: 1 jenis/judul

32 |

Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN (1) 10. Penyediaan dan Pengembangan statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata

OUTCOME/ OUTPUT (2) Tersedianya data statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas

INDIKATOR 1.

2.

11. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi

1. Tersedianya 1. statistik PDB sektoral: triwulanan dan tahunan berdasrkan SNA 2008 serta perubahan tahun dasar PDB dan PDRB dari tahun 200=100 menjadi 2010=100

(3) Tersajinya data Keuangan Daerah tingkat I, II dan III, BUMN dan BUMD, Kurs Valuta Asing, Perbankan dan Asuransi, pasar Modal terkini dan dengan cakupan yang relevan. Tersajinya data informasi teknologi, penggunaan teknologi informasi, indeks melek teknologi

Meningkatnya cakupan data PDB sektoral triwulanan dan tahunan.

TARGET 2010 (4) Belum ada

2014 (5) Angka Kabupaten

Belum ada

Angka Kabupaten

- Tahun dasar 2000

- Tahun dasar 2010 mulai tahun 2011

33 |

Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN (1)

OUTCOME/ OUTPUT (2) 2. Tersedianya statistik PDRB propinsi triwulan dan tahunan serta PDRB kabupaten tahunan menurut sektor 3. Implementasi SNA 2008

INDIKATOR 2.

3.

(3) Penurunan time lag penyajian PDRB (kabupaten) menurut sektor

Meningkatnya pemahaman SNA 2008 serta aplikasi sistem / metodologi penyusunan neraca produksi

-

TARGET 2010 2014 (4) (5) Oktober - Juli tahun (t+1): tahun (t+1)):

- Belum ada

- Penguasaan materi SNA 2008 minimal 1 orang

34 |

Lampiran

Lampiran 2 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010-2014 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (Rp)

ALOKASI PROGRAM/KEGIATAN (1)

2010

2011

2012

2013

2014

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

A.

ALOKASI PROGRAM GENERIK

I.

PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK [Tahun 2011: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.398.187.000

1.167.028.000

Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan

1.150.052.000

924.015.000

203.815.000

226.813.000

44.320.000

-

1 2

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

3

Pelayanan Publik atau Birokrasi

35 |

Lampiran

ALOKASI PROGRAM/KEGIATAN (1) 4

2010

2011

2012

2013

2014

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16.200.000

Publikasi Statistik Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA (PSPAN)

-

-

1

Pembangunan Gedung

-

-

2

Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung

-

-

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

II.

PROGRAM PENYEMPURNAAN SAN PENGEMBANGAN STATISTIK (P2S) [Tahun 2011: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik )

III.

1

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

-

7.130.181.000

690.675.000

22.442.000

-

36 |

Lampiran

ALOKASI PROGRAM/KEGIATAN (1) 2

Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran

3

2010

2011

2012

2013

2014

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

146.779.000

-

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

38.700.000

-

4

Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi

689.996.000

-

5

Pembinaan Statistik dan Sensus

6.232.264.000

-

6

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik TOTAL

690.675.000 8.528.368.000

1.857.703.000

37 |

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN JALAN PROKLAMASI NO.6 - SOE Telp./Fax. (0388) 21051 e-mail: [email protected]

iii KATA PENGANTAR Soe, Januari 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Timor Tengah Selatan Ir. P. Dikson R. Balukh NIP:

Recommend Documents