II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Konsep Pembangunan Pariwisata Pesisir dan Lautan Berkelanjutan Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan di dunia sudah populer sejak
akhir Tahun 1980 an. Konsep ini muncul sebagai masukan terhadap paradigma dari konsep pariwisata yang pada awalnya hanya mementingkan segi ekonominya saja, yaitu pemasukan dan banyaknya jumlah pengunjung, padahal potensi ekonomi yang tidak terkendali tanpa memperhatikan faktor kelestarian lingkungan akan dapat merusak kawasan pengembangan itu sendiri. Beberapa bukti telah tampak dengan adanya kerusakan aset-aset lingkungan, hilangnya biodiversity, polusi, kemiskinan dan tersisihnya penduduk lokal. Kondisi tersebut terjadi akibat adanya konsep pembangunan pariwisata yang keliru. Kondisi demikian telah melahirkan kesadaran bersama untuk mencegah dan memperbaikinya. Lembagalembaga dunia, misalnya Commision on Sustainable (CSD) dan World Tourism Organization (WTO), bersepakat menyusun langkah nyata dan sistematis dalam penanggulangannya (Cooper et al. 1998). Meningkatnya popularitas pariwisata berkelanjutan di dunia saat itu berimbas pula ke Indonesia, antara lain ditandai dengan maraknya seminar, mau pun kajian tentang pariwisata berkelanjutan baik yang diprakarsai oleh pemerintah mau pun kalangan perguruan tinggi. Melalui forum diskusi dan hasil kajian, diketahui beberapa karakteristik utama dari konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu (1) pemanfaatan lingkungan secara lestari, (2) berpihak pada pembentukan masyarakat madani dan sensitif terhadap nilai sosial budaya masyarakat, dan (3) mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Ketiga karakteristik tersebut, mendudukkan pariwisata Indonesia sebagai suatu konsep operasional pengembangan pariwisata menuju pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Dephutbun 2000). Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep operasional pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata yang merujuk pada pengertian sebagaimana yang direkomendasikan oleh Asia-Pasific Ministers’ Conference in Tourism and Environtment di Maldives pada Tahun 1997, yaitu pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini dan perbesaran
9 peluang di masa mendatang, mengelola pemanfaatan pariwisata untuk kepentingan ekonomi, sosial, keindahan dan peningkatan mutu kehidupan manusia dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi, keanekaragaman biologi dan unsur-unsur pendukungnya. Penerapan konsep pembangunan pariwisata
berkelanjutan
tersebut
berlaku
bagi
pengembangan
dan
penyelenggaraan pariwisata di berbagai kawasan wisata termasuk di kawasan pesisir dan lautan (Cooper et al. 1998). Menurut Dahuri (2003), pembangunan pariwisata pesisir dan lautan secara berkelanjutan di Indonesia, pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan lautan berupa kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna dengan menerapkan
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan
secara
ekologis,
ekonomis dan sosial. Dahuri (2003) menambahkan, suatu kawasan pesisir dan lautan baru dapat dikatakan berkelanjutan secara ekologis apabila basis (ketersediaan stok) sumber daya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi ekspoitasi berlebihan terhadap sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resource), tidak terjadi pembuangan limbah yang melampaui kapasitas asimilasi lingkungan dan mengimbangi pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (renewable resource) dengan upaya pengembangan bahan substitusinya secara memadai termasuk di dalamnya pemeliharaan hayati, stabilitas siklus hidrologi, dan kondisi ikllim. Untuk keberlanjutan secara ekonomi, aspek ekonomi merupakan representasi dari permintaan manusia terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan di wilayahnya. Permintaan tersebut dapat berasal dari penduduk yang bermukim di wilayah pesisir atau dari penduduk luarnya. Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekonomi adalah bagaimana mengelola agar permintaan agregat terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan tersebut tidak melampaui kemampuan wilayah pesisir dan lautan untuk menyediakannya, sedangkan suatu kawasan pembangunan dianggap berkelanjutan secara sosial adalah apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan) seluruh penduduknya terpenuhi, terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil.
10 Gilbert (2003) mengemukakan, bahwa mengingat begitu banyaknya unsur yang berinteraksi dalam satu kegiatan pariwisata, maka dalam upaya mendorong pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan, sangat diperlukan keterlibatan pihak swasta dan partisipasi masyarakat setempat baik langsung maupun tak langsung, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan serta memperkecil kemungkinan timbulnya konflik.
2.2
Wisata Bahari Sebagai Ekowisata Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata, pariwisata
diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Wisata bahari merupakan salah satu bagian dari pariwisata. Menurut Dahuri (2003), wisata bahari diartikan sebagai kegiatan wisata yang berkaitan langsung dengan sumber daya pesisir dan lautan, baik di daratan pesisir, di atas permukaan perairan pesisir dan laut mau pun kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan perairan pesisir dan laut. Jenis-jenis kegiatan yang termasuk di dalam wisata bahari adalah memancing, berperahu, berenang, berjemur, berolahraga pantai, menyelam, berselancar dan lain-lain. Ekowisata dalam teori dan prakteknya muncul dari adanya anggapan bahwa kegiatan pariwisata cenderung merusak sumber daya alam dan nilai-nilai budaya serta tradisi masyarakat di lokasi objek wisata. Anggapan ini melahirkan berbagai istilah baru dengan beragam konsep yang ditawarkan bagi pariwisata, antara lain pariwisata alternatif, pariwisata yang bertanggung jawab, pariwisata berbasis komunitas dan ekowisata. Diantara konsep-konsep tersebut, ekowisata dianggap paling populer, karena dapat mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan dari gerakan konservasi dan menerjemahkan prinsip-prinsip ekologi ke dalam praktek pengelolaan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan (Dephutbun 2000). Konsep ekowisata juga didukung oleh adanya trend pasar terbaru seperti perjalanan pertualangan (adventure travel) dan gaya hidup ”kembali ke alam” (back to nature), sehingga gerakan konservasi lingkungan menganggap konsep ekowisata ini sebagai suatu instrumen konservasi yang bersifat mandiri dengan beberapa alasan, yaitu (1) dapat memodali sendiri kegiatan usahanya, (2)
11 menciptakan suatu alternatif untuk menghadapi eksploitasi sumber daya alam, dan (3) sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat dalam menjaga dan memelihara kelestarian sumber daya alam (Dephutbun 2000). Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang berbasis kepada keindahan alam dan membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan utama ekowisata adalah sebagai sumber pendapatan ekonomi baik bagi pemerintah maupun masyarakat lokal, tanpa mengorbankan lingkungan dan bersifat berkelanjutan. Dalam perkembangannya, ada beberapa prinsip penting dalam ekowisata yaitu (1) berbasis lingkungan alami, (2) mendukung konservasi, (3) pemanfaatan yang merujuk pada etika, (4) berdampak minimal, (5) memberikan manfaat sosialekonomi kepada masyarakat, (6) kepuasan wisatawan dan (7) manajemen pengelolaan yang mendukung seluruh unsur-unsur tersebut (Fennell 2001) Salah satu potensi sumber daya pesisir dan lautan yang dapat dikembangkan untuk memperoleh manfaat ekonomi adalah adanya potensi keindahan alam, baik keindahan alam pantai, pulau-pulau kecil dan alam bawah laut berupa keindahan terumbu karang yang dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata bahari (Idris 2001). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekowisata, maka pembangunan pariwisata bahari yang berwawasan lingkungan diharapkan akan dapat tercapai dengan baik.
2.3 Tata Ruang Wilayah Pesisir Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana ruang. Pemanfaatan ruang yang dimaksud adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program
beserta
pembiyaannya,
sedangkan
pengendalian
pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. UndangUndang tersebut juga menegaskan bahwa pemanfaatan ruang yang dilakukan saat ini harus mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, dan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan penatagunaan tanah,
12 penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain yang ada di sekitarnya. Rustiadi et al. (2007) mengemukakan, saat ini urgensi atas penataan ruang timbul sebagai akibat dari tumbuhnya kesadaran akan pentingnya intervensi positif atas kehidupan sosial dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik, penataan ruang dilakukan sebagai (1) optimasi pemanfaatan sumber daya guna terpenuhinya efisiensi dan produktivitas, (2) alat dan wujud distribusi sumber daya guna tepenuhinya prinsip pemeataan, keberimbangan dan keadilan, dan (3) menjaga keberlanjutan pembangunan. Perencanaan tata ruang wilayah pesisir hendaknya didasarkan
pada
pendekatan hierarki yang diklasifikasikan menjadi tiga zona, yaitu zona pemanfaatan, zona konservasi dan zona preservasi. Zona pemanfaatan meliputi pemukiman, industri, pelabuhan, perikanan dan pertambangan, zona konservasi meliputi kawasan hutan mangrove dan terumbu karang, sedangkan zona preservasi meliputi ekosistem alami seperti hutan, sungai, terumbu karang dan lautan (Budiharsono 2001) Tata ruang wilayah pesisir dikelompokkan melalui pengaturan penggunaan lahan wilayah ke dalam unit-unit yang homogen ditinjau dari keseragaman fisik, non fisik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Wilayah pesisir dikenal sebagai daerah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan. Terkonsentrasinya kehidupan dan berbagai kegiatan pembangunan di wilayah pesisir bukanlah merupakan suatu kebetulan, melainkan disebabkan oleh tiga alasan ekonomi, yaitu (a) wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang secara biologis sangat produktif, (b) wilayah pesisir menyediakan berbagai kemudahan praktis dan relatif lebih mudah bagi kegiatan industri, pemukiman dan kegiatan lainnya dibandingkan dengan yang dapat disediakan oleh daerah lahan atas, (c) wilayah pesisir pada umumnya memiliki panorama keindahan yang dapat dijadikan objek rekreasi dan pariwisata yang menarik dan menguntungkan (Idris 2001). Penataan dan pemanfaatan sumber daya pesisir relatif lebih dinamis dibandingkan dengan sumber daya daratan. Dari ketiga aspek yang mempengaruhi penataan ruang, yaitu aspek ekologi, sosial dan ekonomi, ketiganya relatif lebih
13 dinamis pada penataan dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Pada penataan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, perubahan aspek ekologi harus menjadi perhatian secara khusus, karena sumber daya dan ekosisitem pesisir mempunyai kaitan yang erat satu sama lainnya. Perubahan yang terjadi pada satu ekosistem pesisir akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Disamping akibat alamiah, wilayah pesisir dapat juga berubah karena akibat perbuatan manusia seperti reklamasi dan konservasi hutan mangrove (Budiharsono 2001).
2.4
Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Kabupaten Deli Serdang Kawasan pantai Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah pesisir yang
mempunyai hamparan mangrove yang luas dengan ketebalan yang bervariasi antara 50-150 meter. Daerah pantai di kawasan Pantai Kabupaten Deli Serdang didominasi oleh pantai berpasir, baik pasir kwarsa maupun feldspar. Keadaan fisik pantai berpasir sangat dipengaruhi oleh gerakan ombak, khususnya dalam pembentukan ukuran partikel. Luas kawasan pesisir Kabupaten Deli Serdang adalah 13.133,44 hektar. Kawasan ini cukup subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi dan curah hujan relatif tinggi. Topografi pantai umumnya landai dengan perairan laut yang relatif dangkal (Bappeda Sumut 2004) Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dinyatakan bahwa wilayah daerah provinsi terdiri atas wilayah daratan dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan, sedangkan kewenangan daerah kabupaten/kota sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi. Melalui pelimpahan kewenangan tersebut, maka daerah dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan mengelola sumber daya pesisirnya, termasuk jasa lingkungan lainnya bagi kepentingan pembangunan daerah itu sendiri. Dengan semangat otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengelolaan sumber daya pesisirnya melalui tahapan kebijakan pengelolaan pesisir terpadunya, antara lain (1) mengidentifikasi isu-isu pengelolaan sumber daya pesisir, (2) persiapan atau perencanaan program, (3) adopsi program dan pendanaan, (4) pelaksanaan program, dan (5) monitoring dan evaluasi.
14 Idris (2001) mengemukakan, bahwa untuk memanfaatkan potensi sumber daya pesisir secara lestari, maka perlu diterapkan prinsip dan mekanisme Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT) termasuk sumber daya pulau-pulau kecil. Pertimbangan untuk menerapkan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu tersebut antara lain adalah (1) wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan di bumi yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi (2) pesisir banyak memiliki jasa lingkungan yang indah dan nyaman untuk tempat rekreasi dan pariwisata (3) wilayah pesisir memiliki tingkat kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan industri yang tinggi, sehingga lingkungan pesisir sering mendapat tekanan manusia yang tinggi.
2.5
Aspek-aspek yang Berkenaan dengan Pemanfaatan Ruang Wisata Bahari di Kawasan Pesisir
2.5.1 Aspek Biofisik Aspek biofisik merupakan kondisi fisik yang berhubungan dengan kesesuaian dan kemampuan lingkungan serta sangat tergantung pada kapasitas sumber daya dan kemampuan lingkungan untuk mengasimilasi dampak seperti kemampuan ekologis lahan, erosi dan iklim seperti pengaruh jumlah curah hujan (Budiharsono 2001). Kawasan pesisir Bandara Internasional Kuala Namu memiliki pantai yang didominasi oleh pantai berpasir, baik pasir kwarsa maupun feldspar. Keadaan fisik pantai ini dipengaruhi oleh gerakan ombak, khususnya dalam pembentukan ukuran partikel. Kawasan ini cukup subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi dan curah hujan relatif tinggi. Topografi pantai umumnya landai dengan perairan pantai yang relatif dangkal (Bappeda Sumut 2004). Kawasan pesisir di sekitar Bandara Internasional Kuala Namu yang berpotensi sebagai kawasan pengembangan wisata bahari adalah Desa Durian dan Desa Pantai Labu di Kecamatan Pantai Labu serta Desa Beringin dan Desa Kuala Namu di Kecamatan Beringin. Keempat desa ini berada di kawasan pesisir dan yang dekat dengan pantai pesisir timur dengan keindahan pantai yang cukup menarik dengan berbagai kegiatan wisata yang bisa dilakukan seperti berperahu, berenang, berjemur dan olahraga pantai. Fasilitas yang dapat dibangun untuk
15 mendukung kegiatan wisata tersebut dapat berupa penginapan (hotel), restoran, ketersediaan air bersih dan dermaga kapal sederhana untuk kapal wisatawan. Dahuri (2003) mengemukakan bahwa setiap wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki karakteristik alam yang berbeda-beda, sehingga tidak semua jenis wisata bahari dapat dikembangkan sekaligus. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah ketika ingin mengembangkan objek wisata bahari di wilayah pesisirnya, apakah pesisirnya layak atau tidak dikembangkan kegiatan wisata bahari. Demikian pula halnya dengan kawasan pesisir di Desa Durian, Desa Pantai Labu serta Desa Beringin dan Desa Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang. Pengukuran penilaian kelayakan secara biofisik untuk melakukan aktifitas wisata bahari di pesisir daratan dan perairan di keempat desa tersebut harus dilakukan untuk mengetahui jenis wisata bahari apa saja yang dapat dilakukan di daerah tersebut. Pengukuran kelayakan dapat diketahui melalui penelitian baik yang dilakukan oleh pemda mau pun pihak pengembang wisata. Salah satu metode yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan wisata bahari di suatu kawasan pesisir adalah dengan menggunakan analisis kesesuaian lahan melalui analisis Sistem Informasi Geografi (SIG) atau menggunakan standar kriteria yang diperlukan untuk kelayakan wisata bahari yang ditetapkan oleh lembaga nasional/internasional yang berwenang. Dari hasil analisis kesesuaian lahan tersebut akan diketahui kawasan-kawasan mana saja yang layak dikembangkan aktifitas wisata bahari.
2.5.2 Aspek Ekonomi Adanya rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang akan menggunakan sebagian lahan yang ada di Desa Durian, Desa Pantai Labu, Desa Beringin dan Desa Kuala Namu untuk kepentingan pembangunan wisata bahari, akan berdampak bagi sumber pendapatan atau per ekonomian di keempat desa tersebut. Menurut Adrianto (2007), eksplorasi sumber daya alam secara ekonomi di wilayah pesisir untuk pengembangan wisata bahari khususnya fasilitas penunjang wisata, akan menyebabkan hilangnya ekosistem atau suatu sumber daya alam kawasan, sehingga hal tersebut akan menjadi masalah ekonomi.
16 Hilangnya ekosistem akan mengakibatkan hilangnya kemampuan ekosistem tersebut dalam menyediakan barang dan jasa. Dalam beberapa kasus, hilangnya ekosistem ini tidak dapat kembali, misalnya lahan pertanian, lahan pertambakan dan hutan mangrove, sehingga kuantifikasi manfaat maupun kerugian akibat hilangnya ekosistem atau sumber daya lahan tersebut harus dilakukan agar proses pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan wisata pesisir dapat berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan (fairness) terhadap masyarakat lokalnya. Salah satu metode yang biasa dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kerugian maupun manfaat masyarakat lokal dari adanya pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir adalah dengan metode analisis valuasi ekonomi. Menurut Dahuri (2003), analisis valuasi ekonomi digunakan untuk mengetahui nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu sumber daya pesisir, baik nilai guna mau pun nilai fungsional yang perlu diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
2.5.3 Aspek Sosial Masyarakat Aspek sosial masyarakat merupakan kondisi sosial masyarakat yang terdapat di dalam suatu kawasan dengan melihat kemampuan dan kondisi sosial masyarakat lokal untuk mendukung pembangunan atau pengembangan yang akan dilakukan di suatu kawasan (Gilbert 2003). Masyarakat lokal di pesisir biasanya sangat rentan terhadap konflik akibat adanya berbagai kepentingan dari pihakpihak tertentu dalam memanfaatkan sumber daya pesisir, sehingga adanya konflik kepentingan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir perlu disiasati dengan hati-hati karena kelestarian sumber daya dan pertumbuhan sosial masyarakat sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya dan perencanaan pembangunan yang baik (Alfie 2007). Apabila dilihat secara seksama, pemanfaatan ruang untuk pengembangan wisata bahari dan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing kegiatan yang ada di kawasan pesisir Bandara Internasional Kuala Namu khususnya di Desa Durian dan Desa Pantai labu di Kecamatan Pantai Labu serta Desa Beringin dan Desa Kuala Namu di Kecamatan Beringin, belum cukup memperhatikan aspek
17 sosial masyarakat sekitar. Pemanfaatan ruang kawasan pesisir bandara lebih memperhatikan kepentingan pihak bandara dan pihak pengembang wisata (investor), sehingga kurang berorientasi kepada kepentingan publik. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana persepsi (penolakan atau persetujuan) dan respon masyarakat di keempat desa tersebut dalam upaya untuk mempertahankan keberadaannya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya melalui metode survei dengan mewawancarai penduduknya.
