HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Upaya-Upaya Pihak Terkait Dalam Penerbitan Sukuk Korporasi Ijarah Agar Sukuk Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Syariah a. Akad Syariah Dalam Penerbitan Sukuk Ijarah Dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah. Secara teknis penerapan akad Ijarah dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 adalah Emiten mengadakan akad Ijarah untuk memenuhi transaksi pembiayaan Ijarah atas obyek Ijarah yang memenuhi kaidah syariah antara Emiten selaku dengan Wali Amanat selaku

.

Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 tersebut telah dibuat dibawah tangan dengan Nomor 078/E00-E00A/FIN/14 tertanggal 24 September 2014 antara P.T Indosat Tbk sebagai pihak pertama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak kedua.80 Akad Ijarah tersebut kemudian dilegalisir oleh notaris.81 Isi dari akad Ijarah tersebut ialah :82 1) Pihak pertama dengan ini setuju untuk mengalihkan hak manfaat serta membeikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali kepada pihak lain atas obyek Ijarah kepada pihak kedua dan pihak kedua dengan ini setuju untuk

80

Prospektus penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014 dan sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014, http://www.idx.co.id>from_erep>201411, diunduh tanggal 15 Mei 2015 81 Wawancara Ahmad Fawzi, Divisi Invesment Service, P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 5 agustus 2015 82 Isi Akad Ijarah sehubungan dengan penawaran umum sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014

commit to user



menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas obyek Ijarah tersebut dari pihak pertama 2) Obyek Ijarah adalah berupa hak manfaat atas jaringan multimedia, data communication, internet (MIDI). 3) Para pihak setuju dan sepakat bahwa nilai pengalihan obyek Ijarah dari pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) 4) Akad Ijarah ini dibuat untuk sejak tanggal perjanjian perwaliamanatan sukuk Ijarah dan karenanya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran kembali sisa imbalan Ijarah setelah cicilan imbalan Ijarah dan kompensasi kerugian akibat keterlambatan (apabila ada) telah dibayar lunas oleh pihak pertama susuai dengan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk Ijarah 5) Pada saat berakhirnya masa pengalihan obyek Ijarah, pihak kedua dengan ini setuju untuk seketika mengalihkan kembali obyek Ijarah yang telah diterimanya berdasarkan akad Ijarah ini kepada pihak pertama tanpa adanya kondisi atau syarat apapun. 6) Dalam hal terdapat rencana perubahan obyek Ijarah karena alasan apapun, maka pihak pertama wajib melaporkan kepada pihak kedua sebelum mengajukan obyek Ijarah pengganti dan meminta pihak kedua untuk menyelenggarakan RUPSI sesuai dengan ketentuan perjanjian perwaliamanatan 7) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan akad Ijarah ini, secara musyawarah mufakat.

Selain akad ijarah, Emiten mengadakan Akad Wakalah Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I

commit to user



Indosat Tahap I Tahun 2014 No.077/E00-E00A/FIN/14 tertanggal 24 September 2014 yang dibuat di bawah tangan antara Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat,83 yang kemudian dilegalisir oleh notaris.84 Dalam akad Wakalah tersebut, P.T Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk selaku Wali Amanat bertindak sebagai Muwakkil dan P.T Indosat Tbk selaku Emiten bertindak selaku Wakil. Berdasarkan akad Wakalah tersebut, Muwakkil dan Wakil dengan ini setuju dan sepakat serta mengikatkan diri untuk membuat akad Wakalah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : Berdasarkan akad Ijarah tanggal 24 september 2014 dan perjanjian perwaliamanatan sukuk Ijarah, Wali Amanat selaku wakil dari pemegang sukuk sebagai penerima hak manfaat obyek Ijarah (Muwakkil) memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada P.T Indosat Tbk sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :85 1) Membuat

dan

melangsungkan

serta

memperpanjang

perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna

obyek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk sebagai penerima obyek Ijarah berdasarkan akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah

ditandatangani oleh Wakil dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut seusai dengan praktek industri yang belaku umum dan wajar. 2) Mewakili

segala

kepentingan

Muwakkil

dalam

rangka

pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna

83

Prospektus penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014 dan sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014, Op.Cit 84 Wawancara Ahmad Fawzi, Op.Cit 85 Isi Akad Wakalah sehubungan dengan penawaran umum sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014

commit to user



obyek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan

dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan obyek Ijarah dari pihak ketiga 3) Mewakili kepentingan Muwakkil dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan obyek Ijarah.

Selain itu, didalam akad Wakalah tersebut Wakil berjanji untuk membayar imbalan Ijarah yang terdiri dari cicilan imbalan Ijarah dan sisa imbalan Ijarah kepada pemegang sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur

dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk Ijarah. Akad Wakalah tersebut mulai berlaku sejak tanggal emisi sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk Ijarah dan akan berakhir dengan berakhirnya akad Ijarah.

b. Kewajiban Emiten Terkait Kegiatan Usaha Untuk melakukan penerbitan sukuk Ijarah ini, Perseroan telah menyatakan bahwa kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta menjamin bahwa selama periode sukuk Ijarah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah,86 sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam prospektus umum berkelanjutan penerbitan sukuk Ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014.87

86

Angka 1 huruf b Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.13 menyebutkan, Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di pasar modal. 87 Prospektus penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014 dan sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014, Op.Cit

commit to user



Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan Perseroan menawarkan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Perseroan adalah satu dari tiga operator selular di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia. Perseroan juga menyediakan jasa MIDI untuk pelanggan korporat domestik dan regional dan pelanggan berskala besar dan juga untuk pelanggan domestik retail.88 Produk dan jasa utama Emiten Perseroan meliputi :89 1) Jasa selular, Perseroan menyediakan jasa selular GSM 900 dan 1800 dan 3G kepada sekitar 54,9 juta pelanggan selular di seluruh Indonesia, per tanggal 30 Juni 2014. Perseroan juga menyediakan layanan mobile internet menggunakan platform DCHSPA+ pada tahun 2014 dan pada tanggal 30 Juni 2014, pengguna mobile internet mencapai angka 26,7 juta. 2) Jasa Multimedia, Interaktif, Data & Internet (MIDI), Perseroan menyediakan layanan MIDI yang terdiri dari layanan Internet dan layanan data komunikasi, seperti Penyewaan Sirkit Internasional dan Domestik dan layanan berbasis MPLS. Perseroan juga menyediakan layanan berbasis satelit, seperti penyewaan transponder, layanan VSAT dan Layanan Nilai Tambah/IT, seperti layanan Disaster Recovery Center, layanan Data Center dan layanan Cloud Computing. 3) Jasa telekomunikasi tetap (layanan suara), Jasa telekomunikasi tetap Perseroan meliputi Layanan jaringan tetap lokal (FWL dan FWA), layanan sambungan langsung jarak jauh domestik (SLJJ) dan internasional (SLI).

88 89

Ibid Ibid

commit to user



c. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Di

dalam

perjanjian

perwaliamanatan

disebutkan

bahwa

penggunaan dana hasil penawaran sukuk ijarah direncanakan untuk melaksanakan opsi beli (call options) atas Obligasi dollar yang memiliki tingkat suku bunga tetap yang akan jatuh tempo. Begitu pula disebutkan di dalam Press Release atau paparan publik yang dilakukan Emiten tertanggal 6 November 2014 di Jakarta, berkenaan dengan penawaran umum obligasi berkelanjutan I Indosat tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa penerbitan instrumen hutang tersebut merupakan bagian dari rencana pendanaan perusahaan dalam rangka pelunasan sebagian atau seluruhnya (refinancing) salah satu atau beberapa pinjaman Rupiah atau Dollar yang dimiliki oleh Perusahaan dan untuk pengembangan bisnis Perusahaan lebih lanjut.90 Berdasarkan prospektus awal, penawaran umum obligasi berkelanjutan I Indosat tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah berkelanjutan I Indosat tahap I tahun 2014, hanya disebutkan bahwa penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah yaitu biaya hak penggunaan izin pita spektrum frekuensi radio (IPSFR), Penyelenggara jaringan bergerak selular di pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz untuk periode 15 Desember 2014-14 Desember 2015. Dalam

realisasinya,

berdasarkan

informasi

yang

penulis

dapatkan, tertuang dalam surat No. 008/E00-E0O/FIN/15 perihal laporan realisasi penggunaan dana terakhir hasil penawaran umum obligasi berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah

90

Press Release Indosat Terbitkan obligasi berkelanjutan I Indosat tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, http://www.assets.indosat.com>assets>upload>pdf, diunduh tanggal 1 Juni 2015

commit to user



Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 periode triwulan IV 2014, dengan

rincian

jumlah

hasil

penawaran

umum

sebesar

Rp

190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) telah dibayarkan untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah sebesar Rp 189.405.300.000 (seratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus lima juta tiga ratus ribu Rupiah) setelah sebelumnya dikurangi oleh biaya penawaran umum sebesar Rp 594.700.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu Rupiah). Menurut Kanny Hidayah selaku salah satu anggota tim ahli syariah dalam penerbitan Sukuk Ijarah berkelanjutan I Indosat tahap I tahun 2014 mengemukakan : ebelumnya memang terjadi perdebatan, karena dana sukuk sebenarnya dibatasi peruntukkannya sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi dalam kasus untuk membayar hutang dalam hal ini melaksanakan opsi beli obligasi, Tim ahli bersepakat membolehkan karena Emiten mengikis perbuatan pembiayaanpembiayaan yang bersifat ribawi. Hal tersebut berdampak positif untuk meningkatkan syariah. Hutang ribawi dari bunga obligasi tersebut berkurang. Asal pembelian tersebut tidak melalui pasar derivatif.91 Sedangkan menurut tim Wali Amanat Tresna Oktaviani, berpendapat : penggunaan dana, apabila menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum 92

d. Pernyataan Kesesuaian Syariah Pada tanggal 24 Oktober 2014, tim ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

91

Wawancara Kanny Hidaya, Tim Ahli Syariah Sukuk Ijarah berkelanjutan I Indosat tahap I tahun 2014, Tanggal 31 Juli 2015 92 Wawancara Tresna Oktaviani, Divisi Invesment Service, P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 5 agustus 2015

commit to user



menerbitkan pendapat atau opini syariah dengan terlebih dahulu membaca dan mempelajari beberapa perjanjian yang terkait penerbitan sukuk tersebut antara lain :93 1) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 2) Akad Ijarah antara P.T Indosat Tbk dengan P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wakil dari para Investor Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 3) Akad Wakalah antara P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku wakil dari para Investor Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dengan P.T Indosat, Tbk dan 4) Lampiran yang berisi daftar obyek Ijarah.

Terkait dengan beberapa perjanjian diatas tersebut, kemudian disinkronkan dengan beberapa fatwa DSN-MUI diantaranya yaitu : 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal Syariah 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004

Tim Ahli Syariah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 menyatakan bahwa Perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I

93

Opini Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelenajutan I Indosat Tahap I tahun 2014

commit to user



Tahun 2014 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

Mengenai opini syariah tersebut Kanny Hidaya memaparkan : -MUI tidak secara tiba-tiba memberikan opini syariah terhadap korporasi yang ingin menerbitkan sukuk. Tetapi DSNMUI diminta terlebih dahulu oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut untuk mengeluarkan opini syariah. Yang masih menjadi pertanyaan adalah tidak semua korporasi memnita adanya opini syariah ini, namun pada umumnya banyak dari mereka yang meminta. Mengenai tidak dicantumkannya opini syariah didalam perjanjian perwaliamanatan dan prospektus hal tersebut memang tidak diwajibkan, padahal keberadaannya penting agar masyarakat tahu apakah sukuk tersebut telah sesuai dengan 94 prinsipe. Pengawasan Aspek Syariah P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, memiliki penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, hal tersebut dinyatakan dalam surat pernyataan Nomor. B.187-DIM/IPM/09/2014 yang dinyatakan dan dicantumkan dalam prospektus. Sebagaimana yang disampaikan Tresna Oktaviani : Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan, beliau atasan kami langsung namun tidak hanya mencakup Wali Amanat saja tetapi secara keseluruhan divisi yaitu, Vice President Divisi Invesment Service P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.95 Sedangkan Emiten meminta kepada DSN-MUI untuk menunjuk tim ahli syariah guna mengawasi penerbitan sukuk. Tim Ahli Syariah tersebut terdiri dari Dr. H. Hasanudin, M.Ag dan H. Kanny Hidaya,

94 95

Wawancara Kanny Hidaya, Op.Cit Wawancara Tresna Oktaviani, Op.Cit

commit to user



S.E., M.A. ditunjuk oleh DSN-MUI sesuai dengan surat Dewan Syariah

Nasional-Majelis

Ulama

Indonesia

No

U-268/DSN-

yang bertugas sebagai pendamping dan mengawasi proses penerbitan sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014. Kanny Hidaya memaparkan : enerbitan sukuk secara market practice selalu didampingi oleh Tim Ahli syariah, Orang yang ditunjuk DSN-MUI untuk mengawal dan mengasistensi penerbitan sukuk. Awalnya membuat struktur, kemudian review dokumen. Kemudian membuat opini syariah yang ditantandatangi oleh tim ahli syariah. Akan tetapi, keterlibatan tim ahli syariah hanya diawal penerbitan sukuk, tidak menjadi pengawas, karena yang menjadi pengawas kesyariahannya adalah Wali Amanat dengan sebelumnya tim ahli syariah memberitahu apa saja yang harus diawasi. Untuk itulah Wali Amanat harus mempunyai orang yang paham ahli syariah. 96 2. Bentuk-Bentuk

Perlindungan

Hukum

Terhadap

Kepatuhan

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Bagi Investor Pada Penerbitan Sukuk Korporasi Ijarah a. Peran Wali Amanat Sebagai Pelindung Investor Berbeda dengan penerbitan obligasi konvensional, Wali Amanat penerbitan sukuk sebelumnya harus mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatankegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah telah memiliki

penanggung

jawab

atas

pelaksanaan

kegiatan

perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

96

Wawancara Kanny Hidaya, Op.Cit

commit to user



Menurut Tresna Oktaviani : Penanggung jawab tersebut dibutuhkan karena semakin kompleks dan beragamnya prinsip-prinsip syariah seperti akadakad syariah, serta mengawasi kinerja Emiten agar tetap sesuai hukum Islam sehingga Wali Amanat akan lebih banyak berusaha untuk mengerti setiap syarat-syarat syariah tersebut.97 Mengenai pihak terkait dalam penerbitan sukuk yang memiliki penanggung jawab yang mengerti prinsip-prinsip syariah, Kanny Hidayah memaparkan : engan adanya pihak atau pejabat dari suatu perusahaan yang paham mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal ditambah dengan adanya Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh DSN-MUI dalam penerbitan sukuk, aspek kesyariahan suatu sukuk akan menjadi lebih terjamin dan hal tersebut dapat melindungi Investor dari kepatuhan prinsip syariah. Akan tetapi, DSN-MUI yang membawahi tim ahli syariah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apabila ada kepatuhan prinsip syariah yang dilanggar. Otoritas Jasa Keuangan yang dapat memberikan sanksi sebagai otoritas pengawas kegiatan Pasar Modal di indonesia, sedangkan DSN-MUI tidak mempunyai kekuasaan untuk mengeksekusi. 98 Keberadaan Wali Amanat untuk mewakili para Investor dimulai ketika Emiten menunjuk Wali Amanat. Ahmad Fawzi menjelaskan mengenai proses penunjukan Wali Amanat, yaitu : Proses penunjukan Wali Amanat menjadi kebijakan dari Emiten seluruhnya, penunjukkan bisa melalui proses penunjukkan langsung atau melalui proses lelang. Khusus mengenai penunjukan langsung, masing-masing Emiten mempunyai kriteria dan pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah mengenai imbalan jasa Wali Amanat, ada juga pengalaman, semakin banyak bank tersebut mempunyai pengalaman akan menjadi pertimbangan. Selain itu, ada pertimbangan berupa kenyamanan dari kerjasama-kerjasama dalam kegiatan pasar modal terlebih dahulu. Dilain itu, penjamin emisi (underwriter) juga mempunyai andil dalam merekomendasikan. 99

97

Wawancara Tresna Oktaviani, Op.Cit Ibid 99 Wawancara Ahmad Fawzi, Op.Cit 98

commit to user



Dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, Emiten menunjuk langsung P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat berdasarkan Surat Penunjukan No.055/E00-E00A/FIN/14 tanggal 18 Agustus 2014. Tresna Oktaviani menjelaskan : ebelum proses emisi sukuk, Wali Amanat diwajibkan untuk melakukan due diligence (uji tuntas), untuk menganalisa datadata historis Emiten termasuk penerbitan-penerbitan sukuk sebelumnya apakah pernah terjadi masalah atau tidak yang menyebabkan sukuk mengalami gagal bayar atau sukuk menjadi batal demi hukum karena dilanggarnya kepatuhan prinsip-prinsip syariah.100 P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian perwaliamanatan memiliki tugas pokok dan tanggung jawab antara lain : 1) Mewakili kepentingan para pemegang sukuk Ijarah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan 2) Melaksanakan tugas sebagai

Wali Amanat berdasarkan

Perjanjian Perwaliamanatan dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Ijarah telah dilaksanakan kepada Pmegang Sukuk Ijarah 3) Melaksanakan tugas sebagai

Wali Amanat berdasarkan

Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan 4) Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

100

Wawancara Tresna Oktaviani, Op.Cit

commit to user



Selain itu, Wali Amanat juga wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Wali Amanat antara lain : 101 1) Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung

maupun

tidak

langsung termasuk

melakukan

peninjauan lapangan 2) Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan. 3) Melaksanakan hasil keputusan RUPSI seuai dengan tanggung jawabnya. 4) Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 5) Memanggil dan menyelenggarakan RUPSI sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Sebelum mengambil tindakan atas nama pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian

Perwaliamanatan

atau

cara-cara

lain

yang

dimaksudkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Mengenai apakah Wali Amanat menjelaskan prinsip-prinsip syariah kepada Investor terkait sukuk yang diterbitkan, Ahmad Fawzi memaparkan : Wali Amanat selaku wakil dari Investor, tidak menjelaskan atau memberi penyuluhan tentang prinsip-prinsip syariah terkait sukuk Ijarah yang diterbitkan tersebut yang dituangkan kedalam perjanjian perwaliamanatan. Wali Amanat merasa hal tersebut bukan kewajiban sehingga Wali Amanat tidak perlu melakukan itu.102

101 102

Isi Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Wawancara Ahmad Fawzi, Op.Cit

commit to user



Mengenai begitu tingginya kedudukan Emiten dalam perumusan perjanjian perwaliamanatan dibandingkan dengan Wali Amanat, Tresna Oktaviani menuturkan strategi Wali Amanat, yaitu : Wali Amanat juga sebisa mungkin untuk membatasi Emiten agar tidak sampai merugikan Investor dengan menuangkan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban Emiten.103 Sehubungan dengan perbuatan hukum tersebut ada beberapa peran dan tugas yang harus dilakukan Wali Amanat khususnya dalam menjaga kepatuhan prinsip syariah, seperti memasukkan ke dalam Perjanjian Perwaliamanatan kewajiban-kewajiban Emiten dan Wali Amanat terkait kepatuhan prinsip syariah, antara lain :104 1) Emiten wajib mentaati prinsip-prinsip syariah di pasar modal, proses penerbitan efek syariah dan akad syariah yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. 2) Wali Amanat setiap saat dapat mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan Emiten terhadap prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. 3) Emiten wajib menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk untuk

membiayai

kegiatan

atau

investasi

yang

tidak

bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal 4) Wali Amanat dapat mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan

atau

tidak

termuat

dalam

Perjanjian

Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 5) Tindakan yang harus dilakukan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk.

103 104

Wawancara Tresna Oktaviani, Op.Cit Isi Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014

commit to user



6) Dalam hal terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk sehingga bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk tersebut menjadi batal demi hukum (fasakh) dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang Sukuk 7) Wali Amanat mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas dan/atau kewajibannya sebagai Wali Amanat dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, serta bertindak secara bijaksana semata-mata untuk kepentingan pemegang sukuk Ijarah. 8) Wali Amanat bertanggung jawab kepada pemegang sukuk Ijarah untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, kecerobohan Wali Amanat atau tindakan-tindakan yang disebabkan

adanya

pertentangan

kepentingan

dalam

hubungannya dengan tugas-tugas Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Apabila terjadi pelanggaran kepatuhan prinsip syariah dalam pemenuhan kewajiban maupun isi perjanjian yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Ahmad Fazi menjelaskan : Wali Amanat akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, seperti meminta Emiten melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki hal yang dilanggar tersebut, ataupun mengadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) untuk menentukan langkah yang akan diambil. Apabila ada hal yang kurang jelas ataupun ada indikasi pelanggaran kepatuhan prinsip syariah yang terlebih dahulu diketahui oleh salah satu Investor maka Investor tersebut akan meminta penjelasan kepada Wali Amanat, kemudian Wali Amanat akan bersurat kepada Emiten untuk mengkonfirmasi apabila ada Investor yang meminta penjelasan. Selanjutnya Emiten akan menyurat kepada Wali Amanat untuk mengkonfirmasi, hasil konfirmasi tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu kepada Investor melalui surat resmi, telepon atau melalui forum informal meeting. Jika informal meeting dinilai tidak cukup maka Wali Amanat akan

commit to user



mengundang Investor dan Emiten untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI).105 Kemudian Trena Oktaviani menambahkan : Selain apa yang tercantum di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dalam mengawasi kepatuhan prinsip syariah setelah emisi sukuk, Wali Amanat melakukan evaluasi secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. Evaluasi rutin ini dihadiri oleh seluruh tim Wali Amanat dan tidak menutup kemungkinan mengundang tim ahli syariah untuk sekedar berkonsultasi. Evaluasi rutin tersebut akan melaporkan dari setiap tugas dan fungsi Wali Amanat seperti memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau hasil pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban Emiten dalam Sukuk Ijarah tersebut kepada para Investor. 106 b. Perjanjian

Perwaliamanatan

Sebagai

Dasar

Perlindungan

Investor Perjanjian perwaliamanatan merupakan dasar dari hubungan hukum antara Investor pemegang sukuk dengan Emiten. Perjanjian inilah yang menjadi patokan mengenai sejauh mana perlindungan kepada

investor

diberikan.

Apabila

kualitas

perjanjian

perwaliamanatannya buruk maka Investor tidak akan mendapatkan perlindungan yang optimal. Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Fawzi : Wali Amanat dalam menjaga kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada saat sukuk telah dipegang oleh para Investor adalah mengacu pada covenant-covenant yang dituangkan kedalam Perjanjian Perwaliamanatan. Proses terbentuknya perjanjian Perwaliamanatan tersebut berawal dari draft perjanjian yang dibuat oleh Notaris. Selanjutnya, Wali Amanat akan diundang bersama underwriter, Emiten, dan Tim ahli syariah dalam perumusan perjanjian perwaliamanatan tersebut. Dalam perumusan tersebut Wali Amanat akan memperjuangkan kepentingan dari para Investor selain dari sisi penerapan prinsip 107

105

Ibid Wawancara Tresna Oktaviani, Op.Cit 107 Wawancara Ahmad Fawzi, Op.Cit 106

commit to user



Dengan tidak adanya Investor dalam merumuskan perjanjian perwaliamanatan yang memang pada saat itu belum terdapat Investornya, para Investor tersebut juga tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari dengan baik isi dari perjanjian perwaliamanatan sebelum membeli sukuk. Tresna Oktaviani menjelaskan : Sukuk Ijarah ini, Investor tidak mempelajari perjanjian perwaliamanatan sukuk, cukup dengan mempelajari prospektus, karena dalam prospektus sudah cukup jelas. Dan bagian-bagian inti dari Perjanjian Perwaliamanatan juga terdapat di dalam prospektus. Investor melihat prospektus sebelum melakukan pembelian sukuk, sehingga apabila Investor tidak setuju dengan isi perjanjian perwaliamanatan yang dicantumkan dalam prospektus, Investor tidak akan membeli sukuk tersebut. Sebaliknya dengan Investor membeli sukuk, berarti Investor setuju dengan isi prospektus. 108 Perjanjian Perwaliamanatan mengatur mengenai kewajibankewajiban Emiten dan Wali Amanat terkait kepatuhan prinsip syariah agar tidak sampai merugikan Investor, sebagaimana diatur dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk Ijarah tersebut, antara lain :109 1) Emiten wajib mentaati prinsip-prinsip syariah di pasar modal, proses penerbitan efek syariah dan akad syariah yang digunakan dalam penerbitan efek syariah 2) Wali Amanat setiap saat dapat mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan Emiten terhadap prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal 3) Emiten wajib menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal

108 109

Wawancara Tresna Oktaviani, Op.Cit Ibid

commit to user



4) Wali Amanat dapat mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan

atau

tidak

termuat

dalam

Perjanjian

Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 5) Tindakan yang harus dilakukan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk. 6) Dalam hal terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk sehingga bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk tersebut menjadi batal demi hukum (fasakh) dan Emiten wajib

menyelesaikan

seluruh

kewajibannya

kepada

pemegang Sukuk 7) Wali Amanat mengikatkan diri untuk melaksanakan tugastugas dan/atau kewajibannya sebagai Wali Amanat dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas, serta bertindak secara bijaksana semata-mata untuk kepentingan pemegang sukuk Ijarah.

Adapun hak-hak pemegang Sukuk Ijarah yang tertuang dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk tersebut, antara lain yaitu :110 1) Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

110

Prospektus penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014 dan sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014, Op.Cit

commit to user



2) Pemegang

Sukuk

Ijarah

yang berhak

mendapatkan

pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. 3) Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus

membayar

Kompensasi

Kerugian

Akibat

Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah atas Imbalan

Ijarah.

Keterlambatan

yang

Kompensasi dibayar

oleh

Kerugian Perseroan

Akibat yang

merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. 4) Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili sedikitnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang masih belum dibayar (di luar dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perseroan Terafiliasi) mengajukan permintaan

commit to user



tertulis

kepada

Wali

Amanat

Sukuk

Ijarahagar

diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR. 5) Melalui Keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a). mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Pemegang Sukuk Ijarah bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, suku Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Imbalan Ijarah, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. b). menyampaikan pemberitahuan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat SukukIjarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibatakibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; c). memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut

ketentuan-ketentuan

Perjanjian

Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; d). mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Peraturan No.VI.C.4;

commit to user



e). Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian

Perwaliamanatan

Sukuk

Ijarah

atau

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada masa setelah emisi juga dimungkinkan adanya perubahan Perjanjian

Perwaliamanatan

apabila

dirasa

perlu

diadakannya

perubahan. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut dapat dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSukuk). Tresna Oktaviani menjelaskan : sukuk Ijarah tersebut, tertuang Wali Amanat dapat melakukan tindakan lain-lain, termasuk ingin merubah isi perjanjian Perwaliamanatan demi melindungi pemegang sukuk dengan sebelumnya Wali Amanat melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan penanggung jawab 111 Wali Amanat y Didalam perjanjian perwaliamanatan dijelaskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :112 1)

Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan sebelum tanggal emisi, maka perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Emiten

dan

setelah

perubahan

tersebut

dilakukan,

memberitahukan kepada otoritas jasa keuangan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia 2)

Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah tanggal emisi, maka perubahan

111 112

Wawancara Tresna Oktaviani, Op.Cit Isi Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014

commit to user



perjanjian perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Emiten

c. Rapat Umum Pemegang Sukuk Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Investor Salah satu pengawasan bagi Emiten adalah Wali Amanat dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk untuk membahas perubahan perjanjian perwaliamanatan atau mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Emiten. 113 Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI) diadakan untuk tujuan antara lain : 1) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah. Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran cicilan imbalan Ijarah. 2) Menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatakibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.

113

RUPSI juga dapat diselengggarakan atas permintaan : Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Emiten dan/atau afilisasi Emiten, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI, lihat Pasal 10 ayat 2 huruf (a) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014

commit to user



3) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatna 4) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan

atau

tidak

termuat

dalam

Perjanjian

Perwaliamanantan atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk, Ahmad Fawzi menjelaskan : Rapat Umum Pemegang Sukuk dipimpin oleh Wali Amanat dan Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPSI. Sebelumnya Wali Amanat akan mengecek terlebih dahulu kepada Emiten atau Investor terkait hal yang ingin dibahas dalam RUPSI dengan bersurat kepada Emiten atau Investor terlebih dahulu. Ketika terdapat potensi pelanggaran kepatuhan syariah, dan tidak cukup hanya melalui informal meeting, maka pemegang sukuk dapat meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Sukuk dengan terlebih dahulu menghubungi Wali Amanat. 114 Tresna Oktaviani juga menambahkan : Wali Amanat juga dapat menolak permohonan pemegang sukuk Ijarah atau Emiten untuk mengadakan RUPSI dengan wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolak tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi, pada praktiknya selama ini, Wali Amanat belum pernah menolak permohonan RUPSI karena Investor pasti mempunyai dasar untuk mengadakan RUPSI. Bahkan untuk hal yang kurang terlalu pentingpun Wali Amanat akan memfasilitasi untuk mengadakan RUPSI.115

114 115

Wawancara Ahmad Fawzi, Op.Cit Wawancara Tresna Oktaviani, Op.Cit

commit to user



d. Tanggung Jawab Emiten Apabila Sukuk Batal Demi Hukum Berdasarkan peraturan IX.A.13 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk sehingga bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal maka Sukuk tersebut menjadi batal demi hukum (fasakh) dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang Sukuk. Lebih lanjut dalam peraturan tersebut juga mewajibkan Perjanjian perwaliamanatan penerbitan Sukuk memuat tindakan yang harus dilakukan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk. Sedangkan mekanisme perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk wajib terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSukuk). Perubahan-perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk) dan diperlukan bagaimana mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut. Ditambah

lagi,

perubahan-perubahan

tersebut

harus

memiliki

pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah terlebih dahulu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berdasarkan keterangan tersebut, tidak menjadi masalah apabila perubahanperubahan tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang akan menjadi masalah adalah apabila sukuk tersebut menjadi batal demi hukum baik karena bertentangan dengan prinsip-

commit to user



prinsip syariah atau dilakukan perubahan tanpa sepengetahuan investor. Lebih lanjut, dalam hal terjadi kondisi sukuk batal demi hukum maka sukuk berubah menjadi utang piutang dan Emiten wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk. Menurut pendapat Tresna Oktaviani, erubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan sukuk sebelumnya harus terlebih dahulu disampaikan kepada Wali Amanat, kemudian Wali Amanat akan menginformasikannya kembali kepada para Investor. Hal tersebut untuk memberikan prinsip keterbukaan kepada Investor karena apabila perubahanperubahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Investor maka Emiten dianggap telah melakukan pelanggaran kesyariahan. 116 Tresna Oktaviani melanjutkan : pabila Emiten melakukan pelanggaran syariah baik berupa perubahan akad tanpa sepengetahuan investor atau pelanggaran prinsip-prinsip syariah, maka ada ruang untuk investor melakukan gugatan karena investor akan dirugikan dengann hilangnya pendapatan tetap berupa cicilan imbalan ijarah yang telah ditetapkan. 117 Hal

tersebut

juga

disetujui

oleh

Kanny

Hidaya

yang

mengemukakan : isa saja Emiten digugat oleh Investor apabila terbukti Emiten melakukan pelanggaran kesyariahan dan Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang 118

e. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (disingkat OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi

116

Wawancara Tresna Oktaviani, Op.Cit Ibid 118 Wawancara Kanny Hidaya, Op.Cit 117

commit to user



menyelengggarakan

sistem

pengaturan

dan

pengawasan

yang

terintegaris terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, salah satu tugas OJK adalah pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dalam penerbitan sukuk Ijarah ini, peran Otoritas Jasa Keuangan adalah antara lain :119 1) Emiten menyerahkan dokumen-dokumen terkait penawaran umum kepada Otoritas Jasa Keuangan 2) Emiten yang akan menerbitkan sukuk wajib menyampaikan kepada OJK pernyataan bahwa kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan menjamin bahwa selama periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan ketentuan syariah. 3) Otoritas

Jasa

Keuangan

menerima

laporan

apabila

penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah akan diubah, dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan

perubahan

pengggunaan

dana

tersebut

harus

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4. Sampai seluruh dana hasil Emisi Sukuk Ijarah digunakan seluruhnya, Emiten akan

melaporkan

realisasi

penggunaan

dana

hasil

penawaran umum ini secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 4) Seluruh kewajiban laporan yang terkait dalam perjanjian perwaliamanatan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

119

Isi Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014

commit to user



5) Emiten wajib menyerahkan pemeringkatan tahunan atas sukuk Ijarah kepada Otoritas Jasa Keuangan 6) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta diselenggarakan RUPSI dengan ketentuan dihadiri oleh pemegang sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi. 7) Wali Amanat wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten, dengan adanya bukti yang cukup menurut analisa Wali Amanat. 8) Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi kepada Emiten yang terbukti sengaja lalai

Mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan, Ahmad Fawzi memaparkan : Otoritas Jasa Keuangan juga mengecek perjanjian perwaliamanatan dan prospektus penawaran umum terkait penerbitan sukuk, apakah sudah sesuai dengan peraturan OJK dan Bapepam-LK sehingga perjanjian perwaliamanatan tersebut mampu memberikan perlindungan yang maksimal kepada para Investor pemegang sukuk. Peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dalam penerbitan sukuk sangat efektif untuk mencegah terjadinya sukuk menjadi batal demi hukum (fasakh) karena peranan OJK yang mampu memberikan sanksi bagi Emiten yang melanggar.120 Hal senada juga dikemukakan oleh Kanny Hidaya, yaitu : sukuk karena mereka terus mengawasi kinerja Emiten dan berdasarkan pengalaman OJK sangat profesional dalam melindungi kepentingan-kepentingan para Investor, namun memang regulasiregulasi yang ada masih dirasa kurang untuk memberikan 121 kenyamana investasi khususnya

120 121

Wawancara Ahmad Fawzi, Op.Cit Wawancara Kanny Hidaya, Op.Cit

commit to user



B. Pembahasan 1. Upaya-Upaya Pihak Terkait Dalam Penerbitan Sukuk Korporasi Ijarah Agar Sukuk Tidak Bertentangan Dengan Prinsip Syariah a. Akad Syariah Dalam Penerbitan Sukuk Ijarah Dalam syariah Islam, asas-asas kesepakatan dalam kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai bentuk perjanjian (akad). Akad syariah menjadi dasar kegiatan ekonomi di Pasar Modal Indonesia. Penerbitan efek syariah wajib dilakukan berdasarkan akad syariah.122 Akad syariah adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.123 Dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, sukuk yang diterbitkan tersebut berdasarkan akad Ijarah. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI No.09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, terutama mengenai rukun dan syarat akad.124 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian dalam akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna/manfaat saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

122

Peraturan No.IX.A.13, lampiran keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah 123 Peraturan No.IX.A.14, lampiran keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-131/BL/2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal 124 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah, http://www.ojk.go.id/fatwa-nomor-41-dsn-mui-iii-2004, diunduh tanggal 9 januari 2015

commit to user



Dalam Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, rukun dan syarat Ijarah ialah : 1) Pihak-Pihak Yang Berakad Pengertian pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 125 Para pihak yang terlibat pada akad Ijarah sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 P.T Indosat Tbk dan P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pihak yang bertindak selaku adalah P.T Indosat,Tbk yang berkeinginan untuk mengalihkan hak manfaat atas obyek Ijarah dengan P.T Bank Rakyat Indonesia,Tbk selaku

yang merupakan Wali

Amanat sukuk yang berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal mewakili kepentingan pemegang sukuk Ijarah. Disyaratkan

jir dan

adalah orang yang

sudah baligh (dewasa), berakal, cakap melakukan tasbarruf (mengendalikan harta), saling meridhoi dan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna. Dalam hal ini akad telah diwakilkan oleh pihak yang atas kuasa sah mewakili Direksi dari P.T Indosat Tbk dan P.T Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang masing-masing telah memenuhi syarat kecakapan menurut hukum Islam.126 2) Ijab dan Qabul (sighat) Ijab dan qabul akad Ijarah adalah pernyataan niat dari para pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau tulisan. Pernyataan tersebut persetujuan dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima manfaat obyek. Pernyataan ijab dan qabul dalam akad Ijarah sehubungan

125

Prospektus penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014 dan sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014, Op.Cit 126 Isi Perjanjian Perwaliamanatan sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014

commit to user



dengan

penawaran

umum

berkelanjutan

Sukuk

Ijarah

Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dibuat dengan tulisan yang dapat dibuktikan dengan adanya suatu akad yang dibuat berdasarkan kesepakatan oleh para pihak. yaitu P.T Indosat Tbk sebagai

ajir dan pemegang sukuk yang

diwakili oleh P.T Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, selaku Wali Amanat sebagai tertuang keinginan yaitu :

. Dalam akad Ijarah tersebut, 127

manfaat atas jaringan Multimedia, Data Communication, Internet (MIDI) kepada Pihak Kedua serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Jaringan Multimedia, Data Communication, Internet (MIDI) tersebut kepada pihak lain, dan Pihak Kedua juga berkeinginan untuk menerima pengalihan hak manfaat serta pemberian hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali kepada pihak lain hak manfaat atas Jaringan Multimedia, Data Communication, Internet Yang kemudian diikuti oleh persetujuan dari keinginan tersebut, yaitu : dengan ini setuju untuk mengalihkan hak manfaat serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali kepada pihak lain atas obyek Ijarah kepada dan dengan ini setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Obyek Ijarah tersebut dari Disyaratkan, ijab dan qabul oleh pihak yang berakad harus berada dalam satu akad. Jika hanya satu pihak saja yang menyatakan maka ijab dan qabul tersebut tidak dinamakan sebagai akad. Dengan telah tertuangnya persetujuan tersebut maka telah terpenuhi ijab dan qabul dalam akad Ijarah ini.

127

Isi Akad Ijarah sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014

commit to user



3) Obyek Ijarah (manfaat) Salah satu unsur terbentuknya akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya. Obyek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail, dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat.128 Dalam akad Ijarah sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014, obyek Ijarah adalah berupa hak manfaat atas jaringan Multimedia, Data Communication, Internet (MIDI) dengan nilai pengalihan obyek Ijarah dari

kepada

sebanyak-banyaknya sebesar Rp 190.000.000.000 (seratus sembilan puluh miliar Rupiah). Jasa Multimedia, Interaktif, Data & Internet (MIDI) dari Emiten ialah jasa penyedia layanan yang terdiri dari layanan Internet dan layanan data komunikasi, seperti Penyewaan Sirkit Internasional dan Domestik dan layanan berbasis MPLS. Kemudian juga penyediaan layanan berbasis satelit, seperti penyewaan transponder, layanan VSAT dan Layanan Nilai Tambah/IT, seperti layanan Disaster Recovery Center, layanan Data Center dan layanan Cloud Computing.129 Emiten merupakan operator selular yang termasuk dalam salah satu operator besar di Indonesia, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia. Emiten menyediakan jasa MIDI untuk pelanggan korporasi domestik dan regional dan pelanggan berskala besar dan juga untuk pelanggan domestik retail.

128 129

Dimyaudin Djuwaini, Pengantar fiqh muamalah, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008, hal 57 Prospektus penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014 dan sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014, Op.Cit

commit to user



Dari paparan tersebut diatas obyek Ijarah dalam akad Ijarah sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 mempunyai manfaat yang dibolehkan (tidak diharamkan) karena obyeknya bukan sesuatu yang dilarang oleh Islam dan memiliki nilai ekonomis (dapat dinilai).

Menurut Imam al-Syairazi, melakukan akad Ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan maka sudah seharusnya boleh pula akad Ijarah atas manfaat.130 Definisi Ijarah juga dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh, yaitu Ulama Hanafi yang mendefinisikan Ijarah adalah

mendefinisikan Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan

tertentu.131 Definisi lain menyebutkan bahwa Ijarah adalah pemilikan manfaat dari suatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan

imbalan ganti rugi yang pada dasarnya Ijarah adalah penjualan manfaat.132 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka obyek Ijarah berupa hak manfaat telah sesuai dengan prinsip syariah, selain berupa manfaat yang dibolehkan, pengalihan hak manfaat Ijarah tersebut juga disertai dengan imbalan. Dalam penerbitan sukuk Ijarah ini, imbalan dari

akad

Ijarah

disepakati

sebesar

sebanyak-banyaknya

Rp

19.000.000.000 (sembilan belas miliar Rupiah). 130

Imam al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, hal. 394 Abdul A , Cet 3, P.T Icthiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001, hal 660 132 Habib Nazir dan Muhammad Hasanu , Kafa Publishing, Bandung, 2004, hal 279 131

commit to user



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu batalnya Ijarah adalah apabila obyek Ijarah cacat atau terjadi kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang disepakatkan. Dalam penerbitan sukuk ini, apabila obyek Ijarah rusak, maka hal tersebut bukan merupakan suatu risiko dan tidak menyebabkan batalnya Ijarah sebagaimana tertuang dalam akad Ijarah yang menyepakati bahwa : Pihak Pertama ( ) menyatakan dan menjamin Pihak Kedua ( ) bahwa segala resiko kerusakan atau kehilangan atas obyek Ijarah atau kejadian yang menyebabkan turunnya nilai Obyek Ijarah Dengan tidak adanya risiko ini, penulis berpendapat bahwa Ijarah tidak dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan disebabkan obyeknya rusak. Ijarah menjadi batal apabila ada sesuatu yang merusak pemenuhannya seperti hilangnya manfaat. Mengingat Ijarah adalah sewa manfaat, bukan bendanya yang disewanya. Maka manfaat pengganti atas hak manfaat atas obyek Ijarah tersebut dibolehkan dan hal ini berarti sukuk Ijarah tersebut tanpa risiko batalnya Ijarah akibat kerusakan barang. Akad Ijarah juga harus diketahui secara jelas kapan berakhirnya akad tersebut. Akad Ijarah sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 ini akan berakhir dengan sendirinya, bilamana jumlah sisa imbalan Ijarah dilunasi selurunya oleh Pihak Pertama dan akan berakhir demi hukum apabila penerbitan Sukuk Ijarah dibatalkan, selain itu akad Ijarah tersebut juga dapat diakhiri apabila atas kesepakatan bersama oleh para pihak. Dapat juga apabila telah dilakukannya pelunasan lebih awal atas seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

commit to user



Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dari sisi akad Ijarah dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 tersebut, telah memenuhi rukun-rukun dan syarat serta ketentuan-ketentuan

menurut

hukum

Islam

sehingga

tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya mengenai akad Wakalah, dalam syariah Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh hukum Islam dan tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Kahfi ayat 19, yang berbunyi :

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang diantara mereka:

lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu,dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan 133

Pengertian Wakalah menurut fatwa DSN-MUI No.10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.134

133 134

Kitab Suci Al-Quran dan terjemahannya, C.V Al Hanan, Surakarta, 2009 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, http://www.ojk.go.id/fatwa-nomor-10-dsn-mui-iv-2000, diunduh tanggal 15 Mei 2015

commit to user



Seperti pada akad lainnya, akad Wakalah akan sah dan mempunyai akibat hukum jika memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat Wakalah adalah adanya Ijab dan Qabul, Muwakkil, Wakil dan hal yang diwakilkan. Wakalah pada dasarnya bersifat mubah atau dibolehkan, tetapi dapat menjadi haram apabila urusan yang diwakilkan adalah hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, obyek Wakalah

sehubungan

penerbitan

sukuk

ijarah

tersebut

tidak

bertentangan dengan hukum Islam karena bukan sesuatu yang diharamkan. Dari penjelasan tersebut diatas, akad Wakalah sehubungan dengan penawaran umum sukuk Ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 tersebut, rukun-rukun dan syarat yang ditentukan hukum Islam yang dikuatkan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Para pihak yaitu Emiten dan Wali Amanat telah dengan benar menjalankan prinsip syariah pada penerbitan efek syariah tersebut terkait kewajiban akad-akad syariah sehubungan dengan penawaran umum sukuk ijarah tersebut.

b. Kewajiban Emiten Terkait Kegiatan Usaha Pengelolaan sukuk wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah yang secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjadi obyek, dari cara perolehannya, serta dari cara penggunaannya. Untuk itu Emiten wajib menjamin selama periode Sukuk Ijarah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak semua perusahaan baik itu milik negara atau perusahaan swasta dapat menerbitkan (menjadi Emiten) sukuk. Perusahaanperusahaan yang hanya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan

commit to user



tertentu saja yang bisa menerbitkan sukuk. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Pasal 3 ayat (1) disebutkan Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah.

Dalam ayat

(2)

disebutkan jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain : 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 4) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya

Melihat dari kegiatan usaha tersebut, dapat dikategorikan kegiatan usaha Emiten adalah halal (tidak diharamkan) karena tidak terdapat larangan dalam hukum Islam sedangkan pelaksanaan kegiatan bidang usaha Emiten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pedoman Syariah yang difatwakan DSN-MUI dan memberikan manfaat bagi manusia sebagaimana dituangkan ke dalam prospektus penawaran umum berkelanjutan sukuk Ijarah tersebut. Kegiatan usaha Emiten tersebut, terus diawasi oleh Wali Amanat dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan adanya pengawasan yang

commit to user



dilakukan tersebut maka Investor pemegang sukuk akan terjaga dari kegiatan usaha yang tidak halal yang akan berdampak pada sukuk yang batal demi hukum. Kemungkinan berubahnya kegiatan usaha Emiten sangat mungkin saja terjadi, tetapi sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan, apabila ada perubahan kegiatan usaha maka Emiten wajib mengadakan RUPSI. Kegiatan usaha yang berubah tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, apabila bertentangan dengan prinsipprinsip syariah maka sukuk menjadi batal demi hukum dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada para Investor pemegang sukuk.

c. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sebagai salah satu efek syariah, sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi, yaitu penggunaan dana sukuk harus digunakan

untuk

kegiatan

usaha

yang

halal.

Emiten

wajib

menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.135 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi :

-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

135

Peraturan No.IX.A.13 lampiran keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah

commit to user



pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 136

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka dari sisi ini, transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Dalam bermuamalah, prinsip pokok yang perlu diperhatikan salah satunya adalah kejujuran. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian, akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.137 Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 70 :

-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah 138

Tujuan dari maqashid al-syariah adalah terjaga akal dan pikiran, untuk itu dituntut untuk menjalankan prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh Emiten untuk mengungkapkan secara detail mengenai penerbitan sukuk jangan sampai ada yang ditutup-tutupi apalagi hal tersebut berpotensi melanggar prinsip kepatuhan prinsip syariah. Dalam penggunaan dana sukuk ijarah tersebut walaupun realisasinya tidak untuk penggunaan dana yang bertentangan dengan prinsip syariah namun telah adanya niat untuk melanggar prinsip syariah tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak. Bahwa benar perjanjian perwaliamanatan telah di-review oleh tim ahli

136

Kitab Suci Al-Quran dan Terjemahannya, CV. AL Hanan, Surakarta Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam, Kencana, Jakarta, 2006, hal 86 138 Kitab Suci Al-Quran dan Terjemahannya, CV. Al Hanan, Surakarta, 137

commit to user



syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi dengan membiarkan realisasi penggunaan dana untuk membeli obligasi dollar, penulis berpendapat hal tersebut akan mendatangkan kemudaratan, karena tentu sebagai muslim yang baik, kita menginginkan harta yang kita investasikan murni dipergunakan untuk hal yang benar-benar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Pernyataan Kesesuaian Syariah Penerbitan

sukuk

diwajibkan

memiliki

pemenuhan

atas

kesesuaian syariah dalam efek syariah yang mencakup 2 (dua) hal, salah satunya yaitu Compliance Endorsement atau pernyataan kesesuaian syariah. Penerbitan sukuk akan sangat baik apabila memiliki pernyataan kesesuaian syariah atau biasa juga disebut opini syariah. Pernyataan kesesuaian syariah digunakan untuk meyakinkan Investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan kesesusaian syariah tersebut bisa diperoleh dari individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang khusus membidangi masalah syariah yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk penerbitan sukuk di dalam negeri, pernyataan kesesuaian syariah dapat dimintakan kepada Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI). Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan syarat dari kegiatan pasar modal syariah. Untuk itu, guna memberikan perlindungan kepada Investor maka kepatuhan terhadap prinsip syariah harus tetap terjaga mulai dari sebelum proses emisi sampai berakhirnya efek syariah. Selama ini para investor berpegang kepada opini syariah dalam menyimpulkan apakah sukuk tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Ditambah lagi, para Investor tidak dapat

commit to user



mempelajari terlebih dahulu perjanjian perwaliamanatan maka harapan satu-satunya adalah dengan mempelajari prospektus penawaran umum. Dalam penerbitan sukuk ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I tahun 2014, opini syariah tidak dicantumkan dalam prospektus penawaran umum. Mengenai hal tersebut, penulis berpendapat bahwa seharusnya opini syariah wajib dicantumkan dalam prospektus penawaran umum dan akta perjanjian perwaliamanatan. Dikarenakan dengan dicantumkannya opini syariah maka para investor benar-benar yakin bahwa sukuk tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan akan berdampak pada psikologis para investor sehingga para investor membeli bukan karena keuntungan imbalan semata tapi benar-benar mempertimbangkan aspek kesyariahannya. Wali

Amanat

mendapatkan

opini

juga

mewajibkan

syariah

pada

kepada

efek

Emiten

syariah

yang

untuk akan

diterbitkannya, berdasarkan wawancara dengan salah satu tim Wali Amanat, jika penerbitan efek syariah tidak memiliki opini syariah maka Wali Amanat tidak akan menandatangani perjanjian-perjanjian selanjutnya terkait penerbitan efek syariah tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penulis berpendapat dalam memberikan opini syariah Tim Ahli Syariah harus benar-benar seksama memperhatikan akad-akad yang ada dengan menjunjung hukum Islam, walaupun harus mengikuti perkembangan zaman. Keberadaan opini syariahpun juga harus diketahui oleh para calon Investor agar memenuhi prinsip keterbukaan dan tidak adanya unsur ketidakjelasan dalam penerbitan sukuk tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Mungkin perlu adanya regulasi yang mewajibkan perolehan dan pencantuman opini syariah pada prospektus dan perjanjian perwaliamanatan agar masyarakat tahu bahwa instrumen investasi mereka telah memperoleh pernyataan kesyariahan dan mereka tidak ragu-ragu untuk berinvestasi. e. Pengawasan Aspek Syariah

commit to user



Penerbitan

sukuk

diwajibkan

memiliki

pemenuhan

atas

kesesuaian syariah, salah satunya adalah Sharia Compliance Officer. Menurut Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, definisi Sharia Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Dalam praktiknya, pihak eksternal yang memahami prinsipprinsip syariah di pasar modal dilibatkan dalam penerbitan efek syariah. seperti di dalam penerbitan sukuk, Emiten biasanya meminta DSN-MUI untuk menunjuk Tim Ahli Syariah sebagai pihak eksternal dari perusahaan yang bertugas untuk mengawasi emisi sukuk. Hal ini selaras dengan fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah yang menyebutkan, pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.139 Sharia Compliance Officer (SCO) wajib dimiliki oleh pihak Wali Amanat selaku wakil dari para pemegang sukuk karena Wali Amanat sebagai pelindung bagi para Investor harus memahami dengan baik terkait penerapan prinsip-prinsip syariah pada sukuk. Hal ini tercantum dalam Peraturan IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah yang menyebutkan bahwa Emiten wajib menyampaikan pernyataan dari Wali Amanat Sukuk bahwa Wali Amanat Sukuk mempunyai penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

139

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah Ijarah, http://www.ojk.go.id/fatwa-nomor-41-dsn-mui-iii-2004, diunduh tanggal 9 januari 2015

commit to user



Penulis berpendapat, dengan adanya pihak atau pejabat dari suatu perusahaan yang paham mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal ditambah dengan adanya Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh DSN-MUI dalam penerbitan sukuk, aspek kesyariahan suatu sukuk akan menjadi lebih terjamin dan hal tersebut dapat melindungi Investor dari kepatuhan prinsip syariah. Dengan adanya pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang memahami mengenai prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal, hal tersebut

memang

sangat

diwajibkan.

Perkembangan

investasi

khususnya pada pasar modal syariah mengalami pekembangan yang sangat pesat, diperlukan adanya orang-orang yang memahami kepatuhan prinsip syariah tersebut. Upaya Emiten yang menggandeng tim ahli syariah dari DSN-MUI dan pejabat Wali Amanat setingkat Vice President merupakan upaya dari pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan sukuk untuk mencegah kemungkinan sukuk menjadi batal demi hukum.

2. Bentuk-Bentuk

Perlindungan

Hukum

Terhadap

Kepatuhan

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Bagi Investor Pada Penerbitan Sukuk Ijarah a. Peran Wali Amanat Sebagai Pelindung Investor Berkaitan dengan penerbitan sukuk, perlindungan pemegang sukuk menjadi tugas dan tanggung jawab dari Wali Amanat selaku wakil dari para pemegang sukuk selain tugas dan fungsi dari tim ahli syariah pada penerbitan sukuk. Khusus dalam perlindungan hukum, menjadi tugas dan tanggungjawab dari Wali Amanat. Wali Amanat diperlukan mengingat bahwa sukuk mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang panjang dan banyaknya para Investor.140 Oleh karena itu, keberadaan Wali Amanat dalam penerbitan

140

Gunawan Widjaja dan Jono, Op.Cit, hal 75-76

commit to user



sukuk perannya amat penting dan krusial bagi terciptanya perlindungan hukum bagi pemegang sukuk. Berrdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat adalah Bank Umum. Selain karena kegiatan usaha perbankan yang terkait erat dengan pengawasan terhadap para debiturnya, alasan yang diajukan dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal adalah karena bank umum memiliki jaringan kegiatan usaha yang cukup luas.141 Dalam penerbitan sukuk Ijarah ini Wali Amanat adalah P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan salah satu Bank Umum milik Negara terbesar di Indonesia dan sudah banyak bertindak selaku Wali Amanat dalam penerbitan obligasi ataupun sukuk. Sebagai wakil Investor, antara Wali Amanat dan Investor terdapat suatu

hubungan

kepercayaan.142

Berdasarkan

pada

hubungan

kepercayaan tersebut, Wali Amanat dihadapkan pada kewajiban untuk melakukan segala tindakan hanya untuk kepentingan dari seluruh Investor dan menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan kepentingan Investor pemegang sukuk yang tercermin dalam bentuk kewajiban Wali Amanat kepada Investor pemegang sukuk. Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh, upaya Wali Amanat sudah dimulai sebelum sukuk ditawarkan terutama dalam perundingan dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun suatu perjanjian

perwaliamanatan

dan/atau

melakukan

penelahaan.

Perjanjian Perwaliamanatan inilah yang menjadi dasar utama dalam mengatur syarat dan kondisi penerbitan sukuk, termasuk kewajibankewajiban Emiten dan Wali Amanat.

141 142

Tim Studi Perwaliamanatan di Pasar Modal Indonesia, Op.Cit Gunawan Widjaja dan Jono, Op.Cit Hal 117

commit to user



Upaya terpenting yang semestinya dilakukan oleh Wali Amanat adalah dengan cara lebih aktif berperan dalam melakukan negosiasi Perjanjian Perwaliamanatan. Dikarenakan peran Wali Amanat sebagai kuasa dari pemegang sukuk, maka Wali Amanat menjadi kunci penting perlindungan pemegang sukuk. Oleh karena itu, Wali Amanat harus menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil dari Investor, serta tidak boleh ada benturan kepentingan dengan Emiten. Selain itu, Wali Amanat wajib menaati pedoman operasional kegiatan perwaliamanatannya dan Wali Amanat wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, cermat dan penuh kehati-hatian sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, sangat disayangkan Investor umumnya jarang memperhatikan ketentuan pada perjanjian perwaliamanatan sebelum mengambil keputusan investasi. Seharusnya disini peran Wali Amanat ditingkatkan dengan melakukan penyuluhan kepada Investor terkait penerapan prinsip-prinsip syariah demi melindungi Investor sehingga Wali Amanat benar-benar menjadi garda terdepan dalam perlindungan hukum pemegang sukuk. Peran Wali Amanat yang telah dipaparkan tersebut tampaknya masih sangat luas dan sangat terbuka bagi berbagai macam penafsiran. Sehingga apabila evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan tugas Wali Amanat, kemungkinan besar banyak Wali Amanat yang belum menjalankan peran tersebut secara sempurna karena luasnya ruang lingkup tugas tersebut. Kesulitan tersebut kemungkinan besar muncul karena kurang realistisnya peran yang diharapkan dari Wali Amanat. Hal ini tentu saja membuka peluang gugatan dari pemegang sukuk kepada Wali Amanat. Untuk meningkatkan perlindungan pemegang sukuk dan demi kepastian serta kejelasan tugas Wali Amanat, perlu dipertimbangkan

commit to user



untuk membuat ruang lingkup tugas yang lebih realistis serta adanya penjabaran tugas Wali Amanat secara lebih rinci sehingga dengan demikian diharapkan peran Wali Amanat dapat menjadi lebih baik dan evaluasi dari peran tersebut menjadi lebih mudah.

b. Perjanjian

Perwaliamanatan

Sebagai

Dasar

Perlindungan

Investor Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi, Emiten dan Wali Amanat wajib membuat perjanjian perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Berikut adalah alur atau flow chart dari awal penyusunan sampai ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan di Pasar Modal Indonesia:143

Bagan 3. Alur penyusunan perjanjian perwaliamanatan

Pada penerbitan sukuk, pedoman khusus untuk merumuskan perjanjian perwaliamanatan diatur dalam Peraturan IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Perjanjian perwaliamanatan penerbitan sukuk wajib sekurang-kurangnya memuat :144

143 144

Tim Studi Perwaliamanatan di Pasar Modal Indonesia, Op.Cit Peraturan No.IX.A.13 lampiran keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah

commit to user



1) uraian tentang Akad Syariah yang mendasari diterbitkannya Sukuk; 2) penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; 3) sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran imbal hasil sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; 4) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; 5) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan atau pembayaran bagi hasil, margin, atau fee; 6) kewajiban Wali Amanat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan Emiten terhadap Prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal; 7) tindakan yang harus dilakukan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk; 8) perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk wajib terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSukuk); 9) mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud; 10) ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan huruf g, h dan i di atas dapat dijadikan alasan untuk menyatakan

bahwa

Emiten

gagal

dalam

memenuhi

kewajibannya; 11) mekanisme penanganan dalam hal terjadi gagal memenuhi kewajiban.

Dengan adanya pedoman covenant perjanjian perwaliamanatan tersebut, diharapkan sebuah perjanjian perwaliamanatan benar-benar menjadi dasar perlindungan hukum bagi Investor terhadap kepatuhan

commit to user



prinsip-prinsip syariah, apabila kualitas perjanjian perwaliamanatan buruk, maka akan sulit bagi Investor untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal. Kewajiban-kewajiban

yang

dituangkan

dalam

perjanjian

perwaliamanatan tersebut dapat memberikan perlindungan kepada pemegang sukuk agar sukuk tetap sesuai prinsip-prinsip syariah, apabila tidak dicantumkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten bisa saja bertindak diluar kepatutannya sehingga sukuk menjadi batal demi hukum dan tidak dapat dinyatakan lalai dalam melaksanakan ketentuan yang ada pada Perjanjian Perwaliamanatan, hal tersebut akan merugikan para pemegang sukuk. Hal tersebut sebaiknya dihindari, mengingat penerbitan sukuk bertumpu pada suatu perjanjian yaitu Perjanjian Perwaliamanatan. Berdasarkan pengamatan penulis, perjanjian perwaliamanatan sukuk Ijarah berkelanjutan I Indosat Tahap I telah memberikan perlindungan yang maksimal bagi para Investor. Tidak terdapatnya covenant-covenant yang memberatkan salah satu pihak dan telah terpenuhinya prinsip-prinsip syariah yang wajib dituangkan ke dalam perjanjian perwaliamanatan. Perumusan perjanjian perwaliamanatan tersebut juga melalui proses yang sangat baik, karena melibatkan semua pihak diantaranya Emiten, Penjamin Emisi, Wali Amanat dan Tim Ahli Syariah. Sehingga posisi tawar dalam merumuskan perjanjian perwaliamanatan tersebut dapat dikatakan seimbang, karena dirumuskan bersama. Pada praktiknya selama ini, perumusan perjanjian perwaliamanatan hanya dilakukan oleh Emiten dan Penjamin Emisi.

c. Rapat

Umum

Pemegang

Sukuk

Ijarah

Sebagai

Sarana

Perlindungan Hukum Bagi Investor Didalam perjanjian perwaliamanatan memuat klausul tentang Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah atau RUPSI. RUPSI

commit to user



diselenggarakan apabila dianggap perlu, tujuannya untuk mengambil keputusan tertentu. Dalam kepatuhan

prinsip syariah RUPSI

diselenggarakan dengan tujuan apabila dimaksud ada perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan atau aset tertentu yang mendasari penerbitan sukuk. RUPSI dilaksanakan untuk tindakan tertentu harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sehingga salah satu pihak tidak dapat berbuat sewenang-wenang atau ada yang disembunyikan. Selain itu, RUPSI dilaksanakan

untuk

merubah

kesepakatan

yang telah

dituangkan ke dalam perjanjian (akad). Dengan kata lain, jika tidak ada maksud dari para pihak untuk mengubah isi perjanjian maka dapat dikatakan tidak perlu diadakan RUPSI. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejauh ini memang tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai RUPSI. Namun demikian, mengingat pada prinsipnya penerbitan sukuk dilakukan berdasarkan perjanjian, maka para pihak yang membuat perjanjian dapat menetapkan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Adanya RUPSI ini para Investor dapat menentukan dan memutuskan apa yang menjadi aspirasi atau pandangan mereka untuk ditindaklanjuti oleh Wali Amanat dan Emiten. Oleh karena itu sudah tepat didalam perjanjian perwaliamanatan dicantumkan ketentuan bahwa Wali Amanat setiap saat dapat mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam rangka memastikan kepatuhan Emiten terhadap prinsip-prinsip syariah di pasar modal, termasuk dalam penemuan potensi pelanggaran kepatuhan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur kedalam peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI yang dituangkan ke dalam perjanjian perwaliamanatan. Mengingat pentingnya pembahasan mengenai kepatuhan prinsip syariah maka telah tepat apabila hal tersebut untuk dibahas kedalam

commit to user



RUPSI, ini disebabkan Investor juga mempunyai hak suara di dalam RUPSI terkait keputusan Emiten terkait sukuk yang telah diterbitkan. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, dapat disimpulkan RUPSI menjadi sarana bagi para investor untuk menyuarakan haknya, memperoleh informasi yang patut diduga akan menimbulkan sukuk batal demi hukum atau mengambil keputusann terkait sukuk tersebut. Dengan begitu RUPSI dapat merupakan salah satu perlindungan kepada para Investor pemegang sukuk dalam kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah.

d. Tanggung Jawab Emiten Apabila Sukuk Batal Demi Hukum Selama ini, masih terus menjadi tandatanya dikalangan pelaku pasar modal syariah, apakah Emiten yang menerbitkan sukuk lalu sukuk tersebut menjadi batal demi hukum karena ada prinsip-prinsip syariah yang dilanggar dapat diminta pertanggungjawabannya. Hal ini berdasarkan dalam peraturan IX.A.13 menyebutkan apabila sukuk batal demi hukum maka berubah menjadi utang piutang dan Emiten wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya. Menurut pendapat penulis, perlu adanya ruang untuk menggugat Emiten yang melakukan pelanggaran kesyariahan akan sangat melindungi investor, karena selama ini masih belum jelas apakah Emiten yang melakukan pelanggaran kesyariahan yang menyebabkan sukuk batal demi hukum dapat digugat oleh Investor melalui Wali Amanat atau tidak. Sukuk yang batal demi hukum hanya berubah menjadi

utang-piutang

dan

Emiten

diwajibkan

menyelesaikan

kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud disini adalah pengembalian sisa imbalan ijarah sebesar dana yang disetorkan oleh Investor kepada Emiten, tetapi tidak berikut dengan cicilan imbalan ijarah yang merupakan pendapatan tetap bagi investor. Padahal para Investor mau

commit to user



menginvestasikan dananya ke dalam sukuk ini adalah dalam rangka investasi jangka panjang. Kemungkinan terjadinya pelanggaran kesyariahan bisa saja terjadi karena kondisi ekonomi sebuah perusahaan yang melihat peluang lebih menguntungkan daripada tetap bertahan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah pada pasar modal. Namun, perilaku bisnis ini sangat merugikan investor. Masih belum adanya peraturan yang menegaskan apakah Emiten dapat digugat untuk turut membayar cicilan imbalan ijarah sebesar sampai sukuk jatuh tempo disebabkan belum adanya regulasi perundang-undangan terkait hal tersebut, sehingga penulis sangat menyarankan kepada pemerintah untuk membuat sebuah regulasi yang lebih melindungi investor dari hal sukuk batal demi hukum. Dengan adanya sebuah perundang-undangan maka dipastikan adanya sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajibankewajiban tersebut. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa pidana di bidang pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan juga berwenang mengenakan sanksi

administratif terhadap setiap pihak

yang

melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran kepatuhan prinsipprinsip syariah.

e. Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Peran dari Otoritas Jasa Keuangan secara sederhananya adalah membuat sesuatunya menjadi lebih berpedoman. Perlindungan terhadap Investor merupakan kewajiban negara melindungi rakyatnya. Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Otoritas dan regulasi sangat diperlukan untuk menjamin agar sukuk tetap sesuai prinsip syariah.

commit to user



Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas yang memiliki tugas dalam mengawasi kegiatan perdagangan di pasar modal. Selain tugas mengawasi, OJK juga berperan sebagai penjaga dalam rangka perlindungan Investor pasar modal. Peran penjaga di sini bermakna bahwa OJK dengan segala kewenangannya di bidang pasar modal memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga, mengembangkan dan memajukan pasar modal Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap para Investor pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal telah memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Bapepam (sekarang telah beralih kepada OJK), kewajiban dalam mengawasi, mengatur dan membina setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Kewenangan dan kewajiban tersebut pada hakikatnya adalah demi perlindungan pemodal dan dalam jangka panjang melindungi perekonomian negara. Bentukbentuk perlindungan tersebut meliputi perlindungan preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan arahan; dan bentuk perlindungan represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Dalam konteks perlindungan pemegang sukuk, kedua bentuk perlindungan tersebut diterapkan melalui pembuatan Peraturan terkait penerbitan sukuk misalnya mengenai keterbukaan Emiten dalam pengajuan prospektus sukuk, kewajiban penyampaian informasi karena adanya peristiwa penting dan kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala. Di samping itu juga, bentuk perlindungan lain yang diberikan dalam rangka melindungi pemegang sukuk adalah dengan melakukan pemeriksaan, dan penyidikan kepada Emiten atau Wali Amanat yang lalai atas kewajibannya. Termasuk mengajukan mereka ke pengadilan apabila ternyata kelalaian Emiten atau Wali Amanat disebabkan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan itikad buruk sehingga pemegang sukuk dirugikan.

commit to user



Menurut penulis, selain upaya mengembangkan penegakan hukum, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam rangka melindungi Investor, diantaranya yaitu OJK semakin mempertajam penegakan hukumnya. Dengan mempertajam ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi penerbit sukuk yang lalai dan/atau mengakibatkan sukuk menjadi batal demi hukum karena selama ini belum jelasnya sanksi bagi Emiten yang melanggar kepatuhan prinsipprinsip syariah, padahal sudah sangat jelas diatur dalam. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pasar Modal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 mengenai ketentuan sanksi administratif, angka 61 secara rinci dinyatakan bahwa : Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administrasi berupa : 1. Peringatan tertulis 2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu 3. Pembatasan kegiatan usaha 4. Pembekuan kegiatan usaha 5. Pencabutan izin usaha 6. Pembatalan persetujuan 7. Pembatalan pendaftaran

commit to user

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Recommend Documents