I. I II. III. IV. V. VI. VII VII. VIII. IX IX.
PENDAHULUAN REVIEW KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA (2009 2012) SUMATERA UTARA (2009‐2012) DASAR PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2014 TEMA RKP DAN RKPD PROVSU TAHUN 2014 SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN 2014 STRATEGI DANARAH KEBIJAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
NILAI STRATEGIS RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 • RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009‐2013 akan segera berakhir • RKPD Tahun 2014 merupakan RKPD Pertama dari RPJMD Tahun 2014‐2018 yang akan disusun setelah penetapan Gubernur terpilih • RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan R APBD Tahun 2014. R.APBD Tahun 2014 • Menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan dan lintas urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD (Renja SKPD) Tahun 2014.
Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003
Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pasal P l 18 ayat 18 t (1) UU 17/2003
Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat‐ l b t lambatnya pertengahan t g h Juni J i tahun t h berjalan. b j l
Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003
Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 16 PP 58/2005 5 / 5
Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk t k tercapainya t i t j tujuan b bernegara.
(Pasal 6 Permendagri 54/2010)
II. REVIEW KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA (2009‐2012) ( ) E K O N O M I M A K R O
Sumber : BPS, data diolah Bappedasu
Secara Makro Rata‐Rata Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara periode 2008‐2012 sebesar 6,15%, masih diatas rata‐rata pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,93%. P l b j di l h 2012 di i l b k i Perlambatan yang terjadi selama tahun 2012 dipicu perlambatan ekonomi dunia, harus disikapi dengan kerja keras dan dukungan semua pelaku pembangunan di Sumatera Utara.
.............. KINERJA PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA
E K O N O M I M A K R O
Secara Makro Rata‐Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2009‐2012 sebesar 4,54% berada diatas rata‐rata 4 54% berada diatas rata rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 4,46%.
Sumber : BPS, data diolah Bappedasu
Efisiensi Ekonomi Sumatera Utara harus diperkuat, terutama dalam menghadapi persaingan Regional Asean‐China (ACFTA) dan tingkat Global
.............. KINERJA PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA PENGANGGURAN PENGANGGURAN KEMISKINAN M A K R O K E S R A
Sumber : BPS, Bappenas 2012, data diolah *) Data Agustus 2012
TPT Prov. Sumatera Utara masih lebih rendah dibandingkan rata‐rata capaian Nasional
Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara lebih baik dibandingkan dengan capaian rata‐rata Nasional
PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2006‐2011 (poin persentase) 12,00
10,38
10,03 9,42 9,54
10,00 8,81
8 71 8,71 8,11 8,00 6,75 6,00
4,00
7,80
7,44
5,50
3,683,47
6,86
6,43
6,85
6,64
5,77 , 5,16
4,76
4,44 3,84
3,38
3,43
3,47 2,88
2,72
4,64 3,03
3,03
5,26 26
4,28 3,55
2,00 0,82 0,00
Penurunan Tingkat Kemiskinan
Penurunan Nasional
Penurunan Kemiskinan Provinsi SUMATERA UTARA (3,68) dibawah SUMATERA UTARA (3 68) dibawah rata ratarata penurunan rata penurunan Nasional (5,26) (5 26) Sebanyak 16 provinsi dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami penurunan kemiskinan di atas penurunan nasional, yaitu : NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua 9
PERBANDINGAN KONDISI SOSIAL‐EKONOMI ANTAR WILAYAH DI KEPULAUAN SUMATERA Wilayah Sumatera Aceh Sumut Sumbar Riau Kep,Riau Jambi Lampung Kep,Babel Bengkulu k l Sumatera Selatan
PDRB 2011 Kontribusi Growth thdp 33 (%) Prov (%) 5,02 1,42 6,63 5,22 6,22 1,64 5,01 6,87 6,67 1,33 8,54 1,05 6,50 2,13 6,40 0,50 6 0 6,40 03 0,35 6,39 3,02
Kemiskinan Kontribusi Persen thdp 33 (%) Prov (%) 19,57 2,98 11,33 4,93 9,04 1,47 8,47 1,61 7,4 0,43 8,65 0,91 14,24 3,58 5,75 0,24 1 17,5 1 01 1,01 16,93 4,33
Pengangguran Kontribusi Persen thdp 33 Prov (%) (%) 8,27 2,11 7,18 5,67 7,14 2 7,17 2,29 7,04 0,73 3,85 0,72 6,07 2,81 3,25 0,24 3 1 3,41 0 38 0,38 5,24 2,48
Pada tahun 2011, Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara no. 3 tertinggi di Sumatera dan Sumatera dan memberikan konstribusi 5,22% terhadap 5 22% terhadap PDRB 33 PDRB 33 Provinsi se‐Indonesia atau no. 2 di Sumatera setelah Provinsi Riau. Persentase penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara no. 4 dan Persentase pengangguran no. 2 di Sumatera tetapi memberikan konstribusi terbesar terhadap jumlah penduduk miskin dan pengangguran di antara 10 Provinsi di Sumatera 10
.............. KINERJA PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA/KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI
M A K R O K E S R A
TAHUN Growth Employment Kualitas pertumbuhan ekonomi 2008 6,39 5.540.263 terhadap penciptaan terhadap penciptaan lapangan kerja 2009 5,07 5.765.643 mengalami penurunan 2010 6,39 6.125.571 2011 6,63 5.912.114 Pada tahun 2008, 1% pertumbuhan 2012* 6,22 5.751.700 ekonomi menciptakan sekitar 71,5 Sumber : BPS, data diolah ribu lapangan kerja baru *EKK: Elastisitas Kesempatan Kerja Pada tahun 2011 elastisitas kesempatan kerja menurun menjadi 0 53 dan Tahun dan Tahun 2012 menjadi 2012 menjadi ‐ 0,53 ‐ 0,44, yang menunjukkan berkurangnya kesempatan kerja
EKK(*) 1,41 0,80 0,98 -0,53 -0,44
.............. KINERJA PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA
M A K R O K E S R A
Sumber : BPS, data diolah
Jika dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi dengan angka pengangguran dan kemiskinan, belum sepenuhnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dilihat dari masih cukup tingginya angka masih cukup tingginya angka pengangguran Target MDGs 2015 : Target penurunan Angka Pengangguran menjadi 7% sdh terlewati, namun untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan 8,5% memerlukan kerja keras dan 8,5% memerlukan kerja keras dan dukungan sektor swasta untuk perluasan lapangan kerja baru guna meningkatkan pendapatan masyarakat k t
.............. KINERJA PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (HUMAN DEVELOPMENT INDEX)
D A Y A S A I N G
Sumber : BPS, data diolah Bappedasu
IPM Provinsi Sumatera Utara, berada pada Rangking 8 Nasional atau Rangking 3 di Kepulauan Sumatera, dibawah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
PERBANDINGAN PDRB PER‐KAPITA ADHB, LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM KABUPATEN/KOTA SE‐ SUMATERA UTARA TAHUN 2011
KETERANGAN : DISPARITAS ANTAR DAERAH TINGGI PDRB/K PDRB/Kap tertinggi di Kab Batubara (Rp. 50,07 Juta) : T Terendah d h di Kab. K b Tapteng (Rp. 8,12 Juta) LPE LPE Tertinggi Tertinggi di Kota Medan (7,69%) : Terendah di Kab. Nias Selatan Selatan (4,46%) IPM Tertinggi di Kota Pematang siantar (77,93) : Terendah di Kab. Nias Barat (67,10)
PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL‐EKONOMI ANTAR PROVINSI Pertumbuhan Ekonomi ‐ Penurunan Penggangguran
Aceh
1.50
Kuadran-II
Sulbar
1.25
Kuadran-I Gorontalo
Sumsel NTT
1.00
Kalbar
NTB
Maluku
Jawa Timur
Jawa Tengah Bengkulu
0.75
Sultra
Malut Kalteng
Riau Sumut
Bebel
Papua
Sulsel Kepri
Jambi
S lteng Sulteng
Kaltim
Lampung
0.50 Di Yogyakarta
Kalsel Bali
Jawa Barat
Sumbar Banten
0.25
Kuadran-IV
Kuadran-III DKI Jakarta
0.00
4.00
5.00
6.00
Sulut
7.00
8.00
9.00
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2009 (%)
1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi gg , Pro-Poor = Riau,, Jambi, Sumsel, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Papua. 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor = Aceh, Bengkulu, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Maluku, Malut, Sumut. 3 Kuadran 3. K d III Pertumbuhan III: P t b h Rendah, R d h Kurang K P P Pro-Poor = Sumbar, Lampung, Kep.Babel, DKI Jakarta, Jabar, DIY, Banten, Bali, Kalsel. 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor = Kep,Riau, Kaltim, Sulut, Sulsel, Papua Barat.
Rata-ra ata Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2 2005-2010 (%)
Rata a-rata Penurunan Tin ngkat Kemiskian 2005 5-2010 (%)
Pertumbuhan Ekonomi ‐ Penurunan Kemiskinan
Riau
Sulsel Gorontalo
Kuadran-II
Kuadran-II Kuadran
1.00 Sumbar
Kepri
Papua Barat Sultra Papua
DKI Jakarta Jabar Babel
0.50
Sumut
Maluku Jatim Kalbar
Sumsel
Bengkulu
NTB
Jambi
Lampung NTT
Jateng
Malut Sulbar
Bali Aceh
0.00
DIY
Kalsel
Kuadran-III
4.00
Sulteng
Sulut
5.00
Kuadran-IV Kaltim
Banten
6.00
7.00
8.00
9.00
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2009 (%)
1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, gg , Pro-Job = Riau,, Kep,Riau, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Papua Barat, Papua. 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah,Pro-Job = Sumut, Sumbar, Kep, Babel, DKI Jakarta, Jabar, Jatim. 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah , Kurang Pro-Job = A h Bengkulu, Aceh, B k l Lampung, L J t Jateng, DI Y D,I, Y, Banten, B t B Bali, li NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Maluku, Maluku Utara. 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro – Job = Jambi, Sumsel, Kaltim, Sulut, Sulbar. 15
POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA •
•
•
•
Keempat, Kabupaten Tapanuli Utara, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Serdang Bedegai, Toba Samosir, Deli Serdang, Padang L Lawas Ut Utara, Labuhan L b h Batu B t Selatan dan Labuhan S l t d L b h Batu B t Utara Ut terletak di kuadran IV dengan rata‐rata pertumbuhan tinggi di atas rata‐rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata‐rata (high‐ growth, less‐pro poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah memningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
•
Pertama, Labuhan , Batu, Mandailing , g Natal dan Tapanuli p Tengah g merupakan daerah2 yg berada di kuadran I dengan rata‐rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata‐rata provinsi (pro‐growth, pro‐poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan efektivitas upaya pengurangan kemiskinan. k i ki Kedua, kabupaten Nias, Tapanuli Selatan, Asahan, Langkat, Simalungun Batu Bara dan Nias Selatan terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata‐rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata‐rata (low growth pro‐poor) Tantangan yang harus diatasi oleh (low growth, pro‐poor). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektvititas kebijakan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor/kegiatan ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi. Ketiga, kabupatenDairi, Samosir dan Padang Lawas terletak di kuadran III dengan rata‐rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata‐rata provinsi (low growth, less pro‐poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong i t hd hh b k j k t k d percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produkvitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan. 16
POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN DI SUMATERA UTARA • Kedua, Kabupaten Labuhan Batu, Dairi, Tapanuli Selatan, Simalungun dan Samosir yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata‐rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata‐rata (low growth, pro‐job). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan. • Ketiga, Kabupaten Nias Selatan, Tapanuli Utara, Batu bara, Asahan, Langkat dan Padang Lawas terletak di kuadaran III dengan rata‐rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata‐rata provinsi (low growth, less pro‐job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. • Keempat, Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat Deli Serdang Serdang Bedegai dan Padang Lawas Barat, Deli Serdang, Serdang dan Padang Lawas Utara Utara terletak di kwadran IV dengan rata‐rata pertumbuhan tinggi di atas rata‐rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata‐rata (high‐ growth, less‐pro job). Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan y p g j gg p p perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha • Pertama, Kabupaten Karo, Nias, Toba Samosir dan Hubang mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga Hasundutan termasuk kabupaten dengan rata‐rata pertumbuhan kerja di sektor informal. ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata‐rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro‐growth, pro‐job). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor‐sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. 17
POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KENAIKAN IPM DI SUMATERA UTARA
• Pertama, Kabupaten Labuhan Batu, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Pakpak Barat, Serdang Bedegai dan Tapanuli Utara masuk daerah dengan rata‐rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata‐rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro‐ growth, pro‐human development). Dengan kinerja yang baik ) ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
• Kedua, Kabupaten Nias Selatan, Nias, Simalungan, Dairi dan Asahan yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata‐rata, tapi peningkatan IPM di atas rata‐rata (low growth, pro‐human development). Tantangan yang harus diatasi adalah development). Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. • Ketiga, Kabupaten Langkat, Tapanuli Selatan, Samosir, Batu Bara dan Padang Lawas terletak di kuadran III dengan rata‐rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata‐ rata provinsi (low growth, less pro‐human development). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan Selain itu pemerintah daerah juga harus bekerja kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. • Keempat, Kabupaten Mandailing Natal, Karo, Labuhan Batu Selatan, Labuhan , Batu Utara dan Padang Lawas g Utara terletak di kuadran IV dengan rata‐rata pertumbuhan tinggi di atas rata‐rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata‐rata (high‐ growth, less‐pro human development). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
18
PERBANDINGAN KONDISI KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL ANTARWILAYAH Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Penggangguran
Aceh
1.50
I
II
Sulbar
1.25
Gorontalo Sumsel NTT
1.00
Kalbar
NTB
Maluku
Jawa Timur
Jawa Tengah Bengkulu
0.75
Sultra
Malut Kalteng
Riau Sumut
Bebel
Papua
Sulsel Kepri
Jambi
S lteng Sulteng
Kaltim
Lampung
0.50 Di Yogyakarta
Kalsel Bali
Jawa Barat
Sumbar Banten
0.25
0.00
III 4.00
DKI Jakarta
5.00
6.00
IV
Sulut
7.00
8.00
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2009 (%)
9.00
Rata-ra ata Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2 2005-2010 (%)
Rata a-rata Penurunan Tin ngkat Kemiskian 2005 5-2010 (%)
Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan
II
Riau
Sulsel Gorontalo
I
1.00 Sumbar
Kepri
Papua Barat Sultra Papua
DKI Jakarta Jabar Babel
0.50
Sumut
Maluku Jatim Kalbar
Sumsel
Bengkulu
NTB
Jambi
Lampung NTT
Jateng
Malut Sulbar
Bali Aceh
DIY
Sulteng
Sulut
Kalsel
0.00
Kaltim Banten
IV
III 4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas 2005-2009 (%)
1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi gg , Pro-Poor = Riau,, Jambi,, Sumsel,, Sulteng, g, Sultra,, Gorontalo,, Sulbar,, Papua p 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor = Sumut, Aceh, Bengkulu, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Maluku, Malut. 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Poor = Sumbar, Lampung, Kep. Babel, Jawa Tengah, Jabar, DIY, Banten, Bali, Kalsel. 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor = Kep.Riau, Kaltim, Sulut, Sulsel, Papua Barat. 1 Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi , Pro-Job = Riau, 1. Riau Kep,Riau, Kep Riau Sulteng, Sulteng Sulsel, Sulsel Sultra, Sultra Gorontalo, Gorontalo Papua Barat, Barat Papua, Papua 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Job = Sumut, Sumbar, Kep, Babel, Jawa Tengah, Jabar, Jatim, 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Job = Aceh, Bengkulu, Lampung, Jateng, D.I.Y, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Maluku, dan Malut. Sumber : Data BPS 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro – Job = Jambi, Sumsel, Kaltim, Sulut, Sulbar.
1919
Pasal 287 Permendagri 54/2010 : 5 5 1. RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005‐2025 Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJPD Tahap III (2014‐
2018)
2. RPJM Nasional RPJM N i l 2010‐2014 Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJMN di Tahun 2014
Pasal 5 ayat 3 UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional g : 3. Sinkronisasi dengan RKP Tahun 2014 Isu Strategis, Prioritas , Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional b i l Tahun h 2014
TAHAPAN PENCAPAIAN VISI RPJPN 2005-2025 UU Nomor 17 Tahun 2007
RPJMN
RPJMN
RPJMN
RPJMN
2004‐2009
2010‐2014
2015‐2019
2020‐2024
•Penataan kembali NKRI •Aman & damai, adil & demokratis, da n peningkatan kesejahteraan
•Pembangunan SDM g •Penguasaan Iptek •Penguatan daya saing ekonomi
•Pembangunan keunggulan kompetitif berbasis SDA •Pembangunan SDM & penguasaan iptek
•Percepatan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dg keunggulan kompetitif
Visi RPJPN 2005-2025 Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
TAHAPAN PENCAPAIAN VISI RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA 2005-2025 PERDA NO. 12 TAHUN 2008
RPJMD
RPJMD
RPJMD
RPJMD
2006‐2009 006 009
2009‐2013 009 0 3
2014‐2018 04 0
2019‐2023 09 0 3
•Penciptaan lingkungan masy yg aman, damai, adil, dan dil d demokratis yg didukung good governance, pelayanan keb t han kebutuhan dasar masy, guna mendukung pemb ekonom dan infra dan infra‐ struktur.
•Peningkatan kualitas SDM, kesejahte raan masy ( (pendidikan, ke didik k sehatan,daya beli), penyediaan energi, pangan, yang didukung ang did k ng pembangunan infrastruktur lainnya
•Pemantapan pembangunan secara menyuluruh d g dengan penekanan pada daya saing daerah, yang dilandaskan pada SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi
•Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur , berkeadilan b k dil dan maju, melalui percepatan pembangunan sem a bidang semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh
Visi RPJPD SUMATERA UTARA 2005-2025 Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik
22
“MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN BERKEADILAN”,, DENGAN UNSUR POKOK :
1.
2.
3.
PEMANTAPAN PEREKONOMIAN NASIONAL
Peningkatan Daya Saing Peningkatan ketahanan ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
Pembangunan SDM Penurunan Kemiskinan dan pengangguran Mitigasi bencana Peningkatan Kesejahteraan rakyat lainnya. lainnya
Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan Pemilu 2014
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
PEMELIHARAAN STABILITAS SOSIAL DAN POLITIK
TEMA RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 “PENINGKATAN DAYA SAING UNTUK MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”, DENGAN UNSUR POKOK : 1.
2.
3.
PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH Peningkatan Daya Saing Peningkatan dan pemanfaatan teknologi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Peningkatan g SDM Optimalisasi Pemanfaatan SDA dengan tetap memperhatikan daya dukung dan pelestarian lingkungan Pengurangan Resiko Bencana Penurunan Kemiskinan dan pengangguran Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Memantapkan penegakan hukum hukum, dan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif 2014
TARGET 1. PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 2 PENGANGGURAN 2. TERBUKA (%) 3. ANGKA KEMISKINAN (%) 4. LAJU INFLASI (%) 5. DAYA SAING (INDEKS ( PEMBANGUNAN MANUSIA)
NASIONAL
SUMATERA UTARA
6,8-7,2
6,5 – 6,96
5,0-6,0
5,5 – 6,0
8,0 10 8,0-10 4,5 – 1
10,2 – 10,4 5,10– 5,60
-
76,01
SASARAN PRIORITAS
STRATEGI
MENURUNKAN PRO POOR ANGKA KEMISKINAN
ARAH KEBIJAKAN • Dukungan terhadap Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia ((MP3KI)) ((lanjutan j Cluster I-III dan perluasan 6 Program Cluster IV), al : 1. Program rumah sangat murah 2. Program kendaraan angkutan umum murah 3. Program air bersih untuk rakyat 4 Program listrik murah & hemat 4. 5. Program peningkatan kehidupan nelayan 6. Program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan • Bantuan Pembangunan Desa 2 • Bantuan Sosial Kemasyarakatan 6
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UNTUK PEMENUHAN SASARAN PRIORITAS (Lanjutan) SASARAN PRIORITAS
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
MENURUNKAN ANGKA PENGANGGUR AN TERBUKA
PRO JOB
• Penumbuhan industri padat karya/kluster industri • Peningkatan dan perluasan kluster I - IV
PRO CREATION
• Pengembangan Rumah Produktifitas Daerah • Menumbuhkembangkan Wirausahawan Muda (pengusaha pemula)
MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENEKAN LAJU INFLASI
PRO GROWTH
• Dukungan terhadap Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) • Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah • Pengurangan kesenjangan antar daerah • Pembangunan g pada daerah tertinggal, gg terluar dan perbatasan • Mendorong terciptanya iklim investasi yang 27 kondusif
2 7
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UNTUK PEMENUHAN SASARAN PRIORITAS (Lanjutan) SASARAN PRIORITAS MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENEKAN LAJU INFLASI (Lanjutan)
STRATEGI PRO ENVIRONMENT
PENINGKATAN DAYA PRO EDUCATION SAING (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)
PRO HEALTH 28
ARAH KEBIJAKAN • Optimalisasi pemanfaatan SDA sesuai daya dukung lingkungan dan pelestarian keragaman g hayati y • Pembangunan ramah lingkungan (ekonomi hijau) • Subsidi Siswa Miskin • Peningkatan kompetensi tenaga pendidik • Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Pendidikan keahlian dan keterampilan (Vocational) • Pengembangan Litbang dan penerapan IPTEK • Jamkesmasda • Jampersal • Pemberian nutrisi tambahan untuk anak sekolah (PAUD)
2 8
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UNTUK PEMENUHAN SASARAN PRIORITAS (Lanjutan) SASARAN PRIORITAS
STRATEGI
PENINGKATAN DAYA PRO INCOME SAING (INDEKS GENERATING PEMBANGUNAN MANUSIA) (Lanjutan)
ARAH KEBIJAKAN • Intensifikasi/ekstensifikasi pertanian, agrobisnis dan agroindustri • Pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Koperasi,UMK) • Pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya bagi perempuan, dan kaum lansia
DASAR PENYUSUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVSU TAHUN 2014 1. RPJPD Prov. Sumatera Utara tahun 2005‐2025 2 RTRW Provsu 2003‐2028 dan revisinya 2. RTRW Provsu 2003 2028 dan revisinya 3. RPJM Nasional 2010‐2014 4. RKP tahun 2014 5. Pokok‐pokok Pikiran Pembangunan Daerah (Naskah Akademik Draft RPJMD Provsu 2014‐2018) 6. Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi g , , 7. Pergub tentang RAD MDGs, RAD‐PG, RAD‐PK, RAD‐GRK, RAD‐PUG dan Ingub No. 14 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Terkait dengan Perubahan Iklim g ((khusus sasaran/target 2014) ; / g ); 8. Pokok‐Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sumatera Utara 9. Hasil Evaluasi RPJMD Provsu 2009‐2013
VII. PRIORITAS PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA 2014 1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan 3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan 4 Perluasan 4. P l K Kesempatan t kerja k j dan d Peningkatan P i k t Kesejahteraan K j ht Rakyat Miskin 5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan 6. Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mendukung Daya Saing Perekonomian 7. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi 8. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 9. Mendukung dan mendorong Kebijakan Nasional di daerah (MP3KI, MP3EI, RAD-MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK)
VIII. PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS 2014 PRIORITAS 1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Beragama Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan g
RENCANA AKSI /KEGIATAN 1. Pengembangan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Lembaga Keagamaan, Keagamaan Lembaga Adat dan Seni Budaya, Pemuda dan LSM) 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 3. Komunikasi untuk perwujudan Good Governance 4. Mendukungg kebijakan j nasional dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi (RAD-PK) 5. Pengembangan hubungan Kerjasama Antar Daerah, Luar Negeri dan Swasta (Public Private Partnership) 6. Pengarus utamaan gender, perlindungan anak k dan d keluarga k l g berencana b 7. Peningkatan kapasitas aparat desa (cost sharing)
PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS 2014 … Lanjutan PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan
1. Wajib Belajar 12 tahun 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3. Pemberian Beasiswa Miskin dan Beasiswa Prestasi 4. Peningkatan Kualitas Guru (S0 S1; S1 S2) dan pelatihan guru 5. Penuntasan Sertifikasi Guru 6. Insentif Guru 7. Pembangunan SMK dan Politeknik untuk mendukung pengembangan industri 8. Rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, dan penyerapan dana BOS
PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS 2014 … Lanjutan PRIORITAS 3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan
RENCANA AKSI /KEGIATAN 1. Pencegahan Penyakit (Preventif) 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Kesehatan 3. Perluasan Jamkesda dan Jampersal (Universal Coverage) 4. Peningkatan derajat kesehatan khususnya perbaikan ggizi anak dan kesehatan ibu p melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG 2011-2015) 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 5. bidang kesehatan melalui revitalisasi posyandu dan pembentukan desa siaga
PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
4. Perluasan 1. Melanjutkan Program Penanggulangan Kemiskinan Kluster 1 : Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (1) Kesempatan kerja BOS, (2) Jamkesmas, (3) BLT, (4) PKH, (5) Raskin, (6) dan Peningkatan j Bantuan Sosial,, ((7)) Bantuan Bencana,, dll… Kesejahteraan Rakyat Miskin Kluster 2 : pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kluster 3 : Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (KUR) dan 2. Mendukung Program Peningkatan/ perluasan Kluster 4 (6 Program Pro Rakyat) antara lain : P b g Pembangunan R Rumah hM Murah, h MRT MRT, Ai Air B Bersih, ih Listrik Murah, Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan 3. Perluasan lapangan pekerjaan melalui penciptaan lapangan kerja baru pada berbagai kawasan ekonomi strategis (KISM, KIM, Pelabuhan, Bandara, dlsb) 4. Penciptaan pengusaha pemula (job creation)
PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
5. Peningkatan g Produksi,, Pertanian ((tanaman p pangan/hortikultura) g / ) Produktivitas dan Daya 1. Fasilitasi pengadaan sarana produksi dan Saing Produk Pertanian, alat mesin pertanian pra panen dan alat Kelautan dan Perikanan mesin pengolahan hasil pertanian (pasca panen) 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (JITUT, JIDES) dan Jalan Pertanian 3. Pencetakan Sawah dan Optimasi Lahan 4. Peningkatan pemanfaatan teknologi melalui SLPTT/Sekolah Lapang Iklim 5. Pengembangan Kawasan Sayuran, BuahBuahan, Tan. Obat dan Tan. Hias 6. Revitalisasi BBI dan Pemberdayaan penangkar benih masyarakat g & Luar Negeri g 7. Pemasaran Dalam Negeri 8. Penerapan Jaminan Mutu Hasil Pertanian 9. Pembangunan Terminal Agribisnis
PRIORITAS 5 P 5. Peningkatan i k t Produksi, P d k i Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan (Lanjutkan ….)
RENCANA AKSI /KEGIATAN Perkebunan P k b : 1. Peremajaan areal perkebunan rakyat dengan pengadaan bibit unggul (sawit, karet, kopi dan kakao) 2. Pengembangan Integrasi Ternak dengan Perkebunan 3. Pengembangan kluster peternakan (swasembada daging) 4. Fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sei Mangkei
PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan (Lanjutkan ….)
Kelautan/Perikanan : 1. Asuransi bagi Nelayan 2. Revitalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 3. Revitalisasi armada kapal dan alat tangkap ikan nelayan (GPS, Jaring Millenium, dsb) 4. Revitalisasi Balai Benih Ikan (BBI) 5. Pengadaan Kapal 30 GT (usulan APBN) 6 Penciptaan lapangan kerja alternatif bagi 6. masyarakat nelayan seperti pengolahan ikan asin, dan lainnya; 7 Pembangunan 7. P b SPBU S Solar l bagi b i nelayan; l 8. Pembangunan Cold Storage
PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
5. Peningkatan Produksi, Ketahanan Pangan : Produktivitas dan Daya 1. Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan) Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan 2. Pengembangan Sistem Distribusi dan (Lanjutkan ….) Stabilitas Harga Pangan 3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar 4 Dana Penyangga Komoditi pertanian 4. 5. Peningkatan diversifikasi pangan
PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan (Lanjutkan ….)
Penyuluhan Pertanian/Perikanan/Kehutanan 1. Rekruitmen Tenaga Penyuluhan (PNS/Non PNS) 2. Pembinaan penyuluh swadaya 3. Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh 4. Pengembangan SIMLUH (Cyber Extension) untuk penyebarluasan informasi teknologi dan pasar 5 Pembangunan Saung di Tingkat 5. Kecamatan 6. Pembangunan Kios Penyuluhan di tingkat Desa D 7. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan
PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
5. Peningkatan Produksi, Kehutanan : Produktivitas dan Daya 1. Pembinaan industri pengelolaan hasil hutan (IUPHHK/IPK/HTI, dll) Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan 2. Fasilitasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR), (Lanjutkan ….) Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) 3. Pembinaan agroforestry, sylvofishery dan sylvopasture dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
6. Peningkatan Infrastruktur 1. Pembangunan dan peningkatan ruas dan Pengembangan Wilayah jalan provinsi yang berada di pantai barat, untuk mendukung Daya pantai timur maupun dataran tinggi. Saing Perekonomian 2. Peningkatan ruas jalan menuju daerah parawisata. 3 Pembangunan jalan akses menuju sentra 3. produksi (Jalan Produksi dan Jalan Usaha Tani). 4 Peningkatan kapasitas jalan 4. nasional/provinsi/kabupaten/kota. 5. Pembangunan PLTS dan pengembangan Desa Mandiri Energi g 6. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional MP3EI antara lain dengan peningkatan jalan nasional/provinsi/ kabupaten mendukung KISM, pengembangan jalur kereta api dan pelabuhan
PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
7. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi
1. Pengembangan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi 2. Peningkatan riset teknologi terapan untuk mendukung d k g pengembangan g b g K Kawasan Strategis, Kawasan Andalan dan Kawasan Ekonomi Khusus
8 Peningkatan 8. P i k t Ek Ekonomii Kerakyatan
1. P 1 Pengembangan b K Koperasi i dan d UKM 2. Pengembangan Cluster Industri Perkebunan (CPO, Kakao dan Kopi) dan industri kecil rumah tangga 3. Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional perdesaan dan pasar induk; 4. Peningkatan promosi wisata dalam dan luar negeri; 5. Pengembangan sarana dan prasarana pada daerah tujuan p j wisata utama ((Danau Toba dan Kepulauan Nias)
PRIORITAS
RENCANA AKSI /KEGIATAN
9. Mendukung dan 1. Mendukung implementasi MP3KI mendorong Kebijakan 2. Mendukung pelaksanaan MP3EI Nasional di daerah 3. Kerjasama dengan kabupaten/kota dalam (MP3KI MP3EI (MP3KI, MP3EI, RADRAD implementasi Rencana Aksi Nasional yang MDGs, RAD-PG, RAD-PK, dijalankan di daerah, antara lain : RAD-GRK) a) Rencana Aksi Daerah (RAD) MDG’s (2011-2025) (2011 2025), terutama pada pencapaian 8 tujuan. b) RAD GAS Rumah Kaca, untuk mendukung penurunan emisi ggas rumah kaca sampai p p dengan 26 % pada tahun 2020. c) RAD Pangan Gizi, terutama untuk penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita, prevalensi balita bertubuh pendek dan penanganan kerawanan pangan. d) RAD Pemberantasan P b K Korupsi, i sebagai b i upaya peningkatan pelayanan publik dan efisiensi
IX.. SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN IX 1. APBN (DIPA K/L, DD, TP, DUB, DAK, 1 APBN (DIPA K/L, DD, TP, DUB, DAK, DAU, APBN (DIPA K/L DD TP DUB DAK DAU, DAU Loan/Grant)) Loan/Grant 2. APBD APBD Prov (DIPA SKPD Prov, DBH, Bantuan APBD Prov (DIPA SKPD Prov, DBH, Bantuan Prov (DIPA SKPD Prov, DBH, Bantuan Kab/Kota)) Kab/Kota 3. Investasi Investasi Swasta/Pemerintah Swasta/Pemerintah 4. CSR 5. Public Private Partnership/KPS Public Private Partnership/KPS
